kak rtsp dan rtj ((buton)

7/23/2019 Kak Rtsp Dan Rtj ((Buton)

1/95

0 | P a g e


2/95

1 | P a g e

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam UU No 29 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-

Undang No 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan RPP,

mengamanatkan bahwa Pembangunan transmigrasi berbasis kawasan

yang memiliki keterkaitan dengan kawasan disekitarnya, membentuk satu-

kesatuan dalam sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan

kawasan transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai

dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).Pembangunan Kawasan

Transmigrasi dapat berbentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi

(WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT).Pembangunan

Wilayah Pengembangan Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat

pertumbuhan baru atau sebagai kawasan perkotaan baru. Sedangkan

Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat

pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai

kawasan perkotaan baru.

Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) adalah sebagai

dasar untuk mewujudkan pembangunan kawasan transmigrasi,

pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. Dalam RPP

pelaksanaan UU 15/1997 yang telah diubah dengan UU 29/2009,

Penyusunan RKT dilaksanakan secara bertahap mulai dari perencanaan

WPT dan LPT, kemudian dilanjutkan dengan Penyusunan Rencana Satuan

Kawasan Pengembangan (RSKP) dan secara lebih rinci dibuat Rencana

Teknis Satuan Permukiman.

Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)menghasilkan dokumen

perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk pembukaan lahan dan

pembangunan permukiman transmigrasi. Disamping itu agar kawasasn

transmigrasi tidak terisolir diperlukan Perencanaan jalan untuk

menghubungkan pemukiman /kawasan transmigrasi dengan pusat

pertumbuhan terdekat.

Kedepan untuk lebih memeratakan hasil pembangunan dan

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam di permukiman yang

sudah ada di luar Jawa,Sumatera dan Bali,pembangunan transmigrasitidak hanya merencanakan pembangunan pemukiman-pemukiman baru


3/95

2 | P a g e

saja (SP baru), namun sudah saatnya direncanakan pula pembangunan SP

pugar. Konsep dan pendekatannya adalah, satuan pemukiman baru yang

direncanakan akan diintegrasikan dengan permukiman penduduk

lokal/setempat yang akan dipugar menjadi satu kesatuan pemukiman (SP

Pugar). Disamping itu dalam rangka mewujudkan satu kesatuan

pengembangan ekonomi wilayah, pemukiman - pemukiman transmigrasi

akan di integrasikan dengan desa setempat (SP tempatan) masuk dalam

satu kesatuan SKP.

Penyusunan RTSP dan Rencana Teknis Jalandiperlukan untuk

mendukung program pembangunan pemukiman transmigrasi pada tahun

berikutnya.

1.2. Maksud ,Tujuan Dan Sasaran Penyusunan RTSP dan RTJ

Maksud dari penyusunan RTSP dan RTJ adalah mengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya alam oleh sumberdaya manusia yang

berkualitas, mengacu kepada keterbatasan lingkungan yang sekaligus

mendukung terciptanya lingkungan permukiman transmigrasi yang

terintegrasi dengan penduduk lokal secara aman, produktif dan

berkelanjutan.

Tujuannyaadalah menyusun :

1. Rencana detail pemanfaatan ruang SP.

2. Rencana Teknis Jalan (struktur dan geometrik jalan) penghubung/poros.

3. Rencana detail pola usaha pokok dan pengembangan usaha yang dapat

dikembangkan.

4. Rencana jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan.5. Rencana Kebutuhan Pembangunan SP dan Pembangunan Jalan Poros.

Sasaran dari perencanaan ini adalah untuk :

1. Terarahnya pemerataan pembangunan di permukiman transmigrasi.

2. Terbangunnya jalan penghubung (kolektor primer)/poros (lokal primer)

sesuai dokumen perencanaan teknis jalan yang disyaratkan secara

efektif dan efisien.


4/95

3 | P a g e

3. Tersedianya informasi mengenai jumlah penduduk lokal dan Jumlah

Transmigran yang bisa ditempatkan.

4. Berkembangnya komoditas unggulan/potensial di calon permukiman

transmigrasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kawasan.

5. Terciptanya keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan

permukiman transmigrasi dan desa-desa setempat dalam kawasan.

Adapun fungsi /manfaatRTSP ini adalah ;

1. Mengetahui jumlah transmigran yang dapat ditempatkan di calon

pemukiman transmigrasi

2. Mengetahui jumlah rumah untuk transmigran yang perlu dibangun,

rumah penduduk lokal yang harus dipugar dan dibangun untuk pecahan

KK.

3. Sebagai arahan pembukaan lahan , pembangunan jalan dan

pembangunan rumah untuk calon permukiman transmigrasi

4. Mengetahui jenis dan volume saprotan yang diperlukan untuk

pengembangan usaha pertanian sesuai dengan kondisi lahan calon

permukiman transmigrasi

5. Mengetahui perkiraan kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk

pembangunan dan pengembangan permukiman transmigrasi

1.3. Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi yang akan direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Sungai Tekam SP.1, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat.

2. Lokasi Batubi Jaya SP.2, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau.

3. Lokasi Lito SP.2, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo.4. Lokasi Raut Muara SP.1, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat.

5. Lokasi Desa Kabera, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah.

6. Lokasi Rantekarua SP.3, Kab.Toraja Utara, Prov.Sulawesi Selatan.

7. Lokasi Desa Meok, Kab.Bengkulu Utara, Prov.Bengkulu.

8. Lokasi Sepa, Kab.Maluku Tengah, Prov.Maluku.

9. Lokasi Desa Manyoe Peramba, Kab.Morowali Utara, Prov.Sulawesi Tengah.

10. Lokasi Patlean SP.6, Kab.Halmahera Timur, Prov.Maluku Utara


5/95

4 | P a g e

1.4. Luaran

Hasil penyusunan RTSP dan RTJ ada 2 (dua) produk yaitu :

1. RTSP, terdiri atas :

a. Dokumen Laporan,

b. Album Peta dan,

c. Pilok

d. RAB

e. CD

2. RTJ, terdiri atas :

a. Dokumen Laporan akhir,

b. Gambar kerja,c. RKS dan Spesifikasi Teknis,

d. RAB

1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum untuk penyusunan RTSP ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-

Undang No.15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682,

Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 37);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3472);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999


6/95

5 | P a g e

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3800).

II. KRITERIA PEMILIHAN TIPE SP

Untuk mengetahui type SP yang akan direncanakan terlebih dahulu perlu

diketahui kriteris untuk setiap type SP.

2.1. Kriteria Pemilihan SP Baru

1. Lahan Potensial

Lahan potensial seluas antara 1.000 Ha1.600 Ha, yang bisa

dikembangkan untuk 300 500 KK.

2. Aspek Legalitas1. Desa yang diusulkan SP masuk ke dalam SK Pencadangan Areal

yang berada diluar kawasan hutan atau ijin lokasi/HGU

perusahaan;

2. Diterbitkan SK-HPL;

3. Lokasi yang dipilih sesuai urutan prioritas dari Rencana Rinci SKP.

2.2. Kriteria pemilihan SP Pugar

1. Jumlah Penduduk

Desa yang dipilih untuk SP Pugar, berpenduduk minimal 100 KK dan

maksimal 200 KK.

2. Lahan Potensial

a. Ada lahan potensial seluas antara 250 Ha 500 Ha, yang bisa

dikembangkan untuk 100200 KK;

b. Jarak lahan potensial maksimal 1,5 km dari permukiman penduduk

setempat (dusun/desa yang di pugar);

c. Areal survai mencakup desa yang dipugar dan areal lahan

potensial calon permukiman baru, yang mencakup sebagian atau

seluruh dari wilayah administrasi desa dengan luasan antara 1.000

1.600 Ha.


7/95

6 | P a g e

3. Aspek Legalitas

a. Desa yang diusulkan SP Pugar masuk ke dalam SK Pencadangan

Areal yang berada diluar kawasan hutan atau ijin lokasi/HGU

perusahaan;

b. Penduduk setempat menginginkan dan mengusulkan adanya

transmigran di desanya dan telah menyerahkan lahan nya

(berdasarkan Surat Keterangan Tanah) yang ditanda tangani

minimal oleh 85 % pemilik tanah dan mencakup luas 85 % dari luas

yang akan diserahkan yang dituangkan dalam BA;

c. Telah ada hasil konsolidasi lahan yang diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten dan telah diterbitkan SK HPL untuk

pembangunan pemukiman transmigrasi.

2.3. Kriteria Pemilihan SP Tempatan

1. Lokasi terisolir;

2. Tidak memiliki lahan untuk pemukiman transmigrasi;

3. Dapat digabung dengan pemukiman transmigrasi dalam satu satuan

SKP dengan jarak antara pemukiman /desa penduduk setempat

dengan pemukiman transmigrasi terdekat < 7 km;

4. Penyusunan Rencana SP Tempatan berdasarkan hasil kesepakatan

musyawarah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Kepala

Desa dan masyarakat setempat.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Secara singkat penyusunan RTSP dan RTJ mengikuti tahapan sebagai berikut:

Persiapandata sekunder dan peta-peta pendukung

Koordinasi

Musyawarah I

Orientasi Lapangan

Survai lapangan :

Untuk penyusunan RTSP

o Survai pendahuluan

- Survai dan pemetaan seluruh areal survai;


8/95

7 | P a g e

- Survai dan pemetaan penduduk peserta pugar (untuk survai

pugar);

- Survai tanah dan evaluasi kesesuaian lahan ;

- Survai penggunaan lahan dan sumber daya hutan;

- Survai iklim dan hidrologi ;

- Survai kependudukan dan sosial budaya;

- Survei dan pemetaan rumah penduduk,sarana dan

prasaranayang harus dipugar (untuk SP Pugar);

- Survai agro ekonomi:

o Musyawarah II;

o Survai detail di calon areal permukiman :

- Survai topografi

- Survai tanah

- Survai penggunaan lahan dan sumber daya hutan

- Pembuatan sumur uji

o Pengolahan data dan analisa lapang;

o Penyusunan RTSP Tentative;

o Rencana pembukaan lahan ;

o Musyawarah III.

Untuk penyusunan RTJ

o Reconaissance Survei;

o PemasanganBench Markdan patok-patok sementara;

o Pengukuran Polygon/Traverse;

o Pengamatan matahari/azimuth geografis;

o Pengukuranbedatinggi;

o Pengukuran Cross Section;

o Pengukuran situasi sungai/jembatan;

o Pembuatan peta tentatifAlinemen HorizontalJalan

o Staking Out;

o Penelitian mekanika tanah dan sumber material;

o Survei hidrologi dan lingkungan ;

o Survei sosial dan ekonomi;

o Foto lapangan. Pengolahan data, analisa dan penyusunan RTSP di Lapangan


9/95

8 | P a g e

Penilaian Aksesibilitas;

Penilaian fisik lahan;

Penilaian status lahan;

Penilaian ketersediaan air dan resiko banjir;

Penilaian Kesesuian permukiman;

Penilaian kependudukan dan sosial budaya.

Penyusunan Rencana Teknis SP Tentative

Penataan desa pugar;

Penyusunan rencana tata ruang pemukiman .

