jwdp - klhs
TRANSCRIPT
REKLAMASI PANTURA DAN
PENATAAN KEMBALI DARATAN PANTAI UTARA JAKARTA
BUDIHARDJO SUKMADIJAKARTA, 23 NOPEMBER 2010
BAHAN MASUKAN UNTUK K L H SPROYEK PANTURA JAKARTA
BS
MAKSUD DAN TUJUAN PROYEK
• MAKSUD:• MENATA KEMBALI KAWASAN PANTURA MELALUI
PENDEKATAN SUBSIDI SILANG DENGAN CARAMEMBANGUN KAWASAN BARU DIATAS TANAH HASILREKLAMASI DAN DAN REVITALISASI KAWASAN PANTAIYANG ADA, YANG DILAKSANAKAN SECARA TERPADU
• TUJUAN:• MEMBANGUN JAKARTA MENJADI “A WORLD CLASS
WATERFRONT CITY”, DAN MENJADIKAN KAWASANPANTAI JAKARTA SEBAGAI KAWASAN ANDALANYANG MODERN DAN DAPAT DIBANGGAKANSECARA INTERNASIONAL.
PETA WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
KAWASAN PANTURAKAWASAN ANDALAN
KAWASANPENATAAN
KEMBALI
32 KM
KAWASANREKLAMASI
PROFIL PROYEK
PROYEK TERDIRI ATAS a, MENYEDIAKAN KAWASANSIAP BANGUN (SKALA BESAR) DIATAS TANAH HASILREKLAMASI LAUT dan b. PENATAAN KEMBALIKAWASAN PANTAI YANG ADA.
REKLAMASI : SEPANJANG PANTAI UTARA JAKARTADARI BATAS WIL TANGGERANG s/d BEKASI (32KM), MULAI DARI BATAS PANTAI YANG ADASAMPAI KEDALAMAN -8 M M (LUAS +/- 2700 HA).
PENATAAN KEMBALI DARATAN PANTAI :, MULAIDARI BATAS WIL TANGGERANG s/d BEKASI (32KM), KEARAH SELATAN s/d jarak +/- 1 KM DARIPANTAI (LUAS +/- 2400HA)
32 KM
1. KONDISI LINGKUNGAN FISIK DAN SOSIAL EKONOMI CENDERUNG MENURUN:
A. RAWAN BANJIRB. PERMUKIMAN KUMUH.C. MACET LALU LINTAS BARANG/PENUMPANGD. EKSISTENSI HUTAN BAKAU dan HUTAN
LINDUNGE. RAWAN SANITASI dan SAMPAH di DARAT dan
di LAUT .F. LOKASI PERKAMPUNGAN NELAYAN yang
TERSEBAR.2. POTENSI EKONOMI TINGGI: PELABUHAN
NUSANTARA, AIRPORT, KAWASAN INDUSTRI dan KOTA TUA
3. BIAYA MENATA KEMBALI KAWASAN PANTAI --BESAR
MP
KONDISI UMUM PANTURA JAKARTA
RAWAN BANJIR
next
KAMPUNG NELAYAN
LIST OF JWDP REPORTS BY PWI AUSTRALIA (1996)
•1. Project Management Agreements and Structures (JVC –CBD)•2. Development Control Guidelines Part A- Part B -- Specifications•3. Capital Works Reports. Concept Plan and Budget•4. Capital Works, Reports Vol 2. Technical Requirements•5. Reclamation Working Report•6. Reclamation Expression of Interest ( No Attachment)•7. Expression of Interest for The Provision Of Water Cycle Infrastructure Service.•8. Procurement and Use of Tendering Process •9. Tender Documents•10. Decree By Governor of DKI = Tendering Within JWD (Sesuai Dengan Peraturan di Indonesia)•11. Administrative Issues. To Ensure Success of Tendering Process•12. Governor’s Decree On Development (Including Reclamation)•13. Agreements (Option Agreement). JV Agreement, Development Agreement ANCOL•14. Expression of Interest North Ancol Project (+ JWDP Mission and Vision)•15. Global Model – JWDC Cash Flows•16. Ancol Extension Package PART A ( JWDC Cash Flows)•17. BOT Water plant PART A•18. Development Model Operation Manual (Reclamation Development) (Designed By
•Hill PDA Land Economics)•19. CNTRIBUTION Paper – Plan•20. Contractors / Developers / Investors (Investment Structure)21 - IMPLEMENTATION OF THE PANTURA PROGAMME
LANDASAN HUKUMDAN PERENCANAAN
1. KEPPRES No 17 TH 1994 REPELITA VI, Pantura Jakartasebagai Kawasan Andalan
2. KEPPRES No 52 TH 1995 Reklamasi Pantura Jakarta 3 PERDA No 8 TH 1995 Penataan Ruang Pantura Jakarta dan
