TUGAS KELOMPOK SEJARAH “MASALAH AJINOMOTO”

NAMA KELOMPOK :1. NI PUTU PANDE CITRA .A.

2.KHOIR DINI NUDIA .F.3.ATIKA RAHMATIKA

KELAS : XII IPA 2

Sehubungan dengan akan berakhirnya sertifikat Halal dari MUI untuk AJI-NO-MOTO pada September 2000, maka PT Ajinomoto Indonesia mengajukan perpanjangan sertifikat Halalnya pada akhir Juni 2000. Audit kemudian dilakukan oleh LPPOMMUI(Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia)Pusat (2 orang), LPPOMMUI Jatim, BPOM, Balai POM Surabaya dan dari Departemen Agama pada tanggal 7 Agustus 2000.

Pada 7 Oktober 2000, Komisi Fatwa memutuskan bahwa Bactosoytone tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam media pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG. PT Ajinomoto Indonesia diminta untuk mencari alternatif bahan pengganti Bactosoytone. 

1.Kontroversi Produk

LPPOMMUI melakukan audit sehubungan dengan penggantian Bactosoytone dengan Mameno pada 4 Desember 2000. Mereka memutuskan Mameno dapat digunakan dalam proses pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG.

Komisi Fatwa melakukan rapat kedua pada 16 November 2000. LPPOMMUI menyampaikan hasil rapat tersebut kepada PT Ajinomoto Indonesia pada 18 Desember 2000, bahwa produk yang menggunakan Bactosoytone dinyatakan Haram.

Sesuai dengan instruksi Komisi Fatwa, PT Ajinomoto Indonesia mengganti Bactosoytone dengan Mameno dalam tempo 2 bulan. 

MUI mengirim surat kepada PT Ajinomoto Indonesia pada 19 Desember 2000 untuk menarik semua produk Ajinomoto yang diproduksi dan diedarkan sebelum tanggal 23 November 2000 (Produk yang dihasilkan setelah 23 November 2000 sudah menggunakan Mameno). Namun, pada tanggal tersebut perusahaan sudah memasuki libur bersama Natal dan Tahun Baru.Sekertaris Umum MUI mengumumkan di media massa pada 24 Desember 2000, bahwa produk AJI-NO-MOTO mengandung babi dan masyarakat diminta untuk tidak mengonsumsi bumbu masak AJI-NO-MOTO yang diproduksi pada periode 13 Oktober hingga 16 November 2000 

Pengumuman MUI ini lalu ditindaklanjuti dengan pertemuan antara jajaran Deperindag, Depag, MUI, GPMI (Pengusaha Makanan dan Minuman), Dirjen POM, dan YLKI(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)( pada 2 & 5 Januari 2001 yang menghasilkan keputusan bahwa PT. Ajinomoto Indonesia harus menarik seluruh produknya

di pasaran dalam negeri termasuk produk lain yang tidak bermasalah dalam jangka waktu 3 minggu terhitung dari 3 Januari 2001.

Kerugian karena penarikan produk secara massal dan mengganti kerugian distributor. Ajinomoto menderita kerugian total 55 miliar rupiah karena harus mengeluarkan biaya sebagai usaha proaktif mendatangi pedagang dan pengecer untuk menarik produknya yang diperkirakan mencapai 3.500 ton dan menggantinya sesuai dengan harga pasar. Tidak hanya di Indonesia, Singapura sebagai negara pengimport bumbu masak Ajinomoto dari Indonesiapun menarik produk ini dari pertokoan negeri tersebut.

2.Akibat pada organisasi

Penyegelan gudang Ajinomoto dan penutupan sementara pabrik, namun semua karyawan tetap masuk kerja untuk menarik produk dari pasar dan mengatur penerimaan barang di pabrik agar tidak beredar lagi di pasar. Seluruh karyawan bahu-membahu agar persoalan yang menimpa perusahaan segera selesai..

Turunnya saham Ajinomoto saat tersiar kabar ini sebesar 30 poin di bursa.

