lakip dinpendik prov. jateng 2013 - jip.pdkjateng.go.id · standar operasional prosedur (sop)...
TRANSCRIPT
LAKIP Dinpendik Prov. Jateng 2013
i
KATA PENGANTAR
egala puji bagi Allah yang telah memberikan kami
kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2013. LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Tengah atas pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 yang tertuang dalam Penetapan
Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.
Capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP ini berupa indikator
kinerja yang ada dalam program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
dan sebagai tolo ukur pencapaian kinerja sasaran strategis. Ketercapaian
target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis diharapkan dapat
mendorong tercapainya misi-misi Pembangunan Pendidikan di Jawa
Tengah, yaitu :
1. Membangun budaya kerja prestatif dan bermoral bagi seluruh aparatur
penyelenggara pendidikan.
2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkelanjutan, merata
dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan.
3. Mewujudkan insan pendidikan berkepribadian patriotas.
4. Mengupayakan pengelolaan manajemen layanan pendidikan yang
transparan, efektif dan efisien.
5. Membudayakan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap
pembangunan pendidikan.
Tahun 2013 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
melaksanakan 14 program, meliputi 9 Program Utama dan 5 Program
pendukung. Program utama, merupakan program-program teknis yang
mencerminkan ciri khas SKPD dari SKPD lainnya. Sedangkan Program
pendukung, merupakan program-program rutin dalam menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Sehingga dalam LAKIP ini guna
S
LAKIP Dinpendik Prov. Jateng 2013
ii
mengukur kinerjanya menggunakan program utama sebagai Salah satu
tolok ukur kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang dapat
dilihat dari pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, dengan rincian
57 indikator telah melebihi target, 20 indikator mencapai target 100%,
dan sebanyak 10 indikator belum mencapai target yang ditetapkan.
Melalui LAKIP ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja
pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2013. Selain itu, LAKIP ini
diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan di Jawa
Tengah pada tahun-tahun mendatang.
Di pihak lain, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyadari
bahwa tantangan pembangunan pendidikan masih cukup banyak, dan
memerlukan kerja yang lebih keras pada tahun – tahun mendatang.
Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah
yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, pada saatnya akan
dapat terselesaikan dengan baik.
Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses
penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi
penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan
terima kasih.
Semarang, 14 Pebruari 2014
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed Pembina Utama Muda
NIP. 19590522 198403 1 009
LAKIP Dinpendik Prov. Jateng 2013
iii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................... KATA PENGANTAR ......................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................. iii IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................... v
BAB I : PENDAHULUAN ........................................................ 1
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......... 11
A. PERENCANAAN KINERJA ........................................ 11 1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah ............................................................ 12 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2008-2013 . 13 3. Program dan Kegiatan Pendukung ..................... 14
B. PERJANJIAN KINERJA ............................................ 18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ....................................... 25
A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ......................................................... 25 1. Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) ...................................................... 26 2. Capaian Kinerja Program Pendidikan Dasar ........ 32 3. Capaian Kinerja Program Pendidikan Menengah .. 40 4. Capaian Kinerja Program Pendidikan Non Formal
dan Informal ..................................................... 46 5. Capaian Kinerja Program Pendidikan Khusus ....... 49 6. Capaian Kinerja Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan ..................... 53 7. Capaian Kinerja Program Fasilitasi Perguruan
Tinggi ................................................................ 57 8. Capaian Kinerja Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan ........................................................ 59 9. Capaian Kinerja Program Pendidikan Berkelanjutan 68
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................... 71
BAB IV : PENUTUP .................................................................. 75
LAKIP Dinpendik Prov. Jateng 2013
iv
LAMPIRAN-LAMPIRAN Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan LAKIP Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013
Matrik Evaluasi RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2008-2013
LAKIP Dinpendik Prov. Jateng 2013
v
IKHTISAR EKSEKUTIF
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 ini
disusun sebagai kinerja atas pelaksanaan Tugas Pokok
dan Fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah No 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kinerja Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dilaporkan berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 – 2013 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah tanggal 19 Pebruari 2009 Nomor 050/42333 tentang Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
– 2013.
Guna mengukur pencapaian visi, misi, kebijakan pokok tersebut
Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menetapkan 9 sasaran
strategis dengan 87 indikator kinerja beserta targetnya masing-masing
setiap tahun, sebagaimana tampak dalam ulasan Akuntabilitas Kinerja
pada BAB III buku LAKIP ini.
Pada Tahun ke-lima RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah 2008-2013 ini, pencapaian 87 indikator kinerja sasaran strategis
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah dapat terealisasi dengan
baik, dengan rincian 57 indikator telah melebihi target, 20 indikator
mencapai target 100%, dan sebanyak 10 indikator belum mencapai target
yang ditetapkan.
Berikut ringkasan penjabaran pencapaian indikator kinerja
sasaran strategis pembangunan pendidikan di Jawa Tengah (akses, mutu
dan relevansi) pada Tahun 2013.
L
LAKIP Dinpendik Prov. Jateng 2013
vi
INDIKATOR AKSES LAYANAN PENDIDIKAN
50
60
70
80
90
100
110
APK PAUD 59,22 62,04 68,41 68,59 70,5 70,55
APM SD/MI/SDLB/ PAKET A 90,99 95,82 97,08 96,04 98,3 98,6
APK SMP/MTs/SMPLB/
PAKET B
92,62 96,93 99,4 99,72 100,5 100,5
APK SMA/MA/SMK/SMALB/
PAKET C
53,51 54,87 64,62 64,93 67 70
2008 2009 2010 2011 2012 2013
INDIKATOR MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN
20
30
40
50
60
70
80
90
100
SD/MI Terakreditrasi 32,15 43,51 52,73 71,8 99,93 100
SMP/MTs Terakreditasi 21,37 36,54 49,3 68,15 81,36 100
SMA/MA/SMK
Terakreditasi
26,48 53,42 81,13 100 100 100
SLB Terakreditasi 45 55,84 88 100 100 100
Kualifikasi Guru 0 0 51,78 52,68 62,17 73,24
Sertifikasi Guru 0 0 0 35,24 44,26 44,3
2008 2009 2010 2011 2012 2013
LAKIP Dinpendik Prov. Jateng 2013
vii
Terhadap indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target
yang telah ditetapkan, kedepan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan
antara lain dalam penetapan indikator dan target sasaran, perumusan isu
strategis, maupun kecermatan wawasan lingkungan strategis baik regional
dan bilateral, sehingga dapat terwujudnya pembangunan pendidikan Jawa
Tengah yang semakin luas.
Beberapa permasalahan pembangunan pendidikan yang muncul
sampai dengan Tahun ke-lima RENSTRA dan perlu segera diselesaikan
adalah peningkatan APK DIKMEN; pemenuhan sarana prasarana
pendidikan layak, penataan kelembagaan SKPD dan UPTD, peningkatan
jumlah guru bersertifikasi kompetensi, persebaran guru yang proporsional,
penanganan sekolah terdampak bencana dan pelaksanaan kurikulum 2013
pada tahun pelajaran 2013/2014 seluruh sekolah di Jawa Tengah; serta
implementasi integrate sistem pendataan pendidikan di Jawa Tengah
melalui DAPODIK.
Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, beberapa
program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang
diarahkan untuk penanganan permasalahan tersebut, antara lain :
pendampingan BOS Dikdas dan Dikmen, Beasiswa siswa SMA/SMK Miskin,
peningkatan fasilitasi bantuan sarana prasarana pendidikan, pelatihan
peningkatan kompetensi guru yang akan mengikuti sertifikasi,
peningkatan Harlindung dan kesra guru, sosialisasi secara komprehensif
kepada seluruh satuan pendidikan terkait pelaksanaan kurikulum 2013,
dan peningkatan pengendalian data pendidikan, melalui evaluasi
rekapitulasi data DAPODIK secara berkala serta pendampingan pelatihan
operator inputing data DAPODIK.
Alhamdulillah, berkat dukungan seluriuh komponen dan
pemangku pendidikan di Jawa Tengah dan Pusat, Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan beban tersebut dan siap
menyongsong pembangunan pendidikan Tahun 2014.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab I Pendahuluan 1
BAB I PENDAHULUAN
eningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan
yang lebih berkualitas merupakan mandat yang
harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan
tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa,
memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945
diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga Negara
seperti yang tertuang dalam pasal 28B ayat (1) yaitu bahwa setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya
demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat
manusia, dan pasal 31 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap
warga Negara berhak mendapat pendidikan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa diantaranya adalah
penetapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 87 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
P
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab I Pendahuluan 2
Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
Tugas pokok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah Membantu
Gubernur dalam menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas
Pendidikan mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
2. perencanaan program kerja bidang pendidikan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pendidikan;
4. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah,
pendidikan non formal dan perguruan tinggi serta pengembangan
pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Pembinaan teknis di bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan
Layanan Khusus;
6. Pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional
pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada
jenjang Sekolah Dasar;
8. Fasilitasi dan kerjasama dalam pengembangan kapasitas pendidikan;
9. Pelaksanaan urusan sekretariat Dinas;
10. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Selanjutnya struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Jawa Tengah, sebagai berikut :
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab I Pendahuluan 4
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun
organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 dan Nomor 39 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi :
1. Sekretaris :
2. Bidang Pendidikan Dasar ;
3. Bidang Pendidikan Menengah ;
4. Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi ;
5. Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
6. Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan :
7. Balai Pengembangan Pendidikan Khusus ;
8. Balai Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, kemudian Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan
Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Banyak capaian yang telah dihasilkan
sampai dengan akhir Tahun 2013, bahkan melampaui target yang telah
ditetapkan. Dari 87 indikator yang tertuang dalam rencana strategis Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2008-2013, terdapat 73 indikator
tercapai dan 14 indikator belum tercapai dengan berbagai permasalahan
dan pemecahan solusinya.
Lingkungan strategis Pembangunan Pendidikan sebagai pelaksana
kebijakan Pelayanan Dasar Masyarakat bidang layanan pendidikan dalam
mendukung terwujudnya Clean Governance dan Good Goverment di Jawa
Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dituntut peka terhadap
lingkungan strategisnya, baik lingkungan internal yang antara lain
dipengaruhi oleh Sarana prasarana, Sumber Daya Aparatur, sosial
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab I Pendahuluan 5
ekonomi dan politik dalam negeri. Begitu pula peka terhadap tuntutan
lingkungan eksternal dan globalisasi. Selanjutnya skema lingkungan
strategis Pembangunan Pendidikan di Jawa Tengah tampak pada gambar
berikut :
Skema Lingkungan Strategis Pembangunan Pendidikan Jawa Tengah
Gambaran umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah guna
terwujudnya sistem administrasi pemerintahan dalam mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, merupakan salah satu
indikator yang dipergunakan untuk tolok ukur keberhasilan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Gambaran umum
tersebut, salah satunya adalah dukungan Sumber Daya Aparatur
(personil) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan
rincian sebagai berikut :
LINGKUNGAN INTERNAL
FISIK, SDA, EKONOMI, DAN SOSIAL POLITIK DALAM NEGERI
LINGKUNGAN EKSTERNAL &
GLOBAL
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN DASAR MASYARAKAT (YANDIK)
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ARAH KEBIJAKAN
MASYARAKAT
BISNIS
ETNIS
PEMERINTAH & POLITISI LOKAL
PEKERJA
STAKEHOLDERS/LSM
SEKTOR SOSIAL
CCLLEEAANN
GGOOVVEERRMMEENNTT
GGOOOODD
GGOOVVEERRNNAANNCCEE ??
