laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) kepala daerah kepada dprd sesuai pp 3/2007

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin SE MANama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi KinerjaPekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :Website :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3dadang-solihin.blogspot.com

MateriMateriMateriMateri• Pendahuluan• Apa itu LKPJ?p• Ruang Lingkup LKPJ• Jenis LKPJ• Muatan LKPJ• Penilaian LKPJ• Penyampaian LKPJ• Sistematika, Substansi, dan Rekomendasi

LKPJ• Evaluasi Kinerja APBD

Ti d k L j t L H il P ik• Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK oleh DPRD

• Beberapa Temuan BPK di Daerah• Beberapa Temuan BPK di Daerah 4dadang-solihin.blogspot.com

Pendah l anPendah l anPendahuluanPendahuluan• Dengan dilaksanakannya Pilkada sebagaimana diatur dalam UU

32/2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Pilk d t l h b bk d k t d k it• Pilkada telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam g y g j g gmenyelenggarakan pemerintahan daerah.

• Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. D l k it h b t b t k k l d h b k jib• Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD.


Apa it LKPJ?Apa it LKPJ?Apa itu LKPJ?Apa itu LKPJ? Laporan Keterangan Pertanggung-

jawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah:DPRD (LKPJ) adalah:• Laporan yang berupa informasi

penyelenggaraan pemerintahan p y gg pdaerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan

• Yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.


R ang Lingk p LKPJR ang Lingk p LKPJRuang Lingkup LKPJRuang Lingkup LKPJ1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dany gg g ;3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD.


Jenis LKPJJenis LKPJJenis LKPJJenis LKPJ1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran.

Disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun p p p ganggaran berakhir.

2. LKPJ Akhir Masa Jabatan.Disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala d hdaerah.

Apabila LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak satu bulan,

penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.


M atan LKPJM atan LKPJMuatan LKPJMuatan LKPJ1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah;2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro, termasuk g g ,

Pendapatan dan Belanja Daerah;3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.


1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan jDaerah

memuat • Visi, ,• Misi, • Strategi, • Kebijakan, dan • Prioritas Daerah


2. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara g gMakro

• Pengelolaan Keuangan Daerah memuat:– Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi: g p p

• Intensifikasi dan Ekstensifikasi, • Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, g p ,• Permasalahan dan Solusi;

– Pengelolaan Belanja Daerah Meliputig j p• Kebijakan Umum Anggaran, • Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja g gg p j

Daerah, • Permasalahan dan Solusi.


3. Penyelenggaraan Urusan y ggDesentralisasi

• Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi:– Program dan Kegiatan – Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan; serta– Permasalahan dan solusi.


4 P l T P b t4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan1 Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah;1. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah;

a. Dasar Hukum;b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya;d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan; dane. Permasalahan dan Solusi.

2. Tugas Pembantuan yang Diterima dari Pemerintah Provinsi; a. Dasar Hukum;b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya;d. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan; dangg y g ge. Permasalahan dan Solusi.

3. Tugas Pembantuan kepada Desa.a. Dasar Hukum;b. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan; danc. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.gg y g g


5. Penyelenggaraan Tugas Umum y gg gPemerintahan

1. Kebijakan dan Kegiatan serta Realisasi Pelaksanaan Kegiatan; 2. Permasalahan dan Solusi.Yang Menyangkut:a. Kerjasama antar Daerah;j ;b. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;c. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah;g ;d. Pembinaan Batas Wilayah;e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;g gg g ;f. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah;g. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;dang y gg ;h. Tugas-tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang Dilaksanakan

oleh Daerah.


Penilaian LKPJPenilaian LKPJPenilaian LKPJPenilaian LKPJ• Pelaksanaan penggunaan hak-hak DPRD diakhiri dengan

Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak usul pernyataan pendapat DPRD.

• Bila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, maka penerimaan dit t k d K t DPRD b ik tditetapkan dengan Keputusan DPRD berikut saran penyelesaiannya.

• Apabila ada indikasi pidana saran penyelesaian dapat diproses• Apabila ada indikasi pidana, saran penyelesaian dapat diproses secara hukum.

