laporan keterangan pertanggungjawabanbkpsdm.cirebonkab.go.id/assets/files/lkpj_bkpsdm_2016.pdf ·...
TRANSCRIPT
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
TAHUN 2016
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2017
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2016
Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
Transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : Drs. H. MEMET SURACHMAT
NIP : 19590401 198603 1 013
Pangkat : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala BKPPD Kbupaten Cirebon
Menyatakan bahwa data yang kami kirimkan untuk penyusunan LKPJ
Kepala Daerah Tahun 2016 adalah benar dan Dapat di
Pertanggungjawabkan.
Sumber, Desember 2016 Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon
Drs. H. MEMET SURACHMAT
Pembina Utama Muda NIP. 19590401 198603 1 013
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH TAHUN 2016
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
1.1 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Cirebon dibentuk melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, yang
pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 64 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Cirebon. Dalam Peraturan Bupati tersebut Pasal 2
menyatakan bahwa Badan mempunyai tugas menyelenggarakan
manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur
daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan
Kabupaten Cirebon Sebagaimana dalam melaksanakan misi ke
Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi
menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan Nepotisem, Tujuan : Mewujudkan reformasi
sistem Birokrasi dan sasaran ke – 2 Meningkatknya
pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah Dan Juga Sasaran
ke – 3 Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih,
BKPPD Kabupaten Cirebon menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Tahun 2016 beserta Realisasinya sebagai berikut :
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Tabel 1. IKU, Target IKU, dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2016
NO IKU RUMUS/ PERHITUNGAN
JENIS DATA (TAHUN 2016)
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJ
A
KET.
1 2 3 4 5 6 7
1. Prosentase
pelayanan administrasi
kepegawaian tepat waktu
Jumlah
layanan yang tepat waktu
sesuai SOP dibagi jumlah layanan yang
masuk dikali 100%
Sasaran MUTU
ISO 9001:2015 Tiap Layanan
yang di jaminkan
93% 98,77% Tercapai
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Kuesioner IKM sesuai Keputusan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara no 25 tahun 2004
(skala 1 – 5)
Kuesioner yang telah di isi dengan jumlah
responden sebanyak 150
orang
3,9 3,902 Baik
3. Prosentase
layanan administrasi data base
kepegawaian yang
terintegrasi ke SIMPEG
Jumlah
layanan yang terintegrasi ke SIMPEG dan
aktif dibagi jumlah layanan
adiministrasi kepegawaian
- Jumlah
aplikasi yng terintegrasi ke SIMPEG
- Jumlah Layanan yang
ada di BKPPD
60% 79,3% Tercapai
4. Aparatur yang melanjutkan
jenjang pendidikan
Jumlah aparatur yang
melanjutkan jenjang pendidikan
Jumlah PNS yang Mendapat
Bantuan Dana Pendidikan D3/D4/S1
200 orang
324 Orang
Tercapai
5. Prosentase aparatur yang
mengikuti diklat
manajerial (prajabatan, diklatpim,
UD/UPKP)
Jumlah aparatur yang
sudah mengikuti
diklat manajerial dibagi jumlah
pegawai kab cirebon dikali 100 persen
- Jumlah Aparatur yang
belum Prajabatan,
Diklatpim, UD/UPKP
- Jumlah
Pegawai Kab. Cirebon
88,2% 98,5% Tercapai
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
6.
Jumlah aparatur yang memiliki
sertifikat diklat teknis
Jumlah aparatur yang memiliki
sertifikat diklat teknis
- Jumlah Aparatur Yang
Mengikuti Diklat Teknis Tugas dan
Fungsi
500 orang
488 Orang
Tidak Tercapai
7.
Terpenuhinya pejabat
pimpinan tinggi (esselon II)
sesuai kompetensi jabatan
Jumlah pejabat
yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi (esselon II)
melalui seleksi terbuka
Jumlah Pejabat
Pimpinan Tinggi yang
mengikuti Job fitt dan Assesment
91% 100% Tercapai
8. Terpenuhinya pejabat administrator
dan pengawas (esselon III dan
IV) sesuai kompetensi jabatan
Jumlah pejabat administrator dan pengawas
yang melalui tes kompetensi
- Jumlah Pejabat eselon III dan
IV yang Blm Diklat Pim III
dan IV - Jumlah
Pejabat
Esselon III dan IV
87,5% 90,4%
Tercapai
9. Terpenuhinya CPNS sesuai dengan formasi
Penerimaan CPNS melalui sistem CAT
- Jumlah CPNS Lulus Sistem CAT
82,5% - moratorium
10. Prosentase
tingkat kehadiran aparatur
Persentase potongan TPP
- Jumlah Potongan
TPP - Jumlah
Anggran TPP
95,5% 99,4%
Tercapai
11. Meningkatnya
Capaian sasaran kerja
Pegawai dalam Kriteria Baik
Jumlah SKP
Pegawai Berkriteria Baik
di bagi Jumlah Pegawai
- Jumlah SKP
Berkriteria Baik
- Jumlah Pegawai
96% 100%
Tercapai
12. Menurunnya
Prosentase Hukumna
Disiplin
Jumlah SK
Hukuman disiplin di Bagi
Jumlah Pegawai
- Jumlah
Hukuman disiplin
- Jumlah Pegawai
0,4% 1,3 %
Tidak
Tercapai
13. Terpeliharanya kesehatan aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti
general check
- Jumlah Aparatur general
Check up
700 orang
613 orang
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
up ditambah jumlah
aparatur yang tes narkoba ditambah
jumlah aparatur sakit
yang diperiksa kesehatannya
- Jumlah Aparatur
yang tes Narkoba
- Jumlah
aparatur Yang sakit
Tidak
Tercapai
14. Pembekalan aparatur yang akan pensiun
Jumlah aparatur yang akan pensiun
yang mendapatkan pembekalan
- Jumlah Aparatur yang akan
Pensiun
450
orang
466
Orang
Tercapai
15. Terlayaninya layanan
darurat 24 jam bagi aparatur
daerah
Tersedianya kendaraan
untuk layanan darurat 24 jam
bagi aparatur daerah
Lap. Monev & Pelaporan
Bidang Binjapeg
70% -
-
Dalam rangka Pengukuran dan Peningkatan kinerja serta
lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam mencapai IKU tersebut
mengelola belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai
berikut :
TABEL 2. Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung BKPPD Tahun 2016
KODE REK
URAIAN JUMLAH
(Rp) REALISASI
(Rp) SISA (Rp)
PERSEN (%)
5. BELANJA
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.067.945.000 3.907.066.582 160.878.418 96,05
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.067.945.000 3.907.066.582 160.878.418 96,05
5.2.1. BELANJA LANGSUNG 12.673.616.529 11.545.310.970 1,128,305,559 91,10
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.670.515.000 1.538.023.000 132,492,000 92,07
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
10.582.639.489 9.589.943.470 992,696,019 90,62
5.2.3. BELANJA MODAL 420.462.040 417.344.500 3,117,540 99,26
JUMLAH BELANJA 16.741.561.529 15.452.377.552 1,289.183,977 92,30
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Cirebon melkasanakan 2 (dua) urusan pemerintahan
yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan urusan
bidang Kepegawaian. Pelaksanaan urusan yang melekat pada
SKPD non urusan pada Tahun 2016 di laksanakan melalui 5
(lima) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan, dengan anggaran
sebesar Rp.1.791.573.094,- dan terealisasi sebesar Rp.
1.723.838.945,- sisa sebesar Rp. Rp. 67.734.149,- atau tercapai
sebesar 96,22%, Sementara urusan wajib Kepegawaian,
Pendidikan dan pelatihan pada tahun 2016 di laksanakan
melalui 5 (lima) Program dan 30 (tiga puluh) Kegiatan, dengan
anggaran sebesar Rp. 10.882.043.435,- dan teralisasi sebesar
Rp. 9.821.472.025,- sisa sebesar Rp. 1.060.571.410,- atau
tercapai sebesar 90,25%, Urusan pemerintahan ynag di jalankan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Cirebon tersebut terinci sebagai berikut :
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
TABEL 3. Belanja Urusan, Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Tahun 2016
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
(RP.) REALISASI
(Rp.) SISA (Rp.)
PERSEN (%)
5 BELANJA 16,741,561,529 15,452,377,552 1,289,183,977 92.30
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,067,945,000 3,907,066,582 160,878,418 96.05
5.2. BELANJA LANGSUNG 12,673,616,529 11,545,310,970 1,128,305,559 91.10
1.02.1.02.1. BELANJA NON URUSAN 1,791,573,094 1,723,838,945 67,734,149 96.22
1.20.1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
905,431,334 859,293,673 46,137,661 94.90
1.20.1.20.07.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik
224,000,000 188,592,471 35,407,529 84.19
1.20.1.20.07.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
8,350,000 6,353,600 1,996,400 76.09
1.20.1.20.07.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
64,800,000 60,400,000 4,400,000 93.21
1.20.1.20.07.01.10. Penyediaan ATK 45,051,400 45,051,400 - 100.00
1.20.1.20.07.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
54,900,000 54,900,000 - 100.00
1.20.1.20.07.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
7,039,000 7,039,000 - 100.00
1.20.1.20.07.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
305,562,040 302,145,000 3,417,040 98.88
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
1.20.1.20.07.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4,495,800 4,330,000 165,800 96.31
1.20.1.20.07.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
36,936,000 36,936,000 - 100.00
1.20.1.20.07.01.17. Penyediaaan Makanan dan Minuman
20,220,000 19,470,000 750,000 96.29
1.20.1.20.07.01.18. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
134,077,094 134,076,202 892 100.00
1.20.1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
546,859,932 537,570,300 9,289,632 98.30
1.20.1.20.07.02.22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
435,655,932 429,559,100 6,096,832 98.60
1.20.1.20.07.02.24. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
111,204,000 108,011,200 3,192,800 97.13
1.20.1.20.07.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
211,332,428 205,613,572 5,718,856 97.29
1.20.1.20.07.05.09. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepegawaian
79,025,428 73,678,572 5,346,856 93.23
1.20.1.20.07.05.20. Sertifikasi ISO 132,307,000 131,935,000 372,000 99.72
1.20.1.20.07.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
84,739,900 82,143,900 2,596,000 96.94
1.20.1.20.07.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25,470,700 25,470,700 - 100.00
1.20.1.20.07.06.02. Penyusunan Laporan 10,866,800 0,866,800 - 100.00
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Keuangan Semesteran
1.20.1.20.07.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
22,775,200 20,425,200 2,350,000 89.68
1.20.1.20.07.06.14. Penatausahaan Keuangan 25,627,200 25,381,200 246,000 99.04
1.20.1.20.07.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan
Sektoral
43,209,500 39,217,500 3,992,000 90.76
1.20.1.20.07.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral
43,209,500 39,217,500 3,992,000 90.76
1.02.1.02.1. BELANJA URUSAN 10,882,043,435 9,821,472,025 1,060,571,410 90.25
1.20.1.20.07.31. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,438,251,000 4,900,057,500 538,193,500 90.10
1.20.1.20.07.31.02. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS daerah
1,536,940,000 1,363,990,000 172,950,000 88.75
1.20.1.20.07.31.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
2,138,102,000 2,076,574,000 61,528,000 97.12
1.20.1.20.07.31.05. Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS Daerah
402,519,000 396,419,000 6,100,000 98.48
1.20.1.20.07.31.06. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
113,084,000 109,634,000 3,450,000 96.95
1.20.1.20.07.31.08. Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi PNS Daerah
1,169,162,000 895,562,000 273,600,000 76.60
1.20.1.20.07.31.09. Pengembangan diklat/Analisis Kebutuhan Diklat
48,444,000 43,064,000 5,380,000 88.89
1.20.1.20.07.31.10. Koordinasi Penyelenggaraan diklat
30,000,000 14,814,500 15,185,500 49.38
1.20.1.20.07.32. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3,116,598,000 2,831,785,200 284,812,800 90.86
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
1.20.1.20.07.32.02. Seleksi Penerimaan Calon PNS 344,605,000 249,643,164 94,961,836 72.44
1.20.1.20.07.32.03. Penempatan PNS 1,161,848,100 1,051,068,951 110,779,149 90.47
1.20.1.20.07.32.08. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi
249,364,600 239,657,750 9,706,850 96.11
1.20.1.20.07.32.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
PNS
297,516,900 277,535,807 19,981,093 93.28
1.20.1.20.07.32.21. Penyelesaian dan Penerbitan KARPEG/KARIS/KARSU dan Konversi NIP
60,000,000 54,822,112 5,177,888 91.37
1.20.1.20.07.32.28. Verifikasi Absensi 99,486,200 89,724,516 9,761,684 90.19
1.20.1.20.07.32.29. Penyusunan dan Penerbitan Majalah Pembinaan
68,126,600 61,227,600 6,899,000 89.87
1.20.1.20.07.32.30. Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
366,244,500 357,361,500 8,883,000 97.57
1.20.1.20.07.32.31. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
219,827,900 208,550,600 11,277,300 94.87
1.20.1.20.07.32.32. Penilaian Manajemen Kepegawaian/BKPPD Award
249,578,200 242,193,200 7,385,000 97.04
1.20.1.20.07.47. Program Pengembangan Data/ Informasi Kepegawaian
909,735,960 829,492,314 80,243,646 91.18
1.20.1.20.07.47.02. Pengembangan dan Pemeliharaan Absensi Terintegrasi
375,000,000 363,087,000 11,913,000 96.82
1.20.1.20.07.47.03. Penataan Data Aparatur 249,985,960 225,463,750 24,522,210 90.19
1.20.1.20.07.47.04. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
284,750,000 240,941,564 43,808,436 84.62
1.20.1.20.07.48. Program Administrasi 1,121,543,375 979,918,254 141,625,121 87.37
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Kepegawaian
1.20.1.20.07.48.01. Penerbitan Keputusan Gaji Berkala
50,000,000 44,805,400 5,194,600 89.61
1.20.1.20.07.48.02. Penyesuaian Gaji Pokok/Inpasing
40,000,000
40,000,000 0.00
1.20.1.20.07.48.04. Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat
583,806,975 548,081,900 35,725,075 93.88
1.20.1.20.07.48.05. Penerbitan Surat Izin Cuti 49,996,900 39,886,804 10,110,096 79.78
1.20.1.20.07.48.06. Perpindahan PNS Antar Daerah
49,574,400 48,785,100 789,300 98.41
1.20.1.20.07.48.07. Pemberkasan Pensiun 272,393,900 248,882,800 23,511,100 91.37
1.20.1.20.07.48.08. Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional
75,771,200 49,476,250 26,294,950 65.30
1.20.1.20.07.49. Program Fasilitasi Kesejahteraan aparatur
295,915,100 280,218,757 15,696,343 94.70
1.20.1.20.07.49.01. Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan CPNS/ PNS
195,945,200 189,615,821 6,329,379 96.77
1.20.1.20.07.49.03. Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan bagi PNS Purna Bakti
50,000,000 43,722,150 6,277,850 87.44
1.20.1.20.07.49.05. Fasilitasi Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja bagi PNSD Kabupaten Cirebon
49,969,900 46,880,786 3,089,114 93.82
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
1.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan yang di laksanakan oleh Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah kabupaten
Cirebon meliputi :
a. Urusan yang Melekat pada BKPPD (Non Urusan),
pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi
lini staff yang ada di BKPPD khususnya pada Sekretariat Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Dalam rangka
melaksanakan urusan ini, BKPPD melaksanakan 5 (lima)
Program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Pencapaian Indikator
kinerja ini adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyrakat
sebesar 3,902 % (dari skala 1 – 5 ) dari target di tetapkan 3,9%
(skala 1 - 5) Sasaran Mutu ISO 9001: 2015, Indikator kinerja
tersebut di capai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
sebesar Rp. 905,431,334 dan teralisasi sebesar Rp. 859,293,673
atau tercapai sebesar 94,90%. Program ini dilkasanakan melalui
kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 224,000,000,- dan
teralisasi Rp. 188,592,471,- sisa sebesar Rp. 35,407,529 atau
tercapai sebesar Rp. 84,19%. Output kegiatan adalah
terbayarnya Rekening PDAM, PLN, Telkom, jasa publikasi dan
Tambah daya listrik dalam rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) Tahun.
