k-4-tujuan, nilai, nps dalam perpajakan 13 10 2015
DESCRIPTION
Tujuan, Nilai, NPS dalam PerpajakanTRANSCRIPT
Tujuan, Nilai, Fondasi Sistem
& Perkembangan
Paradigma
Perpajakan Yang DemokratisK-4
1
ISI PERKULIAHAN
Tujuan dan Nilai Perpajakan dalam Negara
Bangsa
Fondasi Sistem Perpajakan Demokratis
Perkembangan Paradigma Perpajakan sebagai
Instrumen Demokratisasi
2
publik
CITIZEN
Pembayar
Pajak &
RetribusiKeuangan
negara
Migas
PNBP
Pengeluaran
Negara
Sumber
Keuangan
NEGARA
MEMUNGUT
kesejahteraan dan
kemandirian bangsa
dalam berbagai
aspek kehidupan
3
Jumlah penduduk
Indonesia ±240 juta
orang
PAJAK-target
penerimaan pajak
Rp 1.296 triliun
Wajib pajak 26
juta orang
24 juta orang
Pribadi
2 juta
perusahaan
Wajib NPWP 46
juta orang
KEUANGAN
NEGARA
Pelayanan Masyarakat
4
FENOMENA PERPAJAKAN DI
INDONESIA SAAT INI (1)Kegiatan black economy di Indonesia
diperkirakan secara kasar di atas 35%. Hal inimenyebabkan rendahnya rasio penerimaan
pajak di Indonesia.
disadari atau tidak, beban fiskal (anggaran) pemerintahsaat ini dan kedepan semakin berat, karena
menumpuknya utang luar negari (tahun 2004, 71.64 triliun) dan utang domestik (tahun 2004, 102.38 triliun) dan akhir
Juni 2014 tercatat sebesar 284,9 miliar dollar AS yang nilainya sudah sangat besar. Beban utang ini menyita
sebagian besar pengeluaran pemerintah.[
5
black market economy
black market meliputi: kolusi, korupsi, kronisme, dan
nepotisme, penyelundupan ke dalam dan luar negeri,
maraknya kriminalisasi, berkembangnya bisnis narkoba dan
money laundering, meningkatnya pemalsuan dan
pembajakan, pungutan liar, pelacuran, maraknya pronografi
dan pornoaksi, dan timbulnya “geng-geng mafia” yang di
luar kontrol pemerintah, diduga sebagai penyebab
rendahnya rasio penerimaan pajak di Indonesia,
Maka harus dilakukan keputusan pemerintah untuk
mengubah kebijakan anggaran dari yang berbasis resources
ke anggaran yang berbasis pajak
6
Pos pengeluaran yang akan mengalami perubahansetidaknya meliputi empat hal yakni:
1. pos pembayaran utang luar negeri,
2. pembayaran obligasi rekapitulasi dan
3. pos pengeluaran subsudi BBM serta
4. pos dana tanggap darurat untuk penanganan bencanaalam.
dari sisi penerimaan, baik pos penerimaan migas maupundiluar penerimaan migas diperkirakan juga mengalamiperubahan.
7FENOMENA PERPAJAKAN DI
INDONESIA SAAT INI (2)
Penerimaan dari pajak juga akan dipengaruhi
oleh kebijakan seputar restrukturisasi
perusahaan yang meminta insentif pajak.
Dengan kondisi ruang gerak fiskal pemerintah
yang semakin terbatas, tidak ada jalan lain
kecuali melakukan inovasi pada penerimaan
dari sektor pajak.
melakukan reorientasi penguatan perpajakan
yang demokratis dan berkeadilan.
8FENOMENA PERPAJAKAN DI
INDONESIA SAAT INI (1)
publik
CITIZEN
Pajak & Retribusi
Semakin besar
(sumber dana
utama Keuang
an
negaraMigas & SDA
semakin kecil
PNBP &
Partisipasi
Masyarakat
semakin besar
Pembangunan &
Pelayanan Publik
yg Good Gov,t
Pengeluaran
Negaa
Sumber
Keuangan
PEMBANGUNAN PAJAK YANG DEMOKRATIS9
MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN
PAJAK
dasar pemikiran: penentu kebijakan publik berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang dapat
ditarik dari sektor swasta.
