samp lakip

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2009 2013 tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang

transparan dan akuntabel;

2. Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang optimal;

3. Meningkatkan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro

yang sehat

4. Meningkatkan profesionalisme SDM pengelola keuangan daerah

Sejalan dengan Renstra tersebut, sasaran yang hendak dicapai oleh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan pendapatan,

2. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah;

3. Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;

4. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang optimal;

5. Peningkatan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan yang

sehat dan mandiri;

6. Peningkatan SDM Pengelola keuangan yang handal dan berintegritas.

Berdasarkan 12 Indikator kinerja utama instansi yang terbagi dalam 4

tujuan strategis, dan 6 sasaran strategis , capaian kinerja tujuan dari 4

tujuan strategis telah tercapai 3 tujuan strategis dengan rata rata

prosentase capaian 121,25% sedang capaian kinerja sasaran tahun 2012

dari 6 sasaran strategis yang telah tercapai adalah 4 sasaran strategis

dengan rata rata prosentase capaian 122,47%.

i

ii

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran

sebesar Rp. 24.950.334.305,- yang digunakan untuk membiayai 6 program

dan 38 kegiatan . Adapun rincian anggaran dan realisasi program kegiatan

sampai dengan akhir tahun 2012 sebagai berikut :

Tabel 1

Realisasi Anggaran DPPKA DIY per 31 Desember 2012

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

( % )

SALDO

(Rp)

1.20.05.06 Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Kinerja dan

Keuangan

307.450.000 260.814.550 85% 46.635.450

Penyusunan

Laporan Keuangan

SKPD

307.450.000 260.814.550 85% 46.635.450

1.20.05.17 Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

22.478.715.355 19.653.781.756 87% 2.824.933.599

Intensifikasi dan

ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

513.932.000 362.447.500 71% 151.484.500

Intensifikasi dan

ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

di KPPD Bantul

1.175.702.900 801.108.205 68% 374.594.695

Intensifikasi dan

ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

di KPPD Gunung

Kidul

547.823.650 409.364.640 75% 138.459.010

iii


(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

( % )

SALDO

(Rp)

Intensifikasi dan

ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

di KPPD Kota

Yogyakarta

1.072.932.800 772.899.650 72% 300.033.150

Intensifikasi dan

ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

di KPPD Kulonprogo

572.325.000 438.811.970 77% 133.513.030

Intensifikasi dan

ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

di KPPD Sleman

2.122.930.180 1.526.837.010 72% 596.093.170

Pembinaan Teknis

Pengelolaan PKB

dan BBNKB

284.396.500 263.745.450 93% 20.651.050

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Pemungutan Pajak

Daerah di KPPD

Kota Yogyakarta

65.000.000 62.970.600 97% 2.029.400

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Pemungutan Pajak

Daerah di KPPD

Sleman

65.000.000 60.657.700 93% 4.342.300

Pelayanan

Kesamsatan

399.960.000 327.928.020 82% 72.031.980

Pengembangan

Pelayanan

Kesamsatan

1.669.458.325 1.527.483.230 91% 141.975.095

iv


(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

( % )

SALDO

(Rp)

Pembinaan Teknis

Pengelolaan

Retribusi Daerah

381.625.000 375.938.980 99% 5.686.020

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Pemungutan Pajak

Daerah di KPPD

Bantul

70.000.000 67.489.000 96% 2.511.000

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Pemungutan Pajak

Daerah di KPPD

Kulonprogo

70.000.000 68.410.010 98% 1.589.990

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Pemungutan Pajak

Daerah di KPPD

Gunungkidul

70.000.000 68.050.000 97% 1.950.000

Perencanaan dan

Pengendalian

Pendapatan Daerah

240.425.000 236.331.840 98% 4.093.160

Penggalian sumber-

sumber potensi

pendapatan daerah

136.544.000 130.675.200 96% 5.868.800

Pengesahan dan

penetapan

dokumen

pelaksanaan

anggaran

334.971.850 292.742.850 87% 42.229.000

Pengesahan dan

penetapan

dokumen

pelaksanaan

perubahan

anggaran

277.683.400 222.623.300 80% 55.060.100

v


(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

( % )