Penyelenggaraan Reklamasi Pantura 4. PER GUB. No 973 TH 1995 jo. No 220 TH 1998 Pembentukan
Badan Pelaksana Pantura Jakarta 5. PER GUB. No 138 TH 2000 Tata Cara Penyelenggaraan
Reklamasi Pantura Jakarta 6. PER GUB Kerjasama BP Pantura dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Kawasan Reklamasi (Sedang diproses)
7. PER GUB Tentang UDGL (Sedang Di proses) 8. Review PER GUB Rencana Terinci Kota ( Sedang Diproses) 9. PER GUB Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan Kembali
Kawasan Pantai Yang ada (Belum diproses) 10. PER GUB Perencanaan dan Pelaksanaan Renovasi Kawasan
Kota Tua (Belum Diproses)
BS
BADAN PENGENDALITINGKAT DKI JAKARTA
BADAN PELAKSANA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA
(BP PANTURA JAKARTA)
BADAN PENGARAH TINGKAT NASIONAL
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PROYEK REKLAMASI PANTURA JAKARTA
A. REKLAMASI LAUT DAN BANGUN
PRASARANA DASAR
(KASIBA)
B.KELOLA
KAWASAN KASIBA DAN
LISIBA(ESTATE
MANAGEMENT)
CPELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP
DPENYEDIAAN DANA UNTUK
DUKUNG REVITALISASI
PANTAI YANG ADA
TUGAS POKOK
1. KEUNTUNGAN HASIL REKLAMASI UNTUK SUBSIDI SILANGBIAYAI PENATAAN KEMBALI DARATAN PANTAI DAN RENOVASI KAWASAN KOTA TUA
2. REKLAMASI LAUT MENYEDIAKAN LAHAN UNTUK CBD BARU, PERUMAHAN, KOMERSIAL, REKREASI dan INDUSTRI
3 PRASARANA DAN PUBLIK UTILITI STANDAR TINGGI (INTERNATIONAL)
4. PROYEK INI MEMBIAYAI SENDIRI, NON APBD
5. TANAH HASIL REKLAMASI (HPL) DIKELOLA OLEH BP PANTURA/BLUD/PT
MP
KEBIJAKSANAAN POKOK
KEBIJAKAN SUBSIDI SILANG
LAHAN BARU
(REKLAMASI)
+
PRASARANA DASAR
BARU
KAWASAN DARATAN
PANTAI YANG ADA
NEW COMMERCIAL, RESIDENTIAL,
TOURISM PROJECT & EMPLOYMENT
PRIVATE SECTOR PROVISION OF PUBLIC FACILITIES, OPEN
SPACE, INFRASTRUCTURE
STIMULUSREVITALISASI
KONTRIBUSI UNTUK PROGRAM2 SOSIAL
ISU POKOK
1. Batas Wilayah Kerja BP
(Keppres; HPL; Kws Reklamasi dan Kws Penataan)
2. Batas Wilayah Perencanaan
3. Master Plan Kws Reklamasi dan Kws Penataan
4. Mitra Usaha (One to Many vs One to One)
5. Contribution Plan
6. Penguatan BP Pantura
PETA SUB-KAWASAN(LAMPIRAN I PERDA NO. 8/1995)
KAWASAN BARAT KAWASAN TENGAH KAWASAN TIMURPENGEMBANGAN :1. PERUMAHAN ATAS, MENENGAH
DAN BAWAH, DENGAN CIRI KOTA AIR/WATERFRONTCITY
2. MARINA3. FASILITAS-FASILITAS UNTUK MELA-
YANI & MENGEMBANGKAN KEGIATAN BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA
4. PELABUHAN NELAYAN
PENGEMBANGAN :1. CBD, PUSAT PERDAGANGAN &
PERKANTORAN INTERNASIONAL2. REKRASI/RESORT, MARINA3. PELABUHAN IKAN & 4. PERUMAHAN5. PELABUHAN PENUMPANG/
NELAYAN
PENGEMBANGAN :1. PELABUHAN INTERNASIONAL2. PELABUHAN NELAYAN3. INDUSTRI/FREE ZONE/KAWASAN
BERIKAT4. PERGUDANGAN5. PELABUHAN/INDUSTRI/ PERGUDANGAN
(RO-RO, BULK POINT)
KAWASAN BARAT
KAWASAN TENGAH
KAWASAN TIMUR
- 8 m
- 5 m
- 8 m
- 5 m
- 5 m- 5 m
Pasal 8 ayat (1) :
Batas wilayah Perencanaan Kawasan Pantura Jakarta meliputi
areal reklamasi yang meliputi bagian perairan laut Jakarta yang
diukur dari garis pantai utara Jakarta secara tegak lurus kearah
laut sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang
menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter………..