Musyawarah III

Penajaman Analisa dan penyusunan Rencana

Untuk pekerjaan RTSP

o Penajaman pengolahan Data dan Analisa

- Telaahan Kebijakan;

- Identifikasi kedudukan SP dalam hirarki pusat;

- Penilaian Aksesibilitas;

- Penilaian fisik lahan;

- Penilaian status lahan ;

- Penilaian ketersediaan air dan resiko banjir;

- Penilaian Kesesuian permukiman ;

- Penilaian kependudukan dan sosial budaya.

o Penyusunan RTSP Definitive

- Luasan SP ;

- Rencana Detail Pemanfaatan ruang SP;

- Rencana Pembukaan lahan SP ;

- Rencana Penyiapan bangunan SP :

o Rencana detail pola usaha pokok dan pengembangan usaha yang

dapat dikembangkan;

o Perhitungan Kelayakan usaha transmigran;

o Telaahan Lingkungan ;

o Rencana Daya Tampung Penduduk SP ;

o Rencana jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan;

o Rencana Kebutuhan Pembangunan SP . Untuk pekerjaan RTJ


10/95

9 | P a g e

o Perhitungan Volume Pekerjaan Pelaksanaan Fisik Pembuatan

Jalan;

o Penyempurnaan Desain Jalan sesuai Standar Geometrik Jalan;

o Analisis Data;

o Estimasi Volume Pekerjaan dan Biaya.

IV. RINCIAN KEGIATAN

4.1. Persiapan

Persiapan meliputi:

1. Literatur

Studi literatur dimaksudkan untuk mengetahui informasi awal

mengenai kawasan yang akan di studi.

2. Peta-peta yang harus dikumpulkan oleh konsultan pada pekerjaan ini

adalah:

Peta orientasi lokasi skala 1 : 500.000/1.1.000.000;

Peta alinemen horisontal jalan berikut struktur WPT/LPT dengan

batasan administrasi dan SKP/SP yang dilalui skala 1 : 250.000;

Peta alinemen harisontal jalan berikut striktiur dan SKP yang dilalui

atau yang berdekatan pada skala 1 : 50.000;

Hasil studi rencana terdahulu yang berhubungan dengan

penyusunan RTSP dan RTJ seperti : identifikasi wilayah potensi,

rencana kerangka jaringan transportasi pemukiman, rencana

jaringan jalan, Peta RKT, peta RSKP, dll;

Peta-peta lainnya.

3. Pembuatan Peta Dasar

Pembuatan Peta dasar diperlukan agar Peta Tematik yang disajikan

mempunyai koordinat yang sama dan memiliki unsur dasar yang sama

seperti garis pantai/pulau, permukiman,sungai, jalan dan batas

desa / batas administrasi. Pembuatan Peta Dasar menggunakan citra

penginderaan jauhyang mempunyai ketelitian skala 1: 5.000 namun

ditampilkan dalam peta 1:10.000.

4. Interpretasi Citra Satelit


11/95

10 | P a g e

Untuk mengetahui kondisi penutupan lahan awal areal studi, pola

drainase dan informasi awal mengenai landform secara perlu

dilakuakn interpretasi citra satelit.

5. Pembuatan Peta Rencana Kerja

Berdasarkan hasil studi literatur, interpretasi citra satelit dan hasil

pembuatan peta dasar , maka dibuat peta rencana kerja survei di

lapangan.

a. Untuk RTSP skala 1 : 10.000 yang meliputi rencana survai:

Rencana survai topografi;

Rencana survei posisi rumah-rumah serta lahan penduduk yang

akan dipugar, serta jalan dan Fasum desa eksisting (bila SP pugar);

Rencana survai tanah;

Rencana survai hidrologi;

Rencana survai penggunaan lahan;

Rencana survei potensi hutan (bila ada);

Rencana Chek posisi areal yang telah dllakukankonsolidasi tanah

untuk pemukiman transmigran.

b. Untuk RTJ skala 1 : 5.000 mencakup informasi-informasi antara lain :

Data kemiringan/slope(land unit slope) dan punggung bukit;

Pola drainase;

Alinemen horisontal rencana jalan;

Pusat-pusat pemukiman yang dilalui, nama kampung/kotanya bila

diketahui;

6. Persiapan peralatan survai lapangan baik alat, chek list dan persiapan

administrasi.

Konsultan harus menyiapkan peralatan survei dan bahan yang memadai

baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta telah mendapat persetujuan

dari pihak Pemberi Tugas. Konsultan juga harus menyiapkan tenaga

personil sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

4.2. Koordinasi

Koordinasi dimaksudkan sebagai upaya agar pekerjaan lapang berjalan

dengan lancar sesuai dengan rencana. Untuk itu perlu disiapkan

kelengkapan administrasi koordinasi dengan instansi terkait baik intern


12/95

11 | P a g e

maupun ekstern di tingkat pusat, diantaranya Dinas Transmigrasi Provinsi

dan Kabupaten, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kab, Dinas

Perhubungan Prov/Kab, ASDP setempat sehubungan dengan prasarana

dan pemukiman transmigrasi yang akan direncanakan. Kegiatan ini dapat

dibantu oleh pengawas lapangan atau asisten pengawas lapangan.

Hal-hal yang perlu dikoordinasikan:

1) Pemantapan lokasi kegiatan;

2) Pencapaian lokasi;

3) Program Dinas yang menangani Transmigrasi terhadap pembangunan

fisik yang direncanakan dan UPT-UPT di sekitar lokasi proyek;

4) Program Pemda dan lintas sektor terkait;

5) Informasi kemampuan kontraktor di daerah tersebut;

6) Personil Dinas yang akan mengantar ke lokasi proyek.

4.3. Musyawarah I

Musyawarah dilakukan tiga kali bersama dengan kepala desa, tokoh

masyarakat dan masyarakat, aparat desa dan kecamatan, dinas yang

membidangi ketransmigrasian kabupaten/kota, pelaksana pekerjaan dan

wakil dari pusat. Musyawarah dilakukan sebanyak 3 kali:

Musyawarah tahap I dilaksanakan pada waktu tiba di lapangan :Pada

tahap ini merupakan pemantapan hasil sosialisasi sebelumnya yang

dilakukan oleh dinas kabupaten/kota.

Untuk SP baru, hasil musyawarah ini dituangkan dalam bentuk berita

acara yang antara lain berisi :

Persetujuan untuk dilakukan penyusunan tata ruang permukiman;

Kesepakatan terhadap data atau dokumen legalitas serta pernyataan

masyarakat;

Kesediaan menerima warga transmigran dari luar daerah tersebut

beserta dengan informasi lain yang diperlukan;

Penentuan waktu survai pendahuluan (inventarisasi calon peserta TPS,

identifikasi FU, identifikasi prasarana jalan dan identifikasi areal calon

permukiman baru) beserta pendamping baik dari tingkat kecamatan,

desa, dan warga desa yang berkepentingan; Penentuan waktu musyawarah II.


13/95

12 | P a g e

Untuk SP Pugar :

Sosialisasi konsep pemugaran;

untuk mengkonfirmasi kesepakatam yang telah dilakukan

sebelummnya, atas kesediaannya masyarakat untuk menerimatransmigran dalam satu kesatuan pemukiman dan ;

Kesepakatan terhadap data atau dokumen legalitas serta surat

penyerahan tanah yang telah mereka tandangani dan telah diterbitkan

surat persetujuannya dari BPN;

Menginventariir data rumah yang perlu dipugar;

Inventarisasi calon TPS ;

Usulan calon TPA; persetujuan dilakukan penyusunan tata ruang permukiman yang

terintegrasi dengan desa tersebut;

Pembuatan Berita Acara.

4.4. OrientasiLapangan

Orientasi lapang meliputi Batas areal studi , Batas areal survai sesuai peta

rencana kerja dan disempurnakan di lapangan, Orientasi calon

permukiman, penentuan untuk patok awal.

4.5. SurvaiLapangan

4.5.1. Untuk Kegiatan Penyusunan RTSP

Survai Pendahuluan di Seluruh Areal Survai (untuk SP pugar batas

administrasi desa)

1. Survai topografi meliputi :

o

Penentuan BM 0 dan baseline;o Survai kelerengan pada jalur rintisan per 500 m;

Untuk SP baru survei kelerengan diseluruh areal survai

sedangkan untuk SP pugar terbatas pada areal hasil konsolidasi

lahan untuk SP Pugar, survai dan Pemetaan topografi ada

tambahan yaitu:

Pemetaan posisi rumah penduduk, sarana dan prasarana

yang harus dipugar;


14/95

13 | P a g e

Pemetaan posisi FU dan jalan yang akan diperbaiki

(fungsional).

2. Survai Tanah pada jalur rintisan per-500 m di seluruh areal survai;

3. Survai Penggunaan Lahan Dan Sumber Daya Hutan pada jalur

rintisan per-500 m di seluruh areal survai;

4. Survai Iklim dan Hidrologi ;

5. Survai dan pemetaan penduduk peserta pugar :

o Inventarisasi nama-nama penduduk yang akan dipugar rumahnya;

o Inventarisasi pecahan KK dan lahan miliknya untuk dibangunkan

rumah;

o Identifikasi FU dan jalan yang akan diperbaiki (fungsional).

6. Survai Agro Ekonomi di desa calon pugar.

4.5.1.1. Survai Pendahuluan Topografi

A. Survai Kerangka dan Kelerengan ( SP baru di seluruh areal

survai , SP Pugar di Areal hasil konsolidasi lahan)

Survai pendahuluan topografi mengacu pada peta dasar sementara

dibuat Peta Kerja 1: 10.000 yang memuat:

o Jalur-jalur pengamatan guna penetuan titik-titik sampling lapangan;

o Patok-patok RSKP (BM dan Patok Areal Terekomendasi);

o Sejumlah GCP (Ground Control Point) titik control lapangan yang

menyebar di area survai;

o Kerangka pemetaan;

o Letak desa eksisting, jalur rintisan per 500 m dan kelas kemiringan

lahan sementara.

B. Pengukuran Pengikatan

Kerangka pemetaan /Base line harus diikatkan kepada titik referensi

berupa Titik Kontrol Nasional yang berada didekat lokasi. Apabila

tidak ditemukan titik kontrol nasional, maka dapat dipilih suatu titik

pada peta dasar yang dapat dikenali pada peta dan mudah dicari di

lapangan.


15/95

14 | P a g e

o Berdasarkan Peta Rencana Kerja Topografi, pengukuran harus

diikatkan terhadap patok hasil RSKP titik tetap (BM) dan Patok

areal terekomendasi.

o Pengukuran Pengikatan menggunakan theodolite ketelitian 30,

pengukuran sudut horizontal dilakukan bersamaan pengukuran

vertical (tachimetry).

o Datum vertikal dapat menggunakan ketinggian permukaan air laut

rata-rata atau ketinggian Baromatrik atau ketinggian patok BM

RSKP.

o Pada setiap BM, GCP dan titik penting lainnya di cek koordinatnya

dengan GPS.

o Ketelitian Pengukuran Pengikatan disyaratkan sebagai berikut:

Ketelitian sudut: 4n (n= jumlah titik polygon)

Ketelitian linier jarak: 1/2000

Ketelitian beda tinggi: 60 mmDKm (D= jumlah jarak dalam

Km).

