laporan akuntabilitas kinerja instansi...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Daerah
(BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP
merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
yang dipercayakan kepada BLHD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Rencana
Strategis (RENSTRA) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021.
Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur)
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan secara
garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah
dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 yang mengacu kepada Rencana Strategi
BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021.
Penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 ini telah
dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 tidak terlepas dari kekurangan- kekurangan sehubungan dengan kendala-
kendala yang dihadapi. Namun demikian BLHD Kabupaten Tanah Bumbu telah
mengupayakan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut melalui koordinasi dengan
pelaksana kegiatan.
Demikian disampaikan, diharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi
kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLHD
Kabupaten Tanah Bumbu, Kami mengharapkan sumbang saran pihak-pihak terkait atas
kekurangan laporan ini, karena Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna.
Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dan turut memberikan bantuan dalam
penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.
Batulicin, 10 Januari 2017 Januari
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang
memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah
(BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2016. Capaian kinerja Tahun 2016
tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Analisis atas capaian kinerja
terhadap rencana kinerja ini akan menjadi bahan evaluasi sebagai bahan perbaikan
kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran
dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja
tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan
penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output
dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan
menunjukkan hasil bahwa BLHD Kab. Tanah Bumbu sudah berupaya dengan optimal
dan dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaannya beberapa
kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator sasaran ada yang tidak dapat
terealisasi sepenuhnya dikarenakan kondisi anggaran/defisit anggaran. Namun secara
keseluruhan, prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai 92% dari 3
(tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran yang direncanakan, serta dapat dilihat pula
pada prosentase pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan
penilaian berkategori sangat baik untuk 3 (tiga) program dan 29 (duapuluh sembilan)
kegiatan.
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-1
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
I-3
1.5 Gambaran Kondisi Lingkungan I-9
1.6 Sistematika Penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 I-9
Bab II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
2.1. Rencana Strategis II-1
A. Visi II-1
B. Misi II-2
C. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
II-2
D. Matrik Hubungan Visi, Misi dan Tujuan II-4
E. Matrik Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran II-4
F. Indikator Sasaran II-5
G. Program dan Kegiatan II-5
2.2. Rencana Kinerja II-7
2.2.1 Penetapan Kinerja II-7
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja III-1
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja III-3
3.3. 3.4 3.5 3.6 3.7.
Sinkronisasi Sasaran Strategis dan SPM Bidang LH Indikator Kinerja Lingkungan Hidup pada RPJMD Analisis Capaian Kinerja Evaluasi Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan
III-12 III-17 III-18 III-22 III-32
3.8. Analisa Permasalahan III-37
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan IV-1
B. Saran
IV-1
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BLHD sesuai RENSTRA 2016-2021
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja BLHD TA. 2016
Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan BLHD TA. 2016
Lampiran 4 Pengukuran Kinerja BLHD TA. 2016
Lampiran 5 Laporan Kinerja BLHD Triwulan IV TA.2016
Lampiran 6 Target dan Realisasi Fisik dan Anggaran BLHD Triwulan IV TA. 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan akuntabilitas kinerja
yang baik dari jajaran aparatur Pemerintah, sehingga penyelenggaraan manajemen
pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna secara
optimal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan
Instruksi Presiden No : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang
dilaksanakan oleh Aparatur Instansi Pemerintah sebagai pelaksana Program /
Kegiatan dalam satu Tahun Anggaran. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di wilayah
Kabupaten Tanah Bumbu sehingga wajib menyampaikan LAKIP.
LAKIP merupakan bentuk dari Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan
SKPD sebagai tolok ukur tercapai atau tidaknya suatu target dan sasaran / tujuan
pelaksanaan program / kegiatan sesuai visi dan misi kegiatan yang dilaksanakan.
Untuk itu dalam penyusunan LAKIP mutlak diperlukan adalah Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran BLHD Kabupaten Tanah Bumbu serta penjabarannya dalam bentuk
strategi kebijaksanaan yang diimplementasikan dalam program kerja yang terjabar
menjadi kegiatan operasional yang rinci, spesifik dan terukur.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini disusun berdasarkan beberapa landasan
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan daerah;
8. Peratruran Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tetang tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 061/163 Tahun 2008 tentang Penataan Kelembagaan
Lingkungan Hidup Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2006 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 – 2015
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2016 adalah :
a. Memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu
b. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis
dalam Rencana Strategis BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016–2021 yang
telah dilaksanakan pada tahun 2016.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan LAKIP BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 adalah sebagai
berikut:
a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu
dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan
tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama TA 2016
b. Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan
pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan
Misi dalam Renstra Bapedalda Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016–2021.
1.4. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Dalam rangka memenuhi kelengkapan Pemerintahan Kabupaten sesuai
yang diamanatkan dalam Undang-Undang No: 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 16 Tahun 2007
tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah satunya
adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No : 20
Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang salah
satunya adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 25 tahun 2012
ditetapkan tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi
Badan Lingkungan Hidup DaerahKabupaten Tanah Bumbu.
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan mencakup bagian dan bidang-bidang sebagai
berikut :
1. Sekretariat
2. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran
3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
4. Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan
5. UPT Badan (Laboratorium Lingkungan)
Sedangkan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas meliputi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan
lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan, pengawasan
dan penanggulangan pencemaran;
5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan analisis
pengelolaan kualitas lingkungan;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan
upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan pelayanan umum;
8. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
1.4.2. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No: 20 Tahun
2011 tanggal 20 September 2011 susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :
1. Kepala Badan
Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan
pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup
2. Sekretariat
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
penyusunan program dan keuangan. Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan
3. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran
Bidang Pengawasan dan Penaggulangan Pencemaran mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan, penanggulangan pencemaran dan pengrusakan,
penegakan hukum dan pemulihan dibidang lingkungan hidup. Bidang
Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum; dan
b. Sub Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran
4. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan
pengendalian dampak lingkungan. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
terdiri dari :
a. Sub Bidang Bina Teknis AMDAL
b. Sub Bidang Evaluasi AMDAL dan Laboratorium
5. Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan
Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan analisis, pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan.
Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan (APKL) terdiri dari :
a. Sub Bidang Pelaksanaan PKL
b. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi PKL
6. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
Unit Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kewenangan dan tugas teknis tertentu untuk melakukan analisis laboratoris serta
pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi dibidang
lingkungan hidup
Secara rinci struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdapat
pada tabel di bawah ini :
KEPALA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN
PENCEMARAN
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAMPAK
LINGKUNGAN
KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM
KEPALA SUB BIDANG BINA
TEKNIS AMDAL
KEPALA SUB BIDANG PENANGGULANGAN
DAN PEMULIHAN
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI AMDAL DAN
LABORATORIUM
KEPALA SUB BAGIAN
EVALUASI, DOKUMENTASI
DAN
PELAPORAN
KEPALA BIDANG ANALISIS PENGELOLAAN KUALITAS
LINGKUNGAN (APKL)
KEPALA SUB BIDANG
PELAKSANAAN PKL
KEPALA SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PKL
KASUBBAG. TATA USAHA LAB. LH
1.4.3. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
didukung oleh 34 orang PNS ditambah 18 orang tenaga Non PNS (PTT/Honorer).
Untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan BLHD Kabupaten Tanah
Bumbu, kualitas dan kuantitas SDM mutlak diperlukan. Sampai sejauh ini
keberadaan pegawai BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel 1.1
s/d 1.6.
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sesuai Status Kepegawaian
No Status Golongan
Jumlah
I II III IV
1. PNS - 8 21 5 34
2. PTT 6
3 THL/Honorer 12
Jumlah 52
Tabel 1.2 Data PNS Menurut Golongan
No Unit Kerja Golongan
Jumlah
I II III IV
1. Kepala Badan - - - 1 1
2 Sekretariat - 1 4 1 6
3 Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran
- - 2 1 3
4 Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
- - 3 - 3
5 Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan
- 2 2 2 6
6 UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
- - 2 - 2
7 Kelompok Jabatan Fungsional
- 4 9 - 13
Jumlah 7 22 5 34
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Penjenjangan ( Diklat )
No Tingkat Penjenjangan Jumlah ( orang )
1. Non Diklat - 2. Spada / Adum / Diklat PIM IV 5 3. Spadya / Spamen / Diklat PIM III 2 4. Sespa / Spamen / Diklat PIM II 1 5. Lemhanas / Spati -
Jumlah 8
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Jabatan / Eselonering
No Eselonering Jumlah (orang)
1. I a I b
- -
2.
II a II b II c II d
3 1 - -
3. III a III b
1 3
4. IV a IV b
9 1
5 Non Eselon -
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah ( orang )
1. SD - 2. SLTP - 3. SLTA 4 4. D I - 5. D II - 6. D III 3 7. D IV - 8. S 1 22 9. S 2 5 10. S 3 -
Jumlah 34
1.5. Gambaran Kondisi Lingkungan
Berdasar kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun
2016 – 2021 (Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu 2016 – 2021), dan potensi
maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dirumuskan ada
beberapa isu pokok strategis sesuai dengan tugas dan fungsi BLHD Kabupaten
Tanah Bumbu yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu :
1. Kualitas air tercemar “sedang”
2. Lubang tambang belum dikelola maksimal dan terjadinya degradasi tutupan
lahan vegetasi
3. Debu dan emisi dari kegiatan usaha yang mencemari lingkungan pemukiman
4. Kesadaran masyarakat dalam berbudaya menghargai kondisi lingkungan yang
baik belum maksimal
1.6. Sistematika Penyusunan LAKIP BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
maka disusunlah LAKIP Tahun 2016 yang berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek
strategis BLHD Kabupaten Tanah Bumbu, serta struktur organisasi;
Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas
dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan
anggaran BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 meliputi Rencana Strategis
BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun
2016.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis pencapaian
sasaran kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016, dengan pengungkapan dan
penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2016
2.1. RENCANA STRATEGIS
RENSTRA BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 disusun
dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi BLHD Kabupaten Tanah
Bumbu untuk kurun waktu tahun 2016 - 2021. Sedangkan tujuannya adalah :
1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan BLHD dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja
(Rencana Kerja Tahunan) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu
tahun 2016 – 2021
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup
dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
A. VISI
Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke arah mana organisasi akan
dibawa. Visi yang baik harus realistis dan mampu menjadi tuntutan bagi
organisasi agar eksis, unggul, antisipatif dan inovatif.
Visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah “Terwujudnya Kabupaten
Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan,
Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokal
dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera
dan Berintelektual Tinggi”.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Visi sebagai
berikut :
“Terwujudnya Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Yang
Berkualitas”
B. M I S I
Misi adalah pernyataan eksplisit dari organisasi tentang apa saja yang
harus dicapai dengan menyebutkan kegiatan spesifik yang harus dilakukan
dalam rangka mewujudkan visinya. Adapun Misi Kabupaten Tanah Bumbu
adalah :
1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai
terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu
mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi
Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi
Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di
Tengah Arus Regional dan Nasional.
