Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas

Terkait Akreditasi PAUD dan PNF

Harris IskandarDirektur Jenderal

Disampaikan pada Rapat Koordinasi BAN PAUD dan PNF dan BAP PAUD dan PNF Tahun 2017Bogor, 23 November 2017

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

2017

2

PAUD dan Dikmas menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah Pusat :

1. Penerbitan Norma, Standar, Prosedur

dan Kriteria (NSPK)

2. Pembinaan dan Pengawasan

Kewenangan Pemerintah Daerah:

1. Satuan Pendidikan: Lembaga PAUD, PKBM,

Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, SKB, dan

Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Rumah

Pintar, Sekolah Rumah)

2. Program PAUD dan Dikmas: Keaksaraan, Kesetaraan (paket A, B, C), PAUD, Pendidikan

Keluarga, Kursus Keterampilan, Pendidikan

Kewanitaan, Gender, Pendidikan Kepemudaan,

dan pendidikan lainnya (pendidikan keluarga).

(Pasal 26, Undang-Undang No.20/2013)

Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah

3

Kerangka Strategis Mendikbud 2015-2019

Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan

yang berkarakter berlandaskan gotong-royong.

STRATEGI 1 STRATEGI 2 STRATEGI 3

Penguatan pelaku

pendidikan dan

kebudayaan

Peningkatan mutu

dan aksesPengembangan

efektivitas birokrasi

melalui perbaikan tata

kelola dan pelibatan

publik

4

Meningkatkan pemberantasanbuta aksara untuk daerah kantongbuta aksara dan daerah 3T 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Memperluas dan meningkatkan mutu program kesetaraan untuk menjangkau anak usiasekolah tidak sekolah (ATS) serta usia dewasa

Meningkatkan mutu layanan kursus danpelatihan dalam rangka memenangkanpersaingan global

Meningkatkan akses dan kualitasPAUD untuk mencapai pembangunanberkelanjutan

Meningkatkan peran dan kompetensi

keluarga dalam mendidik anak agar berkarakter dan berbudaya prestasi

Meningkatkan kualitas satuan pendidikanmemenuhi standar nasional pendidikan

Memperkuat kemampuan UPT sebagaipengembangan model, mutu, pembinaan& evaluasi penerapan NSPK

Mempererat kerjasama pusat, daerahdan pemangku kepentingan sebagaiekosistem PAUD dan dikmas

Mempertahankan wilayah bebas korupsi danterus meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan

KEBIJAKAN

UMUM DITJEN PAUD DAN

DIKMAS 2017

5

6

7

8

9

5

Perkembangan Satuan Pendidikan Terakreditasi

Sumber: BAN PAUD-PNF, Oktober 2017 (dengan perbaikan)

Perkembangan Satuan Pendidikan Terakreditasi

Satuan Terakreditasi PersentaseTerakreditasi

BelumAkreditasi

PersentaseBelum

Akreditasi

Populasi20172008-2015 2016 2017

LKP 2.815 3.414 3.815 20.4% 14.929 79.6% 18.744

PAUD 6.309 14.392 22.991 10.1% 205.149 89.9% 228.140

PKBM 1.050 1.999 3.091 27.4% 8.171 72.6% 11.262

SKB - - 6 2.0% 291 98.0% 297

Grand Total 10.174 19.805 29.903 11.58% 228.540 88.42% 258.146

6

Target Renstra Pengembangan Mutu

20156.000 SATUAN PENDIDIKAN

2016>10. 000 SATUAN

PENDIDIKAN

2017>20.000 SATUAN

PENDIDIKAN

2018>30.000 SATUAN

PENDIDIKAN

2019> 40.000 SATUAN

PENDIDIKAN

Target Renstra 2017:1. Lembaga PAUD : 5759 Lembaga

2. LKP : 3.500 Lembaga3. PKBM : 995 Lembaga

7

“Celaka yang terbesar bukanlah

gagal meraih tujuan yang terlalu

tinggi, melainkan berhasil mencapai

tujuan yang terlalu rendah”.

