REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

LAPORAN I

PROJECT WORK II JEMBATAN

SPESIFIKASI UMUM

SPESIFIKASI ADMINISTRASI

SPESIFIKASI TEKNIS

DOKUMEN PELELANGAN NASIONAL

PENYEDIAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

(PEMBORONGAN)

UNTUK KONTRAK HARGA SATUAN

PENYUSUN : ARUM DILAM PRATIWI

NIM : 310912036Z

PEMBIMBING : EDY PRAMONO

BAB I

NOMOR PAKET : -

NAMA PAKET : PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN RANGKA

BAJA DAN BETON BERTULANG PEKANBARU – RIAU

PROVINSI : RIAUKABUPATEN :

SPESIFIKASI UMUM

Pasal 1

Pengertian dan Istilah

1. Pengguna Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Jasa

milik daerah Pekanbaru.

2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan daerah Pekanbaru pengguna APBD.

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa.

5. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit

organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan jasa di

daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada

unit yang sudah ada.

6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian

pengadaan jasa yang melaksanakan pengadaan jasa.

7. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang

ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil

pekerjaan.

8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi

lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan

pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

9. Penyedia Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang

menyediakan pekerjaan jasa konstruksi.

10. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah

dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan jasa.

11. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

12. Sertifikat Keahlian Pengadaan Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari

pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan

jasa.

13. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat

Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh

para pihak dalam proses pengadaan jasa.

14. Kontrak Pengadaan Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah

perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa.

15. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan pekerjaan konstruksi untuk

semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua pekerjaan konstruksi/ yang

memenuhi syarat.

16. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis

yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang

dikeluarkan oleh Bank Umum yang diserahkan oleh penyedia jasa kepada

PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Jasa.

17. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan jasa

yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi

elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

18. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE

adalah unit kerja daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem

pelayanan pengadaan jasa secara elektronik.

19. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia Jasa yang dilakukan

secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang terdaftar

pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1

(satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

20. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik

yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari

berbagai penyedia jasa pemerintah.

21. E-Purchasing adalah tata cara pembelian jasa melalui sistem katalog

elektronik.

22. Pelaksana Pengawasan Teknis adalah personil yang ditunjuk untuk

mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam waktu tertentu sesuai jangka

waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dalam kontrak pada paket

pekerjaan tersebut, dalam hal ini adalah Direksi Harian dan Pengawas

Lapangan

23. Penyedia jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan

usahanya menyediakan layanan jasa;

24. Sub penyedia jasa adalah penyedia jasa yang mengadakan perjanjian kerja

dengan penyedia jasa penanggungjawab kontrak, untuk melaksanakan

sebagian pekerjaan setelah disetujui oleh KPA/KPJ.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menentukan nama paket pekerjaan

yang dituangkan dalam data lelang dan diumumkan secara luas melalui

media internet.

2. Penyedia jasa harus memilih paket pekerjaan berdasarkan IUJK sesuai

dengan bidang sub bidang yang telah ditentukan dalam data lelang.

3. Pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu

yang ditentukan dalam data lelang dan syarat-syarat khusus kontrak

dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

4. Lingkup pekerjaan yang dilelangkan sesuai dengan ketentuan dalam data

lelang.

Pasal 3

Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pengadaan Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Efisien;

b. Efektif;

c. Transparan

d. Terbuka;

e. Bersaing;

f. Adil/tidak diskriminatif; dan

g. Akuntabel.

Pasal 4

Etika Pengadaan

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa harus

mematuhi etika sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan

Pengadaan Jasa;

b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan

Dokumen Pengadaan Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan

untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Jasa;

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung

yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para

pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

proses Pengadaan Jasa;

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran

keuangan negara dalam Pengadaan Jasa;

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau

kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak

lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk

memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa

saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga

berkaitan dengan Pengadaan Jasa.

Pasal 5

Persyaratan Peserta Lelang

1. Penyedia Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

menjalankan kegiatan/usaha;

b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial

untuk menyediakan Jasa;

c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan

pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi

penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain

yang diperlukan dalam pengadaan jasa;

f. Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia jasa

harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang

memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili

kemitraan tersebut;

g. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya

tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas

nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang

dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia

Jasa;

h. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir

(SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh

Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi

Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam

tahun berjalan.

i. Memiliki PKP (Perusahaan Kena Pajak).

j. Memiliki SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi).

k. Memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha)

l. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada

kontrak;

m. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;

n. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa

pengiriman; dan

o. Menandatangani Pakta Integritas.

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f,

huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Jasa orang perorangan.

3. Pegawai daerah Pekanbaru dilarang menjadi penyedia jasa, kecuali yang

bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan daerah Pekanbaru.

4. Penyedia Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan

kepentingan dilarang menjadi penyedia jasa.

5. Penyedia Jasa yang berminat mengikuti pemilihan penyedia jasa,

mendaftar untuk mengikuti Pelelangan kepada ULP.

6. Penyedia Jasa mengambil dokumen pengadaan dari ULP/ atau mengunduh

dari website yang digunakan oleh ULP yaitu

(http://eproc.pekanbarukab.go.id).

Pasal 6

Pakta Integritas

1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi,

korupsi dan nepotisme (KKN) yang dibuat oleh penyedia jasa.

2. Penyedia jasa harus menandatangani pakta integritas pada saat pemasukan

dokumen penawaran yang selanjutnya diikuti oleh ULP.

3. Pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/ direktur utama

perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima

kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala

cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan

dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama

adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

Pasal 7

Sumber Dana

Sumber dana pengadaan jasa berasal dari APBD Tahun 2012

Pasal 8

Metode Pemilihan

Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Jembatan

Rangka dan Beton Bertulang Pekanbaru II dilakukan dengan Pelelangan

Umum PascaKualifikasi.

Pasal 9

Metode Penyampaian Dokumen

Metode pemasukan Dokumen Penawaran pada pelelangan jasa konstruksi

Jembatan Rangka dan Beton Bertulang Pekanbaru II adalah metode satu

sampul

Pasal 10

Metode Evaluasi

Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur.

Pasal 11

Jenis Kontrak

Jenis kontrak pada Pengadaan Jasa konstruksi pembangunan Jembatan

Rangka dan Beton Bertulang Pekanbaru II adalah jenis Kontrak Lump

Sump, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian

harga;

b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa;

c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan

sesuai dengan isi kontrak;

d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (outputbased);

e. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan

f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Pasal 12

Tanda Bukti Perjanjian

Tanda bukti perjanjian yang digunakan pada Proyek Pembangunan

Jembatan Rangka dan Beton Bertulang Pekanbaru II menggunakan Surat

Perjanjian.

Pasal 13

Metode Penilaian Kualifikasi

Metode penilaian kualifikasi pada pengadaan jasa konstruksi Jembatan

Rangka dan Beton Bertulang Pekanbaru II menggunakan metode

Pascakualifikasi, Dimana formisian kualifikasi disampaikan bersamaan

dengan dokumen penawaran.

Pasal 14

Jaminan Penawaran

1. Jaminan Penawaran diberikan oleh penyedia jasa lainnya pada saat

memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus)

hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.

2. Jaminan Penawaran dikembalikan kepada penyedia jasa setelah PPK

menerima jaminan pelaksanaan untuk penandatanganan kontrak.

3. Jaminan Penawaran untuk keperluan pelelangan pekerjaan, ditujukan

kepada

Yth. :

PANITIA PENGADAAN JASA PEMBANGUNAN JEMBATAN

RANGKA DAN BETON BERTULANG PEKANBARU II, RIAU. Bagi

peserta yang dinyatakan kalah, jaminan Penawaran akan dikembalikan

segera setelah penunjukan pemenang dan berakhirnya masa sanggah.

4. Jaminan penawaran diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank

perkreditan rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program

asuransi kerugian dan direasuransikan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

5. Penawaran harus dilampiri dengan jaminan penawaran dengan substansi

format jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan di dalam

dokumen pengadaan.

6. Bilamana ketentuan dimaksud diatas tidak sesuai maka penawaran

dinyatakan gugur administrasi.

7. Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak menang dikembalikan

segera setelah penetapan pemenang lelang.

8. Masa berlaku surat jaminan penawaran sekurang-kurangnya 28 (dua puluh

delapan) hari kalender lebih lama dari masa berlaku penawaran.

9. Nama penawar sama dengan nama yang tercantum dalam jaminan

penawaran dengan nilai tidak kurang dari yang dipersyaratkan dalam

dokumen pemilihan penyedia jasa.

10. Paket pekerjaan yang dijaminkan sama dengan paket pekerjaan yang

dilelang

11. Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera setelah

pemenang lelang menanda tangani perjanjian dan menyerahkan jaminan

pelaksanaan.

12. Jaminan penawaran akan disita apabila:

a. Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya

penawaran; atau

b. Peserta lelang menolak koreksi aritmatik atas harga penawarannya

(Jika menggunakan koreksi aritmatik); atau

c. Pemenang lelang mengundurkan diri; atau

d. Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal:

1). Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau

2) Menandatangani surat perjanjian.

Pasal 15

Ketetapan Waktu

1. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan

waktu sebagai berikut:

a. Penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang

7 (tujuh) hari kerja;

b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen

Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal

pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir

pemasukan Dokumen Penawaran;

c. Pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja

sejak tanggal pengumuman lelang/ seleksi;

d. Pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah

pemberian penjelasan;

e. Batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua)

hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang

diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan

jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan;

f. Evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:

1) waktu yang diperlukan; atau

2) jenis dan kompleksitas pekerjaan;

g. Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja

setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding

selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

h. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah

pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada

sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada

sanggahan banding;

i. Dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan

banding dari Kepala Daerah dan Kontrak ditandatangani paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

2. Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a sampai dengan huruf j, diserahkan sepenuhnya kepada ULP.

Pasal 16

Tata Cara pelelangan

1. Pelelangan berpedoman kepada KEPPRES No. 54 tahun 2010 dengan

memilih tata cara pemasukan dokumen penawaran sistem satu sampul.

2. Untuk sistem 1 (satu) sampul keseluruhan dokumen penawaran dijilid

menjadi 1 (satu) buku dan dimasukkan ke dalam satu sampul, yang

mencakup semua persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang.

3. Sampul disiapkan oleh Pemberi Tugas dan akan didistribusikan kepada

Kontraktor pada saat penjelasan pekerjaan

4. Sampul direkat dengan lem, disebelah belakang dilak pada 5 (lima)

tempat. Satu tempat ditengah dan empat masing-masing di sudut sampul.

5. Pada sampul tidak boleh terdapat tulisan-tulisan atau simbol-simbol yang

menandakan identitas peserta.

6. Peserta lelang harus menyegel. Jika tidak disegel dan ditandai, ULP tidak

bertanggung jawab apabila terjadi salah penempatan atau pembukaan dini

sampul penawaran oleh pihak yang tidak berkepentingan.

7. Dokumen penawaran sebelum dimasukkan kedalam sampul panita,

terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan oleh

kontraktor sendiri dengan ukuran bebas, tetapi dapat dimasukkan dalam

sampul panita, terbuat dari kertas samson warna coklat harus tidak

tembus baca.

Cover Depan Cover Belakang

Lak

Pasal 17

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi dan Pengadaan

Pendaftaran dan pengambilan akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Mei 2012 –Rabu, 9 Mei 2012

Waktu : Jam Kerja

Tempat : Dinas Pekerjaan Umum Wilayah RIAU

Jl Letjen S. Parman no.18 Pekanbaru

Pasal 18

Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

1. Penjelasan akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Mei 2012

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Dinas Pekerjaan Umum Wilayah RIAU

Jl Letjen S. Parman no.18 Pekanbaru

Peserta sebelum mengajukan penawaran diwajibkan melakukan

peninjauan ke lapangan atas resiko dan biaya sendiri, untuk memperoleh

segala keterangan mengenai keadaan lapangan, dimana pekerjaan akan

dilaksanakan.

2. ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan

peninjauan lapangan.

3. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian

Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP dan minimal 1 (satu) wakil

dari peserta yang hadir.

4. ULP memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan

Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang

menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan, yang akan

diambil oleh peserta pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Mei 2012

Waktu : Jam Kerja

Tempat : Dinas Pekerjaan Umum Wilayah RIAU

Jl Letjen S. Parman no.18 Pekanbaru

5. Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani

Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian

Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir.

6. Dalam acara penjelasan dokumen lelang, dijelaskan mengenai:

a. Metoda penyelenggaraan pelelangan;

b. Cara penyampaian penawaran;

c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;

d. Acara pembukaan dokumen penawaran;

e. Metoda evaluasi;

f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;

g. Jenis kontrak yang akan digunakan;

h. Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha

kecil termasuk koperasi kecil;

i. Masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan

penawaran.

7. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat

dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Pasal 19

Pemasukan Dokumen Penawaran

1. Pemasukan dokumen penawaran akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 14 Mei 2012 - Rabu, 16 Mei 2012

Waktu : Jam Kerja

Tempat : Dinas Pekerjaan Umum Wilayah RIAU

Jl Letjen S. Parman no.18 Pekanbaru

2. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2012

Waktu : 12.00 WIB

Tempat : Dinas Pekerjaan Umum Wilayah RIAU

Jl Letjen S. Parman no.18 Pekanbaru

3. ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan penawaran

dengan mencantumkan hal tersebut dalam addendum dokumen lelang.

4. Setiap penawaran yang diterima oleh ULP setelah batas akhir waktu

pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta

lelang dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka).

5. Penyedia jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti dokumen

penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Pasal 20

Pembukaan Dokumen Penawaran

1. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan sesuai dengan KEPRES

No. 54 Tahun 2010.

2. Pembukaan Dokumen Penawaran akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2012

Waktu : 13.00 s/d 15.00

Tempat : Dinas Pekerjaan Umum Wilayah RIAU

Jl Letjen S. Parman no.18 Pekanbaru

3. ULP membuka dokumen penawaran di hadapan peserta lelang, pada

waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam data lelang.

4. Para penawar/wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas

atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri

pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir

sebagai bukti kehadirannya.

5. ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan

menghitung jumlah penawaran yang masuk. Jika penawaran hardcopy

dan di Portal e-Procurement kurang dari tiga ULP tidak akan membuka

penawaran online di portal e-Procurement Pemerintah daerah Pekanbaru.

Selanjutnya pelelangan tidak dapat diteruskan dan akan dilakukan

pelelangan ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang

peserta lelang yang baru.

6. ULP meminta kesediaan sekurang kurangnya dua wakil peserta lelang

yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta

pelelangan yang hadir, Panitia menunda pembukaan kotak penawaran

sekurang-kurangnya dua jam. Setelah sampai waktu yang telah

ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara

pembukaan penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh dua saksi di

luar ULP yang ditunjuk secara tertulis oleh ULP.

7. ULP memastikan terlebih dahulu bahwa peserta lelang yang datang

adalah peserta yang memasukkan penawaran di portal e-Procurement

sebelum sampul berkenaan dibuka. Jika penawar yang datang tidak sama

dengan yang ada pada list di portal e- Procurement, maka dianggap tidak

ada penawaran.

8. ULP memeriksa, menunjukkan dan membacakan dihadapan para peserta

pelelangan mengenai dokumen penawaran yang terdiri dari :

a. Surat penawaran yang menyebutkan masa berlaku penawaran

b. Jaminan penawaran

c. Daftar kuantitas dan harga

9. ULP harus membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP).

Pasal 21

Evaluasi penawaran

1. Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP harus berpedoman pada tata

cara/kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

2. Evaluasi Penawaran akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2012

Waktu : 15.00 s/d selesai

Tempat : Dinas Pekerjaan Umum Wilayah RIAU

Jl Letjen S. Parman no.18 Pekanbaru

3. Dalam evaluasi penawaran, ULP dan penyedia jasa dilarang melakukan

tindakan post bidding.

4. Penilaian penawaran dilakukan oleh panitia pelelangan berdasarkan

evaluasi administrasi, teknis dan biaya, berpedoman pada ketentuan yang

diatur dalam KEPRES No. 54 Tahun 2010.

Pasal 22

Penetapan dan Pengumuman Pemenang

1. ULP menetapkan hasil pemilihan Penyedia Jasa.

2. ULP mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Jasa setelah ditetapkan

melalui website http://eproc.pekanbarukab.go.id dan papan pengumuman

resmi.