SISDIK
LAKSBANGDIK
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab I Pendahuluan 6
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL
Es. II, 1
Es. IV, 24
Es. III, 8
SEBARAN PNS BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
1
40
134
90
185
138
173
80
2030 23
3 1 52
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
IV c IV b IV a III d III c III b III a II d II c II b II a I d I c I b I a
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab I Pendahuluan 7
2
77
545
38
101
6
129
17 100
100
200
300
400
500
600
PENDIDIKAN 2 77 545 38 101 6 129 17 10
S-3 S-2 S-1 D-3 D-2 D-1SMA/M
A/SMK
SMP/M
TsSD/MI
PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
412; 45% 412; 45%
513; 55%
LAKI-LAKI PEREMPUAN
PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab I Pendahuluan 8
PEGAWAI HARIAN LEPAS BERDASARKAN PENDIDIKAN
1
8
13
1
13
Sarjana Diploma SMA/SMK SMP/MTs SD/MI
Dari keseluruhan pegawai sebanyak 925 (sembilan ratus dua puluh lima)
orang pegawai tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
a. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Induk) : 284 orang
b. Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan : 40 orang
c. Balai Pengembangan Pendidikan Khusus : 14 orang
d. Balai Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi
Pendidikan : 25 orang
e. Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi : 533 orang
f. Pengawas sekolah tingkat provinsi : 17 orang
g. Tenaga administrasi di SLB : 12 orang
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah selama tahun 2013. Selanjutnya Capaian Kinerja (performance
results) tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja
tahun 2013 dan capaian kinerja tahun 2012 sebagai tolak ukur
keberhasilan tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab I Pendahuluan 9
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance
gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu,
maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
adalah sebagai berikut :
Kata Pengantar,
Ikhtisar Eksekutif,
BAB I,
PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan,
tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan Lingkungan strategis serta
sistematika penulisan laporan.
BAB II,
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, dijelaskan mengenai
perencanaan kinerja dan penetapan kinerja. Pada bab ini akan
disampaikan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan serta
penetapan kinerja Kepala Dinas dalam dalam rangka pencapaian visi dan
misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013.
BAB III,
AKUNTABILITAS KINERJA, diuraikan terkait capaian kinerja program
pembangunan pendidikan dan akuntabilitas keuangan.
BAB IV,
PENUTUP, mengemukakan tujuan secara umum keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan
kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta strategi pemecahan
masalah yang akan dilaksanakan tahun mendatang.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab I Pendahuluan 10
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan LAKIP Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013
Matrik Evaluasi RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2008-2013
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja (performance planning) merupakan suatu
hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja
(performance management) yang baik. Untuk tujuan ini, perencanaan
kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan
fokus perhatian oleh manajemen. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun dokumen
perencanaan yang relevan sebagai operasional tindak dari
perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013. Rencana Strategis
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 19
Pebruari 2009 Nomor 050/42333 tentang Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 –
2013, dalam penyusunannya telah mengacu pada RPJMD Tahun 2008
– 2013.
RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
sebagai petunjuk pelaksanaan dari RPJMD Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dan manifestasi RKPD bidang Pendidikan
sebagaimana telah tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Pebruari 2009 Nomor
050/42333 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013. Adapun komponen-
komponen RENSTRA seperti tersebut dibawah ini :
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 12
1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa pada Tahun
2013, adalah
“Pendidikan Jawa Tengah Bermoral, Kompetitif
dan Cinta Tanah Air”
Makna Visi.
a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka
meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia.
b. Bermoral adalah pola pikir, sikap dan perilaku seluruh insan
pendidikan dilandasi nilai moral keagamaan dan etika normatif
kearifan budaya lokal.
c. Kompetitif adalah kompetensi daya saing pengelola pendidikan di
semua tingkatan dan keluaran pendidikan sesuai kebutuhan masa
depan.
d. Cinta tanah air adalah semangat nasionalisme kebangsaan yang
mempribadi pada seluruh insan pendidikan.
Guna mewujudkan visi tersebut diatas, Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Tengah telah menetapkan misi, yaitu :
a. Membangun budaya kerja prestatif dan bermoral bagi seluruh
aparatur penyelenggara pendidikan.
b. Menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkelanjutan, merata
dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan.
c. Mewujudkan insan pendidikan berkepribadian patriotas.
d. Mengupayakan pengelolaan manajemen layanan pendidikan yang
transparan, efektif dan efisien.
e. Membudayakan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap
pembangunan pendidikan.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 13
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2008-2013
Tujuan pembangunan di bidang pendidikan sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dalam rangka daya
saing sumberdaya manusia menghadapi tantangan global melalui
penguasaan Iptek.
b. Mewujudkan pemerataan dan memperluas akses layanan pendidikan
bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.
c. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan
sesuai Standar Nasional Pendidikan dan prinsip tata pemerintahan
yang baik.
d. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur penyelenggaraan
pendidikan.
e. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan
antara pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder pendidikan.
f. Meningkatkan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan.
Ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan tersebut, dapat
diukur melalui sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan
kondisi yang harus dicapai sampai dengan Tahun 2013. Sasaran
strategis untuk setiap tujuan strategis tersebut tampak sebagai
berikut :
a. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta
pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta
pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Dasar.
c. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta
pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Menengah.
d. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta
pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Non Formal.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 14
e. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta
pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Khusus.
f. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
g. Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pada
penyelenggaraan pendidikan.
h. Terwujudnya fasilitasi perguruan tinggi secara optimal.
i. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan
dan meningkatnya nasionalisme bidang pendidikan.
3. Program Dan Kegiatan Pendukung
Dalam rangka pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013, pada Tahun 2012 Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di
Jawa Tengah ditempuh melalui program-program dan kegiatan-
kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :
No PROGRAM PENANGGUNG JAWAB
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi.
2. Pendidikan Dasar Bidang Pendidikan Dasar dan Balai Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan.
3. Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah, Balai Pengembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan, dan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan
4. Pendidikan Khusus Balai Pengembangan Pendidikan Khusus, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah dan Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 15
No PROGRAM PENANGGUNG JAWAB
5. Pendidikan Non Formal dan Informal
Bidang Pendidikan Nonformal dan Perguruan Tinggi, Bidang Pendidikan Menengah, dan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan.
6. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Bidang Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Balai Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan
7. Fasilitasi Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi.
8. Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekretariat
9. Pendidikan Berkelanjutan Sekretariat
10. Program-program pendukung dan penunjang tugas teknis lainnya
Sekretariat
Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, rencana kegiatan mencakupi :
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan sasaran
meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta
pencitraan publik pada jenjang PAUD, yang didukung dengan
kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Fasillitasi Pengembangan Kelembagaan PAUD.
b. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) PAUD
c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum PAUD.
d. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan PAUD
b. Program Pendidikan Dasar, dengan sasaran meningkatnya
pemerataan akses, mutu dan tatakelola serta pencitraan publik
pada jenjang pendidikan Dasar, yang didukung dengan kegiatan
sebagai berikut :
1) Kegiatan Fasillitasi Penguatan Kelembagaan DIKDAS.
2) Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) DIKDAS.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 16
3) Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kurikulum DIKDAS.
4) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan DIKDAS.
5) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber
Belajar DIKDAS.
c. Program Pendidikan Menengah, dengan sasaran meningkatnya
pemerataan akses, mutu, relevansi dan tata kelola serta
pencitraan publik pada jenjang pendidikan menengah, yang
didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Fasillitasi Pengembangan Kelembagaan SMA/SMK.
2) Kegiatan Fasilitasi Penguatan Sarana dan Prasarana (Sarpras)
DIKMEN.
3) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum DIKMEN.
4) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan DIKMEN.
5) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber
Belajar DIKMEN.
d. Program Pendidikan Non Formal dengan sasaran meningkatnya
pemerataan akses, mutu, relevansi dan tatakelola serta pencitraan
publik pada jenjang pendidikan Non formal, yang didukung
dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan PNF.
2) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan
Masyarakat.
3) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum PNF.
4) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar PNF
e. Program Pendidikan Khusus, dengan sasaran meningkatnya
pemerataan akses, mutu, relevansi dan tatakelola serta pencitraan
publik pada jenjang pendidikan khusus, yang didukung dengan
kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan DIKSUS.
2) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan DIKSUS.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 17
3) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum DIKSUS.
4) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber
Belajar DIKSUS
f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dengan sasaran meningkatnya mutu pendidik dan tenaga
kependidikan, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesional
PTK Formal dan Non Formal.
2) Kegiatan Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi PTK
Formal dan Non Formal.
3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan PTK RSBI.
4) Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan dan Perlindungan PTK
Formal dan Non Formal.
5) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis Pendidik
Unit Pelaksana Teknis BPDIKJUR
6) Kegiatan Fasilitasi pengembangan Profesi pendidik dan Tenaga
kependidikan Formal dan Non Formal
g. Program Fasilitasi Perguruan Tinggi, dengan sasaran terwujudnya
fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi secara optimal, yang
didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Potensi Akademi Mahasiswa
2) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan KKN bagi Pengembangan
Pedesaan di Desa Vokasi
3) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Potensi Mahasiswa
4) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial Perguruan Tinggi
5) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Potensi Olahraga dan Seni Mahasiswa
h. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan sasaran
meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pada penyelenggaraan
pendidikan, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 18
2) Kegiatan Penguatan Perencanaan Pendidikan.
3) Kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik.
4) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama bidang pendidikan.
5) Kegiatan Fasilitasi UASBN,UN dan UNP.
6) Kegiatan Akreditasi Sekolah/Madrasah.
i. Program Pendidikan Berkelanjutan, yang didukung dengan
kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua.(PUS)
2) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan.
3) Kegiatan Fasilitasi Publikasi Kinerja Pendidikan.
4) Kegiatan Fasilitasi Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan
j. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
dan Anak, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Pengembangan Model Pencegahan Kekerasan
Berbasis Gender di Sekolah.
2) Kegiatan Pengembangan Model Pendidikan Keluarga Berbasis
Gender (PKBG).
k. Program-program penunjang atau pendukung peningkatan kinerja Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, meliputi program sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
B. PERJANJIAN KINERJA
Berbagai program dan kegiatan yang ditargetkan kinerjanya di tahun
2013, dilaksanakan untuk mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan
sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Dengan tercapainya target kinerja
sasaran tersebut, diharapkan akan mendorong akselerasi/percepatan
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 19
terwujudnya visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya penjabaran rencana strategis tersebut tertuang dalam
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 068.2/54/2009 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah. Dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 akan dicapai melalui
sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Rp.000
Meningkatkan pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang PAUD
a. APK PAUD 65% 1. Fasilitasi Pengembangan kelembagaan PAUD
3.000.000
b. % prasarana PAUD Layak. 70% 2. Fasilitasi Pemenuhan Sarpras PAUD
595.000
c. Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD.
