keputusan menteri kelautan dan perikanan...
TRANSCRIPT
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. /MEN/SJ/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan
kelautan dan perikanan agar sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, perlu dibuat
Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan
Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Undang-Undang …
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tengang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja TA.2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
111);
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-
- 3 -
2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 344);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 943);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 29/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan
Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1351).
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Penetapan Alokasi dan
Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 819);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/MEN/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 180);
MEMUTUSKAN ...
- 4 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
KESATU : Menyusun Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi
Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pedoman Teknis Monev Terpadu KKP, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Pedoman Teknis Monev Terpadu KKP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tujuan sebagai panduan dalam mengoptimalkan pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Terpadu bagi unit kerja Eselon I lingkup KKP.
KETIGA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka Tim
Monitoring dan Evaluasi Terpadu lingkup unit kerja eselon I dapat lebih mudah dalam menjalankan tugasnya.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
diktum KEDUA, Tim Monev Terpadu KKP bertanggung jawab dan lebih optimal menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur dalam Panduan Teknis Monev
Terpadu.
KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersangkutan.
KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .... Mei 2016
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL, ttd.
SJARIEF WIDJAJA
- 5 -
LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. /MEN/SJ/2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI
TERPADU PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEDOMAN TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016
BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2016
- 6 -
KATA PENGANTAR
Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan merupakan bagian dari
perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk
memastikan arah dan sasaran pembangunan dapat terlaksana tepat waktu dan
tepat sasaran. Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam menilai tercapai atau
tidaknya tujuan program/kegiatan yang dilaksanakan. Hasil monitoring dan evaluasi
dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan
untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa yang akan datang, maupun
pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan.
Untuk langkah penyempurnaan monitoring dan evaluasi maka sifatnya tidak lagi
bersifat “post-audit” terhadap kegiatan yaitu sudah dilaksanakan melainkan lebih
jauh lagi ke aspek lainnya yaitu dari segi perencanaan, sehingga akan mencakup
identifikasi, perumusan dan pelaksanaan penganggarannya. Pada akhirnya dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan mencakup keseluruhan aspek
pengelolaan yaitu dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
monitoring evaluasi.
Sejak tahun 2004 s.d 2015 Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan
Perikanan telah mengkoordinasikan, melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
program/kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, dengan ruang lingkup
mencakup Provinsi, Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat ada
didaerah yang mendapatkan dan mengelola dana APBN dan PHLN, yang meliputi
dana pada Kantor Pusat, Kantor Daerah (UPT), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan
(TP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Mengingat cukup banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan monev, maka
diperlukan suatu pedoman untuk melaksanakannya. Untuk itu, Biro Perencanaan,
Sekretariat Jenderal menyusun Pedoman Teknis Monev Program/Kegiatan
Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016. Di dalam Pedoman Teknis ini
disajikan latar belakang, tujuan, output, ruang lingkup, sasaran, substansi, titik kritis,
- 7 -
pembagian tugas, metoda dan administrasi kegiatan Monev Program/Kegiatan
Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.
Pedoman Teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan
Monev Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 di
tingkat Pusat, UPT Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Jakarta, Mei 2016
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., FRINA
Nip. 19630720 198803 1 002
- 8 -
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
I. PENDAHULUAN
1. Latar belakang 1
2. Tujuan 2
3. Output 2
4. Ruang lingkup 3
5. Evaluasi 3
6. Sasaran monev 3
7. Substansi Monev 4
8. Titik Kritis Kegiatan Monev 4
II. PEMBAGIAN TUGAS
1. Tugas Unit Kerja Eselon I lingkup KKP 5
2. Tugas Instansi Pelaksana Kerjasama di Pusat 5
3. Tugas Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang Membidangi
Program/Monev di Provinsi
5
4. Tugas UPT Pusat lingkup Kementerian Kelautan dan
Perikanan
6
5. Tugas Pihak Independen/Stake Holder 7
III. METODA MONITORING DAN EVALUASI 8
IV. ADMINISTRASI KEGIATAN 9
V. PENUTUP 10
- 9 -
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Contoh Outline Laporan Akhir Program/Kegiatan Pembangunan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 di 34 Provinsi
……………………………………………………
Lampiran 2. Daftar Indikator Kinerja Utama 2015 dan 2016.....................................