• Sambil menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap, KDH gg p y g p,tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

• KDH yang telah menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan dapat dicalonkan kembali, sepanjang ada parpol atau gabungan parpol yang mencalonkannya.


TolokTolok Uk r Penilaian LKPJUk r Penilaian LKPJTolok Tolok Ukur Penilaian LKPJ Ukur Penilaian LKPJ • RPJPD• RPJMD • RKPD • KUA dan PPAS • RKA dan DPA SKPD • Indikator Kinerja Program dan Kegiatan j g g• Perda APBD dan Perda Perubahan


LangkahLangkah Peng k ran KinerjaPeng k ran KinerjaLangkah Langkah Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja 1. Penetapan Indikator Kinerja:

Identifikasi/uraikan ukuran kineja pada setiap indikator kinerja j p p j2. Penetapan Target Kinerja:

Identifikasi Target kinerja pada setiap indikator kinerja g j p p j3. Penetapan Capaian/Realisasi Kinerja:

Identifikasi realisasi pencapaian kinerja p p j4. Evaluasi Kinerja:

Membandingkan antara Target dengan Pencapain/ Realisasi Kinerja g g g p jpada setiap indikator kinerja; dan Hitung % Capaian Indikator Kinerja.


E al asi Kinerja LKPJE al asi Kinerja LKPJ1/1/22

Evaluasi Kinerja LKPJEvaluasi Kinerja LKPJ1. Evaluasi kinerja keuangan daerah ditujukan kepada pencapaian

kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja dan kinerja pembiayaan.– Dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD dan

hasil audit BPK DPRD melihat dan mencermati berbagaihasil audit BPK, DPRD melihat dan mencermati berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.p g g

2. Evaluasi aspek politik lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan kepemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain-lainnya.


E al asi Kinerja LKPJE al asi Kinerja LKPJ22//22

Evaluasi Kinerja LKPJEvaluasi Kinerja LKPJ3. Evaluasi kinerja pelayanan publik melihat sejauh mana

penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan.

Penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan– Penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan p gg gj g gpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodiksecara periodik.


K i lK i l d R k d id R k d iKesimpulan Kesimpulan dan Rekomendasi dan Rekomendasi • Rekomendasi ditujukan kepada upaya perbaikan penyelanggaraan

pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional

• Meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen k d h k t t k l l i t h b ik dkeuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

• Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana kerja• Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.


Pen ampaian LKPJPen ampaian LKPJ1/1/33

Penyampaian LKPJPenyampaian LKPJ1. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna

DPRD.2. LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib

DPRD.3. Berdasarkan hasil pembahasan DPRD menetapkan Keputusan

DPRD.4 K t DPRD di ik li l b t 30 h i t l h LKPJ4. Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ

diterima.5 Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat5. Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat

paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.


Pen ampaian LKPJPen ampaian LKPJ22//33

Penyampaian LKPJPenyampaian LKPJ6. Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah,

berupa catatancatatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

7 A bil LKPJ tid k dit i d l j k kt 30 h i t l h7. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.p y p

8. LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahuntahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.


Pen ampaian LKPJPen ampaian LKPJ33//33

Penyampaian LKPJPenyampaian LKPJ8. Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum

dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatanlaporan dalam memori serah terima jabatan.

9. Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti j y , p p j p ggatau pelaksana tugas kepala daerah.


Bab 1: PendahuluanBab 1: PendahuluanBab 1: PendahuluanBab 1: PendahuluanA. Dasar Hukum

Menjelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan.

B. Gambaran Umum Daerah1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah,

topografis dan hal lain yang dianggap perlu2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi

d d k t j i k l i t kt i j i k j dpenduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan

3 Kondisi Ekonomi;3. Kondisi Ekonomi;a. Potensi Unggulan Daerahb Pertumbuhan Ekonomi/PDRBb. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB


Bab 2: Kebijakan PemerintahanBab 2: Kebijakan PemerintahanBab 2: Kebijakan Pemerintahan Bab 2: Kebijakan Pemerintahan DaerahDaerah

A. Visi dan MisiB. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)C. Prioritas Daerah


Bab 3: Kebijakan Umum Bab 3: Kebijakan Umum jjPengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah2. Target dan Realisasi Pendapatan3. Permasalahan dan Solusi