C. Pengukuran Kerangka Pemetaan/ Base Line

o Kerangka Pemetaan/Base line direncanakan sedemikian rupadiatas Peta Kerja sehingga membagi areal survai menjadi dua

bagian yang sama besar.

o Jarak base line ke batas areal survai tidak boleh lebih dari 3 Km,

bila lebih harus dibuat base line yang sejajar dengan base line

pertama.

o Pemasangan Patok Beton (BM) setiap jarak 3 Km atau sekitar 60

titik polygon, sebagai titik control pengukuran. Sebagai titik controlbantu dibuat dari Bahan PVC di cor beton (BL), dipasang setiap

jarak 1 Km.

o Patok BM dibuat dengan ukuran 15 cm x 15 cmx 80 cm, ditanam

dengan bagian didalam tanah 60 cm. Patok BL menggunakan pipa

PVC diameter 4 inchi, panjang 80 cm, ditanam dengan bagian

didalam tanah 50 cm

o Pengukuran Base line menggunakan alat ukur theodolite dengan

kelengkapannya. Ketelitian pembacaan theodolite untuk sudut


16/95

15 | P a g e

horizontal minimal 30". Untuk pengecekan koordinat BM, BL dan

titik penting lainnya di cek dengan GPS.

o Pengukuran base line dilakukan pulang pergi atau merupakan loop

tertutup.

o Sudut horizontal diamati dengan pembacaan ke target belakang

bacaan biasa, lalu ke target depan bacaan biasa, lalu dengan

posisi teropong luar biasa target depan dibaca luar biasa, kemudian

diarahkan ke target belakang bacaan luar biasa (B B,LB LB)..

o Bersamaan dengan pengukuran horizontal dilakukan pengukuan

beda tinggi dengan metoda tachymetry. Selisih beda tinggi

pembacaan Biasa dan Luar Biasa ke target belakang tidak boleh

lebih dari 2 mm, demikian juga untuk target depan.

o Pengukuran jarak dilakukan dengan pita ukur pulang pergi.

o Jarak antara dua titik polygon yang berurutan 50 m maksimum

100m.

o Tingkat ketelitian pengukuran base line disyaratkan sebagai

berikut:




Km).

D. Pengecekan data Kemiringan Lahan

o Hasil digitasi citra satelit stereo yang telah melalui proses

pengolahan citra diperoleh data dalam bentuk DEM selanjutnya

dikonversi menjadi data kemiringan lahan.o Selanjutnya dibuat kelas-kelas kemiringan lahan sementara pada

seluruh areal survai RTSP pada peta kerja.

o Berdasarkan peta kerja dilakukan pengecekan kelas kemiringan

lahan sementara di lapangan, pengamatan merata pada setiap

kelas kemiringan lahan dan menyebar di seluruh areal survai.

Setiap kelas kemiringan minimal diamati sebanyak 5 titik.


17/95

16 | P a g e

o Pengecekan kemiringan lahan dilakukan pada titik-titik tertentu

dalam jalur rintisan per 250m sesuai dengan peta kerja dengan

memperhatikan kelas kemiringan yang akan dicek.

o Pengamatan dilakukan dengan menggunakan alat ukur

clinometer, kompas , pita ukur dan GPS.

o Pengamatan kemiringan dilakukan dengan jarak 50 m ke depan,

ke kanan dan kiri. Dari data prosentase kemiringan (%) yang

didapat baik positif/tanjakan maupun negatip/lereng, akan diambil

nilai yang maksimum.

o Tempat berdiri pengamatan dan titik target diamati koordinatnya

dengan menggunakan GPS, koordinat dalam UTM .

o Berdasarkan hasil pengamatan kemiringan lahan tadi di lakukan

perbaikan terhadap peta kemiringan lahan.

o Pengelompokan kemiringan lahan berdasarkan bentuk

topografinya terbagi atas beberapa kelas kemiringan lahan :

- Datar 03 %- Landai/ berombak 38 %- Bergelombang 815 %- Agak Berbukit 1525 %- Berbukit 2540 %- Bergunung > 40 %.

o Keberadaan detail alam pada jalur rintisan dan sekitarnya seperti

sungai, alur, rawa jalan dan sebagainya harus diukur koordinatnya

menggunakan GPS dan dimensinya di catat. Selanjutnya,

keberadaan detail-detail tersebut harus dicatat dan dibuat sketsa

lapangannya dalam buku ukur.

E. Pemetaan Posisi Rumah Penduduk , Sarana dan Prasarana Yang

Harus Dipugar

Dengan menggunakan hasil interpretasi citra satelit resolusi tinggi

skala 1: 10.000 namun dengan ketajaman skala 1 : 5.000, sangat

membantu dalam pemetaan tata letak permukiman dan fasilitas

umum, sebab permukiman akan terlihat jelas namun masih diperlukan

pengecekan di lapangan yaitu:


18/95

17 | P a g e

1. Pengecekan tata letak/posisi obyek yang ada di peta dengan skala

dilakukan:

Melakukan pengukuran on screen koordinat obyek-obyek yang

mudah diidentifikasi dengan mencatat dan membuat daftar

koordinat obyek tersebut.

Dengan menggunakan peta rencana kerja, posisi obyek-obyek

tersebut di cek koordinatnya di lapangan dengan menggunakan

GPS.

Berdasarkan hasil pengecekan bila terjadi perbedaan, maka

koordinat di peta disesuaikan dengan koordinat lapangan.

2. Pengukuran obyek di lapangan menyangkut: Luas bangunan dan luas tanah/ lahan pekarangan dengan

menggunakan GPS melakukan pengukuran pada setiap pojok

bangunan dan setiap pojok tanah/ lahan pekarangan.

Pengukuran ini harus melibatkan pemilik rumah dan tetangga

yang bersebelahan (sebelah Kanan, kiri dan belakang). Hal ini

dikaitkan nantinya dengan pemberian sertifikat hak milik atas

tanah melalui program Transmigrasi dengan luas maksimum 2

Ha.

Dengan GPS perlu di ukur letak/posisi, luas dan batas sawah,

empang, ladang, kebun di permukiman

Dengan menggunakan alat ukur theodolit dan waterpass

dilakukan pengukuran panjang dan lebar jalan di permukiman,

panjang dan lebar sungai/ saluran di permukiman.

3. Hasil pengukuran lapangan setelah melalui proses pengolahandata akan disajikan peta tata letak permukiman desa eksisting

dengan menggunakan GIS.

4.5.1.2. Survai Pendahuluan Tanah

Survai Pendahuluan Tanah seperti halnya survai topografi untuk

perencanaan SP baru dilakukan di seluruh areal survai , Sedangkan

untuk perencanaan SP Pugar terbatas di areal hasil kesepakatankonsolidasi lahan ditambah mengambil beberapa sampel mewakili di


19/95

18 | P a g e

Lahan yang diusahakan penduduk setempat.

Survei tanah merupakan kegiatan pengumpulan data kimia, fisik, dan

biologi dilapangan maupun dilaboratorium, dengan tujuan pendugaan

penggunaan lahan umum maupun khusus.

Tujuan survei tanah adalah mengklasifikasikan, menganalisis dan

memetakan tanah dengan mengelompokkan tanah-tanah, yang

mempunyai kesamaan sifatkedalam satuan peta tanah tertentu. Sifat

dari satuan peta secara singkat dicantumkan dalam legenda,

Sedangkan uraian lebih detail dicantumkan dalam laporan survei

tanah yang selalu menyertai peta tanah tersebut (Hardjowigeno,1995). Hasil survei tanah ini selanjutnya akan digunakan dalam

proses penilaian kesesuaian lahan.

Survei tanah akan memiliki kegunaan yang tinggi jika teliti dalam

memetakannya, hal itu berarti :

Tepat mencari site yang representatif, tepat meletakkan site

pada peta yang harus didukung oleh peta dasar yang baik;

Tepat dan benar dalam mendeskripsi profil serta menetapkan

sifat-sifat morfologinya;

Tepat dalam mengambil contoh tanah yang representatif;

Benar dalam melakukan analisis laboratorium.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam survei tanah:

1. Metoda Grid Kaku (Rigid Grid)

a. Diterapkan pada survei tanah semi detil sampai dengan

detil, dimana tidak tersedia foto udara.

b. Kalaupun foto udaranya tersedia, mungkin skalanya terlalu

kecil dan mutunya sangat rendah

c. Daerah yg disurvei tertutup awan/kabut

d. Kenampakan permukaan tidak jelas atau daerahnya sangat

homogen dan datar

e. Daerah yang disurvei tertutup vegetasi yg rapat dan lebat


20/95

19 | P a g e

f. Daerah survei berrawa, padang rumput atau savana yang

tidak menampakkan gejala permukaan.

Dalam metoda ini, pengamatan dilakukan dalam pola teratur pada

interval titik pengamatan yang berjarak sama dalam kedua arah.

Sangat cocok diterapkan pada daerah-daerah di mana posisi

pemeta, sukar ditentukan dengan pasti.

Keuntungan Metoda Grid-Kaku: Tidak memerlukan tenaga

surveyor yang berpengalaman, karena lokasi titik-titik pengamatan

sudah di plot pada peta rintisan (peta rencana-pengamatan).

Kerugian Metoda Grid-Kaku: Perlu waktu sangat lama, terutama

untuk kondisi lokasi / medan yang berat. Penggunaan titik

pengamatan tidak efektif. Sebagian dari lokasi pengamatan,

tidak mewakili satuan peta yang dikehendaki (misal pada tempat

pemukiman, daerah peralihan satuan lahan dll).

2. Metoda Fisiografik (dengan bantuan foto udara)

a. Sangat efektif pada survei tanah berskala < 1 : 25.000, dan

tersedia foto udara berkualitas cukup tinggi.

b. Hampir semua batas satuan peta diperoleh dari IFU,

sedangkan kegiatan lapangan hanya untuk mengecek batas

satuan peta dan mengidentifikasi sifat dan ciri tanah masing

masing satuan peta.

c. Pengamatan dilakukan pada tempat-tempat tertentu pada

masing-masing satuan peta.

Gambar Lokasi titik observasi pada metode fisiografik : jumlah

pengamatan pada tiap-tiap satuan peta tergantung Ketelitian IFU (

intepretasi foto udara) dan keahlian serta kemampuan surveyor

dalam memahami hubungan fisiografi dan keadaan

tanah.Kerumitan (kompleks tidaknya) satuan peta tersebut. Makin

rumit dan makin banyak luasan satuan peta sehingga jumlah

pengamatannya pun semakin banyak.


21/95

20 | P a g e

3. Metoda Grid Bebas

a. Perpaduan metoda grid-kaku dengan metoda fisiografi.

b. Digunakan pada survei detil sampai dengan semi-detil, yang

kemampuan foto udara dianggap terbatas dan di tempat-

tempat yang orientasi lapangan cukup sulit.

c. Pengamatan lapangan dilakukan pada titik-titik seperti pada

grid-kaku, tapi jarak titik-titik pengamatan tidak perlu sama

dalam dua arah, tetapi tergantung keadaan fisiografi.

d. Jika terjadi perubahan fisiografi yang menyolok dalam jarak

dekat pengamatan akan lebih rapat.

e. Jika bentuk-lahan relatif seragam maka pengamatan akan

renggang.

f. Sangat baik diterapkan oleh surveyor yang belum

berpengalaman dalam IFU.

Variasi Penentuan Titik Observasi Dalam Survei Tanah

1. Penentuan titik observasi dalam Daerah Kunci (Key Area). Fungsi

Key Areaadalah :

a. Untuk mempelajari tanah secara lebih detil daripada skala

peta final.

b. Untuk membuat definisi satuan peta dengan menyusun

legenda peta sementara.

c. Untuk membuat korelasi antara SPT dg citra foto.

d. Untuk mengumpulkan data SDL (pola tanam, LU, produksi,

dosis pupuk dll) secara lebih lengkap. Beberapa syarat

daerah kunci adalah :

- Dapat mewakili sebanyak mungkin satuan yg ada dibuat

pada daerah yang hubungan tanah-landskap dapat

dipelajari dengan mudah.

- Tidak boleh sejajar dengan batas landform.