3. Penetapan Pemenang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Mei 2012

Waktu : 09.00 s.d selesai

Tempat : Dinas Pekerjaan Umum Wilayah RIAU

Jl Letjen S. Parman no.18 Pekanbaru

4. Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang pelelangan dan diberikan Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK), wajib melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan yang tercantum dalam SPMK.

5. Penarikan diri setelah peserta dinyatakan sebagai pemenang

mengakibatkan Jaminan Penawaran yang telah diserahkan dicairkan

kepada kas daerah serta penyedia jasa dikenakan sanksi berupa

laranganuntuk mengikuti kegiatan pengadaan jasa diinstansi pemerintah

selama 2 (dua) tahun.

6. Jika pemenang pertama mengundurkan diri, maka pemenang kedua dapat

ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan kontraktor sesuai dengan harga

penawaran pemenang pertama.

7. Jika pemenang kedua tidak bersedia untuk ditunjuk sebagai pelaksana

pekerjaan maka dapat ditunjuk pemenang ketiga untuk melaksanakannya

sesuai dengan penawaran pemenang pertama.

8. Jika ketiga pemenang tersebut tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana

pekerjaan, selanjutnya dilakukan pelelangan ulang.

Pasal 23

Sanggahan dan Sanggahan Banding

1. Peserta pemilihan penyedia jasa yang merasa dirugikan, baik secara

sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan

sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam

peraturan presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen

pengadaan barang/jasa;

b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang

tidak sehat; dan/atau

c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang

berwenang lainnya.

2. Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK,

PA/KPA dan APIP daerah Pekanbaru yang bersangkutan paling lambat 5

(lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

3. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling

lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

4. Penyedia Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat

mengajukan sanggahan banding kepada daerah paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.

5. Kepala Daerahmemberikan jawaban atas semua sanggahan banding

kepadapenyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari

kerjasetelah surat sanggahan banding diterima.

6. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, jaminan sanggahan

banding dikembalikan kepada penyanggah serta melakukan evaluasi

ulang atau pengadaan jasa ulang.

7. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, jaminan sanggahan

banding disita dan disetorkan ke kas daerah, serta kepala daerah

memerintahkan agar ULP melanjutkan proses pengadaan jasa ulang.

8. Peserta yang mengajukan sanggahan bandingwajib menyerahkan jaminan

sanggahan banding yang berlaku20 (dua puluh) hari kerja sejak

pengajuan sanggahan banding.

9. Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar 20/00 (dua perseribu) dari

nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah).

10. Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkanpaling

lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumumanpenetapan pemenang dan

segera disampaikan kepada pemenangyang bersangkutan.

Pasal 24

Pemilihan Gagal

Pelelangan gagal apabila:

1. Jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses pascakualifikasi kurang

dari 3 (tiga) peserta;

2. Jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran untuk pengadaan

pekerjaan konstruksi kurang dari 3 (tiga) peserta;

3. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

4. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan

tidak sehat;

5. Harga penawaran terendah terkoreksi untuk kontrak lump sum lebih tinggi

dari HPS;

6. Seluruh harga penawaran yang masuk untuk kontrak Lump Sum diatas

HPS;

7. Sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau

8. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan

evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian

kualifikasi.

9. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan KPA

ternyata benar.

Pasal 25

Pelelangan Ulang

1. Dalam hal Pelelangan dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:

a. Evaluasi ulang;

b. Penyampaian ulang dokumen penawaran

c. Pelelangan ulang; atau

d. Penghentian proses pelelangan.

2. Dalam hal pelelangan ulang jumlah penyedia jasa yang ikut hanya 2 (dua)

peserta, proses pelelangan dilanjutkan.

3. Dalam hal pelelangan ulang jumlah penyedia jasa yang memasukkan

penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses pelelangan dilanjutkan

4. Dalam hal pelelangan ulang jumlah penyedia jasa yang ikut hanya 1 (satu)

peserta, pelelangan ulang dilakukan seperti proses penunjukan langsung.

BAB II

SYARAT ADMINISTRASI

Pasal 26

Hak Dan Kewajiban Penyedia Jasa

1. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi.

2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA.

4. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan

untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA.

5. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan

yang telah ditetapkan dalam kontrak.

6. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan

baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan

pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat

polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia

jasa.

Pasal 27

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Jasa

1. Penandatanganan kontrak pengadaan jasa dilakukan setelah DIPA/DPA

disahkan.

2. Para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia jasa menyerahkan

jaminan pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung

sejak diterbitkannya SPPBJ.

3. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan jasa atas nama

penyedia jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta

pendirian/anggaran dasar penyedia jasa, yang telah didaftarkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam

akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat

menandatangani kontrak pengadaan jasa, sepanjang mendapat

kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah

berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar untuk menandatangani kontrak

pengadaan jasa.

Pasal 28

Jaminan Pelaksanaan

1. Jaminan pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum

penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi.

2. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak

3. Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai serah terima

pertama pekerjaan konstruksi.

4. Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah:

a. Penyerahan jasa lainnya dan sertifikat garansi; atau

b. Penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai

kontrak khusus bagi penyedia pekerjaan konstruksi.

5. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak

menyerahkan jaminan pelaksanaan selama 14 (empat belas) hari kerja

setelah diterbitkannya SPPBJ, maka penyedia jasa dinyatakan batal

sebagai pemenang lelang dan disita jaminan penawarannya serta

dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

1. KPA harus sudah menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari sejak penandatanganan kontrak, setelah dilakukan penyerahan

lapangan.

2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan

kontrak yang akan dinyatakan penyedia barang/jasa dalam pernyataan

dimulainya pekerjaan

Pasal 30

Penyerahan Lapangan

1. KPA wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan pekerjaan kepada

penyedia jasa sebelum diterbitkannya surat perintah mulai kerja

2. Sebelum penyerahan lapangan, KPA bersama-sama penyedia jasa

melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan bangunan pelengkap

dan seluruh aset milik KPA yang akan menjadi tanggung jawab penyedia

jasa, untuk dimanfaatkan dijaga dan dipelihara.

3. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima

lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 31

Pemeriksaan Bersama

1. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, konsultan

pengawas selaku pelaksana pengawasan teknis dan penyedia jasa

melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan

pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap rencana

mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal.

2. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara.

Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak

maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.

3. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap mata

pembayaran harus dilakukan oleh konsultan pengawas selaku pelaksana

pengawasan teknis selaku pelaksana pengawasan teknis, dan penyedia jasa

selama periode pelaksanaan kontrak untuk menetapkan kuantitas pekerjaan

yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

Pasal 32

Persiapan Pelaksanaan Kontrak

1. Sebelum pelaksanaan kontrak KPA bersama-sama dengan penyedia jasa,

unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyusun rencana

pelaksanaan kontrak.

2. KPA harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK.

3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat adalah:

a. Organisasi kerja;

b. Tata cara pengaturan pekerjaan;

c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;

e. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan;

f. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat

mengenai rencana kerja;

g. Penyusunan program mutu.

Pasal 33

Uang Muka

1. Jaminan uang muka diberikan oleh penyedia jasa terhadap pembayaran

uang muka yang diterimanya.

2. Besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang muka yang diterimanya.

3. Pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap

tahapan pembayaran.

4. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia jasa untuk:

a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;

b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material;

dan/atau

c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan jasa

5. Uang muka dapat diberikan kepada penyedia jasa dengan ketentuan,

paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan

jasa.

6. Nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi secara

proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Pasal 34

Awal Pelaksanaan Pekerjaan

1. Untuk dapat memulai melaksanakan pekerjaan, kontaraktor akan

menerima surat penyerahan lapangan dari pengguna jasa.

2. Setelah kontraktor menerima surat perintah mulai kerja dan penyerahan

lapangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja kontraktor wajib

menyerahkan pengembangan rencana kerja, metoda yang diusulkan dan

tata cara pelaksanaan kepada konsultan pengawas untuk mendapatkan

persetujuan pengguna jasa.

3. Kontraktor wajib memberitahukan kepada konsultan pengawas dan

pengguna jasa pada waktu akan memulainya pekerjaan. Kelalaian

kontraktor dalam hal ini, penunjukan sebagai kontraktor dibatalkan dan

jaminan pelaksanaan akan dicairkan dan dan disetorkan ke kas daerah.

4. Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan menurut rencana kerja yang

telah disetujui tersebut dan harus menyerahkan detail program kerja

kepada konsultan pengawas, yang menunjukan kapan pekerjaan

dilaksanakan, kapan peralatan impor akan sampai di site, yang secara

keseluruhan harus dibuatkan Time Schedule dalam bentuk balok

(Barchart) dilengkapi Kurva S.

5. KPA harus sudah menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari sejak penandatanganan kontrak, setelah dilakukan penyerahan

lapangan.

6. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan

kontrak yang akan dinyatakan penyedia jasa dalam pernyataan dimulainya

pekerjaan.

Pasal 35

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama terhitung sejak tanggal

ditandatanganinya kontrak jasa pemborongan ini sampai dengan serah

terima pekerjaan tingkat I (STPT-1).

2. Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 (satu) diatas, harus sudah selesai

dilaksanakan dan dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (STPT-I),

oleh penyedia jasa kepada KPA,

3. Batas waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari penyedia

jasa, berdasarkan berita acara dari konsultan pengawas, setelah

mempertimbangkan permintaan secara tertulis dari KPA dengan

mengemukakan alasan-alasan yang cukup kuat, diluar kewenangan dan

kekuasaan KPA antara lain :

a. Pembebasan tanah/bangunan, dan atau utilitas, dari penguasaan pihak

lain, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa;

b. Terjadinya keadaan kahar;

c. Perubahan desain;

d. Keterlambatan yang disebabkan oleh penyedia jasa.

Pasal 36

Perubahan Kontrak

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan

dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia jasa dapat melakukan

perubahan kontrak yang meliputi:

a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam

kontrak;

b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan

lapangan; atau

d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

2. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan ketentuan:

a. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum

dalam perjanjian/kontrak awal; dan

b. Tersedianya anggaran.

3. Penyedia jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama

berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,

kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis.

4. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia

jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak.

5. Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan

sepanjang disepakati kedua belah pihak.

6. Perubahan kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan

kontrak dapat terjadi apabila:

a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh perbedaan atas perhitungan

menyeluruh atas hasil pengukuran pada saat pekerjaan fisik akan

mulai dilaksanakan.

b. Terjadinya peristiwa-peristiwa diluar kekuasaan atau kemampuan

penyedia jasa yang dianggap sebagai keadaan kahar yang disetujui

oleh KPA.

c. Jika terdapat sesuatu yang belum cukup diatur dalam kontrak dan/atau

perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

7. Prosedur perubahan kontrak dilakukan sebagai berikut:

a. KPA memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk

melaksanakan perubahan kontrak,atau penyedia jasa mengusulkan

perubahan kontrak;

b. Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan

dari KPA dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-

lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari atau selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari sejak terjadinya kahar;

c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita

acara hasil negosiasi;

d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.

Pasal 37

Kompensasi

1. Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jasa bila dapat dibuktikan

merugikan penyedia jasa dalam hal sebagai berikut:

a. Penyedia jasa belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan, karena KPA

tidak menyerahkan seluruh/sebagian lapangan kepada penyedia jasa;

b. KPA tidak memberikan gambar, spesifikasi, atau instruksi sesuai

jadwal yang telah ditetapkan;

c. KPA memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan pekerjaan;

d. KPA menginstruksikan untuk melakukan pengujian tambahan yang

setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan

kerusakan/kegagalan/ penyimpangan pekerjaan;

e. KPA menolak sub penyedia jasa tanpa alasan yang wajar;

f. Penyedia jasa lain, petugas pemerintah, petugas utilitas atau KPA tidak

bekerja sesuai waktu yang ditentukan, sehingga mengakibatkan

keterlambatan dan/atau biaya tambah bagi penyedia jasa.

g. KPA menunda berita acara penyerahan pertama pekerjaan dan/atau

berita acara penyerahan akhir pekerjaan.

h. KPA memerintahkan penundaan pekerjaan.

2. Penyedia jasa dapat meminta kompensasi biaya dan/atau waktu

pelaksanaan.

Pasal 38

Sertifikat Garansi

1. Dalam pengadaan jasa, penyedia jasa menyerahkan sertifikat garansi.

2. Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan jasa hingga

jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

3. Sertifikat garansi diterbitkan oleh pengguna jasa atau pihak yang ditunjuk

secara sah oleh pengguna jasa.

Pasal 39

Asuransi

1. Penyedia jasa wajib mengasuransikan tenaga kerja (Jamsostek) pada

perusahaan asuransi tenaga kerja yang telah ditetapkan pemerintah sesuai

ketentuan yang berlaku, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah

dimulainya pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

2. Selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa

pemeliharaan, penyedia jasa wajib mengasuransikan pada perusahaan

asuransi yang disepakati kedua belah pihak atas pelaksanaan pekerjaan ini,

dan terhadap kemungkinan tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari

pelaksanaan pekerjaan yang salah oleh penyedia jasa, serta semua

kemungkinan kerugian lain yang tercakup dalam polis Contractor’s All

Risk (CAR), dengan nilai pertanggungan sebesar nilai riil pekerjaan

tersebut sebelum PPN sebesar 10 % (sepuluh persen), paling lambat 14

(empat belas) hari kerja sejak dimulainya pelaksanaan pekerjaan

dimaksud;

3. Semua polis asuransi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dibuat

untuk dan atas nama KPA, dan polis asli serta bukti pembayaran premi asli

yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa harus diserahkan kepada KPA

paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah premi dibayarkan.

4. Apabila terjadi risiko atas pekerjaan yang diasuransikan tersebut diatas,

maka hak klaim asuransi sepenuhnya berada pada KPA, dan uang

pertanggungan yang diperoleh dari perusahaan asuransi digunakan untuk

perbaikan kembali bangunan yang mengalami resiko oleh penyedia

barang/jasa;

5. Perusahaaan asuransi penerbit jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah perusahaan asuransi umum yang memiliki izin untuk menjual

produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

Pasal 40

Laporan Hasil Pekerjaan

1. Buku Harian Lapangan (BHL) diisi oleh penyedia jasa dan diketahui oleh

konsultan pengawas selaku pelaksana pengawasan teknis, dan selanjutnya

mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan

laporan harian.

2. Laporan harian dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh konsultan

pengawas selaku pelaksana pengawasan teknis, dan disetujui oleh pejabat

pembuat komitmen.

3. Laporan harian berisi:

a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan;

b. Jenis dan kuantitas bahan di lapangan;

c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan;

d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan

pekerjaan;

f. Catatan lain yang dianggap perlu.

4. Laporan mingguan dibuat oleh penyedia jasa, terdiri dari rangkuman

laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan serta

catatan yang dianggap perlu.

5. Laporan bulanan dibuat oleh penyedia jasa, terdiri dari rangkuman laporan

mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan

yang dianggap perlu.

6. Untuk kelengkapan laporan, penyedia jasa dan konsultan pengawas selaku

pelaksana pengawasan teknis wajib membuat foto-foto dokumentasi

pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 41

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya

keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

2. Penyedia Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka

waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda

keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau

bagian kontrak untuk setiap hariketerlambatan dan tidak melampaui

besarnya jaminan pelaksanaan.

3. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia

jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak maka

pemutusan kontrak;

Pasal 42

Syarat-Syarat Pembayaran

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran

berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin).

2. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia jasa setelah

dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta

pajak.

3. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan

subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh

subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.

4. Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai

pekerjaan yang telah terpasang.

5. PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang

retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi.

6. Untuk setiap pengajuan permintaan pembayaran angsuran (termijn).

Penyedia jasa diwajibkan menyertakan laporan rincian kemajuan fisik

pekerjaan yang ditanda tangani oleh konsultan pengawas.

7. Yang diperhitungkan sebagai kemajuan fisik pekerjaan adalah bagian-

bagian pekerjaan yang telah selesai dikerjakan (volume terpasang),

memenuhi persyaratan, disetujui dan diterima baik oleh konsultan

pengawas.

8. Pembayaran-pembayaran angsuran dilakukan setelah bagian pekerjaan

yang bersangkutan (volume terpasang) telah diperiksa/disetujui oleh

konsultan pengawas, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

fisik pekerjaan yang dilengkapi bukti hasil uji kualitas material dan

ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen.