- 10 -
BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam lingkaran manajemen, monitoring dan evaluasi (monev) merupakan unsur
yang sangat penting yang dapat memberi input balik dalam perencanaan, karena
evaluasi dapat menilai kinerja sebuah unit kerja dari yang besar hingga kecil
dalam satu kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil atau rekomendasi evaluasi
tersebut diharapkan arah program dan kebijakan yang dituangkan ke dalam
kegiatan akan mampu memenuhi tujuan dan sasaran organisasi dan keinginan
pemangku kepentingan.
Untuk memperoleh hasil yang diharapkan maka evaluasi dan monitoring harus
dilakukan secara terintegrasi sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
serta evaluasi dan monitoring. Monitoring dan evaluasi yang sifatnya terpadu ini
akan dapat menyimpulkan secara utuh, berhasil tidaknya suatu kegiatan yang
dilakukan oleh masing-masing satuan kerja sesuai dengan fungsi yang dijalankan.
Konsistensi dan komitmen mulai proses perencanaan, penganggaran,
pengorganisasian, dan pelaksanaan program/kegiatan kelautan dan perikanan,
penting untuk dipahami oleh para evaluator. Evaluator bertugas untuk mendeteksi
berbagai kekurangan dan penyimpangan yang ada, yang dapat diidentifikasi
melalui monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, serta 2
evaluasi terhadap program dan kegiatan yang sudah dilakukan.
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2015 dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh konsistensi
kebijakan dan penganggaran dalam pelaksanaannya bagi pencapaian Indikator
Kinerja Utama dari masing-masing unit kerja Eselon I lingkup KKP dan sekaligus
dukungan daerah dalam pencapaian IKU tersebut melalui fungsi-fungsi
Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yaitu (1) sarana dan prasarana, (2)
kebutuhan benih budidaya, (3) pakan ikan, (4) kesehatan ikan, (5) penanganan
pasca pendaratan ikan di pelabuhan, serta (6) pelayanan prima terhadap nelayan
dan pembudidaya ikan. Monitoring dan evaluasi ini ditekankan dari sejak
perencanaan sampai pada pelaksanaannya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kegiatan Monev Program/Kegiatan
Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 akan dikordinir oleh Staf Ahli
Menteri lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dilakukan bersama-
sama dengan melibatkan peran aktif semua stakeholder bidang kelautan dan
perikanan serta penerima manfaat PNPMKP dalam memanfaatkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dana Kantor Pusat, Kantor Daerah,
Dekonsentrasi, maupun Tugas Pembantuan (TP) serta DAK.
2. Tujuan
Tujuan dari Kegiatan Monev Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2016 sebagai tindak lanjut arahan Ibu Menteri Kelautan dan
- 11 -
Perikanan pada saat rapat pimpinan eselon I lingkup KKP, melalui pendekatan
manajemen untuk :
a. Mengevaluasi program/kegiatan dari sejak perencanaan dan penyusunan
program/kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 dan
2016, yang difasilitasi APBN Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 dan 2016;
b. Mengevaluasi capaian kinerja output dan outcome program/kegiatan
Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang mencakup 14 IKU Tahun 2015
dan 20 IKU untuk Tahun 2016 dari unit kerja Eselon I KKP difasilitasi APBN
Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 dan 2016;
c. Memonitor capaian kinerja output Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan
dan Perikanan mulai bulan Januari sampai dengan November Tahun 2016;
d. Mendapatkan umpan balik dan rekomendasi dalam pemanfaatan dari satker
terhadap fasilitasi APBN.
3. Output
Output Kegiatan Monev Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2016 adalah :
a. Laporan evaluasi yang komprehensif Pembangunan Kelautan dan Perikanan
tahun 2015 dan pelaksanaan tahun 2016 berdasarkan fungsi yang tertuang
dalam IKU KKP;
b. Laporan monitoring yang komprehensif Pembangunan Kelautan dan
Perikanan bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2016 berdasarkan
penggunaan dana yang bersumber dari APBN.