B. Pengelolaan Belanja Daerah1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah2. Target dan Realisasi Belanja3. Permasalahan dan Solusi


Bab 4: Penyelenggaraan Urusan Bab 4: Penyelenggaraan Urusan y ggy ggPemerintahan DaerahPemerintahan Daerah

A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan1. Program dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan3. Permasalahan dan Solusi

B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan1. Program dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan3. Permasalahan dan Solusi


Bab 5: Penyelenggaraan Tugas Bab 5: Penyelenggaraan Tugas 1/1/22y gg gy gg gPembantuanPembantuan

A. Tugas Pembantuan yang Diterima1. Dasar Hukum2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya5. Sumber dan Jumlah Anggaran6. Permasalahan dan Solusi


Bab 5: Penyelenggaraan Tugas Bab 5: Penyelenggaraan Tugas 22//22y gg gy gg gPembantuanPembantuan

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan1. Dasar Hukum2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada

K b t /K t D D U t k P i i At K d DKabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota

3 Sumber dan Jumlah Anggaran3. Sumber dan Jumlah Anggaran4. Sarana dan Prasarana


Bab 6: Penyelenggaraan Tugas Bab 6: Penyelenggaraan Tugas 1/1/44y gg gy gg gUmum PemerintahanUmum Pemerintahan

A. Kerjasama antar Daerah1. Kebijakan dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan Solusi

B K j D h d Pih k K tiB. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga1. Kebijakan dan Kegiatan2 R li i P l k K i t2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan Solusi


Bab 6: Penyelenggaraan Tugas Bab 6: Penyelenggaraan Tugas 22//44y gg gy gg gUmum PemerintahanUmum Pemerintahan

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah1. Kebijakan dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan Solusi

D. Pembinaan Batas Wilayah1. Kebijakan dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan Solusi



E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana1 Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau

Lokal/Kabupaten/Kota)3 S b d J l h A3. Sumber dan Jumlah Anggaran4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana5 Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

F. Pengelolaan Kawasan Khusus1 J i K Kh Y M j di K1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan

Daerah2 Sumber Anggaran2. Sumber Anggaran3. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi



G.Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme,

separatisme, atau lainnya)2 S t K j P k t D h M i K t t2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketenteraman

dan Ketertiban Umum3 Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan4. Sumber dan Jumlah Anggaran5 Penanggulangan dan Kendalanya5. Penanggulangan dan Kendalanya6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan


T j anT j anTujuanTujuan• Untuk mengevaluasi kinerja pelayanan program dan kegiatan

kepala daerah melalui LKPJ yang dilaporkan kepada legsilatif.• Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan program dan kegiatan

kepala daerah selama setahun berjalan.• Mengetahui tingkat kinerja pelayanan program dan kegiatan yang

dicapai oleh kepala daerah.M k d i k d i t h d h t k b ik• Menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk perbaikan kinerja untuk tahun anggaran yang akan datang.


Empat Langkah E al asiEmpat Langkah E al asi1/1/22

Empat Langkah EvaluasiEmpat Langkah Evaluasi1. Cermati dokumen-dokumen perencanaan daerah serta dokumen

laporan kinerja pemerintah daerah seperti LAKIP dan LKPJ.2. Lakukan uji petik dengan memilih 20 kegiatan utama berbentuk fisik

ataupun operasional yang paling berpengaruh dalam proses l t i d h l blik dpenyelenggaraan otonomi daerah pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat.3 Kriteria kegiatan yang dipilih merupakan:3. Kriteria kegiatan yang dipilih merupakan:

a. Kegiatan strategis, b Menjadi prioritas di dalam rencana daerah (lakukan kroscekb. Menjadi prioritas di dalam rencana daerah (lakukan kroscek

dengan dokumen perencanaan), c. Berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat, sertap p j y ,d. Memiliki anggaran yang signifikan. Misalnya diatas Rp. 500 juta.


Empat Langkah E al asiEmpat Langkah E al asi22//22

Empat Langkah EvaluasiEmpat Langkah Evaluasi4. Lakukan penilaian atas kinerja kegiatan tersebut untuk melakukan

pengujian dan menjawab pertanyaan di bawah ini ;– Apakah kegiatan tersebut diselenggarakan sesuai dengan prosedur

administrasi yang berlaku?Apakah terdapat overlapping antara kegiatan satu unit kerja dengan unit– Apakah terdapat overlapping antara kegiatan satu unit kerja dengan unit kerja lainnya?

