kebijakan ditjen paud dan dikmas dalam penguatan dan … dirjen... · 2 paud dan dikmas menjadi...
TRANSCRIPT
Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas
dalam Penguatan dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi
Harris IskandarDirektur Jenderal PAUD dan Dikmas
Disampaikan pada Rakornas BAN PAUD dan PNF Tahun 2018
Yogyakarta, 22 Februari 2018
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2018
2
PAUD dan Dikmas menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kewenangan Pemerintah Pusat :
1. Penerbitan Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria (NSPK)
2. Pembinaan dan Pengawasan
Kewenangan Pemerintah Daerah:
1. Satuan Pendidikan: Lembaga PAUD, PKBM,
Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, SKB, dan
Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Rumah
Pintar, Sekolah Rumah)
2. Program PAUD dan Dikmas: Keaksaraan,
Kesetaraan (paket A, B, C), PAUD, Pendidikan
Keluarga, Kursus Keterampilan, Pendidikan
Kewanitaan, Gender, Pendidikan Kepemudaan,
dan pendidikan lainnya (pendidikan keluarga).
(Pasal 26, Undang-Undang No.20/2013)
Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
Perpres No. 59/2017 tentangTujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuandan laki- laki memiliki akses terhadap perkembangan danpengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untukmenempuh pendidikan dasar.
-- Education 2030 Framework for Action
Gerakan PAUD 1 tahun Pra-SD
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Standar Pelayanan Minimal (SPM)SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan
Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Pasal 5 (3): Pasal 4 (2):
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM
pendidikan daerah kabupaten/kota
terdiri atas:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar; dan
c. pendidikan kesetaraan.
Materi muatan SPM mencakup:
a. Jenis Pelayanan Dasar;
b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
c. penerima Pelayanan Dasar.
Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah
Penerbitan Juknis; NSPK
Penguatan Mutu
Akreditasi
Pembinaan dan Pengawasan
• Pendataan dan Rekrutmen
• Penyiapan Anggaran, PTK dan
Sarpras
• Koordinasi dan Pembinaan
Pembelajaran
• Evaluasi
• Rekrutmen Peserta Didik dan Pendidik
• Penyiapan Perangkat Pembelajaran
• Pelaksanaan Pembelajaran dan Motivasi
• Administrasi Pembelajaran
• Evaluasi Pembelajaran dan Laporan
Pemerintah Pemerintah Daerah
Satuan Pendidikan
6
Kerangka Strategis Mendikbud 2015-2019
Terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan
yang berkarakter berlandaskan gotong-royong.
STRATEGI 1 STRATEGI 2 STRATEGI 3
Penguatan pelaku
pendidikan dan
kebudayaan
Peningkatan mutu
dan aksesPengembangan
efektivitas birokrasi
melalui perbaikan tata
kelola dan pelibatan
publik
7
Memperluas akses terhadap program PAUD
dan Dikmas yang tepat sasaran, proses, dan
hasil pembelajaran.Memperkuat mutu satuan PAUD
dan Dikmas yang terakreditasi,
mandiri, dan berdaya saing.
Meng-upgrade PAUD dan Dikmas
sesuai dengan perkembangan
zaman, iptek, dan kearifan lokal.
Mempererat hubungan kerja sama
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
pemangku kepentingan.
Mempertahankan wilayah bebas
dari korupsi dan terus
meningkatkan tata kelola yang
akuntabel dan transparan.
Kebijakan PAUD dan Dikmas Tahun 2018
8
Perkembangan Satuan Pendidikan Terakreditasi
Sumber: BAN PAUD-PNF, Oktober 2017 (dengan perbaikan)
Perkembangan Satuan Pendidikan Terakreditasi
Satuan Terakreditasi Persentase
Terakreditasi
Belum
Akreditasi
Persentase
BelumAkreditasi
Populasi
20172008-2015 2016 2017
LKP 2.815 3.414 3.815 20.4% 14.929 79.6% 18.744
PAUD 6.309 14.392 22.991 10.1% 205.149 89.9% 228.140
PKBM 1.050 1.999 3.091 27.4% 8.171 72.6% 11.262
SKB - - 6 2.0% 291 98.0% 297
Grand Total 10.174 19.805 29.903 11.58% 228.540 88.42% 258.146
9
Target Capaian Pengembangan Mutu
6.000satuan pendidikan
> 10.000satuan pendidikan
20162015
> 30.000satuan pendidikan
2018
> 20.000satuan pendidikan
2017
2019
> 40.000satuan pendidikan
Dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam
anggaran dan kerja sama dalam melakukan
pembinaan mencapai SNP
Target Renstra 2017
1. PAUD : 5.759 lembaga
2. LKP : 3.500 lembaga
3. PKBM : 995 lembaga
10
“Celaka yang terbesar bukanlah
gagal meraih tujuan yang terlalu
tinggi, melainkan berhasil mencapai
tujuan yang terlalu rendah”.
