kebijakan pemeriksaan pajak -...

KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAKSURAT EDARAN NOMOR 15/PJ/2018

Perkembangan Kebijakan Perpajakan

Pasal 35Permintaan data atau keterangan dari pihak

ketiga melalui permintaan dari Dirjen Pajak.

UU KUP No.6 Tahun 1983 1983



UU KUP No.16 Tahun 2000

1994

Pasal 35 dan Pasal 35APihak ketiga wajib memberikan data ke Dirjen

Pajak.

UU KUP No.28 Tahun 2007 2007

Sebelum 2007 harus dengan

permintaan sedeangkan

setelah 2007 bersifat wajib.

Data pihak ketiga

Ditiadakan dengan

permintaan dari Menteri

Keuangan.

Kewajiban Kerahasiaan

Kewajiban kerahasiaan

ditiadakan kecuali untuk

Bank.

Pengecualian

2000



UU KUP No.9 Tahun 1994

PMK Nomor 191/PMK.010/2015 tentang

Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Reinventing Policy2015

UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan

Pajak.

Tax Amnesty 2016

Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan

Perpajakan.

UU No.9 Tahun 20172017

Tarif untuk Realuasi asset lebih

rendah

Revaluasi Aset

Penghapusan pokok pajak dan

sanksi dengan deklarasi asset dan

penyetoran uang tebusan.

Pengampunan Pajak

DJP dapat meminta informasi dan

data perpajakan dari Bank.

Data Perbankan

UU KUP pasal 37A.

Sunset Policy 2008 Penghapusan atas sanksi

perpajakan

Sunset Policy

Next Tax Policy?

4

Perkembangan

Akses Data dan Informasi Perpajakan

1983 1994 2007 2009 2017

Pasal 35

Akses Data :

• Pemeriksaan

KUP 1983

Pasal 35

Akses Data :

• Pemeriksaan

• Penyidikan

KUP 1994

Pasal 35 dan 35A

Akses Data :

• Pemeriksaan

• Penyidikan

• ILAP

KUP 2007

Akses data

Ditambah :

• Bukti Permulaan

PP 71/2011

Data dan

Informasi dari

Bank.

UU 9/2017

Dampak UU No 9 Tahun 2017Terhadap Penegakan Hukum Perpajakan

Konsultan

PajakKantor

Administrasi

DJPUU KUP

Pasal 35 dan 35A

Dengan terbitnya UU No. 9 Tahun 2017 ttg Penetapan Perpu No. 01 tahun 2017 Menjadi UU

✓ Terhadap Bank dan LJK tidak berlaku lagi UU KUP Pasal 35 dan 35A.

✓ Mengatur pemberian Data dan Informasi Perpajakan dari Bank dan LJK ke DJP.

Akuntan

Publik

Notaris ILAP

Bank &

LJK

ALUR PEMANFAATAN DATA/INFORMASI DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Data Pihak Ketiga

Data Intelijen

Analisis CTA

Data Lain

Data SPT

SPT Rugi

WP Pengembalian

Pendahuluan

Pembubaran Usaha,

Likuidasi, aksi

korporasi lain

DSPP

INPUTOUTCOME

Dinami-sasi

Ke Masa

Pajak Dan

Tahun

Pajak

Lainnya

Kepatuhan

yang

Berkelanjutan

PROSES OUTPUT

Data Konkret

Single Tax

Petugas

Pemeriksa

Pajak

(waskon 2,3,4)

• SKPKB

• SKPKBT

• STP

• SSP

• Usulan

pemeriksaan

bukper

Pemeriksaan

All Taxes

Fungsional

Pemeriksa Pajak

(Peningkatan

Kualitas dan

Kuantitas)

• SKPKB

• SKPKBT

• STP

• SSP

• Usulan

pemeriksaan

bukper

RISK BASED AUDIT & AUDIT BASE ON DATA

TAX GAP MENDEKATI NOL!