Outcome kegiatan adalah Tersedianya sarana air, listrik ,
telpon, jasa publikasi dan sarana listrik yang memadai dalam
rangka pelaksanaan kegiatan perkantoran.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8,350,000,-
dan teralisasi Rp. 6,353,600,- sisa sebesar Rp. 1,996,400 atau
tercapai sebesar Rp. 76,09%. Output kegiatan adalah
kendaraan dinas yang memiliki izin yaitu 6 (enam) unit
kendaraan roda 4 (empat) , 16 (enam belas) unit roda 2 (dua)
dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah Layaknya
kendaraan dinas untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan perkantoran.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 64,800,000,- dan teralisasi Rp.
60,400,000,- sisa sebesar Rp. 4,400,000,- atau tercapai
sebesar Rp. 93,21%. Output kegiatan adalah Peralatan kerja
yang di perbaiki yaitu 12 (dua belas) jenis Sound system,
service ac, mesin Tik, Mesin rumput, proyektor, dispenser,
jaringan listrik, facum Cleaner, CCTV, Televisi, Roll Opec dan
pemeliharaan Komputer Jaringan yaitu Komputer, Notebook,
Printer, LAN, UPS dan UPS Server (Simpeg) . Outcome
kegiatan adalah Peralatan Kerja yang layak digunakan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan perkantoran.
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 45.051,400,- dan teralisasi Rp.
45,051,400 terealisasi Rp. 100%. Output kegiatan adalah Alat
tulis Kantor dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar dalam
rangka pelaksanaan kegiatan perkantoran.
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54,900,000,- dan
teralisasi Rp. 54,900,000,- terealisasi Rp. 100%. Output
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
kegiatan adalah Pelayanan administrasi perkantoran berjalan
lanjcar dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah
Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar dalam
rangka pelaksanaan kegiatan perkantoran.
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7,039,000- dan teralisasi
Rp. 7,039,000,- terealisasi Rp. 100%. Output kegiatan adalah
Penyediaan peralatan listrik dalam rangka menunjang kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Meningkatnya keamanan Kantor dalam
rangka pelaksanaan kegiatan perkantoran.
7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor ,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 305,562,040,- dan
teralisasi Rp. 302,145,400,- sisa sebesar Rp. 3,417,040 atau
tercapai sebesar Rp. 98,88%. Output kegiatan adalah jumlah
peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dalam
rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah
lancarnya administrasi Perkantoran dalam rangka
pelaksanaan kegiatan perkantoran.
8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 4.495.800,- dan teralisasi Rp.
4.330.000,- sisa sebesar Rp. 165.800,- atau tercapai sebesar
Rp. 96,31%. Output kegiatan adalah Lancarnya Rumah
Tangga Dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Lengkapnya Peralatan Rumah Tangga dalam
rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran.
9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.936.000,-
dan teralisasi Rp. 36.936.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
tercapai sebesar Rp. 100%. Output kegiatan adalah
Meningkatnya Pengetahuan Pegawai BKPPD dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah Bahan Buku
dan Peraturan Perundang-Undangan Koran dalam rangka
pelaksanaan kegiatan perkantoran.
10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 20.220.000,- dan teralisasi Rp.
19.470.000,- sisa sebesar Rp. 750.000,- atau tercapai sebesar
Rp. 96.29%. Output kegiatan adalah Tersajinya Makanan dan
Minuman dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu
dalam rangka pelaksanaan kegiatan perkantoran.
11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 134.077.094,-
dan teralisasi Rp. 134.076.202,- sisa sebesar Rp. 892,- atau
tercapai sebesar Rp. 100%. Output kegiatan adalah Sinkronny
Program dan Kegiatan Daerah dengan Provinsi dan Pusat
dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah
Rapat Koordinasi yang diikuti dalam rangka pelaksanaan
kegiatan perkantoran.
12. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 134.077.094,-
dan teralisasi Rp. 134.076.202,- sisa sebesar Rp. 892,- atau
tercapai sebesar Rp. 100%. Output kegiatan adalah Sinkronny
Program dan Kegiatan Daerah dengan Provinsi dan Pusat
dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Rapat Koordinasi yang diikuti dalam rangka pelaksanaan
kegiatan perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi
anggaran sebesar Rp. 546.859.932,- dan teralisasi sebesar Rp.
537.570.300 atau tercapai sebesar 98.30%. Program ini
dilkasanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 435.655.932,- dan teralisasi Rp.
429.559.100,- sisa sebesar Rp. 6.096.832,- atau tercapai
sebesar Rp. 98.60%. Output kegiatan adalah Kenyamanan
Pelayanan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 (satu)
Tahun. Outcome kegiatan adalah Terpeliharanya Gedung
Kantor dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur.
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
111.204.000,- dan teralisasi Rp. 108.011.200,- sisa sebesar
Rp. 3.192.800,- atau tercapai sebesar Rp. 97.13%. Output
kegiatan adalah Kendaraan Dinas dapat Beroperasi dengan
Baik dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 (satu)
Tahun. Outcome kegiatan adalah Biaya Operasional
Kendaraan Dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
111.204.000,- dan teralisasi Rp. 108.011.200,- sisa sebesar
Rp. 3.192.800,- atau tercapai sebesar Rp. 97.13%. Output
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
kegiatan adalah Kendaraan Dinas dapat Beroperasi dengan
Baik dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 (satu)
Tahun. Outcome kegiatan adalah Biaya Operasional
Kendaraan Dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
alokasi anggaran sebesar Rp. 211.332.428,- dan teralisasi
sebesar Rp. 205.613.572 atau tercapai sebesar 97.29%.
Program ini dilkasanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
79.25.428,- dan teralisasi Rp. 73.678.572,- sisa sebesar Rp.
5.346.856,- atau tercapai sebesar Rp. 93.23%. Output
kegiatan adalah Terkendalinya Program dan Kegiatan Badan
dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur selama 1 (satu) Tahun.
Outcome kegiatan adalah laporan Monitoring Evaluasi dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur.
2. Kegiatan Sertifikasi ISO dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
132.307.000,- dan teralisasi Rp. 131.935.000,- sisa sebesar
Rp. 372.000,- atau tercapai sebesar Rp. 99.72%. Output
kegiatan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Manajemen
Kepegawaian dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur selama 1 (satu)
Tahun. Outcome kegiatan adalah Dipertahankannya
Sertifikat ISO (2nd surveilleance) dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kenerja dan Keuangan
a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kenerja dan Keuangan, alokasi anggaran sebesar
Rp.84.739.900,- dan teralisasi sebesar Rp. 82.143.900,- atau
tercapai sebesar 96.94%. Program ini dilkasanakan melalui
kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kenerja dan Ikhtisar
Realisasi Kenerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
25.470.700,- dan teralisasi Rp. 25.470.700,- sisa sebesar Rp.
0,- atau tercapai sebesar Rp. 100%. Output kegiatan adalah
Tersedianya Laporan Kinerja dan keuangan dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan
adalah Lakip BKPPD Tahun2014, LKPJ Bupati Bidang
Kepegawaian dan LPPD BKPPD Tahun 2014 dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capai Kenerja dan Keuangan.
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semsteran dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 10.866.800,- dan teralisasi Rp.
10.866.800,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar Rp.
100%. Output kegiatan adalah Tersedianya Laporan Keuangan
Semester Dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan selama
1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah Laporan Keuangan
Semesteran dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capai Kenerja dan Keuangan.
3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 22.775.200,- dan teralisasi Rp.
20.425.200,- sisa sebesar Rp. 2.350.000,- atau tercapai sebesar
Rp. 89.68%. Output kegiatan adalah Tersedianya Laporan
Keuangan Ahir Tahun Dinas dalam rangka menunjang
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah
Laporan Keuangan Akhir Tahun dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai
Kenerja dan Keuangan.
4. Kegiatan Penatausahaan Keuangan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 25.627.200,- dan teralisasi Rp. 25.381.200,- sisa
sebesar Rp. 246.000,- atau tercapai sebesar Rp. 99.04%.
Output kegiatan adalah Tersedianya Laporan Keuangan
Bulanan Dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan selama 1 (satu)
Tahun. Outcome kegiatan adalah Laporan Keuangan Bulanan
dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capai Kenerja dan Keuangan.
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
a. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral, alokasi
anggaran sebesar Rp. 43.209.500,- dan teralisasi sebesar Rp.
39.217.500,- atau tercapai sebesar 90.76%. Program ini
dilkasanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.209.500,- dan
teralisasi Rp. 39.217.500,- sisa sebesar Rp. 3.992.000,-
atau tercapai sebesar Rp. 90.76%. Output kegiatan adalah
Tersedianya Panduan Penyusunan Anggaran dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem
Perencanaan Sektoral selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Renja dan RKA dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Perencanaan Sktoral.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
2. Urusan yang Melekat pada BKPPD (Urusan), pelaksanaan
urusan ini dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan
yang merupakan tugas utama dari Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah, melaksanakan 5 (lima) Program dan 30 (tiga
puluh) Kegiatan. Pencapaian indikator kenerja urusan ini adalah
Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu,
Prosentase layanan administrasi data base kepegawaian yang
terintegrasi ke SIMPEG, Aparatur yang melanjutkan jenjang
pendidikan, Prosentase aparatur yang mengikuti diklat manajerial
(prajabatan, diklatpim, UD/UPKP), Jumlah aparatur yang memiliki
sertifikat diklat teknis, Terpenuhinya pejabat pimpinan tinggi
(esselon II) sesuai kompetensi jabatan, Terpenuhinya CPNS sesuai
dengan formasi, Prosentase tingkat kehadiran aparatur,
Meningkatnya Capaian sasaran kerja Pegawai dalam Kriteria Baik,
Menurunnya Prosentase Hukumna Disiplin, Terpeliharanya
kesehatan aparatur dan Pembekalan aparatur yang akan pensiun.
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
alokasi anggaran sebesar Rp.5.438.251.000,- dan teralisasi
sebesar Rp. 4.900.057.500,- atau tercapai sebesar 90.10%.
Program ini dilkasanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1.536.940.000,- dan teralisasi Rp. 1.363.990.000,- sisa
sebesar Rp. 172.950.000,- atau tercapai sebesar Rp.
88.75%. Output kegiatan adalah Meningkatnya Kompetensi
Aparatur/PNS yang memiliki Jabatan Struktural Esselon IV
dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur selama 1
(satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah Jumlah peserta
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
yang lulus dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Peserta Diklatpim IV
Orang
60
59
98.33
Pencapaian Target :
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
yaitu Pendidikan dan Pelatihan yang merupakan
persyaratan kompetensi kepemimpinan untuk jabatan
structural eselon IV, dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.
Dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Angkatan bekerjasama
dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai
berikut :
- Angkatan I
Dilaksanakan mulai tanggal 24 April sampai dengan 20
Agustus 2016 bertempat di Patra Jasa Hotel Cirebon
dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, Benchmarking
ke Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Dari 30 orang peserta 29 orang
dinyatakan lulus dan mendapat STTPP, 1 orang meninggal
dunia pada tahap IV.
- Angkatan II
Dilaksanakan mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 17
Desember 2016 bertempat di Horison Tirta Sanita Hotel
Kuningan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang,
Benchmarking ke Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Tengah. Dari 30 orang peserta seluruhnya dinyatakan lulus
dan mendapat STTPP.
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan
Fungsi bagi PNS Daerah dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.138.102.2000,- dan teralisasi Rp. 2.076.574.000,-
sisa sebesar Rp. 61.528.000,- atau tercapai sebesar Rp.
97.12%. Output kegiatan adalah PNS yang telah mengikuti
Diklat Teknis, Fungsional dan Bintek dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Pengiriman peserta Diklat terhadap
kebutuhan diklat dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Meningkatnya
Kemampuan teknis alumni
Orang 491 488 99.39
Pencapaian Target :
Pada tahun anggaran 2016 telah dilaksanakan
kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
sebagai berikut :
- Diklat Calon Kepala Sekolah dilaksanakan kerjasama
dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia yang berkedudukan di
Karanganyar dengan pola in on in In Service Learning I
(7 hari kalender tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 2016),
On Job Learning I (1 hari kalender tanggal 7 April 2016),
On Job Learning II (1 hari kalender tanggal 3 Mei 2016),
In Service Learning II (3 hari kalender tanggal 29 sampai
dengan 31 Mei 2016) bertempat di Horison Tirta Sanita
Hotel Kuningan dengan jumlah peserta sebanyak 94
orang.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
- Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bekerjasama
dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang, Angkatan I
sebanyak 40 orang dilaksanakan pada tanggal 14
sampai dengan 19 Maret 2016 bertempat di Patra Jasa
Hotel Cirebon, sedangkan Angkatan II dan III
dilaksanakan di Horison Tirta Sanita Hotel Kuningan
dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang pada tanggal
18 sampai dengan 23 April 2016.
- Diklat Teknis Komputer Aplikasi Perkantoran kerjasama
dengan Pusdikom TC dengan jumlah peserta 40 orang
dilaksanakan di Pusdikom TC LPK ABA, Jalan
Flamboyan Kav. 8 Sumber, dengan waktu pelaksanaan 8
(delapan) kali pertemuan pada tanggal 23, 24, 25, 26, 27
30, 31 Mei dan tanggal 1 Juni 2016.
- Diklat Sanitarian Ahli dilaksanakan dengan pola
pengiriman ke Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK)
Ciloto Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang
beralamat di Jalan Raya Puncak Ciloto KM 90 Cipanas
Puncak Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 19 sampai
dengan 28 Oktober 2016 dengan jumlah peserta
sebanyak 29 orang bertempat di Hotel Verse Kabupaten
Cirebon.
- Diklat Damkar I Pola 45 JP dilaksanakan dengan pola
pengiriman ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi
DKI Jakarta yang berkedudukan di Jalan Raya Caracas
No. 113 Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus sampai
dengan 2 September 2016 dengan jumlah peserta
sebanyak 30 orang.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
- Diklat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dilaksanakan dengan pola pengiriman ke Laboratorium
Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian
Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Padjadjaran (LP3E-FEB UNPAD) pada tanggal 29
Agustus sampai dengan 2 September 2016 dengan
jumlah peserta sebanyak 70 orang bertempat di Hotel
Horison Tirta Sanita Kuningan.
- Diklat Teknis dan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan dengan pola
pengiriman ke Pusat Studi Keuangan Daerah Bandung
dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang pada tanggal
13 sampai dengan 16 Desember 2016 bertempat di Hotel
Horison Tirta Sanita Kuningan.
- Diklat Teknis Bahasa Inggris dilaksanakan dengan pola
pengiriman ke GET-House of English pada tanggal 21
sampai dengan 30 Desember 2016 dengan jumlah
peserta sebanyak 20 orang bertempat di Ruang Rapat
Bupati Cirebon.
- Uji Kompetensi dalam rangka Inpassing Jafung Polisi
Pamong Praja dilaksanakan pada tanggal 3 November
2016 (sosialisasi) dan tanggal 21 sampai 22 November
2016 (uji kompetensi) dengan jumlah peserta sebanyak
41 orang bertampat di Kampus II Badan Diklat Daerah
Provinsi Jawa Barat.
- Diklat ISO dilaksanakan dengan pola pengiriman ke TUV
Rheinland pada tanggal 23 sampai dengan 24 November
2016 bertempat di Hotel Patrajasa Bandung dengan
jumlah peserta sebanyak 12 orang.
- Pengiriman Diklat Auditor sebanyak 2 orang.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
3. Kegiatan Pendidikan dan Penjenjangan Struktural bagi PNS
daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 402.519.000,-
dan teralisasi Rp. 396.419.000,- sisa sebesar Rp.
6.100.000,- atau tercapai sebesar Rp. 98.48%. Output
kegiatan adalah Meningkatnya Kompetensi Aparatur /PNS
yang memiliki jabatan struktural dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah
PNS Lulus Diklatpim Tk II dan III dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Jumlah Peserta
yang lulus PIM II
PIM III
Orang
Orang
5
8
5
8
100
100
Pencapaian Target :
Diklat Kepemimpinan Tingkat II yaitu merupakan
persyaratan kompetensi kepemimpinan untuk jabatan
structural eselon II. Pada Tahun Anggaran 2016 telah
dilaksanakan pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II
sebagai berikut :
No. Nama, NIP Jabatan Keterangan
1 H. Muhidin, SP, MM
19620217 198908 1 008
Staf Ahli
Bidang Ekonomi dan
Keuangan Setda Kabupaten
Cirebon
Dilaksanaka
n pada tanggal 30 Maret sampai
dengan 30 Juli 2016 bertempat di
Kampus Badan Diklat
Kemendagri,
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Jalan Taman Makam
Pahlawan Nomor 8, Kalibata-
Jakarta Selatan
2 dr. Hj. R. Triyani Judawinata
19611020 198803 2 002
Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan SDM Setda
Kabupaten Cirebon
Dilaksanakan pada
tanggal 19 April sampai dengan 10
Agustus 2016 bertempat di
Kampus I Badan Diklat
Provinsi Jawa Barat, Jalan windu
No. 26, Bandung –
Jawa Barat
3. Ir. Gatot Rachmanto 19650409 199403 1 004
Kepala Bidang Peningkat
an Dinas Bina
Marga Kabupaten Cirebon
4. Drs. Jajang Sofyan, M.Si 19740716 199303 1 002
Sekretaris BKPPD
Kabupaten Cirebon
Dilaksanakan pada
tangga 26 Juli sampai
dengan 10 November 2016
bertempat di Kampus I
Badan Diklat Daerah Provinsi
Jawa Barat, Jalan Windu Nomor 26
Bandung, Jawa Barat
5. H. Ai Nurhasan, AP., M.Si
19740204 199311 1 002
Kepala Bagian
Persidangan Sekretariat
DPRD
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Adalah Diklat yang dipersyaratkan untuk pejabat yang
menduduki jabatan esselon III.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Pada tahun anggaran 2016 telah dilaksanakan pengiriman
Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebagai berikut :
1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III melalui biaya APBN
No. Nama/NIP Jabatan Keterangan
1. Dedi Sudarman, SH
19750903 200604 1 014
Kepala Bidang Kebersihan dan
Pertamanan Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang
Dilaksanakan pada tanggal
16 Februari sampai dengan 2 Juni 2016
biaya APBN bertempat di
Pusdiklat Kementrian Dalam Negeri
Regional Bandung, Jalan Kiara
Payung KM 4.5 Jatinangor
Sumedang
2.
Suparman, S.Sos., ST
19721230 199901 1 001
Kabid Bina Tekhnik Dinas
Bina Marga
2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III melalui biaya APBD
Kabupaten Cirebon
No. Nama, NIP Jabatan Keterangan
1. Sri Darmanto,
S.Sos., MPSSp 19691219 199802 1 001
Kabid
Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD
Dilaksanakan
pada tanggal 15 Februari sampai dengan
10 Juni 2016 bertempat di
Kampus II Badan Diklat Daerah
Provinsi Jawa Barat Jl. Kolonel
Masturi KM 3.5 Cipageran
Cimahi Bandung
2. Drs. H. Suenda 19591129 198204
1 002
Kabid Pariwisata,
Disbudparpora
3. Drs. H. Sutismo
19630912 199203 1 008
Camat
Karangwareng
4. Dr. Hj. Neneng Kabid Dilaksanakan
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Hasanah 19730323 200312
2 005
Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan
Kabupaten Cirebon
pada tanggal 10 Mei sampai
dengan 26 Agustus 2016 bertempat di
Pusdiklat Kemendagri
Regional Bandung, Jalan
Kiarapayung KM 4.5
Jatinangor Sumedang
5.
Moch. Cholikussurur,
S.IP 19660220 198603 1 006
Sekretaris Camat,
Kecamatan Babakan Kabupaten
Cirebon
Dilaksanakan pada tanggal
13 Juni sampai dengan 7 Oktober 2016
bertempat di Kampus I
Badan Diklat Provinsi Jawa Barat, Jalan
Windu No. 26 Bandung
6. Drs. H. Abdul
Azis., M.Si 19640520 199303 1 007
Lurah Babakan
Kecamatan Sumber Kabupaten
Cirebon
7. Maharto, S.Sos.,
M.Si 19680731 199003
1 004
Lurah Sendang
Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon
8. Drs. Kustriyanto
19630605 199203 1 012
Kepala Sub
Bagian Data dan Informasi
pada Bagian Humas Sekretariat
Daerah Kabupaten
Cirebon
4. Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
PNS Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
113.084.000,- dan teralisasi Rp. 109.634.000,- sisa sebesar
Rp. 3.450.000,- atau tercapai sebesar Rp. 96.95%. Output
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
kegiatan adalah PNS yang memenuhi syarat untuk
kenaikan pangkat dalam rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah PNS
Lulus Ujian Dinas dan UPKP dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output :
Jumlah peserta yang lulus ujian Dinas dan UPKP
Orang
160
174
108,8
Pencapaian Target :
Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat dilaksanakan untuk periode Kenaikan Pangkat
April dan Oktober yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pada tahun 2016
dilaksanakan dua kali periode kenaikan pangkat yaitu
Periode Kenaikan Pangkat April 2016 dengan jumlah
peserta sebanyak 120 orang, dan untuk Periode Kenaikan
Pangkat April 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 54
orang.
Ujian Dinas
- Tempat Ujian : Provinsi Jawa Barat
- Jumlah Peserta : 42 Orang (Periode KP April 2016
sebanyak 29 orang, periode KP April
2017,13 Orang)
Ujain Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
- Tempat Ujian : Provinsi Jawa Barat, Bandung
- Jumlah Peserta : 132 Orang (Periode KP April 2016
sebanyak 91 orang, periode KP April 2017, 41 Orang)
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi PNS Daerah
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.169.162.000,- dan
teralisasi Rp. 895.562.000,- sisa sebesar Rp. 273.600.000,-
atau tercapai sebesar Rp. 76.60%. Output kegiatan adalah
Bertambahnya/meningkatnya pengetahuan dan
kemampuan PNS dalam rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah Fasilitasi
Program Megister Jumlah PNS yang mendapat bantuan
dana pendidikan D.IV/S1 dan S2 dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output :
Jumlah PNS yang mendapat bantuan dana pendidikan
D3/D4/S1 Jumlah PNS yang
mendapat bantuan dana pendidikan S2/S3
Orang
Orang
324
145
324
145
100
100
6. Kegiatan Pengembangan Diklat/Analisis Kebutuhan Diklat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.444.000,- dan
teralisasi Rp. 43.064.000,- sisa sebesar Rp. 5.380.000,-
atau tercapai sebesar Rp. 88.89%. Output kegiatan adalah
Terwujudnya data diklat untuk tahun yang akan sesuai
kebutuhan/prioritas dalam rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah Data
kebutuhan diklat Prioritas 1 tahun yang akan datang dalam
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output :
Modul Angka Kebutuhan
Diklat
Dokumen
1
1
100
Pencapaian Target :
Bentuk kegiatan Pengembangan Diklat adalah
Lokakarya Analisis Kebutuhan Diklat yang dilaksanakan di
Meeting Room Apita Tower Lt. 8 Jalan Tuparev Nomor 323
– Cirebon pada tanggal 19 Mei 2016 yang diikuti oleh para
Kepala Bagian Tata Usaha/Kasubbag Umum/Kasubbag
Kepegawaian Badan/Dinas/Lembaga, Kasubbag Tu Kantor,
Kasubbag pada Bagian Setda, dan Sekmat/Lurah pada
Kecamatan/Kelurahan yang ada di lingkup Pemerintah
Kabupaten Cirebon yang bertujuan untuk mengetahui
kebutuhan diklat yang ada pada masing-masing SKPD
Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai bahan untuk
menyusun program kegiatan tahun anggaran 2017, diikuti
oleh 100 orang peserta.
7. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Aparatur
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan
teralisasi Rp. 14.814.500,- sisa sebesar Rp. 15.185.500,-
atau tercapai sebesar Rp. 49.38%. Output kegiatan adalah
Terwujudnya pemahaman peserta diklat dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Jumlah instansi/Lembaga/Alumni TB yang
mengadakan OL, Ekspose dan Sosilalisasi, Studi Banding
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Jumlah instansi
/alumni TB yang mengadakan OL,
ekspos, sosialisasi dan studi banding
Kegiatan 10 4 40
Pencapaian Kegiatan :
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Tahun
Anggaran 2016 adalah :
- Kunjungan Kerja Calon Pejabat Perencana Tingkat
Pertama, MAP UGM Yogyakarta (31 Maret 2016);
- Kunjungan Kerja BKD Kota Bekasi (Bulan 1 Desember
2016);
- Kunjungan Kerja BKD Kabupaten Kendal (20 Desember
2016);
- Sosialisasi Program Pendidikan Master (28 Desember
2016).
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.116.598.000,- dan
teralisasi sebesar Rp. 2.831.785.200,- atau tercapai sebesar
90.86%. Program ini dilkasanakan melalui kegiatan sebagai
berikut :
1. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 344.605.000,- dan teralisasi Rp.
249.643.164,- sisa sebesar Rp. 94.961.836,- atau tercapai
sebesar Rp. 72.44%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya
kebutuhan pegawai berdasarkan formasi dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pembinaan
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
dan Pengembangan Aparatur selama 1 (satu) Tahun.
Outcome kegiatan adalah Terseleksinya jumlah pelamar
yang mengikuti tes penerimaan CPNS dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur.
Indikator Kenerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Terseleksinya jumlah
pelamar dari bidan PTT Pusat dan THL-TB Penyuluh Pertanian
Orang 306 201 65.7
Pencapaian Target :
Sesuai Kebijakan Pemerintah Pusat Seleksi
Penerimaan CPNS pada Tahun 2016 terdiri dari seleksi
Pegawai Tidak Tetap Bidan Kementerian Kesehatan dan
Tenaga Harian Lepas- Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
Kementerian Pertanian yang bekerja di lingkungan
Pemeirntah Kabupaten Cirebon. Seleksi Bidan PTT
dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 Juli 2016 bertempat
di Politeknik Kesehatan Bandung yang diikuti 163 orang
Bidan PTT Kabupaten Cirebon, sedangkan untuk Tenaga
Harian Lepas- Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2016 bertempat di
Kanreg III BKN Bandung dengan peserta yang semula
direncanakan diikuti oleh seluruh THL-TB Penyuluh
Pertanian sebanyak 143 orang, berdasarkan keputusan
Panselnas hanya diikuti oleh yang berusia dibawah 35
Tahun yaitu sebanyak 38 orang. Tindak lanjut pelaksanaan
seleksi CPNS Tahun 2016 masih menunggu kebijakan
Panitia Seleksi Nasional.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
2. Kegiatan Penempatan PNS dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.161.848.100,- dan teralisasi Rp. 1.068.951,- sisa
sebesar Rp. 110.779.149,- atau tercapai sebesar Rp.
90.47%. Output kegiatan adalah Terisinya pejabat
struktural dan funsional tentang mutasi, rotasi dan promosi
dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah Jumlah
pejabat struktural dan fungsional mutasi, rotasi dan mutasi
dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output :
Jumlah pejabat struktural dan
fungsional mutasi, rotasi dan promosi; jumlah pejabat
eselom II/III yang di assessment
Orang
3.000
2.346
78,3%
Pencapaian Target :
Target kegitan Penempatan PNS merupakan estimasi
berdasarkan kebutuhan organisasi diimbangi dengan
anggarannya. Dalam kegiatan ini terdapat pelaksanaan
Assessment/Job Fit yang dilaksanakan suatu lembaga yang
memiliki assessor bersertifikat.
Jumlah pejabat struktural dan pejabat fungsional
yang dilantik serta pejabat yang di assessment pada Tahun
2016 adalah :
1. Januari sebanyak 345 orang pejabat struktural;
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
2. Februari sebanyak 321 orang pejabat struktural dan
fungsional;
3. Juni sebanyak 202 orang pejabat fungsional;
4. Agustus sebanyak 286 orang pejabat struktural;
5. Desember sebanyak 1.195 orang pejabat struktural;
6. Assessment/Job Fit sebanyak 80 orang pejabat.
3. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249.364.600,- dan
teralisasi Rp. 239.657.750,- sisa sebesar Rp. 9.706.850,-
atau tercapai sebesar Rp. 96.11%. Output kegiatan adalah
Kinerja PNS meningkat dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Pegawai yang mendapatkan penghargaan
satya lencana dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
IndikatorKinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output :
Pegawai yang mendapatkan penghargaan satya
lancana
Orang
178
175
98
Pencapaian Kegiatan :
Pada tahun 2016 PNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon yang mendapat Penghargaan Satya
Lancana sebanyak 175 orang dengan kriteria sebagai berikut
:
Masa kerja 10 tahun : 29 orang
Masa kerja 20 tahun : 56 orang
Masa kerja 30 tahun : 90 orang
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
4. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
297.516.900,- dan teralisasi Rp. 277.535.807,- sisa sebesar
Rp. 19.981.093,- atau tercapai sebesar Rp. 93.28%. Output
kegiatan adalah Terselesaikannya kasus pelanggaran
disiplin CPNS dan PNS dan Pembinaan/Pemberian ijin
perceraian dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah Terbitnya
Keputusan Penjatuhan Sanksi terhadap CPNS dan PNS,
pelanggaran disiplin dan pemberian/penolakan ijin
perceraian CPNS dan PNS dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
IndikatorKinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Terbitnya Keputusan
Penjatuhan sanksi terhadap CPNS dan PNS pelnggaran disiplin
dan pemberian/penolakan
izin perceraian CPNS dan PNS
Kasus
100
178
178
Pencapaian Kegiatan :
Pada tahun 2016 PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon yang dijatuhi hukuman disiplin 127 kasus sedangkan untuk izin cerai dari pejabat yang
berwenang sebanyak 51 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
A. Rekapitulasi Perceraian Berdasarkan Instansi Tahun 2016
No. Instansi Jumlah
1. Dinas Pendidikan 34
2. Dinas kesehatan 6
3. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan
Kehutanan 1
4. Dinas Bina Marga 1
5. RSUD Arjawinangun 1
6. Kecamatn Kedawung 1
7. Kecamatan Dukupuntang 1
8. Kelurahan Sumber 1
9. Disperindag 1
10. Kecamatan Klangenan 1
11. Dinas Perhubungan 1
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 1
13. Kecamatan Gebang 1
Jumlah 51
B. Rekapitulasi Berdasarkan Alasan Perceraian Tahun 2016
No. Instansi Jumlah
1. Suami telah menikah dengan wanita Lain/beristri lebih dari 1 16
2. Suami telah mentalak 1 dan kedua keluarga telah sepakat 12
3. Suami ikut aliran Syiah dan telah melakukan
mut'ah sebanyak 2x) 1
4. Istri selalu mengumbar aib rumah tangga 1
5. Tidak akur antar sesama anak (pernikahan kedua) 2
6. Suami tidak mau berubah (maen Judi) dan hutang banyak 1
7. Tidak Sepaham/Berbeda Pendapat 4
8. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan bathin 3
9. Tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga 11
Jumlah 51
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
C. Rekapitulasi Hukuman Disiplin Berdasarkan Instansi Tahun 2016
No. Instansi Jumlah
1. Dinas Pendidikan 16
2. Dinas pertanian, Perkebunan, Peternakan,
dan Kehutanan 2
3. Dinas PSDAP 15
4. Dinas pendapatan 6
5. Dinas Kesehatan 45
6. Bapeda 3
7. BLHD 3
8. RSUD Waled 3
9. Sekretariat DPRD 3
10. Dinas Perhubungan 3
11. Setda 4
12. Kecamatan Jamblang 1
13. BPPKB 1
14. RSUD Arjawinangun 1
15. Cipta Karya 11
16. BPPT 1
17. Dinas Kelautan dan Perikanan 1
18. Kecamatan Tengahtani 1
19. Kecamatan Ciledug 1
20. Kelurahan Sumber 1
Jumlah 127
5. Kegiatan Penyelesaian dan Penerbitan KARPEG/ KARIS/
KARSU dan Konvensi NIP dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 60.000.000,- dan teralisasi Rp. 54.822.112,- sisa
sebesar Rp. 5.177.888,- atau tercapai sebesar Rp. 91.37%.
Output kegiatan adalah Meningkatnya Ketertiban
administrasi kepegawaian dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Terbitnya Karpeg/Karis/Karsu dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Terbitnya
KARPEG/KARIS/ KARSU
Orang
500
1269
253
Pencapaian Kegiatan :
Manfaat Kartu Pegawai
1. Kartu Pegawai adalah kartu identitas PNS yang berlaku
selama yang bersangkutan menjadi PNS
2. Kartu Pegawai diberikan kepada mereka yang telah
berstatus sebagai PNS, atau dengan perkataan lain
selama seseorang masih berstatus calon PNS kepadanya
tidak diberikan kartu pegawai;
3. Kartu Pegawai berlaku selama yang bersangkutan
menjadi PNS, atau dengan perkataan lain apabila yang
bersangkutan telah berhenti sebagai PNS maka kartu
pegawai dengan sendirinya tidak berlaku lagi;
4. Kartu Pegawai merupakan salah satu syarat untuk
pengusulan kenaikan pangkat, pengusulan Kenaikan
Gaji Berkala, pengajuan pensiun dan pencairan
Tabungan Perumahan PNS.
Pada Tahun 2016 PNS di lingkungn Pemerintah
Kabupaten Cirebon dalam pembuatan KARPEG/ KARIS/
KARSU dengan rincian sebagai berikut :
1. KARPEG : 426 orang
2. KARIS : 443 orang
3. KARSU : 390 orang
Jadi total pembuatan KARPEG/KARIS/KARSU
berjumlah 1.269 orang.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
6. Kegiatan Verikasi Absensi dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 99.486.200,- dan teralisasi Rp. 89.724.516,- sisa
sebesar Rp. 9.761.684,- atau tercapai sebesar Rp. 90.19%.
Output kegiatan adalah Meningkatnya Ketertiban
administrasi kepegawaian dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Terbitnya Karpeg/Karis/Karsu dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Meningkatnya
Disiplin Pegawai
OPD
72
72
100
Pencapaian Kegiatan :
- Pada tahun anggaran 2016 telah dilakukan verifikasi
absensi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah
Kabupaten Cirebon pada 72 OPD setiap bulan secara rutin,
yang selanjutnya dibandingkan dengan usulan tambahan
penghasilan Pegawai untuk menentukan besaran
tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima oleh PNS.
- Ketentuan Verifikasi pengurangan TPP sebagai berikut
11% dari prilaku kerja yaitu :
1. Ketidak hadiran perhari dikenakan 0,5 %
2. Datang terlambat perhari dikenakan 0,25 %
3. Pulang cepat perhari dikenakan 0,25 %
- Dari 72 OPD tersebut pada tahun anggaran 2016
pengurangan TPP sejumlah Rp. 858.153.899,-
- Untuk OPD yang memiliki pengurangan TPP terendah
adalah:
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
1. BPPT sebesar Rp. 1.714.500,-
2. BPMPD sebesar Rp. 2.187.000,-
3. Dinas Pertanian sebesar Rp. 2.311.000,-
Untuk Kecamatan :
1. Kecamatan Sumber sebesar Rp. 103.500,-
2. Kecamatan Kapetkan sebesar Rp. 331.250,-
3. Kecamatan Mundu sebesar Rp. 333.000,-
OPD yang memiliki pengurangan TPP terbesar adalah :
1. RSUD Waled sebesar Rp. 199.351.500,-
2. RSUD Arjawinangun sebesar Rp. 183.964.375,-
3. Dinas Kesehatan sebesar Rp. 29.029.300,-
Dari uraian diatas bahwa kesimpulanya adalah :
a. Tingkat ketidak hadiran/kedisiplinan PNS sebesar 6,03
%
b. Tingkat kehadiran/kedisiplinan PNS sebesar 93,97 %
7. Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Majalah Pembinaan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.126.600,- dan
teralisasi Rp. 61.227.600,- sisa sebesar Rp. 6.899.000,-
atau tercapai sebesar Rp. 89.87%. Output kegiatan adalah
Peningkatan Pemahaman tentang Peraturan Kepegawaian
dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah
Peningkatan Pemahaman tentang Peraturan Kepegawaian
melalui majalah Pembinaan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
IndikatorKinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output :
Peningkatan
Pemahaman tentang
peraturan
kepegawaian
Eksempl
ar
600
600
100
Pencapaian Kegiatan :
Pelaksanaan kegiatan penerbitan majalah pembinaan dicetak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan rincian sebagai
berikut :
1. Belanja cetak majalah pembinaan per edisi sebanyak 200
exlempar dan diperuntukan untuk Badan/Dinas/Kantor,
Kecamatan dan UPT Puskesmas di lingkungan
pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Pencapaian target sampai dengan bulan Desember 2016
adalah
a. Edisi ke 4 sebanyak 200 eksemplar
b. Edisi ke 5 sebanyak 200 eksemplar
c. Edisi ke 6 sebanyak 200 eksemplar
Jumlah 600 eksemplar
8. Kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366.244.500,-
dan teralisasi Rp. 357.361.500,- sisa sebesar Rp.
