laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Daerah
(BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP
merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
yang dipercayakan kepada BLHD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Rencana
Strategis (RENSTRA) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021.
Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur)
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan secara
garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah
dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 yang mengacu kepada Rencana Strategi
BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021.
Penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini telah
dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 tidak terlepas dari kekurangan- kekurangan sehubungan dengan kendala-
kendala yang dihadapi. Namun demikian BLHD Kabupaten Tanah Bumbu telah
mengupayakan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut melalui koordinasi dengan
pelaksana kegiatan.
Demikian disampaikan, diharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi
kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLHD
Kabupaten Tanah Bumbu, Kami mengharapkan sumbang saran pihak-pihak terkait atas
kekurangan laporan ini, karena Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna.
Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dan turut memberikan bantuan dalam
penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.
Batulicin, 10 Januari 2017 Januari
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang
memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah
(BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2016. Capaian kinerja Tahun 2016
tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Analisis atas capaian kinerja
terhadap rencana kinerja ini akan menjadi bahan evaluasi sebagai bahan perbaikan
kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran
dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja
tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan
penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output
dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan
menunjukkan hasil bahwa BLHD Kab. Tanah Bumbu sudah berupaya dengan optimal
dan dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaannya beberapa
kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator sasaran ada yang tidak dapat
terealisasi sepenuhnya dikarenakan kondisi anggaran. Namun secara keseluruhan,
prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai 92% dari 3 (tiga) sasaran
dan 5 (lima) indikator sasaran yang direncanakan, serta dapat dilihat pula pada
prosentase pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan penilaian
berkategori sangat baik untuk 3 (tiga) program dan 29 (duapuluh sembilan) kegiatan.
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-1
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
I-3
1.5 Gambaran Kondisi Lingkungan I-9
1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 I-9
Bab II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
2.1. Rencana Strategis II-1
A. Visi II-1
B. Misi II-2
C. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
II-2
2.2. Rencana Kinerja II-7
2.2.1 Penetapan Kinerja II-7
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja III-1
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja III-3
3.3. 3.4 3.5 3.6 3.7.
Sinkronisasi Sasaran Strategis dan SPM Bidang LH Indikator Kinerja Lingkungan Hidup pada RPJMD Analisis Capaian Kinerja Evaluasi Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan
III-12 III-17 III-18 III-22 III-32
3.8. Analisa Permasalahan III-37
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan IV-1
B. Saran
IV-1
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BLHD sesuai RENSTRA
2016-2021
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja BLHD TA. 2016
Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan BLHD TA. 2016
Lampiran 4 Pengukuran Kinerja BLHD TA. 2016
Lampiran 5 Laporan Kinerja BLHD Triwulan IV TA.2016
Lampiran 6 Target dan Realisasi Fisik dan Anggaran BLHD Triwulan IV TA. 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan akuntabilitas kinerja
yang baik dari jajaran aparatur Pemerintah, sehingga penyelenggaraan manajemen
pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna secara
optimal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan
Instruksi Presiden No : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang
dilaksanakan oleh Aparatur Instansi Pemerintah sebagai pelaksana Program /
Kegiatan dalam satu Tahun Anggaran. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di wilayah
Kabupaten Tanah Bumbu sehingga wajib menyampaikan LAKIP.
LAKIP merupakan bentuk dari Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan
SKPD sebagai tolok ukur tercapai atau tidaknya suatu target dan sasaran / tujuan
pelaksanaan program / kegiatan sesuai visi dan misi kegiatan yang dilaksanakan.
Untuk itu dalam penyusunan LAKIP mutlak diperlukan adalah Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran BLHD Kabupaten Tanah Bumbu serta penjabarannya dalam bentuk
strategi kebijaksanaan yang diimplementasikan dalam program kerja yang terjabar
menjadi kegiatan operasional yang rinci, spesifik dan terukur.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini disusun berdasarkan beberapa landasan
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan daerah;
8. Peratruran Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tetang tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 061/163 Tahun 2008 tentang Penataan Kelembagaan
Lingkungan Hidup Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2006 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 – 2015
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2016 adalah :
a. Memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu
b. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis
dalam Rencana Strategis BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016–2021 yang
telah dilaksanakan pada tahun 2016.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan LAKIP BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 adalah sebagai
berikut:
a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu
dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan
tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama TA 2016
b. Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan
pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan
Misi dalam Renstra Bapedalda Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016–2021.
1.4. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Dalam rangka memenuhi kelengkapan Pemerintahan Kabupaten sesuai
yang diamanatkan dalam Undang-Undang No: 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 16 Tahun 2007
tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya
adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No : 20
Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah
satunya adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 25 tahun 2012
ditetapkan tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi
Badan Lingkungan Hidup DaerahKabupaten Tanah Bumbu.
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan mencakup bagian dan bidang-bidang sebagai
berikut :
1. Sekretariat
2. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran
3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4. Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan
5. UPT Badan (Laboratorium Lingkungan)
Sedangkan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas meliputi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan
lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan, pengawasan
dan penanggulangan pencemaran;
5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis
pengelolaan kualitas lingkungan;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan
upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan pelayanan umum;
8. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
1.4.2. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 20 Tahun
2011 tanggal 20 September 2011 susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :
1. Kepala Badan
Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan
pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup
2. Sekretariat
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
penyusunan program dan keuangan. Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan
3. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran
Bidang Pengawasan dan Penaggulangan Pencemaran mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan, penanggulangan pencemaran dan pengrusakan,
penegakan hukum dan pemulihan dibidang lingkungan hidup. Bidang
Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum; dan
b. Sub Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran
4. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan
pengendalian dampak lingkungan. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
terdiri dari :
a. Sub Bidang Bina Teknis AMDAL
b. Sub Bidang Evaluasi AMDAL dan Laboratorium
5. Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan
Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan analisis, pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan.
Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan (APKL) terdiri dari :
a. Sub Bidang Pelaksanaan PKL
b. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi PKL
6. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
Unit Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kewenangan dan tugas teknis tertentu untuk melakukan analisis laboratoris serta
pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi dibidang
lingkungan hidup
Secara rinci struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdapat
pada tabel di bawah ini :
KEPALA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN
PENCEMARAN
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAMPAK
LINGKUNGAN
KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM
KEPALA SUB BIDANG BINA
TEKNIS AMDAL
KEPALA SUB BIDANG PENANGGULANGAN
DAN PEMULIHAN
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI AMDAL DAN
LABORATORIUM
KEPALA SUB BAGIAN
EVALUASI, DOKUMENTASI
DAN
PELAPORAN
KEPALA BIDANG ANALISIS PENGELOLAAN KUALITAS
LINGKUNGAN (APKL)
KEPALA SUB BIDANG
PELAKSANAAN PKL
KEPALA SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PKL
KASUBBAG. TATA USAHA LAB. LH
1.4.3. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
didukung oleh 34 orang PNS ditambah 18 orang tenaga Non PNS (PTT/Honorer).
Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan BLHD Kabupaten Tanah
Bumbu, kualitas dan kuantitas SDM mutlak diperlukan. Sampai sejauh ini
keberadaan pegawai BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 1.1
s/d 1.6.
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian
No Status Golongan
Jumlah
I II III IV
1. PNS - 8 21 5 34
2. PTT 6
3 THL/Honorer 12
Jumlah 52
Tabel 1.2 Data PNS Menurut Golongan
No Unit Kerja Golongan
Jumlah
I II III IV
1. Kepala Badan - - - 1 1
2 Sekretariat - 1 4 1 6
3 Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran
- - 2 1 3
4 Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
- - 3 - 3
5 Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan
- 2 2 2 6
6 UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
- - 2 - 2
7 Kelompok Jabatan Fungsional
- 4 9 - 13
Jumlah 7 22 5 34
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Penjenjangan ( Diklat )
No Tingkat Penjenjangan Jumlah ( orang )
1. Non Diklat - 2. Spada / Adum / Diklat PIM IV 5 3. Spadya / Spamen / Diklat PIM III 2 4. Sespa / Spamen / Diklat PIM II 1 5. Lemhanas / Spati -
Jumlah 8
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Jabatan / Eselonering
No Eselonering Jumlah (orang)
1. I a I b
- -
2.
II a II b II c II d
3 1 - -
3. III a III b
1 3
4. IV a IV b
9 1
5 Non Eselon -
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah ( orang )
1. SD - 2. SLTP - 3. SLTA 4 4. D I - 5. D II - 6. D III 3 7. D IV - 8. S 1 22 9. S 2 5 10. S 3 -
Jumlah 34
1.5. Gambaran Kondisi Lingkungan
Berdasar kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun
2016 – 2021 (Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu 2016 – 2021), dan potensi
maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dirumuskan ada
beberapa isu pokok strategis sesuai dengan tugas dan fungsi BLHD Kabupaten
Tanah Bumbu yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu :
1. Kualitas air tercemar “sedang”
2. Lubang tambang belum dikelola maksimal dan terjadinya degradasi tutupan
lahan vegetasi
3. Debu dan emisi dari kegiatan usaha yang mencemari lingkungan pemukiman
4. Kesadaran masyarakat dalam berbudaya menghargai kondisi lingkungan yang
baik belum maksimal
1.6. Sistematika Penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
maka disusunlah LAKIP Tahun 2016 yang berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek
strategis BLHD Kabupaten Tanah Bumbu, serta struktur organisasi;
Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas
dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan
anggaran BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 meliputi Rencana Strategis
BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun
2016.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis pencapaian
sasaran kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016, dengan pengungkapan dan
penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2016
2.1. RENCANA STRATEGIS
RENSTRA BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 disusun
dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi BLHD Kabupaten Tanah
Bumbu untuk kurun waktu tahun 2016 - 2021. Sedangkan tujuannya adalah :
1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan BLHD dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja
(Rencana Kerja Tahunan) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu
tahun 2016 – 2021
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup
dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
A. VISI
Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke arah mana organisasi akan
dibawa. Visi yang baik harus realistis dan mampu menjadi tuntutan bagi
organisasi agar eksis, unggul, antisipatif dan inovatif.
Visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Terwujudnya Kabupaten
Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan,
Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokal
dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera
dan Berintelektual Tinggi”.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Visi sebagai
berikut :
“Terwujudnya Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Yang Berkualitas”
B. M I S I
Misi adalah pernyataan eksplisit dari organisasi tentang apa saja yang
harus dicapai dengan menyebutkan kegiatan spesifik yang harus dilakukan
dalam rangka mewujudkan visinya. Adapun Misi Kabupaten Tanah Bumbu
adalah :
1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai
terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu
mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi
Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi
Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di
Tengah Arus Regional dan Nasional.
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta
memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat
ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang
berakhlak dan memiliki akar lokal.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik,
Efektif dan Bersih.
Guna mewujudkan Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu, maka misi pembangunan yang akan dilakukan adalah
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH BLHD
KABUPATEN TANAH BUMBU
Agar lebih terarah, visi dan misi perlu dirumuskan dalam bentuk tujuan
dan sasaran strategis dengan mempertimbangkan nilai manfaat bagi publik dan
kemampuan sumber daya yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa tujuan strategis
merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari pernyataan misi yang akan
dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. disamping itu dapat diketahui
secara tepat apa yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai pengukur tingkat
capaian visi dan misi organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu. Tujuan dan sasaran strategis dimaksud dalam rangka
pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi adalah sebagai
berikut :
1. Misi : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan :
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran :
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan
No.
Tujuan Indikator Tujuan
Kondisi Awal Target Kinerja
2015 2021
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Cukup Baik
Tabel 2.2.
Matrik Indikator Kinerja Sasaran
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kondisi kualitas lingkungan hidup
Indeks
Kualitas Air
(IKA)
Indeks
Kualitas
Udara
Kurang
Sangat baik
Kurang
Sangat baik
Kurang
Sangat baik
Cukup
Sangat baik
Cukup
Sangat baik
2.2. RENCANA KINERJA
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun
2016. Rencana Kinerja tahun 2016 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran
beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2016. Rencana
kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan Kinerja yang merupakan
tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2016.
2.2.1. PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka memenuhi perencanaan kinerja yang dimaksud diperlukan
suatu perjanjian kinerja dalam bentuk perjanjian kinerja sebagai tolok ukur terhadap
hasil capaian kinerja dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran (terlampir).
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari rangkaian
mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis
(RENSTRA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK), serta tidak terlepas dari pelaksanaan
pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang
sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban
pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen
pendukungnya.
Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan
sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran
dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.
3.1 PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kenerja kegiatan yang berupa indikator-indikator
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari
proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian
dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan
berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai
apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2016 dapat mendukung tercapainya
tujuan dan sasaran badan dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Kabupaten sebagaimana telah
diamanatkan dalam RPJMD.
Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target
setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan
akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut
dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja
dimasa yang akan datang (performance improvement).
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran,
menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2016
No Persentase Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 75 % sampai 100 % Baik
3 55 % sampai 75 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing -
masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2016.
Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2016 sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun Tabel Pengukuran Kinerja
disajikan sebagai berikut :
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategi Tahun 2016
No Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun
2016
Realisasi Tahun 2016
Prosentase Capaian
Tahun 2016
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
1. Meningkatnya Kondisi kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Udara
Kurang
Sangat Baik
Sangat Kurang
Sangat Baik
85%
100%
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan
untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan
atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan
membandingkan prosentase capaian Indikator Sasaran pada tahun 2016 dengan tahun
sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari
guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.
Pengukuran kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 menggunakan
metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja
beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu tahun 2016 disajikan sebagai berikut :
Sasaran : Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran tersebut di atas terdiri atas 2 (dua) indikator sasaran, dengan hasil
sebagai berikut :
Tabel 3.3. Sasaran Strategis dari Misi BLHD Tahun 2016
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET TAHUN
2016 REALISASI
TAHUN 2016
PROSENTASE CAPAIAN
KINERJA (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
1.1. Indeks Kualitas Air (IKA)
Kurang Sangat Kurang
85
1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
Sangat Baik Sangat Baik 100
RATA-RATA SASARAN/INDIKATOR SASARAN 92,5
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 1 dengan 2
indikator sasaran pada tahun 2016 dengan kategori capaian 92,5% disimpulkan
BAIK. Berikut evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran
tersebut :
1.1 Indeks Kualitas Air (IKA)
Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Pengendalian
Pencemaran dan perusakan lingkungan Hidup dengan kegiatan utamanya
adalah Pemantauan Kualitas Lingkungan. Indikator sasaran tidak dapat
dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (periode RENSTRA BLHD Tahun
2011-2015) karena Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indikator sasaran baru
yang merupakan penyempurnaan dari indikator sebelumnya yaitu Data kondisi
lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi kualitas air, tanah dan udara.
Pada indikator sebelumnya belum dilakukan perhitungan kondisi kualitas air,
udara dan lingkungan hidup dalam bentuk indeks, namun hanya menghitung
dari jumlah paramater kualitas air, udara dan tanah yang dipantau/diambil
sampelnya (pengujian di Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah Bumbu),
sehingga capaian hanya berupa prosentase parameter kualitas air/udara/tanah
yang memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku sehingga belum bisa
digambarkan secara akurat tentang kondisi/status kualitas air/udara/lingkungan
hidup Kabupaten Tanah Bumbu per tahunnya. Namun di periode RENSTRA
BLHD 2016-2021 dilakukan pembenahan indikator sasaran dimana indikator
sasaran ini salah satunya sebagai data pendukung capaian Indikator Kinerja
Daerah pada Misi Ketiga Kepala Daerah seperti tertuang pada RPJMD
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH).
Pengertian dari Indeks Kualitas Air (IKA) itu sendiri adalah kondisi
kualitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter
tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Adapun latar belakang/dasar indikator sasaran IKA dengan fokus pada
air DAS/sungai di Kabupaten Tanah Bumbu, karena air sungai itu sendiri
menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri,
pertanian dll. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai
macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena
peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan
indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indeks untuk indikator
kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan
Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai
penentuan status mutu air dengan engan metode indeks pencemaran (Pollution
Index – PI). Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7
parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli.
Perhitungan IKA dilaksanakan melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas
Lingkungan yang mengambil sampel air pada 3 DAS yaitu Batulicin, Kusan, dan
Satui di area Hulu, tengah dan hilir dengan total titik sampel DAS sebanyak 9
titik pemantauan, sedangkan sampel air sungai sebanyak 19 titik, yaitu pada
sungai Bening, Mandulin, Sungai Dua I, Mereh, Sebamban, Bunati, Setarap,
Angsana, Ata, Sela, Sungai Dua II, Jelamu, Baruna, Mangkalapi, Taras,
Pabilahan, Satui Hulu, Batuharang dan Batulaki. Total sampel yang diambil
adalah 28 titik. Kegiatan pengambilan dan pengujian sampel ini direncanakan
dilaksanakan sebanyak 2 periode, namun karena kondisi anggaran Kab. Tanah
Bumbu tidak semua sampel dapat diambil dalam 2 periode, hanya 3 titik DAS
Batulicin dan 13 titik sungai yang bisa diambil sebanyak 2 periode.
Dari hasil pengambilan sampel air DAS/Sungai Tahun 2016 didapatkan
hasil perhitungan INDEKS KUALITAS AIR (IKA) adalah sebesar 52,14 atau
dengan kategori SANGAT KURANG. Hal ini jelas tidak memenuhi target yang
telah ditetapkan yaitu IKA Kab. Tanah Bumbu dengan Kategori KURANG atau
nilai antara 58 ≤ x < 66.
Berikut analisis capaian indikator sasaran INDEKS KUALITAS AIR (IKA)
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 :
Periode I kegiatan pengambilan sampel air dilaksanakan di bulan Januari 2016
atau saat musim hujan sehingga dari hasil uji Laboratorium ada beberapa
parameter yang melebihi baku mutu diantaranya TSS, BOD, COD, eColi dan
Total Coli. Tingginya beberapa parameter kualitas air tersebut diindikasikan
beberapa faktor diantaranya :
a. Pengaruh musim hujan mengakibatkan erosi sehinga terjadi pengikisan di
sempadan sungai
b. Kondisi anggaran mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan nilai IKA, diantaranya :
- Dari target 2 (dua) kali periode pelaksanaan pengambilan sampel air
limbah pelaku usaha yang merupakan salah satu Standard Pelayanan
Minimal (SPM) bidang LH, hanya dapat dilakukan sekali saja dalam
setahun sehingga tidak dapat diketahui progress upaya pengelolaan air
limbah periode kedua yang dilakukan oleh pelaku usaha dibandingkan
pada periode pertama
- Kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dari target 180
pelaku usaha hanya dapat dilaksanakan binwas pada 166 pelaku usaha.
Hal ini menyebabkan pembinaan ke pelaku usaha khususnya terkait
pengelolaan air limbah tidak maksimal
- Kegiatan pengambilan sampel air DAS/Sungai yang semula direncanakan
sebanyak 2 (dua) periode hanya dapat terlaksana 1 (satu) periode pada
28 titik pantau dan sebagian bisa dilaksanakan pada periode kedua. Jika
dibandingkan dengan periode pertama yang diambil pada musim hujan,
pada periode kedua yang diambil pada kisaran bulan Agustus-September
2016 dimana kondisi curah hujan rendah, beberapa parameter banyak
yang memenuhi baku mutu. Namun karena tidak semua titik pantau
sungai dapat diambil sampel air nya sehingga mempengaruhi hasil
perhitungan IKA.
Faktor-faktor tersebut diatas menunjukkan bahwa pentingnya dukungan
anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rutin terkait
pengelolaan air limbah pelaku usaha, pengambilan sampel air limbah
pelaku usaha di outlet untuk mengetahui hasil pengelolaan air limbah
pelaku usaha sebelum dibuang ke perairan umum, serta pemantauan
rutin kondisi kualitas air DAS/Sungai berupa pengambilan dan pengujian
sampel air sungai di Kabupaten Tanah Bumbu. Ketiga kegiatan tersebut
sangat mendukung untuk penyediaan data kondisi IKA.
Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran
Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebagai berikut :
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Indikator Outcome program ini adalah Optimalisasi Kualitas Lingkungan
ditargetkan Cukup dan terealisasi 100 % sesuai dengan targetnya yaitu
Cukup dengan kegiatan-kegiatan penunjang sebagai berikut :
a. Kegiatan Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 59.376.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 42.078.000,- (70,86%) dengan capaian output 16 kali
Pemantauan Adipura yang terealisasi sesuai target sebesar 100 %.
b. Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 34.650.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 30.000.000,- (86,58%) dengan capaian output kegiatan 58
titik pantau dan terealisasi hanya 58,92 % yaitu 33 titik pantau
c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 188.225.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 159.119.000,- (84,54%) dengan capaian output kegiatan 3
laporan dan terealisasi sesuai target 100 % yaitu 3 laporan
d. Pengkajian Dampak Lingkungan
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 36.570.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 8.821.000,- (24,10%) dengan capaian output kegiatan 1
Dokumen dan tidak terealisasi sesuai target yaitu 0 %
e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan
Hidup
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 22.800.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 20.250.000,- (88,80%) dengan capaian output kegiatan 2
desa binaan dan terealisasi 100 % sesuai target yaitu 2 desa binaan
f. Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 36.225.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 29.750.000,- (82,10%) dengan capaian output kegiatan 8
Laporan Monitoring dan Evaluasi dan terealisasi 100 % sesuai target
yaitu 8 Laporan Monitoring dan Evaluasi
g. Koordinasi Penilaian Adiwiyata
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 162.006.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 142.964.000,- (88,20%) dengan capaian output kegiatan 5
Sekolah Adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan Nasional dan
terealisasi 100 % sesuai target yaitu 5 Sekolah Adiwiyata yang masuk
nominasi Provinsi dan Nasional
h. Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 38.700.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 33.620.000,- (86,90%) dengan capaian output kegiatan
100 peserta yang mengikuti sosialisasi dan terealisasi sesuai target
yaitu 100 %
i. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 11.100.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 10.950.000,- (98,60%) dengan capaian output kegiatan
100 % Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan
terealisasi sesuai target yaitu 100 %
j. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 382.112.500,- dan terealisasi
sebesar Rp. 312.617.707,- (81,80%). Sedangkan capaian output
kegiatan, dari target 25 item peralatan laboratorium lingkungan hidup,
1 tambahan bangunan lab. LH, IPAL lab. LH dan 1 Dokumen
Perencanaan Bangunan dan terelisasi 96,30 % yaitu 25 item peralatan
laboratorium lingkungan hidup, 1 tambahan bangunan lab. LH, IPAL
lab. LH dan 0 Dokumen Perencanaan Bangunan
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan
Indikator Outcome program ini adalah Prosentase Peningkatan Kualitas Data
Primer dan Sekunder Lingkungan Hidup yang ditargetkan 81 % dan terealisasi
82 % atau tingkat capaian 101,20% dengan kegiatan penunjang sebagai
berikut:
a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 23.380.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 18.452.250,- (78,90%) dengan capaian output kegiatan 2
Dokumen (MIH dan SLHD) dan terealisasi 100 % yaitu 2 Dokumen (MIH
dan SLHD)
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Indikator Outcome program ini adalah Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha
ditargetkan 90 % dan terealisasi 85 % atau tingkat capaian sebesar 94,40%,
dengan kegiatan-kegiatan penunjang sebagai berikut :
a. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 38.415.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 28.200.000,- (73,40%) dengan capaian output kegiatan 1
Dokumen Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah dan terealisasi
sesuai target yaitu 1 Dokumen (100%)
b. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 20.700..000,- dan terealisasi
sebesar Rp 11.400.000,- (55,10%) dengan capaian output kegiatan Iindeks
Kualitas Udara Sangat Baik dan terealisasi sesuai target yaitu Indeks
Kualitas Udara Sangat Baik (100%)
c. Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 140.740.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 112.955.920,- (80,30%) dengan capaian output kegiatan 1
Laporan Hasil Akreditasi dan terelisasi sebagaimana target yaitu 1 Laporan
Hasil Akreditasi (100%)
d. Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 382.112.500,- dan terealisasi
sebesar Rp. 312.617.707,- (81,80%) dengan capaian output kegiatan 1200
Sampel Jasa Pelayanan Laboratorium dan terelisasi sebagaimana melebihi
target sebanyak 3244 Sampel atau sebesar 270,30% Jasa Pelayanan
Laboratorium.
1.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengendalian
Polusi dengan kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktivitas Industri.
Dari tabel 3.3. terlihat bahwa capaian indikator sasaran IKU sesuai dengan
targetnya yaitu berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai 90,047 atau
dikategorikan “SANGAT BAIK”.
Pengertian Indeks Kualitas Udara (IKU) itu sendiri adalah gambaran atau
indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada
kurun waktu tertentu. Seperti hal nya IKA, untuk perhitungan IKU belum bisa
dibandingkan dengan indikator sasaran RENSTRA periode tahun sebelumnya
karena hanya sebatas menghitung parameter kualitas udara yang memenuhi
baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku, belum kearah perhitungan indeks
kualitas udara. Untuk dapat menyajikan mengenai status/kondisi kualitas udara
Kab. Tanah Bumbu maka dilakukan pembenahan indikator sasaran pada
RENSTRA tahun 2016-2021. Adapun Metode perhitungan dan analisa data
digunakan metode indeks kualitas udara (IKU) model EU/Indeks annual Model
EU-LEU. Pengambilan sampel dilakukan di 10 titik pada 10 kecamatan masing-
masing adalah Kecamatan Simpang empat, Batulicin, Kusan Hilir, Angsana,
Kusan Hulu, Sei. Loban, Karang Bintang, Kuranji, Satui dan Mantewe.
Parameter yang diuji dan menjadi dasar perhitungan IKU adalah SO2 dan NO2.
Dari hasil pengujian dan perhitungan IKU diperoleh nilai IKU = 90,047 atau
dengan kategori "SANGAT BAIK". Jika dibandingkan dengan target indikator
sasaran tahun 2016 yaitu "SANGAT BAIK" maka realisasi tercapai sesuai
dengan targetnya.
Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran
Indeks Kualitas Udara (IKAU) adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Indikator Outcome program ini adalah Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha
ditargetkan 90 % dan terealisasi 85 % atau tingkat capaian sebesar 94,40%,
dengan kegiatan-kegiatan penunjang sebagai berikut :
a. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 20.700.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 11.
400.000,- (55,10%) dengan capaian output kegiatan Iindeks Kualitas Udara
Sangat Baik dan terealisasi sesuai target yaitu Indeks Kualitas Udara
Sangat Baik (100%)
Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai
2 (dua) indikator sasaran yang ada. Ringkasan penggunaan anggaran dalam mencapai
IKU sebagaimana perjanjian kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
Realisasi Keuangan Terhadap Capaian Sasaran IKU BLHD
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN (Rp.)
ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN (Rp.)
REALISASI (Rp.)
1 Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks
Kualitas
Air (IKA)
Kurang
a. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang lingkungan hidup
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
- Koordinasi Penilaian Sekolah ADIWIYATA
- Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- Pelayanan Pengaduan masyarakat
- Pengembangan prasarana dan sarana laboratorium lingkungan
- Pengkajian Dampak Lingk - Penanggulangan dan
Pemulihan Pencemaran b. Program :
Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan : - Pengujian Kadar Polusi
Limbah Padat dan Limbah Cair
- Akreditasi Laboratorium Lingkungan
- Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
c. Program : Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Kegiatan : - Pengembangan Data dan
Informasi Lingkungan
1.977.495.000,-
455.647.500,-
28.295.000,-
1.689.424.000
561.267.500
23.380.000
1.530.897.000
453.773.627
18.452.250
Indeks
Kualitas
Udara
Sangat baik
a. Program : Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan :
- Pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitas industry
27.040.000,- 20.700.000,- 11.400.000,-
T O T A L
2.496.485.500,-
2.294.771.500 2.018.572.877
Dari tabel diatas terlihat bahwa dari total rencana anggaran (setelah perubahan) Rp.
2.294.771.500,-, terealisasi sebesar Rp. 2.018.572.877,- atau sebesar 87,96%. Dari
realisasi tersebut terlihat efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran (IKU)
BLHD TA. 2016 yaitu Rp. 2.294.771.500 – Rp. 2.018.572.877 = Rp. 276.198.623,-.
3.3. SINKRONISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS BLHD KAB. TANAH BUMBU DENGAN PELAYANAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015 DAN 2016
BLHD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BLHD
Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sesuai dengan Standard Pelayanan
Minimum dan IKK Bidang Lingkungan Hidup, yakni :
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi
Biomassa
4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan
Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
6. Penegakan Hukum Lingkungan
7. Pencemaran Status Mutu Air
Ketujuh fungsi tersebut merupakan indikator kinerja BLHD yang menjadi tolak
ukur dalam pencapaian sasaran strategi 5 (lima) tahun kedepan. Indikator sasaran
beserta target kinerja yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BLHD ditujukan untuk
mewujudkan pelayanan SPM dan IKK Bidang LH. Keberhasilan capaian indikator
sasaran berarti pula keberhasilan dalam pelaksanaan SPM dan IKK. Jabaran
pencapaian kinerja pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari indikator
kinerja berdasarkan SPM dan IKK bidang lingkungan beserta target dan realisasinya
ditunjukkan pada pada tabel berikut :
Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah sesuai Standard Nasional (SPM dan IKK Bidang LH Tahun 2016-2020)
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi
BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Target
SPM Target
IKK
Kondisi
Awal
(2015)
Target Renstra BLHD Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun Ke-
Realisasi
Capaian
Tahun Ke -
Rasio
Capaian
Pada
Tahun Ke
-
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 100% 86,67% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 70%
2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara
dari Sumber Tidak Bergerak 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Pelayanan Informasi Status Kerusakan
Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi
Biomassa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
4 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat Akibat Adanya Dugaan
Pencemaran Dan/Atau Perusakan
Lingkungan
100% 63,44% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL 80% 60,87% 70,37% 72,98% 75,38% 77,60% 79,65% 58,33% 82,90%
6 Penegakan Hukum Lingkungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Pencemaran status mutu air 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Analisis capaian SPM dan IKK bidang LH tahun 2016 dan dibandingkan dengan capaian di
kondisi awal tahun 2015 :
A. SPM Bidang LH pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 19 dan 20 Tahun 2008 :
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
Terlihat pada tabel di atas angka realisasi belum memenuhi target yang ditetapkan, di
tahun 2015 dari target 100% terealisasi 86,67% (dari 30 pelaku usaha yang diambil
sampel air nya, 26 diantaranya dikategorikan taat kelola air limbah), sedangkan di tahun
2016 hanya terealisasi sebesar 70% (dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air
limbahnya, 21 diantaranya dikategorikan taat kelola air limbah). Indikiator pelayanan ini
dihitung dari prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Beberapa faktor yang
menyebabkan tidak tercapainya realisasi sesuai target adalah :
- Dari beberapa pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai target SPM beberapa
diantaranya tidak aktif/tidak ada kegiatan
- Ada sebagian kecil pelaku usaha yang dikategorikan tidak taat dalam pegelolaan air
limbahnya. Dari hasil uji sampel air limbah pelaku usaha ada parameter yang
melebihi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu TSS da pH, hal ini disebabkan
perusahaan dalam pengelolaan pengendapan tidak optimal. Faktor lain adalah jenis
tanah titik penaatan secara alamiah sudah mengandung tingkat keasaman yang
tinggi sehingga perlu penanganan lebih maksimal
- Dari sisi anggaran, kondisi anggaran menyebabkan dari target 30 pelaku usaha yang
diambil sampelnya 2 (dua) periode dalam setahun hanya dapat dilaksanakan 1 (satu)
periode saja. Hal ini menyebabkan tim SPM dari BLHD tidak dapat memantau hasil
kelola air limbah pelaku usaha di periode kedua. Akibatnya tidak dapat diketahui
peningkatan upaya pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil
uji kualitas air limbah pelaku usaha ini juga diserahkan tim SPM kepada tim binwas
BLHD agar dapat dijadikan dasar sebagai langkah pembinaan dan pengawasan
kepada pelaku usaha yang hasil uji sampel air limbahnya ada parameter yang
melebihi baku mutu.
