administrasi perpajakan
TRANSCRIPT
Administrasi Perpajakan 1
Registrasi dan Ekstensifikasi
1. Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP 1.1. Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
1.1.1. Wajib Pajak mengajukan berkas pendaftaran NPWP dengan menggunakan
Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak beserta persyaratannya
kepada Petugas Tempat Pelayanan Terpadu.
1.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk
melengkapinya. Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan kepada
Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas pendaftaran
kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.1.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak.
1.1.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu
NPWP kemudian menyerahkannya ke Kepala Seksi Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 2
1.1.5. Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP diterbitkan dalam rangkap dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.1.6. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Keterangan Terdaftar kemudian
menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.1.7. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.1.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
Kantor Pelayanan Pajak).
1.1.9. Proses selesai.
1.2. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengukuhan PKP
1.2.1. Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan Pengukuhan sebagai PKP dengan
menggunakan Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak beserta
persyaratannya kepada Petugas Tempat Pelayanan Terpadu.
1.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima berkas permohonan pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal
berkas permohonan pengukuhan PKP belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan pengukuhan PKP
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD.
BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan
dengan berkas permohonan pengukuhan PKP kemudian diteruskan kepada
Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.2.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam permohonan Wajib Pajak.
1.2.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Tugas Pembuktian Alamat
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
1.2.5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Tugas Pembuktian Alamat
kemudian mengembalikannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.2.6. Atas dasar Surat Tugas Pembuktian Alamat, Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan
penelitian lapangan kebenaran alamat Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 3
1.2.7. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak
konsep Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat kemudian menyerahkannya kepada
Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal alamat Wajib Pajak terbukti benar, Pelaksana
Seksi Pelayanan kemudian mencetak konsep Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak. Jika alamat PKP tidak benar, Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep
Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Konsep Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak atau konsep Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan
Pelaporan PKP dicetak rangkap dua, yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.2.8. Pelaksana Seksi Pelayanan menyampaikan konsep Berita Acara Hasil Pembuktian
Alamat dan konsep Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau konsep Surat
Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan PKP kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
1.2.9. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat,
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau Surat Penolakan Pendaftaran Wajib
Pajak dan Pelaporan PKP kemudian menyerahkan kepada Pelaksana Seksi
Pelayanan.
1.2.10. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.2.11. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Penyampaian Dokumen di Kantor
Pelayanan Pajak).
1.2.12. Proses selesai.
1.3. Tata Cara Perubahan Identitas Wajib Pajak
1.3.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib
Pajak yang telah diisi dan ditandatangani beserta lampiran yang disyaratkan
kepada Petugas Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 4
1.3.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima berkas permohonan perubahan
identitas Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal
berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk
melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu akan mencetak Bukti Penerimaan Surat dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen. Bukti Penerimaan Surat akan diserahkan kepada
Wajib Pajak sedangkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen akan digabungkan
dengan berkas permohonan kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi
Pelayanan.
1.3.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas perubahan data Wajib Pajak.
1.3.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu
Nomor Pokok Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak telah dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak, Pelaksana Seksi Pelayanan juga mencetak konsep Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak. Surat Keterangan Terdaftar, Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak, dan konsep Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dicetak masing‐
masing rangkap dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.3.5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Keterangan Terdaftar dan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana
Seksi Pelayanan.
1.3.6. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.3.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
Kantor Pelayanan Pajak).
1.3.8. Proses selesai.
1.4. Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak di KPP Lama
Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui KPP Lama 1.4.1. Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan pemindahan Wajib Pajak dengan
menggunakan Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib
Pajak beserta persyaratannya melalui Petugas Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 5
1.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan
kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan sudah
lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS
akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan
berkas permohonan kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.4.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas permohonan Wajib Pajak.
1.4.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pindah kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Surat Pindah ini dicetak rangkap
dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.4.5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pindah kemudian menyerahkan
kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.4.6. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.4.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak.
1.4.8. Proses Selesai. Wajib Pajak akan menyerahkan Surat Pindah beserta
kelengkapannya ke Kantor Pelayanan Pajak baru.
1.4.9. Proses selanjutnya akan dilakukan pada SOP Pemindahan Wajib Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Baru.
1.4.10. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima faximili SKT dan Kartu NPWP dari Kantor
Pelayanan Pajak baru.
1.4.11. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pencabutan Surat Keterangan
Terdaftar kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Surat
Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dicetak dalam rangkap dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.4.12. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pencabutan Surat Keterangan
Terdaftar kemudian menyerahkan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.4.13. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 6
1.4.14. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen yang akan
diserahkan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga akan mengirim berkas Wajib
Pajak dan Surat Pencabutan Keterangan Terdaftar ke Kantor Pelayanan Pajak baru
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
1.4.15. Proses selesai.
Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui KPP Baru
1.1.1. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima faximili Surat Pemberitahuan
Pernyataan Pindah dari Kantor Pelayanan Pajak baru, merekam kemudian
menyerahkan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.1.2. Pelaksana Seksi Pelayanan memproses Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah.