FOKUS DAN

PRIORITASCRM

VALIDASI

POTENSI

KO

MIT

E

PE

RE

NC

AN

AA

N

Bukper &

Penyidikan

WP ikut TA

WP tidak

ikut TA

RTP

Registered

Tax Payer

Hanya

mengusut

asset untuk

sebelum

2016

Kebijakan pemeriksaanKonsep pemeriksaan dan Jenis Pemeriksaan

PEMERIKSAAN PAJAK

SPT

PELAPORAN PAJAK

• SPT Tahunan

• SPT Masa

BENAR

LENGKAP

JELAS

Sesuai dengan UU

SPT

PEMERIKSAAN

PAJAK

• Ketetapan

Pajak

KEPATUHAN

GOVERNANCE &

BERKEADILAN

PENCATATAN• Pencatatan Atas

Penghasilan

PEMBUKUAN• Laporan Keuangan

JENIS & KRITERIA PEMERIKSAAN PAJAK

(PMK17/PMK.03/2013 jo PMK-184/PMK.03/2015)

f) Terdapat keterangan lain berupa data konkret

PemSus Data Konkret

a) SPT LB selain Pasal 17B UU KUP

b) WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan

pajak

c) SPT Rugi

d) Penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,

pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya

e) WP melakukan perubahan tahun buku atau metode

pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali

aktiva tetap.

Rutin

g) Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui

jangka waktu dalam Surat Teguran yang terpilih untuk

dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko

h) WP menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih

untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

PemSus Risk Based

DAPAT DILAKUKAN

WP mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan

pembayaran pajak (Pasal 17B

UU KUP)

HARUS DILAKUKAN

Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban PerpajakanTujuan Lain Dalam Rangka

Melaksanakan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Perpajakan

1. Penghapusan NPWP;

2. Pemberian NPWP secara jabatan;

3. Pengukuhan PKP secara jabatan;

4. Pencabutan pengukuhan PKP;

5. WP mengajukan keberatan;

6. Pengumpulan bahan guna menyusun Norma

Perhitungan Penghasilan Netto;

7. Pencocokan data dan/atau alat keterangan

8. Penentuan WP berlokasi didaerah terpencil;

9. Penentuan tempat terutang PPN;

10.Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

11.Penentuan saat produksi dimulai/

memperpanjang jangka waktu kompensasi

kerugian sehubungan dengan pemberian

fasilitas perpajakan

12.Memenuhi permintaan informasi dari negara

mitra P3B.

JENIS PEMERIKSAAN PAJAK

PEMERIKSA

AN KHUSUS(RISK BASED

AUDIT)

ALL TAXES

PENGGALIAN POTENSI

1 2 3 4 5 6

PEMERIKSAAN

RESTITUSI

PPN

PEMERIKSAAN

TUJUAN LAIN

PEMERIKSAAN

KHUSUS DATA

KONKRIT

PEMERIKSAAN

RESTITUSI

PPh

PEMERIKSAAN

RUTIN NON

RESTITUSI(Rugi,Aksi Korpor

asi, Likuidasi)

Single Tax Non SKP DATA

PELAYANAN

PEMERIKSAA

N KHUSUS(RISK BASED A

UDIT)

ALUR PENERBITAN INSTRUKSI PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN RUTIN

(tanpa analisis risiko)

• LB Restitusi

• LB Kompensasi

• Aksi Korporasi

(Peleburan

,Penggabungan,

Pembubaran Usaha)

• Telah Diberikan

Pengembalian

Pendahuluan

• SPT Rugi

• Perubahan Tahun

Buku

• Revaluasi

Daftar Nominatif

Kasi Pemeriksaan

DSPP KPP

Persetujuan Pemeriksaan

oleh Kakap

BASED ON DATA

(KETERANGAN LAIN

/DATA KONKRET)

Usulan Kasi Waskon/

Eksten

Pertimbangan

Kakap

Setuju

PEMERIKSAAN KHUSUS

BASED ON DATA

(KETERANGAN LAIN

/DATA KONKRET)