9. KPA wajib melakukan pembayaran kepada penyedia jasa paling lambat 7

(tujuh) hari dari tanggal berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang

ditandatangani oleh konsultan pengawas.

10. Pembayaran atau angsuran mengenai pelaksanaan

pemborongan/pembelian melalui SPMK dilakukan atas dasar berita acara

yang menyertakan bahwa penyerahan jasa atau prestasi yang benar-benar

diselesaikan sesuai dengan SPMK yang bersangkutan.

11. Berita acara sebagaimana dimaksud pada point 10 diatas adalah berita

acara prestasi pekerjaan yang dibuat oleh rekanan dan ditandatangani

bersama oleh pemborong/ rekanan dengan pimpro dan khusus untuk

pekerjaan bidang pemborongan berita acara bobot pekerjaan yang telah

dilaksanakan di lapangan dan ditandatangani bersama oleh penyedia jasa.

12. Berita acara bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud point11 di atas

disiapkan/dibuat dan ditandatangani oleh rekanan serta diajukan kepada

kepala suku dinas wilayah kota yang tembusannya disampaikan kepada

pimpro.

13. Dalam hal pekerjaan diawasi oleh konsultan pengawas, berita acara bobot

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada point 12 di atas disiapkan / dibuat

dan ditandatangani oleh rekanan serta diajukan penyandang dana DPU

Pekanbaru.

14. Perhitungan prosentase bobot pekerjaan atas dasar prosentase bobot dari

perhitungan yang tercantum dalam RAB penyedia jasa.

15. Tahap pembayaran dilaksanakan proyek sebagai berikut :

TahapanPrestasi Perhiungan Termin Angsuran

Pembayaran

Uang muka 20%

I 35% = 35% - (35% x 20%) 28% 7%

II 50% = 15% - (15% x 20%) 12% 3%

III 75% = 25% - (25% x 20%) 20% 5%

IV 100% = 25% - (25% x 20%) 20% 5%

Total 80% 20%

jaminan pemeliharaan 5%

16. Apabila pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dianggap cukup

besar, maka pembayaran pekerjaan diukur lebih dari 5 (lima) angsuran

dengan ketentuan bahwa setiap angsuran pembayaran tidak diperkenankan

lebih besar dari prestasi pekerjaan.

Pasal 43

Penangguhan Pembayaran

1. KPA berhak melakukan penangguhan pembayaran pada setiap tahap

angsuran pembayaran (termijn) jika penyedia jasa tidak melaksanakan

kewajiban sesuai dengan kontrak, dengan surat pemberitahuan

penangguhan pembayaran disertai alasan yang jelas.

2. KPA memberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk segera

memperbaiki kekurangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan

dan pelaksanaan pekerjaan dimulai paling lambat 3 hari sejak diterimanya

surat pemberitahuan penangguhan pembayaran

3. KPA akan melakukan pembayaran yang ditangguhkan sebagaimana

disebut dalam ayat (1) diatas kepada penyedia jasa, setelah penyedia jasa

memperbaiki kekurangan dan atau kesalahan dan dituangkan dalam suatu

berita acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan konsultan

pengawas.

4. Penangguhan pembayaran sebagaimana disebut pada ayat (1) diatas tidak

berakibat pada perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 44

Keterlambatan Pembayaran

1. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan

pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat

dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlakupada saat itu

menurut ketetapan Bank Indonesia; atau

2. Dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.

Pasal 45

Penjelasan Tambahan

1. Pembayaran sewa direksi kit dan gudang lapangan ditambahkan biaya

mobilisasi dari SUB dinas awal ke lokasi proyek pulang – pergi.

2. Apabila terjadi perpanjangan waktu di lapangan yang bukan kesalahan

kontrakan, maka kelebihan waktu tersebut tidak diperhitungkan sebagai

pembayaran sewa direksi kit dan gudang lapangan tersebut sampai dengan

proyek selesai.

Pasal 46

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh KPA atas

pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk:

a. Pekerjaan tambah;

b. Perubahan disain;

c. Keterlambatan yang disebabkan oleh KPA;

d. Masalah yang timbul di luar kendali penyedia jasa;

e. Keadaan kahar.

2. Penyedia jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu

pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada KPA. KPA menugaskan

konsultan pengawas selaku pelaksana pengawasan teknis untuk meneliti

dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi

dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau

tidaknya diberi perpanjangan waktu.

3. Berdasarkan berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu

pelaksanaan dan rekomendasi, maka KPA dapat menyetujui/tidak

menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan.

4. Apabila perpanjangan waktu pelaksanaan disetujui, maka harus

dituangkan di dalam amandemen kontrak.

Pasal 47

Serah Terima Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan

ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia jasa mengajukan

permintaan secara tertulis kepada KPA melalui PPK untuk penyerahan

pekerjaan.

2. KPA menunjuk panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan untuk melakukan

penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

3. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melalui

PPK memerintahkan penyedia jasa untuk memperbaiki dan/atau

melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam

kontrak.

4. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan

setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

kontrak.

5. Khusus pekerjaan konstruksi/jasa lainnya:

a. Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan

atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak,

sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;

b. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6

(enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3

(tiga) bulan; dan

c. Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

6. Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir,

PPK mengembalikan jaminan pemeliharaan/uang retensi kepada penyedia

jasa.

7. Penyedia jasa menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan

pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).

8. Penyedia jasa yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan dalam daftar

hitam.

Pasal 48

Denda dan Ganti Rugi

1. Apabila penyerahan pekerjaan tingkat pertama (STPT – I), dilakukan

melampaui batas waktu yang telah disepakati, maka penyedia jasa

dikenakan denda keterlambatan untuk setiap satu hari keterlambatan

sebesar 1‰ (satu permil) dari biaya pelaksanaan pekerjaan

2. Apabila jadwal waktu penyerahan pekerjaan tingkat I (STPT-I) yang telah

disepakati ternyata dilampaui, sedangkan pekerjaan secara keseluruhan

belum selesai, dan karena sesuatu hal terjadi pemutusan kontrak, maka

penyedia jasa tetap dikenakan denda tersebut ayat (1) .Pasal ini, dengan

mempertimbangkan nilai fisik (volume terpasang) yang telah dilaksanakan

dan yang dapat disetujui KPA.

3. Semua denda tersebut diatas, dapat dilaksanakan oleh KPA melalui

pemotongan terhadap pembayaran angsuran (termijn) yang diterimakan

kepada penyedia jasa.

4. Besarnya denda yang dibayar oleh KPA atas keterlambatan pembayaran

tagihan penyedia jasa sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat

dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu

menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi

sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.

Pasal 49

Jaminan Pemeliharaan

1. Jaminan pemeliharaan wajib diberikan oleh penyedia pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai

100% (seratus perseratus).

2. Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak

harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya yang telah diserahkan.

3. Jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja

setelah masa pemeliharaan selesai.

4. Masa pemeliharaan untuk pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus

delapan puluh) hari terhitung sejak dilakukan serah terima pekerjaan

tingkat I (STPT-I) antara KPA dengan penyedia jasa.

5. Penyedia jasa dalam masa pemeliharaan tersebut diwajibkan mengadakan

pemeliharaan pekerjaan agar tetap sempurna sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan.

6. Segala biaya yang diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan, sepenuhnya

menjadi tanggung jawab penyedia jasa

7. Apabila penyedia jasa tidak mengindahkan kewajiban tersebut diatas,

maka pekerjaan pemeliharaan akan dilaksanakan oleh pihak lain atas

perintah KPA dan biaya pemeliharaannya dibebankan kepada penyedia

jasa.

8. Setelah masa pemeliharaan pekerjaan berakhir dan penyedia jasa sudah

memenuhi kewajibannya sesuai ayat 5 dan ayat 6, maka diadakan serah

terima pekerjaan Tingkat II (STPT – II/Terakhir), dan penyedia jasa

dibebaskan dari kewajibannya dalam pemeliharaan.

Pasal 50

Kegagalan Bangunan

1. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan setelah diserah terimakan

oleh penyedia jasa kepada KPA, baik secara keseluruhan maupun sebagian

menjadi tidak berfungsi dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang

menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau KPA;

2. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang

terjadi pada pekerjaan sebagaimana dimaksud oleh kontrak ini.

3. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa

ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan kontruksi dan

paling lama 10 (sepuluh) tahun.

4. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan

penyedia jasa, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak

lain, maka penyedia jasa wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang

usaha dan dikenakan ganti rugi;

5. Apabila penyedia jasa melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang

bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah

ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau

kegagalan bangunan, dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara

atau dikenakan denda paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari

nilai kontrak

6. Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai

ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat

independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus

dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya

laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.

7. Penilai ahli yang dimaksud disepakati bersama oleh KPA dan penyedia

jasa.

Pasal 51

Pemutusan Kontrak

1. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:

a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia

jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

b. Penyedia Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan

tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah

ditetapkan;

c. Penyedia Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau

pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi

yang berwenang; dan/atau

d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan jasa

dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia jasa:

a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan

uang muka dicairkan;

c. Penyedia jasa membayar denda; dan/atau

d. Penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

Pasal 52

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan jasa

pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan

tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui

arbitrase, apabila penyelesaian secara arbitase tidak selesai maka

dilakukan penyelesaian di pengadilan negeri setempat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SPESIFIKASI TEKNIS

DIVISI 1

PERSIAPAN

LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan persiapan lokasi proyek meliputi :

a) Mobilisasi dan demobilisasi

b) Pembersihan lokasi proyek

c) Pengukuran lokasi proyek

d) Pengadaan direksi keet, gudang dan los kerja yang terdiri dari

pekerjaan mulai dari membangun, menyediakan, memasang,

memelihara, membersihkan, menjaga, dan pada saat selesainya

kontrak harus memindahkan atau membuang semua bangunan

kantor darurat.

e) Pembuatan dokumen rekaman proyek

f) Pembuatan papan nama proyek

2. Pekerjaan timbunan

Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan

dan pemadatan tanah atau bahan berbutir dengan menggunakan

alat berat yang disetujui untuk pembuatan timbunan.

3. Pekerjaan timbunan kembali

Pekerjaan ini mencakup penimbunan kembali struktur. pengadaan,

pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah.

4. Tiang pancang

Pekerjaan ini harus mencakup pembuatan, pengangkutan,

penyimpanan, pemancangan serta pengujian test tiang pancang.

5. Pekerjaan struktur beton

Pekerjaan ini harus meliputi pula penyiapan tempat kerja untuk

pengecoran beton, pengadaan bekisting struktur jembatan,

penulangan, perawatan beton sampai dengan pekerjaan

pengecetan.

6. Pekerjaan struktur beton bawah

Pekerjaan ini meliputi abutment, pilar, pile cap, dan pier hed pada

jembatan. Dimulai dari persiapan, bekisting, pembesian, pengadaan

alat, pengecoran beton, perawatan beton sampai dengan pekerjaan

finishing

7. Pekerjaan lean concrete

persiapan lapisan alas, pengangkutan dan penyiapan agregat,

pencampuran, pengadukan, pengangkutan, penuangan, pemadatan,

finishing, dan pemeliharaan

8. Baja struktur

Pekerjaan akan mencakup penyediaan, fabrikasi, pemasangan,

galvanisasi dan pengecatan logam struktur sebagaimana yang

disyaratkan dalam Spesifikasi ini atau sebagaimana yang

ditunjukkan dalam Gambar.

9. Baja Tulangan

Pekerjaan ini harus mencakup pengadaan dan pemasangan baja

tulangan sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar,

10. Expansion joint

Pemasokan dan pemasangan sambungan lantai yaitu expansion

joint elastobond asphaltic plug sampai dengan pemeliharaan..

11. Bearing pad dan Elastomer

Pekerjaan ini akan terdiri dari penyediaan dan pemasangan

landasan bearing pad type 1 sampai dengan pemeliharaan.

12. Sandaran (railing)

Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan, fabrikasi dan pemasangan

sandaran baja untuk jembatan seperti galvanisasi, pengecatan tiang

sandaran, pelat dasar, dan baut pemegang.

13. Deck drain

Pekerjaan ini juga mencakup penyediaan, pemberian bahan anti

karat , pemasangan deck drain.

14. Pekerjaan lapisan permukaan

Pekerjaan ini harus mencakup penyediaan dan penghamparan

bahan aspal pada permukaan bukan beraspal.

15. Lampu penerangan ganda

Pekerjaan ini meliputi memasok, merakit dan memasang

perlengkapan jalan yaitu lampu penerangan jalan

16. Marka Jalan

Pengecatan marka jalan, perbaikan marka yang tidak sesuai dengan

spesifikasi.

17. Pembersihan akhir

Pegembalian bagian-bagian dari tempat kerja, pemeriksaan ulang

untuk mengetahui kerusakan fisik yang mungkin ditemukan.

JAMINAN MUTU

Penggunaan standar yang tercantum dalam Spesifikasi ini

mencakup, tetapi tidak terbatas pada, standar yang dirumuskan

oleh badan-badan dan organisasi-organisasi berikut :

a. SII = Standar Industri Indonesia

b. SNI = Standar Nasional Indonesia

c. AASHTO = American Association of State Highway and

Transportation Officials

d. ACI = American Concrete Institute

e. AISC = American Institute of Steel Construction.

f. ANSI = American National Standard Institute

g. ASTM = American Society for Testing and Materials

h. AWS = American Welding Society Inc.

i. CRSI = Concrete Reinforcing Steel Institute

j. NEC = National Electrical Code

k. BS = British Standards

SEKSI 1.1

MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

1.1.1 UMUM

1. Uraian

Cakupan kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam kontrak ini

akan tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus

dilaksanakan, sebagaimana disyaratkan di bagian-bagian lain dari

Dokumen Kontrak, dan secara umum harus memenuhi berikut:

a. Ketentuan Mobilisasi untuk Semua Kontrak

i. Penyewaan atau pembelian sebidang lahan yang diperlukan

untuk base camp Kontraktor dan kegiatan pelaksanaan.

ii. Mobilisasi Kepala Pelaksana (General Superintentent) yang

memenuhi jaminan kualifikasi (sertifikasi).

iii. Mobilisasi semua staf pelaksana dan pekerja yang

diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan

dalam kontrak.

iv. Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar

peralatan yang tercantum dalam Penawaran.

b. Kegiatan Demobilisasi untuk Semua Kontrak

Pembongkaran tempat kerja oleh kontraktor pada saat akhir

kontrak, termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan dan

perlengkapan dari tanah milik pemerintah dan pengembalian

kondisi tempat kerja menjadi kondisi seperti semula sebelum

pekerjaan dimulai.

2. Periode Mobilisasi dan Demobilisasi

Mobilisasi dari seluruh mata pekerjaan harus diselesaikan dalam

jangka waktu 60 hari terhitung mulai tanggal mulai kerja, kecuali

penyediaan fasilitas dan pelayanan pengendalian mutu harus

diselesaikan dalam waktu 45 hari.

1.1.2 PROGRAM MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

1. Dalam waktu 7 hari setelah Penandatangan Kontrak, Kontraktor

harus melaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan (Pre Construction

Meeting) yang dihadiri Pemilik, Direksi Pekerjaan, Wakil Direksi

Pekerjaan (bila ada) dan Kontraktor untuk membahas semua hal baik

yang teknis maupun yang non teknis dalam proyek ini.

2. Dalam waktu 14 hari setelah Rapat Pra Pelaksanaan, Kontraktor

harus menyerahkan Program Mobilisasi (termasuk program

perkuatan jembatan, bila ada) dan Jadwal Kemajuan Pelaksanaan

kepada Direksi Pekerjaan untuk dimintakan persetujuannya.