Enam petinggi perusahaan PT. Ajinomoto Indonesia diperiksa oleh Polda Jatim, yaitu: Manajer Kontrol Kualitas Haryono, Manajer Teknik Yoshiko Kagama, Manajer Produksi Sutiono, Manajer Perusahaan Hari Suseno, Kepala Departemen Manajer Cokorda Bagus Sudarta, dan Manajer Umum Yosi R. Purba.

Walaupun begitu, apabila tidak ditarik dari peredaran sebenarnya omzet penjualan perusahaan ini tidak turun secara drastis.

Mulai dari penjaja baso hingga warung nasi harus memberi penjelasan bahkan memasang papan pengumuman bahwa makanan yang mereka jual tidak menggunakan Ajinomoto agar para pengunjungnya yakin.

Di propinsi Sulawesi Selatan produk Ajinomoto terjual 30% dari produksi nasional dan pemberitaan media tidak banyak Beberapa penjual diberbagai tempatpun mengakui bahwa Ajinomoto yang selama ini merupakan merk penyedap rasa terlaris masih banyak ditanyakan khususnya bagi kalangan non muslim.

.

3.Opini publik

Mandra sebagai tokoh yang muncul di iklan Ajinomoto mengaku kesal dan ingin mengakhiri kontrak apabila tuduhan enzim babi terbukti benar.

Razia produk Ajinomoto dilakukan secara beramai-ramai dan secara nasional.

Dalam siaran pers yang dipublikasikan oleh Departemen Manajer PT Ajinomoto Indonesia Tjokorda Bagus Sudarta, Ajinomoto mengakui bahwa mereka menggunakan bactosoytone yang diekstraksi dari daging babi untuk menggantikan polypeptone yang biasa diekstrasi dari daging sapi karena lebih ekonomis. Ekstraksi ini hanya medium dan tidak berhubungan dengan produk akhir. Sehingga tidak benar bahwa produk akhir MSG Ajinomoto mengandung unsur enzim babi yang dikenal sebagai “porcine”. Namun untuk menghilangkan keresahan dan menjaga ketenangan masyarakat dalam mengonsumsi produk Ajinomoto maka pihaknya akan menarik secara serentak di seluruh Indonesia produk MSG Ajinomoto dan meminta maaf akan kejadian ini. Sebagai tindak lanjut dari masalah ini PT.

4.Pernyataan Ajinomoto, tindak lanjut, dan opini pakar

Ajinomoto akan kembali berproduksi menggunakan bahan mameno sesuai anjuran (peraturan) Ditjen POM. Mameno ini merupakan resep lama, sedangkan produk Ajinomoto yang dipermasalahkan MUI memakai Bactosoytone merupakan resep baru. Total produksi Ajinomoto di Indonseia berjumlah 10 ribu ton, 7000 diantaranya diekspor, sedangkan sisanya dijual di dalam negeri.

Ajinomoto pun akan mendatangkan ahli fermentasi dari Jepang, Mr. Koyama untuk meneliti produk vetsin yang dinyatakan MUI mengandung lemak babi tersebut dimana akan diadakan pengujian dengan disaksikan unsure MUI Mojokerto dan Muspida di kantor Bupati Mojokerto.

Prof. Dr. H. Umar Anggoro Jenie guru besar fakultas farmasi Universitas Gajah Mada dan mantan Ketua ICMI Yogyakarta menyatakan bahwa sebenarnya produk MSG Ajinomoto tidaklah tergolong haram karena Bacto Soytone bukan termasuk bahan aktif dalam produksinya, melainkan hanyaanalogi lele dumbo yang banyak dikembakbiakan sehari-harinya diberi makan bangkai yang haram, namun ulama tidak sebagai katalis pembuatan MSG. Sebagai mengharamkan lele. Pada contoh lain pada tumbuhan yang diberi pupuk dari kotoran manusia atau binatang dimana pada dua contoh ini unsur “haram” malah termasuk dalam proses produksi namun produk akhirnya tidak dinyatakan haram. Sementara untuk kasus enzim, tidak masuk dalam proses produksi melainkan hanya sebagai katalis.