1 : 20 3. Fasilitasi Pengembangan Kurikulum PAUD
1.000.000
4. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan PAUD
1.300.000
Program Pendidikan Dasar (DIKDAS)
Sasaran Program
Indikator Kinerja Target Kegiatan Rp.000
Meningkatkan pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Dasar.
1. APM-SD 98% 1. Fasilitasi Pengembangan
kelembagaan pengendalian mutu DIKDAS
4.017.054
2 APK SMP/MTs. 98% 2. Fasilitasi Pengembangan
kelembagaan Sarpras DIKDAS 4.177.946
3 Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) setingkat SD/MI.
7 3. Fasilitasi Pengembangan kelembagaan Kurikulum DIKDAS
805.000
4 Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/ MTs
6,78 4. Fasilitasi Pemenuhan Sarpras Dikdas
800.000
5 Angka Naik Kelas. - SD/MI - SMP/MTs
98% 97%
5. Fasilitasi Penguatan kurikulum Dikdas
4.200.000
6 Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs
0,12% 0,22%
6. Fasilitasi Penguatan Kurikulum inklusi
300.000
7 Angka lulus sekolah - SD/MI - SMP/MTs
98% 93%
7. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (Potensi akademik)
6.620.886
8 % ruang kelas sesuai standar. - SD/MI - SMP/MTs
90% 90%
8. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (Potensi non akademik/seni)
5.100.000
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 20
Sasaran
Program Indikator Kinerja Target Kegiatan Rp.000
9 Jumlah SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer.
2,42% 9. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (kesehatan siswa)
6.779.114
10 Jumlah SMP/MTs memiliki labora-torium IPA, Bahasa, komputer (ICT)
30% 10. Fasilitasi Pengembangan dan pengayaan sumber belajar Dikdas
2.600.000
11 Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan - SD/MI - SMP/MTs
35% 80%
12 % satuan pendidikan SD/MI terakreditasi.
100%
13 % satuan pendidikan SMP/MTs terakreditasi. 100%
14 % sekolah SD/MI dan SMP/ MTs melaksanakan KTSP
100%
15 % sekolah SD/MI dan SMP/MTs melaksanakan pembinaan kesiswaan dengan baik
100%
16 Jumlah minimal setiap Kab/Kota memiliki Rintisan Sekolah Bertaraf Internasonal (RSBI) - SD - SMP
31 35
Program Pendidikan Menengah (DIKMEN)
Sasaran Program
Indikator Kinerja Target Kegiatan Rp.000
Meningkatkan pemera-taan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Menengah
1 APK SMA/SMK 70% 1. Fasilitasi Pengembangan
kelembagaan DIKMEN 1.495.750
2 Rasio Siswa SMK : SMA 67 : 33 2. Fasilitasi Pengembangan
Kompetensi DIKMEN 704.250
3 % ruang kelas SMA/SMK/ MA yang sesuai standar
90 % 3. Fasilitasi Pengembangan Lingkungan sekolah menengah
300.000
4 Angka Putus Sekolah SMA/SMK
0,07% 4. Fasilitasi Pemenuhan Sarpras DIKMEN
950.000
5 % jumlah SMA/SMK/ MA memiliki Perpustkan
90 % 5. Fasilitasi Pengembangan kurikulum DIKMEN
1.600.000
6 jumlah SMA/SMK/MA memiliki laboratorium
80 % 6. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (LKS SMK, OSTN SMK)
13.915.800
7 Jumlah setiap Kab./ Kota memiliki RSBI
7. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (LCC, OSN, Lomba Mapel SMA)
7.634.200
- SMK 33
8. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (Gelar Inovasi dan potensi SMA)
2.450.000
- SMA 33
9. Fasilitasi Pengembangan dan pengayaan sumber belajar DIKMEN
2.000.000
8 % SMA/SMK menerapkan ICT Based Learning
50%
9 Rerata Nilai UN SMA/SMK 7,75%
10 % jumlah SMK Memiliki Bengkel
75%
11 % jumlah SMA/SMK/ MA yang melaksanakan KTSP
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 21
Sasaran
Program Indikator Kinerja Target Kegiatan Rp.000
- SMK 100
- SMA 100
12 % SMA/SMK Terakreditasi 100%
13 Penerapan ISO 9001–2000 pada satuan pendidikan :
- SMA 7%
- SMK 50%
14 % jumlah SMA/SMK/ MA Melaksanakan Pembinaan Kesiswaan dengan baik
100%
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Sasaran Program
Indikator Kinerja Target Kegiatan Rp.000
Meningkatkan pemera-taan akses, mutu dan tata kelola serta pen-citraan publik pada jenjang Pendidikan Non formal dan Informal
1 Pendidikan Kesetaraan :
a. APK Kesetaraan pen-dukung APK Dikdas
7% 1. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan PNF
2.400.000
b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A
98% 2. Fasilitasi Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat
2.348.021
c. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B
95% 3. Fasilitasi Pengembangan Kurikulum PNF
860.000
d. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C
91% 4. Fasilitasi Pengembangan dan pengayaan sumber belajar PNF
1.300.000
e. % usia 15 – 44 th belum sekolah terlayani pendidikan kesetaraan
60%
2 Pendidikan Masyarakat : a. Angka Buta Aksara usia >45
tahun,
0,14
b. % desa/kelurahan memiliki Taman Bacaan Masyarakat
15%
3. Kursus dan Kelembagaan
a. % jumlah pengang-guran usia 15-44 tahun memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup
5%
b. lembaga PNF terakreditasi
10%
c. Jumlah setiap Kab./ Kota 1 (satu) model memiliki layanan PNF Unggulan
33 kab/ kota
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 22
Program Pendidikan Khusus (DIKSUS)
Sasaran Program
Indikator Kinerja Target Kegiatan Rp.000
Meningkatkan pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang Pendidikan Khusus
1 APK Pendidikan Khusus 40% 1. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan DIKSUS
3.000.000
2 Angka Naik Kelas Pendidikan Khusus
99% 2. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan DIKSUS
2.000.000
3 Angka lulus pendidik-an khusus
100% 3. Fasilitasi Pengembangan Kurikulum DIKSUS
2.400.000
4 % jumlah kelas sesuai standar
70% 4. Fasilitasi Pengembangan dan pengayaan sumber belajar DIKSUS
1.500.000
5 % sarana dan prasa-rana pada pendidikan khusus terpenuhi
66,94%
6 % Pendidikan khusus terakreditasi
100%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sasaran
Program Indikator Kinerja Target Kegiatan Rp.000
Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pen-didikan formal dan non formal
1 Jumlah pendidik berkualifikasi S1/D4
1. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS
2.200.000
a. % Pendidik Paud 30 % 2. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN
1.900.000
b. % Pendidik SD/SDLB 50 % 3. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF/PAUDNI
2.400.000
c. % Penddik SMP/SMPLB 85 % 4. Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS
489.776
d. % SMA/SMLB dan SMK 93 % 5. Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN
551.224
2 Jumlah pendidik bersertifikat profesi
6. Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
234.000
a. % Pendidik Paud 16 % 7. Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan RSBI DIKDAS
1.250.000
b. % Pendidik SD/SDLB 45 % 8. Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan RSBI DIKMEN
1.100.000
c. % Pendidik SMP/SMPLB 94 % 9. Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan RSBI PNF
150.000
d. % SMA/SMLB & SMK 95 % 10. Fasilitasi Harlindung dan Kesra Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS
3.154.849
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 23
Sasaran
Program Indikator Kinerja Target Kegiatan Rp.000
11. Fasilitasi Harlindung dan Kesra Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN
3.193.151
12. Fasilitasi Harlindung dan Kesra Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF/PAUDNI
3.152.000
13. Fasilitasi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS
800.000
14. Fasilitasi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN
1.100.000
15. Fasilitasi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PANF/PAUDNI
600.000
16. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru pada UPT BP DIKJUR
10.501.320
17. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru pada UPT BP DIKSUS
800.000
18. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru pada UPT BP TIKP
2.298.680
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Sasaran
Program Indikator Kinerja Target Kegiatan Rp.000
Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggara-an pendidikan
1 Jumlah Kabupaten/kota melaksanakan up-dating data pendidikan
35 kab/ kota
1. Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan
1.000.000
2 % daya serap fisik program dan kegiatan
100% 2. Penguatan Perencanaan Pendidikan
1.169.000
3 % daya serap keuangan program dan kegiatan
95% 3. Penguatan Tatakelola dan Citra Publik
3.184.000
4 Jumlah unit kerja menerap-kan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000
8 unit kerja
4. Fasilitasi Kerjasama bidang pendidikan
2.298.680
5 % sekolah / madrasah terakreditas
64,83%
5. Fasilitasi UASBN, UN dan UNPK 5.000.000
6. Akreditasi Sekolah/madrasah 3.800.000
Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi
Sasaran
Program Indikator Kinerja Target Kegiatan Rp.000
Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi
1 % perguruan tinggi bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan
25% 1. Peningkatan Fasilitasi Potensi Akademi Mahasiswa
472.000
2. Fasilitasi Pemberdayaan KKN bagi pengembangan pedesaan di Desa Vokasi
600.000
3. Fasilitasi pengembangan kreasi inovasi dan Iptek di kalangan Mahasiswa
1.500.000
4. Fasilitasi Pembinaan lingkungan Sosial Sumber Daya Perguruan Tinggi
2.000.000
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 24
Program Pendidikan Berkelanjutan
Sasaran Program
Indikator Kinerja Target Kegiatan Rp.000
Meningkatkan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan
1 Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan program PUS
35 kab/ kota
1. Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua
718.000
2 Sekolah di Jawa Tengah melaksanakan pembinaan wawasan Kebangsaan
350 seko-lah
2. Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan
6.371.574
3 % Sekolah di Jawa Tengah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa
100% 3. Fasilitasi Publikasi Kinerja Pendidikan
1.200.000
Jumlah Kabupaten/ Kota melaksanakan pengarusatamaan gen der bidang pendidikan
35 kab/ kota
4. Fasilitasi Mitigasi bidang Pendidikan
1.000.000
Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 telah ditetapkan pada awal tahun anggaran
dengan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan DPA Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 terdiri 10 program
utama dan 4 program pendukung sebesar Rp. 195.510.863.000,-
Kriteria keberhasilan Penetapan Kinerja Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini ditunjukkan dengan selisih
positif capaian hasil indikator outcome terhadap target kinerja
yang telah ditetapkan pada awal tahun 2013.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 ini
disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau
kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai
dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan
Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan
RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.
Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan
disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal
Tahun 2013, secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah memuaskan dan disajikan pula informasi kinerja pembangunan
pendidikan lainnya yang telah dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah sampai dengan Tahun 2013.