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta
memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat
ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang
berakhlak dan memiliki akar lokal.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik,
Efektif dan Bersih.
Guna mewujudkan Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu, maka misi pembangunan yang akan dilakukan adalah
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH BLHD
KABUPATEN TANAH BUMBU
Agar lebih terarah, visi dan misi perlu dirumuskan dalam bentuk tujuan
dan sasaran strategis dengan mempertimbangkan nilai manfaat bagi publik dan
kemampuan sumber daya yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa tujuan strategis
merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari pernyataan misi yang akan
dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. disamping itu dapat diketahui
secara tepat apa yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai pengukur tingkat
capaian visi dan misi organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu. Tujuan dan sasaran strategis dimaksud dalam rangka
pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi adalah sebagai
berikut :
1. Misi : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan :
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran :
Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan
No. Tujuan Indikator Tujuan
Kondisi Awal
Target Kinerja
2015 2021
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Cukup Baik
Tabel 2.2.
Matrik Indikator Kinerja Sasaran
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kondisi kualitas lingkungan hidup
Indeks
Kualitas Air
(IKA)
Indeks
Kualitas
Udara
Kurang
Sangat baik
Kurang
Sangat baik
Kurang
Sangat baik
Cukup
Sangat baik
Cukup
Sangat baik
2.2. RENCANA KINERJA
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun
2016. Rencana Kinerja tahun 2016 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran
beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2016. Rencana
kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan Kinerja yang merupakan
tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2016.
2.2.1. PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka memenuhi perencanaan kinerja yang dimaksud diperlukan
suatu perjanjian kinerja dalam bentuk perjanjian kinerja sebagai tolok ukur terhadap
hasil capaian kinerja dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran (terlampir).
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi
perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan
Kinerja (PK), serta tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi
Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian
sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh
sumber daya manajemen pendukungnya.
Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran,
yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah
dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.
3.1 PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran dimaksud merupakan
hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kenerja kegiatan
yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut
tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau
penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan
berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah
kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2016 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran
badan dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan
pembangunan Kabupaten sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.
Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap
Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui
selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna
mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance
improvement).
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala
pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :
Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2016
No Persentase Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 75 % sampai 100 % Baik
3 55 % sampai 75 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan
pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2016. Pengukuran kinerja ini digunakan
sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada
tahun 2016 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan
visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun Tabel
Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :
Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategi Tahun 2016
No Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun
2016
Realisasi Tahun
2016
Prosentase
Capaian
Tahun 2016
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
1. Meningkatnya
Kondisi
kualitas
lingkungan
hidup
Indeks
Kualitas Air
(IKA)
Indeks
Kualitas Udara
Kurang
Sangat Baik
Sangat
Kurang
Sangat Baik
85%
100%
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk
memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan
dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian
Indikator Sasaran pada tahun 2016 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui
pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar
dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan
datang.
Pengukuran kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 menggunakan metode
yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan
dan sasaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 disajikan
sebagai berikut :
Sasaran : Meningkatnya Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran tersebut di atas terdiri atas 2 (dua) indikator sasaran, dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 3.3. Sasaran Strategis dari Misi BLHD Tahun 2016
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET TAHUN
2016 REALISASI
TAHUN 2016
PROSENTASE
CAPAIAN
KINERJA (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
Meningkatnya
Kondisi Kualitas
Lingkungan Hidup
1.1. Indeks Kualitas Air
(IKA)
Kurang Sangat
Kurang 85
1.2. Indeks Kualitas
Udara (IKU)
Sangat Baik Sangat Baik 100
RATA-RATA SASARAN/INDIKATOR SASARAN 92,5
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran 1 dengan 2 indikator
sasaran pada tahun 2016 dengan kategori capaian 92,5% disimpulkan BAIK. Berikut
evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut :
1.1 Indeks Kualitas Air (IKA)
Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan
perusakan lingkungan Hidup dengan kegiatan utamanya adalah Pemantauan Kualitas
Lingkungan. Indikator sasaran tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2015
(periode RENSTRA BLHD Tahun 2011-2015) karena Indeks Kualitas Air (IKA)
merupakan indikator sasaran baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator
sebelumnya yaitu Data kondisi lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi kualitas
air, tanah dan udara. Pada indikator sebelumnya belum dilakukan perhitungan kondisi
kualitas air, udara dan lingkungan hidup dalam bentuk indeks, namun hanya
menghitung dari jumlah paramater kualitas air, udara dan tanah yang dipantau/diambil
sampelnya (pengujian di Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah Bumbu), sehingga
capaian hanya berupa prosentase parameter kualitas air/udara/tanah yang memenuhi
baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku sehingga belum bisa digambarkan secara
akurat tentang kondisi/status kualitas air/udara/lingkungan hidup Kabupaten Tanah
Bumbu per tahunnya. Namun di periode RENSTRA BLHD 2016-2021 dilakukan
pembenahan indikator sasaran dimana indikator sasaran ini salah satunya sebagai data
pendukung capaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Ketiga Kepala Daerah seperti
tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, yaitu Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Pengertian dari Indeks Kualitas Air (IKA) itu sendiri adalah kondisi kualitatif
air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode
tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun latar
belakang/dasar indikator sasaran IKA dengan fokus pada air DAS/sungai di Kabupaten
Tanah Bumbu, karena air sungai itu sendiri menjadi sumber air baku untuk berbagai
kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dll. Di lain pihak sungai juga dijadikan
tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya
semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air
sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indeks untuk
indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status
Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status
mutu air dengan engan metode indeks pencemaran (Pollution Index – PI). Parameter
yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH,
TSS, e Coli dan Total Coli.
Perhitungan IKA dilaksanakan melalui Kegiatan Pemantauan Kualitas
Lingkungan yang mengambil sampel air pada 3 DAS yaitu Batulicin, Kusan, dan Satui
di area Hulu, tengah dan hilir dengan total titik sampel DAS sebanyak 9 titik
pemantauan, sedangkan sampel air sungai sebanyak 19 titik, yaitu pada sungai Bening,
Mandulin, Sungai Dua I, Mereh, Sebamban, Bunati, Setarap, Angsana, Ata, Sela,
Sungai Dua II, Jelamu, Baruna, Mangkalapi, Taras, Pabilahan, Satui Hulu, Batuharang
dan Batulaki. Total sampel yang diambil adalah 28 titik. Kegiatan pengambilan dan
pengujian sampel ini direncanakan dilaksanakan sebanyak 2 periode, namun karena
kondisi anggaran Kab. Tanah Bumbu tidak semua sampel dapat diambil dalam 2
periode, hanya 3 titik DAS Batulicin dan 13 titik sungai yang bisa diambil sebanyak 2
periode.
Dari hasil pengambilan sampel air DAS/Sungai Tahun 2016 didapatkan hasil
perhitungan INDEKS KUALITAS AIR (IKA) adalah sebesar 52,14 atau dengan
kategori SANGAT KURANG. Hal ini jelas tidak memenuhi target yang telah
ditetapkan yaitu IKA Kab. Tanah Bumbu dengan Kategori KURANG atau nilai antara
58 ≤ x < 66.
Berikut analisis capaian indikator sasaran INDEKS KUALITAS AIR (IKA)
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 :
Periode I kegiatan pengambilan sampel air dilaksanakan di bulan Januari 2016 atau saat
musim hujan sehingga dari hasil uji Laboratorium ada beberapa parameter yang
melebihi baku mutu diantaranya TSS, BOD, COD, eColi dan Total Coli. Tingginya
beberapa parameter kualitas air tersebut diindikasikan beberapa faktor diantaranya :
a. Pengaruh musim hujan mengakibatkan erosi sehinga terjadi pengikisan di sempadan
sungai
b. Defisit anggaran mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan nilai IKA, diantaranya :
- Dari target 2 (dua) kali periode pelaksanaan pengambilan sampel air limbah
pelaku usaha yang merupakan salah satu Standard Pelayanan Minimal (SPM)
bidang LH, hanya dapat dilakukan sekali saja dalam setahun sehingga tidak dapat
diketahui progress upaya pengelolaan air limbah periode kedua yang dilakukan
oleh pelaku usaha dibandingkan pada periode pertama
- Kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dari target 180 pelaku usaha
hanya dapat dilaksanakan binwas pada 166 pelaku usaha. Hal ini menyebabkan
pembinaan ke pelaku usaha khususnya terkait pengelolaan air limbah tidak
maksimal
- Kegiatan pengambilan sampel air DAS/Sungai yang semula direncanakan
sebanyak 2 (dua) periode hanya dapat terlaksana 1 (satu) periode pada 28 titik
pantau dan sebagian bisa dilaksanakan pada periode kedua. Jika dibandingkan
dengan periode pertama yang diambil pada musim hujan, pada periode kedua
yang diambil pada kisaran bulan Agustus-September 2016 dimana kondisi curah
hujan rendah, beberapa parameter banyak yang memenuhi baku mutu. Namun
karena tidak semua titik pantau sungai dapat diambil sampel air nya sehingga
mempengaruhi hasil perhitungan IKA.
Faktor-faktor tersebut diatas menunjukkan bahwa pentingnya dukungan anggaran
untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rutin terkait pengelolaan air
limbah pelaku usaha, pengambilan sampel air limbah pelaku usaha di outlet untuk
mengetahui hasil pengelolaan air limbah pelaku usaha sebelum dibuang ke
perairan umum, serta pemantauan rutin kondisi kualitas air DAS/Sungai berupa
pengambilan dan pengujian sampel air sungai di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ketiga kegiatan tersebut sangat mendukung untuk penyediaan data kondisi IKA.
Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indeks
Kualitas Air (IKA) adalah sebagai berikut :
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Indikator Outcome program ini adalah Optimalisasi Kualitas Lingkungan
ditargetkan Cukup dan terealisasi 100 % sesuai dengan targetnya yaitu Cukup
dengan kegiatan-kegiatan penunjang sebagai berikut :
a. Kegiatan Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 59.376.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 42.078.000,- (70,86%) dengan capaian output 16 kali Pemantauan Adipura
yang terealisasi sesuai target sebesar 100 %.
b. Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 34.650.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 30.000.000,- (86,58%) dengan capaian output kegiatan 58 titik pantau dan
terealisasi hanya 58,92 % yaitu 33 titik pantau
c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 188.225.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 159.119.000,- (84,54%) dengan capaian output kegiatan 3 laporan dan
terealisasi sesuai target 100 % yaitu 3 laporan
d. Pengkajian Dampak Lingkungan
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 36.570.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 8.821.000,- (24,10%) dengan capaian output kegiatan 1 Dokumen dan
tidak terealisasi sesuai target yaitu 0 %
e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 22.800.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 20.250.000,- (88,80%) dengan capaian output kegiatan 2 desa binaan dan
terealisasi 100 % sesuai target yaitu 2 desa binaan
f. Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 36.225.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 29.750.000,- (82,10%) dengan capaian output kegiatan 8 Laporan
Monitoring dan Evaluasi dan terealisasi 100 % sesuai target yaitu 8 Laporan
Monitoring dan Evaluasi
g. Koordinasi Penilaian Adiwiyata
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 162.006.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 142.964.000,- (88,20%) dengan capaian output kegiatan 5 Sekolah
Adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan Nasional dan terealisasi 100 %
sesuai target yaitu 5 Sekolah Adiwiyata yang masuk nominasi Provinsi dan
Nasional
h. Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 38.700.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 33.620.000,- (86,90%) dengan capaian output kegiatan 100 peserta yang
mengikuti sosialisasi dan terealisasi sesuai target yaitu 100 %
i. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 11.100.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 10.950.000,- (98,60%) dengan capaian output kegiatan 100 % Jumlah
Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terealisasi sesuai target yaitu
100 %
j. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 382.112.500,- dan terealisasi sebesar
Rp. 312.617.707,- (81,80%). Sedangkan capaian output kegiatan, dari target
25 item peralatan laboratorium lingkungan hidup, 1 tambahan bangunan lab.
LH, IPAL lab. LH dan 1 Dokumen Perencanaan Bangunan dan terelisasi
96,30 % yaitu 25 item peralatan laboratorium lingkungan hidup, 1 tambahan
bangunan lab. LH, IPAL lab. LH dan 0 Dokumen Perencanaan Bangunan
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan
Indikator Outcome program ini adalah Prosentase Peningkatan Kualitas Data Primer
dan Sekunder Lingkungan Hidup yang ditargetkan 81 % dan terealisasi 82 % atau
tingkat capaian 101,20% dengan kegiatan penunjang sebagai berikut:
a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 23.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp
18.452.250,- (78,90%) dengan capaian output kegiatan 2 Dokumen (MIH dan
SLHD) dan terealisasi 100 % yaitu 2 Dokumen (MIH dan SLHD)
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Indikator Outcome program ini adalah Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha ditargetkan 90 %
dan terealisasi 85 % atau tingkat capaian sebesar 94,40%, dengan kegiatan-kegiatan
penunjang sebagai berikut :
a. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 38.415.000,- dan terealisasi sebesar Rp
28.200.000,- (73,40%) dengan capaian output kegiatan 1 Dokumen Laporan Hasil
Pengujian Kadar Polusi Limbah dan terealisasi sesuai target yaitu 1 Dokumen
(100%)
b. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 20.700..000,- dan terealisasi sebesar Rp
11.400.000,- (55,10%) dengan capaian output kegiatan Iindeks Kualitas Udara
Sangat Baik dan terealisasi sesuai target yaitu Indeks Kualitas Udara Sangat Baik
(100%)
c. Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 140.740.000,- dan terealisasi sebesar Rp
112.955.920,- (80,30%) dengan capaian output kegiatan 1 Laporan Hasil
Akreditasi dan terelisasi sebagaimana target yaitu 1 Laporan Hasil Akreditasi
(100%)
d. Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Pagu anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 382.112.500,- dan terealisasi sebesar Rp.
312.617.707,- (81,80%) dengan capaian output kegiatan 1200 Sampel Jasa
Pelayanan Laboratorium dan terelisasi sebagaimana melebihi target sebanyak 3244
Sampel atau sebesar 270,30% Jasa Pelayanan Laboratorium.
1.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengendalian Polusi
dengan kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktivitas Industri. Dari tabel 3.3.
terlihat bahwa capaian indikator sasaran IKU sesuai dengan targetnya yaitu berdasarkan
hasil perhitungan didapatkan nilai 90,047 atau dikategorikan “SANGAT BAIK”.
Pengertian Indeks Kualitas Udara (IKU) itu sendiri adalah gambaran atau indikasi awal
yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu.
Seperti hal nya IKA, untuk perhitungan IKU belum bisa dibandingkan dengan indikator
sasaran RENSTRA periode tahun sebelumnya karena hanya sebatas menghitung
parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku,
belum kearah perhitungan indeks kualitas udara. Untuk dapat menyajikan mengenai
status/kondisi kualitas udara Kab. Tanah Bumbu maka dilakukan pembenahan indikator
sasaran pada RENSTRA tahun 2016-2021. Adapun Metode perhitungan dan analisa
data digunakan metode indeks kualitas udara (IKU) model EU/Indeks annual Model
EU-LEU. Pengambilan sampel dilakukan di 10 titik pada 10 kecamatan masing-masing
adalah Kecamatan Simpang empat, Batulicin, Kusan Hilir, Angsana, Kusan Hulu, Sei.
Loban, Karang Bintang, Kuranji, Satui dan Mantewe. Parameter yang diuji dan menjadi
dasar perhitungan IKU adalah SO2 dan NO2. Dari hasil pengujian dan perhitungan IKU
diperoleh nilai IKU = 90,047 atau dengan kategori "SANGAT BAIK". Jika
dibandingkan dengan target indikator sasaran tahun 2016 yaitu "SANGAT BAIK" maka
realisasi tercapai sesuai dengan targetnya.
Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indeks
Kualitas Udara (IKAU) adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Indikator Outcome program ini adalah Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha ditargetkan 90 %
dan terealisasi 85 % atau tingkat capaian sebesar 94,40%, dengan kegiatan-kegiatan
penunjang sebagai berikut :
a. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 20.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.
400.000,- (55,10%) dengan capaian output kegiatan Iindeks Kualitas Udara Sangat
Baik dan terealisasi sesuai target yaitu Indeks Kualitas Udara Sangat Baik (100%)
Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai 2 (dua)
indikator sasaran yang ada. Ringkasan penggunaan anggaran dalam mencapai IKU sebagaimana
perjanjian kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Realisasi Keuangan Terhadap Capaian Sasaran IKU BLHD
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHAN
(Rp.)
ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHAN
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
1 MeningkatnyaK
ondisi Kualitas
Lingkungan
Hidup
Indeks
Kualitas
Air (IKA)
Kurang
a. Program : Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
- Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
- Pemantauan Kualitas
Lingkungan
- Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan bidang lingkungan
hidup
- Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam
Pengendalian Lingkungan
Hidup
- Koordinasi Penilaian Sekolah
ADIWIYATA
- Pengembangan kapasitas
dalam rangka pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
- Pelayanan Pengaduan
masyarakat
- Pengembangan prasarana dan
sarana laboratorium
lingkungan
- Pengkajian Dampak Lingk
- Penanggulangan dan
Pemulihan Pencemaran
b. Program :
Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan :
- Pengujian Kadar Polusi
Limbah Padat dan Limbah
Cair
- Akreditasi Laboratorium
Lingkungan
- Peningkatan Pengelolaan
Laboratorium Lingkungan
c. Program :
Peningkatan Kualitas Dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup
Kegiatan :
- Pengembangan Data dan
Informasi Lingkungan
1.977.495.000,-
455.647.500,-
28.295.000,-
1.689.424.000
561.267.500
23.380.000
1.530.897.000
453.773.627
18.452.250
Indeks
Kualitas
Udara
Sangat
baik a. Program :
Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan :
- Pengujian emisi/polusi udara
akibat aktifitas industry
27.040.000,- 20.700.000,- 11.400.000,-
T O T A L
2.496.485.500,- 2.294.771.500 2.018.572.877
Dari tabel diatas terlihat bahwa dari total rencana anggaran (setelah perubahan) Rp.
2.294.771.500,-, terealisasi sebesar Rp. 2.018.572.877,- atau sebesar 87,96%. Dari realisasi tersebut
terlihat efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran (IKU) BLHD TA. 2016 yaitu Rp.
2.294.771.500 – Rp. 2.018.572.877 = Rp. 276.198.623,-.
3.3. SINKRONISASI CAPAIAN SASARAN STRATEGIS BLHD KAB. TANAH BUMBU
DENGAN PELAYANAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN
2015 DAN 2016
BLHD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BLHD Kabupaten
Tanah Bumbu mempunyai fungsi sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum dan IKK
Bidang Lingkungan Hidup, yakni :
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa
4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran
Dan/Atau Perusakan Lingkungan
5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
6. Penegakan Hukum Lingkungan
7. Pencemaran Status Mutu Air
Ketujuh fungsi tersebut merupakan indikator kinerja BLHD yang menjadi tolak ukur
dalam pencapaian sasaran strategi 5 (lima) tahun kedepan. Indikator sasaran beserta target
kinerja yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BLHD ditujukan untuk mewujudkan
pelayanan SPM dan IKK Bidang LH. Keberhasilan capaian indikator sasaran berarti pula
keberhasilan dalam pelaksanaan SPM dan IKK. Jabaran pencapaian kinerja pelayanan BLHD
Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari indikator kinerja berdasarkan SPM dan IKK bidang
lingkungan beserta target dan realisasinya ditunjukkan pada pada tabel berikut :
Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah sesuai Standard Nasional (SPM dan IKK Bidang LH Tahun 2016-2020)
N
o Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi
BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Target
SPM Target
IKK
Kondisi
Awal
(2015)
Target Renstra BLHD Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun Ke-
Realisasi
Capaian
Tahun Ke -
Rasio
Capaian
Pada
Tahun Ke
-
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 100% 86,67% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 70%
2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara
dari Sumber Tidak Bergerak 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Pelayanan Informasi Status Kerusakan
Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi
Biomassa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
4 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat Akibat Adanya Dugaan
Pencemaran Dan/Atau Perusakan
Lingkungan
100% 63,44% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
AMDAL 80% 60,87% 70,37% 72,98% 75,38% 77,60% 79,65% 58,33% 82,90%
6 Penegakan Hukum Lingkungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Pencemaran status mutu air 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
Analisis capaian SPM dan IKK bidang LH tahun 2016 dan dibandingkan dengan capaian di kondisi
awal tahun 2015 :
A. SPM Bidang LH pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 19 dan 20 Tahun 2008 :
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
Terlihat pada tabel di atas angka realisasi belum memenuhi target yang ditetapkan, di tahun 2015
dari target 100% terealisasi 86,67% (dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air nya, 26
diantaranya dikategorikan taat kelola air limbah), sedangkan di tahun 2016 hanya terealisasi
sebesar 70% (dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air limbahnya, 21 diantaranya
dikategorikan taat kelola air limbah). Indikiator pelayanan ini dihitung dari prosentase jumlah
usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi sesuai target
adalah :
- Dari beberapa pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai target SPM beberapa diantaranya
tidak aktif/tidak ada kegiatan
- Ada sebagian kecil pelaku usaha yang dikategorikan tidak taat dalam pegelolaan air
limbahnya. Dari hasil uji sampel air limbah pelaku usaha ada parameter yang melebihi baku
mutu yang dipersyaratkan yaitu TSS da pH, hal ini disebabkan perusahaan dalam pengelolaan
pengendapan tidak optimal. Faktor lain adalah jenis tanah titik penaatan secara alamiah sudah
mengandung tingkat keasaman yang tinggi sehingga perlu penanganan lebih maksimal
- Dari sisi anggaran, kondisi anggaran/defisit anggaran menyebabkan dari target 30 pelaku
usaha yang diambil sampelnya 2 (dua) periode dalam setahun hanya dapat dilaksanakan 1
(satu) periode saja. Hal ini menyebabkan tim SPM dari BLHD tidak dapat memantau hasil
kelola air limbah pelaku usaha di periode kedua. Akibatnya tidak dapat diketahui peningkatan
upaya pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil uji kualitas air limbah
pelaku usaha ini juga diserahkan tim SPM kepada tim binwas BLHD agar dapat dijadikan
dasar sebagai langkah pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha yang hasil uji sampel
air limbahnya ada parameter yang melebihi baku mutu.