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak
Pelayanan SPM tersebut terlihat pada tabel terealisasi sesuai dengan targetnya. Tahun
2015 kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yaitu 100% atau sebanyak 5
pelaku usaha berdasarkan hasil uji emisi cerobongnya dinyatakan memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara. Demikian halnya di
tahun 2016 terealisasi 100% atau dari 6 pelaku usaha yang diambil sampel emisi
cerobongnya, semuanya dikategorikan taat.
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi
Biomassa
Kajian kerusakan Biomassa mulai dilaksanakan tahun 2013 s.d 2015 yang dilaksanakan
secara bertahap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu di 2 (dua) Kecamatan
Tahun 2013 (Kecamatan Batulicin dan Kusan Hilir, 2 (dua) Kecamatan Tahun 2014 di
Kecamatan Karang Bintang dan Simpang Empat, 6 (enam) Kecamatan lainnya di Tahun
2015 (Sungai Loban, Angsana, Mantewe, Satui, Kusan Hulu dan Kuranji). S.d. tahun
2015 telah dilakukan pemantauan di seluruh lahan dan/atau tanah yang diperuntukkan
untuk Biomassa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu seluas 373.378,100 Ha.
Direncanakan kegiatan ini akan terus berlanjut di periode RENSTRA BLHD tahun 2016-
2021. Namun karena kondisi anggaran sehingga penyusunan dokumen kajian Biomassa
tahun 2016 tidak dapat tersusun karena kegiatan pemantauan tanah di 10 kecamatan
tidak dapat terselesaikan. Dari target 100 titik di 10 Kecamatan yang akan dipantau,
hanya 40 titik saja yang dapat diambil sampelnya. Ketidaklengkapan data hasil uji
kualitas tanah ini mengakibatkan tidak dapat dilakukan analisis secara menyeluruh
terhadap status kerusakan lahan dan/atau produksi Biomassa.
4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan
Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
Target Indikator SPM tersebut adalah 100% yaitu jumlah pengaduan yang masuk dan
ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan BLHD setiap tahunnya. Pengaduan yang masuk
diklasifikasikan dulu yang termasuk dalam pengaduan masalah lingkungan dan
pengaduan yang bisa ditindaklanjuti adalah pengaduan dengan sumber pencemar yang
izin usaha/izin lingkungannya dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu. Di Tahun 2015
sebanyak 9 pengaduan masuk dan ditindaklajuti. Sedangkan tahun 2016 adalah
sebanyak 8 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti
B. IKK Bidang LH
Berikut hasil pelaksanaan 3 (tiga) IKK Bidang LH tahun 2015 sebagai data kondisi awal dan
capaian tahun 2016 :
1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tabel di atas, untuk tahun
2015 tidak sesuai dengan targetnya yaitu 80% namun hanya terealisasi 60,87% (dari 92
pelaku usaha wajib AMDAL hanya 56 pelaku usaha yang dapat terawasi). Demikan
halnya di tahun 2016, berdasarkan evaluasi hasil tahun 2015 maka dilakukan penurunan
target yaitu sebesar 70,37% namun hanya terealisasi 58,33% (dari 96 pelaku usaha
wajib AMDAL hanya 56 pelaku usaha yang dapat terawasi). Adanya penurunan target
dan realisasi yang tidak sesuai target dikarenakan:
- Berdasarkan hasil temuan Tim Pembinaan dan Pengawasan di lapangan ada
beberapa pelaku usaha berdokumen AMDALyang tidak aktif lagi beroperasi/tidak ada
kegiatan
- Ada beberapa kegiatan berdokumen AMDAL yang sudah memiliki dokumen namun
belum memulai kegiatannya di tahun 2016
2. Penegakan Hukum Lingkungan
Sama halnya dengan pelayanan pengaduan masyarakat, kegiatan Penegakan hukum
Lingkungan yang ada seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan BLHD
Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahunnya
3. Pencemaran Status Mutu Air
Pencemaran Status Mutu Air, juga telah terealisasi sesuai target yaitu 100% terlaksana
pemantauan mutu sumber data air di 3 DAS (Batulicin, Kusan,Satui) dan kawasan
industri beradasarkan draf peta RTRWK, meliputi wilayah kecamatan Simpang Empat
(Desa Sarigadung dan Desa Gunung Besar) dan Kecamatan Karang Bintang (Desa
Manunggal).
3.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup Pada Misi Ketiga RPJMD
Kabupaten Tanah Bumbu
Indikator bidang Lingkungan Hidup yang diangkat sebagai indikator kinerja daerah
dalam rangka mendukung pencapaian Misi Ketiga Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu
yaitu “Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi
yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal
Untuk Menghadirkan Kesejahteraan” adalah Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH). Berikut target IKLH tahun 2016-2020 sebagaimana tertuang pada RPJMD
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 dan capaian IKLH Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2016 :
Indikator Kinerja
Satuan
Kinerja pada awal
periode RPJMD (2015)
Target Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Pada Akhir
RPJMD (2021)
Capaian Tahun 2016 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
indeks 67,77
(Cukup) 66 ≤ x ≤
74 (cukup) 66 ≤ x ≤
74 (cukup) 66 ≤ x ≤
74 (cukup) 74 < x ≤ 82 (Baik)
74 < x ≤ 82 (Baik)
74 < x ≤ 82 (Baik)
69,632 (cukup)
Dari tabel di atas yaitu terlihat bahwa nila IKLH terealisasi sesuai targetnya.
Dari target sebesar 66 ≤ x ≤ 74 atau dengan kategori “CUKUP”, terealisasi sebesar 69,632
atau dengan kategori “CUKUP”. Capaian IKLH ini dihitung dari 3 (tiga) aspek yaitu
nilai Indeks Kualitas Air (IKA), nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan
Hutan (ITH). IKLH juga diangkat sebagai indikator kinerja program yang
dilaksanakan BLHD Kab. Tanah Bumbu di tahun 2016 yaitu program pengendalian
pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Secara lengkap mengenai
pengertian dan uraian capaian dari IKLH akan dibahas pada capaian
program/kegiatan. Hasil capaian IKLH ini akan menjadi bahan evaluasi untuk
peningkatan kinerja kegiatan BLHD Kab. Tanah Bumbu di tahun-tahun mendatang
khususnya juga untuk perencanaan RENSTRA periode mendatang.
3.5. Analisis Capaian Kinerja (Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau
Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan)
3.5.1. Sasaran Strategi Misi
Tabel 3.7 Sasaran Strategi Misi BLHD
No
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
Tingkat Capaian Tahun 2016
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
1.
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)
Kurang Sangat Kurang 85%
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Sangat Baik Sangat Baik 100%
RATA-RATA SASARAN/INDIKATOR SASARAN 92,5%
URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN :
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis pada
Misi dengan 2 (dua) indikator sasaran disimpulkan BAIK meskipun pada
pelaksanaannya ada 1 (satu) indikator sasaran yang tercapai sesuai dengan
targetnya, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dimana targetnya adalah “KURANG”
namun terealisasi dengan kategori “SANGAT KURANG” dikarenakan kondisi
anggaran Kabupaten tanah Bumbu tahun 2016 sehingga menyebabkan beberapa
kegiatan pendukung untuk penyediaan data IKA tidak dapat maksimal dilaksanakan,
diantaranya kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha, pelaksanaan
pengambilan sampel air limbah pada pelaku usaha dan pengambilan sampel air
DAS/sungai di 28 titik pemantauan yang seharusnya bisa dilaksanakan 2 (dua)
periode dalam setahun hanya 16 titik saja yang bisa dilaksanakan 2 (dua) periode
dan ini jelas mempengaruhi hasil uji kualitas air DAS/sungai di wilayah Kabupaten
Tanah Bumbu. Sedangkan pada indikator sasaran Indeks Kualitas Udara (IKU)
terealisasi sesuai dengan targetnya, yaitu kategori “SANGAT BAIK”.
ALTERNATIF/SOLUSI :
Dalam rangka peningkatan nilai IKA, IKU dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan)
maka dilakukan beberapa rencana kegiatan diantaranya :
- Di akhir tahun 2016 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara SKPD terkait
dengan Pelaku usaha di sekitar wilayah DAS/Sungai terkait dengan hasil kualitas
air sungai serta upaya pengelolaan kualitas air limbah pelaku usaha sebelum
dibuang ke perairan umum (sungai). Kegiatan ini direncanakan akan terus
berlanjut sampai dengan berakhirnya periode RENSTRA BLHD dalam rangka
mempertahankan kualitas lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu.
- Merekomendasikan upaya pemulihan sempadan sungai dengan penanaman
tanaman penyangga salah satunya penanaman bambu.