3. Program mobilisasi harus menetapkan waktu untuk semua kegiatan

mobilisasi yang disyaratkan dalam Pasal 1.2.1.(1) dan harus

mencakup informasi tambahan berikut :

a. Lokasi base camp kontraktor dengan denah lokasi umum dan denah

detail di lapangan yang menunjukkan lokasi kantor kontraktor,

bengkel, gudang, mesin pemecah batu dan instalasi pencampur aspal,

serta laboratorium bilamana fasilitas tersebut termasuk dalam

cakupan kontrak.

b. Jadwal pengiriman peralatan yang menunjukkan lokasi asal dari

semua peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan yang

diusulkan dalam penawaran, bersama dengan usulan cara

pengangkutan dan jadwal kedatangan peralatan dilapangan.

c. Setiap perubahan pada peralatan maupun personil yang diusulkan

dalam penawaran harus memperoleh persetujuan dari direksi

pekerjaan.

d. Suatu daftar detil yang menunjukkan struktur yang memerlukan

perkuatan agar aman dilewati alat-alat berat, usulan metodologi

pelaksanaan dan jadwal tanggal mulai dan tanggal selesai untuk

perkuatan setiap struktur.

e. Suatu jadwal kemajuan yang lengkap dalam format bagan balok (bar

chart) yang menunjukkan tiap kegiatan mobilisasi utama dan suatu

kurva kemajuan untuk menyatakan persentase kemajuan mobilisasi.

SEKSI 1.2

PEKERJAAN PEMBERSIHAN

1.2.1 UMUM

Selama periode pelaksanaan pekerjaan, kontraktor harus memelihara

pekerjaan bebas dari akumulasi sisa bahan bangunan, kotoran dan

sampah, yang diakibatkan oleh operasi pelaksanaan.

1.2.2 PEMBERSIHAN SELAMA PELAKSANAAN

1. Kontraktor harus melakukan pembersihan secara teratur untuk

menjamin bahwa tempat kerja, struktur, kantor sementara, tempat

hunian dipelihara bebas dari akumulasi sisa bahan bangunan, sampah

dan kotoran lainnya.

2. Bilamana dianggap perlu, Kontraktor harus menyemprot bahan dan

sampah yang kering dengan air untuk mencegah debu atau pasir

yang beterbangan.

3. Kontraktor haruis menyediakan drum di lapangan untuk menampung

sisa bahanbangunan, kotoran dan sampah sebelum dibuang.

4. Kontraktor harus membuang sisa bahan bangunan, kotoran dan

sampah di tempat yangt elah ditentukan sesuai dengan peraturan

pusat maupun daerah dan Undang-undang Pencemaran Lingkungan

yang berlaku.

5. Kontraktor tidak diperkenankan mengubur sampah atau sisa bahan

bangunan di lokasi proyek tanpa persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

6. Kontraktor tidak diperkenankan membuang limbah berbahaya,

seperti cairan kimia, minyak atau thinner cat ke dalam saluran atau

sanitasi yang ada.

7. Kontraktor tidak diperkenankan membuang sisa bahan bangunan ke

dalam sungai atau saluran air.

8. Bilamana kontraktor menemukan bahwa saluran drainase samping

atau bagian lain dari sistem drainase yang dipakai untuk pembuangan

setiap jenis bahan selain dari pengaliran air permukaan, baik oleh

pekerja Kontraktor maupun pihak lain, maka kontraktor harus segera

melaporkan kejadian tersebut kepada Direksi Pekerjaan, dan segera

mengambil tindakan sebagaimana diperintahkan oleh Direksi

Pekerjaan untuk mencegah terjadinya pencemaran lebih lanjut.

SEKSI 1.3

PENGUKURAN LOKASI PROYEK

1.3.1 UMUM

Selama 30 hari pertama sejak periode mobilisasi. Kontraktor harus

mengerahkan personil tekniknya untuk melakukan survei lapangan

dan membuat laporan tentang kondisi fisik. Pekerjaan survei

lapangan ini harus dilaksanakan pada seluruh panjang jalan dalam

lingkup kontrak.

1.3.2 PENETAPAN TITIK PENGUKURAN

1. Pada umumnya, patok kilometer lama harus menjadi patokan untuk

memulai pekerjaan.

2. Jika dipandang perlu menurut pendapat direksi pekerjaan maka

Kontraktor harus melakukan survei dengan akurat dan memasang

“Bench Mark” (BM) pada lokasi tertentu di sepanjang proyek untuk

memungkinkan revisi minor terhadap Gambar, pengukuran

ketinggian permukaan perkerasan atau penetapan titik pengukuran

(setting out) yang akan dilakukan. Bench Mark permanen harus

dibuat di atas tanah yang tidak akan mudah bergeser.

3. Kontraktor harus memasang titik patok pelaksanaan yang

menunjukkan garis dan ketinggian untuk pekerjaan perbaikan.

4. Kontraktor harus sudah memperhitungkan biaya untuk pengukuran

dan penelitian ukuran tata letak atau ketinggian bangunan

(Bouwplank), termasuk penyediaan Back Mark atau Line Offset

Mark.

SEKSI 1.4

PENGADAAN DIREKSI KEET DAN FASILITASNYA

1. Uraian

Menurut Seksi ini, Kontraktor harus membangun, menyediakan,

memasang, memelihara, membersihkan, menjaga, dan pada saat

selesainya kontrak harus memindahkan atau membuang semua

bangunan kantor darurat, yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan

pengawasan proyek.

2. Ketentuan Umum

a. Penempatan direksi keet harus diusahakan sedekat mungkin

dengan daerah kerja (site) dan telah mendapat persetujuan dari

Direksi Pekerjaan.

b. Bangunan untuk kantor dan fasilitasnya harus ditempatkan

sedemikian rupa sehingga terbebas dari polusi yang dihasilkan

oleh kegiatan pelaksanaan.

c. Bangunan yang dibuat harus mempunyai kekuatan struktural

yang baik, tahan cuaca, dan elevasi lantai yang lebih tinggi dari

tanah di sekitarnya.

d. Sesuai pilihan Kontraktor, bangunan dapat dibuat di tempat atau

dirakit dari komponen-komponen pra-fabrikasi.

e. Kantor lapangan harus didirikan diatas pondasi yang mantap dan

dilengkapi dengan penghubung dengan untuk pelayanan utilitas.

f. Bahan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk

bangunan dapat baru atau bekas pakai, tetapi dengan syarat harus

dapat berfungsi, cocok dengan maksud pemakaiannya dan tidak

bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku.

g. Lahan untuk kantor lapangan dan semacamnya harus ditimbun

dan diratakan sehingga layak untuk ditempati bangunan, bebas

dari genangan air, diberi pagar keliling, dan dilengkapi minimum

dengan jalan masuk dari kerikil serta tempat parkir.

h. Kontraktor harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan

kebutuhan P3K yang memadai di barak, kantor.

i. Ukuran kantor dan fasilitasnya sesuai untuk kebutuhan umum

j. Kontraktor dan harus menyediakan sebuah ruangan yang

digunakan untuk rapat kemajuan pekerjaan.

3. Alat Komunikasi

a. Kontraktor harus menyediakan suatu saluran langsung.

b. Bilamana sambungan saluran telepon tidak mungkin disediakan,

atau tidak dapat disediakan dalam periode mobilisasi, maka

Kontraktor harus menyediakan pengganti telpon satelit

(menggunakan sistem satelit Inmarsat atau Iridium atau sejenis)

yang dapat berkomunikasi 2 arah (2-way) dengan jelas dan dapat

diandalkan antara kantor Pemilik, kantor Tim Supervisi

Lapangan dan titik terjauh di lapangan.

4. Perlengkapan dalam Ruang Rapat dan Ruang Penyimpanan

Dokumentasi Proyek

a. Meja rapat dengan kursi untuk paling sedikit 8 orang

b. Rak atau laci untuk penyimpanan gambar dan arsip untuk

Dokumentasi Proyek secara vertikal atau horisontal, yang

ditempatkan di dalam atau dekat dengan ruang rapat.

SEKSI 1.5

PENGADAAN GUDANG

1. Uraian

Menurut Seksi ini, Kontraktor harus membangun, menyediakan,

memasang, memelihara, membersihkan, menjaga, dan pada saat

selesainya kontrak harus memindahkan atau membuang semua

bangunan kantor darurat, yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan

pengawasan proyek.

2. Ketentuan Umum

a. Kontraktor harus menyediakan sebuah bengkel di lapangan yang

diberi perlengkapan yang memadai serta dilengkapi dengan daya

listrik, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki peralatan

yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan. Sebuah gudang

untuk penyimpanan suku cadang juga harus disediakan.

b. Bangunan untuk penyimpanan bahan harus diberi bahan

pelindung yang cocok sehingga bahan-bahan yang disimpan tidak

akan mengalami kerusakan.

c. Sesuai pilihan Kontraktor, bangunan dapat dibuat di tempat atau

dirakit dari komponen-komponen pra-fabrikasi.

d. Gudang sementara harus didirikan diatas pondasi yang mantap

dan dilengkapi dengan penghubung dengan untuk pelayanan

utilitas.

e. Bahan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk

bangunan dapat baru atau bekas pakai, tetapi dengan syarat harus

dapat berfungsi, cocok dengan maksud pemakaiannya dan tidak

bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku.

f. Kontraktor harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan

kebutuhan P3K yang memadai.

SEKSI 1.6

PENGADAAN LOS KERJA

1. Uraian

Menurut Seksi ini, Kontraktor harus membangun, menyediakan,

memasang, memelihara, membersihkan, menjaga, dan pada saat

selesainya kontrak harus memindahkan atau membuang semua

bangunan kantor darurat, yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan

pengawasan proyek.

2. Ketentuan Umum

a. Kontraktor harus menyediakan sebuah los kerja di lapangan yang

diberi perlengkapan yang memadai serta dilengkapi dengan daya

listrik.

g. Sesuai pilihan Kontraktor, bangunan dapat dibuat di tempat atau

dirakit dari komponen-komponen pra-fabrikasi.

h. Los kerja harus didirikan diatas pondasi yang mantap dan

dilengkapi dengan penghubung dengan untuk pelayanan utilitas.

i. Bahan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk

bangunan dapat baru atau bekas pakai, tetapi dengan syarat harus

dapat berfungsi, cocok dengan maksud pemakaiannya dan tidak

bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku.

j. Kontraktor harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan

kebutuhan P3K yang memadai.

SEKSI 1.7

PENGADAAN BARAK

Bahan-bahan yang digunakan adalah :

a. Lantai : Kayu Borneo

b. Atap : Asbes semen bergelombang

c. Kaso Ukuran 5/7 : Jenis kayu meranti atau sejenisnya

d. Papan : Tripleks 3 mm, ukuran 122 cm x 244 cm

e. Finishing : di cat dengan cat kayu

f. Paku dan perlengkapan lainnya

g. Khusus untuk direksi keet dan WC pekerja diperlukan bak penampung

air dan kloset jongkok.

SEKSI 1.8

DOKUMEN REKAMAN PROYEK

1.8.1 UMUM

Selama pelaksanaan Pekerjaan Kontraktor harus menjaga rekaman

yang akurat dari semua perubahan yang terjadi dalam Dokumen

Kontrak dalam satu set Dokumen Rekaman Proyek, dan harus

memindahkan informasi akhir tersebut ke dalam Dokumen Rekaman

Akhir sebelum penyelesaian Pekerjaan.

1.8.2 DOKUMEN REKAMAN PROYEK

1. Dokumen Kerja (Job Set)

Segera setelah Pengumuman Pemenang, Kontraktor dapat

memperoleh 1 (satu) set lengkap semua Dokumen yang berhubungan

dengan Kontrak tanpa biaya dari Direksi Pekerjaan. Dokumen Kerja

akan mencakup :

a. Syarat-syarat Kontrak.

b. Spesifikasi.

c. Gambar.

d. Addenda (bila ada).

e. Modifikasi lainnya terhadap Kontrak.

f. Catatan hasil pengujian lapangan (bila ada).

2. Penyimpanan Dokumen Kerja

Dokumen Kerja harus disimpan dan diarsipkan dalam rak-rak di

kantor lapangan, dan Kontraktor harus menjaga dokumen kerja

tersebut terlindung dari kehilangan atau kerusakan sampai

pemindahan data akhir ke dalam Dokumentasi Proyek Akhir telah

selesai dilaksanakan.

SEKSI 1.9

PAPAN NAMA PROYEK

Papan nama proyek diletakkan pada tempat yang mudah dilihat umum.

Papan nama proyek memuat :

1. Nama Proyek

2. Nama beserta logo pemilik Proyek

3. Nama konsultan perncana

4. Nama beserta logo pengawas proyek

5. Nama pelaksanan (kontraktor)

6. Lokasi Proyek

7. Proyek dimulai bulan, tanggal dan tahun

Bentuk tulisan dengan huruf capital warna hitam, tinggi huruf 8 cm,

tebal 1 cm untuk pemborong, perencana, dan konsultan pengawas, dan

huruf yang lain disesuaikan dengan keadaan

Bahan-bahan yang digunakan :

Tiang : Kayu borneo

Papan atau Rangka : BJLS 32

Ukuran / Dimensi : 2 m x 1.5 m

Finishing : BJLS dengan cat dasar kuning

Isi tulisan : Minimal menyebutkan

Nama Proyek, Pemborong, Konsultan

Perencana, Konsultan Pengawas, dan lain-

lain yang berkenaan dengan nama proyek

ini

Bentuk Tulisan : Tulisan dengan huruf capital warna hitam,

tinggi huruf 8 cm, tebal 1 cm untuk

Pemborong, Perencana, dan Konsultan

Pengawas, dan huruf yang lain disesuaikan

dengan keadaan

SEKSI 1.10

PAGAR KEAMANAN

Kontraktor diwajibkan memelihara dan melengkapi / menganti pagar

Keamanan yang rusak disekeliling site agar tetap rapi dan tidak merusak

pemandangan selama masa pelaksanaan serta membongkar setelah

penyelesaian pekerjaan. Semua harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan Dinas Tata Kota setempat.

Bahan-bahan yang digunakan adalah :

a. Rangka : Kayu dengan jarak 3 m

b. Penutup : Lembar BJLS 30

c. Finishing : Di meni dan di cat

d. Pondasi : Beton campuran 1 : 2 : 3 sebagai bahan penahan

kaso

e. Paku dan perlengkapan lainnya

Tinggi pagar adalah 1.5 m diukur dari muka dasar tanah.

Pemagaran dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan proyek dan

dicabut kembali sebelum ada perintah dari Konsultan Pengawas.

DIVISI 2

PEKERJAAN TANAH

SEKSI 2.1

TIMBUNAN

2.2.1 UMUM

1. Uraian

a. Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan,

penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir dengan

menggunakan alat berat yang disetujui untuk pembuatan

timbunan, untuk membentuk dimensi timbunan sesuai dengan

garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang

disyaratkan atau disetujui.

b. Timbunan yang dicakup oleh ketentuan dalam Seksi ini yaitu

timbunan biasa.

2. Toleransi Dimensi

a. Elevasi dan kelandaian akhir setelah pemadatan harus tidak lebih

tinggi atau lebih rendah 2 cm dari yang ditentukan atau disetujui.

b. Seluruh permukaan akhir timbunan yang terekspos harus cukup

rata dan harus memiliki kelandaian yang cukup untuk menjamin

aliran air permukaan yang bebas.

c. Permukaan akhir lereng timbunan tidak boleh bervariasi lebih

dari 10 cm dari garis profil yang ditentukan.

d. Timbunan tidak boleh dihampar dalam lapisan dengan tebal

padat lebih dari 20 cm atau dalam lapisan dengan tebal padat

kurang dari 10 cm.

3. Perbaikan Terhadap Timbunan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

atau Tidak Stabil

a. Timbunan akhir yang tidak memenuhi penampang melintang

yang disyaratkan atau disetujui atau toleransi permukaan yang

disyaratkan harus diperbaiki dengan menggemburkan

permukaannya dan membuang atau menambah bahan

sebagaimana yang diperlukan dan dilanjutkan dengan

pembentukan kembali dan pemadatan kembali.

b. Timbunan yang terlalu kering untuk pemadatan, dalam hal batas-

batas kadar airnya yang disyaratkan atau seperti yang

diperintahkan Direksi Pekerjaan, harus diperbaiki dengan

menggaru bahan tersebut, dilanjutkan dengan penyemprotan air

secukupnya dan dicampur seluruhnya dengan menggunakan

"motor grader" atau peralatan lain yang disetujui.

c. Timbunan yang terlalu basah untuk pemadatan, seperti

dinyatakan dalam batas batas kadar air yang disyaratkan atau

seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan, harus diperbaiki

dengan menggaru bahan tersebut dengan penggunaan motor

grader atau alat lainnya secara berulang ulang dengan selang

waktu istirahat selama penanganan, dalam cuaca cerah. Alternatif

lain, bilamana pengeringan yang memadai tidak dapat dicapai

dengan menggaru dan membiarkan bahan gembur tersebut,

Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan agar bahan tersebut

dikeluarkan dari pekerjaan dan diganti dengan bahan kering yang

lebih cocok.

d. Timbunan yang telah dipadatkan dan memenuhi ketentuan yang

disyaratkan dalam Spesifikasi ini, menjadi jenuh akibat hujan

atau banjir atau karena hal lain, biasanya tidak memerlukan

pekerjaan perbaikan asalkan sifat-sifat bahan dan kerataan

permukaan masih memenuhi ketentuan dalam Spesifikasi ini.

e. Perbaikan timbunan yang tidak memenuhi kepadatan atau

ketentuan sifat-sifat bahan dari Spesifikasi ini haruslah seperti

yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan dapat meliputi

pemadatan tambahan, penggemburan yang diikuti dengan

penyesuaian kadar air dan pemadatan kembali, atau pembuangan

dan penggantian bahan.

f. Perbaikan timbunan yang rusak akibat gerusan banjir atau

menjadi lembek setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan

diterima oleh Direksi Pekerjaan haruslah seperti yang disyaratkan

dari Spesifikasi ini.