Usulan Kasi Waskon/

Eksten

KOMITE PERENCANAAN KANWIL

SETUJU

Penugasan Pemeriks

aan oleh Kakanwil

RISK BASED ALL

TAXES

DSPP KPP

DSPP Kanwil

Komite Perencanaan Pusat

DSPP Pusat

SETUJU

Instruksi

Pemeriksaan

oleh Direktur

P2ARSIP

YA

YA

TIDAK

TIDAK

Tidak

Setuju

DSPP Terdiri

dari:

- Usulan KPP

- Usulan Kabid

P2IP

- Usulan Dit.P2

SDM PEMERIKSAAN

PPP

FPP

➢Pemeriksaan Data Konkrit atau Single Tax/Beberapa

Jenis Pajak

Audit Based on Data

➢Pemeriksaan Tujuan Lain (non Ketetapan Pajak)

Pemeriksaan Restitusi

Pemeriksaan All Taxes

(Profil Ekonomi vs Profil Perpajakan)

Risk Based Audit

Mengurangi Frekuensi Pemeriksaan sehingga menurunkan

Cost Compliance

Pemeriksaan RestitusiDalam Rangka Pelayanan Wajib Pajak

ALUR PENERBITAN INSTRUKSI PEMERIKSAAN RUTIN

• LB Restitusi

• LB Kompensasi

• Aksi Korporasi

(Peleburan,Penggabungan,

Pembubaran Usaha)

• Telah Diberikan Penge

mbalian Pendahuluan

• SPT Rugi

• Perubahan Tahun Buku

• Revaluasi

Daftar Nominatif

Kasi

Pemeriksaan

DSPP KPP

Persetujuan

Pemeriksaan

oleh Kakap

Penugasan

Pemeriksaan

oleh Kakanwil

Daftar Nominatif

Kasi PemeriksaanSETUJU

DSPP Kanwil

KOMITE

PERENCANAAN

PUSAT

DSPP Pusat SETUJU

Instruksi

Pemeriksaan

oleh

Direktur P2

ARSIP

YA

YA

TIDAK

RESTITUSI DIPERCEPAT (PMK-39/PMK.03/2018)

SKPPKP

(bila terdapat

lebih bayar)WP Kriteria Tertentu (Ps.17C UU KUP)

kepatuhan perpajakan baik

WP Persyaratan Tertentu

(Ps.17D UU KUP) nilai lebih bayar

tertentu

PKP Berisiko Rendah (Ps.9 (4c) UU PPN)

PKP tertentu dengan kepatuhan

perpajakan baik

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

PROSEDUR PENGEMBALIAN

PENDAHULUAN

KRITERIA

TERTENTU

Penelitian atas :

1. Kebenaran penulisan &

penghitungan pajak

2. Kebenaran pengkreditan

pajak/Pajak Masukan

PPh -> 3 bulan

PPh -> 1 bulan

PPh BDN -> 3 bln

PPh OP -> 1 bln

PPN -> 1 bulan

PPN -> 1 bulan

PERSYARATAN

TERTENTU

PKP RISIKO

RENDAHS

EJA

K P

ER

MO

H

ON

AN

DIT

ER

IMA

PEMERIKSAAN PASAL 17B UU KUP

WP memilih pengembalian berdasarkan

Ps.17B UU KUP

WP Kriteria Tertentu, WP Persyaratan

Tertentu, atau PKP Berisiko Rendah yang

berdasarkan penelitian Pengembalian

Pendahuluan tidak diterbitkan SKPPKP

PERSETUJUAN

PEMERIKSAAN

PELAKSANAAN

PEMERIKSAANPELAPORAN &

PENETAPAN

PERSIAPAN

PEMERIKSAAN

PAHP

12 BULAN SEJAK PERMOHONAN DITERIMA

• Penerbitan SP2

• Pemberitahuan

Pemeriksaan &

Panggilan

• Peminjaman

berkas

• Permintaan

keterangan

• Pengujian

• LHP

• SKP

• Tanggapan WP

• Pembahasan

dengan Pemeriksa

SKPLB

(bila terdapat

lebih bayar)