3.5.3. Sasaran
Berikut total scoring capaian indikator sasaran :
No Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun
2016
Realisasi Tahun 2016
Prosentase Capaian Tahun 2016
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
1. Meningkatnya Kondisi Kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Udara
Kurang
Sangat Baik
Sangat Kurang
Sangat Baik
85%
100%
RATA-RATA SASARAN / INDIKATOR SASARAN 92,5%
Analisis diarahkan terhadap Capaian Indikator Sasaran yang menghasilkan nilai dengan
kategori <55% berkategori tidak baik/tidak berhasil, 55%–60% berkategori kurang
baik/kurang berhasil, 65 % - 8 0 % b e r k a t e g o r i b a i k / b e r h a s i l dan capaian kinerja yang
bernilai 85%-100% berkategori baik, serta capaian di atas nilai 100 yang ekstrim
berkategori amat baik.
Dari hasil scoring indikator sasaran maka capaian BLHD Kab. Tanah Bumbu tahun 2016 adalah 92,5% atau dengan Kategori “BAIK”.
3.6. EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap
indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari : Input, Output dan Outcome. Hasil evaluasi kinerja
kegiatan menunjukkan capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100% yang mempunyai
makna baik.
Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun
2016 dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang dianalisis yaitu
sebagai berikut:
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Jumlah kegiatan 10 (sepuluh) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Indikator
Program/Kegiatam Target Realisasi % Fisik
1 2 3 4 5 6
1 Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Cukup Cukup 100%
1. Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota sehat / ADIPURA
Pemantauan pada Titik Pantau ADIPURA
16 kali pemantauan ADIPURA
16 kali pemantauan
ADIPURA
100%
2. Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pemantauan Kondisi Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu
58Titik Pantau 33 Titik Pantau 58,92%
3. Kegiatan : Pengawasan pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
Laporan Hasil Pengawasan, Penyelesaian Perizinan dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup
3 Laporan 3 Laporan 100%
4. Kegiatan : Pengkajian dampak Lingkungan
Jumlah dokumen hasil Kajian (Kajian Biomassa)
1 Dokumen 0 Dokumen 0%
5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Jumlah Desa dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang Dibina
2 Desa Binaan 2 Desa Binaan 100%
6. Penanggulangan dan pemulihan pencemaran
Monitoring dan Evaluasi
8 Laporan 8 Laporan 100%
7. Koordinasi Penilaian ADIWIYATA
Sekolah adiwiyata yang Masuk Nominasi Provinsi dan Nasional
5 sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan Nasional
5 sekolah adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan Nasional
100%
8. Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi
100 peserta 100 Peserta 100%
9. Pelayanan pengaduan masyarakat
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
100% 100% 100%
10. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
Jumlah prasarana dan sarana laboratorium
25 item peralatan Lab. LH, 1 Tambahan Bangunan Lab. LH, IPAL Lab. LH, dan 1 dokumen perencanaan bangunan
25 item peralatan Lab. LH, 1 Tambahan Bangunan Lab. LH, IPAL Lab. LH, dan 0 dokumen perencanaan bangunan
96,30%
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dari 10 (sepuluh) kegiatan pada, dapat
dapat disimpulkan pencapaian berkategori Sangat Baik, meskipun dalam
pelaksanaannya ada beberapa kegiatan yang tidak dapat maksimal
dilaksanakan karena kondisi/desfisit anggaran. Adapun uraian capaian kinerja
program tersebut adalah sebagai berikut :
Target kinerja program (outcome) adalah Optimalisasi Kualitas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran kinerja program tersebut
diterjemahkan dalam bentuk perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan hidup
(IKLH). IKLH itu sendiri memiliki pengertian alat ukur sederhana yang
dikembangkan oleh Kementerian LH di Tahun 2009 untuk mengetahui tingkat
pencapaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun semua
elemen masyarakat dalam mengurangi laju kerusakan lingkungan dan pemulihan
kualitas lingkungan. Tujuan yang melatar belakangi disusunnya indeks kualitas
lingkungan hidup (IKLH) Kab. Tanah Bumbu adalah :
- Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah
tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian
target program - program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup
Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS, hanya mengambil tiga
indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan
hutan. Struktur perhitungan IKLH 100 % adalah = 30% Indeks Pencemaran Air +
30% Indeks Pencemaran Udara + 40% Indeks Tutupan Hutan atau IKLH = (30%
x IPA) + (30% x IPU) + (40% x ITH). Kategori penilaian IKLH dibagi menjadi 7
(tujuh) kategori yaitu :
Kategori IKLH Nilai Unggul x > 90
Sangat Baik 82 < x ≤ 90
Baik 74 < x ≤ 82
Cukup 66 ≤ x ≤ 74
Kurang 58 ≤ x < 66
Sangat Kurang 50 ≤ x< 58
Waspada x < 50
Perhitungan IKLH Kab. Tanah Bumbu baru dilaksakan di tahun 2016 oleh BLHD
Kab. Tanah Bumbu melalui Program Pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup dengan kegiatan utamanya adalah
Pemantauan Kualitas Lingkungan (data dukung perhitungan IKA) dan
Program Pengendalian Polusi dengan kegiatan pendukungnya adalah
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri (data dukung
perhitungan IKU). Sedangkan data ITH bersumber dari BAPPEDA Kab. Tanah
Bumbu berdasarkan Peta RTRWK. Perhitungan ini dilaksanakan sebagai
penyempurnaan dari perhitungan kualitas lingkungan sesuai dengan metode
yang telah ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sebelumnya perhitungan hanya berdasarkan prosentase hasil uji kualitas
air/udara/tanah yang memenuhi baku mutu dan dianggap belum mampu
menggambarkan kondisi lingkungan hidup secara akurat.
Target capaian IKLH Kab. Tanah Bumbu tahun 2016 yang sekaligus merupakan
target indikator kinerja daerah misi ketiga RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
adalah Kategori "CUKUP" atau dengan kisaran nilai 66 ≤ x ≤ 74 (CUKUP).
Dari hasil perhitungan, didapatkan :
- Capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 52,14 atau kategori "SANGAT
KURANG"
- Capaian nilai Indeks Kualitas udara (IKU) adalah 90,047 atau kategori
"SANGAT BAIK"
- Nilai ITH adalah 67,44
Dari ketiga indikator kualitas lingkungan tersebut didapatkan nilai IKLH Kab.
Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah 69,632 atau kategori "CUKUP" atau sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Nilai IKLH ini akan dijadikan sebagai
bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan bidang
lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh BLHD Kab. Tanah Bumbu maupun SKPD
terkait dan juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program di bidang
pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perbaikan optimalisasi kualitas
lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun mendatang.
b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan
Jumlah kegiatan 1 (satu) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Indikator
Program/Kegiatan Target Realisasi % Fisik
1 2 3 4 5 6
1 Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
Prosentasi peningkatan kualitas data primer dan sekunder lingkungan hidup
81% 82% 101,23%
Kegiatan : Pengembangan data dan informasi lingkungan
Dokumen SLHD dan MIH 2 Dokumen (MIH dan SLHD)
2 Dokumen (MIH dan
SLHD
100%
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Kualitas
dan Akses Lingkungan melalui kegiatan dengan keluaran Buku Laporan Status
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH) Tahun
2016 dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 100% / Sangat
Baik. Penyusunan kedua laporan tersebut rutin dilaksanakan sejak periode
RENSTRA BLHD tahun sebelumnya s.d. periode RENSTRA BLHD Tahun 2016-
2021, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan wajib bidang lingkungan
hidup khususnya Kabupaten penerima dana DAK-LH. Penyusunan Laporan
Berikut uraian capaian kinerja program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan :
- Seperti pada periode RENSTRA BLHD sebelumnya (tahun 2011-2015), untuk tahun
2016, penetapan target berdasarkan jumlah data sekunder dan primer yang harus
dipenuhi dalam rangka penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Kab. Tanah Bumbu. Dari Juknis yang ada, jumlah data sesuai dengan format adalah
66 tabel data. Berdasarkan hasil evaluasi pengumpulan data tahun-tahun sebelumnya
masih ada beberapa data yang bersumber dari dinas/instansi terkait yang masih belum
dapat terisi maka penetapan target tahun 2016 adalah sebesar 81% atau sebanyak 53
data terisi sesuai dengan format.
- Berdasarkan jumlah data sekunder yang tersedia pada Dinas/Instansi terkait maupun
data primer yang diambil oleh BLHD Kab. Tanah Bumbu untuk keperluan penyusunan
Laporan SLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016, dari 66 tabel data yang ada, 54 tabel
data diantaranya terisi atau terealisasi sebesar 82% melebihi target pengisian tabel
data yang telah ditetapkan sebesar 81%.
Faktor utama capaian tahun 2016 dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
adalah rutin dilaksanakan koordinasi antara BLHD dengan dinas/instansi terkait untuk
data yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan SLHD Kab. Tanah Bumbu.
Dilaksanakan rapat koordinasi sebanyak 2 kali dalam setahun sangat berpengaruh pada
peningkatan jumlah data sekaligus kualitas data yang diperoleh, meskipun pada tahun ini
karena kondisi anggaran rapat koordinasi hanya dapat terlaksana 1 (satu) kali. Faktor lain
yang juga sangat berperan adalah pelaksanaan pengumpulan data yang memang harus
selalu di konfirmasi kepada dinas/instansi terkait setelah pelaksanaan rapat koordinasi.
Diharapkan pada tahun mendatang jumlah dan kualitas data baik itu data primer yang
tersedia pada BLHD maupun data sekunder pada dinas/instansi terkait makin meningkat
atau paling tidak selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
c. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Jumlah kegiatan 4 (empat) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatam Target Realisasi % Fisik 1 2 3 4 5 6
1 Program : Peningkatan Pengendalian Polusi
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha
90% 85% 94,44%
1. Kegiatan : Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Indeks Kualitas Udara
Sangat Baik
Sangat Baik 100%
2. Kegiatan : Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah (SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air)
1 Dokumen
1 Dokumen 100%
3. Kegiatan : Akreditasi laboratorium lingkungan hidup
Laporan Hasil Akreditasi
1 laporan 1 Laporan 100%
4. Kegiatan : Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan
Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium
1200 Sampel
3244 Sampel 270,33%
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan
Pengendalian Polusi terealisasi di kisaran 85-100% atau dengan kategori “BAIK”.