- Usahakan mencakup semua satuan peta yang ada.

- Jumlahnya harus memadai.

- Aksesibilitasnya tinggi


22/95

21 | P a g e

2. Penentuan Titik Observasi Dalam Transek juga merupakan

daerah pewakil sederhana dalam bentuk jalur/rintisan yang

mencakup satuan landform, sebanyak mungkin.

Key Area Metode survei tanah menggunakan dua pendekatan

utama, yaitu pendekatan sintetik dan analitik:

o Pendekatan Sintetik Untuk membagi permukaan tanah

sebagai suatu satuan peta tanah adalah dengan cara

mengamati, mendeskripsikan dan mengklasifikasikan profil-

profil tanah sesuai dengan taksonomi yang digunakan

sebagai acuan untuk memberi batas pada peta tanah yang

ada, batas tersebut dapat digunakan untuk menggabungkan

daerah sekitar pengamatan yang memiliki profil serupa atau

yang berbeda dengan yang lain seusai denga klasifikasi

taksonomi yang digunakan.

o Pendekatan analitik dilakukan di daerah survei tersebut

dengan cara: Hal yang dilakukan pertama adalah interpretasi

foto udara yang ada atau didapat dari citra satelit, gunakan

acuan sifat-sifat tanah yang dapat dilihat dengan

menggunakan foto udara seperti jenis topografi, vegetasi dan

bahan induk ( warna ) sehingga dapat menentukan jenis

landformnya. Kemudian memberi batas-batas permukaan

tanah yang memiliki sifat-sifat tanah yang dianggap berbeda-

beda. Melaksanakan karakterisasi satuan-satuan yang

dihasilkan melaluipengamatan dan pengambilan contoh tanah

di lapangan.

Pemetaan tanah yang akan dilakukan adalah untuk menghasilkan

peta tanah di wilayah perencanaan pada skala 1: 10.000 dengan

menggunakan klasifikasi tanah sistem taksonomi tanah USDA/FAO

pada kategori famili atau seri dengan fasenya. Satuan peta yang

diperoleh adalahKonsosiasi, beberapa kompleks dan asosiasi, satuan

tanah yang ditampilkan adalah Famili atau Seri. Pola penyebaran

tanah berdasarkan homogenitas karakteristiknya sehingga terbentuk


23/95

22 | P a g e

soil mapping unit atau satuan peta tanah (SPT).

Survei Pemetaan dan pengamatan tanah ini dilakukan dengan

menggunakan unsur-unsur satuan-unsur satuan peta tanah yang

terdiri dari satuan tanah, landform, relief dan bahan induk. Untuk

mempermudah dalam pemetaan dan pengamatan tanah serta

mempercepat waktu pelaksanaan survei , digunakan citra satelit yang

jenisnya sama dengan digunakan untuk survei topografi yaitu data

SPOT 5 atau Allos, untuk melakukan identifikasi satuan-satuan peta

tanah.Sebelum dilakukan survei pengamatan tanah terlebih dahulu

dibuatkan peta kerja pengamatan tanah/Peta Satuan Lahan Homogen

sementara yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasarevaluasi lahan setelah dilakukan revisi delineasi berdasarkan kondisi

lapangan. Unsur-unsur pembentuk satuan lahan homogen adalah

suatu lokasi wilayah yang mempunya satuan tanah yang homogen

terdiri dari relief, landform, bahan induk (peta geologi), penggunaan

tanah. Peta satuan Lahan Homogen ini selanjutnya akan dilakukan

proses evaluasi kesesuaian lahan.Peta satuan lahan homogen

disusun terdiri dari landform, relief, bahan induk dan penggunaan

tanah.

Tatacara survei tanah :

1. Tujuan survei tanah ini dilakukan untuk mengklasifikasikan jenis-

jenis tanah diwilayah perencanaan pada skala 1:10.000 dan

mengumpulkan karekteristik dan kualitas tanah untuk tujuan

evaluasi lahan. Karakteristik lahan yang merupakan gabungan

dari sifat-sifat lahan danlingkungannya diperoleh dari data yang

tertera pada legenda peta tanah danuraiannya, peta/data iklim

dan peta topografi/elevasi.

2. Karakteristik lahan yang erat kaitannya untuk keperluan evaluasi

lahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama, yaitu

topografi, tanah dan iklim. Karakteristik lahan tersebut (terutama

topografi dan tanah) merupakan unsur pembentuk satuan peta

tanah.


24/95

23 | P a g e

3. Penentuan titik Pengamatan dilakukan dengan berdasarkan

satuan peta lahan homogen dengan jumlah titik pengamatan

dilakukan proporsional dengan luasan dan tingkat homogenitas

karakteristik tanah pada masing-masing satuan peta tanah.

4. Pengamatan tanah dilakukan dengan cara pengamatan

penampang profil dan pengeboran pada masing-masing titik

pengamatan yang mewakili masing-masing satuan peta tanah

homogeny

5. Pengamatan tanah dilapangan dilakukan berdasarkan petunjuk

survei soil survey staff/Dokumen Petunjuk Pengamatan tanah

dari Balai Besar Sumberdaya Lahan/Puslittanak tahun 1993.

Contoh Tabel deskripsi profil dan pengeboran lihat lampiran.

Sedangkan pengamatan pengujian kesuburan dilapangan

dilakukan dengan mengunakan soil test kit kesuburan tanah.

6. Jumlah profil pewakil masing-masing SPT minimal 2 profil dan

jumlah titik pengeboran mengikuti jalur transek (sedikitnya

dilakukan pada beberapa lokasi yaitu pada bagian lereng bawah,

lereng tengah, lereng atas/puncak, sehingga akan diperoleh 3-5

titik setiap satuan lahan), atau minimal 1 titik pengamatan untuk

luasan 12,5 ha di seluruh areal survai ..

7. Jika extrapolasi berdasarkan kesamaan karakteristik landform,

bahan induk dan relief.

8. Setiap SPT akan diambil sampel tanah komposit minimal 2

sampel komposit, pada kedalaman 0-30 dan 30-60 cm yang

selanjutnya akan dilakukan analisa laboratorium untuk penilaian

kesuburan tanah dan penilaian kesesuaian lahan.

9. Laboratorium analisis disarankan dilakukan dilaboratorium yang

sudah terakreditasi, misalnyaLaboratorium BBSDL, Laboratorium

Riset Perkebunan atau Laboratorium Tanah Perguruan Tinggi.

10. Sebelum dilakukan analisis laboratorium, sampel tanah dan air

perlu dilakukan pengecekan ulang misalnya, data deskripsi,

penomoran/label, kondisi contoh tanah utuh.

11. Untuk tanah gambut hendaknya dilakukan pemboran denganmenggunakan bor gambut terhadap kedalamannya sampai


25/95

24 | P a g e

dijumpai batuan /lapisan tanah mineral denganserta diamati

ketebalandan tingkat kematangan bahan organik(Fibrist, Hemist,

Saprist) serta potensi gambut dengan melakukan analisa Kadar

Abu di laboratorium.Untuk Gambut di daerah pasang surut dan

rawa lebak perlu itu diukur kedalaman pirit ( FeS2) serta sifat

drainasenya.

Pengamatan pemboran dan diskripsi profil mengikuti

pedoman Soil survai manual (Soil Survai staff, 1951, 1961)

atau Pedoman Pengamatan tanah di lapang (Dok LPT,

1969).

Pemetaan tanah/satuan lahan dilakukan pada tingkat

semidetail untuk seluruh areal survai dan tingkat detail untuk

calon lahan pekarangan/pangan fasilitas umum dengan

klasifikasi menurut terminologi dari Pusat Penelitian Tanah

(PPT, 1983) dan disebutkan padanannya menurut sistem Soil

Taxonomy (USDA, Eighth Edition 1999). Pada setiap macam

tanah sekurang-kurangnya dibuat 2 profil, salah satu profil

pewakil diambil contoh tanah setiap lapisan/horizon untuk

dianalisa di laboratorium.

Peta Satuan Tanah/satuan lahan disajikan pada skala 1:

10.000 untuk seluruh areal survai berdasarkan pengamatan di

lapangan dan jika ada dilengkapi hasil interpretasi foto udara.

Peta tanah (Peta tanah dan kesesuaian lahan) Skala 1:10.000

dilengkapi dengan klasifikasi menurut 3 sistem tersebut di

atas dan penilaian kesesuaian lahan untuk setiap Satuan Peta

Lahan (SPL) tersebut. Peta Satuan Lahan skala 1 : 10.000

dan 1 : 5000 dilengkapi dengan legenda satuan tanah/lahan

dengan menunjukkan deskripsi (skema) yang meliputi :

kedalaman efektif, tekstur lapisan atas dan bawah, drainase

tanah, struktur, konsistensi, reaksi tanah (pH), kapasitas tukar

kation (KTK) dan kejenuhan basa (KB).P2O5, K2O serta C

organik. Setiap titik observasi tanah baik pemboran, profil,


26/95

25 | P a g e

komposit dan contoh fisik/undistrub-sample (jika ada) di

plotkan pada peta yang disajikan.

Contoh tanah komposit untuk penilaian kesuburan diambil

pada lokasi yang dicalonkan untuk pekarangan (LP) dan

Lahan Usaha I (LU.I), dengan kerapatan satu contoh untuk

setiap blok/kelompok lahan pekarangan atau minimal per 25

ha (50 KK) diambil dari kedalaman 0-30 cm. Sedangkan untuk

Lahan Usaha II dengan kerapatan satu contoh per 50 Ha

pada kedalaman 0-30 cm dan 30-60 cm.

Jenis analisa yang perlu dilakukan untuk contoh profil dan

kesuburan adalah :

Tabel

Analisa Tanah di Lokasi Transmigrasi

JENIS ANALISACONTOH

PROFIL

CONTOH

KESUBURANKETERANGAN

Tekstur dalam 3 fraksi

pH (H2O dan Kel 1 : 1)

Total P

Total KKapasitas Tukar Kation

(KTK)

Kejenuhan Basa (KB)

Ca, Mg, K, Na dapat ditukar

Total N

C Organik

P Tersedia

Toksisitas & kekahatan *

Al, H dapat ditukar

V

V

V

VV

V

V

V

V

-

V

V

V

V

VV

V

V

V

V

V

V

Contoh kesuburan

secara kwalitatif dapat

dilakukan di lapangan

(Soil Test Kit)

Ket : V = Dilakukan

- = Tidak dilakukan

* = : Dilakukan terutama untuk tanah-tanah bermasalah

Penyajian Satuan Peta Lahan (SPL)

Disajikan pada skala 1 : 10 .000 untuk seluruh areal

survai

Dilengkapi dengan Legenda Satuan Lahan yang

menunjukkan deskripsi yang meliputi : macam tanah,


27/95

26 | P a g e

kedalaman efektif, tekstur lapisan atas dan bawah,

struktur, konsistensi, reaksi tanah (pH), Kapasitas Tukar

Kation (KTK), Kejenuhan Basa (KB), drainase tanah,

P2O5, K2O, C organik,status kesuburan dan kondisi

factor pembatas yang menonjol seperti : kejenuhan

alumunium, gambut, banjir, erosi, sulfat masam dan

sebagainya.

Setiap titik pengamatan tanah dan pemboran profil di

plotkan pada peta SPL yang dilengkapi dengan macam

tanah, kedalaman efektif, tekstur lapisan atas dan bawah

serta kedalaman drainase.

Evaluasi Kesesuaian Lahan

Penilaian kesesuaian lahan harus dilakukan berdasarkan

prinsip sesuai seperti yang diterapkan dalam A Frame Work

Land Evaluation (FAO.1976).

