klhs rpjm/p bappenas yogya
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PROSES DAN MEKANISMEPENYUSUNAN RPJP/M NASIONAL
(SEKTOR PERTAMBANGAN)
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Disampaikan pada Workshop Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJP/M Jogyakarta, 29 Maret 2012
2
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Latar Belakang
• Amandemen Keempat UUD NKRI 1945– Tidak ada GBHN– Pemilihan Presiden secara langsung– Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis
• UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden– Mengamanatkan CaPres menyampaikan visi, misi,
program• Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
– UU 17/2003 tentang Keuangan Negara• Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP• Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD
– UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara– UU 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara
3
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3):
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
4
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
ASAS SPPN • Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
• Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan
• SPPN diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas
5
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TUJUAN SPPN
• Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan • Menjamin tercapainya penggunaan sumber
daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Ruang Lingkup Perencanaan
6
NASIONAL DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja PemerintahRencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
7
RPJP NASIONAL RPJP DAERAH
Penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia (Pembukaan UUD 1945) dalam bentuk:
Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:
Visi Misi Arah Pembangunan Nasional
Visi Misi Arah Pembangunan
Daerah
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
8
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi, program Presiden
Berpedoman pada RPJP Nasional
Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah
Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
Isi:1. Strategi Pembangunan Nasional2. Kebijakan Umum3. Program K/L, lintas K/L,
kewilayahan dan lintas kewilayahan4. Kerangka Ekonomi Makro, memuat
kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Pendanaan
Isi:1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah2. Strategi Pembangunan Daerah3. Kebijakan Umum4. Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Pendanaan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
9
Renstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Nasional
Berpedoman pada RPJM Daerah
Isi:1. Visi – Misi2. Tujuan, strategi, dan
kebijakan3. Program – program
Isi:1. Visi – Misi2. Tujuan, strategi, dan
kebijakan3. Program – program
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)
10
RKP RKP DAERAH Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah
Mengacu pada RKP
Isi:1. Prioritas Pemb. Nasional2. Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro3. Arah Kebijakan Fiskal4. Program K/L, lintas K/L,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm: Kerangka Regulasi Kerangka Pendanaan
Isi:1. Prioritas Pemb. Daerah2. Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah3. Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat rencana kerja dan pendanaannya
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Alur Perencanaan dan Penganggaran
11
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP RPJM Nasional
RPJP Nasional (UU No.
17/2007)
RKP Daerah
Renstra- KL
Renja- KL
Renstra- SKPD
Renja- SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA- SKPD
APBN
Rincian APBN
APBD
Rincian APBD
Acuan
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Acuan
Acuan
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN
Pemerintah
PusatPem
erintah D
aerah
UU KN
Visi, Misi, ProgramPresiden
Dijabarkan
Visi, Misi, ProgramKepala Daerah
Dijabarkan
12
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Tahapan Perencanaan
• Penyusunan Rencana– Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah– Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD– Musyawarah Perencanaan Pembangunan– Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
• Penetapan Rencana– RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda– RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah– RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala
Daerah• Pengendalian Pelaksanaan Rencana• Evaluasi Kinerja
13
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Penyusunan dan Penetapan RPJP
1. Rancangan Rencana Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda
2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan partisipasi Masyarakat• “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko
• “partisipasi masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan
3. Penyusunan Rancangan Akhir
4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU, RPJP Daerah Perda)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Penyusunan dan Penetapan RPJM/D
Visi, Misi, ProgramPresiden/KD Terpilih
Menteri PPN/Bappeda menyusunRancangan Awal RPJM/D
Kement/Lemb / SKPDMenyusun Renstra-KL / Renstra SKPD
Bappenas/da menyelenggarakanMUSRENBANG RPJM/D
Penetapan RPJM /RPJMD