SALDO

(Rp)

Penyusunan aplikasi

pengembalian dana

bergulir

145.783.000 126.881.380 87% 18.901.620

Penatausahaan dan

Pengendalian Gaji

Pegawai Daerah

438.487.375 392.596.575 90% 45.890.800

Penyusunan Raperda

tentang APBD

773.173.400 751.504.375 97% 18.946.600

Penyusunan Raperda

tentang Perubahan

APBD

369.723.700 338.508.325 92% 21.669.025

Penyusunan Raperda

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

371.493.600 359.084.015 97% 31.215.375

Penyusunan Raper

KDH tentang

penjabaran APBD

638.723.900 622.312.300 97% 12.409.585

Penyusunan Raper

KDH tentang

penjabaran

Perubahan APBD

269.723.600 245.081.100 91% 24.642.500

Penyusunan Raper

KDH tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

106.697.075 96.669.350 91% 10.027.725

Pemeliharaan rutin/

berkala program

Sistem Informasi

Manajemen Aset

(SIMA)

294.199.100 260.225.100 88% 33.974.000

Penyelesaian Tanah

Pemda Eks Bioskop

Indra

9.000.000.000 8.444.404.081 94% 555.595.919

vi


(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

( % )

SALDO

(Rp)

1.20.05.20 Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan Kepala

Daerah

203.106.850 180.114.750 87% 22.992.100

Pengendalian

Manajemen

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

132.656.850 113.710.250 86% 18.946.600

Tuntutan

Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

70.450.000 66.405.500 94% 4.045.500

1.20.05.36 Peningkatan

Kapasitas Keuangan

Pemerintah Daerah

501.609.350 487.675.350 97% 13.934.000

Pembinaan dan

Pengembangan

Sistem Informasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah

(SIPKD)

501.609.350 487.675.350 97% 13.934.000

1.20.05.39 Pengembangan

Investasi dan Aset

Daerah

553.926.750 474.664.620 86% 79.262.130

Peningkatan Status

Atas Hak Tanah

114.758.750 91.140.920 79% 23.617.830

Peningkatan

Manajemen Aset/

Barang Daerah

439.168.000 383.523.700 87% 55.644.300

1.20.05.40

Pengembangan dan

Pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah

dan Lembaga

Keuangan Mikro

905.526.000 798.068.780 88% 107.457.220

vii


(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

( % )

SALDO

(Rp)

Peningkatan dan

Pengembangan

Manajemen BUMD

dan BUKP

394.027.000 344.229.030 87% 49.797.970

Pembinaan BUKP 313.500.000 271.726.800 87% 41.773.200

Penyusunan

standardisasi SDM

BUKP

197.999.000 182.112.950 92% 15.886.050

Berkaitan dengan target dan capaian Indikator Kinerja (IKU) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2012, dapat dilihat

dalam tabel 2 berikut :

Tabel 2

Target dan Capaian IKU DPPKA TAHUN 2012

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU) TARGET

2012

s/d TAHUN 2012

TARGET CAPAIAN

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 = (4/3)*100

Prosentase peningkatan pendapatan daerah % 6,8 7.08 104,12%

Prosentase realisasi PAD terhadap target PAD % 100 109,38 109,38%

Prosentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah % 44,87 46,23 103,03%

Prosentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

% 100 89,88 89,88%

Jumlah Peraturan tentang APBD yang ditetapkan peraturan 6 6 100,00%

Keberadaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah laporan 1 1 100,00%

Jumlah barang milik daerah yang dapat diinventarisasi unit 902.461 940.401 104,21%

Jumlah aset tanah pemerintah daerah yang dapat di sertifikatkan

bidang 25 12 48,00%

viii

1 2 3 4 5 = (4/3)*100 Prosentase Aset Pemerintah Daerah yang dapat dioptimalkan

% 10 11,29 112,90%

Rasio pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal rasio 8 15,72 169,50%

Rasio PNS yang menguasai operasional SIPKD rasio 5,97 5,97 100,00%

ix

KATA PENGANTAR

Amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi

menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan

menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja .

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mendukung

terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

LAKIP yang disusun DPPKA merupakan wujud pertanggunghjawaban atas

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2012.

Selain LAKIP, pengukuran kinerja DPPKA juga dapat dipantau dari

Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012

yang menjadi kontrak kerja antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Dengan melaksanakan pelaporan, pengukuran dan evaluasi pencapaian

kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan

akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja DPPKA. Kami mengharapkan

adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk memperbaiki kinerja DPPKA

di masa mendatang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Pebruari 2013

Kepala Dinas

Drs Bambang Wisnu Handoyo

NIP.19601003 198803 1 006

x

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSUTIF .......................................................................... i

KATA PENGANTAR ............................................................................... ix

DAFTAR ISI .......................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xi

DAFTAR TABEL ..................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1

A. LATAR BELAKANG ........................................................ 1

B. TUGAS DAN FUNGSI..................................................... 2

C. STRUKTUR ORGANISASI .............................................. 3

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................. 4

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS ......................................... 5

A. RENCANA STRATEGIS ................................................... 5

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2012 .................... 11

C. ANGGARAN TAHUN 2012 .............................................. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................... 13

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 .................... 14

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 ..................... 27

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2012 .................... 37

BAB IV PENUTUP ....................................................................... 43

LAMPIRAN

xi

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

RENCANA STRATEGIS DPPKA TAHUN 2009 - 2013

LAMPIRAN II

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

LAMPIRAN III

RENCANA KINERJA TAHUNAN DPPKA TAHUN 2012

LAMPIRAN IV

PENGUKURAN KINERJA DPPKA TAHUN 2012

LAMPIRAN V

SUMBER DAYA MANUSIA

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Anggaran DPPKA DIY per 31 Desember 2012 ............. ..ii

Tabel 2 Target dan Capaian IKU DPPKA TAHUN 2012 .............................. vii

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama DPPKA DIY...............................................8

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahun 2012 ..................................................... 11

Tabel II.3 Pagu Definitif DPPKA Tahun 2012 .............................................. 12

Tabel III.1 Target dan realisasi pendapatan 2012 ........................................ 15

Tabel III.2 Realisasi Belanja Terhadap Target Belanja Tahun 2012 ............... 17

Tabel III.3 Rekapitulasi Buku Inventaris Per 31 Desember 2012 ................... 20

Tabel III.4 Aset Yang Dioptimalkan Tahun 2012 ......................................... 21

Tabel III.5 Tanah Pemda Yang disertifikatkan Tahun 2012 .......................... .21

Tabel III.6 Target , Realisasi dan Penyertaaan Modal BUMD dan BUKP ......... 23

Tabel III.7 PNS yang mengikuti pelatihan operasional SIPKD .................... ....24

Tabel III.8 Akuntabilitas KeuanganSasaran Strategis Peningkatan

Pengelolaan Pendapatan ............................................................ 38

Tabel III.9 Akuntabilitas KeuanganSasaran Strategis Peningkatan

Pengelolaan Keuangan Daerah ....................................................39

Tabel III.10 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Pelaporan

Keuangan yang transparan dan akuntabel.................................... 40

Tabel III.11 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis

Peningkatan pengelolaan aset daerah yang optimal ......................41

Tabel III.12 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Peningkatan

BUMD dan LKM yang sehat dan mandiri........................................42

Tabel III.13 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Peningkatan

SDM Pengelola Keuangan yang handal dan berintegritas................42

samp lakip

Documents