1.1.3. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pindah. Surat Pindah ini dicetak
rangkap dua kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.1.4. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pindah kemudian menyerahkannya
kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.1.5. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.1.6. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen yang akan
diserahkan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga harus mengirim faximili Surat
Pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru.
1.1.7. Proses selesai. Faximili Surat Pindah ini akan diproses dalam SOP Pemindahan
Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak baru.
1.1.8. Proses selanjutnya akan dilakukan pada SOP Pemindahan Wajib Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Baru.
1.1.9. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima faximili Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan
Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak baru.
1.1.10. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pencabutan Surat Keterangan
Terdaftar kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Surat
Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak rangkap dua.
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
Administrasi Perpajakan 7
1.1.11. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pencabutan Surat Keterangan
Terdaftar kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.1.12. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.1.13. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen yang akan
diserahkan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga akan mengirim berkas Wajib
Pajak dan Surat Pencabutan Keterangan Terdaftar ke Kantor Pelayanan Pajak baru
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
1.1.14. Proses selesai.
1.5. Tata Cara Penyelesaian Pemindahan PKP di KPP Lama
Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Lama
1.5.1. Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan pemindahan Wajib Pajak dengan
menggunakan Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib
Pajak beserta persyaratannya.
1.5.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak
untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas
permohonan kemudian diteruskan kepada Penata Usaha Tempat Pelayanan
Terpadu dan Penerbitan Produk Hukum.
1.5.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas permohonan Wajib Pajak.
1.5.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pindah kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Surat Pindah ini dicetak rangkap
dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.5.5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pindah kemudian menyerahkannya
kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.5.6. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 8
1.5.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
1.5.8. Proses selesai. Wajib Pajak akan menyerahkan Surat Pindah ke Kantor Pelayanan
Pajak baru.
1.5.9. Proses selanjutnya akan dilakukan pada SOP Tata Cara Penyelesaian Pemindahan
Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Baru.
1.5.10. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dan merekam faximili Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak.
1.5.11. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pencabutan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak kemudian menyerahkannyan kepada Kepala Seksi
Pelayanan. Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dicetak
dalam rangkap dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.5.12. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pencabutan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak.
1.5.13. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.5.14. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen yang akan
diserahkan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga akan mengirim berkas Wajib
Pajak dan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak baru melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
1.5.15. Proses selesai.
Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Baru 1.5.1. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima faximili Surat Pemberitahuan
Pernyataan Pindah dari Kantor Pelayanan Pajak baru, mencetak Bukti Penerimaan
Surat dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen kemudian meneruskannya ke
Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.5.2. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah.
Administrasi Perpajakan 9
1.5.3. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pindah kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Surat Pindah ini dicetak rangkap
dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.5.4. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pindah kemudian menyerahkannya
kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.5.5. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.5.6. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen yang akan
diserahkan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga harus mengirim faximili Surat
Pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru.
1.5.7. Proses selesai. Faximili Surat Pindah akan diproses dalam SOP Pemindahan
Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Baru.
1.5.8. Proses selanjutnya akan dilakukan pada SOP Pemindahan Pengusaha Kena Pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Baru.
1.5.9. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima faximili Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak baru kemudian mencetak Surat Pencabutan
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
1.5.10. Pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan konsep Surat Pencabutan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Kepala Seksi Pelayanan. Surat
Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini dicetak rangkap dua :
1.5.11. Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
1.5.12. Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.5.13. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pencabutan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi
Pelayanan.
1.5.14. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 10
1.5.15. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen yang akan
diserahkan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga akan mengirim berkas Wajib
Pajak dan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak baru melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
1.5.16. Proses selesai.
1.6. Tata Cara Penyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di KPP Baru Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Lama 1.6.1. Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan pemindahan Wajib Pajak dengan
menggunakan Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib
Pajak beserta persyaratannya.
1.6.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak
untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas
permohonan kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.6.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas permohonan Wajib Pajak.
1.6.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Kartu NPWP dan SKT kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Kartu NPWP dan SKT ini dicetak
rangkap dua:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.6.5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Kartu NPWP dan SKT kemudian
menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.6.6. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.6.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga mengirim faximili dokumen ke Kantor
Pelayanan Pajak lama.
1.6.8. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 11
Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Baru 1.6.1. Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan pemindahan Wajib Pajak dengan
menggunakan Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib
Pajak beserta persyaratannya.
1.6.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan. Dalam hal berkas
permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya.
Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan kemudian
diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.6.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas permohonan Wajib Pajak.