Kesesuaian lahan dinilai pada tingkat Sub Kelas dan tingkat

Unit. Tingkat Sub kelas untuk 3 tipe penggunaan lahan yaitu

padi sawah, tanaman pangan lahan kering dan tanaman

tahunan terhadap seluruh areal survai (Skala 1 : 10.000).

Penilaian ini dimaksudkan untuk :

Penentuan lahan-lahan yang memiliki potensi Tanaman

Pangan dan Tanaman Tahunan.

Evaluasi kesesuaian lahan tanaman Pangan dan

Tahunan (jika berdasarkan perhitungan analisa ekonomi

terhadap alternatif tanaman pangan dan tahunan memiliki

kelayakan yang lebih tinggi, Konsultan dapat menyusun

evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman lain sesuai

yang direkomendasikan).

Penilaian kesesuaian lahan pada tingakt unit, khusus dinilai

tipe penggunaan komoditi tanaman pangan pokok dan

tanaman pangan yang diusulkan dinilai secara aktual dengan


28/95

27 | P a g e

masukan input teknologi, tingkat rendah yang diperlukan

sehingga didapat kesesuaian lahan potensial. Begitu pula

untuk tipe penggunaan lain, juga untuk tanaman tahunan

yang diusulkan. Kesesuaian lahan tingkat unit disajikan pada

peta skala 1 : 10.000.

Jika dari hasil evaluasi kesesuaian lahan seperti tersebut

diatas (standar rata-rata) lokasi studi tidak dapat

dikembangkan untuk usaha tani tanaman pangan konsultan

diharuskan membuat penilaian kesesuaian lahan secara

standar tidak di rata-rta (STR) atau dengan

mempertimbangkan input teknologi pada tingkat sedang. Hasilevaluasi kesesuaian lahan disajikan pada peta skala 1 :

10.000 untuk seluruh daerah survai

Penilaian kesesuaian lahan secara spesifik untuk setiap

komoditi tanaman pangan pokok dan tanaman lainnya pangan

pokok dan tanaman lainnya yang direkomendasikan oleh

konsultan berpedoman menurut sistem Atlas Format

Procedures (CSR/FAO-Staff, 1983).

Penilaian Kesesuaian Lahan

Penilaian kesesuaian lahan dilakukan pada masing-

masing SPL di seluruh areal survai.

Konsultan diharuskan untuk memilih Pedoman

Pengelompokkan Kelas Kesesuaian Lahan tersebut untuk

berbagai komoditas yang direkomendasikan dengandisesuaikan kondisi fisik lokasi. Jika masih diperlukan

Pedoman Pengelompokkan lainnya, harap

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Direktorat

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Transmigrasi.

Penilaian kesesuaian lahan tersebut minimal diarahkan

untuk penggunaan Padi Sawah (PS), Tanaman Pangan

Lahan Kering (TPLK) dan Tanaman Tahunan (TT) dan


29/95

28 | P a g e

Tanaman Perkebunan. Selanjutnya dilakukan penilaian

kesesuaian lahan untuk beberapa komoditi, sehingga

dapat ditentukan jenis komoditi yang paling sesuai.

Penilaian kesesuaian lahan dinilai terhadap :

a. Kesesuaian Lahan Aktual

Yaitu dinilai berdasarkan kondisi saat ini dengan

berdasarkan kriteria standar dari Pedoman

Pengelompokkan Kelas Kesesuaian Lahan.

b. Kesesuaian Lahan Potensial

Yaitu dinilai setelah mempertimbangkan masukan

(input) baik Rendah, Sedang atau Tinggi (Low Input,Medium Input, High Input). Dalam hal ini (pembatas

utama) yang perlu diperhatikan adalah faktor kunci

penentuan kelas kesesuaian lahan yang secara

potensial dapat ditingkatkan menjadi kelas yang

lebih tinggi.

Lahan yang dapat direkomendasikan untuk perencanaan

tata ruang adalah yang memiliki kelas sesuai secara

aktual. Dalam hal tertentu jika Konsultan akan

merekomendasikan lahan kelas sesuai secara potensial,

terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan dari Direktorat

Perencanaan Pembangunandan Pengembangan

Kawasan Transmigrasi, Ditjen PKP2Trans.

Penyajian Peta Kesesuaian Lahan pada skala 1 : 10.000

untuk seluruh areal survai dengan kesesuaian lahanactual dan potensial.

4.5.1.3. Survai Penggunaan Lahan Dan Sumber Daya Hutan

A. Penggunaan Lahan

Survai penggunaan lahan mengikuti survai Topografi dan Tanah

Peta penggunaan lahan harus disajikan pada skala 1:10.000 yang

menunjukkan jenis penggunaan lahan. Peta harus berdasarkan


30/95

29 | P a g e

pengamatan yang terbaru di lapangan dan data-data penunjang lain

yang ada.

Pengamatan di lapangan harus dibuat dan dicatat pada semua

katagori yang diidentifikasikan dengan satu pengamatan setiap 50

meter sepanjang semua rintisan dan poligon yang dipakai untuk

survai tanah.

Peta penggunaan lahan harus menunjukkan juga batas-batas HPH,

Long Yard dan Camp serta jalan angkutan kayu utama (main

logging road) dengan cabang-cabangnya, dan jembatan yang ada;

kesemuanya meliputi yang sedang direncanakan maupun yang

sudah ada.

Untuk kelengkapan data, harus menghubungi Instansi

Perhubungan, Pertanian, BPN, Kehutanan, Pekerjaan Umum serta

Camat setempat mengenai keadaan lahan pada saat diadakan studi

serta rencana dari instansi-instansi tersebut yang berkaitan dengan

masalah penggunaan lahan daerah studi. Wawancara dengan lurah

dan petani-petani setempat diperlukan antara lain untuk mengetahui

status pemilikan lahan di aerah studi. Wawancara dengan lurah dan

petani-petani setempat diperlukan antara lain untuk mengetahui

status pemilikan lahan di daerah tersebut.

B. Sumber Daya Hutan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan kayu, kelas

hutan dan status hutan, serta penelitian jenis flora dan fauna. Hasil

penelitian potensi/tegakan kayu dimaksudkan untuk menjadi masukan

dalam penentuan kelas hutan yang berguna dalam pengurusan Ijin

Pemanfaatan Kayu. Penelitian kelas hutan dimaksudkan untuk

mengetahui kelas hutan dikaitkan dengan biaya pembukaan lahan

(menurut standar pembukaan lahan pemukiman transmigrasi) serta

dalam penentuan kelas hutan yang akan dibuka. Penelitian status hutan

dimaksudkan sebagai masukan bagi penyelesaian status calon lokasi

(pelepasan hutan).


31/95

30 | P a g e

Penelitian flora dan fauna dimaksudkan sebagai masukan dalam

telaahan lingkungan.

Hasil penelitian hutan harus dipetakan yang dapat menunjukkan

potensi tegakan;

Status dan fungsi kawasan hutan menunjukkan sebagai hutan

produksi, hutan produksi konservasi dan hutan lindung serta izin-izin

kehutanan. Data tersebut harus dikonsultasikan dengan Dinas

Kehutanan dan atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)

Setempat;

Inventarisasi hutan primer harus memberikan data jumlah volume

kayu yang biasa digunakan, untuk semua spesies yang mempunyaiDBH sama dengan atau lebih dari 35 cm, dengan kesalahan

penarikan contoh 10% atau kurang pada tingkat kenyataan 95%;

Bila klasifikasi ini cukup baik, maka persentase penarikan contoh

tersebut bisa dicapai dengan contoh kurang dari 1% luasnya, tetapi

harus ada lebih dari 0,5% luasnya;

Dalam setiap satuan contoh, semua pohon yang hidup, dengan

DBH 35 cm atau lebih harus dicatat bersama dengan pohon yang

lebih jelas sudah rusak. Pohon-pohon harus dicatat menggunakan

nama jenis (spesies), atau kelompok jenisnya dan 6 (enam) kelas

garis tengah 35-50 cm, 51-60 cm, 60-70-80, 81-90 cm dan lebih

besar dari 91 cm ditambah 20% dari hasil satuan pencatatan

inventarisasi kecuali yang mempunyai DBH 10-34 cm, untuk

perhitungan ongkos pembukaan lahan;

Inventarisasi terperinci tidak perlu untuk hutan sekunder, kecuali

survai pendahuluan menunjukkan bahwa ada 20 M3 per ha atau

lebih kayu yang bisa dipakai dengan DBH lebih dari 60 cm. Untuk

perhitungan ongkos pembukaan lahan, data yang diperlukan pada

hutan sekunder adalah jumlah batang, dalam 9 (sembilan) kelas

garis tengah: 10-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60 cm, 61-70 cm, 71-

80 cm, 81-90 cm dan > 91. Data ini adalah data garis tengah saja

dan klasifikasi dalam jenis tidak diperlukan.


32/95

31 | P a g e

Penelitian potensi tegakan kayu dilakukan dengan cara sampling,

yaitu dengan membuat plot sample 0,1 Ha (50 x 20 meter),

mengikuti jalur rintisan Topografi dilakukan secara random (acak).

Penelitian ini dilakukan hanya meliputi 1% dari areal yang akan

digunakan bagi peruntukan transmigrasi. Penentuan pembuatan

plot sample dengan cara lain diperbolehkan setelah dikonsultasikan

dengan Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Transmigrasi.

Garis tengah pohon yang diukur adalah 1,3 meter di atas

permukaan tanah (DBH)/10 Cm di atas banjir, untuk semua jenis

pohon yang tidak rusak dan dikelompokkan dengan garis tengah :

7-30 Cm, 31-60 Cm, 61-90 Cm, 91-120 Cm dan di atas 120 Cm.

Kesalahan penarikan contoh 10% atau kurang pada tingkat

kenyataan 95%. Kelas hutan 1 s.d 10 dikelompokkan menjadi kelas

hutan primer, sekunder.

Inventarisasi terinci tidak perlu untuk hutan sekunder, kecuali survai

pendahuluan menunjukkan bahwaada 20 M3/Ha atau lebih kayu

yang bisa dipakai dengan DBH lebih dari 60 Cm. Untuk keadaan itu

cukup dihitung jumlah pohon beserta diameternya.

Buku Hijau Departemen Kehutanan sangat diperlukan konsultan

untuk masukan identifikasi jenis pohon dan sebagai panduan untuk

mentransfer nama pohon lokal ke mana botanisnya.

Dalam penentuan klasifikasi hutan tersebut perlu diinformasikan

kondisi lahan (basah, kering, rawa) sebagai masukan cara apa yang

terbaik dalam rangkaian pembukaan lahan (cara mekanis, manual

dan sebagainya).

Status hutan perlu diinformasikan menurut Peta Kawasan Hutan

dan Perairan , Kategori hutan (basah,kering,rawa) dan pemegang

konsesi hutan (HPH).

Penelitian flora dilakukan berdasarkan pengamatan jenis flora yang

terdapat selama penelitian potensi tegakan kayu, sedangkan

penelitian fauna dilakukan berdasarkan wawancara dengan dinas

kehutanan setempat dan penduduk/tokoh masyarakat setempat.


33/95

32 | P a g e

Konsultan hatus mencatat jenis-jenisnya yang dominant, spesifik

dan yang dilindungi sebagai masukan dalam telaahan lingkungan.

Pengamatan flora dan fauna.