A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 9
(Sembilan) program utama dan 4 program pendukung sebagaimana
tercantum dalam perencanaan kinerja. Klasifikasi program
pembangunan pendidikan di Jawa Tengah disusun berdasarkan
jenjang pendidikan, ketenagaan kependidikan, manajemen pelayanan
pendidikan dan pendidikan berkelanjutan serta program pendukung.
Program pendukung diperlukan untuk menunjang kelancaran dalam
pelaksanaan program-program utama yang akan dilaksanakan
tersebut. Program-program utama pembangunan pendidikan di Jawa
Tengah, yaitu :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Program Pendidikan Dasar (DIKDAS)
L
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 26
3. Program Pendidikan Menengah (DIKMEN)
4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNF-I)
5. Program Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Pendidikan Khusus (DIKSUS)
7. Program Fasilitasi Perguruan Tinggi
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
9. Program Pendidikan Berkelanjutan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas SKPD
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewajiban memenuhi
target kinerja sasaran strategis dengan indikator kinerja utama
sebagai tolok ukur capaian program yang telah ditetapkan.
Ketercapaian indicator-indikator kinerja tersebut, diharapkan akan
memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis yang
telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008-2013. Berikut tingkat ketercapaian sasaran
strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
berdasarkan program utama pembangunan pendidikan.
1. Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Capaian kinerja Program PAUD merupakan salah satu
program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan
diarahkan untuk mengembangkan kelembagaan PAUD,
pemenuhan sarana prasarana PAUD, pengembangan kurikulum
PAUD, dan pembinaan kesiswaan PAUD. Selanjutnya Program ini
dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya
pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan
publik pada jenjang PAUD.
Ketercapaian kinerja Program PAUD diukur dari tingkat
capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013,
berikut :
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 27
Sasaran Strategis Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata
kelola serta pencitraan publik pada jenjang PAUD
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Reali-
sasi % Target
Reali
sasi %
1 APK PAUD 64% 70,50 110,16 65% 70,55 108,54
2 % prasarana PAUD Layak.
60% 60 100 70% 65 92,86
3 Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik
PAUD.
1 : 30 1 : 30 100 1 : 20 1 : 23 85
Berdasarkan kondisi data kinerja sasaran PAUD diatas,
dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja program
PAUD pada Tahun 2013, belum tercapai sesuai target, karena
masih terdapat indikator kinerja yang belum sesuai target,
meskipun terdapat 1 (satu) indikator melampaui target yang telah
ditetapkan pada awal perencanaan.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 28
Pencapaian APK PAUD pada tahun 2013 yang melampaui
target dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya jumlah anak usia
4 – 6 Tahun yang terlayani oleh PAUD baik melalui jenjang Formal
(TK) maupun Nonformal (KB, TPA, SPS). Upaya Pemerintah melalui
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan jumlah
layanan PAUD baik formal maupun nonformal dengan memperluas
akses layanan PAUD melalui Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru
PAUD terpadu dan sosialisasi ke masyarakat juga semakin ditingkatkan
dengan menggalakan PAUD di masyarakat luas dalam bentuk gerakan
massa atau program PAUDISASI.
Peningkatan capaian APK PAUD ditandai dengan tumbuh
dan berkembangnya lembaga-lembaga PAUD yang diselenggarakan
oleh masyarakat, yaitu Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok
Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), dan Taman Pendidikan Al
Quran (TPQ). Jumlah lembaga-lembaga tersebut terdata pada Tahun
2013 sebanyak 26.718 lembaga.
Berikut tersaji perkembangan APK PAUD (4-6 tahun) di
Jawa Tengah dari Tahun 2008-2013.
APK PAUD (4-6 Tahun)
59,22
62,04
68,41 68,5970,5 70,55
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
2008 2009 2010 2011 2012 2013
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 29
Sebaran APK PAUD (4-6 Tahun)
Namun ketercapaian APK PAUD tersebut, tidak diikuti
oleh terpenuhinya sarana prasana PAUD layak di Jawa Tengah
sebesar 65% kurang dari target 70%. Hal ini antara lain
disebabkan oleh belum optimalnya fasilitasi pemenuhan sarana
prasarana PAUD, dan masih terdapat pendirian lembaga PAUD
tidak disertai pendanaan dan manajemen yang baik serta
operasional PAUD ketergantungan dengan bantuan
Pemerintah. Jenis bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, meliputi peningkatan fasilitasi bantuan pengembangan
sarana prasarana PAUD, serta bantuan pengadaan Alat Peraga
Edukatif (APE).
APK PAUD JATENG=70,5%
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 30
Berikut perkembangan sarana prasarana PAUD layak di
Jawa Tengah dari Tahun 2008-2013.
SARPRAS PAUD LAYAK 2008-2013
20%
35%
45%
50%
60%
65%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Demikian pula, terkait ketidaktercapaiannya indikator
kinerja Rasio jumlah pendidik dengan Peserta Didik PAUD
sebesar 1 : 23 kurang dari 1 : 20, antara lain disebabkan
kurangnya kuantitas dan kualitas guru PAUD, khususnya di
pedesaan, karena paradigma masyarakat dan lulusan
pendidikan PAUD terhadap profesi guru PAUD di pedesaan
masih rendahnya kesejahteraan.
Realisasi capaian kegiatan untuk program pendidikan
anak usia dini yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2013 terdiri dari
4 (empat) kegiatan dengan total anggaran Rp. 8.690.536,000,-
selanjutnya rincian realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut :
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 31
Meskipun target kinerja yang ditetapkan telah tercapai
bahkan terlampaui, namun dalam proses pencapaiannya
mengalami beberapa permasalahan yang perlu mendapat
perhatian di tahun depan, permasalahan tersebut antara lain :
a. Jumlah anak yang belum mengikuti PAUD masih cukup
besar, khususnya pada rentang usia 0-2 tahun, karena
budaya dan kurang percayaannya orangtua terhadap
Tempat Penitipan Anak.
b. Sarana dan prasarana belajar secara kuantitatif maupun
kualitatif masih terbatas, hal ini disebabkan oleh
terbatasnya kreativitas guru PAUD untuk menciptakan dan
mengembangkan metode pembelajaran dan sumber belajar
dengan memanfaatkan potensi budaya dan alam sekitar.
c. Kompetensi sebagian besar guru PAUD masih belum
memadai karena sebagian besar dari mereka tidak berasal
dari latar belakang pendidikan PAUD dan mereka belum
memperoleh pelatihan yang berkaitan dengan komsep dan
ilmu praktis tentang PAUD.
d. Perbedaan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta PAUD di
daerah perkotaan dan perdesaan masih sangat besar.
NO KEGIATAN DANA
Rp.000
REALISASI (%)
Fisik Keu
1 Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan
PAUD 4.775.295 100 98,86
2 Fasilitasi Pemenuhan Sarana Prasarana PAUD
1.701.260 100 99,52
3 Fasilitasi Pengembangan Kurikulum PAUD 998.600 100 99,62
4 Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan PAUD 1.283.860 100 99,84
JUMLAH 8.690.536 100 -
Realiasi Keuangan 7.633.821 - 99,22
SKO 68.478 - 0,78
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 32
Sebagai langkah antisipasi penyelesaian permasalahan
tersebut, pembangunan pendidikan dimasa yang akan datang
perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Fokus pelayanan PAUD terhadap anak usia 3-6 Tahun,
sehingga kedepan perhitungan APK PAUD khusus anak usia 3-
6 Tahun.
b. Peningkatan fasilitasi pemenuhan sarana prasana PAUD layak
dan pengembangan metode pembelejaran PAUD.
c. Peningkatan pelatihan / TOT Guru PAUD yang terstruktur dan
pendampingan guru PAUD prestasi dalam pembelajaran di
PAUD sekitarnya.
d. Pemenuhan pembentukan seribu POS PAUD di Jawa Tengah,
melalui pembentukan satu desa satu PAUD dan
penyelenggaraan rintisan PAUD baru.
2. Capaian Kinerja Program Pendidikan Dasar (DIKDAS).
Capaian kinerja Program DIKDAS merupakan salah satu
program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan
diarahkan untuk mengembangkan kelembagaan pengendalian mutu,
sarana prasarana, dan kurikulum DIKDAS, pemenuhan sarana
prasarana DIKDAS, penguatan kurikulum DIKDAS dan Inklusi, dan
pembinaan kesiswaan baik akademik maupun non akademik.
Selanjutnya program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran
strategis meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata
kelola serta pencitraan publik pada jenjang DIKDAS.
Keberhasilan kinerja Program DIKDAS salah satunya dapat
diukur dari tingkat capaian indikator kinerja yang tertuang dalam
Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013, berikut :
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 33
Sasaran Strategis Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola
serta pencitraan publik pada jenjang DIKDAS
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Reali Sasi
% Target Reali Sasi
%
1 APM-SD 97,48 % 98,3 100,84 98 % 98,6 100,61
2 APK SMP/MTs. 97,79% 100,5 102,77 98% 100,5 102,55
3 Nilai rata-rata Ujian
Nasional (UN) SD/MI.
6,9 7,06 102,32 7 7,46 106,57
4 Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/
MTs
6,71 6,8 101,34 6,78 6,82 100,59
5 Angka Naik Kelas. - SD/MI
- SMP/MTs
97,37%
96%
99
97,17
101,67
101,22
98%
97%
99,15
98,32
101,17
101,36
6 Angka Putus Sekolah - SD/MI
- SMP/MTs
0,16%
0,38%
0,12
0,38
125
100
0,12%
0,22%
0,12
0,22
100
100
7 Angka lulus sekolah
- SD/MI
- SMP/MTs
97,44%
94,64%
99,95
99,15
102,58
104,77
98%
95%
99,98
99,77
102,02
105,02
8 % ruang kelas
sesuai standar.
- SD/MI - SMP/MTs
83% 84%
94,57 96.76
114,16 115,19
90% 90%
94,78 96.79
105,31 107,54
9 Jumlah SD/MI memiliki laboratorium
IPA dan komputer.
1,81% 5,46 301,66 2,42% 5,48 226,45
10 Jumlah SMP/MTs memiliki laboratorium
IPA, Bahasa,
komputer
27% 47,87 177,3 30% 47,88 159,60
11 Jumlah sekolah yang
memiliki perpustakaan
- SD/MI
- SMP/MTs
32,6%
53%
70,59
70,5
217,64
133,02
35%
60%
70,99
80,22
202,83
133,70
12 % SD/MI
terakreditasi 74,03 99,93 134,99 80 100 125
13 % SMP/MTs terakreditasi.
