pemeriksaan sarana pengangkut manajemen pemeriksaan kapal

Download Pemeriksaan Sarana Pengangkut Manajemen Pemeriksaan Kapal

Post on 24-Jun-2015

2.554 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI (DTSS) PEMERIKSAAN SARANA PENGANGKUT

MODUL

MATERI MANAJEMEN PEMERIKSAAN KAPAL

OLEH : TIM PENYUSUN MODUL PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN BEA DAN CUKAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2008

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

Sebagai bagian dari proses belajar mengajar yang berlangsung di Pusdiklat Bea dan Cukai, kebutuhan akan modul yang mudah dan dapat dipelajari oleh para peserta Diklat Pemeriksaan Sarana Pengangkut adalah sangat mendesak diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka disusunlah Modul Penggunaan dan Perawatan Alat untuk Pemeriksaan Kapal. Rangkuman yang dijadikan dasar pembuatan modul terdiri dari berbagai ketentuan dan peraturan yang sedang dan masih berlaku antara lain diambil dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 15 Nopember 2006 tentang Perubahan atas Undang Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 tentang cukai, dan Peraturan Pemerintah RI, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan topik bahasan dalam modul ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi sehingga modul ini dapat disajikan. Kami menyadari akan keterbatasan prasarana dan sarana penunjang dalam pembuatan modul ini, karena itu kami harapkan saran-saran dan kritik dari pihak yang berkepentingan akan modul ini, yang nantinya akan dapat menyempurnakan modul ini.

Jakarta,

Nopember 2007

Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai

ttd.

Endang Tata NIP 060044462

MODUL MANAJEMEN PEMERIKSAAN KAPAL 1.Pendahuluan 1.1.Deskripsi Singkat Masih ada pejabat bea cukai yang belum memahami seutuhnya megenai proses yang harus dijalankan dalam penghentian, pemeriksaan, penghentian pem-bongkaran, penegahan dan penyegelan sarana pengangkut dan/atau barang diatasnya dan hal-hal yang terkait dengan proses pemeriksaan tersebut. Masih ada pelanggaran oleh pengangkut dan/atau pihak yang bertanggung jawab terhadap kapal yang berada dibawah pengawasannya. Juga masih ada pegawai bea dan cukai yang belum

memahami hak dan kewajiban serta wewenangnya dalam pemeriksaan kapal dan/atau barang diatasnya dan hal yang terkait dengan pemeriksaan tersebut

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa penghentian sarana pengangkut untuk pemeriksaan terhadap sarana pengangkut (kapal) dan/atau barang di atasnya dalam rangka penindakan dilakukan oleh Satuan Tugas yang terdiri dari sekurangkurangnya dua Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang dan diterbitkan berdasarkan petunjuk yang cukup.

Penghentian kapal dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai tanpa Surat Perintah hanya dalam keadaan mendesak dan berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa sarana pengangkut (kapal) dan/atau barang di atasnya belum dipenuhi/ diselesaikan kewajiban pabeannya, tersangkut pelanggaran Kepabeanan, Cukai atau peraturan larangan/ pembatasan impor atau ekspor.

Keadaan mendesak adalah suatu keadaan dimana penegahan harus seketika itu dilakukan dan apabila tidak dilakukan dalam arti harus menunggu surat perintah terlebih dahulu, barang dan sarana pengangkut (kapal) tidak dapat lagi ditegah sehingga penegakan hukum tidak dapat lagi dilakukan. Petunjuk yang cukup adalah bukti

permulaan ditambah dengan keterangan dan data yang diperoleh antara lain, laporan pegawai; laporan hasil pemeriksaan biasa; keterangan saksi dan/atau informan; hasil intelijen; atau hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan Pejabat Bea dan Cukai.

Petugas yang melakukan penghentian kapal segera melaporkan penghentian sarana pengangkut kepada Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang menerbitkan Surat Perintah dalam waktu 1 X 24 jam terhitung sejak penghentian dilakukan. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang tidak menerbitkan Surat Perintah dalam waktu 1 X 24 jam sejak menerima laporan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penghentian, pengangkut/sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dapat segera meneruskan perjalanannya. Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang menerbitkan Surat Perintah adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk;