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG (LAMPIRAN II PERDA NO. 8/1995)
ZONA LUAS LAHAN REKLAMASI
TIMUR 540 HA
TENGAH 980 HA
BARAT 1180 HA
T O T A L 2700 HA
BARAT TENGAH TIMUR
MP
PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAKSANA REKLAMASI
PANTAI UTARA JAKARTA
PAPARAN :POTENSI PENGEMBANGAN BISNIS
DI KAWASAN PANTAI UTARA JAKARTA
CBD & SUNDA KELAPA BIRD EYE VIEW
CENTRAL ZONE
KAMPUNG NELAYAN DKI JAKARTA
Reklamasi (2700 ha). BerbentukPulau2
Pembangunan Seawall (Tanggul)
Pembangunan Highway (8 lane, 6 lane, 4 lane)
Pembangunan Jembatan – Jembatan
Instalasi dan Jaringan Primer AIR BERSIH
Instalasi dan Jaringan Primer Air Limbah
Jaringan DRAINASE
Jaringan Primer Listrik
Jaringan Primer Gas
Jaringan Primer Telekomunikasi
PROTECTION TYPE
Length of
Protection
(Km)
Cost of Protection
(USD M)
HEAVY SEAWALLS
17,5 219
LIGHT SEAWALLS
5,4 41
CANAL WALL/
TEMPORARY PROTECTION
55,7 72
T O T A L 78,6 kM USD 332 M
SEAWALLS
Road Element Quantity (Km) Cost of Element
(USD M)
8 Lane Elevated Freeway 15,2 213
6 Lane Elevated Freeway 4,7 47
4 Lane Elevated Freeway 4,7 38
Elevated Interchange 23 off 115
4 Lane Arterial at Grade 108,8 332
4 Lane Arterial Canal Crossing 11 off 44
Freeway Canal Crossing 1 item 40
Jakarta Bay Bridge 1 item 85
T O T A L USD 914 M
ROADS INFRASTRUCTURE BUDGET
TAHAPAN PELAKSANAAN
Penyusunan Master Plan Reklamasi Dan Prasarana Dasar
Pembentukan Project Manajemen
Penyusunan Rencana dan Desain
Tahap I (4 Tahun Pertama)
Tahap II (4 Tahun Kedua)
Tahap III (4 Tahun ketiga)
PROGRAM KERJASAMABP PANTURA DENGAN BADAN
USAHA
PETA LOKASI MOU PARA PENGEMBANGSESUDAH KEPPRES NO. 52 TAHUN 1995
PT. Kapuk Naga Indah
MoU No. 589 Tahun 1997
051/KNI-SP/IV/1997
Tgl. 11 April 1997
Reklamasi seluas 674 Ha
BPL. Pluit /
PT. Jakarta Propertindo
MoU No. 22 Tahun 1997
01/SEK.BP/NKI/1997
Tgl. 24 Februari 1997
Reklamasi seluas 290 Ha
PT. Jaladri Kartika Ekapaksi
MoU No. 156 Tahun 1997
174/YKEP/VII/1997
Tgl. 7 Juli 1997
Reklamasi seluas 200 Ha
PT. Pembangunan Jaya Ancol
MoU No. 1121A Tahun 1995
669/DIR-EX/IX/1995
Tgl. 29 September 1995
Reklamasi seluas 20 Ha + 40 Ha
PT. Pembangunan Jaya Ancol
MoU No. 3362A Tahun 1996
1096/DIR-PJA/II/1996
Tgl. 29 Februari 1996
Reklamasi seluas 42 Ha
PT. Pembangunan Jaya Ancol
MoU No. 214A Tahun 1997
639/DIR-PJA/IX/1997
Tgl. 16 September 1997
Reklamasi seluas 340 Ha
PT. Manggala Krida Yudha
MoU No. 1175 Tahun 1996
005/PK/MKY-BP/VIII/1996
Tgl. 9 Agustus 1996
Reklamasi seluas 375 Ha
PT. Dwi Marunda Makmur
MoU No. 65A Tahun 1996
118A/Dir/DMM/VI/1996
Studi lokasi reklamasi 220 Ha
PT. Pelindo II
Kontribusi 25% dari PT. MKY
Reklamasi seluas 125 Ha
A. DEV .AGREE 1997-2007 = 1374 HAB. M.O.U 1997 – 2007 = 1060 HA C. MASIH BEBAS 2007 = 627 HA
JUMLAH = 3061 HA
KONDISI KERJASAMA DENGAN PENGEMBANG
PT MP
1. PENERIMAAN PROYEK RP 136.000 MILY
2. BIAYA PROYEK RP 83.000 MILY(Termasuk Pajak & ROE)
3. KEUNTUNGAN RP 53.000 MILY
4. BAGI HASIL:A. BP PANTURA 30% RP 15.900 MILYB. INVESTOR 70% RP 37.100 MILY
MASALAH DAN HAMBATAN
1. BP Pantura belum selesai menyusun perencanaan2 sesuai Ps 2 SKGub No 138/2000
2. Tumpang Tindih Ijin Lokasi Reklamasi (1997, 2002, 2004)
3. Belum ada satu pun Pengembang yang sudah melaksanakanreklamasi, dan yang menyerahkan Proposal lengkap sertaLampiran untuk Izin Reklamasi (Ps 4 dan Ps 7 SK Gub No 138 TH2000)
4. Tata cara kerjasama usaha dengan mitra belum dibuat (Ps 29 Perda8/1995)
5. Perusahaan Patungan belum dilaksanakan (Ps 13 SK Gub No138/2000)
6. Perencanaan Umum, Program, Pembiayaan dan tata caraPENATAAN KEMBALI KAWASAN PANTAI belum dibuat
7. BP Pantura belum melaksanakan pengawasan dan pengendalian dilapangan, thd reklamasi tanpa Izin.(SDM, Peralatan, dana terbatas)
8. Kerjasama Usaha dengan Mitra untuk mendukung “kemandirian”belum optimal.