81,49 99,78 122,44 90 100 111,11
14
% sekolah SD/MI
dan SMP/MTs melaksanakan KTSP
100% 100 100 100% 100 100
15 % sekolah SD/MI
dan SMP/MTs melak sanakan pembinaan
kesiswaan dengan baik
100% 100 100 100% 100 100
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 34
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Reali
Sasi % Target
Reali
Sasi %
16 Jumlah Kab/Kota memiliki RSBI
- SD
- SMP
31
35
17
35
54,84
100
35
35
17
35
48,57
100
Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa
secara umum capaian indikator kinerja program pendidikan
Dasar telah berhasil tercapai, meskipun masih terdapat
indikator Jumlah Kabupaten/Kota memliki RSBI SMP tidak
tercapai. Hal ini disebabkan dikabulkannya gugatan sebagian
elemen masyarakat atas sekolah RSBI/SBI oleh Mahkamah
Konstitusi, maka tidak ada lagi penambahan jumlah RSBI/SBI
di Jawa Tengah, karena segala program terkait RSBI/SBI
dihentikan dan dialihkan keprogram prioritas lainnya.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 35
Namun 15 indikator kinerja program DIKDAS dapat
terpenuhi sesuai target perencanaan yang ditetapkan awal
Tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja
pembangunan pendidikan jenjang pendidikan dasar di Provinsi
Jawa Tengah telah berjalan dengan efektif dan efisien selaras
dengan keberhasilan percepatan penuntasan Wajib Belajar
(Wajar) Pendidikan Dasar di Jawa Tengah pada tahap Tuntas
Paripurna tersebut didukung oleh kegiatan : (a) penguatan
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; (b)
fasilitasi pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan
Sekolah Murah dalam bentuk bantuan keuangan kepada
3.646.155 siswa SD/MI dan 1.581.448 siswa SMP/MTs; (c)
bantuan fasilitasi pendidikan inklusi DIKDAS bagi 230 sekolah.
APM SD/MI/SDLB JAWA TENGAH TAHUN 2008-2013
90.99
95.82
97.08
96.04
98.3 98.6
85
87
89
91
93
95
97
99
101
2008 2009 2010 2011 2012 2013
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 36
SEBARAN APM SD/MI/SDLB 2013
APK SM/MTs/SMPLB JAWA TENGAH 2008 - 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
92,62
96,9399,4 99,72 100,5 100,5
85
90
95
100
105
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 37
Ketercapaian penuntasan Wajib Belajar (WAJAR)
DIKDAS di Jawa Tengah yang ditandai dengan APK SMP/MTs/
SMPLB minimal mecapai 95%, sehingga dapat disimpulkan
bahwa penuntasan WAJAR DIKDAS 9 Tahun Jawa Tengah
telah tuntas. Hal ini tercermin dari APK SMP/MTs/SMPLB Jawa
Tengah Tahun 2013 sebesar 100,5%.
Keberhasilan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar
ditandai dengan meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar
di Jawa Tengah sebesar 99,98% untuk tingkat SD/MI dan 99,77%
tingkat SMP/MTs. Demikian pula, tercermin pada meningkatnya
angka naik kelas siswa SD/MI sebesar 99,15% dan SMP/MTs
sebesar 98,32%. Keberhasilan pencapaian aspek peningkatan
mutu pendidikan dasar tersebut ditempuh melalui fasilitasi
pengembangan sarana prasarana pendidikan dasar SD/SDLB dan
SMP/SMPLB, dalam bentuk bantuan keuangan dan bantuan sosial,
meliputi : Rehabilitasi ruang kelas rusak 646 SD/SDLB dan 301
SMP/SMPLB, Pembangunan ruang perpustakaan 126 SD/SDLB,
pengadaan mebelair pengganti pada SD 691 paket dan SMP
sejumlah 241 paket, penyelenggaraan pendidikan Paket A (140)
dan SMP/SMPLB (220), pengadaan buku Mulok Bahasa Jawa
SD/SDLB (14.500) dan SMP/SMPLB (14.500).
Ukuran keberhasilan peningkatan mutu siswa
tercermin melalui hasil nilai ujian nasional yang diperoleh
peserta didik dengan stándar yang telah ditargetkan oleh
Departemen Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan.
Berikut tersaji perkembangan kelulusan siswa SD/MI
dan SMP/MTs di Jawa Tengah tahun 2008-2103.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 39
Realisasi capaian kegiatan untuk program DIKDAS
yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
selama tahun anggaran 2013 terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan
dengan total anggaran Rp. 32.836,239,000,- selanjutnya
rincian realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
NO KEGIATAN DANA
Rp.000
REALISASI
(%)
Fisik Keu
1. Fasilitasi Pengembangan kelembagaan
pengendalian mutu DIKDAS 801.355 100 95,71
2. Fasilitasi Pengembangan kelembagaan
sarana prasarana DIKDAS 2.104.870 100 99,51
3. Fasilitasi Penguatan Kurikulum DIKDAS 801.355 100 97,10
4. Fasilitasi Pemenuhan Sarana Prasarana DIKDAS
901.917 100 99,58
5. Fasilitasi Penguatan Kurikulum DIKDAS 4.452.058 100 98,34
6. Fasilitasi PenguatanKurikulum Inklusi 300.000 100 96,79
7. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (Potensi Akademik)
6.532.384 100 98,42
8. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (potensi
Non Akademik) 5.100.000 100 97,22
9. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan
(kesehatan siswa) 6.026.601 100 97,50
10. Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan
Sumber Belajar DIKDAS 2.600 100 98,93
JUMLAH TOTAL 32.836.239 100 -
Realiasi Keuangan 32.119.641 - 97,82
SKO 716.597 - 2,18
Meskipun sebagian besar target kinerja yang ditetapkan
telah tercapai bahkan terlampaui, namun dalam pelaksanaannya
masih ditemui beberapa permasalahan yang perlu mendapat
perhatian, seperti dijumpai anak usia SD/MI/SDLB tidak sekolah
karena bekerja membantu orangtua. Hal ini antara lain disebabkan
faktor budaya dan ekonomi khususnya daerah pesisir dan
perbukitan dengan geografis antar wilayah perlu transportasi.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 40
3. Capaian Kinerja Program Pendidikan Menengah
(DIKMEN).
Capaian kinerja Program DIKMEN merupakan salah
satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah dan program ini diarahkan untuk mengembangkan
kelembagaan DIKMEN, kompetensi SMK dan lingkungan
sekolah menengah, pemenuhan standar sarana prasarana
DIKMEN, mengembangkan kurikulum DIKMEN, dan pembinaan
kesiswaan DIKMEN. Selanjutnya program ini dilaksanakan
untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya
pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta
pencitraan publik pada jenjang DIKMEN.
Sasaran Strategis Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata
kelola serta pencitraan publik pada jenjang DIKMEN
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Reali
sasi % Target
Reali
sasi %
1 APK SMA/SMK 67% 67,33% 100,49 70% 70% 100
2 Rasio Siswa SMK : SMA 66 : 34 67 : 33 101,52 70 : 30 67 : 33 60
3 % ruang kelas SMA/
SMK/MA sesuai standar
36% 80% 222,22 80% 90% 112,5
4 Angka Putus Sekolah SMA/ SMK
0,08% 0,08% 100 0,07% 0,07% 100
5 % jumlah SMA/SMK
memiliki Perpustakaan
87% 87% 100 90% 95% 105,56
6 Jumlah SMA/SMK/MA
memiliki laboratorium
73% 73,5% 100,68 80% 90% 100,68
7 Jumlah setiap Kab./ Kota memiliki RSBI
- SMK 33 35 106,06 35 35 100
- SMA 33 35 106,06 35 35 100
8 % SMA/SMK menerap kan ICT Based Learning
46% 46% 100 50% 55% 110
9 Rata-rata Nilai UN
SMA/SMK
6,99 7,73 110,59 7,1 6,91 89,16
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 41
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Reali
sasi % Target
Reali
sasi %
10 % jumlah SMK Memiliki Bengkel
46% 48% 104,35 50% 86,2% 114,93
11 Mata pelajaran SMK
yang memiliki buku
sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP) sebanyak 30 mapel
85% 100% 117,65 100% 100% 100
12 % jumlah SMA/SMK/
MA yang melaksana-kan KTSP
- SMK 100% 100% 100 100% 100% 100
- SMA 100% 100% 100 100% 100% 100
13 % SMA Terakreditasi 100% 100% 100 100% 100% 100
14 % SMK Terakreditasi 82,44% 100% 121,30 90% 100% 111,11
14 Penerapan ISO 9001
– 2000:
- SMA 5,09% 7,28% 143,03 6,82% 7,41% 105.85
- SMK 10,95% 38,75% 353,88 11,93% 40,47% 301,56
15 % jumlah SMA/SMK/
MA melaksanakan Pem binaan Kesiswaan
85% 100% 117,65 100% 100% 100
Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja
Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola
serta pencitraan publik pada jenjang DIKMEN diatas,
menunjukkan bahwa sebagaian besar target indikator kinerjanya
telah dapat tercapai bahkan terdapat pula indikator yang
melampaui target lebih dari 200%, yaitu prosentase SMA/SMK
melaksanakan MBS dengan baik, dan Jumlah satuan pendidikan
SMK menerapkan Internasional Standar Operational (ISO)
Manajemen Mutu versi 9001:2000. Kedua indikator tersebut,
merupakan komponen pendorong peningkatan mutu kelembagaan
di sekolah menengah.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 42
Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum
sesuai target, yaitu Rasio siswa SMK : SMA, dan Nilai rata-rata
Ujian Nasional SMA/MA/SMK, hal ini antara lain dipengaruhi oleh
belum terpenuhinya daya tampung siswa SMK dan meningkatnya
tingkat kesulitan soal ujian nasional.
Secara umum Aspek pemerataan layanan pendidikan
menengah terdapat peningkatan capaian indikator kinerja pada
APK Pendidikan Menengah sebesar 70% pada tahun 2013 atau
meningkat sebesar 2,67% dari tahun 2012 sebesar 67,33% dan
mewujudkan target APK Nasional Tahun 2015 sebesar 80%.
Berkaitan dengan hal tersebut upaya peningkatan
APK SMA/SMK ini ditempuh melalui :
a. Rintisan Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK;
b. Bantuan pembangunan 141 ruang kelas baru SMA/SMK;
c. Bantuan pengembangan Unit Sekolah Baru (USB) 3 SMK;
d. Beasiswa 14.150 siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu;
e. Bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) SMA / SMK.
Dalam rangka mendukung peningkatan akses
layanan pendidikan satuan pendidikan SMA/SMK, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penguatan Program
Pendidikan Menengah Universal dengan sasaran :
a. Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya
penambahan daya tampung.
b. Perimbangan SMA/SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah.
c. Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk
menjangkau yang tidak terjangkau.
d. Peningkatan kebekerjaan lulusan, khususnya SMK
e. Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten/kota secara bertahap.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 43
APK SMA/SMK/MA TAHUN 2013
Sedangkan upaya peningkatan mutu layanan
pendidikan menengah di Jawa Tengah, ditempuh melalui fasilitasi
bantuan rehabilitasi gedung SMA/SMK, pengadaan Komputer
SMA/SMK, alat laboratorium IPA SMA/ SMK, dan alat bengkel SMK,
pendidikan berbasis keunggulan local (PBKL), implementasi ISO
SMM 9001:2000 SMA/SMK, dan program kelas industri SMK.
