kebijakan pendataan paud dan dikmas tahun 2018 3 juli 2018 oleh: harris iskandar direktur jenderal...

DITJEN PAUD DAN DIKMAS

Kebijakan Pendataan

PAUD dan Dikmas Tahun 2018

Disampaikan pada Workshop Pengelola Dapodik PAUD dan Dikmas Tahun 2018

Makassar, 3 Juli 2018

Oleh:

Harris Iskandar

Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas

2DITJEN PAUD DAN DIKMAS

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Program PAUD dan Dikmas :

pendidikan kecakapan

hidup, pendidikan anak

usia dini, pendidikan

kepemudaan, pendidikan

pemberdayaan

perempuan, pendidikan

keaksaraan, pendidikan

keterampilan dan pelatihan

kerja, pendidikan

kesetaraan

Satuan pendidikan

nonformal : terdiri

atas lembaga kursus,

lembaga pelatihan,

kelompok belajar,

pusat kegiatan

belajar masyarakat,

dan majelis taklim

serta satuan

pendidikan sejenis

Penerbitan

NSPK

Supervisi

dan

Pengawasan

Sebagai acuan pelaksanaan

Kewenangan di daerah

UPT Pusat Sebagai Wakil

Pemerintah Pusat di Daerah:1. Pengembangan model 2. Pengembang mutu3. Unit Layanan Terpadu4. Pembinaan dan Pengawasan

Kewenangan

PusatDiserahkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Rumah Pintar, SKB,

Sekolah Rumah Pendidikan Keluarga


Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah

Penerbitan Juknis; NSPK

Penguatan Mutu

Akreditasi

Pembinaan dan Pengawasan

• Pendataan dan Rekrutmen• Penyiapan Anggaran, PTK dan

Sarpras

• Koordinasi dan Pembinaan

Pembelajaran

• Evaluasi

Pemerintah Pemerintah Daerah

Pasal 26, Undang-Undang No.20/2013

Satuan Program

Lembaga PAUD, PKBM, Lembaga Kursus,

Lembaga Pelatihan, SKB, dan Satuan

Pendidikan Nonformal Sejenis (Rumah Pintar,

Sekolah Rumah)

Keaksaraan, Kesetaraan (paket A, B, C), PAUD,

Kursus Keterampilan, Pendidikan Kewanitaan,

Gender, Pendidikan Kepemudaan, dan

pendidikan lainnya (pendidikan keluarga).


Grand Design Pengembangan

Satuan Pendidikan Non-Formal


Peran Pendidikan Nonformal

Mengejar1

Melengkapi/Mengiringi2

Mendahului3


SKB

LEARNING CENTER COMMUNITY DEVELOPMENTTEST CENTER

• Pendidikan Anak Usia Dini

• Pendidikan Kesetaraan

• Pendidikan Keaksaraan

• Pendidikan Vokasi

• Pendidikan Keluarga

• UNBK

• Placement Test

• Tempat Uji Kompetensi (TUK)

• Pemberdayaan Perempuan

• Pembinaan Kampung Literasi

• Pembinaan Desa Vokasi

• Taman Bacaan Masyarakat

SDM, SARPRAS, MANAJEMEN


Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Standar Pelayanan Minimal (SPM)SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan

Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 5 (3): Pasal 4 (2):

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM

pendidikan daerah kabupaten/kota

terdiri atas:

a. pendidikan anak usia dini;

b. pendidikan dasar; dan

c. pendidikan kesetaraan.

Materi muatan SPM mencakup:

a. Jenis Pelayanan Dasar;

b. Mutu Pelayanan Dasar; dan

c. penerima Pelayanan Dasar.


PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018

PAUD

Pendidikan

Kesetaraan

Usia 5 (lima) sampai dengan 6

(enam) tahun untuk jenis Pelayanan

Dasar Pendidikan Anak Usia Dini

Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18

(delapan belas) tahun untuk jenis

Pelayanan Dasar Pendidikan

Kesetaraan


Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 & 2019

NO PROGRAM 2018 USULAN 2019

SASARAN ANGGARAN SASARAN ANGGARAN

1 BOP PAUD 6.184.762 4.070.194.800 8.000.000 5.200.000.000

2 BOP KESETARAAN 925.000 1.546.225.000

JUMLAH 4.070.194.800 8.925.000 6.746.225.000

NO PROGRAM 2018 USULAN 2019

SASARAN ANGGARAN SASARAN ANGGARAN

1 DAK FISIK SKB 195 152.734.000 323 644.167.423

2 DAK FISIK PAUD 1.482 464;647.144

JUMLAH 152.734.000 1.805 1.108.814.567

DAK NONFISIK

DAK FISIK


Kebijakan Pendataan


Semua Satuan Pendidikan

Nonformal Wajib Memiliki NPSN

Semua peserta didik kesetaraan

dan PAUD terdaftar di Dapodik

dan memiliki NISN; UjianKesetaraan hanya untuk peserta

didik yang memiliki NISN

Semua SKB menjadi Satuan

Pendidikan atau disiapkan

Target Satuan Pendidikan

Nonformal yang Memenuhi SNP

dan Terakreditasi minimal 30.000

lembaga.