Namun diingatkan Buchanan dan Milton Friedmen (dalam Philippe Vitu): suatu negara yang demokratis dan
berasaskan hukum, kekuasaan untuk mengenakan pajak tidak boleh bersifat tidak terbatas, atau dengan kata lain
kekuasaan untuk mengenakan pajak harus dibatasi (limits on the taxing power) melalui undang-undang
10
PRINSIP PENGENAAN PAJAK (1)
pembatasanpengenaan pajakmengacu kepada
prinsip-prinsipajaran Adam Smith yaitu:
•kemampuan membayar (equality);
•harus mempunyai kepastian hukum (certainty);
•dikenakan pada saat yang tidak menyulitkan(convenience);
•dan biaya pemungutan pajak dan pemenuhan kewajiban pajak seminimal mungkin (economy).
11
PRINSIP PENGENAAN PAJAK (1) Mansury menjelaskan, prinsip certainty (kepastian) tersebut
harus dihubungkan dengan empat hal yakni :
a) harus pasti “siapa-siapa” yang harus dikenakan pajak;
b) harus pasti “apa” yang menjadi dasar untuk mengenakan
pajak;
c) harus pasti “berapa” jumlah pajak yang harus dibayar; dan
d) harus pasti “bagaimana” cara membayarnya.
Frans Vanistendael juga menyatakan: kekuasaan untuk
mengenakan pajak harus dibatasi, antara lain dengan prinsip
keadilan, kesetaraan antara pemungut dan Wajib Pajak.
Pajak harus dikenakan atas dasar kemampuan Wajib Pajak
(ability to pay) dan ketentuan pajak tidak boleh berlaku surut.
12
pajak juga harus dikelola negara dengan jelas dan pasti, tidak
boleh ada keraguan dalam pengelolaan pajak,
pajak merupakan kontrak sosial antara rakyat dan negara,
pajak menjelma sebagai sarana komunikasi antara rakyat yang
memiliki sejumlah kelebihan harta dengan komponen
masyarakat lain yang akan memperoleh keadilan ekonomi
melalui lembaga negara.
rakyat selalu menjadi bagian dari pengelolaan negara, artinya
negara dapat tegak oleh karena adanya rakyat dan rakyat
membutuhkan negara untuk mengatur dan mengelola kehidupan
menjadi lebih bermoral dan beradab.
13PRINSIP PENGENAAN PAJAK (2)
Hak dan Kewajiban masyarakat
dalam perpajakan yang demokratis
Kajian pajak terdapat adagium: “no tax representation” yang artinya tiadaperwakilan (di perlemen dalam kegiatan politik) tanpa membayar pajak. Adagium ini mencoba mencari benang merah antara kegiatan demokrasi
dengan hak untuk pembayar pajak.
Bila masyarakat ingin berdemokrasi dengan baik dan melaksanakan hak-hak politiknya, biaya demokrasi yang terjadi karena kegiatan dimaksud
harus dapat ditutupi dari pembayaran pajak dari masyarakat.
Adagium ini dapat dijelaskan dengan suatu persepsi bahwa negaramempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat yang dijalankan
menurut aturan dan norma yang telah ditentukan secara bersama melaluiproses politik oleh wakil rakyat dan pemerintah.
14
pemerintah yang sah adalah memperoleh legitimasi politik dari rakyat(rakyat memberikan persetujuan politik kepada rezim yang berkuasa)
legitimasi yang telah diberikan rakyat, mengharuskan negaramenunaikan kewajibannya memberikan jaminan sosial yang adil
kepada rakyat, melindungi yang lemah dan membatasi yang kuatsebagai untuk mewujudkan suatu keteraturan sosial.
pemerintah yang berhak memungut pajak kepada rakyat berkewajibanmelindungi yang lemah dan membatasi dominasi yang kuat. Pajak
menjadi alat bagi negara untuk menciptakan keseimbangan sosial yang merata, sekalipun bersifat relatif dan temporal.
Secara substansi, demokrasi mengandung makna kesetaraan dan partisipasi.
15Hak dan Kewajiban masyarakat dalam
perpajakan yang demokratis (2)
Perwujudan Demokratisasi Dalam
Pengelolaan Pajak Harus Mencakup Hal-
hal Sbb: Terdapatnya mekanisme perpajakan yang dapat mengatasi
konflik kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah;
Adanya ruang yang memadai bagi partisipasi masyarakat dalam
proses pembuatan kebijakan perpajakan;
Terdapatnya perundang-undangan perpajakan yang
mencerminkan adanya kesetaraan hukum antara wajib pajak
dan pemerintah; dan
Terdapatnya perubahan pemusatan kekuasaan dari penguasa
kepada rakyat yang ditandai oleh adanya akses masyarakat
terhadap pengawasan pengelolaan uang pajak.
