kerangka umum permendagri nomor 86 tahun ?· rpjm rkpd prov renstra skpd prov renja skpd prov...

Download KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN ?· RPJM RKPD PROV RENSTRA SKPD PROV RENJA SKPD PROV PEDOMAN…

Post on 28-Jun-2018

317 views

Category:

Documents

40 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • KERANGKA UMUMPERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

    TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RAPERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD, SERTA

    TATA CARA PERUBAHAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD

    Disampaikandalamacara:

    SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

    Palangkaraya, 17 Januari 2018

    DisampaikanOleh:

    Ir. Agustenno Siburian, M.Si

    Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III

  • Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah

    melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan:

    1. Pendapatan masyarakat;

    2. Kesempatan kerja;

    3. Lapangan berusaha;

    4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan

    5. Daya saing Daerah.

    Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah

    diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

    Pembangunan Daerah :

    PEMBANGUNAN DAERAH(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)

  • URUSAN PEMERINTAHAN

    KONKURENABSOLUT

    1. PERTAHANAN

    2. KEAMANAN

    3. AGAMA

    4. YUSTISI

    5. POLITIK LUAR NEGERI6. MONETER & FISKAL

    PILIHAN(8)

    WAJIB(24)

    Dibagi

    berdasarkan

    kriteria Eksternalitas,

    Akuntabilitas dan

    Efisiensi

    URUSAN

    PEMERINTAHAN UMUM

    YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)

    S P M N S P K

    1. PENDIDIKAN

    2. KESEHATAN

    3. PU DAN PR

    4. PERUMAHAN RAKYAT DAN

    KAW PERMUKIMAN

    5. TRAMTIBUM & LINMAS6. SOSIAL

    Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun

    rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan

    dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

    PASAL 260

    UU 23/2014

  • Wajib Pelayanan Dasar

    6 URUSAN:

    1. Pendidikan

    2. Kesehatan

    3. Pekerjaan umum dan

    penataan ruang

    4. Perumahan Rakyat dan

    Kawasan Permukiman

    5. Ketenteraman,

    Ketertiban Umum, dan

    Pelindungan

    Masyarakat

    6. Sosial

    Wajib Non Pelayanan Dasar

    18 URUSAN:

    1. Tenaga kerja

    2. Pemberdayaan Perempuan dan

    Pelindungan Anak

    3. Pangan

    4. Pertanahan

    5. Lingkungan hidup

    6. Administrasi Kependudukan dan

    Pencatatan Sipil

    7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

    8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga

    Berencana

    9. Perhubungan

    10. Komunikasi & Informatika

    11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

    12. Penanaman modal

    13. Kepemudaan dan Olah Raga

    14. Statistik

    15. Persandian

    16. Kebudayaan

    17. Perpustakaan

    18. Kearsipan

    Pilihan

    8 URUSAN:

    1. Kelautan dan perikanan2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. Energi dan Sumber Daya

    Mineral6. Perdagangan7. Perindustrian; dan8. Transmigrasi.

    URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

    KEWENANGAN DAERAH(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)

  • DASAR HUKUM

    Merupakan tindaklanjut dari Amanat Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa Ketentuan Lebih Lanjut

    tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan

    Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan

    Peraturan Menteri.

  • Tata cara perencanaan, pengendaliandan evaluasi

    pembangunanDaerah

    Tata cara evaluasi

    rancanganPeraturan

    Daerahtentang

    RPJPD dan RPJMD; dan

    1 2 3

    RUANG LINGKUP

    PERMENDAGRI 86/2017

    (Pasal 2 Permendagri 86/2017)

    Tata cara perubahan

    RPJPD, RPJMD,

    dan RKPD

  • UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264

    RPJPD

    Renstra

    RPJMD

    Renja

    RKPDPerencanaanPembangunan

    Daerah

    RencanaPembangunan

    Daerah

    RencanaPerangkat

    Daerah

    memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan PemerintahanPilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiapPerangkat Daerah.

    memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

    ditetapkan denganPerkada setelah RPJMD ditetapkan.

    ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan

    penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

    penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangankerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunanDaerah, serta rencana kerja dan pendanaan untukjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun denganberpedoman pada RKP dan program strategis nasionalyang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

    ditetapkan dengan Perkada

    penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaranpokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedomanpada RPJPN dan RTRW.

    Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

    UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-273

    Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik

    DOKUMEN PERENCANAAN

    PEMBANGUNAN DAERAH

  • ARSITEKTUR

    DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

    RPJMDRenstra

    PD

    RenjaPD

    RKPD

    KUA PPA

    Rancangan APBDRKA-SKPD

    RPJPD

    APBDDPA-SKPD

    RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

    RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;

    RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;

    Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;

    Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;

    RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;

    Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;

    RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

    Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

  • FUNGSI

    DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak

    menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD

    anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi

    administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak

    keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan

    perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

    Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada

    tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi

    administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak

    keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-

    undangan selama 3 (tiga) bulan.

    ( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)

    RPJPD

    RPJMD

    RKPD

    Menjadi pedoman dalam

    perumusan visi, misi, dan

    program calon kepala daerah

    Sebagai instrumen evaluasi

    penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah

    Sebagai instrumen evaluasi

    penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah

    Menjadi pedoman kepala

    daerah dalam menyusun

    KUA serta PPAS.

  • SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH

    DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

    RPJPN

    DIP

    ED

    OM

    AN

    I

    PEDOMAN

    5 TAHUN

    PEDOMAN

    PEDOMAN DIJABARKAN

    DIPEDOMANI

    20 TAHUN

    DIACU

    RPJMN RKP

    RPJPDPROV

    RPJMDPROV

    RKPDPROV

    RENSTRA SKPD PROV

    RENJA SKPD PROV

    PEDOMANDIPEDOMANI

    PEDOMAN

    1 TAHUN

    DIACU

    RPJPDK/K

    RPJMDK/K

    RKPDK/K

    RENSTRA SKPD K/K

    RENJA SKPD K/K

    RENSTRA K/L

    RENJA K/L

    PEDOMAN

    PEDOMAN

    PEDOMAN DIACU

    PEDOMAN

    RAPBN

    RAPBDPROV

    RAPBDK/K

    PEDOMAN

    PEDOMAN

    PEDOMAN

    DIP

    ED

    OM

    AN

    I

    DIP

    ED

    OM

    AN

    I

    DIP

    ED

    OM

    AN

    I

    DIP

    ED

    OM

    AN

    ID

    IPE

    DO

    MA

    NI

  • TUJUAN

    PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    Mewujudkan pembangunan Daerah dalam

    rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan

    masyarakat, kesempatan kerja, lapangan

    berusaha, meningkatkan akses dan kualitas

    pelayanan publik dan daya saing Daerah.

    (Pasal 4 Permendagri 86/2017)

  • PRINSIP-PRINSIP

    PENYUSUNAN DOKRENDA

    a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

    pembangunan nasional.

    b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku

    kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-

    masing.

    c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana

    pembangunan Daerah; dan

    d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki

    masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan

    Daerah dan nasional.

    (Pasal 4 Permendagri 86/2017)

  • PERUMUSAN DOKRENDA

    Transparan responsif efisien efektif

    akuntabel partisipatif terukur berkeadilan

    berwawasan lingkungan

    Berkelanjutan

    (Pasal 5 Permendagri 86/2017)

    Dokrenda dirumuskan secara:

  • PERUMUSAN DOKRENDA

    Pasal 7

    DOKRENDA

    Teknokratik

    Partisipatif

    Politis

    Atas bawah dan Bawah

    atas

    orientasi Proses

    DOKRENDA

    Holistik -Tematik

    IntegratifSpasial

    orientasi Substansi

  • RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH &

    RENCANA PERANGKAT DAERAH

    (Pasal 11 Permendagri 86/2017)

    RPJPD

    RPJMD