TARGET 2018


Jumlah SKB sebagai SPNF

372 SKB telah beralih

fungsi menjadi Satuan PNF

Terakreditasi Belum Akreditasi

24 Lembaga

(7%)

348 Lembaga

(93%)


DATA DI LINGKUNGAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS JUN

2018

Lembaga

Ber-NPSN

231.516

Peserta

Didik

14.735.659

Pendidik

PAUD & Dikmas

537.706

513.070 PAUD

3.937 LKP

20.699 PKBM & SKB

Data Dapodik PAUD dan Dikmas dan Data Peserta Didik dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Naik 2.593 dari Semester Lalu Naik 98.710 dari Semester Lalu Turun 9.642 dari Semester Lalu


Gerakan Akreditasi Nasional

Pemetaan Mutu

Pembinaan

VerifikasiDinas

Pendidikan

(Kabid, Kasi,

Penilik)

dan Ormit

Assesor

PAUD dan

Dikmas

PP dan BP PAUD

Dikmas

29 UPT

Ditjen PAUD

dan Dikmas

BAN PAUD dan

DikmasAkreditasi

BAP PAUD dan

Dikmas di 34

Propinsi

SATUAN PENDIDIKAN

PAUD DAN DIKMAS

Sistem Penjaminan Mutu InternalKebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

EDS – Evaluasi Diri Satuan --> Seluruh penerima bantuan wajib mengisi


AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS JAN

2018

23.444

3.360 3.890

24

176.716

7.784 13.416

348

PAUD PKBM LKP SKB

12% 30% 22% 7%

Sat. Pendidikan Belum

Terakreditasi

Jumlah Sat. Pendidikan

Terakreditasi

Persentase Sat.

Pendidikan Terakreditasi

Data BAN PAUD dan PNF dan Dapodik PAUD-Dikmas


DAPODIK

• DAK Fisik SKB

• DAK Fisik PAUD

• Akreditasi Satuan Pendidikan

• Pengembangan dan Pemetaan

Mutu Satuan Pendidikan

SatuanPendidikan

Guru dan

Tenaga

KependidikanSubstansi

Pendidikan

PesertaDidik

• Program Indonesia Pintar

• DAK BOP PAUD

• Ujian Nasional Kesetaraan

• Tunjangan Profesi Guru TK

• Insentif Guru Non-PNS

• Perencanaan Kebutuhan


KELENGKAPAN PENGISIAN DAPODIK PAUD & DIKMASJUN

2018

34.952

167.864

Belum Mengisi

Sudah Mengisi Dapodik

83%

PAUD

Data Dapodik PAUD dan Dikmas

14.875

2.354

Belum Mengisi


LKP

6.523

4.574

Belum Mengisi


PKBM

72

302

Belum Mengisi


SKB

14% 41% 81%


Provinsi dan Kab/Kota Terbaik

Berdasarkan Persentase Pengisian Dapodik

Provinsi Kabupaten/Kota

1. Prov. Jawa Tengah

2. Prov. Kepulauan Bangka Belitung

3. Prov. D.I. Yogyakarta

4. Prov. Jawa Timur

5. Prov. Kalimantan Selatan

6. Prov. Jawa Barat

7. Prov. Sumatera Selatan

8. Prov. Sumatera Barat

9. Prov. Aceh

10. Prov. Kalimantan Utara

1. Kab. Pangandaran

2. Kab. Gorontalo Utara

3. Kab. Tanah Laut

4. Kab. Kebumen

5. Kab. Hulu Sungai Utara

6. Kab. Bondowoso

7. Kota Tegal

8. Kota Probolinggo

9. Kota Cirebon

10. Kab. Rembang


Harapan

• Setiap Satuan PNF menyelenggarakan program

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi

unggul daerah.

• SKB berkembang menjadi rujukan pelaksanaan

program pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat.

• Update pendataan dilaksanakan secara regular

dan zero mistakes.


Terima Kasih

kebijakan pendataan paud dan dikmas tahun 2018 3 juli 2018 oleh: harris iskandar direktur jenderal...

Documents