2.2.2 BAHAN

Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan biasa harus terdiri

dari bahan galian tanah yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebagai

yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekerjaan permanen..

Bahan yang dipilih sebaiknya tidak termasuk tanah yang

berplastisitas tinggi, yang diklasifikasikan sebagai A-7-6 menurut

AASHTO M145 atau sebagai CH menurut "Unified atau Casagrande

Soil Classification System". Bila penggunaan tanah yang

berplastisitas tinggi tidak dapat dihindarkan, bahan tersebut harus

digunakan hanya pada bagian dasar dari timbunan atau pada

penimbunan kembali yang tidak memerlukan daya dukung atau

kekuatan geser yang tinggi Tanah plastis seperti itu sama sekali tidak

boleh digunakan pada 30 cm lapisan langsung di bawah bagian dasar

perkerasan atau bahu jalan atau tanah dasar bahu jalan.

Tanah sangat expansive yang memiliki nilai aktif lebih besar dari

1,25, atau derajat pengembangan yang diklasifikasikan oleh

AASHTO T258 sebagai "very high" atau "extra high", tidak boleh

digunakan sebagai bahan timbunan. Nilai aktif adalah perbandingan

antara Indeks Plastisitas / PI - (SNI 03-1966-1989) dan persentase

kadar lempung (SNI 03-3422-1994).

2.2.3 PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN TIMBUNAN

1. Penghamparan Timbun an

a. Timbunan harus ditempatkan ke permukaan yang telah

disiapkan dan disebar dalam lapisan yang merata yang bila

dipadatkan akan memenuhi toleransi tebal lapisan yang

disyaratkan. Bilamana timbunan dihampar lebih dari satu lapis,

lapisan-lapisan tersebut sedapat mungkin dibagi rata sehingga

sama tebalnya.

b. Tanah timbunan umumnya diangkut langsung dari lokasi

sumber bahan ke permukaan yang telah disiapkan pada saat

cuaca cerah dan disebarkan. Penumpukan tanah timbunan untuk

persediaan biasanya tidak diperkenankan, terutama selama

musim hujan.

2. Pemadatan Timbunan

a. Segera setelah penempatan dan penghamparan timbunan, setiap

lapis harus dipadatkan dengan peralatan pemadat yang memadai

dan disetujui Direksi Pekerjaan sampai mencapai kepadatan

yang disyaratkan.

b. Pemadatan timbunan tanah harus dilaksanakan hanya bilamana

kadar air bahan berada dalam rentang 3 % di bawah kadar air

optimum sampai 1% di atas kadar air optimum. Kadar air

optimum harus didefinisikan sebagai kadar air pada kepadatan

kering maksimum yang diperoleh bilamana tanah dipadatkan

sesuai dengan SNI 03-1742-1989.

c. Setiap lapisan timbunan yang dihampar harus dipadatkan seperti

yang disyaratkan, diuji kepadatannya dan harus diterima oleh

Direksi Pekerjaan sebelum lapisan berikutnya dihampar.

d. Timbunan harus dipadatkan mulai dari tepi luar dan bergerak

menuju ke arah sumbu jalan sedemikian rupa sehingga setiap

ruas akan menerima jumlah usahapemadatan yang sama.

Bilamana memungkinkan, lalu lintas alat-alat konstruksi dapat

dilewatkan di atas pekerjaan timbunan dan lajur yang dilewati

harus terus menerus divariasi agar dapat menyebarkan pengaruh

usaha pemadatan dari lalu lintas tersebut.

e. Bilamana bahan timbunan dapat ditempatkan hanya pada satu

sisi abutment, maka tempat-tempat yang bersebelahan dengan

struktur tidak boleh dipadatkan secara berlebihan karena dapat

menyebabkan bergesernya struktur atau tekanan yang berlebihan

pada struktur.

f. Terkecuali disetujui oleh Direksi Pekerjaan, timbunan yang

bersebelahan dengan ujung jembatan tidak boleh ditempatkan

lebih tinggi dari dasar dinding belakang abutment sampai

struktur bangunan atas telah terpasang.

g. Timbunan pada lokasi yang tidak dapat dicapai dengan peralatan

pemadat mesin gilas, harus dihampar dalam lapisan horizontal

dengan tebal gembur tidak lebih dari 15 cm dan dipadatkan

dengan penumbuk loncat mekanis atau timbris (tamper) manual

dengan berat minimum 10 kg.

2.2.4 JAMINAN MUTU

1. Ketentuan Kepadatan Untuk Timbunan Tanah

a. Lapisan tanah yang lebih dalam dari 30 cm di bawah elevasi

tanah dasar harus dipadatkan sampai 95 % dari kepadatan kering

maksimum yang ditentukan sesuai SNI 03-1742-1989. Untuk

tanah yang mengandung lebih dari 10 % bahan yang tertahan

pada ayakan ¾”, kepadatan kering maksimum yang diperoleh

harus dikoreksi terhadap bahan yang berukuran lebih (oversize)

tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

b. Lapisan tanah pada kedalaman 30 cm atau kurang dari elevasi

tanah dasar harus dipadatkan sampai dengan 100 % dari

kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai dengan SNI

03-1742-1989. Pengujian kepadatan harus dilakukan pada setiap

lapis timbunan yang dipadatkan sesuai dengan SNI 03-2828-

1992 dan bila hasil setiap pengujian menunjukkan kepadatan

kurang dari yang disyaratkan maka Kontraktor harus

memperbaiki pekerjaan. Pengujian harus dilakukan sampai

kedalaman penuh pada lokasi yang diperintahkan oleh Direksi

Pekerjaan, tetapi harus tidak boleh berselang lebih dari 200 m.

2. Percobaan Pemadatan

Kontraktor harus bertanggungjawab dalam memilih metode dan

peralatan untuk mencapai tingkat kepadatan yang disyaratkan.:

Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan variasi jumlah

lintasan peralatan pemadat dan kadar air sampai kepadatan yang

disyaratkan tercapai sehingga dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan.

Hasil percobaan lapangan ini selanjutnya harus digunakan dalam

menetapkan jumlah lintasan, jenis peralatan pemadat dan kadar air

untuk seluruh pemadatan berikutnya.

SEKSI 2.2

TIMBUNAN KEMBALI

2.3.1 UMUM

Pekerjaan ini mencakup penimbunan kembali struktur dan untuk

timbunan umum yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan

sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang

yang disyaratkan atau disetujui. Timbunan yang dicakup oleh

ketentuan dalam Seksi ini harus dibagi menjadi tiga jenis, yaitu

timbunan biasa.

2.3.2 BAHAN

Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan biasa harus terdiri

dari bahan galian tanah yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebagai

yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekerjaan permanen..

Bahan yang dipilih sebaiknya tidak termasuk tanah yang berplastisitas

tinggi, yang diklasifikasikan sebagai A-7-6 menurut AASHTO M145

atau sebagai CH menurut "Unified atau Casagrande Soil Classification

System".

Tanah sangat expansive yang memiliki nilai aktif lebih besar dari 1,25,

atau derajat pengembangan yang diklasifikasikan oleh AASHTO T258

sebagai "very high" atau "extra high", tidak boleh digunakan sebagai

bahan timbunan. Nilai aktif adalah perbandingan antara Indeks

Plastisitas / PI - (SNI 03-1966-1989) dan persentase kadar lempung

(SNI 03-3422-1994).

DIVISI 3

STRUKTUR

SEKSI 3.1

BETON

3.1.1 UMUM

1. Uraian

a. Pekerjaan yang disyaratkan dalam Seksi ini harus mencakup

pelaksanaan seluruh struktur beton, sesuai dengan Spesifikasi

dan sesuai dengan garis, elevasi, kelandaian dan dimensi yang

ditunjukkan dalam Gambar, dan sebagaimana yang diperlukan

oleh Direksi Pekerjaan.

b. Pekerjaan ini harus meliputi pula penyiapan tempat kerja untuk

pengecoran beton, pemeliharaan pondasi, pengadaan lantai

kerja, atau tindakan lain untuk mempertahankan agar pondasi

tetap kering.

c. Syarat dari SNI-03-2847-2002 harus diterapkan sepenuhnya

pada semua pekerjaan beton yang dilaksanakan dalam kontrak

ini, kecuali bila terdapat pertentangan dengan ketentuan dalam

Spesifikasi ini, dalam hal ini ketentuan dalam Spesifikasi ini

yang harus dipakai.

2. Toleransi

a. Toleransi Dimensi :

Panjang keseluruhan sampai dengan 6 m.

+ 5 mm

Panjang keseluruhan lebih dari 6 m

+ 15 mm

Panjang balok, pelat dek, kolom dinding, atau antara

kepala jembatan

- 0 dan + 10 mm

b. Toleransi Bentuk :

Persegi (selisih dalam panjang diagonal)

10 mm

Kelurusan atau lengkungan (penyimpangan dari garis

yang dimaksud) untuk panjang s/d 3 m

12 mm

Kelurusan atau lengkungan untuk panjang 3 m - 6 m

15 mm

Kelurusan atau lengkungan untuk panjang > 6 m

20 mm

c. Toleransi Kedudukan (dari titik patokan) :

Kedudukan permukaan horizontal dari rencana

± 10 mm

Kedudukan permukaan vertikal dari rencana

± 20 mm

d. Toleransi Alinyemen Vertikal :

Penyimpangan ketegakan kolom dan dinding

± 10 mm

e. Toleransi Ketinggian (elevasi) : Puncak lantai kerja di bawah pondasi

± 10 mm

Puncak lantai kerja di bawah pelat injak

± 10 mm

Puncak kolom, tembok kepala, balok melintang

± 10 mm

f. Toleransi Alinyemen Horisontal : 10 mm dalam 4 m panjang

mendatar.

g. Toleransi untuk Penutup / Selimut Beton Tulangan :

Selimut beton sampai 3 cm

0 dan + 5 mm

Selimut beton 3 cm - 5 cm

- 0 dan + 10 mm

Selimut beton 5 cm - 10 cm

± 10 mm

3. Standar Rujukan

Standar Industri Indonesia (SII)

SII-13-1977 : Semen Portland. (AASHTO M85 - 75)

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI-03-2847-2002 :Peraturan Beton Bertulang Indonesia NI-2.

SK SNI M-02-1994-03 :Metode Pengujian Jumlah bahan Dalam

(AASHTO T11 - 90) Agregat Yang Lolos Saringan No.200

(0,075mm).

SNI 03-2816-1992 :Metode Pengujian Kotoran Organik Dalam

(AASHTO T21 - 87) Pasir untuk Campuran Mortar dan Beton.

SNI 03-1974-1990 :Metode Pengujian Kuat Tekan Beton

(AASHTO T22 - 90)

Pd M-16-1996-03 :Metode Pembuatan dan Perawatan Benda

(AASHTO T23 - 90) Uji Beton diLapangan.

SNI 03-1968-1990 :Metode Pengujian tentang Analisis

(AASHTO T27 - 88) Saringan Agregat Halus dan Kasar.

SNI 03-2417-1991 :Metode Pengujian Keausan Agregat

(AASHTO T96 - 87) dengan Mesin LosAngeles.

SNI 03-3407-1994 :Metode Pengujian Sifat Kekekalan Bentuk

(AASHTO T104 - 86) Agregat Terhadap Larutan Natrium Sulfat

dan Magnesium Sulfat.

SK SNI M-01-1994-03 :Metode Pengujian Gumpalan Lempung

(AASHTO T112 - 87) dan Butir-butir Mudah Pecah Dalam

Agregat

SNI 03-2493-1991 :Metode Pembuatan dan Perawatan Benda

(AASHTO T126 - 90) Uji Beton di Laboratorium.

SNI 03-2458-1991 :Metode Pengambilan Contoh Untuk

(AASHTO T141 - 84) Campuran Beton Segar

4. Perbaikan Atas Pekerjaan Beton Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a. Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi kriteria

toleransi yang disyaratkan atau yang tidak memiliki permukaan

akhir yang memenuhi ketentuan, atau yang tidak memenuhi

sifat-sifat campuran yang disyaratkan, harus mengikuti

petunjuk yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan dapat

meliputi :

i. Perubahan proporsi campuran beton untuk sisa pekerjaan

yang belum dikerjakan;

ii. Tambahan perawatan pada bagian struktur yang hasil

pengujiannya gagal;

iii. Perkuatan atau pembongkaran menyeluruh dan penggantian

bagian pekerjaan yang dipandang tidak memenuhi

ketentuan;

b. Bilamana terjadi perbedaan pendapat dalam mutu pekerjaan

beton atau adanya keraguan dari data pengujian yang ada,

Direksi Pekerjaan dapat meminta kontraktor melakukan

pengujian tambahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa

mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat dinilai dengan

adil. Biaya pengujian tambahan tersebut haruslah menjadi

tanggung jawab Kontraktor.

c. Perbaikan atas pekerjaan beton yang retak atau bergeser

haruslah sesuai dengan ketentuan Spesifikasi ini.

3.1.2 BAHAN

1. Semen

a. Semen yang digunakan untuk pekerjaan beton haruslah jenis

semen Portland yang memenuhi AASHTO M85 kecuali jenis

IA, IIA, IIIA dan IV. Terkecuali diperkenankan oleh Direksi

Pekerjaan, bahan tambahan (aditif) yang dapat menghasilkan

gelembung udara dalam campuran tidak boleh digunakan.

b. Terkecuali diperkenankan oleh Direksi Pekerjaan, hanya satu

merk semen portland yang dapat digunakan di dalam proyek.

2. A i r

Air yang digunakan dalam campuran, dalam perawatan, atau

pemakaian lainnya harus bersih, dan bebas dari bahan yang

merugikan seperti minyak, garam, asam, basa, gula atau organik. Air

akan diuji sesuai dengan; dan harus memenuhi ketentuan dalam

AASHTO T26. Air yang diketahui dapat diminum dapat digunakan

tanpa pengujian. Bilamana timbul keragu-raguan atas mutu air yang

diusulkan dan pengujian air seperti di atas tidak dapat dilakukan,

maka harus diadakan perbandingan pengujian kuat tekan mortar

semen + pasir dengan memakai air yang diusulkan dan dengan

memakai air suling atau minum. Air yang diusulkan dapat digunakan

bilamana kuat tekan mortar dengan air tersebut pada umur 7 hari dan

28 hari minimum 90 % kuat tekan mortar dengan air suling atau

minum pada periode perawatan yang sama.

3. Ketentuan Gradasi Agregat

a. Gradasi agregat kasar dan halus harus memenuhi ketentuan yang

diberikan dalam Tabel 3.1.2.(1), tetapi bahan yang tidak

memenuhi ketentuan gradasi tersebut tidak perlu ditolak bila

Kontraktor dapat menunjukkan dengan pengujian bahwa beton

yang dihasilkan memenuhi sifat-sifat campuran yang yang

disyaratkan dalam Pasal 3.1.3.(3).