Satuan Tugas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas/Komandan Patroli Bea dan Cukai. Dalam menghentikan sarana pengangkut, Satuan Tugas dapat menggunakan kapal patroli; atau sarana pengangkut lainnya; dan senjata api dalam hal diperlukan. Setiap penghentian sarana pengangkut dengan menggunakan kapal patroli, Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib mencatat dalam jurnal kapal patroli. Penghentian sarana pengangkut di laut dan di perairan lainnya terlebih dahulu harus diberi isyarat yang lazim bagi pengangkut di laut dan di perairan lainnya. Isyarat penghentian kapal dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pengangkut wajib mematuhi. Dalam hal isyarat penghentian kapal tidak dipatuhi dilanjutkan dengan tembakan peringatan ke atas sebanyak tiga kali. Apabila peringatan dengan tembakan sebanyak tiga kali tidak dipatuhi, tembakan peringatan diarahkan ke bagian yang menghambat/melumpuhkan Kapal tersebut. Setiap tindakan penghentian dan pemberian peringatan pengentian kapal oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai wajib membuat Laporan Penindakan. Tujuan penghentian Kapal untuk dilakukan

pemeriksaan kapal, pemeriksaan kapal dilakukan dengan cara konvensional dan dengan cara modern.

Yang dimaksud pemeriksaan dengan cara konvensional adalah pemeriksaan dengan menggunakan alat dan peralatan yang sederhana, yang dominan menggunakan pengalaman dalam pelaksanaan tugas, dan biasanya dilakukan untuk kapal yang belum memiliki peralatan dan kelengkapan yang modern. Sedangkan pemeriksaan kapal secara modern adalah pemeriksaan kapal secara sistematik dengan menggunakan peralatan modern dan dibutuhkan keahlian khusus dibidang pemeriksaan kapal, yaitu ships search.

Kegiatan dalam rangka impor ekspor, dan pengangkutan barang tertentu , di lakukan di Pelabuhan, dan dominan menggunakan kapal, untuk itu agar penanganan dan penyelesaian perkara atau pelanggaran Kepabeanan dan Cukai oleh Pegawai Ditrektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi optimal dan berdaya guna serta berhasil guna disusunlah modul berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tanggal 15 Nopember 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tanggal 30 Desember 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-undang Lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada DJBC beserta ketentuan pelaksanaannya, disusun dalam bentuk Modul dengan judul Manajemen kebutuhan Diklat Ships Search. Pemeriksaan Kapal disusun untuk memenuhi

1.2. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu melaksanakan dan menjelaskan peraturan dan ketentuan Manajemen Pemeriksaan Kapal, atas

pelaksanaan penyelesaian pelanggaran Kepabeanan dan Cukai secara optimal.

1.3. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Bahan ajar atau Modul Manajemen Pemeriksaan Kapal ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian petegas Bea dan Cukai sehingga memiliki kompetensi yang tinggi dalam melakukan pemeriksaan kapal. Bermanfaat bagi peserta didik dan/atau peserta Diklat sebagai pedoman dalam mengikuti ujian, evaluasi pembelajaran dan nantinya berguna bagi peserta Diklat Ships Search dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sewaktu bekerja sesuai bidang specialisasinya.

1.4. Petunjuk Pembelajaran Baca dan pelajari modul ini dengan seksama serta teliti dan pada bagian berupa data, definisi, pengertian, hal-hal yang dianggap penting agar dihafal dengan baik. Pelajari terlebih dahulu sistematika penyajian modul, latar belakang, diskripsi singkat, tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus.

Kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar, dalam hal ada yang tidak dapat difahami/dimengerti atas penjelasan, keterangan, data yang ada pada modul agar dibuatkan catatan untuk ditanyakan kepada pengajar.

Setiap akan belajar untuk mata pembelajaran ini agar modul dibaca dan dipelajari, berdasarkan sistem pembelajaran KBK (pembelajaran atau kuliah berbasiskan kompetensi), artinya sistem ini memacu peserta diklat harus lebih aktif belajar, diskusi dan bertanya kepada pengajar, widyaiswara, diruang pembelajaran untuk memandu diskusi sebagai moderatur atau fasilitator, untuk memacu peserta diklat lebih maju dan kreatif.

1. Kegiatan Belajar (KB) 1

Manajemen Pemeriksaan Kapal1.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh: Sarana pengangkut ialah melalui darat , seperti Setiap kendaraan/angkutan melalui laut, udara ataupun

pesawat udara, kapal laut, truk atau sarana lain yang dapat

digunakan untuk mengangkut barang atau orang. Terhadap sarana pengangkut Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan di bidang Kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan Undang-undang untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan Undang-undang, penindakan tersebut meliputi penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang diatasnya, penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut, dan penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap sarana pengangkut. maupun barang yang ada diatasnya

Sarana pengangakut laut yaitu kapal dalam kegiatan pelayarannya terikat ketentuan internasional, dalam rangka pelaksanaan tugas kepabeanan Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan kapal, pelaksan

Recommended

View more >