kebijakan penerapan costing
DESCRIPTION
Kebijakan Penerapan Costing, Kebijakan Penerapan Costing, Kebijakan Penerapan CostingTRANSCRIPT
18/02/2013
KEBIJAKAN KEBIJAKAN PENERAPAN COSTING PENERAPAN COSTING
DALAM KERANGKA PEMANTAPAN DALAM KERANGKA PEMANTAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJAPENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Jakarta, April 2013
2Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan – Tahun 2013
I. Landasan Hukum
II. Kerangka Konsep PBK
III. Pengembangan Instrumen PBK
IV. Penguatan Hubungan CFO-COO
V. Peran SB Dalam Reposisi DJA
VI. Penutup
Pokok Bahasan
3
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA KL
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.02/ 2013 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.02/ 2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan RKA-K/L
I. Landasan Hukum
4 Monitoring & Evaluasi Kinerja
BudgetExecution
Alokasi Anggaran
Mempertimbangkan
Hasil Yang Diharapkan
Kegiatan
• Efisiensi• Efektivitas• Akuntabilitas
Pengukuran Kinerja Evaluasi
Realisasi Rencana
Target Kinerja
RENSTRA• Visi• Misi• Tujuan• Sasaran• Strategi
• Output• Outcome• Manfaat
II. Kerangka Konsep PBK
Performance Based
Budgetting
Evaluasi Kinerja
Allocative Efficiency *)
Operational Efficiency **)
Akuntabilitas penganggaran
Kualitas penganggaran
Indikator Kinerja
Standar Biaya
*) efisiensi saat penyususunan anggaran**)Efisiensi saat pelaksanaan anggaran
5
III. Pengembangan Instrumen PBK
6
Penguatan Indikator Indikator kinerja terus dikembangkan guna mewujudkan indikator kinerja anggaran yang dapat:
mencerminkan output yang secara efektif mendukung pencapaian outcome yang ditetapkan, dan
mencerminkan pencapaian outcome guna dipastikan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Fokus dari perencanaan dan penganggaran yang akan dikembangkan adalah:
Fokus kepada kualitas hasil perencanaan dengan shifting peran baru DJA sebagai Budget Analyst.
Fokus kepada kualitas hasil penganggaran yang lebih memperhatikan manfaat bagi masyarakat.
Fokus kepada anggaran yang bersifat tematik seperti infrastruktur, MDGs dan perubahan iklim.
Penyempurnaan Indikator Kinerja
III. Pengembangan Instrumen PBK...(1)
7
Tiga hal permasalahan utama menuju penyempurnaan monev berorientasi outcome, yaitu:
Objek
Metode
Subjek
• Logic model program belum sempurna.• Rumusan input, kegiatan, output, dan outcome baru
berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan anggaran.• Oleh karena itu, dari sisi objek belum siap untuk dievaluasi.
Cara melakukan evaluasi masih fokus pada pekerjaan administratif, yaitu bagaimana mengisi form, bagaimana bentuk laporannya dan bagaimana cara menyampaikan laporan tersebut.
• Kendala utama pada sisi subjek adalah mindset, dimana pekerjaan evaluasi masih dipandang sebagai pelengkap dan sebatas pemenuhan persyaratan, dan bukan kebutuhan.
• Hal ini menyebabkan stigma bahwa evaluasi pekerjaan yang membosankan, tidak penting, menghabiskan anggaran, dll.
Pendahuluan
Pengembangan Indikator Kinerja
Penyempurnaan Evaluasi Kinerja
III. Pengembangan Instrumen PBK...(2)
Indeksasi
SBK
SBM
SSB
STANDAR BIAYA: salah satu alat dlm mewujudkan APBN yg lebih efisien
Pengaturan Standar Biaya
Pengaturan Standar biaya disesuaikan dengan arah pengembangan & proses pemantapan penerapan PBK & KPJM
III. Pengembangan Instrumen PBK...(3)
Pemantapan hubungan Kemenkeu (CFO ) – K/L (COO) merujuk UU 17/2003Sejalan dengan pemantapan penerapan PBK perlu diperkuat peran K/L dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran kementerian lembaga yang menjadi tanggung jawabnyaDalam upaya penguatan peran K/L tersebut dilakukan dengan penguatan peran APIP masing- masing K/L pada saat perencanaan dan pelaksanaan anggaran
IV. Pemantapan Hubungan CFO-COO Dalam PBK
Tugas Menteri Keuangan Tugas Kementerian/Lembaga
a. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
b. menyusun RAPBN dan RAPBNP; c. mengesahkan dokumen
pelaksanaan anggaran; d. melaksanakan fungsi bendahara
umum negara; e. menyusun laporan keuangan
yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran kementerian
negara /lembaga yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan
negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya.
RESOURCE ENVELOPE
PAGU INDIKATIF K/L
PAGU ANGGARAN K/L
SUSUN RKA-K/L PENYESUAIAN RKA-K/L
PENYELARASAN PENGALOKASIAN
BUDGET ANALYST BUDGET ADMINISTRATOR
Trilateral MeetingIndeksasi utk menyusun prakiraaan maju bagi keg. new initiativeSBM utk menyusun komponen input new initiative SBK utk menilai target kinerja yg akan ditetapkanSSB utk membatasi komposisi biaya tertentu Pagu indikatif/pagu anggaran :SBM utk mereview baseline (IT based) dan usulan new initiativeSBK utk mereview baseline dg melakukan benchmarking thd tahapan output/sub outputSSB utk membatasi komposisi biaya tertentu pada saat review baseline dan pengajuan new initiaativeIndeksasi untuk melakukan review baseline dan pengajuan New initiativePenyusunan RKAKL SBM & SBK utk menyesuaikan RKAKL SSB utk menyusun komposisi biaya dr suatu output/sub output
V. Peran SB dalam Reposisi DJA
11
VI. Penutup
Kemenkeu membuat aturan main dalam upaya efisiensi anggaran diantaranya dgn pengembangan standar biaya sejalan dengan penguatan perannya di masa mendatang sebagai budget analyst
Seiring dengan pemantapan penerapan PBK dan KPJM, maka K/L semakin harus bertanggungjawab atas upaya efisiensi dari anggaran yg dikelolanya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas K/L untuk menyusun dan melaksanakan anggaran yg menjadi tgg jawabnya
Peran aparat pengawas intern pemerintah semakin diperlukan untuk menjamin mewujudkan anggaran yg semakin berkualitas
12
Terima kasih