– Apakah kegiatan tersebut diorganisasikan dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif ?

– Apakah realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan tolok ukur input (masukan) output (keluaran) dan outcome (hasil) Sesuai dengan(masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Sesuai dengan dokumen rencana yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah?

– Apabila terdapat perubahan anggaran kegiatan, apakah perubahan tersebut didasarkan kepada data yang benar dan alasan yang logis?


www.dadang-solihin.blogspot.com 42

L H il P ik (LHP)L H il P ik (LHP)Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

• UUD 1945 (setelah amandemen) mengamanatkan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti.LHP yang telah disampaikan kepada DPR DPD dan DPRD• LHP yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD, dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali untuk informasi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dirahasiakan.g g g

• BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan selama satu semester kepada DPR, DPD dan DPRD serta kepada Presiden dan Gubernur/Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya semester ybs.

.UU 15/2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara


g

Tindak Lanj tTindak Lanj t LHPLHP BPKBPKTindak Lanjut Tindak Lanjut LHP LHP BPKBPK• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang

bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

• Tindak lanjut LHP BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemda untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkanoleh Pemda untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi LHP BPK.


Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRDTindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD 1/1/66

DPRD i LHP BPK li ti• DPRD menerima LHP BPK yang meliputi:1. LHP keuangan;2 LHP ki j2. LHP kinerja; 3. LHP dengan tujuan tertentu.

DPRD i t P d t k i d kl j ti LHP BPK d• DPRD meminta Pemda untuk menindaklanjuti LHP BPK dan meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK dari Pemda.

• LHP BPK dapat berupa:• LHP BPK dapat berupa:1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);2 opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);2. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);3. opini tidak wajar (adversed opinion); atau4 pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)4. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).


Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRDTindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD 22//66

• DPRD meminta kepada BPK LHP yang diterima telah dikonfirmasikan kepada SKPD.

• Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas LHP tersebut, DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada SKPDSKPD.

• DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK dalam rapat panitia kerja dengan ketentuan:kerja, dengan ketentuan:– LHP dengan opini

1. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);1. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);2. opini tidak wajar (adversed opinion); atau3. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of p y p (

opinion).– LHP dengan tujuan tertentu.



Pembahasan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:1. Pembahasan atas LHP BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 p g

(dua) minggu setelah menerima LHP BPK.2. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1

(satu) minggu.3. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan

konsultasi dengan BPKkonsultasi dengan BPK.4. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang

Paripurna DPRD .Paripurna DPRD .



• Laporan hasil pembahasan Sidang Paripurna DPRD dapat berisi usulan:1. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD

atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuanketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan;

2. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.



• DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemda atas pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK,berupa: 1. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP keuangan; 2. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP kinerja; dan3. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP dengan tujuan tertentu

• Pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut LHP BPK yang dibentuk oleh Pemda yang terdiri atas:.1 W kil G b /W kil B ti/W kil W lik t l k1. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku

penanggungjawab;2 Inspektur Propinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris; dan2. Inspektur Propinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris; dan3. Para Kepala SKPD terkait selaku anggota.



• DPRD melakukan monitoring kepada Pemda atas pelaksanaan tindak lanjut LHP dan

• memberikan dorongan kepada Pemda untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalamkualitas opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

• DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepadaDPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada Pemda untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).

• DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat berat ringan dan sifat temuan opini tidaksesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (adversed opinion).

• DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keteranganDPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemda terkait pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).


Ti d k L j t LHP BPK l h P dTi d k L j t LHP BPK l h P dTindak Lanjut LHP BPK oleh PemdaTindak Lanjut LHP BPK oleh Pemda

• Pemda menindaklanjuti LHP BPK yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK dengan membentuk Tim Tindak Lanjut.

• Pemda melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK k d BPK d DPRDkepada BPK dan DPRD

• DPRD dan Pemda mendorong BPK untuk memutakhirkan data status temuan dan tindak lanjut LHP BPK yang tercantum dalamstatus temuan dan tindak lanjut LHP BPK yang tercantum dalam situs BPK sesuai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemda.