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak
Pelayanan SPM tersebut terlihat pada tabel terealisasi sesuai dengan targetnya. Tahun 2015
kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yaitu 100% atau sebanyak 5 pelaku usaha
berdasarkan hasil uji emisi cerobongnya dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis pencegahan pencemaran udara. Demikian halnya di tahun 2016 terealisasi 100% atau dari
6 pelaku usaha yang diambil sampel emisi cerobongnya, semuanya dikategorikan taat.
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa
Kajian kerusakan Biomassa mulai dilaksanakan tahun 2013 s.d 2015 yang dilaksanakan secara
bertahap sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu di 2 (dua) Kecamatan Tahun 2013
(Kecamatan Batulicin dan Kusan Hilir, 2 (dua) Kecamatan Tahun 2014 di Kecamatan Karang
Bintang dan Simpang Empat, 6 (enam) Kecamatan lainnya di Tahun 2015 (Sungai Loban,
Angsana, Mantewe, Satui, Kusan Hulu dan Kuranji). S.d. tahun 2015 telah dilakukan pemantauan
di seluruh lahan dan/atau tanah yang diperuntukkan untuk Biomassa di wilayah Kabupaten Tanah
Bumbu, yaitu seluas 373.378,100 Ha. Direncanakan kegiatan ini akan terus berlanjut di periode
RENSTRA BLHD tahun 2016-2021. Namun karena kondisi anggaran/defisit anggaran sehingga
penyusunan dokumen kajian Biomassa tahun 2016 tidak dapat tersusun karena kegiatan
pemantauan tanah di 10 kecamatan tidak dapat terselesaikan. Dari target 100 titik di 10
Kecamatan yang akan dipantau, hanya 40 titik saja yang dapat diambil sampelnya.
Ketidaklengkapan data hasil uji kualitas tanah ini mengakibatkan tidak dapat dilakukan analisis
secara menyeluruh terhadap status kerusakan lahan dan/atau produksi Biomassa.
4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran
Dan/Atau Perusakan Lingkungan
Target Indikator SPM tersebut adalah 100% yaitu jumlah pengaduan yang masuk dan
ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan BLHD setiap tahunnya. Pengaduan yang masuk
diklasifikasikan dulu yang termasuk dalam pengaduan masalah lingkungan dan pengaduan yang
bisa ditindaklanjuti adalah pengaduan dengan sumber pencemar yang izin usaha/izin
lingkungannya dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu. Di Tahun 2015 sebanyak 9 pengaduan
masuk dan ditindaklajuti. Sedangkan tahun 2016 adalah sebanyak 8 pengaduan masuk dan
ditindaklanjuti
B. IKK Bidang LH
Berikut hasil pelaksanaan 3 (tiga) IKK Bidang LH tahun 2015 sebagai data kondisi awal dan capaian
tahun 2016 :
1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tabel di atas, untuk tahun 2015 tidak
sesuai dengan targetnya yaitu 80% namun hanya terealisasi 60,87% (dari 92 pelaku usaha wajib
AMDAL hanya 56 pelaku usaha yang dapat terawasi). Demikan halnya di tahun 2016,
berdasarkan evaluasi hasil tahun 2015 maka dilakukan penurunan target yaitu sebesar 70,37%
namun hanya terealisasi 58,33% (dari 96 pelaku usaha wajib AMDAL hanya 56 pelaku usaha
yang dapat terawasi). Adanya penurunan target dan realisasi yang tidak sesuai target dikarenakan:
- Berdasarkan hasil temuan Tim Pembinaan dan Pengawasan di lapangan ada beberapa pelaku
usaha berdokumen AMDALyang tidak aktif lagi beroperasi/tidak ada kegiatan
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
- Ada beberapa kegiatan berdokumen AMDAL yang sudah memiliki dokumen namun belum
memulai kegiatannya di tahun 2016
2. Penegakan Hukum Lingkungan
Sama halnya dengan pelayanan pengaduan masyarakat, kegiatan Penegakan hukum Lingkungan
yang ada seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
setiap tahunnya
3. Pencemaran Status Mutu Air
Pencemaran Status Mutu Air, juga telah terealisasi sesuai target yaitu 100% terlaksana
pemantauan mutu sumber data air di 3 DAS (Batulicin, Kusan,Satui) dan kawasan industri
beradasarkan draf peta RTRWK, meliputi wilayah kecamatan Simpang Empat (Desa Sarigadung
dan Desa Gunung Besar) dan Kecamatan Karang Bintang (Desa Manunggal).
3.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup Pada Misi Ketiga RPJMD
Kabupaten Tanah Bumbu
Indikator bidang Lingkungan Hidup yang diangkat sebagai indikator kinerja daerah dalam
rangka mendukung pencapaian Misi Ketiga Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu
“Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang
berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk
Menghadirkan Kesejahteraan” adalah Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Berikut target IKLH tahun 2016-2020 sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2016-2021 dan capaian IKLH Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 :
Indikator
Kinerja Satuan
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
(2015)
Target Capaian Kinerja Sasaran Kinerja
Pada
Akhir
RPJMD
(2021)
Capaian
Tahun
2016 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
indeks 67,77 66 ≤ x ≤ 74
(cukup) 66 ≤ x ≤ 74
(cukup) 66 ≤ x ≤ 74
(cukup) 74 < x ≤ 82
(Baik) 74 < x ≤ 82
(Baik) 74 < x ≤ 82
(Baik) 69,632
(cukup)
Dari tabel di atas yaitu terlihat bahwa nila IKLH terealisasi sesuai targetnya. Dari
target sebesar 66 ≤ x ≤ 74 atau dengan kategori “CUKUP”, terealisasi sebesar 69,632 atau dengan
kategori “CUKUP”. Capaian IKLH ini dihitung dari 3 (tiga) aspek yaitu nilai Indeks Kualitas
Air (IKA), nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). IKLH juga
diangkat sebagai indikator kinerja program yang dilaksanakan BLHD Kab. Tanah Bumbu di
tahun 2016 yaitu program pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Secara lengkap mengenai pengertian dan uraian capaian dari IKLH akan dibahas pada
capaian program/kegiatan. Hasil capaian IKLH ini akan menjadi bahan evaluasi untuk
peningkatan kinerja kegiatan BLHD Kab. Tanah Bumbu di tahun-tahun mendatang
khususnya juga untuk perencanaan RENSTRA periode mendatang.
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
3.5. Analisis Capaian Kinerja (Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan)
3.5.1. Sasaran Strategi Misi
Tabel 3.7 Sasaran Strategi Misi BLHD
No
Sasaran
Indikator Sasaran Target
Tahun 2016
Realisasi Tahun
2016
Tingkat
Capaian
Tahun
2016
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
1.
Meningkatnya Kondisi
Kualitas Lingkungan
Hidup
Indeks Kualitas Air
(IKA)
Kurang Sangat Kurang 85%
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Sangat Baik Sangat Baik 100%
RATA-RATA SASARAN/INDIKATOR SASARAN 92,5%
URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN :
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian sasaran strategis pada Misi dengan
2 (dua) indikator sasaran disimpulkan BAIK meskipun pada pelaksanaannya ada 1
(satu) indikator sasaran yang tercapai sesuai dengan targetnya, yaitu Indeks Kualitas
Air (IKA) dimana targetnya adalah “KURANG” namun terealisasi dengan kategori
“SANGAT KURANG” dikarenakan kondisi anggaran/defisit anggaran Kabupaten tanah
Bumbu tahun 2016 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan pendukung untuk penyediaan
data IKA tidak dapat maksimal dilaksanakan, diantaranya kegiatan pembinaan dan
pengawasan pelaku usaha, pelaksanaan pengambilan sampel air limbah pada pelaku usaha dan
pengambilan sampel air DAS/sungai di 28 titik pemantauan yang seharusnya bisa
dilaksanakan 2 (dua) periode dalam setahun hanya 16 titik saja yang bisa dilaksanakan 2 (dua)
periode dan ini jelas mempengaruhi hasil uji kualitas air DAS/sungai di wilayah Kabupaten
Tanah Bumbu. Sedangkan pada indikator sasaran Indeks Kualitas Udara (IKU) terealisasi
sesuai dengan targetnya, yaitu kategori “SANGAT BAIK”.
ALTERNATIF/SOLUSI :
Dalam rangka peningkatan nilai IKA, IKU dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan) maka
dilakukan beberapa rencana kegiatan diantaranya :
- Di akhir tahun 2016 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara SKPD terkait dengan
Pelaku usaha di sekitar wilayah DAS/Sungai terkait dengan hasil kualitas air sungai serta
upaya pengelolaan kualitas air limbah pelaku usaha sebelum dibuang ke perairan umum
(sungai). Kegiatan ini direncanakan akan terus berlanjut sampai dengan berakhirnya
periode RENSTRA BLHD dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan di
Kabupaten Tanah Bumbu.
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
- Merekomendasikan upaya pemulihan sempadan sungai dengan penanaman tanaman
penyangga salah satunya penanaman bambu.