- Michel Angelo

8

Road Map Ditjen PAUD dan Dikmasuntuk Mendorong Satuan Pendidikan Memenuhi SNP

• Memberikan Prioritas

Satuan Paud Dikmas

terakreditasi

memperoleh dana

bantuan

• Sosialisasi Pentingnya

Pemenuhan SNP

2015

2016

• Meperkuat Peran PP dan BP

PAUD Dikmas Melakukan

Pengembangan Mutu Satuan

Pendidikan

• Mengalokasikan anggaran

pengembangan mutu di 8 UPT

• Pengembangan Aplikasi

Pemetaan Mutu

• Diklat bagi UPT, Ormit dalam

pengembangan mutu satuan

Pendidikan

• Melakukan kerjasama

dengan Pemda dan Ormit

2017

• Menganggarkan kembali

anggaran untuk

pengembangan mutu di

29 UPT

• Memperkuat kerjasama

dengan BAP

• Mengembangkan

aplikasi Pembinaan dan

verifikasi

• Melaksanakan Ujian di

tingkat Satuan

Pendidikan bagi yg

terakreditasi

2018

• Menganggarkan

kembali anggaran

untuk pengembangan

mutu di 29 UPT

• Menerapkan

aplikasiPemetaan Mutu

dari Balitbang

• Melakukan Rakor

Pengembangan Mutu

antara UPT dan BAP

• Target Ban PAUD danDikmas : 30.000 SatuanPendidikan

• Kemampuan anggaranDitjen PAUD dan Dikmas10.000 Satuan Pendidikan

• Target BAN PAUD danDikmas : 20.000 SatuanPendidikan

• Kemampuan anggaranDitjen PAUD dan Dikmas7.654 Satuan Pendidikan

• Target BAN PAUD danDikmas : 15.000 SatuanPendidikan

• Kemampuan anggaranDitjen PAUD dan Dikmas6.567 Satuan Pendidikan

Dibutuhkan Peran

Pemerintah Daerah dan

Akreditasi Mandiri Untuk

Mencapai Target

Standar KompetensiLulusan

Standar Isi

Standar ProsesStandar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Standar Sarana dan Prasarana

Standar Pengelolaan

Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar PenilaianPendidikan

9

Evaluasi Diri

SPMI

SPME

SPMI – Sistem Penjaminan Mutu

Internal – Evaluasi diri dilakukan

oleh Satuan Pendidikan,

didampingi oleh Balai

Pengembangan PAUD & Dikmas

dan Dinas Pendidikan.

SPME – Sistem Pengembangan

Mutu Eksternal – dilakukan oleh

BAN PAUD & PNF.

10

Pembinaan Mutu1.PP dan BP PAUD Dikmas bekerjasama dengan Pemda membina

SP untuk memenuhi SNP

2.Meningkatkan anggaran pencapaian SNP

3.Mensinergikan kegiatan Satker dengan hasil pemetaan mutu

4.Prioritas Bansos bagi SP terakreditasi

5.Koordinasi dengan organisasi mitra

11

Daftar Target Pembinaan Satuan PAUD Dikmas Mencapai Standar Nasional

Target 2017 Target 2018

BAN PAUD & PNF - 30.275

Ditjen PAUD dan Dikmas 7.654 12.439

Dinas Pendidikan ? ?

Mandiri ? ?

12

Kesimpulan

1.Kesadaran mutu masih sangat rendah

2.Instrumen insentif terbatas

3.Keberpihakan pada pendidikan nonformal dan

informal masih rendah

4.Pembinaan kabupaten/kota masih kurang

5.Dukungan APBN dan APBD terbatas

6.Kualitas dan kuantitas pamong/penilik masih rendah

7.Target Renstra terlalu rendah

13

Terima Kasih