SKPKPP

SPMKP

SP2D

PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN

PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN

PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN

TAX

Mekanisme

Pengembalian

Kelebihan

Pembayaran

Pajak

Pemeriksaan KhususData Konkret

PEMERIKSAAN

KHUSUS

Persetujuan

Pemeriksaan oleh

Kakap

BASED ON DATA

(KETERANGAN LAIN/DATA

KONKRET)

Usulan Kasi Waskon/

Eksten

Hasil

Klarifikasi/

Konfirmasi

Faktur

Pajak

01

Bukti

pemotongan

Pajak

Penghasilan

02

Data

Perpajakan

terkait dgn

WP tidak

menyampai-

kan SPT &

setelah

ditegur

secara

tertulis WP

juga tidak

menyampai-

kan SPT

03

Bukti

Transaksi /

data yang

dapat

digunakan

untuk

menghitung

kewajiban

perpajakan

WP

04

Data yang masih

memerlukan pengujian

lebih lanjut tidak

dianggap sebagai

keterangan lain berupa

data konkret sehingga

tidak dapat diusulkan

untuk dilakukan

Pemsus Data Konkret

ALUR PENERBITAN

INSTRUKSI PEMERIKSAAN

PROSEDUR PEMERIKSAAN DATA KONKRET

SE-15/PJ/2018

PMK-17/2013

PMK-17/2013

SE-28/PJ/2017 PMK-183/2015

SE-15/PJ/2018

SE-15/PJ/2018

SE-15/PJ/2018

PMK-17/2013

SE-15/PJ/2018SE-15/PJ/2018

SE-15/PJ/2018

SPHP /

Undangan

Pembahasan

Pembahasan Akhir

dengan WP

Draft Temuan

Pemeriksaan

Validasi Ruang

Lingkup

Pemeriksaan

Penugasan

Pemeriksaan Khusus

(NP2) (1 jenis Pajak)

SP2 terbit

SKP

Surat Panggilan

Dalam Rangka

Pemeriksaan Kantor

Dilakukan dg menguji &

melakukan klarifikasi

data yg dimiliki

Laporan Hasil

Pemeriksaan

Keterangan lain berupa

data konkret:

- Faktur Pajak

- Bukti Potong

- Data yg tepat diguna-

kan secara langsung

menghitung pajak

JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN DATA KONKRET

Jangka waktu sejak surat

Pemberitahuan Pemeriksaan

disampaikan / sejak Wajib

Pajak datang memenuhi

panggilan s.d. tanggal SPHP

disampaikan

JANGKA WAKTU PENGUJIAN

1 BULAN

Jangka waktu sejak tanggal

SPHP disampaikan sampai

dengan tanggal LHP

JANGKA WAKTU PEMBAHASAN

AKHIR & PELAPORAN

10 HARI

1 BULAN DAN TIDAK DAPAT DIPERPANJANG

JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

SPHPUndangan

Pembahasan

Akhir

Hadir pada tanggal yang ditentukan &

Tanggapan Tertulis maksimal pada

saat hadir

Perpanjangan Penyampaian

Tanggapan Tertulis

Risalah Pembahasan

Pembahasan Akhir

Permohonan Pembahasan

dengan Tim QA

Pembahasan Tim QA

Penandatanganan Risalah

Pembahasan dan BA

LHP

3 hari

10 hari

Pemeriksaan KhususSingle Tax dan All Taxes

ALUR KERJA KOMITE PERENCANAAN KANWIL DALAM RANGKA

INSTRUKSI PEMERIKSAAN KHUSUS SINGLE TAX

Bidang Lainnya

Usulan Pemsus lainnya (Analisis

Risiko Manual single tax PPN dan

Potput)

Surat Pemberitahuan

Penolakan Usulan

Pemeriksaan

Bidang PPIP Komite Kanwil KPP

Menerima usulan WP yang akan

diperiksa (Analisis Risiko Manual)