3.5.3. Sasaran
Berikut total scoring capaian indikator sasaran :
No Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun
2016
Realisasi Tahun
2016
Prosentase
Capaian
Tahun 2016
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
1. Meningkatnya
Kondisi
Kualitas
lingkungan
hidup
Indeks
Kualitas Air
(IKA)
Indeks
Kualitas Udara
Kurang
Sangat Baik
Sangat
Kurang
Sangat Baik
85%
100%
RATA-RATA SASARAN / INDIKATOR SASARAN 92,5%
Analisis diarahkan terhadap Capaian Indikator Sasaran yang menghasilkan nilai dengan kategori
<55% berkategori tidak baik/tidak berhasil, 55%–60% berkategori kurang baik/kurang berhasil, 65 % -
8 0 % b e r k a t e g o r i b a i k / b e r h a s i l dan capaian kinerja yang bernilai 85%-100% berkategori
baik, serta capaian di atas nilai 100 yang ekstrim berkategori amat baik.
Dari hasil scoring indikator sasaran maka capaian BLHD Kab. Tanah Bumbu tahun 2016
adalah 92,5% atau dengan Kategori “BAIK”.
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
3.6. EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator
kinerja kegiatan yang terdiri dari : Input, Output dan Outcome. Hasil evaluasi kinerja kegiatan
menunjukkan capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna baik.
Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 dapat
dilihat pada tabel Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai berikut:
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Jumlah kegiatan 10 (sepuluh) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatam Target Realisasi % Fisik
1 2 3 4 5 6
1 Program : Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Optimalisasi Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
Cukup Cukup 100%
1. Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota sehat
/ ADIPURA
Pemantauan pada Titik Pantau ADIPURA
16 kali pemantauan
ADIPURA
16 kali pemantauan
ADIPURA
100%
2. Kegiatan : Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Pemantauan Kondisi
Lingkungan Hidup Kab. Tanah
Bumbu
58Titik Pantau 33 Titik Pantau 58,92%
3. Kegiatan : Pengawasan pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
Laporan Hasil Pengawasan,
Penyelesaian Perizinan dan Evaluasi Kebijakan
Lingkungan Hidup
3 Laporan 3 Laporan 100%
4. Kegiatan : Pengkajian dampak Lingkungan
Jumlah dokumen hasil Kajian (Kajian Biomassa)
1 Dokumen 0 Dokumen 0%
5. Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengendalian Lingkungan
Hidup
Jumlah Desa dan Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM)
yang Dibina
2 Desa Binaan 2 Desa Binaan 100%
6. Penanggulangan dan
pemulihan pencemaran
Monitoring dan Evaluasi
8 Laporan 8 Laporan 100%
7. Koordinasi Penilaian
ADIWIYATA Sekolah adiwiyata yang Masuk
Nominasi Provinsi dan
Nasional
5 sekolah
adiwiyata yang
masuk nominasi
Provinsi dan
Nasional
5 sekolah
adiwiyata yang
masuk nominasi
Provinsi dan
Nasional
100%
8. Pengembangan kapasitas
dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup
Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi
100 peserta 100 Peserta 100%
9. Pelayanan pengaduan
masyarakat Jumlah Pengaduan Masyarakat
yang ditindak lanjuti
100% 100% 100%
10. Pengembangan Sarana dan
Prasarana Laboratorium Lingkungan
Jumlah prasarana dan sarana laboratorium
25 item peralatan Lab. LH, 1
Tambahan
Bangunan Lab. LH, IPAL Lab.
LH, dan 1
dokumen perencanaan
bangunan
25 item peralatan Lab.
LH, 1
Tambahan Bangunan Lab.
LH, IPAL Lab.
LH, dan 0 dokumen
perencanaan
bangunan
96,30%
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup dari 10 (sepuluh) kegiatan pada, dapat dapat disimpulkan
pencapaian berkategori Sangat Baik, meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa kegiatan
yang tidak dapat maksimal dilaksanakan karena kondisi/desfisit anggaran. Adapun uraian
capaian kinerja program tersebut adalah sebagai berikut :
Target kinerja program (outcome) adalah Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran kinerja program tersebut diterjemahkan dalam
bentuk perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH). IKLH itu sendiri
memiliki pengertian alat ukur sederhana yang dikembangkan oleh Kementerian LH di
Tahun 2009 untuk mengetahui tingkat pencapaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah maupun semua elemen masyarakat dalam mengurangi laju kerusakan lingkungan
dan pemulihan kualitas lingkungan. Tujuan yang melatar belakangi disusunnya indeks
kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kab. Tanah Bumbu adalah :
- Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang
kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target
program - program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup
Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS, hanya mengambil tiga indikator
kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Struktur
perhitungan IKLH 100 % adalah = 30% Indeks Pencemaran Air + 30% Indeks
Pencemaran Udara + 40% Indeks Tutupan Hutan atau IKLH = (30% x IPA) + (30% x
IPU) + (40% x ITH). Kategori penilaian IKLH dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu :
Kategori IKLH Nilai Unggul x > 90
Sangat Baik 82 < x ≤ 90
Baik 74 < x ≤ 82
Cukup 66 ≤ x ≤ 74
Kurang 58 ≤ x < 66
Sangat Kurang 50 ≤ x< 58
Waspada x < 50
Perhitungan IKLH Kab. Tanah Bumbu baru dilaksakan di tahun 2016 oleh BLHD Kab.
Tanah Bumbu melalui Program Pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup dengan kegiatan utamanya adalah Pemantauan Kualitas
Lingkungan (data dukung perhitungan IKA) dan Program Pengendalian Polusi
dengan kegiatan pendukungnya adalah Pengujian emisi/polusi udara akibat
aktivitas industri (data dukung perhitungan IKU). Sedangkan data ITH bersumber
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Peta RTRWK. Perhitungan ini
dilaksanakan sebagai penyempurnaan dari perhitungan kualitas lingkungan sesuai dengan
metode yang telah ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sebelumnya perhitungan hanya berdasarkan prosentase hasil uji kualitas air/udara/tanah
yang memenuhi baku mutu dan dianggap belum mampu menggambarkan kondisi
lingkungan hidup secara akurat.
Target capaian IKLH Kab. Tanah Bumbu tahun 2016 yang sekaligus merupakan target
indikator kinerja daerah misi ketiga RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu adalah
Kategori "CUKUP" atau dengan kisaran nilai 66 ≤ x ≤ 74 (CUKUP). Dari hasil
perhitungan, didapatkan :
- Capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 52,14 atau kategori "SANGAT
KURANG"
- Capaian nilai Indeks Kualitas udara (IKU) adalah 90,047 atau kategori "SANGAT
BAIK"
- Nilai ITH adalah 67,44
Dari ketiga indikator kualitas lingkungan tersebut didapatkan nilai IKLH Kab. Tanah
Bumbu Tahun 2016 adalah 69,632 atau kategori "CUKUP" atau sesuai dengan target
yang telah ditetapkan. Nilai IKLH ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi
keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang
dilakukan oleh BLHD Kab. Tanah Bumbu maupun SKPD terkait dan juga dapat dijadikan sebagai
dasar penyusunan program di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka
perbaikan optimalisasi kualitas lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun
mendatang.
b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Lingkungan
Jumlah kegiatan 1 (satu) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Indikator
Program/Kegiatan Target Realisasi % Fisik
1 2 3 4 5 6
1 Program : Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup
Prosentasi peningkatan
kualitas data primer dan
sekunder lingkungan hidup
81% 82% 101,23%
Kegiatan : Pengembangan data dan
informasi lingkungan Dokumen SLHD dan MIH 2 Dokumen
(MIH dan
SLHD)
2 Dokumen
(MIH dan
SLHD
100%
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Kualitas dan
Akses Lingkungan melalui kegiatan dengan keluaran Buku Laporan Status Lingkungan Hidup
Daerah (SLHD) dan Laporan Menuju Indonesia Hijau (MIH) Tahun 2016 dapat dilaksanakan
secara penuh sehingga pencapaian berkategori 100% / Sangat Baik. Penyusunan kedua laporan
tersebut rutin dilaksanakan sejak periode RENSTRA BLHD tahun sebelumnya s.d.
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
periode RENSTRA BLHD Tahun 2016-2021, karena kegiatan tersebut merupakan
kegiatan wajib bidang lingkungan hidup khususnya Kabupaten penerima dana DAK-LH.
Penyusunan Laporan Berikut uraian capaian kinerja program Peningkatan Kualitas dan
Akses Lingkungan :
- Seperti pada periode RENSTRA BLHD sebelumnya (tahun 2011-2015), untuk tahun 2016,
penetapan target berdasarkan jumlah data sekunder dan primer yang harus dipenuhi dalam
rangka penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kab. Tanah Bumbu.
Dari Juknis yang ada, jumlah data sesuai dengan format adalah 66 tabel data. Berdasarkan hasil
evaluasi pengumpulan data tahun-tahun sebelumnya masih ada beberapa data yang bersumber
dari dinas/instansi terkait yang masih belum dapat terisi maka penetapan target tahun 2016
adalah sebesar 81% atau sebanyak 53 data terisi sesuai dengan format.
- Berdasarkan jumlah data sekunder yang tersedia pada Dinas/Instansi terkait maupun data primer
yang diambil oleh BLHD Kab. Tanah Bumbu untuk keperluan penyusunan Laporan SLHD Kab.
Tanah Bumbu Tahun 2016, dari 66 tabel data yang ada, 54 tabel data diantaranya terisi atau
terealisasi sebesar 82% melebihi target pengisian tabel data yang telah ditetapkan sebesar 81%.
Faktor utama capaian tahun 2016 dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah
rutin dilaksanakan koordinasi antara BLHD dengan dinas/instansi terkait untuk data yang
diperlukan dalam rangka penyusunan laporan SLHD Kab. Tanah Bumbu. Dilaksanakan rapat
koordinasi sebanyak 2 kali dalam setahun sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah data
sekaligus kualitas data yang diperoleh, meskupin pada tahun ini karena kondisi anggaran/defisit
anggaran rapat koordinasi hanya dapat terlaksana 1 (satu) kali. Faktor lain yang juga sangat
berperan adalah pelaksanaan pengumpulan data yang memang harus selalu di konfirmasi kepada
dinas/instansi terkait setelah pelaksanaan rapat koordinasi. Diharapkan pada tahun mendatang
jumlah dan kualitas data baik itu data primer yang tersedia pada BLHD maupun data sekunder pada
dinas/instansi terkait makin meningkat atau paling tidak selalu sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.
c. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Jumlah kegiatan 4 (empat) dengan rincian hasil pelaksanaan sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatam Target Realisasi % Fisik 1 2 3 4 5 6
1 Program : Peningkatan Pengendalian
Polusi
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha
90% 85% 94,44%
1. Kegiatan : Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas
industri
Indeks Kualitas Udara
Sangat Baik
Sangat Baik 100%
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
2. Kegiatan : Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah
cair
Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah (SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air)
1 Dokumen 1 Dokumen 100%
3. Kegiatan : Akreditasi laboratorium
lingkungan hidup
Laporan Hasil Akreditasi
1 laporan 1 Laporan 100%
4. Kegiatan : Peningkatan pengelolaan
laboratorium lingkungan
Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium
1200 Sampel
3244 Sampel 270,33%
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Peningkatan Pengendalian
Polusi terealisasi di kisaran 85-100% atau dengan kategori “BAIK”. Kegiatan utama capaian
kinerja program tersebut terletak pada kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas
industri dan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair. Berikut uraian capaian
kinerja program Peningkatan Pengendalian Polusi :
a. Capaian program tersebut diatas dihitung dari target kinerja kegiatan Pengujian emisi/polusi
udara akibat aktivitas industri yang merupakan pelaksanaan dari Standard Pelayanan Minimal
(SPM) pelayanan pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak (emisi cerobong
pelaku usaha) dan kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair yang
merupakan pelaksanaan dari SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air. Dari kedua
kegiatan tersebut, target kinerja Program tersebut di atas tahun 2016 adalah sebesar 90%.