Kegiatan utama capaian kinerja program tersebut terletak pada kegiatan Pengujian
emisi/polusi udara akibat aktivitas industri dan Pengujian kadar polusi limbah padat dan
limbah cair. Berikut uraian capaian kinerja program Peningkatan Pengendalian
Polusi:
a. Capaian program tersebut diatas dihitung dari target kinerja kegiatan Pengujian
emisi/polusi udara akibat aktivitas industri yang merupakan pelaksanaan dari
Standard Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pencegahan Pencemaran Udara dari
Sumber tidak Bergerak (emisi cerobong pelaku usaha) dan kegiatan Pengujian kadar
polusi limbah padat dan limbah cair yang merupakan pelaksanaan dari SPM
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air. Dari kedua kegiatan tersebut, target kinerja
Program tersebut di atas tahun 2016 adalah sebesar 90%. Perhitungan target adalah
sebagai berikut :
- Kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri yang merupakan
pelaksanaan dari Standard Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pencegahan
Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak mengambil sampel emisi
cerobong pada 5 pelaku usaha dan ditargetkan 100% dikategorikan taat dalam
kelola emisinya.
- Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair yang merupakan
pelaksanaan dari SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, yang mengambil
sampel air limbah pada 30 pelaku usaha dan ditargetkan 80% diantaranya atau
sekitar 24 pelaku usaha dikategorikan taat kelola air limbah sebelum dibuang ke
perairan umum.
- Kemudian kedua prosentase tersebut dirata-ratakan, didapatkan target total
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha tahun 2016 sebesar 90%.
- Dari hasil pengambilan sampel dan hasil uji pada Laboratorium Lingkungan Kab.
Tanah Bumbu didapatkan untuk SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
terealisasi sebesar 70% atau dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air
limbahnya, 21 pelaku usaha diantaranya dikategorikan taat pengelolaan air limbah
dan untuk SPM pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak
terealisasi sebesar 100% atau dari 6 pelaku usaha yang diambil sampel emisi
cerobongnya, semuanya dikategorikan taat kelola emisi cerobongnya. Sehingga
dari kedua perhitungan capaian tersebut didapatkan rata-rata realisasi Tingkat
Ketaatan Pelaku Usaha tahun 2016 sebesar 85%, sedikit lebih rendah dari target
yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target capaian kinerja
programnya adalah sebesar 94,44%, dan dikategorikan “BAIK”.
b. Dari kedua kegiatan utama tersebut, ada 2 (dua) kegiatan pendukung terlaksananya
pengambilan dan pengujian sampel air dan emisi yaitu kegiatan Akreditasi
Laboratorium Lingkungan Hidup dan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium
Lingkungan. Pentingnya kedua kegiatan pendukung tersebut adalah karena
Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah Bumbu sebagai Laboratorium Lingkungan
dengan akreditasi parameter air dan udara terbanyak di wilayah Kalimantan. Dengan
status akreditasi tersebut jelas proses pengambilan dan pengujian sampel akan
sesuai dengan standard yang berlaku, hasilnya valid, akurat dan cepat. Sedangkan
pada kegiatan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan merupakan
pendukung tersedianya kebutuhan bahan kimia untuk proses pengujian sampel.
Pengukuran keberhasilan kinerja kegiatan tersebut terlihat pada tabel di atas, dimana
dari target 1.200 sampel, terealisasi sebanyak 3.244 sampel yang diuji dan selesai
tepat waktu (rincian 2.655 sampel air, 370 sampel udara ambien dan 199 sampel
emisi), atau sebesar 270,33%. Tingginya capaian kinerja kegiatan tersebut
dikarenakan sebagian besar pelaku usaha di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan
wilayah lain seperti Kotabaru, Pelaihari, Balikpapan (Kalselteng) mengirimkan sampel
air/udara/emisi ke Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu.
c. Diharapkan dukungan anggaran untuk memaksimalkan capaian kinerja
program/kegiatan tersebut pada tahun mendatang. Seperti pemenuhan sarana dan
prasarana baik itu berupa peralatan, sarana mobilitas dan peningkatan gedung serta
penambahan SDM yang kompeten.
Dari hasil pengukuran kinerja di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada
tahun 2016 BLHD Kab. Tanah Bumbu telah dapat mencapai realisasi kinerja 15 kegiatan
dari 3 program yang ada. Berikut rekapitulasi seluruh program dan kegiatan :
Program Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Hasil Keluaran Program/Kegiatan
CAPAIAN PROGRAM
Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib LINGKUNGAN HIDUP
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Optimalisasi Kualitas Lingkungan (IKLH)
Cukup Cukup Indeks 100%
Kegiatan 1 : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pemantauan pada Titik Pantau ADIPURA
16 16 Jumlah Pemantauan
di Titik Pantau ADIPURA
100,00%
Kegiatan 2 : Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pemantauan Kondisi Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu
58 33 Titik Pantau 56,90%
Kegiatan 3 : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
Laporan Hasil Pengawasan, Penyelesaian Perizinan dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup
3 3 Laporan 100,00%
Kegiatan 4 : Pengkajian Dampak Lingkungan
Jumlah dokumen hasil Kajian 1 0 Dokumen 0,00%
Kegiatan 5 : Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Jumlah Desa dan Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) yang Dibina
2 2 Desa Binaan 100%
Kegiatan 6 : Penanggulangan dan pemulihan pencemaran
Monitoring dan Evaluasi 8 8 Laporan 100,00%
Kegiatan 7 : Koordinasi penilaian Adiwiyata
Jumlah Sekolah Adiwiyata yang masuk Nominasi Provinsi dan Nasional
5 5 Sekolah Adiwiyata
100,00%
Kegiatan 8 : Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi
100 100 Peserta 100,00%
Kegiatan 9 : Pelayanan pengaduan masyarakat
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
100 100 % 100,00%
Kegiatan 10 : Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
Jumlah prasarana dan sarana laboratorium
25 25 Item Peralatan Lab
100,00%
1 1 Tambahan Bangunan Lab. LH
100,00%
1 1 IPAL Lab. LH 100,00%
1 0 dokumen perencanaan
bangunan
0,00%
Program : Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi SDA dan LH
Prosentasi peningkatan kualitas data primer dan sekunder lingkungan hidup
81 82 % 101,23%
Kegiatan 1 : Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan
Dokumen SLHD dan MIH 2 2 Laporan 100,00%
Program : Peningkatan Pengendalian Polusi
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha 90 85 % 94,44%
Kegiatan 1 : Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Indeks Kualitas Udara (IKU) Sangat Baik
Sangat Baik
Indeks 100,00%
0% 100%
Kegiatan 2 : Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah
1 1 Dokumen 100,00%
Kegiatan 3 : Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
Laporan Hasil Akreditasi 1 1 Laporan 100,00%
Kegiatan 4 : Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan
Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium
1200 3244 Sampel 270,33%
TOTAL URUSAN LH 98,60%
TOTAL KESELURUHAN 98,60%
Berdasarkan kategori scoring tersebut di atas Pencapaian kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu
Tahun 2016 sebesar 98,60% dapat disimpulkan termasuk kategori SANGAT BAIK. Capaian
ini sama dengan capaian kinerja tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 98,98% (Sangat Baik).
Dengan melihat perbandingan tersebut maka pencapaian kinerja di tahun 2016
sama dengan capaian tahun anggaran 2015. Adapun faktor yang menyebabkan pendorong
keberhasilan kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
1. SDM yang kompeten, meskipun masih ada kebutuhan penambahan SDM yang
kompeten
2. Disiplin dan semangat bekerja aparatur yang cepat dan tepat waktu dalam pelaksanaan
kegiatan serta kerjasama/koordinasi yang baik dalam satuan kerja BLHD Kab. Tanah
Bumbu
3. Faktor lainnya adalah pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran strategis yang telah
ditetapkan pada RENSTRA BLHD Kab. Tanah Bumbu
Dari keberhasilan yang dicapai tersebut, tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa faktor
penghambat dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :
1. Masih kurangnya ketersediaan SDM yang kompeten
2. Pemenuhan prasarana dan sarana operasional kegiatan sesuai standard masih terbatas
dengan pagu yang ada
3. Kondisi alam (cuaca dl) serta medan/akses jalan yang belum kondusif yang terkadang
menyulitkan pelaksanaan kegiatan seperti pengambilan sampel air DAS dan sungai.
4. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan pelaku dalam mengelola
lingkungan
5. Ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan kinerja program/kegiatan
Faktor-faktor keberhasilan dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan evaluasi
perencanaan kegiatan dan anggaran di tahun berikutnya dengan tujuan untuk peningkatan
kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu
3.7. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada
bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk
mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan
apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pada tahun 2016 belanja BLHD Kab. Tanah Bumbu terdiri atas belanja tidak
langsung dan belanja langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian
pembiayaan belanja langsung dan tidak langsung BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016
sebagai berikut :
3.7.1. Belanja Langsung
Anggaran belanja langsung BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 adalah sebesar
Rp.3.613.217.050,- yang terbagi menjadi belanja rutin operasional kantor sebesar Rp
1.318.445.550,- dan belanja wajib bidang lingkungan hidup sebesar Rp 2.294.771.500,-.
Adapun Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 3.271.669.485,- atau 90,55%. yang terdiri
dari ralisasi belanja rutin sebesar Rp 1.253.096.608,- dan realisasi belanja wajib bidang
lingkungan hidup sebesar Rp 2.018.572.877,- yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 3.10.
Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2016
No Program Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi Keuangan
Dana Yang Tidak Terserap
(Rp.)
Rp
%
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG
I Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.300.000 26.994.220 98,88 305.780
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
85.800.000 69.234.050 80,69 16.565.950
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
147.590.000 145.039.600 98,27 2.550.400
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.324.000 2.324.000 100 0
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7.700.000 6.150.000 79,87 1.550.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.697.800 40.544.600 99,62 153.200
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.910.750 8.846.250 99,28 64.500
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.150.000 1.150.000 100 0
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
84.593.000 80.923.000 95,66 3.670.000
10 Penyediaan makanan dan minuman
10.130.000 5.103.000 50,38 5.027.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
306.050.000 289.437.888 94,57 16.612.112
12 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
567.350.000 548.500.000 96,68 18.850.000
13 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
7.050.000 7.050.000 100 0
II Peningkatan Disiplin Aparatur
14 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
21.800.000 21.800.000 100 0
III Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk.