Bersama-sama Bidang terkait

melakukan validasi data Daftar

Wajib Pajak yang akan diperiksa

Daftar Wajib Pajak yang telah

divalidasi

Penerbitan Instruksi Pemsus

Membuat Surat Pemberitahuan

Penolakan Usulan

Pembahasan Komite Kanwil

Daftar WP

disetujui untuk

diperiksa

Usulan Pemsus (Analisis Risi

ko Manual single tax PPN & P

otput)

Surat Pemberitahuan

Penolakan Usulan

Pemeriksaan

Instruksi Pemeriksaan

Khusus

Setuju

Tidak

Ya

Pengusul dapat memprbaiki

usulan Pemeriksaan terkait 4

Kriteria atau mengusulkan untuk

Pemeriksaan Khusus All Taxes

melalui DSPP

ALUR KERJA KOMITE PERENCANAAN DALAM RA

NGKA PEMERIKSAAN ALL TAXES

PUSAT & KANWIL

Dit. P2

Data CRM & Data dari

Dit.P2 (IDLP,anris

manual,CTA)

Data CRM dan DSPP

usulan Kanwil

Validasi potensi oleh

Dit.P2

Penerbitan

instruksi Top Down

Dit.P2

Komite Pusat Komite Kanwil KPP

Pembahasan oleh

Komite

Daftar WP diperiksa

Koordinasi dengan

Dit.P2

Validasi usulan

KPP oleh Komite

Kanwil

Usulan KPP

berdasarkan DSPP All

Taxes

(Rutin dan Khusus)

PENENTUAN OBJEK PEMERIKSAAN

Penentuan

Wajib

Pajak

yang

Diperiksa

DATA TAX

GAP

Compliance

Diagram

SELEKSI OLEH KOMITE

PERENCANAAN

Ketetapan Wajib

Pajak yang Diperiksa

Wajib Pajak

Tidak Patuh

Wajib Pajak

Berisiko Tinggi

PETA KEPATUHAN, SASARAN PENGGALIAN POTENSI

DAN PRIORITAS PEMERIKSAAN

Berdasarkan :

• KLU/Sektor

/subsektor

• Industri

• Fakta

Lapangan

• Letak

Geografis

• PDRB

Peta Kepatuhan

Analisis Tax Gap

Kepatuhan

Formal

Kepatuhan

MaterialSeleksisektor

/industri/pelakuusaha

menjadisasaranPrioritas

PenggalianPotensi

Populasi WP yang

menjadiSasaranPrioritas

PenggalianPotensi

Data Internal

Data Approweb

Data Summary Pengawasan

Data Apportal

Data Lain

Data Eksternal

Data PihakKetiga

PengamatanLapangan

Analisis Risiko atas:

• Profil Ekonomisebenarnya

• ProfilPerpajakan WP

• Profil Tax Gap• Potensi Pajak

Terutang

Konseling

Pemeriksaan

DSPP

Indikator Penyusunan Peta Kepatuhan dan

Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi

VARIABEL

PENENTU

POPULASI DS

P3

Indikasi modus

ketidakpatuhan

WP

Identifikasi

Kemampuan Wajib

Pajak untuk

Membayar

ketetapan pajak

(collectability)

Identifikasi

nilai potensi

pajak

Indikasi

Ketidakpatuhan

tinggi

Pertimbangan

Dirjen

Pajak

Tax Gap

• Membuat bukti potong

• 000 (fiktif)

• Aggressive tax planning

• Treaty abuse

• CTTOR, GPM, NPM

• Transaksi Afiliasi intra

grup services,

• Faktur Pajak NPWP

• 000 (25% dari total

Faktur Pajak)

• Eksistensi usaha

WP (berdasarkan

fakta lapangan)