Tabel 3.1.2 (1) Ketentuan Gradasi Agregat

Ukuran Ayakan Persen Berat Yang Lolos Untuk AgregatASTM (mm) Halus Kasar

2" 50.8 - 100 - -1 1/2" 38.1 - 95-100 - -

1" 25.4 - - 100 -3/4" 19 - 35-70 90-100 1001/2" 12.7 - - - 90-1003/8" 9.5 100 0-10 20-55 40-70No.4 4.75 95-100 0-5 0-10 0-15No.8 2.36 - - 0-5 0-5No.16 1.18 45-80 - - -No.50 0.3 10-30 - - -No.100 0.15 2-10 - - -

b. Agregat kasar harus dipilih sedemikian sehingga ukuran partikel

terbesar tidak lebih dari ¾ dari jarak minimum antara baja

tulangan atau antara baja tulangan dengan acuan, atau celah-

celah lainnya di mana beton harus dicor.

4. Sifat-sifat Agregat

a. Agregat untuk pekerjaan beton harus terdiri dari partikel yang

bersih, keras, kuat yang diperoleh dengan pemecahan batu

(rock) atau berangkal (boulder), atau dari pengayakan dan

pencucian (jika perlu) dari kerikil dan pasir sungai.

b. Agregat harus bebas dari bahan organik seperti yang

ditunjukkan oleh pengujian SNI 03-2816-1992 dan harus

memenuhi sifat-sifat lainnya yang diberikan dalam Tabel 3.1.2.

(2) bila contoh-contoh diambil dan diuji sesuai dengan

prosedur SNI/AASHTO yang berhubungan.

Tabel 3.1.2.(2) Sifat-sifat Agregat

Sifat-sifat Metode PengujianBatas Maksimum yang

Diijinkan untuk AgregatKeausan Agregat dengan Mesin Los SNI 03-2417-1991 - 40%Angles pada 500 putaranKekekalan Bentuk Batu terhadap

SNI 03-3407-1994 10% 12%Larutan Natrium Sulfat atau Magne-Sium Sulfat Setelah 5 siklusGumpalan Lempung dan Partikel SK-SNI M-01-1994-

030.50% 0.25%

yang mudah Pecah

Bahan yang Lolos Ayakan No.200SK SNI M-02-1994-

033% 1%

3.1.3 PENCAMPURAN DAN PENAKARAN

1. Rancangan Campuran Proporsi bahan dan berat penakaran harus

ditentukan dengan menggunakan metode yang disyaratkan dalam SNI

dan sesuai dengan batas-batas yang diberikan dalam Tabel 3.1.3.(1).

2. Campuran Percobaan

Kontraktor harus menentukan proporsi campuran serta bahan yang

diusulkan dengan membuat dan menguji campuran percobaan, dengan

disaksikan oleh Direksi Pekerjaan, yang menggunakan jenis instalasi

dan peralatan yang sama seperti yang akan digunakan untuk

pekerjaan.

Campuran percobaan tersebut dapat diterima asalkan memenuhi

ketentuan sifat-sifat campuran yang disyaratkan dalam Pasal 3.1.3.(3)

di bawah.

Tabel 3.1.3.(1) Batasan Proporsi Takaran Campuran

Mutu Ukuran Rasio Air/Semen Maks Kadar Semen MinBeton Agregat Maks (mm) (terhadap berat) (kg/m3 dari campuran)K600 - - -K500 - 0.375 450K400 37 0.45 356

25 0.45 37019 0.45 400

K350 37 0.45 31525 0.45 33519 0.45 365

K300 37 0.45 30025 0.45 32019 0.45 350

K250 37 0.50 29025 0.50 31019 0.50 340

K175 - 0.57 300K125 - 0.60 250

3. Konversi kekuatan beton dari nilai K menjadi nilai fc’

Jika nilai kuat tekan beton dengan bentuk benda uji kubus ukuran

15x15x15, untuk mengkonversi kuat tekan karakteristik menjadi fc’

dengan benda uji berbentuk cilinder diameter 15 mm; tinggi 30 mm.

maka dikalikan dengan faktor konversi sebesar 0,83.

4. Ketentuan Sifat-sifat Campuran

a. Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi

kuat tekan dan "slump" yang dibutuhkan seperti yang disyaratkan

dalam Tabel 3.1.3.(2), atau yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Tabel 3.1.3 (2) Ketentuan Sifat Campuran

MutuKuat Tekan Karakteristik Min (kg/cm2)

" SLUMP"(mm)Benda Uji Kubus Benda Uji Silinder

Beton 15x15x15 cm3 15 cm x 30 cmDigetarkan

Tidak7 hari 28 hari 7 hari 28 hari Digetarkan

K600 390 600 325 500 20-50 -K500 325 500 260 400 20-50 -K400 285 400 240 330 20-50 -K350 250 350 210 290 20-50 50-100K300 215 300 180 250 20-50 50-100K250 180 250 150 210 20-50 50-100K225 150 225 125 190 20-50 50-100K175 115 175 95 145 20-50 50-100K125 80 125 70 105 20-50 50-100

b. Beton yang tidak memenuhi ketentuan "slump" umumnya tidak

boleh digunakan pada pekerjaan, terkecuali bila Direksi

Pekerjaan dalam beberapa hal menyetujui penggunaannya dalam

kuantitas kecil untuk bagian tertentu dengan pembebanan ringan.

c. Bilamana pengujian beton berumur 7 hari menghasilkan kuat

beton di bawah kekuatan yang disyaratkan dalam Tabel 3.1.3.(2),

maka Kontraktor tidak diperkenankan mengecor beton lebih

lanjut sampai penyebab dari hasil yang rendah tersebut dapat

diketahui dengan pasti dan sampai telah diambil tindakan-

tindakan yang menjamin bahwa produksi beton memenuhi

ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi. Kuat tekan beton

berumur 28 hari yang tidak memenuhi ketentuan yang

disyaratkan harus dipandang tidak sebagai pekerjaan yang tidak

dapat diterima dan pekerjaan tersebut harus diperbaiki. Kekuatan

beton dianggap lebih kecil dari yang disyaratkan bilamana hasil

pengujian serangkaian benda uji dari suatu bagian pekerjaan

yang dipertanyakan lebih kecil dari kuat tekan karakteristik yang

diperoleh dari rumus yang diuraikan dalam dalam spesifikasi ini.

5. Penyesuaian Campuran

a. Penyesuaian Sifat Kelecakan (Workability)

Bilamana sulit memperoleh sifat kelecakan beton dengan

proporsi yang semula dirancang oleh Direksi Pekerjaan, maka

Kontraktor akan melakukan perubahan pada berat agregat

sebagaimana diperlukan, asalkan dalam hal apapun kadar semen

yang semula dirancang tidak berubah, juga rasio air/semen yang

telah ditentukan berdasarkan pengujian kuat tekan yang

menghasilkan kuat tekan yang memenuhi, tidak dinaikkan.

Pengadukan kembali beton yang telah dicampur dengan cara

menambah air atau oleh cara lain tidak akan diperkenankan.

Bahan tambah (aditif) untuk meningkatkan sifat kelecakan hanya

diijinkan bila secara khusus telah disetujui oleh Direksi

Pekerjaan.

6. Penakaran Agregat

a. Seluruh komponen beton harus ditakar menurut beratnya. Bila

digunakan semen kemasan dalam zak, kuantitas penakaran harus

sedemikian sehingga kuantitas semen yang digunakan adalah

setara dengan satu satuan atau kebulatan dari jumlah zak semen.

Agregat harus diukur beratnya secara terpisah. Ukuran setiap

penakaran tidak boleh melebihi kapasitas alat pencampur.

b. Sebelum penakaran, agregat harus dibasahi sampai jenuh dan

dipertahankan dalam kondisi lembab, pada kadar yang mendekati

keadaan jenuh-kering permukaan, dengan menyemprot tumpukan

agregat dengan air secara berkala. Pada saat penakaran, agregat

harus telah dibasahi paling sedikit 12 jam sebelumnya untuk

menjamin pengaliran yang memadai dari tumpukan agregat.

7. Pencampuran

a. Beton harus dicampur dalam mesin yang dijalankan secara

mekanis dari jenis dan ukuran yang disetujui sehingga dapat

menjamin distribusi yang merata dari seluruh bahan.

b. Pencampur harus dilengkapi dengan tangki air yang memadai

dan alat ukur yang akurat untuk mengukur dan mengendalikan

jumlah air yang digunakan dalam setiap penakaran.

c. Pertama-tama alat pencampur harus diisi dengan agregat dan

semen yang telah ditakar, dan selanjutnya alat pencampur

dijalankan sebelum air ditambahkan.

d. Waktu pencampuran harus diukur pada saat air mulai

dimasukkan ke dalam campuran bahan kering. Seluruh air yang

diperlukan harus dimasukkan sebelum waktu pencampuran telah

berlangsung seperempat bagian. Waktu pencampuran untuk

mesin berkapasitas ¾ m3 atau kurang haruslah 1,5 menit; untuk

mesinyang lebih besar waktu harus ditingkatkan 15 detik untuk

tiap penambahan 0,5 m3.

e. Bila tidak memungkinkan penggunaan mesin pencampur, Direksi

Pekerjaan dapat menyetujui pencampuran beton dengan cara

manual, sedekat mungkin dengan tempat pengecoran.

Penggunaan pencampuran beton dengan cara manual harus

dibatasi pada beton non-struktural.

3.1.4 PELAKSANAAN PENGECORAN

1. Penyiapan Tempat Kerja

Sebelum pengecoran beton dimulai, seluruh acuan, tulangan dan

benda lain yang harus dimasukkan ke dalam beton (seperti pipa atau

selongsong) harus sudah dipasang dan diikat kuat sehingga tidak

bergeser pada saat pengecoran.

2. Acuan

a. Acuan yang dibuat dapat dari kayu atau baja dengan sambungan

dari adukan yang kedap dan kaku untuk mempertahankan posisi

yang diperlukan selama pengecoran, pemadatan dan perawatan

b. Kayu yang tidak diserut permukaannya dapat digunakan untuk

permukaan akhir struktur yang tidak terekspos, tetapi kayu yang

diserut dengan tebal yang merata harus digunakan untuk

permukaan beton yang terekspos. Seluruh sudut-sudut tajam

Acuan harus dibulatkan.

c. Acuan harus dibuat sedemikian sehingga dapat dibongkar tanpa

merusak beton.

3. Pengecoran

a. Segera sebelum pengecoran beton dimulai, acuan harus dibasahi

dengan air atau diolesi minyak di sisi dalamnya dengan minyak

yang tidak meninggalkan bekas.

b. Tidak ada campuran beton yang boleh digunakan bilamana beton

tidak dicor sampai posisi akhir dalam cetakan dalam waktu 1 jam

setelah pencampuran, atau dalam waktu yang lebih pendek

sebagaimana yang dapat diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan

berdasarkan pengamatan karakteristik waktu pengerasan (setting

time) semen yang digunakan, kecuali diberikan bahan tambah

(aditif) untuk memperlambat proses pengerasan (retarder) yang

disetujui oleh Direksi.

c. Beton harus dicor sedemikian rupa hingga terhindar dari

segregasi partikel kasar dan halus dari campuran.

d. Bilamana beton dicor ke dalam acuan struktur yang memiliki

bentuk yang rumit dan penulangan yang rapat, maka beton harus

dicor dalam lapisan-lapisan horisontal dengan tebal tidak

melampaui 15 cm. Untuk dinding beton, tinggi pengecoran dapat

30 cm menerus sepanjang seluruh keliling struktur.

4. Konsolidasi

a. Alat penggetar mekanis dari luar harus mampu menghasilkan

sekurang-kurangnya 5000 putaran per menit dengan berat efektif

0,25 kg, dan boleh diletakkan diatas acuan supaya dapat

menghasilkan getaran yang merata.

b. Alat penggetar mekanis yang digerakkan dari dalam harus dari

jenis pulsating (berdenyut) dan harus mampu menghasilkan

sekurang-kurangnya 5000 putaran per menit apabila digunakan

pada beton yang mempunyai slump 2,5 cm atau kurang, dengan

radius daerah penggetaran tidak kurang dari 45 cm.

c. Jumlah minimum alat penggetar mekanis dari dalam diberikan

dalam Tabel 3.1.4.(5).

Tabel 3.1.4.(5) Jumlah Minimum Alat Penggetar Mekanis

dari Dalam

Kecepatan Pengecoran Beton (m3/Jam) Jumlah Alat4 28 312 416 520 6

3.1.5 PENGERJAAN AKHIR

1. Pembongkaran Acuan

Acuan tidak boleh dibongkar dari bidang vertikal, kolom yang tipis

dan struktur yang sejenis lebih awal 30 jam setelah pengecoran beton.

Cetakan yang ditopang oleh perancah di bawah pelat, balok, gelegar, ,

tidak boleh dibongkar hingga pengujian menunjukkan bahwa paling

sedikit 85 % dari kekuatan rancangan beton telah dicapai.

2. Permukaan (Pengerjaan Akhir Biasa)

Bilamana Direksi Pekerjaan menyetujui pengisian lubang besar akibat

keropos, pekerjaan harus dipahat sampai ke bagian yang utuh (sound),

membentuk permukaan yang tegak lurus terhadap permukaan beton.

Lubang harus dibasahi dengan air dan adukan semen acian (semen

dan air, tanpa pasir) harus dioleskan pada permukaan lubang. Lubang

harus selanjutnya diisi dan ditumbuk dengan adukan yang kental yang

terdiri dari satu bagian semen dan dua bagian pasir, yang harus dibuat

menyusut sebelumnya dengan mencampurnya kira-kira 30 menit

sebelum dipakai.

3. Perawatan Dengan Pembasahan

a. Beton harus dirawat, sesegera mungkin setelah beton mulai

mengeras, dengan menyelimutinya dengan bahan yang dapat

menyerap air. Lembaran bahan penyerap air ini yang harus dibuat

jenuh dalam waktu paling sedikit 3 hari. Semua bahan perawat

atau lembaran bahan penyerap air harus dibebani atau diikat ke

bawah untuk mencegah permukaan yang terekspos dari aliran

udara.

Bilamana digunakan acuan kayu, acuan tersebut harus

dipertahankan basah pada setiap saat sampai dibongkar, untuk

mencegah terbukanya sambungan-sambungan dan pengeringan

beton. Lalu lintas tidak boleh diperkenankan melewati permukaan

beton dalam 7 hari setelah beton dicor.

b. Beton yang dibuat dengan semen yang mempunyai sifat kekuatan

awal yang tinggi atau beton yang dibuat dengan semen biasa yang

ditambah bahan tambah (aditif), harus dibasahi sampai

kekuatanya mencapai 70 % dari kekuatan rancangan beton

berumur 28 hari.

SEKSI 3.2

BAJA STRUKTUR

3.2.1 UMUM

1. Uraian

Pekerjaan ini mencakup struktur baja, yang dilaksanakan memenuhi

garis, kelandaian dan dimensi yang ditunjukkan dalam Gambar atau

yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan. Pekerjaan ini terdiri dari

pelaksanaan struktur baja baru. Pekerjaan akan mencakup penyediaan,

fabrikasi, pemasangan, galvanisasi dan pengecatan logam struktur

sebagaimana yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini atau sebagaimana

yang ditunjukkan dalam Gambar.

2. Toleransi

a. Diameter Lubang

Lubang pada elemen utama : + 1,2 mm -

0,4 mm

Lubang pada elemen sekunder : + 1,8 mm -

0,4 mm

b. Alinyemen Lubang

Elemen utama, dibuat di bengkel : + 0,4 mm

Elemen sekunder, dibuat di lapangan : + 0,6 mm

c. Gelagar

Lendutan Balik : penyimpangan dari lendutan balik (camber)

yang disyaratkan + 0,2 mm per meter panjang balok atau + 6 mm,

dipilih yang lebih kecil.

d. Kabel

Lubang keluar kabel dalam acuan : ± 2 mm

Selimut kabel : ± 5 mm

3. Standar Rujukan

AASHTO M160M - 90 : General Requirements for Rolled Steel

Plates, Shapes, Sheet Piling and Bar for

Structural Use.

AASHTO M164M - 90 : High Strength Bolts for Structural Steel

Joints.

AASHTO M169 - 83 : Steel Bars, Carbon, Cold Finished,

Standard Quality.

AASHTO M183M - 90 : Structural Steel

ASTM A233 : Mild Steel, Arc Welding Electrode

ASTM A307 : Mild Steel Bolts and Nuts (Grade A)

AWS D20 : Standard Specification for Welded

Highway and Railway Bridges

4. Sistem Pra-tegang

Sistem pra-tegang yang akan digunakan harus dipilih oleh kontraktor

dengan memenuhi semua ketentuan di dalamnya dan atas persetujuan

dari Direksi Pekerjaan. Pada umumnya tidak terdapat perubahan

pada posisi sentroid gaya pra-tegang total sepanjang elemen tersebut

dan pada besar gaya pra-tegang efektif akhir sebagaimana yang

diuraikan dalam Gambar.