Flora dan faunan (perlu diamati apakah ada flora dan faunan

langka yang dilindungi, yang merupaka makanan satwa liar dan

yang potensial untuk pengembangan ekonomi masyarakat)

perekonomian.

4.5.1.4. Survai Iklim danHidrologi

A. Iklim

Data dan analisa iklim yang dibuat pada tahap RSKPharus dilihat

lagi dan dipertimbangkan kembali hubungannya dengan model

usaha tani (Farm Model) yang diusulkan pada daerah tersebut;

Tipe iklim lokasi studi dianalisa berdasarkan Koppen, Schmidth dan

Fergusson dan Oldeman;

Analisa curah hjan bulanan dan variasi mengenai awal dan akhir

musim kering;

Analisa data-data curah hujan harian untuk mendapatkan frekuensi

hari hujan (> 1 mm) tiap bulan dan terjadinya periode kering selama

5, 10, 15 dan 20 hari (< 5 mm hujan/hari);

Suatu perkiraan evaporasi potensial dalam batas-batas data-data

yang ada dan di plot terhadap curah hujan bulan rata-rata. Suatu

perkiraan harus dibuat mengenai kegawatan masa keringd alam 1

dan 5 tahun kering.

B. Hidrologi

Penyelidikan sumber daya air perlu melihat semua Sub Wilayah

Aliran Sungai yang akan mempengaruhi daerah studi tersebut,

berdasarkan pada Laporan tahap RSKP, Interpretasi Foto Udara

dan peta WAS.

Penyelidikan hidrologi harus dilakukan untuk semua daerah aliran

sungai yang akan mempengaruhi daerah tersebut, berdasarkan

pada Laporan tahap RSKP, Interpretasi Foto Udara, dan peta yang

ada.


34/95

33 | P a g e

Peta harus disajikan pada skala 1: 10.000 dimana pada peta

tersebut digambarkan pola drainase, batas daerah sungai utama,

daerah genangan dan daerah bahaya banjir. Semua sungai harus

diteliti mengenai lebar, kedalaman, dan debitnya yang kemudian

diplot pada peta.

Daerah bahaya banjir harus diperkirakan berdasarkan data luas

daerah sungai, perkiraan penyaluran, bentuk sungai, dan informasi

dari survai topografi, tanah, dan tata guna lahan;

Pada survai pendahuluan ketersediaan bersih dilakukan dengan

mengecek sumur air dangkal dari pemukiman penduduk setempat,

Daerah bahaya banjir harus diperkirakan berdasarkan data luas

daerah sungai, perkiraan pengaliran, bentuk sungai dan informasi

dari survai topografi, tanah dan tata guna lahan serta informasi

penduduk-penduduk daerah sekitar.

4.5.1.5. Survai prasarana dan sarana

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap perencanaan SKP, di

lapangan dilihat kembali interaksi SP yang direncanakan dengan SP

SP lainnya dan melakukan pengecekan dilapangan sehingga

dapat dipastikan arah orientasi dari SP yang direncanakan

Juga diiidentifikasi prasarana dan sarana sosialbudaya dan sosial

ekonomi yang ada di desa pugar.

Mengidentifikasi rumah-rumah yang perlu dipugar

Mengidentifiksi kelengkapan rumah nya. apakah pemukiman

penduduk setempat sudah meiliki jamban keluarga pada setiap

rumahnya

4.5.1.6. Survai Agro Ekonomi

Survei agro ekonomi meliputi:

a. Cara pengalokasian sumberdaya alam dan membuat kebijakan

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Potensi penguatan modal ekonomi dengan memfokuskan upaya

membuat sesuatu kelebihan dari kekurangan sumberdaya alam dan


35/95

34 | P a g e

sumberdaya manusia eksisting, sehingga nilai guna di SP Pugar

menjadi maksimal.

c. Identifikasi potensi limbah menjadi barang yang mempunyai nilai

tambah. Penggunaan limbah sebagai sumber ekonomi antara lain;

kompos, biogas, biomass, dan pupuk organik.

Data yang dikumpulkan antara lain:

Luas dan jenis pemilikan lahan usaha dan;

Cara mengusahakannya (pola tanam termasuk rotasi tanam dan

intensitas tanam bercocok tanam yang umum dsb);

Cara memperoleh bibit dan saprotan lainnya;

Jenis-jenis tanaman serta tingkat produktifitas/Ha yang memberi

indikasi dapat dikembangkan dan alasannya;

Kendala-kendala yang pernah dialami dan berapa besar kerugian

tanaman karena hama penyakit disertai habitat hama dsb;

Teknik budidaya pertanian yang sudah diterapkan oleh penduduk

setempat. Ketersediaan sarana produksi pertanian;

Kegiatan pasca pertanian yang telah dikembangkan;

Pemasaran hasil pertanian yang ada, Bagaimana jalur pemasaran

hasil-hasil usaha tani dan bagaimana keadaan prasarana dan

sarana angkutan;

Peranan KUD;

penyuluhan pertanian yang ada;

Hasil-hasil uji coba pertanian lapangan yang telah ada/demplot;

Keadaan swasembada pangan daerah studi;

Data sekunder yang mendukung/melengkapi data-data tersebut

dalam butir-butir dapat diperoleh dari :

o Desa/kampung yang bersangkutan;

o Kecamatan-kecamatan yang bersangkutan;

o Tingkat kabupaten.

Survai Agro Ekonomi di desa calon pugar

Survei agro-ekonomi meliputi :

a. cara pengalokasian sumberdaya alam dan membuat kebijakan untukmeningkatkan pendapatan masyarakat.


36/95

35 | P a g e

b. Potensi penguatan modal ekonomi dengan memfokuskan upaya

membuat sesuatu kelebihan dari kekurangan sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia eksisting, sehingga nilai guna di SP Pugar

menjadi maksimal.

c. Identifikasi potensi limbah menjadi barang yang mempunyai nilai

tambah. Penggunaan limbah sebagai sumber ekonomi antara lain;

kompos, biogas, biomass, dan pupuk organic.

4.5.1.7. Survai dan Pemetaan penduduk peserta TPS/Pugar

Survai dan pemetaan penduduk dimaksudkan untuk mengetahui jumlah

penduduk yang akan akan menjadi peserta TPS atau yang masuk dalamSP pugar dan mengetahui kualitas SDM yang ada, survai ini dilakukan

dengan caramelakukan:

a. Inventarisasi nama-nama penduduk yang rumahnya (SP Pugar), atau

inventarisasi penduduk setempat yang akan masuk sebagai TPS ke

pemukiman transmigrasi ( SP Baru);

b. Inventarisasi pecahan KK dan lahan miliknya untuk dibangunkan

rumah (SPPugar);

c. Inventarisasi penduduk yang memiliki lahan dan tidak memiliki lahan;

d. Jumlah penduduk dan kepadatan per Km2;

e. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, dengan tekanan

pada kelompok usiakerja;

f. Tingkat perkembangan jumlah penduduk;

g. Komposisi penduduk berdasarkan agama/kepercayaan;

h. Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian;i. Kemungkinan pemanfaatan tenaga kerja penduduk lokal untuk

pembangunan lokasi transmigrasi.

4.5.1.8. Survei Sosial Budaya

Maksud dan tujuan survei aspek sosial budaya adalah untuk mengetahui

adat istiadat penduduk setempat serta transmigran yang sudah ada, baik

di dalam maupun sekitar daerah penelitian sebagai masukan di dalammemprediksi akan terjadi gesekan sosial atau konflik sosial dengan akan


37/95

36 | P a g e

disatukannya penduduk pendatang dengan penduduk setempat dan juga

sebagai masukan di dalam penyusunan rekomendasi penyiapan

pemukiman, penempatan, pengembangan pertanian transmigran dan

telaahan lingkungan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara kuesioner terhadap penduduk

setempat ditambah wawancara serta survai instansional di desa dan

Kecamatan. Data yang diambil berupa:

Suku bangsa yang ada di desa studi saat ini

Adat istiadat dan hukum adat atas pemilikan/penggunaan lahan;

Tanggapan penduduk terhadap rencana transmigrasi.

Fasilitas pelayanan sosial yang ada (seperti fasilitas Pendidikan,

Kesehatan, Peribadatan, KUD dsb),

Identifikasi FU dan jalan yang akan diperbaiki (fungsional

Penelitian kegiatan sosial-ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui antara

lain :

Jenis pekerjaan utama dan sampingan penduduk

Rata-rata tingkat pengeluaran keluarga,

Harga sembilan bahan pokok

Harga produksi pertanian di pasar terdekat

Analisa usaha tani saat ini

4.5.1.9. Musyawarah tahap II

Musyawarah tahap II merupakan penyampaian hasil inventarisasi dan

identifikasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pada

musyawarah I dan hasil penyusunan RTSP tentative.

a. Untuk Perencanaan SP baru ditujukan untuk:

Membuat kesepakatan nama-nama calon peserta TPS yang tidak

pindah dan yang pindah ke permukiman baru;

Kesepakatan letak lahan yang diserahkan untuk permukiman

baru;


38/95

37 | P a g e

Penentuan waktu survai lapang (topografi, kemiringan, tanah,

jalan, penggunaan lahan, sumber daya air, kehutanan, sosial

ekonomi dan budaya) beserta pendamping dari desa dan warga

yang berkepentingan;

Penentuan waktu musyawarah III.

Hasil musyawarah II dituangkan dalam bentuk berita acara.

b. Untuk Perencanaan SP pugar, ditujukan untuk :

Mensosialisasikan hasil survai lapangan

Menyepakati peserta pugar baik yang berasal desa pugar sendiri

maupun dari luar desa.

Persetujuan objek pemugaran ( Rumah penduduk setempat,

SaranaFU dan SAB Desa, Prasarana (Jalan dan Jembatan,serta

pendukung lainnya) Desa dan Lahan penduduk setempat

(sertifikasi)

Persetujuan pengelompokan tingkat pemugaran (Perlakuan yang

akan diberikan pada penduduk setempat)

Persetujuan volume pemugaran (Jumlah rumah yang akan

dipugar beserta nama pemikiknya dan Jumlah transmigran yang

akan ditempatkan)

Kesesuaian lahan yang diberikan untuk transmigran

Hasil musyawarah II dituangkan dalam bentuk berita acara

4.5.1.10. Survai Detail Di Calon Permukiman Transmigran Dan LU - I

Survei detail di calon permukiman transmigran dan LU I dilakukan baik

untuk SP maupun SP Pugar, meliputi:

Survai Topografi

Survai Tanah

Survai penggunaan Lahan

Survei Hidrologi

A. Survai Detail Topografi

Survai detail topografi terdiri survei kelerengan di rintisan per 250 M dan

pengukuran situasi. Survaiini dilakukan baik untuk perencanaan SP baru

maupun perencanaan SP pugar.Untuk SP Pugar ditambah survai


39/95

38 | P a g e

pengukuran jalan desa yang menghubungkan desa induk dengan calon

permukiman baru transmigran.