• Penanggung Pajak

diketahui

KOMITE PERENCANAAN

TINGKAT PUSAT

• Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

• Direktorat Intelijen Perpajakan

• Direktorat Potensi Kepatuhan Penerimaan

• Direktorat Teknologi dan Informasi

Perpajakan

• Direktorat Penegakan Hukum

• Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Ditetapkan

dengan KEP

DIRJEN

TINGKAT KANWIL

• Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen

dan Penyidikan

• Bidang Data, Pengawasan Potensi

Perpajakan

• Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi dan

Penilaian

Ditetapkan

dengan KEP

KAKANWIL

WEWENANG KOMITE PERENCANAAN

01 Menentukan sector, subsector, atau industry yang menjadi sasaran prioritas pemeriksaan khusus

02Melakukan benchmarking atas sector, subsector, industri yang menjadi sasaran prioritas pemeriksaan sesuai

dengan ketentuan yang mengatur mengenai benchmarking

03Melakukan pembahasan DSPP dan penetapan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus

dengan mempertimbangkan periode penerbitan instruksi pemeriksaan khusus

04Melakukan pembahasan DSPP dan penetapan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus

dengan mempertimbangkan periode penerbitan instruksi pemeriksaan khusus

05Menambahkan data atau mengubah nilai potensi pajak Menambahkan data atau mengubah nilai potensi pajak Wajib

Pajak yang akan dilakukan penerbitan instruksi pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup

pemeriksaan seluruh jenis pajak oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

06 Menerima atau menolak usulan pemeriksaan khusus atas Wajib Pajak yang terdapat dalam DSPP

07Menentukan UP2 yang akan melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus

berdasarkan analisis resiko dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak

PUSAT

WEWENANG KOMITE PERENCANAAN

Menambahkan data atau mengubah nilai potensi pajak Wajib Pajak yang

akan dilakukan penerbitan instruksi pemeriksaan khusus berdasarkan

analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak oleh

direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

1.

Menerima atau menolak usulan pemeriksaan khusus atas Wajib Pajak yang

terdapat dalam DSPP dan yang akan diusulkan pemeriksaan khusus

berdasarkan analisa resiko dengan ruang lingkup satu atau beberapa jenis

pajak, atau pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data

konkret.

2.

Menentukan UP2 yang akan melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang

akan dilakukan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan

ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak

3.

KANWIL

Tata Cara Pemeriksaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

TatavCara Perpajakan (KUP) sebagimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Pe

ngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi

Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh)

Peraturan Meteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018

tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban

Perpajakan.


tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 184/PMK.03/2015


tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri

Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016

Peraturan Meteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2017 tenta

ng petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan

Untuk Kepentingan Perpajakan sttd

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017

tentang Pedoman Pemriksaan Lapangan Dalam Rangka

Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan

Kewajiban Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 (pelaksanaan

Pasal 18 UU Pengampunan Pajak dan Pasal 4 ayat (2) UU

PPh)

DASAR HUKUM PEMERIKSAAN PAJAK

• Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajakbadan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan

• Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya

• Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

• Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

• Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dariDirektur Jenderal Pajak.

• Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilandan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

• Pembukuan dengan menggunakan Bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakanoleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Meteri Keuangan.

• Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teraturtentang persedaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untukmenghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

• Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau

tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

PASAL 28

DASAR HUKUM PEMBUKUAN/PENCATATAN

DASAR HUKUM PENYEGELAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

PASAL 30

1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan temat atau ruangan tertentu serta

barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf b

2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dnegan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan.

PASAL 31

1) Tata Cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

2) Tata cara pemeriksaan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang

pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surta pemberitahuan

hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan

akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan

3) Apabila dalm pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan

secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak, dan hak Wajib Pajk untuk hadir dalam pembahasan

akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

PASAL 26A

4) Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain

dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi

yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan,

catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam

penyelesaian keberatan.