15 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
59.378.000 42.078.000 70,86 17.300.000
16 Pemantauan Kualitas Lingkungan
34.650.000 30.000.000 86,58 4.650.000
17 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
188.225.000 159.119.000 84,54 29.106.000
18 Pengkajian Dampak Lingkungan
36.570.000 8.821.000 54,12 27.749.000
19 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
22.800.000 20.250.000 88,82 2.550.000
20 Penanggulangan dan pemulihan pencemaran
36.225.000 29.750.000 82,13 6.475.000
21 Koordinasi penilaian Adiwiyata
162.006.000 142.964.000 88,25 19.042.000
22 Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
38.700.000 33.620.000 86,87 5.080.000
23 Pelayanan pengaduan masyarakat
11.100.000 10.950.000 98,65
150.000
24 Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
1.099.770.000 1.057.395.000 96,15 42.375.000
VI Peningkatan Kualitas dan Akses Lingk.
25 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan
23.380.000 18.452.250 78,92 4.927.750
VII Peningkatan Pengendalian Polusi
26 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
20.700.000 11.400.000 55,07 9.300.000
27 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
38.415.000 28.200.000 73,41 10.215.000
28 Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
140.740.000
112.955.920 80,26 27.784.080
29 Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan
382.112.500 312.617.707 81,81 69.494.793
3.613.217.050 3.271.669.485 90,55 341.547.565
3.7.2. Belanja Tidak Langsung
Anggaran belanja tidak langsung BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 adalah
sebesar Rp. 3.525.231.615,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.357.323.077,- atau
95,24 %.
Dari tabel belanja langsung dan belanja tidak langsung di atas, akuntabilitas
keuangan BLHD Kab. Tanah Bumbu secara keseluruhan TA 2016 dengan realisasi
anggaran mencapai Rp. 6.628.992.562,- (92,86%) dari total keseluruhan anggaran TA. 2016
(meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung) sebesar Rp. 7.138.448.665,-
Terlihat dalam penggunaan anggaran terjadi peningkatan yang diimbangi juga
peningkatan realisasi fisik kegiatan. Dari sisi efisiensi terlihat juga adanya penghematan
penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output kegiatan Dengan demikian
efisiensi anggaran belanja (belanja langsung dan tidak langsung) BLHD Kabupaten
509.456.103,00
Berarti sangatlah jelas keberhasilan kinerja yang telah dicapai BLHD Kab. Tanah
Bumbu tahun 2016 sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
3.7.3. PENDAPATAN
Realisasi pungutan atau penerimaan asli daerah pada Badan Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu s.d. 14 Desember tahun 2016 adalah sebesar Rp.
3.006.794.992,- (berasal dari Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Retribusi Kekayaan Daerah
(Laboratorium). Berikut uraian target dan realisasi penerimaan BLHD Tahun Anggaran
2016:
Tabel 3.11. Realisasi Penerimaan Daerah pada BLHD Kab. Tanah Bumbu 2016
No. Jenis Penerimaan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Prosentase
1. Retribusi Izin Gangguan (HO)
2.250.004.887,- 1.712.046.192 76,09%
2. Retribusi Kekayaan Daerah (Laboratorium)
1.500.783.000,- 1.523.548.700 101,52%
JUMLAH 3.750.787.887,- 3.235.594.892 86,26%
Sumber : Bendahara Penerima BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
Jika dbandingkan pada tahun sebelumnya, realisasi penerimaan HO tahun 2016
juga tidak mencapai target. Sedangkan Retribusi Kekayaan Daerah melebihi target yang
telah ditetapkan. Berikut perbandingan target dan realisasi pendapatan dari tahun 2015 dan
2016 :
Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2015 dan 2016
Uraian Target Tahun Realisasi pada Tahun ke- (Rp.) Rasio antara
Realisasi dan Target Tahun ke-
2015 2016 2015 2016 2015
2016
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan Asli Daerah
- HO 2.500.000.000 2.250.004.887 1.917.946.006 1.712.046.192 76,71%
76,09%
- Retribusi Kekayaan Daerah (Laboratorium)
900.004.000 1.500.783.000 1.339.797.700 1.523.548.700 148,86% 101,52%
TOTAL 3.400.004.000 3.750.787.887,- 3.257.743.706 3.235.594.892 95,51% 86,26%
Sejak tahun 2012 – 2016, jenis penerimaan pada BLHD Kab. Tanah Bumbu hanya
bersumber dari Retribusi HO saja, sedangkan jenis penerimaan lainnya pada tahun 2011
yaitu Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair yang terealisasi sebesar Rp.60.000.000,- (55%
dari target penerimaan Rp. 120.000.000,-), Retribusi Izin Penyimpanan Sementara Limbah
B3 yang terealisasi sebesar Rp. 42.000.000,- ( 52,50% dari target penerimaan Rp.
80.000.000,-), Retribusi Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) yang
terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- (50% dari target penerimaan Rp. 6.000.000,-) tidak dapat
ditarik lagi retribusinya. Hal tersebut sangatlah beralasan dikarenakan beberapa faktor yaitu :
1. Perda No. 06 Tahun 2008 tentang Retribusi yang menjadi dasar penarikan Retribusi Izin
Pembuangan Limbah Cair, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pemanfaatan
LCPKS pada tahun 2011 tidak berlaku lagi karena adanya PP No. 29 Tahun 2009 tentang
Retribusi Limbah Cair dimana didalamnya mengatur tentang jenis-jenis penarikan
retribusi. Dari beberapa jenis retribusi, 3 retribusi tersebut tidak terdapat pada PP No. 29
Tahun 2009.
2. Faktor lain yang menjadi alasan tidak ditargetkannya penerimaan dari 3 retribusi tersebut
tahun 2012 dan 2015 yaitu terbitnya Perda No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum di Kabupaten Tanah Bumbu dimana didalam salah satu pasalnya yaitu pasal 58
ayat 1 menyebutkan bahwa objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan
pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola secara khusus pleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi
pengelolaan limbah cair. Kendala utama adalah belum adanya instansi khusus yang
menangani pengelolaan limbah cair di Kab. Tanah Bumbu.
3. Faktor tersebut di atas yang menjadikan alasan tidak adanya penarikan retribusi limbah
cair, penyimpanan limbah B3 dan LCPKS pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016,
sehingga tidak ada realisasi penerimaan dari 3 sumber retribusi tersebut dan hanya
retribusi HO yang dapat ditargetkan dan terealisasi.
4. Dasar hukum penarikan retribusi HO di tahun 2012 dan 2014 yaitu Perda No. 03 Tahun
2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan Keramaian/HO yang merupakan perubahan atas
Perda No. 02 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Gangguan Keramaian/HO.
Sedangkan pada tahun 2012 s.d. 2016 sumber penerimaan BLHD selain bersumber
dari HO, juga bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu tarif pemeriksaan
sampel uji kualitas lingkungan pada Laboratorium Lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu
yang sudah terakreditasi (parameter air) dimana pelaksanaannya berdasarkan Perda
Kabupaten Tanah Bumbu No.03 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah. Dari tabel 3.16 dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi pendapatan.
Dari sektor HO, tahun 2015 hanya terealisasi sebesar 76,71% dan tahun 2016 juga
belum mencapai target yaitu sebesar 76,09% dikarenakan ada beberapa kegiatan/usaha
yang tidak ada kegiatan (tidak aktif) seperti stockpile dan pelabuhan batubara sehingga tidak
melakukan perpanjangan izin HO. Dari sektor retribusi kekayaaan daerah, tahun 2015 DAN
2016 realisasinya melebihi target, hal ini dikarenakan UPT Laboratorium LH Kab. Tanah
Bumbu merupakan Lab. LH dengan parameter terbanyak yang terakreditasi di Kalimantan
sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor utama peningkatan jumlah pengujian sampel
air dari berbagai kegiatan baik itu oleh pelaku usaha, masyarakat umum dan instansi dari
Kab. Tanah Bumbu ataupun luar Kab. Tanah Bumbu.
3.8. ANALISA PERMASALAHAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan kegiatan pada BLHD Kab.Tanah Bumbu
umumnya sudah berjalan dengan baik dalam arti mengarah kepada kesesuaian Standard
Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup dan IKK Bidang LH .
Upaya yang dilakukan dalam rangka terwujudnya visi dan misi BLHD Kab.Tanah
Bumbu adalah mengevaluasi kembali usulan – usulan dana untuk menunjang Program dan
kegiatan yang ada pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar
hasil yang diharapkan berhasil guna dan tepat waktu.