Digunakan sebagai pedoman penyusunanRancangan RKP/RKPD
Menteri PPN/Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJM/D
a) Visi, Misi Presiden/KDb) Strategi Bangnas/dac) Kebijakan Umumd) Kerangka ekonomi makro/dae) Program Kement/Lembaga /
SKPD
a) Visi,Misi Presiden/KDb) Strategi Bangnas/dac) Kebijakan Umumd) Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD
e) Program Kement/Lembaga / SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)(7)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
UU NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005 – 2025
DAN
PERATURAN PRESIDEN NO.5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010 – 2014
15
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LANDASAN HUKUM RPJMN 2010-2014
1. Dalam ketentuan UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :• Pasal 19 ayat 1 : RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden
paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik• Pasal 19 ayat 2 : Renstra ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan
Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
2. AMANAT UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025
• Memuat tahapan pembangunan dimulai dari RPJMN 1 – RPJMN 4• Arah pembangunan untuk RPJM ke-2 (2010-2014):
Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
16
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
17
Pentahapan Tema RPJM dalam RPJP
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
DOKUMEN RPJMN 2010 -2014
18
BUKU
I
BUKU
II
BUKU
III
o BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL– Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera,
Demokratis dan Berkeadilan– Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan
Kerangka Makro o BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG
– Sinergi pembangunan antarbidang– Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang
pembangunan (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah & tataruang, lingkungan hidup)
o BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH– Sinergi pembangunan pusat – daerah dan
antardaerah– Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
11 Prioritas Nasional + 3 Prioritas Nasional
LainnyaPrioritas Regional
SumateraJawa-Bali
KalimantanSulawesi
Nusa TenggaraMalukuPapua
Prioritas BidangSosbudEkonomiIPTEK
Sarana PrasaranaPolitik
HankamHukum & Aparatur
Wilayah & Tata RuangSDA & LH
I
II III
Fokus
Lokus
Tata Urut (Flow) Keterkaitan Buku I-II-III1. Buku I: Prioritas
Nasional dijabarkan dalam arah kebijakan bidang dalam Buku II, dan kebijakan regional dalam Buku III.
2. Buku II: arah kebijakan dan prioritas kegiatan bidang yang akan dilaksanakan di wilayah.
3. Buku III: arah kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah atas bidang pembangunan yang dibutuhkan.
Konstelasi Keterkaitan Antara Buku I, II dan III RPJMN 2010-2014
VISI-MISISBY-BOEDIONO
I
RPJMN2010-2014
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
OUTLINE BUKU I
20
1. PENDAHULUAN2. KONDISI UMUM
2.1 Pencapaian Pembangunan2.2 Tantangan Pembangunan Nasional
3. ARAHAN UMUM RPJPN 2005-20254. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
4.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional4.1.1 Visi Pembangunan Nasional4.1.2 Misi Pembangunan Nasional4.1.3 Agenda Pembangunan4.1.4 Sasaran Pembangunan Nasional
4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional4.2.1 Arah Kebijakan Umum4.2.2 Prioritas Nasional
5. KERANGKA EKONOMI MAKRO6. PENUTUPLampiranMatrik Penjabaran Prioritas Nasional
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
RPJMN 2010-2014
21
V I S IINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN
M I S I1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
AGENDA1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PRIORITAS NASIONAL
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II
2009-2014
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
STRUKTUR BUKU II RPJMN 2010-2014
23
BAB I : KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG
BAB II : BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
BAB III : BIDANG EKONOMIBAB IV : BIDANG SARANA DAN PRASARANABAB V : BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGIBAB VI : BIDANG POLITIKBAB VII : BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANANBAB VIII : BIDANG HUKUM DAN APARATURBAB IX : BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANGBAB X : BIDANG SDA DAN LINGKUNGAN HIDUPBAB XI : SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN
PEMBANGUNAN NASIONALLampiranMatriks Prioritas BidangMatriks Kementerian/Lembaga
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
STRUKTUR BUKU III RPJMN 2010-2014
24
1. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH1.1 Kesenjangan antarwilayah1.2 Keterkaitan antarwilayah1.3 Perkiraan pengembangan wilayah1.4 Sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam pencapaian prioritas nasional1.5 Sinergi antara Pusat-daerah dan antardaerah1.6 Kaidah Pelaksanaan
2. PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA
3. PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI
4. PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN
5. PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI
6. PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA
7. PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU
8. PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA
LampiranMatriks Pelaksanaan Prioritas Nasional di Daerah
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
KETERKAITAN RPJMN DAN RENSTRA K/L
25
PENGARUSTAMAAN DAN KEBIJAKAN LINTAS BIDANG (BAB 1)
NARASI : KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG (BAB 2 S/D BAB 11)
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
MATRIKS RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG (LAMP. BAB 1 S/D 10)
MATRIKS RENCANA TINDAK PER K/L (LAMP. BUKU II RPJMN)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
RPJMN 2010-2014 : BUKU II SINERGI ANTAR BIDANG
RENSTRA K/L
• MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DAN PENSINERGIAN RENSTRA K/L DAN KEBIJAKAN DI RPJMN (PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS)
• MENGGUNAKAN PAGU INDIKATIF SEBAGAI BASELINE
• MENGINTEGRASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI MATRIKS RENCANA TINDAK PRIORITAS DAN K/L KEDALAM PROGRAM DAN KEGIATAN K/L HASIL RESTRUKTURISASI SESUAI TUPOKSI DAN STRUKTUR K/L
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
26
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
27
LAMPIRAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (1)
NO. PEMBANGUNAN SASARANEkonomi
a) Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun
Sebelum tahun 2014 tumbuh 7 persen
b) Inflasi Rata-rata 4 - 6 persen pertahun
c) Tingkat Pengangguran 5 - 6 persen pada akhir tahun 2014
d) Tingkat Kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
SasaranStatus Awal*)
Target 2014
Kesehatana. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 a) 72,0b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 228 b) 118c. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 b) 24d. Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup 19 b) 15e. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-
buruk) pada anak balita (persen)18,4 c) < 15,0
f. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek/stunting (persen) 36,8 c) < 32,0g. Menurunnya prevalensi tuberculosis per 100.000 penduduk 235 d) 224h. Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) per 1.000 penduduk 2 d) 1i. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,2 d) < 0,5Keluarga Berencanaa. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional (%
pertahun);1,3 e) 1,1
b. Menurunnya TFR per perempuan usia reproduksi 2,3 b) 2,1Pendidikana. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas
(tahun)7,50 f) 8,25
b. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (persen)
5,97 f) 4,18
c. Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A (persen) 95,14 f) 96,0d. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (persen) 72,28 f) 76,0e. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C (persen) 64,28 f) 85,0f. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (persen) 21,26 f) 30,0Status awal: a) Proyeksi BPS 2008; b) SDKI 2007; c) Riskesdas 2007; d) Estimasi capaian program 2010, Depkes; e) SUPAS 2005 dan
f) Data Tahun 2008, Depdiknas
A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (2)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
NO. PEMBANGUNAN SASARAN
Pangan
a) Produksi Padi Tumbuh 3,22 persen per tahun
b) Produksi Jagung Tumbuh 10,02 persen per tahun
c) Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 persen per tahun
d) Produksi Gula Tumbuh 12,55 persen per tahun
e) Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 persen per tahun
A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (3)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
NO. PEMBANGUNAN SASARAN
Energi
a) Peningkatan kapasitas pembangkit listrik
3.000 MW pertahun
b) Meningkatnya rasio elektrifikasi
Pada tahun 2014 mencapai 80 persen
c) Meningkatnya produksi minyak bumi
Pada tahun 2014 mencapai 1,2 juta barrel perhari
d) Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi
Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW
A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
NO. PEMBANGUNAN SASARAN
Infrastruktur
a) Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua
Hingga tahun 2014 mencapai sepanjang 19.370 km
b) Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda
Selesai tahun 2014
c) Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur
Selesai sebelum tahun 2013
d) Perbaikan sistem dan jaringan transportasi d 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan)
Selesai tahun 2014
A. SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (5)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
B. SASARAN PERKUATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI
NO. PEMBANGUNAN SASARAN
1 Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia
• Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat;
• Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
• Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
• Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis.
Pada tahun 2014
• Index Freedom House untuk Indonesia: 2-2,5 (free) lebih baik dari rata-rata tahun 2004-2009 sebesar 3,5 (partly free)
• Indeks Demokrasi Indonesia: 80
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
C. SASARAN PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM
NO.PEMBANGUNA
NSASARAN
1 Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.
• Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum.
• Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum
• Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 3,8 pada tahun 2009