PROSEDUR PEMERIKSAAN KANTOR

Data dan

Informasi

Validasi, Pemeriksaan

Kantor atau

Pemeriksaan

LapanganKantor

Penugasan

Pemeriksaan

Khusus (NP2)

Persiapan Pemeriksaan

(mengumpulakan dan

mempelajari data WP)

SP2 terbit

SE-15/PJ/2018 SE-126/PJ/2010

SE-04/PJ/2012

SE-15/PJ/2018SE-15/PJ/2018SE-15/PJ/2018

Surat Panggilan

Dalam Rangka

Pemeriksaan

Kantor

SE-15/PJ/2018

Dilakukan dengan

menguji dan melakuk

an klarifikasi atas

data

yang dimiliki

SE-15/PJ/2018

Draft Temuan

Pemeriksaan

SE-15/PJ/2018

Pembahasan dengan

Kepala Kantor, Seksi

Waskon, dan Sekesi

Pemeriksaan

PMK-17/2013

SPHP

PMK-17/2013

Pembahasan Akhir

dengan WP

PMK-17/2013

Quality Assurance

(hanya dasar hukum)Laporan Hasil

Pemeriksaan

PMK-17/2013 PMK-17/2013

SE-28/PJ/2017

PROSEDUR PEMERIKSAAN LAPANGAN

Penguatan Data /

Informasi Untuk

Analisis Risiko

SE-15/PJ/2016

Validasi dan

Identifikasi

Potensi

SE-15/PJ/2016

Penugasan

Pemeriksaan

Khusus (NP2)

SE-15/PJ/2016

Persiapan Pemeriksaan

(mengumpulkan

dan mempelajari data

WP)

SE-126/PJ/2010

SE-04/PJ/2012

SP2 Terbit

SE-15/PJ/2016

Pemanggilan WP ke

Kantor Pajak, Berita

Acara Pertemuan

dan Pakta Integritas

PER-07/PJ/2017

SE-10/PJ/2017

Permintaan Keterangan

Secara Tertulis Kepada

Pihak Ketiga termasuk

Akses Informasi Keuangan

SE-65/PJ/2013

SE-10/PJ/2017

Pemeriksaan di

tempat WP dan

Pengujian

KEP-754/PJ/2001

SE-15/PJ/2018

Pembahasan dengan

Kepala Kantor, Seksi

Waskon, dan Sekesi

Pemeriksaan

PMK-17/2013

Draft Temuan

Pemeriksaan

SE-10/PJ/2017

SPHP

PMK-17/2013

Pembahasan

Akhir dengan WP

PMK-17/2013

Quality Assurance

(hanya dasar hukum) Laporan Hasil

Pemeriksaan

PMK-17/2013PMK-17/2013

SE-28/PJ/2017

SKP

PMK-183/2015

Jangka waktu sejak surat

Pemberitahuan Pemeriksaan

disampaikan/Sejak WP datang

memenuhi panggilan s.d tanggal

SPHP disampaikan

JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN KANTOR & LAPANGAN

PMK-17/2013 jo

PMK-183/2015

Pasal 22 ayat (2)

Pemeriksaan Lapangan

atau Pemeriksaan Kantor

yang pengujiannya belum

diselesaikan dalam jangka

waktu pengujian harus

diselesaikan dengan

menyampaikan SPHP

dalam jangka waktu paliing

lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak berkahirnya

perpanjangan jangka waktu

pengujian

JANGKA WAKTU PENGUJIAN

KANTOR

4 Bulan + 2 Bulan2 BULAN

INDIKASI TRANSFER PRICING/

TRANSAKSI KHUSUS LAIN

LAPANGAN

6 Bulan + 2 Bulan

KANTOR

4 Bulan + 2 Bulan

LAPANGAN

6 Bulan + 2 Bulan

KANTOR

4 Bulan + 2 Bulan

LAPANGAN

6 Bulan + 2 Bulan

(2 BULAN)