Perhitungan target adalah sebagai berikut :
- Kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri yang merupakan
pelaksanaan dari Standard Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan pencegahan Pencemaran
Udara dari Sumber tidak Bergerak mengambil sampel emisi cerobong pada 5 pelaku usaha
dan ditargetkan 100% dikategorikan taat dalam kelola emisinya.
- Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair yang merupakan
pelaksanaan dari SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, yang mengambil sampel air
limbah pada 30 pelaku usaha dan ditargetkan 80% diantaranya atau sekitar 24 pelaku usaha
dikategorikan taat kelola air limbah sebelum dibuang ke perairan umum.
- Kemudian kedua prosentase tersebut dirata-ratakan, didapatkan target total Tingkat
Ketaatan Pelaku Usaha tahun 2016 sebesar 90%.
- Dari hasil pengambilan sampel dan hasil uji pada Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah
Bumbu didapatkan untuk SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air terealisasi sebesar
70% atau dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air limbahnya, 21 pelaku usaha
diantaranya dikategorikan taat pengelolaan air limbah dan untuk SPM pencegahan
Pencemaran Udara dari Sumber tidak Bergerak terealisasi sebesar 100% atau dari 6 pelaku
usaha yang diambil sampel emisi cerobongnya, semuanya dikategorikan taat kelola emisi
cerobongnya. Sehingga dari kedua perhitungan capaian tersebut didapatkan rata-rata
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
realisasi Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha tahun 2016 sebesar 85%, sedikit lebih
rendah dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target capaian kinerja
programnya adalah sebesar 94,44%, dan dikategorikan “BAIK”.
b. Dari kedua kegiatan utama tersebut, ada 2 (dua) kegiatan pendukung terlaksananya
pengambilan dan pengujian sampel air dan emisi yaitu kegiatan Akreditasi Laboratorium
Lingkungan Hidup dan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan. Pentingnya
kedua kegiatan pendukung tersebut adalah karena Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah
Bumbu sebagai Laboratorium Lingkungan dengan akreditasi parameter air dan udara
terbanyak di wilayah Kalimantan. Dengan status akreditasi tersebut jelas proses pengambilan
dan pengujian sampel akan sesuai dengan standard yang berlaku, hasilnya valid, akurat dan
cepat. Sedangkan pada kegiatan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
merupakan pendukung tersedianya kebutuhan bahan kimia untuk proses pengujian sampel.
Pengukuran keberhasilan kinerja kegiatan tersebut terlihat pada tabel di atas, dimana dari
target 1.200 sampel, terealisasi sebanyak 3.244 sampel yang diuji dan selesai tepat waktu
(rincian 2.655 sampel air, 370 sampel udara ambien dan 199 sampel emisi), atau sebesar
270,33%. Tingginya capaian kinerja kegiatan tersebut dikarenakan sebagian besar pelaku
usaha di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan wilayah lain seperti Kotabaru, Pelaihari,
Balikpapan (Kalselteng) mengirimkan sampel air/udara/emisi ke Laboratorium Lingkungan
Kabupaten Tanah Bumbu.
c. Diharapkan dukungan anggaran untuk memaksimalkan capaian kinerja program/kegiatan
tersebut pada tahun mendatang. Seperti pemenuhan sarana dan prasarana baik itu berupa
peralatan, sarana mobilitas dan peningkatan gedung serta penambahan SDM yang kompeten.
Dari hasil pengukuran kinerja di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016
BLHD Kab. Tanah Bumbu telah dapat mencapai realisasi kinerja 15 kegiatan dari 3 program yang ada.
Berikut rekapitulasi seluruh program dan kegiatan :
Program Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Hasil Keluaran Program/Kegiatan
CAPAIAN
PROGRAM Rencana Realisasi Satuan
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib LINGKUNGAN
HIDUP
Program : Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup Optimalisasi Kualitas Lingkungan
(IKLH) Cukup Cukup Indeks 100%
Kegiatan 1 : Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura Pemantauan pada Titik Pantau
ADIPURA 16 16 Jumlah
Pemantauan di
Titik Pantau
ADIPURA
100,00%
Kegiatan 2 : Pemantauan Kualitas
Lingkungan Pemantauan Kondisi Lingkungan
Hidup Kab. Tanah Bumbu 58 33 Titik Pantau 56,90%
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
Kegiatan 3 : Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Lingkungan Hidup Laporan Hasil Pengawasan,
Penyelesaian Perizinan dan Evaluasi
Kebijakan Lingkungan Hidup
3 3 Laporan 100,00%
Kegiatan 4 : Pengkajian Dampak
Lingkungan Jumlah dokumen hasil Kajian 1 0 Dokumen 0,00%
Kegiatan 5 : Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
Jumlah Desa dan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) yang Dibina 2 2 Desa Binaan 100%
Kegiatan 6 : Penanggulangan dan
pemulihan pencemaran Monitoring dan Evaluasi 8 8 Laporan 100,00%
Kegiatan 7 : Koordinasi penilaian
Adiwiyata Jumlah Sekolah Adiwiyata yang
masuk Nominasi Provinsi dan
Nasional
5 5 Sekolah
Adiwiyata 100,00%
Kegiatan 8 : Pengembangan kapasitas
dalam rangka pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup
Jumlah Peserta yang Mengikuti
Sosialisasi 100 100 Peserta 100,00%
Kegiatan 9 : Pelayanan pengaduan
masyarakat Jumlah Pengaduan Masyarakat yang
ditindak lanjuti 100 100 % 100,00%
Kegiatan 10 : Pengembangan sarana dan
prasarana laboratorium lingkungan Jumlah prasarana dan sarana
laboratorium
25 25 Item Peralatan
Lab 100,00%
1 1 Tambahan
Bangunan Lab.
LH
100,00%
1 1 IPAL Lab. LH 100,00%
1 0 dokumen
perencanaan
bangunan
0,00%
Program : Peningkatan Kualitas Akses
dan Informasi SDA dan LH Prosentasi peningkatan kualitas
data primer dan sekunder
lingkungan hidup
81 82 % 101,23%
Kegiatan 1 : Pengembangan Data Dan
Informasi Lingkungan Dokumen SLHD dan MIH 2 2 Laporan 100,00%
Program : Peningkatan Pengendalian
Polusi Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha 90 85 % 94,44%
Kegiatan 1 :
Pengujian emisi/polusi udara akibat
aktivitas industri
Indeks Kualitas Udara (IKU) Sangat
Baik Sangat
Baik Indeks 100,00%
0% 100%
Kegiatan 2 :
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat
dan Limbah Cair
Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi
Limbah 1 1 Dokumen 100,00%
Kegiatan 3 : Akreditasi Laboratorium
Lingkungan Hidup Laporan Hasil Akreditasi 1 1 Laporan 100,00%
Kegiatan 4 : Peningkatan pengelolaan
laboratorium lingkungan Jumlah Jasa Pelayanan Laboratorium 1200 3244 Sampel 270,33%
TOTAL URUSAN LH 98,60%
TOTAL KESELURUHAN 98,60%
Berdasarkan kategori scoring tersebut di atas Pencapaian kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu Tahun
2016 sebesar 98,60% dapat disimpulkan termasuk kategori SANGAT BAIK. Capaian ini sama dengan
capaian kinerja tahun anggaran 2015 yaitu sebesar 98,98% (Sangat Baik).
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
Dengan melihat perbandingan tersebut maka pencapaian kinerja di tahun 2016 sama dengan
capaian tahun anggaran 2015. Adapun faktor yang menyebabkan pendorong keberhasilan kinerja
BLHD Kab. Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
1. SDM yang kompeten, meskipun masih ada kebutuhan penambahan SDM yang kompeten
2. Disiplin dan semangat bekerja aparatur yang cepat dan tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan
serta kerjasama/koordinasi yang baik dalam satuan kerja BLHD Kab. Tanah Bumbu
3. Faktor lainnya adalah pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan
pada RENSTRA BLHD Kab. Tanah Bumbu
Dari keberhasilan yang dicapai tersebut, tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa faktor penghambat
dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :
1. Masih kurangnya ketersediaan SDM yang kompeten
2. Pemenuhan prasarana dan sarana operasional kegiatan sesuai standard masih terbatas dengan
pagu yang ada
3. Kondisi alam (cuaca dl) serta medan/akses jalan yang belum kondusif yang terkadang
menyulitkan pelaksanaan kegiatan seperti pengambilan sampel air DAS dan sungai.
4. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan pelaku dalam mengelola lingkungan
5. Ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan kinerja program/kegiatan
Faktor-faktor keberhasilan dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan evaluasi perencanaan
kegiatan dan anggaran di tahun berikutnya dengan tujuan untuk peningkatan kinerja BLHD Kab.
Tanah Bumbu
3.7. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian
depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator
keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan
yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Pada tahun 2016 belanja BLHD Kab. Tanah Bumbu terdiri atas belanja tidak langsung dan
belanja langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian pembiayaan belanja langsung dan tidak
langsung BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 sebagai berikut :
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
3.7.1. Belanja Langsung
Anggaran belanja langsung BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 adalah sebesar
Rp.3.613.217.050,- yang terbagi menjadi belanja rutin operasional kantor sebesar Rp 1.318.445.550,-
dan belanja wajib bidang lingkungan hidup sebesar Rp 2.294.771.500,-. Adapun Realisasi belanja
langsung sebesar Rp. 3.271.669.485,- atau 90,55%. yang terdiri dari ralisasi belanja rutin sebesar Rp
1.253.096.608,- dan realisasi belanja wajib bidang lingkungan hidup sebesar Rp 2.018.572.877,- yang
secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.10.
Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2016
No Program Kegiatan Pagu (Rp.)
Realisasi Keuangan Dana Yang
Tidak Terserap
(Rp.)