1.6.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pemberitahuan Pernyataan
Pindah kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
1.6.5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah
kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.6.6. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.6.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga mengirimkan faximili Surat Pemberitahuan
Pernyataan Pindah ke Kantor Pelayanan Pajak lama.
1.6.8. Proses selesai. Faximili Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah ini akan diproses
dalam SOP Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Lama.
1.6.9. Proses selanjutnya akan dilakukan pada SOP Pemindahan Wajib Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Lama.
1.6.10. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dan merekam faximili Surat Pindah.
1.6.11. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Kartu NPWP dan SKT kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Kartu NPWP dan SKT ini dicetak
rangkap dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.6.12. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Kartu NPWP dan SKT kemudian
menyerahkan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 12
1.6.13. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak .
1.6.14. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
1.6.15. Proses selesai.
1.7. Tata Cara Pemindahan PKP di KPP Baru
Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui KPP Lama
1.7.1. Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan pemindahan Wajib Pajak dengan
menggunakan Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib
Pajak beserta persyaratannya.
1.7.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak
untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas
permohonan kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.7.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas permohonan Wajib Pajak.
1.7.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Tugas Pembuktian Alamat
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
1.7.5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Tugas Pembuktian Alamat,
kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.7.6. Atas dasar Surat Tugas Pembuktian Alamat, Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan
penelitian lapangan kebenaran alamat Wajib Pajak.
1.7.7. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak
konsep Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat. Dalam hal alamat Wajib Pajak
terbukti benar Pelaksana Seksi Pelayanan kemudian mencetak konsep Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jika alamat Pengusaha Kena Pajak tidak
benar, Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Penolakan Pendaftaran
Wajib Pajak dan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak. Surat Pengukuhan PKP atau
konsep Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan PKP dicetak
rangkap dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Administrasi Perpajakan 13
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.7.8. Pelaksana Seksi Pelayanan menyampaikan konsep Berita Acara Hasil Pembuktian
Alamat dan konsep Surat Pengukuhan PKP atau konsep Surat Penolakan
Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan PKP kepada Kepala Seksi Pelayanan.
1.7.9. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat,
Surat Pengukuhan PKP atau Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan
Pelaporan PKP kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.7.10. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.7.11. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga mengirim faximili dokumen ke Kantor
Pelayanan Pajak lama.
1.7.12. Proses selesai.
Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui KPP Baru
1.7.1. Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan pemindahan Wajib Pajak dengan
menggunakan Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib
Pajak beserta persyaratannya.
1.7.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak
untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas
permohonan kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.7.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas permohonan Wajib Pajak.
1.7.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pemberitahuan Pernyataan
Pindah kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
1.7.5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah
kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.7.6. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 14
1.7.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga mengirimkan faximili Surat Pemberitahuan
Pernyataan Pindah ke Kantor Pelayanan Pajak lama.
1.7.8. Proses selesai. Faximili Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah akan diproses
dalam SOP Pemindahan Pengusaha Kena Pajak di KPP Lama.
1.7.9. Proses selanjutnya akan dilakukan pada SOP Pemindahan Pengusaha Kena Pajak di
KPP Lama.
1.7.10. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dan merekam faximili Surat Pindah dari
Kantor Pelayanan Pajak.
1.7.11. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Tugas Pembuktian Alamat
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
1.7.12. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Tugas Pembuktian Alamat,
kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.7.13. Atas dasar Surat Tugas Pembuktian Alamat, Pelaksana Seksi Pelayanan Surat Tugas
Pembuktian Alamat melakukan penelitian lapangan kebenaran alamat Wajib
Pajak.
1.7.14. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak
konsep Berita Acara Hasil pembuktian Alamat. Dalam hal alamat Wajib Pajak
terbukti benar Pelaksana Seksi Pelayanan kemudian mencetak konsep Surat
Pengukuhan PKP. Jika alamat Pengusaha Kena Pajak tidak benar, Pelaksana Seksi
Pelayanan mencetak konsep Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan
Pelaporan Pengusaha Kena Pajak. Surat Pengukuhan PKP atau Surat Penolakan
Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan PKP dicetak rangkap dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.7.15. Pelaksana Seksi Pelayanan menyampaikan konsep Berita Acara Hasil Pembuktian
Alamat dan konsep Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau konsep Surat
Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan PKP kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
1.7.16. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat,
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau Surat Penolakan Pendaftaran Wajib
Pajak dan Pelaporan PKP kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi
Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 15
1.7.17. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.7.18. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga mengirim faximili dokumen ke Kantor
Pelayanan Pajak lama.
1.7.19. Proses selesai.
1.8. Tata Cara Penghapusan NPWP
1.8.1. Wajib Pajak mengajukan berkas penghapusan NPWP dengan menggunakan
Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak beserta persyaratannya.