8.883.000,- atau tercapai sebesar Rp. 97.57%. Output
kegiatan adalah Terisinya jabatan sesuai kompetensi dalam
rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Peningkatan
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur selama 1 (satu)
Tahun. Outcome kegiatan adalah Peserta Seleksi dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output :
Peserta Seleksi
Orang
8
8
100%
Pencapaian Target :
Kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama Kepala BPPT
dilaksanakan pada tanggal 11 Juli s.d 12 Agustus 2016
bertempat di Hotel Patrajasa dengan jumlah pelamar
sebanyak 9 orang, namun dalam seleksi administrasi 1
orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Target minimal
peserta adalah 4 orang dan maksimal 8 orang dengan
demikian peserta seleksi Kepala BPPT terpenuhi.
9. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bagi
PNS Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
219.827.900,- dan teralisasi Rp. 208.550.600,- sisa sebesar
Rp. 11.277.300,- atau tercapai sebesar Rp. 94.87%. Output
kegiatan adalah Peningkatan pemahaman tentang
peraturan kepegawaian dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Peserta yang mengikuti sosialisasi
perundang-undangan kepegawaian dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Peningkatan Pemahaman tentang
peraturan kepegawaian
Orang
500
472
94,4
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Pencapaian Kegiatan :
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-
undangan selama 5 hari dari mulai tanggal 17 s.d 21
Oktober 2016 sebayak 500 orang yang bertempat di Aula
Graha Cakrabuana BKPPD Kabupaten Cirebon dan yang
tidak hadir sebanyak 28 orang dikarenakan sakit atau
tugas dinas.
Kegiatan tersebut yang setiap harinya diikuti peserta
berjumlah 100 orang PNS katagori 2 dari
Badan/Dinas/kantor dan Kecamatan.
10. Kegiatan Penilaian manajemen kepegawaian/BKPPD Award
Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249.578.200,-
dan teralisasi Rp. 242.193.200,- sisa sebesar Rp.
7.385.000,- atau tercapai sebesar Rp. 97.04%. Output
kegiatan adalah Tertibnya manajemen kepegawaian ditiap-
tiap OPD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah Penilaian
Manajemen Kepegawaian tingkat Kabupaten Cirebon dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Terbitnya
manajemen kepegawaian di tiap-
tiap OPD kepegawaian
OPD
72
72
100
Pencapaian Kegiatan :
Kegiatan Penilaian Manajemen Kepegawaian
dilakukan melalui visitasi terhadap 72 OPD meliputi 32
Badan/Dinas/Kantor dan 40 Kecamatan
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Kegiatan dilaksanakan dalam 3 kali
visitasi/kunjungan diantaranya :
1. Visitasi ke 1 dilaksanakan pada bulan April 2016
pada 72 Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan
2. Visitasi ke 2 dilaksanakan pada bulan Agustus
2016 meliputi 30 OPD
3. Visitasi ke 3dilaksanakan pada bulan Oktober
2016 meliputi 10 OPD
Adapun hasil dari BKPPD Award telah memunculkan juara-
juara yang terbagi pada cluster 1 dan cluster 2 dan juara
harapan pada masing-masing cluster.
- Cluster 1
Juara 1 diraih Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Juara 2 diraih RSUD Waled Kabupaten Cirebon
Juara 3 diraih Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Cirebon
Juara Harapan 1 : Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Juara Harapan 2 : RSUD Arjawinangun
- Cluster 2
Juara 1 diraih Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon
Juara 2 diraih Kantor Arsip dan Dokumen Kabupaten Cirebon Juara 3 diraih Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon
Juara Harapan 1 : Kecamatan Dukupuntang Kabupaten
Cirebon
Juara Harapan 2 : Kecamatan Tengah Tani Kabupaten
Cirebon
3. Program Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian
a. Program Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian, alokasi
anggaran sebesar Rp. 909.735.960,- dan teralisasi sebesar Rp.
829.492.314,- atau tercapai sebesar 91.18%. Program ini
dilkasanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Absensi
Terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
375.000.000,- dan teralisasi Rp. 363.087.000,- sisa sebesar
Rp. 11.913.000,- atau tercapai sebesar Rp. 96.82%. Output
kegiatan adalah Tersedianya SIM Kepegawaian Terpadu
sampai pada tingkat Kecamatan dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data/Informasi
Kepegawaian selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan
adalah Penyediaan dan pemeliharaan print diseluruh OPD
yang terintegrasi ke SIMPEG dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Penyediaan dan
pemeliharaan fingerprint di
seluruh OPD yang terintegrasi ke SIMPEG
OPD
72
72
100
Pencapaian Target :
a. Selama tahun 2016 telah dilakukan pemeliharaan
terhadap 72 OPD meliputi Badan/Dinas/Kantor
sebanyak 32 dan Kecamatan sebanyak 40.
b. Pada Bulan April tahun anggaran 2016 telah
dilaksanakan pemasangan mesin absensi/fingerprint ke
17 OPD diantaranya sebagai berikut :
1. Kelurahan Sumber
2. Kelurahan Tukmudal
3. Kelurahan Babakan
4. Kelurahan Perbutulan
5. Puskesmas Sumber
6. Puskesmas Karangsari
7. Puskesmas Palimanan
8. Puskesmas Klangenan
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
9. Puskesmas Plered
10.Puskesmas Plumbon
11. Puskesmas Watubelah
12. Puskesmas Kedawung
13. Puskesmas Beber
14. Puskesmas Babakan
15. Puskesmas Astanajapura
16. Puskesmas Gebang
17. Puskesmas Ciledug
c. Untuk Pemeliharaan mesin absensi/fingerprint ke 72
OPD setiap bulan dilaksanakan secara rutin baik
mengenai pengecekan yang tidak terhubung maupun
perbaikan jika terdapat kerusakan pada mesin
fingerprint tersebut.
2. Kegiatan Penataan Data Aparatur dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 249.985.960,- dan teralisasi Rp. 225.463.750,-
sisa sebesar Rp. 24.522.219,- atau tercapai sebesar Rp.
90.19%. Output kegiatan adalah Data aparatur elektronik
dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian selama 1
(satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah Tersedianya
dokumen aparatur dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output :
Tersedianya
dokumen aparatur
Orang
7.075
7.075
100
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Pencapaian Target :
Tersimpannya data aparatur secara elektronik sebanyak
7.075 CPNS/PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten
Cirebon dengan berkas-berkas sebagai berikut:
a. Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan
CPNS/PNS, Ijazah terakhir yang diperoleh dari
peningkatan pendidikan.
b. Daftar Riwayat Hidup
c. Keputusan Pengangkatan CPNS
d. Keputusan Pengangkatan PNS
e. Keputusan Penetapan Perubahan Data Dasar (Nama,
tahun, bulan dan tanggal lahir, TMT CPNS/PNS,
jenis kelamin, NIP Baru/konversi NIP.
f. Keputusan Kenaikan Pangkat
g. Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir.
3. Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah anggaran sebesar Rp. 284.750.000,-
dan teralisasi Rp. 240.941.564,- sisa sebesar Rp.
43.808.436,- atau tercapai sebesar Rp. 84.62%. Output
kegiatan adalah Tersedianya SIM Kepegawaian terpadu
sampai pada tingkat kecamatan dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data/Informasi
Kepegawaian selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan
adalah Tersedianya Aplikasi pelayanan dan manajemen
kepegawaian yang terhubung ke SIMPEG dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data/Informasi
Kepegawaian.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Tersedianya
aplikasi pelayanan dan manajemen
kepegawaian yang terhubung ke SIMPEG
Aplikasi
5
5 dok
100
Pencapaian Kegiatan :
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan pembangunan 5
aplikasi meliputi :
1. Update system aplikasi kepegawaian aplikasi SIMPEG
berbasis WEB (early warning KGB) 3 paket.
2. Pembuatan Web Portal Informasi Kepegawaian
(wewara online) 1 paket.
3. Pembuatan aplikasi SKP Online 1 paket
Pelaksanaan entry data Pegawai melalui SIMPEG
dilaksanakan sepanjang tahun 2016 dari bulan
januari sampai dengan Desember, entry data
dimaksud meliputi data pokok dan data riwayat
pegawai.
Data Pokok meliputi :
a. Identitas Pegawai
c. Pengangkatan sebagai CPNS
d. Pengangkatan sebagai PNS
e. Pangkat terakhir
f. Tempat bekerja
g. Jabatan terakhir.
Data Riwayat, meliputi :
a. Jabatan
b. Pangkat
c. Pendidikan Umum
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
d. Diklat Jabatan
e. Penataran
f. Seminar/lokakarya
g. Data Keluarga
h. Organisasi
h. Tanda jasa
Tujuan kegiatan Simpeg
1. Umum
Memberikan informasi dan data kepegawaian secara cepat
dan akurat guna pengambilan keputusan dalam rangka
pembinaan dan kesejahteraan pegawai dengan memanfaatkan
tekhnologi informasi dan komunikasi.
2. Khusus
a. Membantu kelancaran administrasi, manajemen
kepegawaian serta meningkatkan kinerja pelayanan
terhadap pegawai.
b. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat
rutin/berkala serta pembuatan laporan kepegawaian.
c. Tersedianya database pegawai dalam SIMPEG.
Hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan/Pembangunan
Sistem Informasi Kepegawaian daerah pada tahun 2016, adalah
tersedianya data pegawai melalui Simpeg yang diwujudkan
dengan tersusunnya laporan kepegawaian semester I pada bulan
Juni dan semester II pada bulan Desember 2016.
4. Program Administrasi Kepegawaian
a. Program Administrasi Kepegawaian, alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.121.543.375,- dan teralisasi sebesar Rp. 979.918.254,-
atau tercapai sebesar 87.37%. Program ini dilkasanakan
melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala anggaran
sebesar Rp. 50.000.000,- dan teralisasi Rp. 44.805.400,-
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
sisa sebesar Rp. 5.194.600,- atau tercapai sebesar Rp.
89.61%. Output kegiatan adalah Miningkatkan
kesejahteraan guna mendukung peningkatan kinerja
aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Administrasi Kepegawaian selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Keluaran penerbitan keputusan kenaikan
gaji berkala dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Administrasi Kepegawaian.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output :
Terbitnya SK KGB
Orang
5.000
2.306
46,1%
Pencapaian Target :
Target Penerbitan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala
didasarkan pada rata-rata ajuan tahun-tahun sebelumnya,
target ditetapkan sebelum adanya aplikasi KGB otomatis
sehingga agak sulit diprediksi karena adanya PNS yang
pensiun. Realisasi tidak bisa dicapai karena PNS yang
berhak untuk menerima Kenaikan Gaji Berkala sebanyak
2.306 orang.
2. Kegiatan Penyelesaian Penyesuaian Gaji Pokok Inpassing
PNS anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan teralisasi Rp.
0,- sisa sebesar Rp. 40.000.000,- atau tercapai sebesar Rp.
0%. Output kegiatan adalah Terpenihinya SK Inpassing
tepat waktu dan akurat dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian selama 1
(satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah Penerbitan SK
Inpasing dalam rangka pelaksanaan kegiatan Administrasi
Kepegawaian.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Pemberkasan Inpassing Gaji PNS
Orang
8.000
0
0%
Pencapaian Target :
Kebijakan penyesuaian gaji pokok PNS pada Tahun 2016
ditiadakan oleh Pemerintah Pusat sehingga tidak
diperlukan penerbitan keputusan penyesuaian gaji pokok.
3. Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
anggaran sebesar Rp. 583.806.975,- dan teralisasi Rp.
548.081.900,- sisa sebesar Rp. 35.725.075,- atau tercapai
sebesar Rp. 93.88%. Output kegiatan adalah Terbitnya SK
kenaikan pangkat tepat waktu dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian selama 1
(satu) Tahun. Outcome kegiatan adalah Jumlah penerbitan
SK kenaikan pangkat tepat waktu dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Jumlah Kenaikan SK Kenaikan
Pangkat
Orang
2.000
2.882
144%
Pencapaian Target :
Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
dilaksanakan dua periode yaitu periode Kenaikan Pangkat
April 2016 sebanyak 1.162 orang dan Periode Oktober
2016 sebanyak 1.760 orang.
Target kenaikan pangkat didasarkan pada rata-rata
ajuan kenaikan pangkat per dua tahun, untuk Tahun 2016
ditargetkan sebanyak 2.000 orang. berdasarkan usulan
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
yang masuk sebanyak 2.922 orang. Namun berdasarkan
hasil pemeriksaan oleh Kanreg III BKN Bandung terdapat
40 orang tidak memenuhi syarat sehingga realisasi menjadi
2.882 orang.
4. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Cuti anggaran sebesar Rp.
49.996.900,- dan teralisasi Rp. 39.886.804,- sisa sebesar
Rp. 10.110.096,- atau tercapai sebesar Rp. 79.78%. Output
kegiatan adalah Terpenuhinya hak pegawai untuk cuti
dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Administrasi Kepegawaian selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Penerbitan surat izin cuti dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output :
Penerbitan Surat Izin Cuti
Orang
1.045
1.619
155
Pencapaian Target :
Pelaksanaan kegiatan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dari
mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 30 Desember 2016
adalah sebagai berikut :
1. Cuti Tahunan sebanyak : 1.149 orang
2. Cuti Sakit sebayak : 43 orang
3. Cuti Besar sebanyak : 235 orang
4. Cuti Bersalin sebanyak : 135 orang
5. Cuti Alasan Penting sebanyak : 57 orang
6. Cuti diluar tanggungan negara : 1 orang
Jadi jumlah keseluruhan dalam tahun 2016 PNS yang telah
mengambil cuti sebayak 1.619 orang.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
5. Kegiatan Perpindahan PNS antar Daerah anggaran sebesar
Rp. 49.574.400,- dan teralisasi Rp. 48.785.100,- sisa
sebesar Rp. 789.300,- atau tercapai sebesar Rp. 98.41%.