1. Survai Detail Topografi Terdiri Survei Kelerengan Di Rintisan Per 250 M

Dan Pengukuran Situasi

Berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah II maka selanjutnya

dilakukan Survai topografi detail dilakukan pada lokasi calon LP, LU I,

PD pemukiman transmigrasi baru dengan skala perencanaan 1:

5.000, untuk mendapatkan data lebih akurat,sehingga peletakan calon

Lahan Pekarangan dan Pusat Desa sesuai kriteria perencanaan

permukiman transmigrasi.. Survai topografi detail dilakukan ebagai

berikut:

a. Membuat Peta Rencana Kerja skala 1: 5.000 yang

menggambarkan letak calon LP, LU I, PD dan desa eksisting,

arah dan panjang rintisan 250 m;

b. Rintisan direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat

mengcover calon LP, LU I, PD dan Desa Eksisting. Rintisan 250

m mengcover calon LP,dan PD di areal permukiman baru;

c. Berdasarkan base line yang ada, dibuat rintisan tegak lurus baseline dan saling sejajar satu sama lain berupa loop tertutup agar

memudahkan interpolasi data di atas peta. Bila letak calon LP, LU

I dan PD jauh dari base line, maka harus dibuat kerangka

pengukuran tersendiri berupa polygon tertutup/loop, yang terikat

kepada base line;

d. Survai topografi detail menggunakan alat ukur theodolite untuk

pengukuran situasi sehingga dapat diketahui leatak/posisi detail-

detail topografinya dan bentuk kontur, agar peletakkan LP dan

Pusat desa benar-benar pada daerah datar, bukan pada areal

yang curam/terjal;

e. Jarak antara dua titik pengamatan yang berurutan maksimum 50

meter Pada awal jalur rintisan, di tengah jalur rintisan dan tepi

batas LP dilakukan pengukuran koordinat dengan GPS;

f. Tingkat ketelitian pengukuran rintisan disyaratkan sebagai berikut:



40/95

39 | P a g e



Km).

2. Identifikasi DanPemetaan Alinemen Jalan Desa Yang

Menghubungkan Desa Induk Dengan Permukiman Baru

Oleh karena pada pekerjaan RTSP hanya menyajikan trace jalan

poros tidak sampai kepada pengukuran profil memanjang, profil

melintang, situasi jalan dan daya dukung tanah, maka untuk

memperoleh trace jalan poros yang menghubungkan desa induk

dengan permukiman baru dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pada Peta rencana kerja diidentifikasi letak pusat desa induk,

letak pusat desa permukiman baru dan trace jalan poros yang

menghubungkan desa induk dengan permukiman baru;

b. Melakukan pengukuran on screen koordinat titik pusat desa induk,

koordinat pusat desa permukiman baru dan melakukan identifikasi

trace jalan desa dengan mempertimbangkan tingkat kelandaian

jalan, daerah yang sedikit dilalui sungai, mencari jarak terpendek,

menghindari bangunan-bangunan dan menghindari areal enclave;

c. Melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS di lapangan

terhadap titik pusat desa induk, titik pusat permukiman baru dan

perpotongan dengan sungai pada kedua tepi sungai;

d. Bila terjadi perbedaan antara peta rencana kerja hasil identifikasi

peta citra dengan keadaan lapangan, maka peta tersebut

diperbaiki sesuai keadaan lapangan.

3. Penghitungan Dan Penggambaran

a. Penghitungan titik-titik pada kerangka pemetaan, titik titik tetap

serta titik-titik dalam jalur rintisan 500 m dan rintisan 250 m

dalam system koordinat UTM harus diselesaikan di lapangan;

b. Penggambaran detail topografi (sungai, jalan, permukiman dan

sebagainya),pengeplotan titik tinggi (dalam jalur base line, jalur


41/95

40 | P a g e

rintisan 500 m, jalur rintisan 250 m) dan penarikan kontur harus

dilakukan di lapangan;

c. Hasil survai detail rintisan 500 m dan rintisan 250 m harus

menghasilkan:

Peta Topografi skala 1: 5.000 dengan interval kontur 2,5m

sebagai dasar untuk Peta Detail Tata Ruang yang

menggambarkan peletakkan LP,LU I, PD

Peta topografi 1: 2.500 dengan interval 1m, sebagai dasar

untuk Peta Pusat Desa yang menggambarkan tata letak

bangunan di Pusat Desa.

B. Survai Detail Tanah

1. Survai detail tanah dilakukan di lahan calon LP dan LU I, :dengan titik

pengamatan1/6,25 Ha.

2. Contoh tanah komposit untuk penilaian kesuburan diambil pada lokasi

yang dicalonkan untuk pekarangan (LP) dan Lahan Usaha I (LU.I),

dengan kerapatan satu contoh untuk setiap blok/kelompok lahan

pekarangan atau minimal per 25 ha (50 kk) diambil dari kedalaman 0-

30 cm. Sedangkan untuk Lahan Usaha II dengan kerapatan satu

contoh per 50 Ha pada kedalaman 0-30 cm dan 30-60 cm.Jenis

analisa yang perlu dilakukan untuk contoh profil dan kesuburan

adalah:

Tabel

Analisa Tanah di Lokasi Transmigrasi

JENIS ANALISACONTOH

PROFIL

CONTOH

KESUBURANKETERANGAN

Tekstur dalam 3 fraksi

pH (H2O dan Kel 1 : 1)

Total P

Total K

Kapasitas Tukar Kation

(KTK)

Kejenuhan Basa (KB)

Ca, Mg, K, Na dapatditukar

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Contoh kesuburan

secara kwalitatif dapat

dilakukan di lapangan

(Soil Test Kit)


42/95

41 | P a g e

Total N

C Organik

P Tersedia

Toksisitas & kekahatan *

A1, H dapat ditukar

V

V

-

V

-

V

V

V

V

V

Ket : V = Dilakukan

- = Tidak dilakukan

* = : Dilakukan terutama untuk tanah-tanah bermasalah

Laboratorium analisis disarankan dilakukan dilaboratorium yang sudah

terakreditasi, misalnya, Laboratorium BBSDL, Laboratorium Riset

Perkebunan, atau Laboratorium Tanah Perguruan Tinggi.Sebelum

dilakukan analisis laboratorium, sampel tanah dan air perlu dilakukan

pengecekan ulang misalnya, data deskripsi, penomoran/label, kondisi

contoh tanah utuh.

3. Peta Satuan Tanah/satuan lahan untuk LP dan LU I disajikan pada skala

1: 5.000dilengkapi dengan legenda satuan tanah/lahan dengan

menunjukkan deskripsi (skema) yang meliputi kedalaman efektif, tekstur

lapisan atas dan bawah, struktur, konsistensi, reaksi tanah (pH), kapasitas

tukar kation (KTK) dan kejenuhan basa (KB). Drainase tanah, P2O5, K2O

serta C Organik. Setiap titik observasi tanah baik pemboran, profil,

komposit dan contoh fisik/undistrub-sample (jika ada) di plotkan pada peta

yang disajikan.

C. Survai Detail Penggunaan Lahan

Survei detail penggunaan lahan dilakukan bersama sama dengan survei

topografi.

D. Survei Hidrologi

Survei detail hidrologi dimaksudkan untuk mengetahui kepastian

Ketersediaan Air Bersih di Lahan Pekarangan /pemukiman. Ketersediaan

air bersih dapat berupa air permukaan , air tanah atau air hujan

1. Air tanah yang dapat diperoleh dari air sumur yang dangkal harus

diuji, yaitu dengan membuat sumur uji pada lahan pekarangan dan

pusat SP, sekurang-kurangnya 2 buah pada tempat yang mewakilidaerah yang diteliti. Sumur uji dibuat sampai kedalaman 10 meter


43/95

42 | P a g e

dengan menggunakan Portable Hand bor/borhydral/peralatan lain

yang memungkinkan untuk mengetahui kedalaman aquifer.

Sedangkan untuk menghitung debit sumur uji digunakan metode

Recovery Test, kondisi setempat pada waktu pembuatan sumur

dicatat (misal: keadaan hujan, dekat sungai, dsb).

2. Posisi/letak sumur uji ditandai dengan patok pralon/PVC dicat merah

dan diberi nomor urut, dan diikatkan kerintisan T0 terdekat. Air sumur

uji harus di ukur DHL-nya untuk membedakan air jebakan atau air

tanah dangkal.

3. Variasi kedalaman air tanah harus ditentukan dengan alat portable

hand bor/borhydral/peralatan lain yang memungkinkan dan dengan

mengamati permukaan air selama studi untuk dapat mengetahui

fluktuasi air tanah.

Jika sumur air tanah dangkal tidak tersedia, maka sumur air lain

yang biasanya digunakan untuk pemukiman transmigrasi harus

diteliti , seperti:

o Kolam tandon air atau yang berasal dari mata air. Jika

Konsultan merekomendasikan pemanfaatan sumber-sumberini, maka harus digambarkan letak air permukaan yang akan

digunakan sebagai sumber (dalam text map), ditentukan cara

pengambilan sumbernya, manual atau pompanisasi dan

pipanisasi. Jika bersifat pipanisasi dan pompanisasi maka

harus jelas letak Bendalinya, perkiraan panjang pipa yang

dibutuhkan, jenis pompa dan perkiraan biaya dan sumber

untuk operasional dan harus diteliti kualitas, kuantitas dan

kontinuitasnya.

o Sumber air yang berasal dari air hujan pada dasarnya tidak

dihendaki sebagai sumber utama, karena sifatnya (yang tidak

mengandung mineral) yang dalam penggunaan jangka

panjang dapat merusak kesehatan transmigrasi. Sumber air

atap ini sifatnya hanya merupakan pelengkap dari sumber air

lain yang direkomendasikan.


44/95

43 | P a g e

Analisis terperinci data hujan harus dibuat untuk menentukan

volume air yang harus dikumpulkan dari atap rumah

transmigran yang standar (+36 m2) Kebutuhan penerimaan

air harus dihitung, bentuk dan spsesifikasi standar harus

disiapkan untuk suatu sistem pengumpulan dan penyimpanan

air atap;

Jika sumber-sumber tersebut di atas tidak tersedia, atau tersedia

tapi tidak mencukupi, maka Konsultan harus merekomendasikan

perlunya penelitian sumber air tanah dalam, dan

direkomendasikan penelitian lebih lanjut. Dalam kaitan ini perlu

ditekankan bahwa rencana tata ruang yang disusun tidak dapat

diprogramkan pembangunannya sebelum penelitian air tanah

dalam (pada tahap yang telah lanjut) menjamin ketersediaan

sumber air untuk transmigran.

Hasil Analisa Laboratorium kualitas air minum yang

direkomendasikan dibandingkan terhadap: Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor: 907/Menkes/SK/VII/2002. Dalam hal

kualitas air minum kurang memenuhi syarat konsultan harus

merekomendasikan penanganan pengelolaan air minum yang

dapat diterapkan di lokasi Transmigrasi.

Sedangkan untuk air pertanian dibandingkan terhadap standar

kriteria FAO dan US Salinity Staf. Laboratorium air diarahkan ke

Balai POM dan Pusat POM (Pengawasan Obat dan Makanan).

Hasil lab yang asli dikirim ke Direktorat Perencanaan

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Ditjen PKP2Trans.

Untuk daerah studi yang terpengaruh oleh adanya intrusi air laut

konsultan harus meneliti batas intrusinya. Penelitian EC harus

dilakukan secara lebih mendalam. Pengukuran kualitas air (EC

dan pH) harus dilakukan di lapangan dan di laboratorium untuk

sumber-sumber air tanah dan air permukaan.

Dalam hal lokasi survai terpengaruh pasang surut konsultan

harus mencatat fluktuasi pasang surut selama survai.


45/95

44 | P a g e

Perlu penelitian lokasi-lokasi sumber air yang dapat

dilaksanakan untuk mikro hidro.