4. Ruang Lingkup
Monev Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015
dan 2016 mencakup Provinsi dan UPT Pusat yang mendapatkan APBN dari
masing-masing unit kerja Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2015 dan 2016, yang meliputi dana pada Kantor Pusat, Kantor Daerah (UPT
Pusat), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) serta Dana Alokasi Khusus
(DAK). Monitoring dan Evaluasi pada saat ini memakai pendekatan manajemen,
yaitu :
A. Aspek Perencanaan a. Penetapan Tujuan Kegiatan b. Perumusan Keadaan Saat Ini
c. Identifikasi Segala Hambatan Yang Mungkin Timbul
d. Perumusan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan
- 12 -
B. Aspek Pengorganisasian a. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan b. Tanggung Jawab Masing-Masing Pejabat
c. Pembagian Tugas
C. Aspek Pelaksanaan a. Target b. Sasaran
c. Jadwal Untuk Pelaksanaan
5. Evaluasi Ruang Lingkup monitoring dan evaluasi juga terhadap jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Berlanja Modal, khususnya terhadap bantuan yang di serahkan kepada Pemda/Kelompok Masyarakat satu tahun sebelumnya. Dilakukan evaluasi khusus terhadap pelaksanaan kegiatan dengan jenis belanja Akun 526. Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Monev Kegiatan Evaluasi UPT Provinsi/Kab/Kota.
6. Sasaran Monev
Terlaksananya kegiatan Monev Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Terpadu Tahun 2016 di 34 Provinsi, dan semua UPT Pusat dan semua Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kelautan dan perikanan, yang mendapatkan alokasi APBN tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
7. Substansi Monev Substansi monev Pembangunan Kelautan dan Perikanan utama, yaitu :
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengunaan dana yang bersumber dari
anggaran APBN yang dituangkan dalam bentuk kegiatan.;
b. Peningkatan produksi perikanan;
c. Pengendalian dan penanggulangan penyakit HPIK;
d. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya bagi masyarakat
kelautan dan perikanan. Indikator-indikator yang dimonitor dan dievaluasi
meliputi input, output dan outcome dari sejak perencanaan. Yang dimaksud
dengan input adalah dana APBN tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang
disalurkan melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk
menghasilkan sejumlah output dan outcome pada masing-masing indikator
kinerja utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan.
8. Titik Kritis Kegiatan Monev
Beberapa titik kritis yang berpotensi mempengaruhi kualitas hasil monev adalah : a. Pemahaman teori-teori dan analisis manajemen terhadap latar belakang,
maksud tujuan, sasaran dan ruang lingkup monev Pembangunan Kelautan
dan Perikanan;
b. Pemahaman terhadap anatomi struktur perencanaan serta kecermatan
mengidentifikasi kegiatan maupun sub kegiatan, yang relevan/mendukung
kegiatan utama;
- 13 -
c. Digunakannya formulir instrumen monev sebagai alat bantu dalam
mengeksplorasi dan mengumpulkan data dan informasi, dan bukan sebagai
kuesioner yang hanya disebarkan kepada sumber-sumber informasi (di
kabupaten/kota);
d. Intensitas komunikasi, koordinasi dan pendampingan kegiatan monev, untuk
meningkatkan pemahaman filosofi monev;
e. Kecepatan respons terhadap koreksi/klarifikasi atas data/informasi sebelum
diagregasi baik di level provinsi maupun nasional.
- 14 -
II. PEMBAGIAN TUGAS
Pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan monev diatur sebagai berikut :
1. Tugas Unit Kerja Eselon I terhadap provinsi binaan adalah sebagai berikut:
a. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 dan 2016;
b. Menyusun Term of Reference (ToR) Kegiatan Monev Program/Kegiatan
Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
c. Menyusun KAK dan Dokumen Kerjasama Kegiatan Monev Program/Kegiatan
Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
d. Menyusun Pedoman Teknis Kegiatan Monev Program/Kegiatan
Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
e. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Kegiatan Monev Program/Kegiatan
Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 melalui surat Sekretaris
Jenderal ke 34 Provinsi;
f. Memantau pelaksanaan Kegiatan Monev Program/Kegiatan Pembangunan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang dilakukan oleh provinsi dan UPT
Pusat.