Jangka waktu sejak

tanggal SPHP

disampaikan sampai

dengan tanggal LHP

JANGKA WAKTU PEMBAHASA

N AKHIR DAN PELAPORAN

JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

7

HARI

SPHP

Tanggapan Tertulis

Undangan

Pembahasan Akhir

Pembahasan Akhir

Penandatanganan BA

LHP

Perpanjangan

Penyampaian

Tanggapan Tertulis

Pembahasan Tim QA

Permohonan

Pembahasan dengan

tim QA

Risalah Pembahasan

Panggilan

Penandatanganan BA

7 hari

3 hari

3 hari

3 hari

2 B

ula

n

3 hari

SUMMARY PEMERIKSAAN LAPANGAN

Persiapan

Pemeriksaan

Penyampaian SPPL & pemanggilan

WP

Pertemuan pertama dg WP di kantor

DJP, ttd Pakta Integritas

Melaksanakan pengujian di Tempat

Wajib Pajak

WP tidak kooperatif

WP tetap tidak kooperatif

Penyegelan

Hanya ada dua pilihan :

Dihitung secara jabatan

(Pasal 14 ayat (5) UU PPh)WP diusul pemeriksaan

Bukti Permulaan

WP Jadi

Kooperatif

Kooperatif

WP

Pemeriksaan dilanjutkan sesuai audit plan

Tindak lanjut pemeriksaan

Memberikan Hak Pasal

8 ayat (4) UU KUP

WP disusul pemeriksaan

Bukti Permulaan

Pembahasan temuan sementara hasil pemeriksaan

Risalah rapat menjadi pertimbangan Tim Pemeriksaan

SPHP, PAHP, dan penyelesaian pemeriksaan

Profesional Judgement

Pemeriksaan Pajak & Kepala UP2

Tindak lanjut pemeriksaan

Pemeriksaan Pasca TAPP Nomor 36 Tahun 2017 dan PMK 165/PMK.03/2017

STRATEGI PEMERIKSAAN PASCA TAX AMNESTY

WP TIDAK IKUT TA Dapat dilakukan pemeriksaan atas harta dan SPT-nya

WP IKUT TA

Tahun Pajak 2015 ke

belakang

Tahun Pajak 2016 ke

depan

Pemeriksaan atas Harta

Dapat Diperiksa Berdasarkan

UU KUP

“Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat

Keterangan kemudian ditemukan adanya data

dan/atau informasi mengenai Harta yang belum

atau kurang diungkapkan dalam Surat

Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap

sebagai tambahan penghasilam yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak pada saat

ditemukannya data dan/atau informasi

mengenai Harta dimaksud”

PASAL 18 AYAT (1) UU TA

PASAL 18 AYAT (1) UU TA

Dalam hal :

a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan

periode Pengampunan pajak berakhir; dan

b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi

mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 januari

1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data

dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud , paling lama 3 (tiga)

tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku.

WP melaporkan SPT Masa PPh Final

WP TA

WP TIDAK TA

2015 2016

Diperiksa atas Harta

(Pasal 18 UU TA)Diperiksa atas SPT

2015 2016

Diperiksa atas Harta

(Pasal 18 UU TA)

Diperiksa atas SPTDiperiksa atas SPT

(yang belum daluarsa)

PMK

165

DJP menemukan Harta WPPP

36

WP melaporkan SPT Masa

PPh Final

PMK

165

DJP menemukan Harta WPPP

36

WP melakukan pembetulan SP

T Tahunan PPh

UU K

UP &

PPh

Pemsus Sigle Tax

Pemsus atas Harta Bersih

Pemsus All Taxes

PEMERIKSAAN HARTA BERSIH

DASAR HUKUM KEWENANGAN PEMERIKSAANP

AS

AL

29

1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan

2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah

Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa

3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan

dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran

pemeriksaan; dan/atau

c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan

3a) Buku, catatan dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib

Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan

3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung

secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu

kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keprluaan pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PA

SA

L 2

9A

Terhadap Wajib Pajak Badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar mo

dal dan menyampaikan SPT dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanp

a pengecualian yang :

a. SPT Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau

b. Terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko

Dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor

Terima KasihPT. Jakarta Strategic Consulting

kebijakan pemeriksaan pajak -...

Documents