Rp
%
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG
I Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 27.300.000 26.994.220 98,88 305.780
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
85.800.000 69.234.050 80,69 16.565.950
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
147.590.000 145.039.600 98,27 2.550.400
4 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
2.324.000 2.324.000 100 0
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7.700.000 6.150.000 79,87 1.550.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.697.800 40.544.600 99,62 153.200
7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 8.910.750 8.846.250 99,28 64.500
8 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
1.150.000 1.150.000 100 0
9 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 84.593.000 80.923.000 95,66 3.670.000
10 Penyediaan makanan dan
minuman
10.130.000 5.103.000 50,38 5.027.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah 306.050.000 289.437.888 94,57 16.612.112
12 Penyediaan Jasa Tenaga Non
PNS
567.350.000 548.500.000 96,68 18.850.000
13 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam
Daerah
7.050.000 7.050.000 100 0
II Peningkatan
Disiplin Aparatur 14 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu 21.800.000 21.800.000 100 0
III Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingk.
15 Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura 59.378.000 42.078.000 70,86 17.300.000
16 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
34.650.000 30.000.000 86,58 4.650.000
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
17 Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Lingkungan Hidup 188.225.000 159.119.000 84,54 29.106.000
18 Pengkajian Dampak Lingkungan 36.570.000 8.821.000 54,12 27.749.000
19 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
22.800.000 20.250.000 88,82 2.550.000
20 Penanggulangan dan pemulihan pencemaran
36.225.000 29.750.000 82,13 6.475.000
21 Koordinasi penilaian Adiwiyata 162.006.000 142.964.000 88,25 19.042.000
22 Pengembangan kapasitas dalam
rangka pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup
38.700.000 33.620.000 86,87 5.080.000
23 Pelayanan pengaduan
masyarakat 11.100.000 10.950.000 98,65
150.000
24 Pengembangan sarana dan
prasarana laboratorium
lingkungan
1.099.770.000 1.057.395.000 96,15 42.375.000
VI Peningkatan
Kualitas dan
Akses Lingk.
25 Pengembangan Data Dan
Informasi Lingkungan 23.380.000 18.452.250 78,92 4.927.750
VII Peningkatan
Pengendalian
Polusi
26 Pengujian emisi/polusi udara
akibat aktivitas industri 20.700.000 11.400.000 55,07 9.300.000
27 Pengujian Kadar Polusi Limbah
Padat dan Limbah Cair
38.415.000 28.200.000 73,41 10.215.000
28 Akreditasi Laboratorium
Lingkungan Hidup
140.740.000
112.955.920 80,26 27.784.080
29 Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan
382.112.500 312.617.707 81,81 69.494.793
3.613.217.050 3.271.669.485 90,55 341.547.565
3.7.2. Belanja Tidak Langsung
Anggaran belanja tidak langsung BLHD Kab. Tanah Bumbu TA. 2016 adalah sebesar Rp.
3.525.231.615,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.357.323.077,- atau 95,24 %.
Dari tabel belanja langsung dan belanja tidak langsung di atas, akuntabilitas keuangan
BLHD Kab. Tanah Bumbu secara keseluruhan TA 2016 dengan realisasi anggaran mencapai Rp.
6.628.992.562,- (92,86%) dari total keseluruhan anggaran TA. 2016 (meliputi belanja langsung dan
belanja tidak langsung) sebesar Rp. 7.138.448.665,-
Terlihat dalam penggunaan anggaran terjadi peningkatan yang diimbangi juga peningkatan
realisasi fisik kegiatan. Dari sisi efisiensi terlihat juga adanya penghematan penggunaan dana pada
input dalam menghasilkan output kegiatan Dengan demikian efisiensi anggaran belanja (belanja
langsung dan tidak langsung) BLHD Kabupaten 509.456.103,00
Berarti sangatlah jelas keberhasilan kinerja yang telah dicapai BLHD Kab. Tanah Bumbu
tahun 2016 sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
3.7.3. PENDAPATAN
Realisasi pungutan atau penerimaan asli daerah pada Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu s.d. 14 Desember tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.006.794.992,- (berasal
dari Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Retribusi Kekayaan Daerah (Laboratorium). Berikut uraian
target dan realisasi penerimaan BLHD Tahun Anggaran 2016:
Tabel 3.11. Realisasi Penerimaan Daerah pada BLHD Kab. Tanah Bumbu 2016
No. Jenis Penerimaan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Prosentase
1. Retribusi Izin Gangguan (HO)
2.250.004.887,- 1.712.046.192 76,09%
2. Retribusi Kekayaan Daerah
(Laboratorium) 1.500.783.000,- 1.523.548.700 101,52%
JUMLAH 3.750.787.887,- 3.235.594.892 86,26%
Sumber : Bendahara Penerima BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
Jika dbandingkan pada tahun sebelumnya, realisasi penerimaan HO tahun 2016 juga tidak
mencapai target. Sedangkan Retribusi Kekayaan Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut
perbandingan target dan realisasi pendapatan dari tahun 2015 dan 2016 :
Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2015 dan 2016
Uraian Target Tahun Realisasi pada Tahun ke- (Rp.) Rasio antara Realisasi
dan Target Tahun ke-
2015 2016 2015 2016 2015
2016
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan Asli
Daerah
- HO 2.500.000.000 2.250.004.887 1.917.946.006 1.712.046.192 76,71%
76,09%
- Retribusi Kekayaan
Daerah (Laboratorium) 900.004.000 1.500.783.000 1.339.797.700 1.523.548.700 148,86% 101,52%
TOTAL 3.400.004.000 3.750.787.887,- 3.257.743.706 3.235.594.892 95,51% 86,26%
Sejak tahun 2012 – 2016, jenis penerimaan pada BLHD Kab. Tanah Bumbu hanya
bersumber dari Retribusi HO saja, sedangkan jenis penerimaan lainnya pada tahun 2011 yaitu
Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair yang terealisasi sebesar Rp.60.000.000,- (55% dari target
penerimaan Rp. 120.000.000,-), Retribusi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terealisasi
sebesar Rp. 42.000.000,- ( 52,50% dari target penerimaan Rp. 80.000.000,-), Retribusi Pemanfaatan
Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) yang terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- (50% dari target
penerimaan Rp. 6.000.000,-) tidak dapat ditarik lagi retribusinya. Hal tersebut sangatlah beralasan
dikarenakan beberapa faktor yaitu :
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
1. Perda No. 06 Tahun 2008 tentang Retribusi yang menjadi dasar penarikan Retribusi Izin
Pembuangan Limbah Cair, Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pemanfaatan LCPKS
pada tahun 2011 tidak berlaku lagi karena adanya PP No. 29 Tahun 2009 tentang Retribusi Limbah
Cair dimana didalamnya mengatur tentang jenis-jenis penarikan retribusi. Dari beberapa jenis
retribusi, 3 retribusi tersebut tidak terdapat pada PP No. 29 Tahun 2009.
2. Faktor lain yang menjadi alasan tidak ditargetkannya penerimaan dari 3 retribusi tersebut tahun
2012 dan 2015 yaitu terbitnya Perda No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten
Tanah Bumbu dimana didalam salah satu pasalnya yaitu pasal 58 ayat 1 menyebutkan bahwa objek
retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga,
perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus pleh
Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengelolaan limbah cair. Kendala utama adalah belum
adanya instansi khusus yang menangani pengelolaan limbah cair di Kab. Tanah Bumbu.
3. Faktor tersebut di atas yang menjadikan alasan tidak adanya penarikan retribusi limbah cair,
penyimpanan limbah B3 dan LCPKS pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, sehingga tidak
ada realisasi penerimaan dari 3 sumber retribusi tersebut dan hanya retribusi HO yang dapat
ditargetkan dan terealisasi.
4. Dasar hukum penarikan retribusi HO di tahun 2012 dan 2014 yaitu Perda No. 03 Tahun 2012
tentang Retribusi Ijin Gangguan Keramaian/HO yang merupakan perubahan atas Perda No. 02
Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Gangguan Keramaian/HO.
Sedangkan pada tahun 2012 s.d. 2016 sumber penerimaan BLHD selain bersumber dari HO,
juga bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu tarif pemeriksaan sampel uji kualitas
lingkungan pada Laboratorium Lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu yang sudah terakreditasi
(parameter air) dimana pelaksanaannya berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Bumbu No.03 Tahun
2014 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dari tabel 3.16 dapat dilihat perbandingan
antara target dan realisasi pendapatan.
Dari sektor HO, tahun 2015 hanya terealisasi sebesar 76,71% dan tahun 2016 juga belum
mencapai target yaitu sebesar 76,09% dikarenakan ada beberapa kegiatan/usaha yang tidak ada
kegiatan (tidak aktif) seperti stockpile dan pelabuhan batubara sehingga tidak melakukan perpanjangan
izin HO. Dari sektor retribusi kekayaaan daerah, tahun 2015 DAN 2016 realisasinya melebihi target,
hal ini dikarenakan UPT Laboratorium LH Kab. Tanah Bumbu merupakan Lab. LH dengan parameter
terbanyak yang terakreditasi di Kalimantan sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor utama
peningkatan jumlah pengujian sampel air dari berbagai kegiatan baik itu oleh pelaku usaha,
masyarakat umum dan instansi dari Kab. Tanah Bumbu ataupun luar Kab. Tanah Bumbu.
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
3.8. ANALISA PERMASALAHAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan kegiatan pada BLHD Kab.Tanah Bumbu umumnya sudah
berjalan dengan baik dalam arti mengarah kepada kesesuaian Standard Pelayanan Minimal (SPM)
bidang lingkungan hidup dan IKK Bidang LH .
Upaya yang dilakukan dalam rangka terwujudnya visi dan misi BLHD Kab.Tanah Bumbu
adalah mengevaluasi kembali usulan – usulan dana untuk menunjang Program dan kegiatan yang ada
pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar hasil yang diharapkan berhasil
guna dan tepat waktu.