Salah satu tolok ukur keberhasilan mutu pendidikan
diantaranya tercermin pada nilai hasil Ujian Nasional (UN) dan
angka kelulusan pada jenjang SMA/MA/SMALB. Selanjutnya
perkembangan kelulusan siswa SMA/MA/SMALB dan SMK
sebagaimana grafik dibawah ini :
APK SMA/SMK JATENG=70%
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 45
Realisasi capaian program pendidikan menengah
Tahun 2013 dapat dilihat dari rata-rata persentase realisasi dari
9 (sembilan) kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Total anggaran yang
dialokasikan pada program ini sebesar Rp. 32.562.376.000,-.
Adapun rincian realisasi capaian masing-masing kegiatan
tampak pada tabel dibawah ini :
NO KEGIATAN DANA
Rp.000
REALISASI (%)
Fisik Keu
1. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan DIKDMEN
1.889.602 100 96,39
2. Fasilitasi Pengembangan SMK 704.250 100 99,71
3. Fasilitasi Pengembangan Lingkungan
Sekolah Menengah 287.200 100 84,68
4. Fasilitasi Pemenuhan Sarana Prasarana
DIKMEN 1.001.572 100 98,18
5. Fasilitasi Pengembangan Kurikulum DIKMEN
2.604.050 100 99,46
6. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (LKS SMK,
OSTN SMK) 14.104.657 100 96,61
7. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (LCC,
OSN, Lomba Mapel SMA) 7.521.045 100 93,24
8. Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan (Gelar inovasi dan prestasi SMA)
2.450.000 100 96,85
9. Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan
sumber belajar DIKMEN 2.000.000 100 98,64
JUMLAH TOTAL 32.562.376 100 -
Realiasi Keuangan 31.325.552 - 96,20
SKO 1.236.823 - 3,80
Meskipun sebagian besar target kinerja yang
ditetapkan telah tercapai bahkan terlampaui, namun dalam
pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan yang
perlu mendapat perhatian, seperti dijumpai anak usia SD/MI/
SDLB tidak sekolah karena bekerja membantu orangtua. Hal
ini antara lain disebabkan faktor budaya dan ekonomi
khususnya daerah pesisir dan perbukitan dengan geografis
antar wilayah perlu transportasi.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 46
4. Capaian Kinerja Program Pendidikan Non Formal dan
Informal (PNFI).
Capaian kinerja Program PNFI merupakan salah satu
program utama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
dan program ini diarahkan untuk mengembangkan
kelembagaan PNFI, membina warga belajar dan pendidikan
masyarakat, mengembangan kurikulum PNF. Selanjutnya
program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis
meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola
serta pencitraan publik pada jenjang PNFI.
Selaras dengan arah kebijakan pendidikan non formal,
maka pembangunan pendidikan difokuskan kepada peningkatan
akses layanan pendidikan masyarakat, melalui pendidikan
keaksaraan, pendidikan perempuan/PUG, pengembangan budaya
baca, dan pengembangan kemitraan; pengelolaan administrasi warga
belajar, keaksaraan fungsional dan bentuk-bentuk program pendidikan
masyarakat lainnya; serta pengelolaan pembelajaran, fasilitasi dan
pengengembangan sarana prasarana pendidikan masyarakat.
Sasaran strategis Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang PNFI
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Reali
sasi % Target
Reali
sasi %
1 Pendidikan Kesetaraan
a. APK Kesetaraan 6% 6% 100 7% 7% 100
b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A
97 % 95,32% 98,27 97% 94,47% 97,39
c. Angka lulus pendidikan
kesetaraan Paket B
94 % 96,03% 102,16 95% 90,8% 95,58
d. Angka lulus pendidikan
kesetaraan Paket C
88% 98,08% 111,45 90% 75,20% 83,56
e. % usia 15 – 44 th belum
sekolah terlayani pendi-dikan kesetaraan
55% 56,07% 101,95 60% 60,15% 100,25
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 47
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Reali
sasi % Target
Reali
sasi %
2 Pendidikan Masyarakat :
a. Angka Buta Aksara usia >45 thn
99,2%
100%
100,81
99,5%
100%
100,5
b. % desa / kelurahan memiliki
Taman Bacaan Masyarakat
13% 13,6% 104,62 15% 15% 100
3 Kursus dan Kelembagaan :
a. % jumlah pengangguran
usia 15-44 th mempe-
roleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup
5% 5,31% 106,2 5% 5,47% 109,4
b. % lembaga PNF terakreditasi 8% 11,7% 146,3 10% 11,75% 117,5
c. Jumlah setiap Kab./Kota
1 (satu) model memiliki
layanan PNF Unggulan
30
Kab/
kota
35
Kab/
kota
116,7 35
Kab/ kota
35
Kab/
kota
100
Berdasarkan data pengukuran kinerja sasaran strategis
Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola
serta pencitraan publik pada jenjang PNFI diatas,
menunjukkan bahwa masih terdapat indikator kinerja pendidikan
kesetaraan belum sesuai target, khususnya pada indikator angka
pendidikan kesetaraan hanya APK kesetaraan yang tercapai
sebesar 7%, namun seluruh indikator kinerja angka kelulusan
pendidikan kesetaraan masih dibawah target. Hal ini antara lain
disebabkan belum semua warga belajar pendidikan kesetaraan
memiliki kesadaran untuk menyelesaikan pendidikannya dan
mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Kebijakan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
pendidikan, antara lain diwujudkan melalui pengembangan Desa
Vokasi, dimaksudkan sebagai wujud pemberdayaan potensi desa
melalui jalur pendidikan non formal. Pelaksanaannya dilakukan
dengan memperkuat program dalam lembaga Kewirausahaan
desa, Kelompok Belajar Usaha, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,
Taman Bacaan Masyarakat, Kelompok Keaksaraan Fungsional,
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 48
PAUD dan satuan PNF lainnya guna membantu dan membina
pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal.
Upaya akselerasi pembangunan pendidikan dalam
mewujudkan pendidikan yang semakin luas dan terjangkau, maka
perlu penguatan pendidikan masyarakat melalui progam desa
vokasi dengan kegiatan bantuan kursus kewirausahaan desa
(KWD), kelompok belajar usaha (KBU), pengembangan taman
baca masyarakat (TBM), pengembangan pusat kegiatan belajar
masyarakat (PKBM), dan penguatan kelembagaan kursus dan
pelatihan, serta fasilitasi keaksaraan lanjutan.
Realisasi capaian program pendidikan non formal dan
informal Tahun 2013 dapat dilihat dari rata-rata persentase
realisasi dari 4 (empat) kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Total anggaran yang
dialokasikan pada program ini sebesar Rp. 9.967.381.000,-.
Adapun rincian realisasi capaian masing-masing kegiatan tampak
pada tabel dibawah ini :
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 49
NO KEGIATAN DANA
Rp.000
REALISASI
(%)
Fisik Keu
1 Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan
PNF 2.484.225 100
2 Fasilitasi Pembinaan Warga Belajar dan
Pendidikan Masyarakat 5.323.156 100
3 Fasilitasi Pengambangan Kurikulum PNF 860 100
4 Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan
Sumber Belajar PNF 1.300.000 100
JUMLAH TOTAL 9.967.381 100 -
Realiasi Keuangan 9.780.560 - 98,13
SKO 186.821 - 1,87
5. Capaian Kinerja Program Pendidikan Khusus (DIKSUS).
Capaian kinerja Program DIKSUS merupakan salah
satu program utama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah dan program ini diarahkan untuk mengembangkan
kelembagaan dan kurikulum DIKSUS, serta pembinaan
kesiswaan DIKSUS. Selanjutnya program ini dilaksanakan
untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya
pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta
pencitraan publik pada jenjang DIKSUS.
Sasaran Strategis Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata
kelola serta pencitraan publik pada jenjang
DIKSUS
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Reali
sasi % Target
Reali
sasi %
1 APK Pendidikan Khusus, 38,8% 51,74% 133,35 40% 52% 130
2 Angka Naik Kelas
Pendidikan Khusus
97,4% 100% 102,67 98% 100% 102,04
3 Angka lulus pendidikan khusus
100% 100% 100 100% 100% 100
4 % jumlah kelas sesuai
standar
66% 70% 106,06 70% 73% 104,29
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 50
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Reali
sasi % Target
Reali
sasi %
5 % sarana dan prasarana
pada pendidikan khusus
terpenuhi
38% 67,83% 178,50 40% 70% 175
6 % Pendidikan khusus
terakreditasi
96% 100% 104,17 100% 100% 100
Sebagaimana tampak pada hasil pengukuran tersebut,
bahwa kinerja program pendidikan khusus tahun 2013 dapat
seluruhnya telah tercapai. Pemenuhan sasaran strategis
meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta
pencitraan publik pada jenjang DIKSUS, merupakan tindak lanjut
Pemerintah telah menjamin pendidikan bagi ABK sebagaimana
tertuang dalam undang-undang Sisdiknas agar mendapatkan
pendidikan layaknya anak normal lain. Undang-undang Ini
merupakan landasan yuridis yang memberikan kesamaan hak
dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak bagi semua
ABK. Tidak akan ada lagi perbedaan dalam hal pendidikan untuk
anak luar biasa.
Bentuk Satuan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
terdiri atas : Taman Kanak-kanak Luar biasa (TK/RALB), Sekolah
Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar
Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
Program prioritas Pendidikan Luar biasa meliputi :
a. Penyelenggaraan Pendidikan Olahraga Adaptif;
b. Penanganan anak Autis secara meluas dan lebih intensif;
c. Pengembangan uji coba Pendidikan Terpadu/Inklusi dengan
berbagai model;
d. Uji coba Program Percepatan Belajar (Akselerasi);
e. Pengembangan program rehabilitasi pada semua jenis kelainan.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 52
Realisasi capaian kegiatan untuk program pendidikan
khusus yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah kurun waktu tahun anggaran 2013 dengan total alokasi
Rp. 8.910.000.000,- dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
NO KEGIATAN DANA
Rp.000
REALISASI
(%)
Fisik Keu
1. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan DIKSUS
2.875.000 100 99,84
2 Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan DIKSUS 1.765.000 100 99,77
3. Fasilitasi Pengembangan Kurikulum
DIKSUS 2.415.000 100 99,81
4 Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar DIKSUS
1.369.014 100 98,51
JUMLAH TOTAL 8.910.000 100 -
Realiasi Keuangan 8.873.587 - 99,59
SKO 36.412 - 0,94
Layanan pendidikan khusus pada Balai
Pengembangan Pendidikan Khusus (BP DIKSUS) diarahkan
guna membantu anak berkebutuhan khusus mendapat layanan
yang memadai dan terjangkau. Bentuk layanan pada BP
DIKSUS antara lain layanan terapi dan psikologi bagi anak
berkebutuhan khusus.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 53
6. Capaian Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).
Capaian kinerja Program PMPTK merupakan salah
satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah dan diarahkan untuk Meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; mendorong
peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik dan
tenaga kependidikan; memfasilitasi penghargaan, perlindungan
dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
memfasilitasi peningkatan kompetensi teknis guru. Selanjutnya
Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis
meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
pada pendidikan formal dan non formal.