Beberapa Temuan BPK Beberapa Temuan BPK Hasan Bisri, Anggota BPK RI (2008) 1/1/33

1. APBD terlambat disahkan, untuk membiayai kegiatan ditalangi dari dana kas bon ke kas daerah.

2. Pengeluaran kas bon tanpa didasari SPM, tidak dipertanggung-jawabkan tepat waktu, bahkan cenderung dimanipulasi.

3. Belum seluruh penerimaan daerah/retribusi masuk ke Kas Daerah. Masih ada penerimaan yang ditampung pada berbagai rekening satker atau pejabat di luar rekening kas daerah (belum menganutsatker atau pejabat, di luar rekening kas daerah (belum menganut prinsip single treassury account

4. Sistem akuntansi (pencatatan dan pelaporan) belum baku, hal ini juga karena peraturan dari pusat sering berubah.

5. SDM yang profesional di bidang akuntansi belum ada atau masih kkurang.

6. Sistem komputer yang dikembangkan tidak compatible.


Beberapa Temuan BPK Beberapa Temuan BPK Hasan Bisri, Anggota BPK RI (2008) 22//33

7. Pengeluaran2 yang tidak ada anggarannya dalam APBD.8. Prosedur pengadaan barang/jasa yang menyimpang dari

ketentuan, mark up dan bahkan pengadaan fiktif.9. Gubernur/Bupati/Walikota membuat berbagai kebijakan yang pada

i ti b t j t k b ik t b h b fit k dintinya betujuan untuk memberikan tambahan benefit kepadanya dan/atau pejabat eksekutif lainnya, seperti adanya berbagai tunjangan, honor tim/pokja dll.j g , p j

10. Pemda memberikan berbagai jenis tunjangan atau benefit lain kepada pejabat dan juga kepada Anggota DPRD yg tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi.

11. Berbagai jenis perjalanan dinas yang tidak relevan.12. Tumpang tindih pembiayaan kegiatan dari dana dekonsentrasi,

dana tugas perbantuan dan dana APBD.


Beberapa Temuan BPK Beberapa Temuan BPK Hasan Bisri, Anggota BPK RI (2008) 33//33

13 Pada belanja pegawai yang merupakan titik rawan adalah13. Pada belanja pegawai yang merupakan titik rawan adalah mengenai kebenaran jumlah PNS Daerah yang masih benar-benar aktif, karena data kepegawaian tidak akurat.

14. Anggota DPRD tidak menguasai peraturan keuangan daerah, sehingga seringkali terjerumus pada pelanggaran hukum, karena filt d i k t i d k k t tfilter dari sekretaris dewan yang kurang ketat.

15. Penguasaan dan pengelolaan aset milik daerah tidak tertib, terjadi penggelapan aset karena administrasi aset tidak diselenggarakanpenggelapan aset karena administrasi aset tidak diselenggarakan dengan baik.

16. Tukar guling aset tanah/bangunan, yang biasanya secara fisik g g g , y g yvolume aset pengganti lebih luas, tetapi nilainya jauh di bawah aset yang dilepas.

17. Bukti kepemilikan aset tidak lengkap dan tidak pernah dilakukan inventarisasi ulang atas seluruh aset yang dimiliki.


Pemeriksaan: Pemeriksaan: Beban atau Kebutuhan?Beban atau Kebutuhan?

Beban Kebutuhan Manajemen belum menyadari arti

penting good governance, Semangat good governance

telah menjadi budaya organisasi, Pemeriksaan dinilai hanya

mencari-cari kesalahan, Pemeriksaan dilakukan secara

obyektif dan fair, Tid k d k ti h k Ad k ti h k i Tidak ada kepastian hukum mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan,

Ada kepastian hukum mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan,

pemeriksaan, Pemeriksaan tidak memberikan

nilai tambah bagi organisasi yang Pemeriksaan memberikan nilai

tambah bagi organisasi yang g g y gdiperiksa.

g g y gdiperiksa.


57www.dadang-solihin.blogspot.com

laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) kepala daerah kepada dprd sesuai pp 3/2007

Education