Permasalahan lain yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu pada Tahun Anggaran 2016 yaitu menyangkut peningkatan / pengembangan baik secara
kualitas maupun kuantitas untuk menunjang aktifitas operasional dinas dan peningkatan pelayanan
terhadap masyarakat. Hal tersebut di atas erat kaitannya dengan keterbatasan sumber daya manusia
pengelola lingkungan hidup dan alokasi dana/penganggaran APBD. Ini lebih disebabkan karena makin
meningkatnya tuntutan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Berikut diuraikan permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja BLHD
Kab. Tanah Bumbu :
2. Sekretariat
Permasalahan :
a. Kurangnya SDM yang berkualitas
b. Kurangnya kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek
c. Kurangnya jaringan internet dan sempitnya ruang kerja
Solusi :
a. Perlunya penambahan SDM yang berkualitas & handal
b. Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek
c. Penambahan jaringan internet dan memperluas ruang kerja
d. Mengikutsertakan staf di bagian sekretariat dalam segala kegiatan
2. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran
Permasalahan :
a. Kurangnya alat transportasi ( mobil operasional terbatas )
b. Peningkatan SDM yang handal & berkualitas
c. Fasilitas penunjang terkait telekomunikasi & informatika
d. Ruang kerja kurang layak ( terlalu sempit )
Solusi :
a. Penambahan alat transportasi ( sarana )
b. Mengikuti Diklat
c. Pemasangan jaringan ( fasilitas internet, hard disk eksternal )
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
d. Memperluas ruang kerja
3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Permasalahan :
a. Mobil operasional kegiatan tidak ada
b. Kurangnya jumlah personil laki – laki dan tenaga untuk administrasi Sekretaris Komisi
AMDAL
c. Terbatasnya jumlah personil yang memiliki sertifikat penilai AMDAL
d. Ruang penyimpanan dokumen sudah melebihi kapasitas /
Solusi :
a. Penyediaan mobil operasional Bidang PDL
b. Penambahan pegawai laki – laki ( lapangan ) & perempuan ( administrasi )
c. Mengikutsertakan staf PDL untuk pelatihan penilai AMDAL ( S 1 )
d. Penambahan ruang dokumen / memindah ruang dokumen ketempat yang lebih memadai
4 Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan
Permasalahan :
Permasalahan :
a. Minimnya sarana penunjang dalam melaksanakan kegiatan di bidang seperti kurangnya alat (
kamera, PC, printer, UPS, kendaraan roda 2 / Trail, APD )
b. Kurang personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan
pemantapan kualitas lingkungan
Solusi :
a. Adanya penambahan sarana penunjang ( PC, printer, UPS, Kendaraan roda 2 )
b. Penambahan personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan
kegiatan pemantauan kualitas lingkungan
5. Laboratorium Lingkungan Hidup
Permasalahan :
a. Kurangnya sumber daya manusia ( analis dan PPC )
b. Bangunan gedung kurang memadai
c. Pihak ke 3 : pengukuran limbah B3 kurang respon
d. Dengan pertambahnya ruang lingkup pengujian harus di tunjang dengan alat yang maksimal
e. Kurangnya diklat peningkatan SDM
f. Kurangnya jaminan kesehatan personil Lab
g. Anggaran pengadaan bahan sangat kurang
h. Kerusakan alat di pertengahan tahun atau mendadak tidak bisa diperbaiki karena biaya
perbaikan alat tidak ada
i. Kehabisan bahan yang tak terduga
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
Solusi :
a. Penambahan personil Lab
b. Penambahan gedung analis Lab
c. Penambahan alat Lab. yang memadai
d. Penambahan dikalt baik eksternal maupun internal
e. Penambahan surplemen kesehatan
f. Cek kesehatan per- 6 bulan sekali
Jika ditinjau dari pelaksanaan kegiatan prioritas pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Tanah Bumbu, ada beberapa hal yang menjadi kendala meskipun dalam pencapaiannya, kegiatan
tersebut terealisasi 100%. Kendala dan permasalahan tersebut diantaranya adalah :
1. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura :
Permasalahan :
a. Kurangnya perbaikan kondisi fisik titik pantau secara kontinyu artinya penanggung jawab
menangani titik – titik pantau adipura masih belum maksimal
b. Tim ADIPURA yang termuat dalam SK Bupati Tanah Bumbu belum bekerja secara maksimal
c. Adanya tambahan kriteria dari Kementerian LH dan Kehutanan tentang penilaian adipura yaitu
nilai rata – rata TPA titik pantau minimal 74,00 dengan nilai kumulatif tahun pemantauan (
Tahap I dan Tahap II ) minimal 75,00
d. TPST skala kabupaten yang menjadi titik pantau ADIPURA masih belum sinkron
Solusi :
a. Perbaikan kondisi fisik titik pantau dengan memperbanyak koordinasi secara berjenjang dan
peninjauan titik pantau secara berkala yang dihadiri oleh anggota Tim ADIPURA kabupaten
b. Pemantapan tim adipura tingkat kabupaten melalui rapat koordinasi dihadiri oleh pemegang
kebijakan di SKPD penanggung jawab adipura dan surat menyurat
c. Memberikan masukan saat rakor adipura tingkat provinsi agar kriteria adipura jangan berubah –
ubah
d. Koordinasi dengan SKPD terkait tentang penetapan TPST skala kabupaten
2. Kegiatan Pembinaan ADIWIYATA :
Permasalahan :
a. Masih ada beberapa sekolah atau guru tidak mengerti cara mengintegrasikan materi adiwiyata
kedalam matpel, karena RPP PLH bisa terintegrasi atau monolitik
b. BLHD sebagai unit kerja yang berbentuk badan mengakibatkan kurang lincah dalam bergerak,
dimana tidak bisa membantu secara fisik kepada sekolah, misalnya; pembuatan jalan bagus
menuju sekolah, penambahan jumlah WC di sekolah, sapras, diharapkan kondisi ini bisa diatasi
di tahun 2017 ketika BLHD akan berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup.
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
Solusi :
a. Meminta data sekolah yang respon terhadap adiwiyata melalui UPK sebagai perpanjangan
Disdik di tingkat kecamatan
b. Pembinaan sekolah yang belum pernah ikut dalam lomba adiwiyata dan yang belum lolos di
tingkat kabupaten tahun 2016
c. Sosialisasi adiwiyata melalui pertemuan bulanan guru ( KKG, MGM, MKKS, atau kegiatan
lainnya )
d. Aplikasi adiwiyata akan tersebar luaskan dengan bantuan sekolah yang sudah meraih Adiwiyata
Tingkat Nasional dan Tim Pengembangan Adiwiyata
e. Berusaha memperbaiki dokumen adiwiyata supaya bisa maju ketingkat Nasional maupun
Mandiri
f. Bantuan sapras bagi sekolah adiwiyata yang akan diusulkan ke tingkat Provinsi tahun berjalan
akan difasilitasi oleh BLHD se SKPD terkait dan pihak ketiga
3. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan :
Permasalahan :
a. Infomasi pelaksanaan juknis kegiatan MIH dan SLHD belum dapat diterima secara akurat
b. Masih minimnya anggaran dalam penyusunan kegiatan MIH dan SLHD untuk mendapatkan
hasil yang maksimal (Rapat koordinasi dan Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data)
c. Kurangnya peran serta dinas/instansi terkait dalam rangka pemenuhan data sekunder, sehingga
ada beberapa data yang tidak dapat terisi
Solusi :
a. Perlu adanya konsultasi langsung mengenai juklak dan juknis pelaksanaan penyusunan MIH
dan SLHD Ke BLHD provinsi dan KLHK
b. Perlu adanya penambahan anggaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal
4. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pemantauan DAS/Sungai dan pelaksanaan SPM
Bidang LH) :
Permasalahan :
a. Transportasi ( mobil yang ada kondisinya yang kurang maksimal dan jumlahnya kurang )
Solusi :
a. Penambahan mobil baru
5. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha)
Permasalahan :
a. Parameter insitu ( Ph , debit air )
b. Perlengkapan safety sesuai SNI
c. Kamera , GPS
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
Solusi :
a. Pengadaan alat ukur Ph, debit air
b. Pengadaan perlengkapan safety
c. Pengadaan kamera , GPS
Penyelesaian Perijinan Bidang Lingkungan Hidup :
Permasalahan :
a. Belum adanya sosialisasi Perundang – undangan terbaru mengenai perizinan limbah cair dan
limbah B3
b. Belum adanya perlengkapan APD yang memadai untuk tim peninjau lapangan
c. Belum adanya alat pengukur kualitas air limbah dan limbah B3
d. Dari sisi pelau usaha, kendala yang ada adalah permohonan yang masuk sebagian belum
dilengkapi syarat administrasi, sebagian permohonan yang ditindak lanjuti belum melakukan
saran perbaikan teknis/BAP
e. Sebagian permohonan perizinan yang masuk masih dalam proses di Bupati
f. Sebagian perusahaan sudah memiliki izin yang berlaku
Solusi :
a. Perlu adanya sosialisasi teknis pelaksanaan Perundang – undangan terbaru mengenai perizinan
limbah cair dan limbah B3 baik itu kepada instansi maupun pelaku usaha
b. Perlu adanya pengadaan perlengkapan APD yang memadai untuk tim peninjau lapangan
c. Perlu adanya pengadaan alat pengukur kualitas air limbah dan air limbah B3
Evaluasi AMDAL/UKL-UPL :
Permasalahan :
a. Mobil operasional kegiatan
b. Jumlah personil laki - laki
Solusi :
a. Penambahan mobil operasional PDL
b. Penambahan personil laki – laki
6. Akreditasi Laboratorium Lingkungan
Permasalahan :
a. Kendala dengan pihak ke 3 : KAN yang tidak sesuai rencana / mengikuti jadwal KAN
b. Kalibrasi alat Lab. harus di kirim ke Pulau Jawa
Solusi :
a. Koordinasi intensif dengan KAN
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan
menunjukkan hasil bahwa BLHD Kab. Tanah Bumbu sudah berupaya dengan optimal dan
dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaannya beberapa
kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator sasaran ada yang tidak dapat
terealisasi sepenuhnya dikarenakan kondisi anggaran/defisit anggaran. Namun secara
keseluruhan, prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan nilai 92% dari 3 (tiga)
sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran yang direncanakan, serta dapat dilihat pula pada
prosentase pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan penilaian
berkategori sangat baik untuk 3 (tiga) program dan 29 (duapuluh sembilan) kegiatan.
B. Saran
Permasalahan utama yang dihadapi oleh BLHD Kab. Tanah Bumbu pada Tahun
Anggaran 2016 yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di
bidang lingkungan hidup yang seharusnya memerlukan adanya pendidikan dan latihan
khususnya bidang lingkungan hidup.
Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja BLHD Kab. Tanah Bumbu
berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan,
saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :
1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tertib perlu dijadikan prioritas unggulan
pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu disaat ini maupun di masa mendatang.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan kemampuan
operasional pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pengembangan kemampuan dan keterampilan SDM yang ada melalui diklat / pelatihan
teknis serta kesesuaian penempatan SDM dari segi latar belakang pendidikan dalam
tugasnya adalah prioritas utama untuk mendukung optimalisasi pencapaian program.
4. Mengusulkan penambahan pegawai BLHD Kab. Tanah Bumbu pada BKD Kab. Tanah
Bumbu yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan.
5. Ketersediaan anggaran untuk memaksimalkan kinerja dalam rangka peningkatan capaian
program/kegiatan
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016
Untuk poin 2 dan 3 di atas, diperlukan kontinuitas pembinaan, jumlah dana yang
memadai dan ketersediaan anggaran.
LAKIP BLHD KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016