Sasaran strategis
Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan pada pendidikan formal dan non formal
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Reali asi
% Target Reali asi
%
1 % jumlah pendidik
berkualifikasi S1/D4
a % Pendidik Paud 26,5% 31,01% 117,02 30% 31,05% 103,5
b % Pendidik SD/SDLB 40,5% 51,56% 127,31 45% 51,58% 114,62
c % Pendidik SMP/SMPLB 82% 84,57% 103,03 85% 85,05% 100,06
d % SMA/SMLB dan SMK 91,75% 91,85% 100,11 93% 93,06% 100,06
2 % Jumlah pendidik bersertifikat profesi
a % Pendidik Paud 14% 14,02% 100,14 16% 15% 93,75
b % Pendidik SD/SDLB 37,5% 46,9% 125,07 45% 47% 104,44
c % Pendidik SMP/SMPLB 76% 54,5% 71,71 94% 55% 58,51
d % SMA/SMLB dan SMK 79% 50,18% 63,52 95% 51% 53,68
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 54
Pencapaian kinerja sasaran strategis peningkatan
mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana tersebut
diatas, menunjukkan bahwa kinerja program belum seluruh
komponen terwujud sesuai rencana. Dari komponen
keberhasilan peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan, yaitu kualifikasi dan sertifikasi kompetensi
pendidik, baru komponen kualifikasi yang tercapai. Sedangkan
komponen sertifikasi kompetensi pendidik belum tercapai.
Dengan masih terdapatnya beberapa indikator
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
belum tercapai, antara lain disebabkan :
a. Masih terdapat Kabupaten/Kota mengangkat pendidik
belum sarjana (kewenangan pengangkatan dan
penempatan pendidik berada pada kabupaten/kota);
b. Kuota sertifikasi dari Pusat (Kantor Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan) tidak sesuai dengan target.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 55
Realisasi capaian kegiatan untuk program peningkatan
mutu pendidik dan tenaga kependidikan Tahun 2013 terdiri
dari 18 (delapan belas) kegiatan dengan total anggaran
Rp. 36.565.000.000,-. Adapun rincian realisasi capaian
kegiatan program tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 56
NO KEGIATAN DANA
Rp.000
REALISASI
(%)
Fisik Keu
1. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan DIKDAS
3.173.870 100 99,73
2.
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan
Profesionalitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan DIKMEN
3.000.000 100 99,61
3.
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan
Profesionalitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PNF/PAUDNI
2.550.000 100 99,73
4.
Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan
Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS
489.776 100 92,17
5.
Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan
Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN
551.224 100 99,43
6.
Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan
Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF/PAUDNI
234.000 100 99,92
7.
Fasilitasi Kesejahteraan dan Harlindung
Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS
3.504.849 100 91,69
8.
Fasilitasi Kesejahteraan dan Harlindung
Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKMEN.
3.193.151 100 95,20
9. Fasilitasi Kesejahteraan dan Harlindung Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PNF/PAUDNI.
3.152.000 100 93,57
10. Fasilitasi Pengembangan Profesi dan Tenaga Kependidikan Dikdas 1.076.130 100 99,78
11. Fasilitasi Pengembangan Profesi dan
Tenaga Kependidikan Dikmen 1.100.000 100 99,84
12. Fasilitasi Pengembangan Profesi dan
Tenaga Kependidikan PNF/PAUDNI 600.000 100 96,62
13.
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis
Pendidik pasda Unit Pelaksana Teknis BP DIKJUR.
10.851.320 100 99,69
14.
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis
Pendidik pasda Unit Pelaksana Teknis BP DIKSUS.
790.000 100 99,84
15.
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis
Pendidik pasda Unit Pelaksana Teknis BP TIKP.
2.298.680 100 98,51
JUMLAH TOTAL 36.565.000 100 -
Realiasi Keuangan 35.755.190 - 97,79
SKO 809.809 - 1,21
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 57
7. Capaian Kinerja Program Fasilitasi Perguruan Tinggi.
Capaian kinerja Program Fasilitasi Perguruan Tinggi
merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk Meningkatkan
potensi akademik mahasiswa, memberdayakan KKN bagi
pengembangan pedesaan di Desa vokasi, mengembangkan
kreasi inovasi dan IPTEK di kalangan mahasiswa, dan membina
lingkungan sosial sumber daya pendidikan tinggi. Selanjutnya
Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis
Terwujudnya fasilitasi perguruan tinggi secara optimal.
Sasaran Strategis Terwujudnya fasilitasi perguruan tinggi secara
optimal
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Reali sasi
% Target Reali sasi
%
1 % perguruan tinggi
bermitra dengan Pemerintah Daerah
dan masyarakat dalam
pembangunan pendidikan
22% 40% 181,82 25% 40% 160
Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa dapat
dijelaskan bahwa ”% perguruan tinggi bermitra dengan
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan
pendidikan” mencapai 40% dari target 25%, capaian ini
dihitung dari :
1. Jumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang telah melakukan
kerjasama akademik maupun non akademik dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Jumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah yang mendapat
fasilitasi bantuan beasiswa/bantuan biaya pendidikan bagi
mahasiswa prestasi kurang mampu.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 58
Berikut adalah uraian secara singkat tentang upaya
yang terkait dengan program fasilitasi perguruan tinggi di Provinsi
Jawa Tengah :
1) Peningkatan Fasilitasi Potensi Akademi Mahasiswa, berupa
dukungan sumber daya guna penguatan kapasitas perguruan
tinggi dan pemberdayaan potensi mahasiswa. Desain
operasional program ini yaitu :
a) terwujudnya karya ilmiah mahasiswa
b) terwujudnya karya teknologi tepat guna mahasiswa
c) terdidtribusikannya beasiswa mahasiswa kurang mampu
2) Pembinaan lingkungan sosial di perguruan tinggi, berupa
sosialisasi dampak rokok bagi mahasiswa.
3) Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Potensi Mahasiswa.
4) Fasilitasi Pembinaan Potensi Olahraga dan Seni Mahasiswa.
Realisasi capaian program fasilitasi pendidikan tinggi
Tahun 2013 terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran
Rp. 6.121.120.000,-. Realisasi capaian kegiatan program sebagai
berikut :
NO KEGIATAN DANA
Rp.000
REALISASI
(%)
Fisik Keu
1. Peningkatan Fasilitasi Potensi Akademik
Mahasiswa 464.310 100 99,72
2 Fasilitasi Pemberdayaaan KKN bagi pengembangan Pedesaan di Desa Vokasi
559.440 100 98,61
3 Fasilitasi Pengembangan Kreasi Inovasi
dan IPTEK di Kalangan Mahasiswa 2.097.370 100 97,04
4 Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial
Perguruan Tinggi 3.000.000 100 99,50
JUMLAH TOTAL 6.121.120 100 -
Realiasi Keuangan 6.035.074 - 98,59
SKO 86.045 - 1,41
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 59
8. Capaian Kinerja Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan.
Capaian kinerja Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan ini merupakan salah satu program penting dari
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk
mengembangkan system pendataan pendidikan, penguatan
perencanaan pendidikan, penguatan tatakelola dan pencitraan
public, memfasilitasi kerjasama bidang pendidikan,
memfasilitasi Ujian Nasional (UN) dan ujian nasional
pendidikan kesetaraan (UNPK) dan menyelenggarakan
akreditasi sekolah/madrasah. Selanjutnya Program ini
dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis
Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pada
penyelenggaraan pendidikan.
Sasaran strategis Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik
pada penyelenggaraan pendidikan
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Reali sasi
% Target Reali sasi
%
1 Jumlah kabupaten/kota
melaksanakan up-dating data pendidikan
35 kab/
kota
35 kab/
kota
100 35 kab/
kota
34 kab/
kota
97,14
2 % daya serap kinerja
fisik program dan kegiatan dinpendik
100% 100% 100 100% 100% 100
3 % daya serap kinerja keuangan program dan
kegiatan dinpendik
95% 96,15% 101,2 96% 96,78% 100,8
4 Jumlah unit kerja menerapkan Sistem
Manajemen Mutu
(SMM) ISO 9001-2000
5 unit 8 unit 160 8 unit 8 unit 100
5 % sekolah / Madrasah
terakreditasi
64,83% 99,93% 154,1 65% 99,93% 153,7
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 60
Pengelolaan data pendidikan menjadi titik awal
dalam upaya terwujudnya tata kelola pendidikan yang baik.
Implementasi hal tersebut, antara lain melakukan registrasi
pendataan pendidikan secara berkala dan dapat dipertanggung
jawabkan, melalui penyusunan profil pendidikan kabupaten
dan kota Tahun 2013. Dari target 35 kabupaten/kota
melaksanakan up-dating data pendidikan terealisasi hanya 34
kabupaten/kota, sedangkan Kabupaten Tegal tidak menyusun
profil pendidikan disebabkan oleh rendahnya pengelolaan
manajemen data. Terobosan pendataan pendidikan adalah
BIOSYSTEM, yaitu system pendataan secara on-line pertama
di Indonesia yang diaplikasikan dalam penyusunan Daftar
Nominasi Sementara/Tetap (DNS/T) peserta UN dan UNPK.
CONTENT WEB BIOSYSTEM
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 61
Agar terwujud tatakelola pendidikan yang terstruktur
dan terukur, perlu penguatan perencanaan pendidikan yang
transparan, visioner dan adaptif terhadap lingkungan strategis
pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, pada Tahun 2013 ini
telah disusun draft awal Rencana Strategis Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
Penguatan tata kelola, dan akuntabilitas, diharapkan
mampu memberikan perbaikan manajemen kinerja pembangunan
Pendidikan Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas dan kredibilitasnya yang pada akhirnya dapat
terwujudnya citra publik pendidikan. Aktualisasi kegiatan ini
adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah, diantaranya melalui evaluasi dan pengendalian
program kegiatan secara berkala serta penyusunan LAKIP
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
Sedangkan pencitraan publik pendidikan, ditujukan
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku
kepentingan bidang pendidikan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Tengah dalam bentuk prestasi dan apresiasi penghargaan
insan pendidikan. Alokasi anggaran khusus itu, adalah :
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 65
Sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan,
diselenggarakan UN dan UNPK untuk mengukur hasil
pembelajaran siswa dan pemetaan kualitas pendidikan pada
Tahun 2013 sebesar 99,16%; serta akreditasi sekolah/
madrasah untuk mengklasifikasi sekolah/madrasah yang
bermutu dan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada
Tahun 2013 telah seluruh sekolah terakreditasi.
JUMLAH SEKOLAH/MADRASAH
YANG TELAH TERAKREDITASI TAHUN 2013
SLB; 178
TK/RA,
10SMK; 2743
SMA/MA;
1378
SMP/MTs;
3964
SD/MI;
18197
Fasilitasi kerjasama bidang pendidikan difokuskan
terhadap tindak lanjut MoU Sister Province dengan negara
lain, diantaranya pengiriman guru untuk pelatihan, pertukaran
pelajar, study komparasi pelayanan pendidikan dan kunjungan
dua arah ke Negara-negara tersebut. Pada awalnya program
ini untuk mewadahi dan menjembatani sekolah-sekolah RSBI
dalam mengembangkan program-program RSBI, diantaranya
connecting Class (komunikasi terbatas) antara RSBI dengan
sister school-nya melalui media on-line.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 66
KUNJUNGAN DELEGASI AUSTRALIA KE JAWA TENGAH
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 67
Realisasi capaian kegiatan untuk program
Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2013 terdiri dari 6
(enam) kegiatan dengan total anggaran Rp. 16.465.185.000,-.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan merupakan salah
satu program penunjang penyelenggaraan pembangunan
pendidikan di Jawa Tengah. Rincian realisasi capaian kegiatan
program tersebut sebagai berikut :
NO KEGIATAN DANA
Rp.