- Michael Angelo
11
Road Map Ditjen PAUD dan Dikmasuntuk Mendorong Satuan Pendidikan Memenuhi SNP
• Memberikan Prioritas
Satuan Paud Dikmas
terakreditasi
memperoleh dana
bantuan
• Sosialisasi Pentingnya
Pemenuhan SNP
2015
2016
• Meperkuat Peran PP dan BP
PAUD Dikmas Melakukan
Pengembangan Mutu Satuan
Pendidikan
• Mengalokasikan anggaran
pengembangan mutu di 8 UPT
• Pengembangan Aplikasi
Pemetaan Mutu
• Diklat bagi UPT, Ormit dalam
pengembangan mutu satuan
Pendidikan
• Melakukan kerjasama
dengan Pemda dan Ormit
2017
• Menganggarkan kembali
anggaran untuk
pengembangan mutu di
29 UPT
• Memperkuat kerjasama
dengan BAP
• Mengembangkan
aplikasi Pembinaan dan
verifikasi
• Melaksanakan Ujian di
tingkat Satuan
Pendidikan yang
terakreditasi
2018
• Menganggarkan
kembali anggaran
untuk pengembangan
mutu di 29 UPT
• Menerapkan
aplikasiPemetaan Mutu
dari Balitbang
• Melakukan Rakor
Pengembangan Mutu
antara UPT dan BAP
• Target Ban PAUD dan
Dikmas : 30.000 Satuan
Pendidikan
• Kemampuan anggaran
Ditjen PAUD dan Dikmas
10.000 Satuan Pendidikan
• Target BAN PAUD dan
Dikmas : 20.000 Satuan
Pendidikan
• Kemampuan anggaran
Ditjen PAUD dan Dikmas
7.654 Satuan Pendidikan
• Target BAN PAUD dan
Dikmas : 15.000 Satuan
Pendidikan
• Kemampuan anggaran
Ditjen PAUD dan Dikmas
6.567 Satuan Pendidikan
Dibutuhkan Peran
Pemerintah Daerah dan
Akreditasi Mandiri Untuk
Mencapai Target
Standar KompetensiLulusan
Standar Isi
Standar ProsesStandar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pengelolaan
Standar Pembiayaan Pendidikan
Standar PenilaianPendidikan
12
Evaluasi Diri
SPMI
SPME
SPMI – Sistem Penjaminan Mutu
Internal – Evaluasi diri dilakukan
oleh Satuan Pendidikan,
didampingi oleh Balai
Pengembangan PAUD & Dikmas
dan Dinas Pendidikan.
SPME – Sistem Pengembangan
Mutu Eksternal – dilakukan oleh
BAN PAUD & PNF.
13
Pembinaan Mutu1.PP dan BP PAUD Dikmas bekerjasama dengan Pemda membina
SP untuk memenuhi SNP
2.Meningkatkan anggaran pencapaian SNP
3.Mensinergikan kegiatan Satker dengan hasil pemetaan mutu
4.Prioritas Bansos bagi SP terakreditasi
5.Koordinasi dengan organisasi mitra
14
Daftar Target Pembinaan Satuan PAUD Dikmas Mencapai Standar Nasional
Target 2017 Target 2018
BAN PAUD & PNF - 30.275
Ditjen PAUD dan Dikmas 7.654 12.439
Dinas Pendidikan ? ?
Mandiri ? ?
15
Kesimpulan
1.Kesadaran mutu masih sangat rendah
2.Instrumen insentif terbatas
3.Keberpihakan pada pendidikan nonformal dan
informal masih rendah
4.Pembinaan kabupaten/kota masih kurang
5.Dukungan APBN dan APBD terbatas
6.Kualitas dan kuantitas pamong/penilik masih rendah
7.Target Renstra terlalu rendah
16
Terima Kasih