3.2.2 BAHAN

1. Baja Struktur

Kecuali ditunjukkan lain dalam Gambar, baja karbon untuk baut harus

sesuai dengan ketentuan AASHTO M183M - 90 : Structural Steel.

Baja harus mempunyai tegangan leleh minimum sebesar 2500 kg/cm2

dan tegangan tarik minimum sebesar 4000 kg/cm2.

2. Baut, Mur dan Ring

a. Baut dan mur harus memenuhi ketentuan dari ASTM A307 Grade

A, dan mempunyai kepala baut dan mur berbentuk segienam

(hexagonal).

b. Baut, Mur dan Ring dari Baja Geser Tegangan Tinggi

Baut, mur dan ring dari baja tegangan tinggi harus difabrikasi dari

baja karbon yang dikerjakan secara panas memenuhi ketentuan

dari AASHTO M164M – 90 dengan tegangan leleh minimum

5700 kg/cm2 dan pemuluran (elongation) minimum 12 %.

c. Baut dan mur harus ditandai untuk identifikasi sesuai dengan

ketentuan dari AASHTO M164M - 90. Ukuran baut harus

sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar.

3. Baja Pra-tegang

a. Untaian kawat (strand) pra-tegang harus terdiri dari 7 kawat

(wire) dengan kuat tarik tinggi, bebas tegangan, relaksasi rendah

dengan panjang menerus tanpa sambungan atau kopel sesuai

dengan AASHTO M203 - 90. Untaian kawat tersebut harus

mempunyai kekuatan leleh minimum sebesar 16.000 kg/cm2 dan

kekuatan batas minimum dari 19.000 kg/cm2.

b. Kawat (wire) pra-tegang harus terdiri dari kawat dengan kuat tarik

tinggi dengan panjang menerus tanpa sambungan atau kopel dan

harus sesuai dengan AASHTO M204 - 89.

c. Batang logam campuran dengan kuat tarik tinggi harus bebas

tegangan kemudian diregangkan secara dingin minimum sebesar

9.100 kg/cm2.

Kekuatan batas tarik minimum 10.000 kg/cm2.

Kekuatan leleh minimum, diukur dengan per panjangan 0,7%

menurut metode pembebanan tidak boleh kurang dari 9.100

kg/cm2.

Modulus elastisitas minimum 25.000.000 kg/cm2

Pemuluran (elongation) min. setelah runtuh (rupture) dihitung

rata-rata terhadap 20 batang adalah 4 %.

Toleransi diamater + 0,76 mm dan - 0,25 mm

4. Selongsong

Selongsong yang disediakan untuk kabel pasca-penegangan harus

dibentuk dengan bantuan selongsong berusuk yang lentur atau

selongsong logam bergelombang yang digalvanisasi, dan harus cukup

kaku untuk mempertahankan profil yang diinginkan antara titik-titik

penunjang selama pekerjaan penegangan. Ujung selongsong harus

dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gerak bebas pada

ujung jangkar. Sambungan antara ruas-ruas selongsong harus benar-

benar merupakan sambungan logam dan segera harus ditutup sampai

rapat dengan menggunakan pita perekat tahan air.

Selongsong harus bebas dari belahan, retakan, dan sebagainya.

Sambungan harus dibuat dengan hati-hati dengan cara sedemikian

hingga saling mengikat rapat. Selongsong yang rusak harus

dikeluarkan dari tempat kerja.

3.2.3 KECAKAPAN KERJA

1. Lubang Untuk Baut

Lubang Untuk Baut Geser Tegangan Tinggi.

Pada umumnya diameter lubang 1 mm lebih besar dari diamater

nominal untuk baut sampai diameter 16 mm dan 1,5 mm lebih besar

dari diameter nominal untuk baut yang lebih besar.

Jarak dari pusat lubang ke tepi pelat tergantung pada ketebalan pelat.

Jarak minimum dari pusat lubang sampai tepi pelat hasil pemotongan

cara geser harus 1,7 kali diameter nominal baut, sedangkan untuk tepi

pelat yang diroll atau dipotong dengan las, harus 1,5 kali diameter

nominal baut.

3.2.4 PELAKSANAAN

1. Pengelasan

Permukaan las yang tampak harus dibersihkan dari residu kerak.

Semua percikan pengelasan yang mengenai permukaan harus

dibersihkan.

2. Pengecatan dan Galvanisasi

Semua permukaan baja lainnya harus dicat sesuai dengan ketentuan

dari Spesifikasi ini. Semua komponen Gelagar Baja Komposit

termasuk balok, pelat, baut, ring, diafragma dan sejenisnya harus

digalvanisasi dengan sistem pencelupan panas sesuai dengan ASTM

A123 – 89.

3. Perakitan Pekerjaan Baja

Setiap penguncian sementara harus dibiarkan sampai sambungan tarik

telah dibaut dan semua lubang pada titik buhul telah dijepit dan

dibaut. Baut permanen untuk sambungan elemen-elemen tekan tidak

boleh dimasukkan atau dikencangkan sampai seluruh bentangan

berayun. Sambungan (splices) dan penyambungan dilapangan (field

connections) harus mempunyai setengah jumlah lubang yang diisi

dengan baut dan pen (pin) silindris untuk pemasangan (setengah baut

dan setengah pin) sebelum dibaut dengan baut tegangan tinggi.

Sambungan (splices) dan penyambung (connections) yang akan

dilewati lalu-lintas selama pemasangan harus mempunyai lubang diisi

sebanyak 3/4-nya.

SEKSI 3.3

BAJA TULANGAN

3.3.1 UMUM

1. Uraian

Pekerjaan ini harus mencakup pengadaan dan pemasangan baja

tulangan sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar, atau sebagaimana

yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

2. Standar Rujukan

A.C.I. 315 : Manual of Standard Practice for Detailing

Reinforced Concrete Structures, American

Concrete Institute.

AASHTO M31M – 90 : Deformed and Plain Billet-Steel Bar for

Concrete Reinforcement

AASHTO M32 – 90 : Cold Drawn Steel Wire for Concrete

Reinforcement.

AASHTO M55- 89 : Welded Steel Wire Fabrics for Concrete

Reinforcement.

AWS D 2.0 : Standards Specifications for Welded

Highway and Railway Bridges.

3. Toleransi

a. Toleransi untuk fabrikasi harus seperti yang disyaratkan dalam

ACI 315.

b. Baja tulangan harus dipasang sedemikian sehingga selimut beton

yang menutup bagian luar baja tulangan adalah sebagai berikut :

i. 3,5 cm untuk beton yang tidak terekspos langsung dengan

udara atau terhadap air tanah atau terhadap bahaya

kebakaran;

ii. Untuk beton yang terendam/ tertanam atau terekspos

langsung dengan cuaca atau timbunan tanah tetapi masih

dapat diamati untuk pemeriksaan;

Tabel 3.4.1 Tebal Selimut Beton Minimum dari Baja Tulangan untuk Beton Yang Tidak Terekspos Tetapi Mudah

Dicapai

3.3.2 BAHAN

1. Baja Tulangan

a. Baja tulangan harus baja polos atau berulir dengan mutu yang

sesuai dengan Gambar dan memenuhi Tabel 3.4.2.(1) berikut ini :

Tabel 3.4.2 (1) Tegangan Leleh Karakteristik Baja Tulangan

Mutu SebutanTegangan Leleh Karakteristik atau

Tegangan Karakteristik yang memberikanregangan tetap 0.2 (kg/cm2)

U24 Baja Lunak 2400U32 Baja Sedang 3200U39 Baja Keras 3900U48 Baja Keras 4800

b. Bila anyaman baja tulangan diperlukan, seperti untuk tulangan

pelat, anyaman tulangan yang di las yang memenuhi AASHTO

M55 dapat digunakan.

2. Tumpuan untuk Tulangan

Tumpuan untuk tulangan harus dibentuk dari batang besi ringan atau

bantalan beton pracetak dengan mutu Fc’25 seperti yang disyaratkan

dari Spesifikasi ini, terkecuali disetujui lain oleh Direksi Pekerjaan.

kayu, bata, batu atau bahan lain tidak boleh diijinkan sebagai

tumpuan.

Ukuran Batang Tulangan Tebal Selimut Betonyang akan diselimut (mm) Minimum (cm)

Batang 16 mm dan lebih kecil 3.5Batang 19 mm dan 22 mm 5.0Batang 25 mm dan lebih besar 6.0

3. Pengikat untuk Tulangan

Kawat pengikat untuk mengikat tulangan harus kawat baja lunak yang

memenuhi AASHTO M32 - 90.

3.3.3 PEMBUATAN DAN PENEMPATAN

1. Pembengkokan

a. Terkecuali ditentukan lain oleh Direksi Pekerjaan, seluruh baja

tulangan harus dibengkokkan secara dingin dan sesuai dengan

prosedur ACI 315, menggunakan batang yang pada awalnya lurus

dan bebas dari lekukan-lekukan, bengkokan-bengkokan atau

kerusakan. Bila pembengkokan secara panas di lapangan disetujui

oleh Direksi Pekerjaan, tindakan pengamanan harus diambil untuk

menjamin bahwa sifat-sifat fisik baja tidak terlalu berubah

banyak.

b. Batang tulangan dengan diameter 2 cm dan yang lebih besar harus

dibengkokkan dengan mesin pembengkok.

2. Penempatan dan Pengikatan

a. Batang tulangan harus diikat kencang dengan menggunakan kawat

pengikat sehingga tidak tergeser pada saat pengecoran.

Pengelasan tulangan pembagi atau pengikat (stirrup) terhadap

tulangan baja tarik utama tidak diperkenankan.

b. Bilamana penyambungan dengan tumpang tindih disetujui, maka

panjang tumpang tindih minimum haruslah 40 diameter batang

dan batang tersebut harus diberikan kait pada ujungnya.

SEKSI 3.4

SAMBUNGAN EKSPANSI (EXPANSION JOINT)

3.4.1 UMUM

a. Uraian

Pekerjaan ini akan terdiri dari pemasokan dan pemasangan

sambungan lantai yang yaitu expansion joint elastobond asphaltic

plug, dan setiap bahan pengisi (filler) dan penutup (sealer), untuk

sambungan antar struktur sesuai dengan Gambar dan sebagaimana

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

b. Standar Rujukan

AASHTO M173 – 84 : Concrete Joint Sealer, Hot Poured ElasticType

AASHTO M220 - 84 : Preformed Elastomeric Compression Joint

Seals for Concrete.

c. Perletakan Elastomer (Elastomeric Bearing)

a) Sifat Sejajar

Toleransi sifat sejajar untuk sumbu penulangan pelat terhadap

dasar perletakan sebagai titik duga harus 1% dari diamater, untuk

pelat bulat dalam bidang datar, atau 1% dari sisi yang lebih

pendek untuk pelat empat persegi panjang dalam bidang datar.

b) Ukuran

Toleransi ukuran terhadap dimensi bidang datar pelat untuk

perletakan elastomer dengan penulangan pelat harus + 3 mm dan -

1 mm. Toleransi ukuran terhadap ketebalan lapisan penutup

bagian atas dan bawah untuk membungkus perletakan elastomer

harus antara + 20 % dan - 0 % dari ketebalan nominal, atau 1 mm,

dipilih yang lebih kecil. Toleransi ukuran terhadap masing-masing

ketebalan lapisan dalam perletakan elastomer harus + 20% dari

nilai ketebalan nominalnya, atau 3 mm, dipilih yang lebih kecil.

Toleransi ukuran terhadap ketebalan lapisan penutup sisi yang

membungkus perletakan elastomer harus + 3 mm dan - 0 mm.

d. Perbaikan Atas Pekerjaan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

a) Bahan pengisi sambungan (joint filler) yang belum mengisi celah

sambungan sampai penuh sebelum penutupan (sealing) harus

dikeluarkan dan diisi kembali dengan bahan pengisi sampai

penuh.

b) Penutup (sealer) yang gagal mengeras, mengalir atau

bergelembung harus dikeluarkan dan diganti.

3.4.2 BAHAN

1. Struktur Sambungan Ekspansi (Expansion Joint Structure)

a. Jenis struktur sambungan ekspansi tergantung pada jumlah

pergerakan lantai yang diperlukan dan sebagaimana yang

ditunjukkan dalam gambar.

b. Bahan Pengisi Sambungan (Joint Filler)

Bahan pengisi sambungan harus dari jenis kenyal yang tidak

dikeluarkan pracetak (premoulded non-extruding resilient type),

sesuai dengan AASHTO M153 - 84 atau AASHTO M213 – 81.

2. Penutup Sambungan (Joint Sealer)

Bahan untuk penutup sambungan horisontal harus sesuai dengan

AASHTO M173 - 84 : Hot Poured Elastic Sealer,

3.4.3 PELAKSANAAN

1. Penutup Sambungan Elastis

Sambungan pada lantai, harus dibentuk dengan akurat memenuhi

garis dan elevasi sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar atau

sebagaimana yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Bahan pengisi

(filler) sambungan tidak boleh diisi sampai melebihi rongga yang

seharusnya diisi dengan penutup (sealer) kecuali bilamana lembaran

bahan pengisi yang terpisah digunakan sebagai cetakan.

2. Struktur Sambungan Ekspansi

Struktur sambungan ekspansi harus dipasang sesuai dengan gambar

dan petunjuk pabrik pembuatnya. Ukuran celah harus sesuai

(compatible) dengan temperature jembatan rata-rata pada saat

pemasangan.

SEKSI 3.5

PERLETAKAN (BEARING)

3.5.1 UMUM

1. Uraian

Pekerjaan ini akan terdiri dari penyediaan dan pemasangan landasan

bearing pad type 1 (300x400x500) untuk menopang gelagar atau

pelat seperti yang ditunjukkan pada gambar dan disyaratkan dalam

spesifikasi ini.

2. Toleransi

g) Penempatan Perletakan

Perletakan harus diletakkan sedemikian hingga sumbunya berada

dalam rentang + 3 mm dari posisi yang seharusnya.

h) Landasan Perletakan

Perletakan harus dilandasi pada seluruh bidang dasarnya

sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar atau disetujui oleh

Direksi Pekerjaan. Setelah pemasangan, tidak boleh terdapat

rongga atau bintik-bintik yang nyata pada landasan.

Bahan landasan harus mampu meneruskan beban yang diberikan

struktur tanpa kerusakan. Permukaan yang akan diberi adukan

semen untuk landasan harus disiapkan sebagaimana mestinya

sampai suatu keadaan yang sesuai (compatible) dengan adukan

semen yang dipilih. Permukaan atas dari setiap bidang landasan

di luar perletakan harus mempunyai kelandaian yang menurun

dari perletakan.

i) Ukuran Perletakan

Tabel 3.6.1.(1) Toleransi Dimensi Total Perletakan Yang

Diijinkan

Jenis PerletakanToleransi Ukuran Total

Bidang Datar Tebal Atau TinggiElastomer dengan ketebalan atau + 6 mm

± 1 mmtinggi sampai 200 mm - 3 mmElastomer dengan ketebalan atau + 6 mm

± 5%tinggi di atas 200 mm - 3 mmSelain Elastomer ± 3 mm ± 3 mm

3. Standar Rujukan

AASHTO M183 – 90 : Structural Steel.

AASHTO M192 - 86 : Steel Castings for Highway

Bridges.

AASHTO M251 - 90 : Laminated Elastomeric Bridge

Bearings.

ASTM A47 : Mild Castings (Grade No 35019).

ASTM D3183 : Elastomeric Bearings.

3.5.2 BAHAN

Elastomer untuk Perletakan

Elastomer yang digunakan dalam perletakan jembatan harus

mengandung baik karet alam maupun karet chloroprene sebagai

bahan baku polymer. Karet yang diolah kembali atau karet vulkanisir

tidak boleh digunakan. Bahan elastomer, sebagaimana yang

ditentukan dari pengujian, harus memenuhi ketentuan Tabel 3.6.2.(1)

berikut ini.