2. Tugas Dinas/Kelembagaan yang Membidangi fungsi Kelautan dan
Perikanan di Provinsi yaitu:
a. Membentuk Tim Monev provinsi dan melakukan sosialisasi kegiatan monev di
lingkup provinsi;
b. Melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku yaitu Perpres No.4/2015 dan Inpres No.1/2013;
c. Berpedoman pada pedoman teknis dan menggunakan instrumen monev
dalam melaksanakan Kegiatan Monev Program/Kegiatan Pembangunan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
d. Melakukan koordinasi nasional dan daerah tentang Kegiatan Monev
Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
e. Melakukan monev kegiatan yang didanai dari APBN pada satker-satker tahun
2015 dan 2016 di provinsi dan kabupaten/kota dan mengagregasikannya di
level provinsi;
f. Mengirimkan data hasil monev provinsi kepada Biro Perencanaan, Sekretariat
Jenderal melalui email ([email protected]);
g. Membuat dan mengirimkan Laporan Hasil Akhir Kegiatan Monev
Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Provinsi dan Kab/Kota kepada Biro Perencanaan, Sekretariat Jendral
Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan outline dan format
laporan akhir pada Lampiran 3, melalui email ([email protected]).
Substansi laporan masing-masing daerah memuat IKU dari masing-masing
unit kerja eselon I lingkup KKP.
- 15 -
4. Tugas UPT Pusat lingkup Direktorat Jenderal /Badan lingkup Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan a. Membentuk Tim Monev UPT Pusat dan melakukan sosialisasi kegiatan
monev di lingkup UPT Pusat;
b. Melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Perpres No.4/2015 dan Inpres
No.1/2013;
c. Berpedoman pada pedoman teknis dan menggunakan instrumen monev
dalam melaksanakan Kegiatan Monev Program/Kegiatan Pembangunan
Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
d. Mengirimkan data hasil monev UPT Pusat kepada Unit Kerja Eselon I
terkait dengan tembusan Biro Perencanaan melalui email
e. Membuat dan mengirimkan Laporan Hasil Akhir Kegiatan Monev
Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
kepada Eselon I induk masing-masing UPT Pusat.
- 16 -
III. METODA MONITORING DAN EVALUASI
Monev Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 menggunakan instrumen terdiri atas kuesioner, sistem, dan manual yang telah disusun oleh Biro Perencanaan bersama unit kerja eselon I lingkup KKP. Kegiatan Monev dilakukan pada seluruh provinsi oleh masing-masing unit kerja Eselon I lingkup KKP dan objek yang di monev yang bersumber dari alokasi dana APBN tahun 2015 dan 2016. Data yang telah terkumpul dientri, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil monev, oleh masing-masing unit kerja Eselon I selaku pembina provinsi binaan. Dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan monev dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang perwakilan dari masing-masing unit kerja Eselon I lingkup KKP. FGD diikuti oleh para penanggungjawab monev dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang benar dari para pemangku kepentingan.
- 17 -
IV. ADMINISTRASI KEGIATAN
Monev Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun berjalan dilaksanakan melalui : 1. Sumber Dana
a. Pusat dialokasikan pada DIPA masing-masing unit kerja Eselon I lingkup
KKP Tahun 2016;
b. UPT Pusat dialokasikan pada DIPA TA. 2016 masing-masing Satker;
c. Provinsi dialokasikan pada DIPA dekonsentrasi (01) masing-masing Dinas
yang membidangi kelautan dan perikanan Tahun 2016
2. Pengelolaan Dana
Dana kegiatan monev digunakan untuk membiayai Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 dengan melibatkan pihak independen yang menguasai manajemen, diutamakan di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan Prosedur Pengadaan dan Penyaluran Barang dan Jasa yang tercantum dalam Perpres RI Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres No.1/2013.