REALISASI (%)
Fisik Keu
1. Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan
1,020,460 100 97,69
2. Penguatan Perencanaan Pendidikan 1,863,886 100 86,22
3. Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik 6,916,403 100 91,85
4. Fasilitasi Kerjasama Bidang Pendidikan 1,272,536 100 74,36
5. Fasilitasi UASBN, UN dan UNPK 1,591,900 100 90,62
5. Akreditasi Sekolah / Madrasah 3,800,000 100 96,88
JUMLAH TOTAL 16.465.185 100
Realiasi Keuangan 15.026.801 - 91,26
SKO 1.438.383 - 7,74
Berdasarkan data realisasi fisik kegiatan dapat
terselenggara seluruhnya, namun demikian realisasi keuangan
masih terdapat 2 kegiatan yang serapannya kurang dari 90%,
yaitu Penguatan Perencanaan Pendidikan (86,22%) dan fasilitasi
kerjasama bidang pendidikan (74,36%).
Terkait serapan tersebut, antara lain disebabkan oleh
selisih biaya akomodasi kegiatan, selisih biaya perjalanan dinas
luar (adcost), dan selisih harga tiket perjalanan ke Luar Negeri
dalam rangka fasilitasi kerjasama bidang pendidikan dengan
tujuan New Sealand, Perth (West Australia), dan Kamboja.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 68
9. Capaian Kinerja Program Pendidikan Berkelanjutan.
Capaian kinerja Program Pendidikan Berkelanjutan
merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah dan diarahkan untuk mewadahi
kegiatan-kegiatan lintas sektoral yang mendukung terwujudnya
pembangunan pendidikan, yaitu memfasilitasi pendidikan untuk
semua (PUS)/ Education For All, pembinaan nasionalisme
pendidikan, publikasi kinerja pendidikan dan mitigasi bencana
bidang pendidikan. Selanjutnya Program ini dilaksanakan untuk
mendukung sasaran strategis Terwujudnya keadilan dan
kesetaraan Gender bidang pendidikan dan meningkatnya
nasionalisme bidang pendidikan.
Sasaran strategis
Terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender bidang pendidikan dan meningkatnya nasionalisme
bidang pendidikan.
Indikator Kinerja
2012 2013
Target Target Reali
Sasi %
Reali
Sasi %
1 Jumlah kabupaten/kota
melaksanakan program
PUS
35 kab/
kota
35 kab/
kota
100 35 kab/
kota
35 kab/
kota
100
2 Satuan pendidikan ber-
wawasan kebangsaan 350
sekolah
350
sekolah
100 350
sekolah
350
sekolah
100
3 % satuan pendidikan
melaksanakan kurikulum bahasa jawa
100 100 100 100 100 100
3 Jumlah Kabupaten/ Kota melaksanakan
pengarusuatamaan Gender bidang
Pendidikan
35 kab/ kota
35 kab/ kota
100 35 kab/ kota
35 kab/ kota
100
Kinerja program pendidikan berkelanjutan sebagaimana
tampak data kinerja diatas, menunjukkan telah memenuhi target
sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja
kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 69
Kegiatan pendidikan untuk semua, merupakan langkah
pemerintah dalam tersedianya layanan pendidikan yang
semakin luas, khususnya pendidikan dasar.
Penguatan semangat nasionalisme melalui jalur
pendidikan karakter dilaksanakan secara bertahap. Tahun
2013 telah dilaksanakan puncak pembinaan nasionalisme di
Jawa Tengah yang telah berjalan selama 4 tahun, melalui
kegiatan Jambore Nasionalisme bidang Pendidikan yang diikuti
oleh seluruh jenjang pendidikan pada 35 kabupaten/kota
dengan total peserta 1.500 orang.
JAMBORE NASIONALISME PENDIDIKAN KARAKTER
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 70
Geografis Jawa Tengah yang perbukitan dan pesisir
pantai, mengakibatkan sering terkena dampak bencana alam,
seperti tanah longsor dan banjir, maka perlu dilakukan
pemetaan dan mitigasi bencana bidang pendidikan yang
akurat, sebagai antisipasi penanganan bencana. Sedangkan
guna meminimalisir korban bencana di lingkungan sekolah,
maka diselenggarakan simulasi bencana bekerjasama dengan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah
Indonesia (PMI) dan masyarakat disekitar sekolah.
GALERI PENANGANGAN DAMPAK BENCANA
Realisasi capaian kegiatan untuk program Pendidikan
Berkelanjutan Tahun 2013 terdiri dari 4 (empat) kegiatan
dengan total anggaran sebesar Rp. 10.560.344.000,-. Adapun
rincian realisasi capaian kegiatan program tersebut sebagai
berikut :
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 71
NO KEGIATAN DANA
Rp.000
REALISASI
(%)
Fisik Keu
1. Pendidikan Untuk Semua 716.500 100 98,87
2. Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme 7.646.234 100 92,87
3. Fasilitasi Publikasi Kinerja Pendidikan 1.101.360 100 98,30
4. Fasilitasi Penanganan Bencana Alam bidang Pendidikan
1.096.250 100 89,78
JUMLAH TOTAL 10.560.344 100 -
Realiasi Keuangan 9.876.674 - 93,53
SKO 683.669 - 6,47
Berdasarkan data diatas, realisasi fisik kegiatan dapat
terselenggara seluruhnya, namun demikian realisasi keuangan
masih terdapat kegiatan yang serapannya kurang dari 90%, yaitu
Fasilitasi Penanganan Bencana Alam bidang Pendidikan.
Terkait serapan tersebut, antara lain disebabkan oleh
terdapat selisih biaya akomodasi dan transportasi, serta
meningkatnya peran serta lapisan masyarakat dan pemangku
kepentingan sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan
daerah terdampak bencana di Jawa Tengah.
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Struktur anggaran belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah dalam DPA 2013 terdiri dari 3 (tiga) pos pengeluaran, yaitu
(1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan Jasa, dan (3) belanja
modal. Pos pengeluaran belanja pegawai, meliputi gaji dan tunjangan
pegawai. Pos pengeluaran barang, meliputi belanja untuk keperluan
operasional perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai
pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pos pengeluaran modal,
meliputi pengadaan sarana prasarana yang merupakan asset tetap
dan tidak habis pakai.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 72
ALOKASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN
PEGAWAI;
45,01
MODAL; 5,07
BARANG/
JASA; 49,92
Total alokasi anggaran belanja pada DPA Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah sebesar
Rp. 272.038.963.000,-. Dengan distribusi belanja sebagai
berikut (1) belanja pegawai 45,01% atau Rp. 122.446.769.000,-;
(2) belanja Barang dan Jasa 49,92% atau Rp. 135.802.697.000,-
dan (3) belanja modal 5,07% atau Rp. 13.789.497.000,-.
Distribusi Beban DPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 ke 8 (delapan) unit kerja di lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi :
DISTRIBUSI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN
PPTK; 11,12
BP DIKJUR;
5,92
BP DIKSUS;
4,03
PNF-PT;
11,97
BP TIKP; 5,26
SEKRETARIAT;
31,83
DIKMEN;
15,02
DIKDAS;
14,86
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 73
1. Realisasi Anggaran
Total anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 sebesar Rp. 272.038.963.000,-. Realisasi pengeluaran
DPA samai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2013 adalah
sebesar Rp. 261.675.631.666, sehingga daya serap anggaran
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Bulan
Desember 2013 adalah
Rp. 272.038.963.000,- X 100 = 96,19% Rp. 261.675.631.666,-
REALISASI DAYA SERAP DPA 2013
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
PAGU 122.446.769 135.802.697 13.789.497
REALISASI 117.420.002 130.779.412 13.453.563
PEGAWAIBARANG/
JASAMODAL
Dari data tersebut diatas, bahwa daya serap belanja
modal (97,56%) relatif lebih baik dibandingkan dengan daya serap
belanja pengeluaran lainnya, belanja pegawai (95,89%) dan
belanja barang dan jasa (96,30%).
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab III Akuntabilitas Kinerja 74
REALISASI DAYA SERAP UNIT KERJA TAHUN 2013
6476704061215330
3023623929547398
3056237629352838
2434751624026331
2262500021884395
1204196811994687
82000008184611
1070111010561191
-5000000 15000000 35000000 55000000 75000000
SEKRETARIAT
DIKDAS
DIKMEN
PNF-PT
PPTK
BP DIKJUR
BP DIKSUS
BP TIKP
ALOKASI REALISASI
Terkait dengan beberapa permasalahan penyerapan
angaran yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program dan
kegiatan Tahun 2013 di tahun yang akan datang, perlu melakukan
koordinasi lebih intensif dan terstruktur, menjaga kondusivitas
lingkungan kerja, mempedomani RKO yang telah disusun, dan
tertib administrasi serta tatakelola SPJ.
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab IV Penutup 75
BAB IV PENUTUP
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk Periode
Januari s.d Desember 2013 adalah untuk mewujudkan
akuntabilitas kinerja Dinas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dengan demikian, pelaporan LAKIP ini merupakan sarana bagi Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk mengkomunikasikan dan
menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses
pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima. Mandat
dimaksud adalah janji Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang
tertuang dalam Penetapan kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 dengan Gubernur Jawa Tengah.
Pada Tahun 2013 ini, merupakan tahun ke-lima dari
RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2008-2013.
Sehingga secara umum kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah dapat disimpulkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah
tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Capaian-capaian indikator kinerja tersebut, memberikan kontribusi
langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan sekaligus
mendukurng terwujudnya misi-misi yang tercantum dalam RENSTRA
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.
Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun kelima ini, merupakan
modal dasar dalam penetapan perencanaan 5 tahun kedepan dalam
penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013 – 2018 yang lebih efektif dan efisien.
L
LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013
Bab IV Penutup 76
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada pencapaian
sasaran seperti diuraikan dalam BAB-BAB Sebelumnya, maka
dapat dijelaskan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran
strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada periode
anggaran 2013 telah berhasil merealisasikannya, dengan rincian
57 indikator telah melebihi target, 20 indikator mencapai target
100%, dan sebanyak 10 indikator belum mencapai target yang
ditetapkan.
Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013, yang merupakan bahan evaluasi sekaligus sebagai
pertanggungjawaban mandat yang diberikan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah sesuai Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsinya serta
dalam menjawab tantangan era globalisasi dalam menyiapkan insan
pendidikan yang bermoral kompetitif, dan cinta tanah air.