16
The Old Public Administration
Diskursus tentang Administrasi Publik Klasik,
fokusnya ada pada lembaga birokrasi.
Birokrasi tipe ideal organisasi untuk pemerintah
modern untuk melaksanakan tugas-tugas yang
besar dan luas secara terspesialisasi oleh system
administrasi aparatur pemerintah.
Birokrasi biang keladi berbagai macam penyakit
birokrasi )patologi birokrasi)
17
Inefisiensi menjadi akar masalah dalam
pelaksanaan fungsi-fungsi yang ada dalam
birokrasi
Paradok Birokrasi: dibentuk untuk menciptakan
efisiensi, ternyata menjadi “sarang” in efisiensi.
Maka Frederikson mempertanyakan efektif dan
efisien untuk siapa?
18The Old Public Administration
Paradigma The Old Public
Administration (OPA)-1
A. Paradigma dikhotomi politik-administrasi, dengan 2 (dua)
kunci pokok memisahkan politik dan administrasi:
1) Politik berbeda dengan administrasi
2) Politik adalah area pengambilan kebijakan publik.
Pejabat politik bertanggung jawab mengartikulasi
kepentingan publik dan memformulasikannya menjadi
sebuah produk kebijakan.
3) Pimpinan dalam setiap level organisasi harus mampu
menata struktur dan strategi organisasi agar dapat
mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
19
Paradigma The Old Public
Administration (OPA)-2
OPA masih menggunakan prinsip-prinsip manajemen-scientific
management (F W Taylor, Luther Gulick, dsb., dimana
administrasi Negara harus berorientasi secara ketat terhadap
penggunaan sumber daya secra efektif and efisien).
B. OPA melihat manusia rasional (Herbert A. Simon)
C. Teori Pilihan Publik (public choice): Manusia
merupakan individu yang rasional, menginginkan
terpenuhinya kebutuhan pribadi dan
memaksimalkan keuntungan/manfaat
20
Paradigma The New Public
Management (1)
Paradigma dengan pendekatan geneologi dan ideology neoliberalisme, karena menganjurkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintah kepada sektor swasta.
Intinya pemerintah:
Meninggalkanparadigm administrasi
tradisional danmenggantikan
perhatiannya padakinerja dan hasil.
Melepaskan diri daribirokrasi klasik dan
membuat situasi dankondosi organisasi,
pegawai untukbekerja secara
fleksibel
Menetapkan tujuandan target organisasi
dan personil jelassehingga dapat diukur
21
Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintahan sehri-hari disbanding netral
Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja. Pelayanan tidak selamanya melaluibirokrasi, melainkan dapat diberikan pada sektorswasta.
Pengurangan fungsi pemerinth, karena adaprivatisasi.
22Paradigma The New Public
Management (2)
The New Public Service
Denhardt bahwa paradigm baru pelayanan publik (New Public Services Paradigm) lebih diarahkan pada ”democracy, pride and
citizen”
”Public servants do not delever customer service, they delever democracy”. Oleh sebab itu nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan pelayanan untuk kepentingan publik harus dipandang sebagai
norma mendasar dalam penyelenggaraan administrasi publik.
model new public service, pelayanan publik berlandaskan pada teori demokrasi yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak di
antara warga negara, karena pada dasarnya rakyat (demos) itulah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi (kratein)
23
ASPEK The Old PA The New PA The New PS
Dasar Teoritis Teori Politik Tepri Ekonomi Teori Demokrasi
Konsep kepentingan
publik
Kepentingan publik
adalah sesuatu yang
didefiniskan secara
politis dan yang
tercantum dalam
aturan
Kepentingan publik
mewakili agregasi dari
kepentingan individu
Kepentingan publik
adalah
hasil dari dialog tentang
berbagai nilai
Kepada siapa
birokrasi publik
harus bertanggung
Jawab (Responsibilitas)
Clients dan pemilih Customers Warganegara
(citizens)
24
ASPEK The Old PA The New PA The New PS
Peranan pemerintah Rowing (pengayuh) Steering
(mengarahkan)
Negosiasi dan
mengelaborasi
berbagai
kepentingan di
antara warga
negara dan
kelompok komunitas
Pencapaian tujuan Badan Pemerintah Organisasi Provat
npn prpfit
Koalisi antar
organisasi publik,
non profit dan privat.
Akuntabilitas Multi
aspek:
Menurut hirarki
administratif
Kehendak pasar
yang
merupakan hasil
keinginan customers
Akuntabel pada
hukum, nilai
komunitas,
norma politik,
standar
profesional,
kepentingan
warga negara
25