Output kegiatan adalah Terbitnya SK rekomendasi
pemindahan PNS baik baik dari luar maupun dari dalam
dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Administrasi Kepegawaian selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Jumlah penerbitan SK rekomendasi
pemindahan PNS baik dari luar maupun dari dalam, dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Jumlah Penerbitan SK Rekomendasi
Pemindahan PNS baik dari luar
maupun dari dalam
Orang
50
70
140%
Pencapaian Target :
Target kenaikan pangkat didasarkan pada rata-rata ajuan
kenaikan pangkat per dua tahun, untuk Tahun 2016
ditargetkan sebanyak 50 orang. Usulan pemindahan PNS
baik dari luar maupun dari dalam yang masuk sebanyak 70
orang.
6. Kegiatan Pemberkasan Pensiun anggaran sebesar Rp.
272.393.900,- dan teralisasi Rp. 248.882.800,- sisa sebesar
Rp. 23.511.100,- atau tercapai sebesar Rp. 91.37%. Output
kegiatan adalah Terbitnya keputusan pensiun pegawai tepat
waktu dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Administrasi Kepegawaian selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Penyelesaian berkas pensiun dan taspen
proaktif dalam rangka pelaksanaan kegiatan Administrasi
Kepegawaian
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Penyelesaian berkas
pensiun dan taspen proaktif
Orang
350
466
133,1%
Pencapaian Target :
Jumlah penyelesesain berkas pensiun untuk Tahun 2016
adalah sebanyak 466 orang. Target penyelesaian berkas
pensiun didasarkan pada rata-rata tahun sebelumnya,
untuk Tahun 2016 ditargetkan sebanyak 350 orang.
Namun realisasi melebihi jumlah yang ditargetkan karena
pegawai yang mengajukan pensiun Atas Permintaan Sendiri
(APS) dan yang meninggal dunia melebihi prediksi yang
diperkirakan pada tahun sebelumnya.
7. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional
anggaran sebesar Rp. 75.771.200,- dan teralisasi Rp.
49.476.250,- sisa sebesar Rp. 26.294.950,- atau tercapai
sebesar Rp. 65.30%. Output kegiatan adalah Terpenihinya
SK Inpassing Jab Fungsional tepat waktu dan tepat orang
dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
Administrasi Kepegawaian selama 1 (satu) Tahun. Outcome
kegiatan adalah Penerbitan SK Inpassing Jab Fungsional
tepat waktu dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Administrasi Kepegawaian.
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Penyelesaian SK
Inpassing Jabatan Fungsional tepat
waktu
Orang
2.000
3.061
153,1%
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Pencapaian Target :
Kegiatan ini memfasilitasi inpassing jabatan fungsional
bagi pejabat fungsional tertentu. Inpassing jabatan
fungsional terdiri dari kenaikan jabatan fungsional dalam
satu tingkat, ataupun kenaikan tingkat dari terampil ke
ahli. Jumlah keputusan inpassing jabatan fungsional yang
diterbitkan pada Tahun 2016 sebanyak 3.061.
5. Program Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur
a. Program Administrasi Kepegawaian, alokasi anggaran
sebesar Rp. 295.915.100,- dan teralisasi sebesar Rp.
280.218.757,- atau tercapai sebesar 94.70%. Program ini
dilkasanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan CPNS/PNS
anggaran sebesar Rp. 195.945.200,- dan teralisasi Rp.
189.615.821 ,- sisa sebesar Rp. 6.329.379,- atau
tercapai sebesar Rp. 96.77%. Output kegiatan adalah
Diketahuinya kondisi kesehatan CPNS/PNS dalam
rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Administrasi
Kepegawaian selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan
adalah Pemeriksaan kesehatan CPNS/PNS dalam
rangka pelaksanaan kegiatan fasilitasi kesejahteraan
aparatur.
Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi (%)
Output : Diketahuinya kondisi
kesehatan CPNS dan PNS
Orang 620 613 98
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Pencapaian Target :
Pelaksanaan Fasilitasi kesehatan CPNS/PNS dapat
dirinci diantaranya :
1. Belanja jasa kesehatan Tes Narkoba sebanyak 40
orang bagi pejabat eselon II dilingkungan
pemerintah Kabupaten Cirebon
2. Belanja General Check Up sebanyak 58 orang yang
diikuti oleh Kasubag Umum di Kecamatan dan
Pejabat Eselon III di BKPPD, dan Irban Inspektorat.
3. Pemeriksaan Kesehatan PNS yang sakit sebanyak
15 orang terdiri dari PNS Pemerintah Kabupaten
Cirebon.
4. Tes Narkoba sebanyak 500 orang terdiri dari 7
OPD yaitu : Sekretariat Daerah, BKPPD,
Inspektorat, Dinas Bina Marga, Dinas PSDAP,
Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang dan Dinas
Perhubungan.
2. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Bagi PNS
Purnabakti anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan
teralisasi Rp. 43.722.150,- sisa sebesar Rp. 6.277.850,-
atau tercapai sebesar Rp. 87.44%. Output kegiatan
adalah Penghargaan dan persiapan bagi PNS yang akan
purna bakti dalam rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan Administrasi Kepegawaian selama 1 (satu)
Tahun. Outcome kegiatan adalah Terbitnya piagam
penghargaan bagi PNS yang pensiun dalam rangka
pelaksanaan kegiatan fasilitasi kesejahteraan aparatur.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
IndikatorKinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Terbitnya Piagam
Penghargaan bagi PNS Pensiun
Orang
500
452
90
Pencapaian Target :
Pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan bagi
PNS Purna bhakti/pensiun bulan Januari s.d Desember
2015 yang dilakukan per triwulan pada tahun 2016
diantaranya sebagai berikut :
Triwulan I sebanyak : 100 orang
Triwulan II sebanyak : 122 orang
Triwulan III sebanyak : 122 orang
Triwulan IV sebanyak : 108 orang
Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 452 orang.
3. Kegiatan Fasilitasi Jaminan Kematian dan Kecelakaan
kerja bagi PNSD Kabupaten Cirebon anggaran sebesar
Rp. 49.969.900,- dan teralisasi Rp. 46.880.786,- sisa
sebesar Rp. 3.089.114,- atau tercapai sebesar Rp.
93.82%. Output kegiatan adalah Penghargaan dan
persiapan bagi PNS yang akan purna bakti dalam
rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Administrasi
Kepegawaian selama 1 (satu) Tahun. Outcome kegiatan
adalah Terbitnya piagam penghargaan bagi PNS yang
pensiun dalam rangka pelaksanaan kegiatan fasilitasi
kesejahteraan aparatur.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
Output : Melalui sosialisasi
terfasilitasinya pencairan jaminan kematian dan
kecelakaan kerja PNSD Kabupaten
Cirebon.
Kegiatan
1
1 Dok
100
Pencapaian Target :
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor
70 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dihadiri
para Kasubag Umum Badan/Dinas/Kantor dan
Kecamatan sebanyak 72 orang.
Memfasilitasi tentang pelaksanaan jaminan kecelakaan
kerja dan jaminan kematian dengan menerbitkan
Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala BKPPD
Kabupaten Cirebon diantaranya sebagai berikut :
- 1 (satu) berkas dokumen dengan terbitnya Keputusan
Bupati tentang Penetapan Kecelakaan kerja yang tewas.
- (satu) berkas dokumen dengan terbitnya Keputusan
Kepala BKPPD Kabupaten Cirebon tentang Penetapan
kecelakaan kerja yang cacat.
- 2 (dua) berkas dokumen tentang kecelakaan kerja yang
tewas masih dalam proses.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
1.3 Permasalahan dan Solusi Urusan Penyelenggaraan Pemerintah
Pada BKPPD
I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah
1. Permasalahan
Sarana Dan Prasarana
Selama ini penyelenggaraan Diklat Struktural
masih menggunakan jasa sewa pihak ketiga
karena pemerintah daerah belum memiliki tempat
diklat sendiri sehingga peserta kurang fokus
dalam mengikuti pelaksanaan agenda
pembelajaran.
Peserta
Setiap tahun Anggaran untuk diklatpim TK. IV
maksimal hanya mampu menganggarkan untuk
30-60 calon peserta (1 s/d 2 kelas). Yang belum
mengikuti dan sudah menduduki jabatan esselon
IV masih cukup banyak. Karena sudah
menduduki dalam jabatan maka berimbas pada
kurangnya keseriusan peserta dalam mengikuti
agenda agenda pembelajaran untuk mencapai
tujuan yang ditentukan PERKALAN RI NO. 20
Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan
Diklatpin TK. IV.
Evaluasi
Belum dilakukan evaluasi terhadap dampak
diklat yang diikuti peserta, karena minimnya
alokasi anggaran, sehingga belum dapat terukur
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
manfaat jangka panjangnya seiring meningkatnya
kompetensi aparatur yang telah mengikuti
diklatpin TK.IV.
Efisiensi belanja jasa tenaga ahli dan belanja
sewa ruang rapat
2. Solusi
Pemerintah daerah memiliki tempat diklat sendiri
yang dapat menunjang agenda pembelajaran
diklat
Menuntaskan seluruh pejabat esselon IV yang
telah menduduki jabatan untuk mengikuti
diklatpin TK. IV dengan menambah anggaran,
sehingga diwaktu yang akan datang, calon
peserta adalah aparatur yang belum menduduki
jabatan esselon IV dan diwajibkan mengikuti
seleksi calon peserta diklatpin TK. IV
Dibutuhkan anggaran tambahan untuk
melaksanakan kegiatan evaluasi tersendiri dalam
mengukur dampak diklat dari alumni peserta
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Penyesuaian anggaran 2016
b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan
fungsi bagi PNS Daerah
1. Permasalahan
Masih banyak usulan jenis diklat dari SKPD hasil
analisis kebutuhan diklat baik yang teknis,
substantif dan fungsional yang belum
dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
Pemerintah Kabupaten Cirebon baik yang klasikal
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
maupun pengiriman ke lembaga diklat yang ter
akriditasi.
Efesiensi honorarium tim pengadaan, belanja
cetak, belanja sewa tempat, belanja jasa tenaga
ahli, perjalanan dinas, lembur dan mamin lembur.
2. Solusi
Membuat skala prioritas untuk setiap usulan jenis
diklat yang dapat menunjang program unggulan
Pemerintah Kabupaten Cirebon dan
meningkatakan koordinasi dengan lembaga diklat
yang dapat dibiayai oleh APBN ataupun APBD
Provinsi.
Apabila anggaran pemerintah memungkinkan
dapat dilakukan dengan menambah anggaran
untuk mengakomodir seluruh usulan diklat dari
SKPD dalam meningkatkan kompetensi
pegawainya.
c. Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural bagi PNS Daerah
1. Permasalahan
Peserta
Pengiriman bagi peserta diklatpin TK. II yang
sudah menduduki jabatan esselon II terkendala
pada kemauan dan usia yang mendekati pensiun.
Untuk yang belum menduduki jabatan esselon II
tetapi sudah lulus seleksi diklatpin TK.II
terkendala pada alokasi anggaran dari LAN RI
karena jumlah peserta dan peminat dari seluruh
indonesia tidak seimbang.
Efisiensi Belanja Pengadaan
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
2. Solusi
Meningkatkan koordinasi dengan LAN RI untuk
perioritas Kabupaten Cirebon dan bagi pejabat
esselon II yang usianya belum mendekati waktu
pensiun agar dilkukan koordinasi dengan pejabat
pembina kepegawaian di atasnya untuk mengikuti
diklatpim TK. II
Penyesuaian Anggaran 2016
d. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
1. Permasalahan
Peserta
Peserta yang mengikuti ujian penyesuaian
kenaikan pangkat dan ujian dinas adalah PNS
yang telah memenuhi persyaratan. Tetapi masih
terkendala pada hasil yang belum optimal yaitu
dengan rata-rata nilai yangt minimal sehingga
masih ada yang mengikuti remedial.
Untuk waktu yang akan datang, ujian di
mungkinkan menggunakan komputer (CAT)
sehingga tikat kesulitan semakin tinggi dan
akurasipenilaian cepat.
Efisiensi pada sewa mobilitas
2. Solusi
Melakukan program bimbingan bagi calon peserta
dalam persiapan menghadapi ujian tertulis yang
dilakukan oleh ahli dengan menambah alokasi
anggaran.
Diperlukan pelatihan persiapan dalam menghadapi
ujian dengan sistem (CAT).
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
e. Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi PNS Daerah
1. Permasalahan
Antuasias Peserta
Program unggulan mencetak 250 Master dalam
waktu 5 tahun bagi PNS Daerah dengan rata-rata
50 master pertahun meskipun sudah deberikan
bantauan stimulan perbulan dan sosialisasi
melalui media masa masih kurang disambut
antusias oleh PNS. Hal ini terjadi karena kemauan
sekolah dengan biaya sendiri masih menjadi
kendala utama.
Pemetaan Kebutuhan
Pemerintah daerah belum membuat analisis
kebutuhan disiplin ilmu bagi program unggulan
sehingga antara kebutuhan dan minat peserta
untuk sekolah S-2 masih kurang efektif.