Kapolri Jendral Suroyo Bimantoro tidak terpengaruh terhadap komentar presiden.pemeriksaan terhadap kasus ajinomoto terus dilakukan dengan berpegang pada MUI selaku lembaga yang berwenang menentukan sertifikasi halal dan Undang-Undang Konsumen.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.69 thn 1999,satu-satunya lembaga resmi yang berhak menyatakan halal dan haramnya suatu produk hanyalah MUI.

Ketua MUI Haji Drs. H. Amidhan berpendapat bahwa fatwa MUI haram perlu untuk melindungi konsumen. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa produk akhir Ajinomoto tidak mengandung unsur “porcine” (enzim yang diambil dari pankreas babi), namun karena proses pembuatannya tetap memanfaatkan enzim tersebut maka produksi itu tetap dinyatakan haram. Bagi yang mengerti tentang fikih makanan Halal dan Haram, tentunya memahami bahwa tidak semua mazhab sejalan dengan fatwa ini. Ketua umum PB NU, Hasyim Muzadi, menyatakan ketidakyakinannya terhadap keshahihan fatwa MUI tersebut..

Fatwa Haram yang dikeluarkan MUI dipublikasi beberapa waktu setelahAjinomoto dinyatakan produknya tidak halal. Namun demikian, MUI mengeluarkan kembali sertifikat Halal untuk AJI-NO-MOTO pada 19 Pebruari 2001, sehingga Ajinomoto bisa berproduksi dan memasarkan produknya kembali di seluruh Indonesia. Setiap 2 tahun sekali sertifikat Halal ini selalu diperpanjang hingga kini.

Untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI, Ajinomoto menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)yang mulai diberlakukan sejak 2005. Komite Halal yang dibentuk oleh perusahaan ini, baik di kantor pusat Jakarta maupun di paberik Mojokerto, memastikan terjaganya pelaksanaan SJH ini.

Untuk kasusnya sendiri,yaitu makanan yang tidak halal,kasus ini tidak melanggar UU perindustrian,melainkan melanggar UU Perlindungan Konsumen No.8 thn1999 mengenai keamanan produk dan mengakibatkan kerugian konsumen

YLKI selaku organisasi perlindungan konsumen yang juga ikut menangani kasus ajinomoto,mempunyai hak untuk melakukan tuntutan hukum terhadap pelaku usaha jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan UU yang disebutkan sebelumnya

Alasan YLKI mengadukan ajinomoto ke Polda Metro Jaya karena ajinomoto telah melanggar UUPK No.8 thn 1999 Bab IV pasal 8 poin f dan h mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.ajinomoto telah memberikan informasi yang menyesatkan konsumen karena pada setiap label kemasan tercantum label halal.

5.Pelanggaran UU

Isi pasal 8 poin f adalah “pelaku dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan label,etiket,keterangan,iklan,promosi,penjualan barang dan/atau jasa.” Sedangkan isi poin h adalah “ pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”

6. TANGGAPAN PRESIDEN TERHADAP KASUS AJINOMOTO

Sedangkan presiden abdurrahman wahid,mengatakan produk ajinomoto halal,setelah mendapat kunjungan dari salah seorang mentri jepang pada tanggal 9 januari 2000.kenapa respon yang keluar sangat lambat? Inilah yang menjadi persoalan.masyarakat indonesia yang merasa sudah jelas dan mengikuti fatwa MUI menjadi bingung kembali.

7.KESIMPULAN Hal ini terjadi karena pada bulan juni thn 2000 pihak ajinomoto

mengubah salah satu komposisinya yang digunakan untuk produksi dengan komposisi yang bermasalah tanpa melaporkannya ke LPPOM MUI.Dalam perjanjian yg ditandatangani pihak ajinomoto,apabila terjadi perubahan maka harus melaporkannya ke LPPOM MUI untuk dievaluasi dandiuji kehalalannya.Seandainya saja pada waktu itu ajinomoto mau melaporkannya terlebih dahulu,mungkin persoalannya tidak akan mencuat dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan ajinomoto dan konsumen