Tabel 3.6.2.(1) Ketentuan Bahan Elastomer

Pengujian Metode ASTM KetentuanKuat Tarik D412 min 169 kg/mm2Pemuluran sampai putus D412 min 350 %Pengaturan Tekan, 22 Jam D395

maks 25% pada 67°C (metode B)

Kuat sobekD624

min 13 kg/cm2(Die C)

Kekerasan (shore A) D2240 65±5Ketahanan Terhadap Ozone, D1149

Tidak ada keretakanregangan 20%, 100 jam (kecuali 100±20 bagianpada 38± 10°C per 1.000.000.000Kekakuan pada temperatur rendah,

D797 maks.350 kg/cm2Modulus Young pada 35°CKerapuhan pada Temperatur rendah,

D736 Memenuhi5jam pada - 40°C

Setelah pengujian percepatan penuaan (aging) sesuai dengan ASTM

D573 selama 70 jam pada 100oC, maka elastrometer tidak boleh

menunjukkan kemunduran yang melebihi Tabel 3.6.2.(2) berikut

ini:

Tabel 3.6.2.(2) Kemunduran Elastomer Setelah Pengujian Percepatan

Penulangan

3.5.3 PEMASANGAN

1. Landasan Perletakan

Bahan yang umum digunakan adalah adukan semen atau resin

kimiawi, adukan encer (grout) dan kemasan kering. Penggunaan

bahan seperti timbal, yang cenderung meleleh di bawah tekanan

beban, meninggalkan bintik-bintik besar, harus dihindarkan.

2. Penyetelan Perletakan Elastomer

Perletakan elastomer dapat diletakkan langsung pada beton, asalkan

berada dalam toleransi yang disyaratkan untuk kedataran dan

kerataan. Sebagai alternatif, perletakan tersebut harus diletakkan

pada suatu lapisan bahan landasan.

Kuat tarik,% perubahan Maks.15Pemuluran sampai putus 50% (tetapi tidak kurang dari 300% pemuluran total

bahan)Kekerasan Maks. 10 angka

SEKSI 3.6SANDARAN (RAILING)

3.6.1 UMUM

1. Uraian

Pekerjaan ini terdiri dari penyediaan, fabrikasi dan pemasangan

sandaran baja untuk jembatan seperti galvanisasi, pengecatan tiang

sandaran, pelat dasar, baut pemegang, dan sebagainya, sebagaimana

yang ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan oleh Direksi

Pekerjaan dan memenuhi spesifikasi ini.

2. Toleransi

Diameter lubang : + 1 mm, - 0,4 mm

Tiang Sandaran : Akan dipasang baris demi baris serta

ketinggian, tiang harus tegak dengan

toleransi tidak melampaui 3 mm per meter

tinggi.

Sandaran (railing) : Panel sandaran yang berbatasan harus

segaris satu dengan lainnya dalam rentang

3 mm.

Kelengkungan : Sandaran harus memenuhi kurva jembatan.

Kurva ini dapat dibentuk dengan

serangkaian tali antara tiang.

Tampak : Sandaran harus menunjukkan penampilan

yang halus dan seragam jika dalam posisi akhir.

3. Standar Rujukan

AASHTO M111 - 87 : Galvanizing..

AASHTO M183 - 90 : Structural Steel.

AWS D210 : Welded Highway and Steel Bridges.

3.6.2 BAHAN

1. Baja

Bahan untuk sandaran jembatan harus baja rol dengan tegangan leleh

2800 kg/cm2 memenuhi AASHTO M183 - 90 atau standar lain yang

disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

2. Baut Pemegang (Holding Down Bolt)

Baut pemegang harus berbentuk U dan berdiameter 25 mm

memenuhi ASTM A307 atau, bila disetujui oleh Direksi Pekerjaan,

setara dengan baut jangkar Dengan Perekat Epoxy (Epoxy Bonded

Stud Anchor Bolts). Paku jangkar jenis lainnya tidak diijinkan.

Semua baut pemegang harus diproteksi terhadap korosi atau

digalvanisasi.

3.6.3 PERALATAN

1. Umum

Sandaran harus difabrikasi di bengkel yang disetujui. Sambungan

pada panel yang berbatasan harus sangat tepat (match-marked) untuk

maksud pemasangan.

2. Pengelasan

Pengelasan harus dilaksanakan oleh tenaga yang terampil, dengan

cara yang ahli, mengetahui detil semua sifat-sifat bahan. Lapisan

yang terekspos harus dikupas, digosok, dikikir dan dibersihkan untuk

mendapatkan penampilan yang bersih sebelum digalvanisasi.

3. Galvanisasi

Semua bagian baja harus digalvanisasi sesuai dengan AASHTO

M111 - 90 Galvanizing., kecuali jika galvanisasi ini telah

mempunyai tebal minimum 80 mikron. Pekerjaan pengeboran dan

pengelasan harus sudah selesai sebelum galvanisasi.

3.6.4 PELAKSANAAN

Sandaran harus dipasang dengan hati-hati sesuai dengan garis dan

ketinggian yang ditunjukkan dalam Gambar. Sandaran harus disetel

dengan hati-hati sebelum dimatikan agar dapat memperoleh

sambungan yang tepat, alinyemen yang benar dan lendutan balik

(camber) pada seluruh panjang.

SEKSI 3.7

TIANG PANCANG

3.7.1 UMUM

1. Uraian

Pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini akan mencakup tiang

pancang yang disediakan dan dipancang atau ditempatkan sesuai

dengan Spesifikasi ini, dan sedapat mungkin mendekati Gambar

menurut penetrasi atau ke dalamannya sebagaimana yang

diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

2. Toleransi

a. Lokasi Kepala Tiang Pancang

Tiang pancang harus ditempatkan sebagaimana yang ditunjukkan

dalam Gambar. Penggeseran lateral kepala tiang pancang dari

posisi yang ditentukan tidak boleh melampaui 75 mm dalam

segala arah.

b. Kemiringan Tiang Pancang

Penyimpangan arah vertikal atau kemiringan yang disyaratkan

tidak boleh lebih melampaui 20 mm per meter (yaitu 1 dalam

50).

3. Mutu Pekerjaan dan Perbaikan Atas Pekerjaan Yang Tidak

Memenuhi Ketentuan

Pekerjaan perbaikan, seperti yang telah ditentukan oleh Direksi

Pekerjaan dan

dikerjakan atas biaya Kontraktor akan mencakup, tetapi tidak

perlu dibatasi

berikut ini :

a. Penarikan kembali tiang pancang yang rusak dan penggantian

dengan tiang pancang baru atau lebih panjang, sesuai dengan

yang diperlukan.

b. Pemancangan tiang pancang kedua sepanjang sisi tiang

pancang yang cacat atau pendek. Perpanjangan tiang pancang

dengan cara penyambungan, seperti yang telah disyaratkan di

bagian lain dari seksi ini, untuk memungkinkan penempatan

kepala tiang pancang yang sebagaimana mestinya dalam pur

(pile cap).

3.7.2 BAHAN

1. Beton

Beton harus memenuhi ketentuan dari Seksi 3.1

2. Baja Tulangan

Baja tulangan harus memenuhi ketentuan dari Seksi 3.4

3. Sepatu dan Sambungan Tiang Pancang

Sepatu dan sambungan tiang pancang harus seperti yang ditunjukkan

dalam Gambar atau sebagaimana yang disetujui oleh Direksi

Pekerjaan.

3.7.3 TIANG PANCANG BETON PRACETAK

1. Umum

Tiang pancang harus dirancang, dicor dan dirawat untuk memperoleh

kekuatan yang diperlukan sehingga tahan terhadap pengangkutan,

penanganan, dan tekanan akibat pemancangan tanpa kerusakan.

Selimut beton tidak boleh kurang dari 40 mm

2. Perpanjangan Tiang Pancang

Perpanjangan tiang pancang beton pracetak dilaksanakan dengan

penyambungan tumpang tindih (overlap) baja tulangan. Beton pada

kepala tiang pancang akan dipotong hingga baja tulangan yang

tertinggal mempunyai panjang paling sedikit 40 kali diameter

tulangan.

Perpanjangan tiang pancang beton harus dilaksanakan dengan

menggunakan baja tulangan yang sama (mutu dan diameternya)

seperti pada tiang pancang yang akan diperpanjang. Baja spiral harus

dibuat dengan tumpang tindih sepanjang 2 kali lingkaran penuh dan

baja tulangan memanjang harus mempunyai tumpang tindih

minimum 40 kali diameter. Bilamana perpanjangan melebihi 1,50 m,

acuan harus dibuat sedemikian hingga tinggi jatuh pengecoran beton

tak melebihi 1,50 m.

3. Sepatu Tiang Pancang

Tiang pancang harus dilengkapi dengan sepatu yang datar atau

mempunyai sumbu yang sama (co-axial), jika dipancang masuk ke

dalam atau menembus jenis tanah seperti batu, kerikil kasar, tanah

liat dengan berangkal, dan tanah jenis lainnya yang mungkin dapat

merusak ujung tiang pancang beton.

DIVISI 4

DRAINASE

SEKSI 4.1 DECK DRAIN

4.1.1 UMUM

1. Uraian

Pekerjaan ini juga mencakup pemasangan deck drain dengan

pelapisan beton (concrete lined drains), bilamana diperlukan

dilengkapi dengan pelat penutup, pada lokasi yang disetujui.

2. Standar Rujukan

AASHTO M36– 90:Zinc Coated (Galvanized) Corrugated Iron or

Steel Culverts

4.1.2 BAHAN

1. Baja

Penggunaan material baja deck drain sebagai saluran drainase

jembatan harus memenuhi spesifikasi seksi 3.3

2. Adukan

Adukan untuk sambungan pipa dan kelilingnya harus dari adukan

semen yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi

ini.

4.1.3 PELAKSANAAN

Pemasangan Deck Drain

a. Pemasangan deck drain dipasang di lokasi penempatannya atau

dirakit di dalam lubang saluran yang telah disiapkan.

b. Deck drain yang terpasang harus dilengkapi dengan saringan agar

saluran tersebut nantinya tidak tersumbat oleh kotoran.

c. Semua deck drain yang telah dirakit harus dipasang dengan tepat dan

alur sambungan harus terpasang dengan benar untuk menghindari

adanya regangan yang berlebihan.

d. Deck drain harus dipasang dengan hati-hati, lidah sambungan harus

diletakkan di bagian hilir, lidah sambungan harus dimasukkan

sepenuhnya ke dalam alur sambungan dan sesuai dengan arah serta

kelandaiannya.

DIVISI 5

LAPIS PERMUKAAN

SEKSI 5.1

LAPISAN LASTON

5.1.1 UMUM

1. Uraian

Pekerjaan ini harus mencakup penyediaan dan penghamparan bahan

aspal pada permukaan bukan beraspal.

2. Kondisi Cuaca Yang Diijinkan Untuk Bekerja

Lapisan laston harus dicampur hanya pada permukaan yang kering

atau mendekati kering, tidak boleh dilaksanakan waktu angin

kencang, hujan atau akan turun hujan.

3. Mutu Pekerjaan dan Perbaikan dari Pekerjaan Yang Tidak

Memenuhi Ketentuan permukaan berwarna hitam yang merata dan

tidak berongga (porous). Tekstur untuk permukaan harus rapi dan

tidak boleh ada genangan.

5.1.2 BAHAN

Material yang terdiri dari campuran aspal keras, agregat dengan

gradasi menerus diicampur dalam keadaan panas.

5.1.3 PERALATAN

Alat yang digunakan adalah Asphalt finisher paver dilengkapi

dengan pneumatic tire rolle, tandem, three whell, asphalt sprayer.

Compressor, asphalt distributor.

5.1.4 PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Agregat yang dipanaskan sampai dengan 175C kemudian

disemprotkan dengan aspal panas kemudian diaduk kemudian

disimpan dalam pan dan siap didistribusikan ke dump truck dan

dikirim ke lokasi penggelaran.

2. Penggelaran dengan suhu minimum 115 dan cuaca cukup

mendukung (tidak hujan).

3. Permukaan jalan harus sudah diberi tack atau prime coakdan dimulai

dari posisi yang terjauh.

DIVISI 6

PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR

SEKSI 6.1

PEMASANGAN LAMPU GANDA

6.1.1 UMUM

1. Uraian

Pekerjaan ini meliputi memasok, merakit dan memasang

perlengkapan jalan yaitu lampu penerangan jalan.

Rambu jalan harus mempunyai ukuran, warna, jenis dan luas

permukaan yang memantul sesuai ketentuan dari Dinas Lalu Lintas

Angkutan Jalan Raya (DLLAJR).

6.1.2 BAHAN

1. Tiang Rambu

Tiang rambu harus merupakan pipa baja berdiameter dalam

minimum 40 mm, digalvanisir dengan proses celupan panas, sesuai

dengan ASTM A120. Bahan yang sama dipakai juga untuk

pelengkap pemegang dan penutup tiang rambu. Semua ujung yang

terbuka harus diberi tutup untuk mencegah pemasukan air.

2. Perangkat Keras, Sekrup, Mur, Baut dan Cincin

Perlengkapan tambahan harus berupa aluminium atau baja tahan

karat yang mempunyai kekuatan tarik tinggi untuk tiang rambu.

6.1.3 PELAKSANAAN

Jumlah, jenis dan lokasi pemasangan setiap rambu jalan harus sesuai

dengan perintah Direksi Pekerjaan. Semua rambu harus dipasang

dengan akurat pada lokasi dan ketinggian sedemikian rupa

hinggadapat menjamin bahwa rambu tersebut tertanam kuat di

tempatnya, terutama selama pengerasan (setting) beton.

SEKSI 6.2

MARKA JALAN

6.2.1 UMUM

1. Uraian

pengecatan marka jalan baik pada permukaan perkerasan pada lokasi

yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana yang diperintahkan

oleh Direksi Pekerjaan.

2. Standar Rujukan

a. AASHTO M247 - 81 : Glass Beads Used in Traffic Paint (type 2).

b. AASHTO M248 - 90 : Ready Mixed White and Yellow Traffic

Paints.

c. AASHTO M249 - 79 : White and Yellow Thermoplastic Stripping

Material (Solid Form).

Konfigurasi, ukuran dan warna marka jalan harus memenuhi Peraturan

dan Perundang-undangan tentang Rambu Keamanan Jalan Repubik

Indonesia.

6.2.2 BAHAN

1. Cat untuk Marka Jalan

Cat haruslah bewarna putih atau kuning seperti yang ditunjukkan

dalam Gambar dan memenuhi Spesifikasi menurut AASHTO berikut

ini :

a. Marka Jalan Termoplastik : AASHTO M249 – 79 (jenis padat,

bukan serbuk)

6.2.3 PELAKSANAAN

1. Pengecatan Marka Jalan

a. Penyiapan Permukaan Perkerasan

Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan,

Kontraktor harus menjamin bahwa permukaan perkerasan jalan

yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari

bahan yang bergemuk dan debu.

b. Pelaksanaan Pengecatan Marka Jalan

i. Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu,

garis lajur, garis tepi dan zebra cross dengan bantuan

sebuah mesin mekanis yang disetujui, bergerak dengan

mesin sendiri, jenis penghamparan otomatis dengan katup

mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam

pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti dan mulai

berjalan lagi) dengan hasil yang dapat diterima Direksi

Pekerjaan. Mesin yang digunakan tersebut harus

menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan

tebal minimum 1,50 mm untuk “cat termoplastik” belum

termasuk butiran kaca (glass bead) yang juga ditaburkan

secara mekanis, dengan garis tepi yang bersih (tidak

bergerigi) pada lebar rancangan yang sesuai. Bilamana

tidak disyaratkan oleh pabrik pembuatnya, maka cat

termoplastik harus dilaksanakan pada temperatur 204 - 218

°C.

ii. Bilamana penggunaan mesin tak memungkinkan, maka

Direksi Pekerjaan dapat mengijinkan pengecatan marka

jalan dengan cara manual, dikuas, disemprot dan dicetak

iii. Butiran kaca (glass bead) harus ditaburkan dengan kadar

450 gram/m2 untuk semua jenis cat.

iv. Semua marka jalan harus dilindungi dari lalu lintas sampai

marka jalan ini dapat dilalui oleh lalu lintas tanpa adanya

bintik-bintik atau bekas jejak roda serta kerusakannya

lainnya.

v. Semua marka jalan yang tidak menampilkan hasil yang

merata dan memenuhi ketentuan baik siang maupun malam

hari harus diperbaiki oleh Kontraktor atas biayanya sendiri.