Permasalahan lain yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2016 yaitu menyangkut peningkatan / pengembangan
baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang aktifitas operasional dinas dan
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut di atas erat kaitannya dengan
keterbatasan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup dan alokasi
dana/penganggaran APBD. Ini lebih disebabkan karena makin meningkatnya tuntutan
pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Berikut diuraikan permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja
BLHD Kab. Tanah Bumbu :
1. Sekretariat
Permasalahan :
a. Kurangnya SDM yang berkualitas
b. Kurangnya kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek
c. Kurangnya jaringan internet dan sempitnya ruang kerja
Solusi :
a. Perlunya penambahan SDM yang berkualitas & handal
b. Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek
c. Penambahan jaringan internet dan memperluas ruang kerja
d. Mengikutsertakan staf di bagian sekretariat dalam segala kegiatan
2. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran
Permasalahan :
a. Kurangnya alat transportasi ( mobil operasional terbatas )
b. Peningkatan SDM yang handal & berkualitas
c. Fasilitas penunjang terkait telekomunikasi & informatika
d. Ruang kerja kurang layak ( terlalu sempit )
Solusi :
a. Penambahan alat transportasi ( sarana )
b. Mengikuti Diklat
c. Pemasangan jaringan ( fasilitas internet, hard disk eksternal )
d. Memperluas ruang kerja
3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Permasalahan :
a. Mobil operasional kegiatan tidak ada
b. Kurangnya jumlah personil laki – laki dan tenaga untuk administrasi Sekretaris Komisi
AMDAL
c. Terbatasnya jumlah personil yang memiliki sertifikat penilai AMDAL
d. Ruang penyimpanan dokumen sudah melebihi kapasitas /
Solusi :
a. Penyediaan mobil operasional Bidang PDL
b. Penambahan pegawai laki – laki ( lapangan ) & perempuan ( administrasi )
c. Mengikutsertakan staf PDL untuk pelatihan penilai AMDAL ( S 1 )
d. Penambahan ruang dokumen / memindah ruang dokumen ketempat yang lebih
memadai
4 Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan
Permasalahan :
Permasalahan :
a. Minimnya sarana penunjang dalam melaksanakan kegiatan di bidang seperti
kurangnya alat ( kamera, PC, printer, UPS, kendaraan roda 2 / Trail, APD )
b. Kurang personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan
kegiatan pemantapan kualitas lingkungan
Solusi :
a. Adanya penambahan sarana penunjang ( PC, printer, UPS, Kendaraan roda 2 )
b. Penambahan personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk
melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan
5. Laboratorium Lingkungan Hidup
Permasalahan :
a. Kurangnya sumber daya manusia ( analis dan PPC )
b. Bangunan gedung kurang memadai
c. Pihak ke 3 : pengukuran limbah B3 kurang respon
d. Dengan pertambahnya ruang lingkup pengujian harus di tunjang dengan alat yang
maksimal
e. Kurangnya diklat peningkatan SDM
f. Kurangnya jaminan kesehatan personil Lab
g. Anggaran pengadaan bahan sangat kurang
h. Kerusakan alat di pertengahan tahun atau mendadak tidak bisa diperbaiki karena
biaya perbaikan alat tidak ada
i. Kehabisan bahan yang tak terduga
Solusi :
a. Penambahan personil Lab
b. Penambahan gedung analis Lab
c. Penambahan alat Lab. yang memadai
d. Penambahan dikalt baik eksternal maupun internal
e. Penambahan surplemen kesehatan
f. Cek kesehatan per- 6 bulan sekali
Jika ditinjau dari pelaksanaan kegiatan prioritas pada Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu, ada beberapa hal yang menjadi kendala meskipun dalam
pencapaiannya, kegiatan tersebut terealisasi 100%. Kendala dan permasalahan tersebut
diantaranya adalah :
1. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura :
Permasalahan :
a. Kurangnya perbaikan kondisi fisik titik pantau secara kontinyu artinya penanggung
jawab menangani titik – titik pantau adipura masih belum maksimal
b. Tim ADIPURA yang termuat dalam SK Bupati Tanah Bumbu belum bekerja secara
maksimal
c. Adanya tambahan kriteria dari Kementerian LH dan Kehutanan tentang penilaian
adipura yaitu nilai rata – rata TPA titik pantau minimal 74,00 dengan nilai kumulatif
tahun pemantauan ( Tahap I dan Tahap II ) minimal 75,00
d. TPST skala kabupaten yang menjadi titik pantau ADIPURA masih belum sinkron
Solusi :
a. Perbaikan kondisi fisik titik pantau dengan memperbanyak koordinasi secara
berjenjang dan peninjauan titik pantau secara berkala yang dihadiri oleh anggota Tim
ADIPURA kabupaten
b. Pemantapan tim adipura tingkat kabupaten melalui rapat koordinasi dihadiri oleh
pemegang kebijakan di SKPD penanggung jawab adipura dan surat menyurat
c. Memberikan masukan saat rakor adipura tingkat provinsi agar kriteria adipura jangan
berubah – ubah
d. Koordinasi dengan SKPD terkait tentang penetapan TPST skala kabupaten
2. Kegiatan Pembinaan ADIWIYATA :
Permasalahan :
a. Masih ada beberapa sekolah atau guru tidak mengerti cara mengintegrasikan materi
adiwiyata kedalam matpel, karena RPP PLH bisa terintegrasi atau monolitik
b. BLHD sebagai unit kerja yang berbentuk badan mengakibatkan kurang lincah dalam
bergerak, dimana tidak bisa membantu secara fisik kepada sekolah, misalnya;
pembuatan jalan bagus menuju sekolah, penambahan jumlah WC di sekolah, sapras,
diharapkan kondisi ini bisa diatasi di tahun 2017 ketika BLHD akan berubah
nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup.
Solusi :
a. Meminta data sekolah yang respon terhadap adiwiyata melalui UPK sebagai
perpanjangan Disdik di tingkat kecamatan
b. Pembinaan sekolah yang belum pernah ikut dalam lomba adiwiyata dan yang belum
lolos di tingkat kabupaten tahun 2016
c. Sosialisasi adiwiyata melalui pertemuan bulanan guru ( KKG, MGM, MKKS, atau
kegiatan lainnya )
d. Aplikasi adiwiyata akan tersebar luaskan dengan bantuan sekolah yang sudah meraih
Adiwiyata Tingkat Nasional dan Tim Pengembangan Adiwiyata
e. Berusaha memperbaiki dokumen adiwiyata supaya bisa maju ketingkat Nasional
maupun Mandiri
f. Bantuan sapras bagi sekolah adiwiyata yang akan diusulkan ke tingkat Provinsi tahun
berjalan akan difasilitasi oleh BLHD se SKPD terkait dan pihak ketiga
3. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan :
Permasalahan :
a. Infomasi pelaksanaan juknis kegiatan MIH dan SLHD belum dapat diterima secara
akurat
b. Masih minimnya anggaran dalam penyusunan kegiatan MIH dan SLHD untuk
mendapatkan hasil yang maksimal (Rapat koordinasi dan Perjalanan dinas dalam
rangka pengumpulan data)
c. Kurangnya peran serta dinas/instansi terkait dalam rangka pemenuhan data sekunder,
sehingga ada beberapa data yang tidak dapat terisi
Solusi :
a. Perlu adanya konsultasi langsung mengenai juklak dan juknis pelaksanaan
penyusunan MIH dan SLHD Ke BLHD provinsi dan KLHK
b. Perlu adanya penambahan anggaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal
4. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pemantauan DAS/Sungai dan pelaksanaan
SPM Bidang LH) :
Permasalahan :
a. Transportasi ( mobil yang ada kondisinya yang kurang maksimal dan jumlahnya
kurang)
Solusi :
a. Penambahan mobil baru
5. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha)
Permasalahan :
a. Parameter insitu ( Ph , debit air )
b. Perlengkapan safety sesuai SNI
c. Kamera , GPS
Solusi :
a. Pengadaan alat ukur Ph, debit air
b. Pengadaan perlengkapan safety
c. Pengadaan kamera , GPS
Penyelesaian Perijinan Bidang Lingkungan Hidup :
Permasalahan :
a. Belum adanya sosialisasi Perundang – undangan terbaru mengenai perizinan limbah
cair dan limbah B3
b. Belum adanya perlengkapan APD yang memadai untuk tim peninjau lapangan
c. Belum adanya alat pengukur kualitas air limbah dan limbah B3
d. Dari sisi pelau usaha, kendala yang ada adalah permohonan yang masuk sebagian
belum dilengkapi syarat administrasi, sebagian permohonan yang ditindak lanjuti
belum melakukan saran perbaikan teknis/BAP
e. Sebagian permohonan perizinan yang masuk masih dalam proses di Bupati
f. Sebagian perusahaan sudah memiliki izin yang berlaku
Solusi :
a. Perlu adanya sosialisasi teknis pelaksanaan Perundang – undangan terbaru mengenai
perizinan limbah cair dan limbah B3 baik itu kepada instansi maupun pelaku usaha
b. Perlu adanya pengadaan perlengkapan APD yang memadai untuk tim peninjau
lapangan
c. Perlu adanya pengadaan alat pengukur kualitas air limbah dan air limbah B3
Evaluasi AMDAL/UKL-UPL :
Permasalahan :
a. Mobil operasional kegiatan
b. Jumlah personil laki - laki
Solusi :
b. Penambahan mobil operasional PDL
c. Penambahan personil laki – laki
6. Akreditasi Laboratorium Lingkungan
Permasalahan :
a. Kendala dengan pihak ke 3 : KAN yang tidak sesuai rencana / mengikuti jadwal KAN
b. Kalibrasi alat Lab. harus di kirim ke Pulau Jawa
Solusi :
a. Koordinasi intensif dengan KAN
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran 1 Renstra BLHD 2016 –
2021 adalah meningkatnya kondisi kualitas lingkungan hidup dengan 2 indikator kinerja
sasaran yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara untuk tahun 2016, BLHD
Kab. Tanah Bumbu dapat mencapai target kinerja 92,5 % dengan kategori BAIK.
Adapaun outcome program – program yang mendukung sasaran ini, juga dapat
terealisasi sesuai rencana yaitu :
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Indikator Outcome program ini adalah Optimalisasi Kualitas Lingkungan ditargetkan
Cukup dan terealisasi 100 % sesuai dengan targetnya yaitu Cukup
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan
Indikator Outcome program ini adalah Prosentase Peningkatan Kualitas Data Primer dan
Sekunder Lingkungan Hidup yang ditargetkan 81 % dan terealisasi 82 %
3. Program Pengendalian Polusi
Indikator Outcome program ini adalah Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha ditargetkan 90 %
dan terealisasi 85 %
Kegiatan penunjang dari program tersebut di atas terealisasi sesuai rencana yang
telah ditetapkan sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaannya beberapa kegiatan yang
dilaksanakan untuk pencapaian indikator sasaran ada yang tidak dapat terealisasi
sepenuhnya dikarenakan kondisi anggaran. Namun secara keseluruhan, prosentase tingkat
pencapaian target sasaran dengan nilai 92,5% dari 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator
sasaran yang direncanakan,
B. Saran
Permasalahan utama yang dihadapi oleh BLHD Kab. Tanah Bumbu pada Tahun
Anggaran 2016 yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di
bidang lingkungan hidup yang seharusnya memerlukan adanya pendidikan dan latihan
khususnya bidang lingkungan hidup.
Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu
berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan,
saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :
1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tertib perlu dijadikan prioritas unggulan
pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu disaat ini maupun di masa mendatang.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan kemampuan
operasional pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pengembangan kemampuan dan keterampilan SDM yang ada melalui diklat / pelatihan
teknis serta kesesuaian penempatan SDM dari segi latar belakang pendidikan dalam
tugasnya adalah prioritas utama untuk mendukung optimalisasi pencapaian program.
4. Mengusulkan penambahan pegawai BLHD Kab. Tanah Bumbu pada BKD Kab. Tanah
Bumbu yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan.
5. Ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan kinerja dalam rangka peningkatan capaian
program/kegiatan
Untuk poin 2 dan 3 di atas, diperlukan kontinuitas pembinaan, jumlah dana yang
memadai dan ketersediaan anggaran.