Perkiraan terinci biaya harus disiapkan untuk sistem pengadaan

air yang direncanakan

Penyimpanan air hujan dari atap harus diteliti. Analisis terperinci

data hujan harus dibuat untuk menentukan volume air yang

harus dikumpulkan dari atap rumah transmigran yang standar (+

36 m2) Kebutuhan penerimaan air harus dihitung, bentuk dan

spsesifikasi standar harus disiapkan untuk suatu sistem

pengumpulan dan penyimpanan air atap;

Jika ada kemungkinan sistem pengadaan air bersih yang lebih

baik harus dikemukakan untuk pemakaian yang akan datang;

Perkiraan terinci biaya harus disiapkan untuk sistem pengadaan

air yang direncanakan.

4.5.1.11. Pengolahan Data dan Analisa Sementara di Lapangan

Kegiatan pengolahan data dan analisa di lapangan sebagai masukan

untuk penyusunan Rencana Tata Ruang SP Pendahuluan / tentative.

A. Penilaian Fisik Lahan

Untuk perencanaan calon pemukiman baru baik untuk SP baru

maupun SP pugar salah satu penilaian fisik lahan utama adalah Kelas

kesesuaian lahan untuk pengembangan pertanian. Yang

direkomendasikan untuk penggunaan lahan pangan dan tanaman

keras diperbolehkan sampai kelas kesesuaian lahan S3. Kesesuiaian

lahan untuk mengetahui areal mana saja yang dapat dibangun untukpemukiman transmigrasi, berdasarkan hasil kesesuaian lahan di

deliniasi :

SPL yang sesuai untuk segala jenis penggunaan (Lahan

Pekarangan, Lahan Usaha I / lahan pangan dan Lahan Usaha II/

bisa lahan pangan lagi atau lahan perkebunan)

SPL yang sesuai Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha I/lahan

pangan

SPL yang hanya sesuai Lahan Perkebunan


46/95

45 | P a g e

SPL yang tidak sesuai untuk pengguna apapun saat ini, dan dapat

sesuai bila terlebih dahulu diperbaiki kondisi lahannya (misalnya

perlu dibuat saluran drainase terlebih dahulu, lahan harus dibuat

teras bangku, dll)

SPL yang selamanya tidak dapat digunakan apapun, harus

dikonservasi

Kesesuaian lahan yang direkomendasikan untuk pemukiman

transmigrasi adalah Kesesuaian lahan actual, namun kesesuaian

lahan potensial dapat direkomendasikan sepanjang perbaikan yang

diusulkan dapat dikerjakan oleh sektor terkait.

Untuk perencanaan SP Pugar , kondisi fisik yang menjadi perhatianutama adalah kondisi rumah penduduk di desa yang di studi.

berdasarkan hasil survei kondisi rumah penduduk , dinilai dan di

hitung berapa jumlah rumah yang harus dipugar .

B. Penilaian Status Lahan

Tahap kedua adalah melakukan penilaian areal calon pemukiman

ditinjau dari status lahannya. Menurut kriteria perencanaan,areal yang

direncanakan untuk areal pemukiman baru transmigran adalah areal

yang terbebas dari penggunaan lain, seperti penggunaan HPH, ladang

penduduk dan sebagainya. Secara status Hutan harus merupakan

Araeal Penggunaan lain (APL). Dalam hal menggunakan Hutan

Produksi yang dapat di Konversi (HPK) harus ada persetujuan dari

Kementerian Kehutan (IPPKH);

Namun bila SP merupakan SP Pugar Ladang penduduk tidak

dikeluarkan, karena akan bersama-sama dengan pemukimantransmigrasi untuk dikembangkan sebagai satu kesatuan

pegembangan pertanian, namun tetap harus di deliniasi lahan yang

diberikan untuk pemukiman transmigrasi baru dan lahan yang tetap

merupakan lahan milik penduduk setempat. Berdasarkan kriteria

tersebut dikaji ldan didelineasi ; lahan mana yang dapat dikembangkan

dan dapat disusun RTSP Pugar.

C. Penilaian Ketersediaan Air dan Resiko Banjir.


47/95

46 | P a g e

Berdasarkan hasil pembuatan sumur uji yang telah dilakukan pada

saat penyusunan RK-SKP apakah potensi air yang terdapat di areal

studi dapat memenuhi kebutuhan air penduduk secara terus menenrus

yaitu sebesar 300 liter/hari/KK dan apakah di areal calon LP

merupakan daerah yang aman , bukan daerah rawan banjir.

D. Penilaian Kesesuian Permukiman / Analisa Tata Ruang

Penilaian kesesuaian pemukiman dilakukan dengan mensuper impose

hasil penilaian fisik lahan, penialain status lahan dan penilaian

ketersediaan air . Berdasarkan hasil super impose akan dihasilkan

Lahan sesuai dikembangkan untuk pemukiman transmigrasi:

Lahan yang akan direncanakan untuk PD, LP dan LU I baik

untuk transmigran maupun untuk penduduk desa setempat

yang ada, berada pada Lahan kemiringan < 8 %, lahan diatas 8

15 % dapat direkomendasikan namun harus ada perlakuan

teknis.

Kesesuaian lahan dapat dikembangkan tanaman pangan

termasuk klas kesesuaian S1S3,

bukan daerah rawan banjir dan tersedia air bersih untuk

keperluan Rumah tangga secara terus menerus minimal 300

liter/hari/KK.

Lahan yang akan direncanakan untuk LU II . baik untuk

transmigran maupun untuk penduduk desa setempat yang ada,

berada pada Lahan kemiringan < 15 %, lahan antara 16 25

dapat direkomendasikan untuk pengembangan areal

perkebunan namun lahan yang kemiringan diatas 15 % harus

dilakukan terasering dan kelas Kesesuaian lahan S1S3,

Hasil penilaian sudah harus memprediksi daya tampung SP antara

300 500 KK minimal yang dapat diterima adalah 200 KK, dengan

pertimbangan jumlah tersebut dinilai cukup memenuhi syarat untuk

pembangunan 1 unit Sekolah Dasar.

E. Penilaian Kependudukan dan Sosial Budaya.

Berdasarkan hasil survai kependudukan dan sosbud disimpulkanapakah ada kemungkinan konflik antara penduduk setempat dengan


48/95

47 | P a g e

transmigran. Bila ada disusun rekomendasi untuk mengantisipasi

terjadinya konflik tersebut.

4.5.1.12. Penyusunan RTSPPendahuluan /Tentative

Berdasarkan hasil survai lapangan dan analisa kesesuaian pemukiman

disusun Rencana pemanfaatan ruang SP Pugar tentative mengacu pada

prinsip dan kriteria perencanaan.

A. Prinsip Perencanaan

Prinsip Perencanaan dalam menyusun Rencana Detail pemanfaatan

ruang SP , adalah sebagai berikut:

Penggunaan lahan direncanakan untuk Lahan pekarangan, Lahan

Usaha untuk lahan tanaman Pangan dan Tanaman Tahunan) harus

berdasarkan kesesuaian lahan;

Pemukiman harus menyediakan suatu lingkungan sosial yang serasi

dan sesuai dengan kebutuhan pemukiman;

RTSP disusun dengan mempertimbangkan aksesibilitas

(kemudahan hubungan), baik hubungan di dalam SP maupun

hubungan SP dengan daerah luar;

Prasarana harus efisien dan mengutamakan kemudahan fungsi

pelayanan;

Harus mempertimbangkan kelestarian alam antara lain dengan

merencanakan penggunaan lahan untuk konservasi alam pada

lokasi yang kritis;

Areal yang direncanakan hurus memiliki ketersediaan air bersih yang

cukup untuk memenuhi kebutuhan air transmigran dengan kapasitas

60 liter/orang/hari;

Pola pemukiman harus mempertimbangkan:

o Kemudahan transmigran dalam mencapai pusat fasilitas umum;

o Kemudahan transmigran dalam mencapai lahan usaha

o Kemudahan transmigran untuk melakukan mobilitas baik

didalam maupun ke luar permukiman.

Alokasi lahan

Lahan pada SP Pugar terdiri dari lahan yang diberikan kepadatransmigran (kapling) dan lahan yang dialokasikan kepada fasiliats


49/95

48 | P a g e

umum atau penggunaan masyarakat (tabel 1) dan Lahan penduduk

setempat.

Lahan yang diserahkan menjadi milik tansmigran terdiri dari :

o Lahan Pekarangan 0,1 - 0,25 Ha/KK;

o Lahan Usaha I 0,750,9 Ha/KK;

o Lahan Usaha II 1,00 Ha /KKuntuk transmigran.

Sedangkan alokasi lahan penduduk setempat tidak ditentukan

mengikuti kepemilikan yang ada, kecuali mereka bersedia dilakukan

konsolidasi lahan sehingga alokasi lahan penduduk setempat akan

sama dengan alokasi lahan untuk transmigran.

Lahan yang tidak diserahkan menjadi milik transmigran terdiri dari:

o Lahan Fasilitas Umum di Pusat desa, 8-12 Ha/SP;

o Lahan Kas Desa, 10 Ha/SP;

o Lahan Kuburan, 2 Ha/SP;

o Test Farm, 4 Ha/SP;

o Seed Farm, 46 Ha/SP (pusat SKP);

o Lahan Penggembalaan, 10 Ha/SP

B. Kriteria Perencanaan RTSP

Dalam penyusunan RTSP tentative ini yang perlu diperhatikan :

KemiringanLahan

Batas kemiringan maksimum untuk setiap penggunaan yang

diperkenankan adalah sebagai berikut:

Peruntukan Standar Rata-RataStandar tidak Rata-

Rata Keterangan

LP

LU I

LU II

Lahan

Konservasi

08 %

0 8 %

015 %

25 %

0 15 %

015 %

025 %

Diatas 8 %

memerlukan

perlakuan

Diatas 8 % perlu

dibuat teras bangku

Diatas 15 % perlu

dibuat teras bangku

Di pemukiman penduduk setempat bila ditemukan berada pada lahan

>8 % dan kondisinya membahayakan perlu di relokasi ke daerah aman.

Kesesuaian lahan


50/95

49 | P a g e

Kesesuaian lahan yang dapat direkomendasikan untuk pengembangan

usaha transmigran masuk kedalam klas S1 S3. Lahan yang

dikategorikan N1 dapat direkomendasikan, namun perlu harus ada

perbaikan terlebih dahulu menjadi klas S, sebelum dilakukan

penyiapan lahan dan pembangunan rumah (Lihat lampiran ).

Ukuran Kapling

Bentuk kapling harus persegi empat,denganukuran kapling yang efektif

dan efisien dari segi pengadaan prasarana disarankan:

LP

25 m X 40 m = 1.000 m2

25 m x 100 m = 2.500 m2

LU

I 75 m x 100 m = 7.500 m2

90 m X 100 m = 9.000 m2

LU II

100 m X 100 m = 10.000 m2

Jarak Tempuh

Jarak sasaran maksimum dari lahan pekarangan kebeberapa

penggunaan sebagai berikut, dari lahan pekarangan ke:

Fasilitas Umum / Pusat Desa, 0,5 - 1,5 km

Lahan Usaha I, 1,52,5 Km

Lahan Usaha II, 2,53,5 Km

Daya Tampung

Jumlah kepala keluarga pada setiap Satuan Permukiman (SP) 300 -

500 Kepala Keluarga. Jumlah tersebut dipertimbangkan sebagai

jumlah yang ideal, karena jumlah ini membenarkan adanya 1 unit

Sekolah Dasar. Jumlah lebih kecil bisa diterima dengan permukiman

baru sebanyak 200 KK dan yang terintegrasi 100 KK, sehingga daya

tampung menjadi 300 KK

Bedasarkan hasil super impose direkomendasi

kak rtsp dan rtj ((buton)

Documents