Fasilitasi S-2
Pemerintah daerah baru mampu memfasilitasi
program unggulan dengan lembaga pendidikan dan
belum mampu membiayai secara pen8uh bagi
peserta yang mengikuti program master S-2.
Sehungga program pertahun mencetak 50 master
yang dibutuhkan belum optimal
Stimulan tugas belajar dianggarakan 12 bulan
untuk semua peserta akan tetapi penerbiyan SK
TB berbeda waktunya sehingga jumlah
peneriamaan stimulan tiap bulan per peserta
berbeda
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
2. Solusi
Meningkatkan koordinasi dan sosilalisasi
program unggulan 250 master dengan seluruh
SKPD untuk mendorong PNS melanjutkan
sekolah jenjang S-2
Membuat analisis kebutuhan disiplin ilmu bagi
program 250 master
Membiayai secara penuh dan bekerjasama
dengan lembaga pendidikan untuk dilakukan
seleksi dengan didsiplin ilmu yang dibutuhkan
oleh pemerintah daerah.
Pemberian stimulan bagi peserta yang memiliki
SK TB ditengah tahun berjalan akan dianggarkan
tahun berikutnya
f. Pengembangan diklat/Analisis Kebutuhan Diklat
1. Permasalahan
Peserta
Peserta yang mengikuti kegiatan analisis
kebutuhan diklat belum memahami teknik analisis
kebutuhan diklat karena kurangnya waktu
pelaksanaan (1 hari) yang seharusnya minimal 3
hari karena kurangnya anggaran sehingga materi
kurang tersampaikan
Hasil
Hasil dari analisis kebutuhan diklat ini adalah
inventarisir atas usulan jenis-jenis diklat dari
setiap SKPD dan bukan merupakan hasil dari
teknik analisis yang dilakukan dalam kegiatan.
Efesiensi perjalanan dinas
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
2. Solusi
Menambah alokasi anggaran untuk pelaksanaan
minimal 3 hari sampai dengan 7 hari
Menambah waktu pelaksanaan untuk bias
dilakukan teknik analisis kebutuhan diklat yang
hasilnya adalah daftar jenis diklat hasil analisis
kebutuhan diklat SKPD untuk jangka waktu
tertentu.
g. Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Aparatur
1. Permasalahan
Peserta
Dalam perencanaan untuk pembiyaan penerimaan
kunjungan dari daerah lain ke kabupaten Cirebon
dalam kegiatan diklat/pendidikan lainnya tidak
dapat dipastikan jumlah kunjungan karena belum
terekspose keunggulan kabupaten Cirebon ke
daerah cirebon
Belum optimalnya jumlah kunjungan oleh lembaga
/ institusi lainnya lain dari luar kegiatan diklat ke
kabupaten Cirebon yang melakukan ekspose atas
program lembaga / institusinya.
Pada tahun 2016 hanya menerima 4 kunjungan,
dianggarakan 7 kali
2. Solusi
Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk
mempromosikan keunggulan kabupaten Cirebon
baik dalam program kerja pemerintah maupun
potensi dan sumber daya lainnya ke daerah lain
Melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk
malakukan ekspose program lembaga lain
meningkatkan motivasi PNS daerah
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
II. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Seleksi Penerimaan Calon PNS
1. Permasalahan
Kesulitan penentuan kebutuhan jumlah formasi
terutama untuk jabatan fungsional umum
Penanganan sisa tenaga honorer kategori II (dua)
yang belum terselesaikan sehingga menimbulakan
tuntutan yang terus menerus untuk diangkat
menjadi CPNS
Moratorium pengadaan PNS, fasilitasi seleksi PTT
bidan kementerian kesehatan dan peserta 162
orang dan tenaga harian lepas tenaga bantu
penyuluh pertanian sebanyak 143 orang dan
efesiensi perjalanan dinas, jas publikasi dan
lembur.
2. Solusi
Perlu dilaksanakan analisa jabatan dan analisa
beban kerja kenbali oleh bagian organisasi karena
analisa jabatan dan analisa beban kerja yamg ada
sudah cukup lama dan tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan
Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mengirim
kepada pemerimtah pusat untuk mengangkat
tenaga honorer ketegori II (dua) menjadi CPNS
b. Penempatan PNS
1. Permasalahan
Pelaksanaan Assesment/Job Fit dilaksanakan di jam
kerja dikhawatirkan mengganggu pelayanan
Jumlah PNS yang mutasi, rotasi dan promosi tidak
sesuai target dikarenakan angka target disesuaikan
rata-rata jumlah 3 tahun ke belakang, adapun pada
pelaksanaannya masih sangat tergantung pada
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
kebijakan. Diharapkan ke depan pelaksanaan
mutasi, rotasi dan promosi dirancang berdasarkan
hasil kebutuhan formasi yang kosong, sehingga
target pada tahun berikutnya dapat diketahui secara
akurat.
Dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan diupayakan
menggunakan gedung milik pemerintah sehingga
terjadi efesiensi sewa gedung, perlengkapan,
pelantiakan dan efesiensi belanja tenaga ahli
2. Solusi
Jadwal Assesmet/Job Fit disampaikan kepada
peserta dalam waktu yang cukup, sehingga para
peserta bias, mempersiapkan strategi, agar pada
waktunya tidak mengganggu pelayanan.
c. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi
1. Permasalahan
Tidak semua usulan penerima Satya Lencana
terealisasikan karena verifikasi terahir penerima
dilakukan oleh sekmilpres di Jakarta
Efesiensi honorarium sesuai SK tim dan perjalanan
dinas
2. Solusi
Meningkatkan komunikasi dan konsultansi dengan
Sekretaris Meliter Kepresidenan, dan selalu
memantau proses administrasi
Penyesuaian anggaran 2016
d. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
PNS
1. Permasalahan
Lemahnya proses pembinaan dari atasan langsung
terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Anggaran yang tidak terserap adalah honor tim
pemeriksa yang ditargetkan 10 kali terserap 9 kali.
2. Solusi
Meningkatkan pembinaan terhadap PNS disetiap
OPD Pemerintah Kabupaten Cirebon malalui
sosialisasi PP. 53. Kepada seluruh steakholder.
e. Penyelesaian Dan Penerbitan KARPEG/KARIS/KARSU
Dan Konversi NIP
1. Permasalahan
Proses penerbitan KARPEG, KARIS, KARSU dan
Konversi nip baru membutuhkan waktu yang lama
karena memiliki ketergantungan terhadap Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Regional III di Bandung
Efesiensi uang lembur PNS, Belanja pengandaan
perjalanan dinas luar daerah
2. Solusi
Mempercepat proses administrasi dan pengiriman di
BKPPD sehingga lebih cepat di proses di Badan
Kepegawaian Negara
Penyesuaian anggaran 2016
f. Verifikasi Absensi
1. Permasalahan
Terkendala oleh jaringan terjadi karena kurang
koneksi absensi terhadap simpeg dikarenakan
jaringan dan integriras PNS dalam memeliharan
mesin pinger print
Efesiensi uang lembur, honorarium panitia pelaksana
kegiatan.
2. Solusi
Meningkatakan teknologo informasi melalui ebsensi
berbasis android
Penyesuaian anggaran 2016
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
g. Penyusunan dan Penerbitan Majalah Pembinaan
1. Permasalahan
Pemenuhan materi artikel yang memerlukan waktu
yang cukup lama sehingga pencetakan tidak bisa
cepat dikarenakan beberpapa rubric dibuat oleh
pihak luar.
Efesiaensi honor panitia pelaksana kegiatan dan
minim rapat
2. Solusi
Memaksimalkan potensi penulis dari intern BKPPD
sendiri sehingga akan mempercepat penerbitannya.
Penyesuaian anggaran 2016
h. Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
1. Permasalahan
Anggota pansel dari Eksternal terdiri dari berbagai
profesi dan kedudukan/tempat diluar Kabupaten
Cirebon
Efesiensi uang lembur, sewa kamar dan perjalanan
dinas luar daerah
2. Solusi
Penetuan jadwal yang akurat dan koordinasi yang
inten.
Penyesuaian anggaran 2016
i. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1. Permasalahan
Peserta sosilalisasi tidak maksimal menyampaikan
kembali materi, kepada PNS dilingkungan kerjanya
Efesiensi anggaran hotel untuk narasumber, cetak,
uang lembur PNS.
2. Solusi
Membuat pariasi peserta agar setiap PNS bias
mengikuti sosialisasi secara bertahap
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
j. Penilaian Manajemen Kepegawaian/BKPPD Award
1. Permasalahan
Lemahnya apresiasi dari peserta OPD peserta BKPPD
Award kurang, karena stimulant dan penghargaan
lainnya kurang
Efesiensi honor mamin rapat dan perjalanan dinas
luar daerah.
2. Solusi
Meningkatkan Stimulan dan penghargaan
Penyesuaian anggaran 2016
III. Program Pengembangan Data/ Informasi Kepegawaian
a. Pengembangan dan Pemeliharaan Absensi Terintegrasi
1. Permasalahan
Terjadinya kendala alam yang membuat mesin finger
print rusak dikarenakan jaringan internet atau radio
dari diskominfo terkena petir
Terkendala kurangnya anggaran pemeliharaan
peralatan dari diskominfo
Efesiensi anggaran perjalanan dinas dan jasa
konsultasi sisten informasi manajemen
2. Solusi
Penanganan dan pemeliharaan peralatan diskominfo
secara bertahap dan rutin
Melakukan pergantian mesin finger print yang
terkena petir
Penyesuaian anggaran 2016
b. Penataan Data Aparatur
1. Permasalahan
Terbatasnya item data elektronik karena
keterbatasan anggaran
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Efesiensi anggaran uang lembur, jasa dokumentasi
dan perjalanan dinas.
2. Solusi
Menambah item pada data elektronik sesuai dengan
kebutuhan adminstrasi kepegawaian melalui
dukungan penambahan anggaran bagi penataan data
elektronik.
Penyesuaian anggaran 2016
c. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
1. Permasalahan
Terkendala dengan kurangnya Usser di tiap OPD
untuk mengecek dan dan memantau perkembangan
data pegawai pasa OPD masing-masing sehingga data
tidak uptodate
Masih kurangnya anggaran untuk SIM pemeliharaan
dan pengembangan aplikasi.
Efesiensi anggaran perjalanan dinas tahun 2016
2. Solusi
Mengadakan rekonsiliasi data setiap semester 6
bulan sekali untuk bisa mengecek data setiap
pegawai masing-masing OPD
Mengalokasikan tambahan anggaran SIMPEG dan
pengembangannya
Penyesuaian anggaran 2016
IV. Program Administrasi Kepegawaian
a. Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala
1. Permasalahan
Terdapat kesalahan unit kerja pada SK kenaikan gaji
berkala
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Keterlambatan penerbitan SK KGB untuk PNS
Golongan III/d baru karena usulan yang terlambat
dari pengelola kepegawaian OPD
Efesiensi uang lembur, belanja cetak ATK dan mamin
lembur
3. Solusi
Perlu dilakasnakan rekonsiliasi data SIMPEG secara
rutin terutama data unit kerja dan perlunya
mengingatkan kepada pengelola kepegawaian OPD
agar melakukan APDATE SIMPEG apabila terjadi
perubahan data pegawai
Perlu dilakukan rekonsisliasi yang lebih instensif
kepada para pengelola kepegawaian OPD
Penyesuaian anggaran 2016
b. Penyesuaian Gaji Pokok/Inpasing
1. Permasalahan
Pemerintah pusaat mengambil kebijakan untuk tidak
menaikkan gaji pokok PNS pada tahun 2016
sehingga kegiatan tidak bias dilaksanakan
2.Solusi
Anggaran penyelesaian penyesuaian gaji
pokok/impasing PNS dialokasikan untuk kegiatan
lain yang masih membutuhkan anggaran.
c. Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat
1. Permasalahan
Usulan dari OPD melewati batas waktu ahir
pengusulan
Berkas Usulan tidak lengkap
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Pembuatan sasaran kenerja pegawai, penilaian
capain sasaran kerja dan pembinaan instansi kerja
tidak berkesinambungan
Jaringan koneksi internet lambat.
Efesiensi belanja cetak, ATK, Sewa Tempat, mamin
rapat, mamin lembur perjalanan dinas dan belanja
jasa
2. Solusi
Jika berkas memenihi syarat diusulkan ke BKN agar
tetap bisa diinput di SAPK-BKN
Diberi kesempatan untuk melengkapi dalam jangka
waktu tertentu, apabila tidak bisa memenuhi
diusulkan periode berikutnya
Membuat daftar usulan kenaikan pangkat harus
terpenuhi
Memberikan penjelasan tatacara penghitungan SKP
Menggunakan Modem Data Internet
Memberikan Sosialisasi Team Pejebat Pengelola
Kepegawaian dan Pengelola Kepegawaian
Penyesuaian anggaran 2016
d. Penerbitan Surat Izin Cuti
1. Permasalahan
Banyaknya PNS yang melebihi hak cutinya sehingga
tidak bisa dip roses
Pengajuan cuti masih manual sehingga pengelola
belum bisa cepat melayani cuti apabila dalam sehari
lebih dari 50 orang pengajuan cuti.