9. Isu tentang PIPA GAS DAN PIPA PENDINGIN PLN dan KABELBAWAH LAUT belum tuntas.
240 cm
Pasar Ikan cm
Nov 1989 Nov 2007 Nov 2025
Nov 26, 2007
190 cm Oct 29, 2007
140 cm
215220
225
subsidence
40-60 cm
40-60 cm
Climate changeSea level rise
subsidence
2025:
80-100 cm increase
18.6 year cycle
Pluit 1989, 2007, 2025(Positive view)
Critical level 2007
Sea level Nov 26
JakartaFlood from the sea, very critical.
New coastal defence required, combined effort of: BBWS CC PU DKI
Within next 10-15 years
SeaInner city
220 cm
2008
100-200 cm Sea
Inner city
2025
200-350 cm
Sea
Inner city
Collapse
Heavy rain
Subsidence
Off-Land direction
Off-shore dike
Inner lake
Off-shore dike
Inner lake
e.g. Petersburg, Venice, New Orleans, The Netherlands
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAANRUANG KAWASAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK,TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, CIANJUR
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, KawasanJakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,Cianjur. (Jabodetabekpunjur) ditetapkan sebagaikawasan strategis nasional yang memerlukanperencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, danpengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu;
Pasal 70Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, semuaperaturan pelaksanaan dari:
a. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang PenataanRuang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang KoordinasiPengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang ReklamasiPantai Utara Jakarta; dand. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang ReklamasiPantai Kapuk Naga Tangerang,
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum digantidengan peraturan pelaksanaan baru sesuai dengan PeraturanPresiden ini
Pasal 72Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:a. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang PenataanRuang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang KoordinasiPengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentangReklamasiPantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataanruang; dand. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang ReklamasiPantai Kapuk Naga Tangerang, sepanjang yang terkait denganpenataan ruang, dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 072/1995sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor220 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaBadan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta,d bahwa Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakartasebagaimana dimaksud pada huruf c telah dibubarkanberdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 1900/2009 tentang Pembubaran Badan PelaksanaReklamasi Pantai Utara Jakarta, , dan untuk kelangsungantugas, fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab PengelolaanRekalamasi Pantai Utara Jakarta telah dibentuk Tim Care Takerberdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 1901/2009 tentang Pembentukan Tim Sementara CareTaker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi PantaiUtara Jakarta, yang bertugas sampai dengan dibentuknyaLembaga baru ;.
SARAN TINDAK LANJUT
1. Review dan Revisi Perda 8 Th 1995(Gambar Lampiran dan Batas Reklamasi)
2. Susun Rencana2 Rinci dan Ketentuan2 Pelaksanaanlengkap sesuai Perda dan SK Gub. UntukReklamasi, Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi danKoordinasi Penataan Kawasan Daratan
3. Susun “Master Plan Baru” dan “Bisnis Plan Baru”4. Susun ketentuan tentang IWF dan Kontribusi.5. Susun Dok. lelang untuk pemilihan MAIN INVESTOR
sebagai MITRA BP Pantura.6. Laksanakan pelelangan seleksi MAIN INVESTOR
7. PP JABODETABEKPUNJUR, MA, BADAN USAHABARU, PEMBANGUNAN SISTEM TANGGUL