3. Waktu Kegiatan
Waktu pelaksanaan Kegiatan Monev Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 dimulai sejak bulan Juni sampai dengan November 2016,
- 18 -
V. PENUTUP
Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Monev Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahunan di tingkat Pusat, UPT Pusat dan Provinsi serta Kab/Kota. Hasil pelaksanaan monev tersebut akan disampaikan kepada Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan secara tertulis dan juga dalam rapat pimpinan Eselon I lingkup KKP setiap bulannya.
- 19 -
Lampiran 1. Contoh Outline Laporan Akhir Program/Kegiatan Pembangunan
Kelautan dan Perikanan Tahun T -1 dan Tahun Berjalan (20xx & 20xx) di 34 Provinsi.
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Sasaran
1.4. Keluaran
1.5. Ruang Lingkup
BAB II. GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERKANAN DI PROVINSI DAN KAB/KOTA.
2.1. Profil Kelembagaan
2.1.1. Struktur Organisasi 2.1.2. Dukungan Sumber Daya 2.1.3. Fasilitas dan Infrastruktur 2.2. Potensi dan Perkembangan Pembangunan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2016 2.3. Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi
dan Kab/Kota.
BAB III. PELAKSANAAN 3.1. Lokasi dan Waktu
3.2. Jenis dan Sumber Data
3.3. Analisis Data
BAB IV. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016
4.1. Evaluasi Kinerja Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Alam
4.2. Evalausi Kinerja Tujuan Peningkatan Produksi Hasil Perikanan
4.3. Evaluasi Kinerja Tujuan Peningkatan Produksi Pakan Ikan dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
4.4. Evaluasi Kinerja Tujuan Pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan penanganan penularan
4.5. Evaluasi Penjaminan Kebutuhan Bahan Baku Ikan bagi Unit Pengolahan Ikan di Daerah Provinsi dan Kab/Kota
- 20 -
4.6.
Evaluasi Kinerja Tujuan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
BAB V. MONITORING PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016
5.1. Monitoring Tujuan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih Ikan dengan Mengoptimalkan UPR lokal
5.2. Monitoring Peningkatan Produksi Perikanan dengan
Pendayagunaan Sumber Daya Lokal 5.3. Monitoring Tujuan Peningkatan Produksi Pakan Ikan dengan
Pendayagunaan pakan alami. 5.4. Monitoring Pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)
di Provinsi dan Kab/Kota
5.5. Monitoring Dukungan Manajemen Teknis Lainnya
5.6. Prediksi Capaian Hasil Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Tahun berjalan.
BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7.1. Kesimpulan
7.2. Rekomendasi
- 21 -
Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didaerahkan pada Tahun 2015 dan 2016.
Indikator Kinerja Utama 2015 yang didaerahkan antara lainseperti: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, 2. Produksi Perikanan, 3. Nilai Tukar Nelayan, 4. Tingkat Konsumsi Ikan dalam negeri, 5. Nilai ekspor komoditas perikanan, 6. Jumlah kasus penolakan ekspor, 7. Luas kawasan konservasi, 8. Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola, 9. Perairan bebas IUU fishing, 10. Ketaatan pelaku usaha terhada regulasi yang ada, 11. Jumlah kawasan pesisir yang rusak dan pulih kembali, 12. Jumlah pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi, 13. Sertifikasi kompetensi SDM kelautan dan perikanan, serta 14. Jumlah hasil litbang yang bermanfaat.
Indikator Kinerja Utama 2016 yang didaerahkan antaralain:
1. Nilai Tukar Nelayan 2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 3. Persentase Kepatuhan (Compliance) pelaku usaha Kelautan dan
Perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)
4. Luas Kawasan Konservasi Perairan (Ha) 5. Produksi Perikanan Tangkap (ribu ton) 6. Produksi Perikanan Budidaya (ribu ton) 7. Produksi Garam Rakyat (ribu ton) 8. Nilai ekspor hasil perikanan (USD juta) 9. Konsumsi ikan (kg/kap/tahun) 10. Indeks Efektivitas Kebijakan Kelautan dan Perikanan 11. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
secara Akuntabel dan Tepat Waktu 12. Nilai SAKIP Dinas KP Provinsi 13. Persentase tingkat kepatuhan terhadap SAP Satker Dinas Provinsi.
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
SJARIEF WIDJAJA