Anggaran tidak terserap adalah anggaran lembur dan
mamin lembur dan efesiensi anggaran perjalanan
dinas.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
2. Solusi
Mensosialisasikan aturan cuti malalui kafer dan
poster berkaitan aturan-aturan cuti
Yang diharapkan bisa entri secara langsung melalui
system sehingga lebih cepat dan mengurangi
kesalahan.
Penyesuaian anggaran 2016.
e. Perpindahan PNS Antar Daerah
1. Permasalahan
Berkas Pengajuan tidak lengkap
Alamat/daftar pengusulan perpindahan tidak
jelas.
Efesiensi anggaran ATK, penggandaan dan
perjalanan dinas
2. Solusi
Koordinasi dengan Instansi Asal, agar dipenuhi
Membuat format (daftar pengusulan perpindahan
pegawai)
Penyesuaian anggaran 2016
f. Pemberkasan Pensiun
1. Permasalahan
Terlambatnya Penerbitan SK pensiun karena
terlambatnya usulan dari pengelola kepegawaian
Terdapat ahli waris yang tidak dimasukkan kedalam
SK Pensiun sehingga akan kehilangang haknya
sebagaia ahli waris
Efesiensi anggaran sewa gedung dan kamar hotel
untuk pemberkasan pension, mamin rapat, uang
lembur, ATK, Perjalanan dinas dan belanaja jasa
narasumber.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
2. Solusi
Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada
para pengelola kepegawaian OPD dan perlu
dilakukan langkah proaktif dengan mengingatkan
pengelola kepegawaian terutama untuk usulan
pensiun batas usia pension (BUP)
Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada
para pengelola kepegawaian OPD dan perlu diadakan
pengecekan kembali ahli waris sebelum diusulkan
untuk diterbitkan SK pension.
g. Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional
1. Permasalahan
Berkas Tidak Lengkap
Efesiensi mamin lembur dan honor panitia pelaksana
kegiatan
2. Solusi
Koordinasi dengan OPD terkait yang mengusulkan
agar melengkapi berkas
Pembuatan aplikasi untuk mempermudah dan
mempercepat pelaksanaan pekerjaan.
V. Program Fasilitasi Kesejahteraan aparatur
a. Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan CPNS/ PNS
1. Permasalahan
Belum maksimalnya pemeriksaan General Check Up
bagi PNS/CPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten
Cirebon dikarenakan keterbatasan anggaran
Efesiensi mamin rapat d uang lembur
2. Solusi
Mangajukan penambahan anggaran Fasilitasi
Pemeriksaan Kesehatan CPNS/PNS
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Penyesuaian anggaran 2016
b. Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan bagi PNS Purna Bakti
1. Permasalahan
Masih belum bisa membayar PNS pension terkait
dengan TMT pension berjalan sehingga harus
menunggu satu tahun
Efesiensi uang lembur dan mamin lembur serta
perjalanan dinas
2. Solusi
Menyelesaiakan secara bertahap membayar sisa dari
tahun sebelumnya.
Penyesuaian anggaran 2016
c. Fasilitasi Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja bagi
PNSD Kabupaten Cirebon
1. Permasalahan
Kurang koordinasi di tingkat badan Kepegawaian
Negara (BKN) sehingga pemberian rekomendasi bagi
PNS meninggal atau kecelakaan proses pemberian
rekomendasinya masih lama, sehingga ajuan untuk
mendapatkan uang jaminan tersebut menjadi
terhambat
Efesiensi perjalanan dinas
2. Solusi
Perlu sosilalisasi dari Badan Kepegawaian Negara
(BKN) pusat terkait dengan penjaminan kematian
dan kecelakaan kerja bagi PNSD
Penyesuaian anggaran 2016
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
1.3. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
4.1 Kerja Sama Antar Daerah
Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat
mengadakan kerja sama dengan daerah lainnya atau dengan pihak
ketiga yang di dasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efiktifitas
pelayanan publik, secara sinergi dan saling menguntungkan, BKPPD
pada tahun Anggaran 2016 melakukan kerja Sama Antar daerah
sebagai berikut :
4.1.1 Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat
1) Dasar Hukum
a) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
b) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
d) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54);
e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019);
f) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang pedoman
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tingkat II;
g) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 2034/1/1/9/2010 tentang penetapan Badan
Penididikan dan Pelatihan daerah Provinsi Jawa barat sebagai
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi;
h) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Hubungan Kemitraan Manajemen Pendidikan dan
Pelatihan aparatur (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Seri E):
i) Surat Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia Nomor 2038/D.2/PDP.07.1 tanggal 22 Juli
2016 Perihal Pemanggilan Peserta Diklat Pim Tk.II Badan
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2) Bidang Kerja Sama : Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat II Angkatan IX Pemerintah Provinsi Jawa
Barat Tahun Anggaran 2016.
3) Nomor Perjanjian Kerja Sama : 893/2598/BKPPD/2016
119/1031.17/Bandiklatda/2016
4) Pejabat penandatangan kerja sama: Drs, H. Kalinga, MM dan Dr.
H, Herri Hudaya
5) Nama Kegiatan : Pendidikan Penjengjangan Struktural
6) SKPD Penyelenggaraaan Penyelenggara Kerja Sama : Badan
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa barat
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
7) Jumlah Pegawai : 2 Pegawai peserta diklat PIM II angkatan IX
6)Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kabupaten Cirebon Rp.
60.522.000,-
7)Jangka Waktu Kerja Sama : Tanggal 25 Juli s.d 11 November
2016
8) Hasil (Output) dari Kerja sama : Peserta Lulus Diklat PIM
tingkat II
4.1.2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat
1) Dasar Hukum
a) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
b) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54);
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019);
f) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang pedoman
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tingkat II;
g) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 2034/1/1/9/2010 tentang penetapan Badan
Penididikan dan Pelatihan daerah Provinsi Jawa barat sebagai
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi;
h) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Hubungan Kemitraan Manajemen Pendidikan dan
Pelatihan aparatur (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Seri E):
i) Surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 893.8/830/Bandiklatda Tanggal 12 Mei 2016,
Hal Pemanggilan Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Angkatan III Tahun 2016
2) Bidang Kerja Sama : Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat III Angkatan III Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2016.
3) Nomor Perjanjian Kerja Sama : 893/1472/BKPPD/
119/938.8/Bandiklatda/2016
4) Pejabat penandatangan kerja sama: Drs, H. Kalinga, MM dan Dr. H,
Herri Hudaya
5) Nama Kegiatan : Pendidikan Penjengjangan Struktural
6) SKPD Penyelenggaraaan Penyelenggara Kerja Sama : Badan
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa barat
7) Jumlah Pegawai : 4 Pegawai peserta diklat PIM III angkatan III
8) Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kabupaten Cirebon Rp.
88.500.000,-
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
9) Jangka Waktu Kerja Sama : Tanggal 14 Juni s.d 7 Oktober 2016
10) Hasil (Output) dari Kerja sama : Peserta Lulus Diklat PIM tingkat
III
4.2. Kerja Sama Pihak Ketiga
Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat
mengadakan kerja sama dengan daerah lainnya atau dengan pihak
ketiga yang di dasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efiktifitas
pelayanan publik, secara sinergi dan saling menguntungkan, BKPPD
pada tahun Anggaran 2016 melakukan kerja Sama dengan Pihak Ketiga
sebagai berikut
4.2.1 Mitra ADI SELARAS (Human Rescuces Spesialist)
1) Dasar Hukum
a) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019);
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang
Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Penaggulangan Kebakaran;
e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008
Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan;
2) Bidang Kerja Sama : Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
PEMADAM I Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016.
3) Nomor Perjanjian Kerja Sama : 893/2364.1/BKPPD/2016
198/MAS/VIII/2016
4) Pejabat penandatangan kerja sama: Drs. Memet Surachmat dan
NUNU WISNU
5) Nama Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi
bagi PNSD
6) Satuan Kerja Penyelenggaraaan Penyelenggara Kerja Sama : Mitra
ADI SELARAS (Human Rescuces Spesialist)
7) Jumlah Pegawai : 30 Pegawai Anggota Pemadam Kebakaran
Pemerintah Kabupaten Cirebon
8) Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kabupaten Cirebon
Rp. 165.000.000,-
9) Jangka Waktu Kerja Sama : Tanggal 29 Agustus s.d 02 September
2016
10) Hasil (Output) dari Kerja sama : Peserta Lulus Diklat Pemadam I
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
4.2.2. LPK Pusdikom TC
1) Dasar Hukum
a) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019);
d) Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 893/ST.171 – Dikbang tanggal
16 Mei 2016
2) Bidang Kerja Sama : Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Teknis Komputer Aplikasi Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016
3) Nomor Perjanjian Kerja Sama : 893/13344.1 - 2016
4) Pejabat penandatangan kerja sama: Drs, H. Kalinga, MM dan
Dra. Asmah Suprapto
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
3) Nama Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan
Fungsi bagi PNSD
4) Satuan Kerja Penyelenggaraaan Penyelenggara Kerja Sama : LPK
Pusdikom TC
5) Jumlah Pegawai : 40 Pegawai Pemerintah Kabupaten Cirebon
6) Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kabupaten Cirebon
Rp. 40.000.000,-
7) Jangka Waktu Kerja Sama : Tanggal 23,24,25,26,27,30, 31 Mei dan
1 Juni 2016
8) Hasil (Output) dari Kerja sama : Peserta Lulus Diklat Teknis
Komputer Aplikasi Perkantoran.
4.2.3. Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan
Pengkajian Ekonomi (LP3E) fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran
1) Dasar Hukum
a) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional 2005-
2025;
c) Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019);
2) Bidang Kerja Sama : Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Kabupaten
Cirebon
3) Nama Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan
Fungsi bagi PNSD
4)Nomor Perjanjian Kerja Sama : 893/2382.1/BKPPD/2016
078a/LP3E,FE/VIII/2016
5) Pejabat penandatangan kerja sama: Drs, H. MEMET SURACHMAT
dan MAMAN SETIAWAN, SE,MT.,Ph.D
6) Satuan Kerja Penyelenggaraaan Penyelenggara Kerja Sama :
Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian
Ekonomi (LP3E) fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
5) Jumlah Pegawai : 70 Kasubag Program SKPD Pemerintah Kabupaten
Cirebon
7) Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kabupaten Cirebon
Rp. 350.000.000,-
8) Jangka Waktu Kerja Sama : Tanggal 29 Agustus s.d 02 September
2016
9) Hasil (Output) dari Kerja sama : Peserta Lulus Diklat sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
4.2.4. LPPM UNIVERSITAS AL GHIFARI
1) Dasar Hukum
a. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabata
Struktural:
e. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 21
November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
Kabupaten Cirebon
f. Peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 28
November 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/3116/M.PAN/RB09/2016 tentang pengisian jabatan
pimpinan tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2106 Tentang Perangkat Daerah.
3) Nama Kegiatan : PENEMPATAN PNS
4) Nomor Perjanjian Kerja Sama : 893/2598/BKPPD/2016
119/1031.17/Bandiklatda/2016
5) Pejabat penandatangan kerja sama: Drs, H. MEMET SURACHMAT
dan Dr. GUNAWAN UNDANG M.Si
6) Satuan Kerja Penyelenggaraaan Penyelenggara Kerja Sama : LPPM
UNIVERSITAS AL GHIFARI
7) Jumlah Pegawai : 80 Orang Pejabat Eselon IIb dan III.a (Selain
Camat)
8) Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kabupaten Cirebon
Eselon II.b : Rp. 5.925.000,-
Eselon III.a : Rp. 4.925.000,-
9) Jangka Waktu Kerja Sama : Tanggal 01 Desember s.d 15 Desember
2016
10)Hasil (Output) dari Kerja sama : Nominasi Penilaian hasil tes
Kompetensi Peserta Assessment/Job Fit Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama (II.b) dan Jabatan Administrator (III.a) di LIngkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016.
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
1.4. PENUTUP
Pada dasarnya bahwa tugas-tugas yang diemban oleh Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon
dalam Tahun Anggaran 2016 dengan 5 program dan 30
kegiatan(urusan) dan 5 program 20 kegiatan (non urusan) yang telah
ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2016 telah dapat tercapai.
Fungsi utama yang diharapkan dilaksanakan sebagai Badan
yang mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan aparatur daerah dalam tahun 2016 telah
berjalan dengan semestinya dan tidak mendapat hambatan yang
berarti (berjalan lancar).
Indikator dari kondisi tersebut dapat dilihat dari 5 program dan
30 kegiatan yang secara umum dapat dilaksanakan melalui kegiatan-
kegiatan yang telah ditetapkan.
Disadari atau tidak, kekurangan pasti ada dan diperlukan
sebagai bahan introspeksi guna perbaikan, guna mempertahankan
yang sudah ada dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah tercapai
oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Cirebon.
Beberapa prestasi yang dicapai oleh BKPPD Kabupaten Cirebon
pada tahun 2016 yaitu :
1. Memperoleh Sertifikat ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu
2. Terbaik I Klaster 1 Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang BAIK
dari BKD Provinsi Jawa Barat
3. Aplikasi Terkreatif Manajemen Kepegawaian Tingkat Provinsi Jawa
Barat
LKPJ BKPPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Prestasi-prestasi yang diraih tersebut diharapkan mampu
mendorong BKPPD Kabupaten Cirebon untuk lebih berinovasi dan
melakukan perbaikan-perbaikan yang mampu mendorong kepada
keberhasilan reformasi birokrasi yang pada akhirnya bermuara pada
meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sumber, Desember 2016
Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Cirebon
Drs. H. MEMET SURACHMAT
Pembina Utama Muda NIP. 19590401 198603 1 013