1.8.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas penghapusan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak
untuk melengkapinya. Dalam hal berkas penghapusan sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas
penghapusan kemudian diteruskan kepada Seksi Pemeriksaan untuk diproses
dalam SOP Pemeriksaan.
1.8.3. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dan merekam Laporan Hasil Pemeriksaan,
mencetak Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak/Surat Penolakan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan selanjutnya diteruskan kepada
Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani.
1.8.4. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak/Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak kemudian
mengembalikannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.8.5. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.8.6. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Penyampaian Dokumen di KPP).
1.8.7. Proses selesai.
1.9. Tata Cara Penyelesaian Pencabutan PKP
Administrasi Perpajakan 16
1.9.1. Wajib Pajak mengajukan berkas pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
dengan menggunakan Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak
beserta persyaratannya.
1.9.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas pencabutan belum lengkap, berkas pencabutan dikembalikan
kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas pencabutan sudah
lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS
akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan
berkas pencabutan kemudian diteruskan kepada Seksi Pemeriksaan untuk
diproses dalam SOP Pemeriksaan.
1.9.3. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dan merekam Laporan Hasil Pemeriksaan,
mencetak Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP),
dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani.
1.9.4. Kepala Seksi Pelayanan menadatangani Surat Pencabutan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) kemudian mengembalikannya kepada Pelaksana
Seksi Pelayanan.
1.9.5. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.9.6. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Penyampaian Dokumen di KPP).
1.9.7. Proses selesai.
2. Pendaftaran Objek Pajak
2.1. Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Baru Dengan Penelitian Kantor
2.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru ke Kantor
Pelayanan Pajak melalui Petugas TPT.
Administrasi Perpajakan 17
2.1.2. Petugas TPT menerima permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan pendaftaran
belum lengkap, berkas permohonan pendaftaran dikembalikan kepada Wajib
Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan pendaftaran sudah
lengkap, Petugas TPT akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan pendaftaran, dan
kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi.
2.1.3. Kepala Seksi Ekstensifikasi meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada
Pejabat Fungsional Penilai untuk melakukan penelitian kantor.
2.1.4. Pejabat Fungsional Penilai menerima berkas permohonan pendaftaran, melakukan
penelitian kantor, dan membuat konsep Berita Acara Penelitian Kantor, kemudian
menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi beserta berkas permohonan
pendaftaran.
2.1.5. Kepala Seksi Ekstensifikasi mempelajari dan memaraf konsep Berita Acara
Penelitian Kantor, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor. Dalam hal
Kepala Seksi Ekstensifikasi tidak menyetujui konsep Berita Acara Penelitian Kantor,
Pejabat Fungsional Penilai harus memperbaiki konsep Berita Acara Penelitian
Kantor tersebut.
2.1.6. Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani Berita Acara
Penelitian Kantor, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi
untuk dilakukan pemutakhiran data grafis. Dalam hal Kepala Kantor tidak
menyetujui konsep Berita Acara Penelitian Kantor, Pejabat Fungsional Penilai
harus memperbaiki konsep Berita Acara Penelitian Kantor tersebut.
2.1.7. Kepala Seksi Ekstensifikasi menerima Berita Acara Penelitian Kantor dan
menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk melakukan pemutakhiran data
grafis dan proses penatausahaan berkas selanjutnya.
2.1.8. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi melakukan pemutakhiran data grafis, kemudian
meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada Kepala Seksi Pengolahan
Data dan Informasi untuk dilakukan perekaman data.
2.1.9. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima berkas permohonan
pendaftaran dan menugaskan Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi
untuk melakukan proses pembentukan basis data dan penatausahaan berkas
selanjutnya.
Administrasi Perpajakan 18
2.1.10. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi melakukan perekaman
SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), melakukan pencocokan
antara SPOP/LSPOP dan DHR, dan men‐generate produk keluaran (spooling SPPT,
DHKP dan STTS) serta meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada
Kepala Seksi Pelayanan untuk dicetak.
2.1.11. Kepala Seksi Pelayanan menerima berkas permohonan pendaftaran dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep produk hukum.
2.1.12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep produk hukum, kemudian
menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep produk hukum,
kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi
Pelayanan tidak menyetujui konsep produk hukum, Pelaksana Seksi Pelayanan
harus memperbaiki konsep produk hukum tersebut.
2.1.14. Kepala Kantor mereview, menetapkan, dan menandatangani produk hukum,
kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala
Kantor tidak menyetujui konsep produk hukum, Pelaksana Seksi Pelayanan harus
memperbaiki konsep produk hukum tersebut.
2.1.15. Proses dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen dan SOP tentang
Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.1.16. Proses selesai.
2.2. Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber‐NPWP
2.2.1. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan berdasarkan dokumen masuk yang telah
didisposisi Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Nota Dinas dari Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi, data pihak ke tiga, laporan hasil penelitian
pendahuluan, dan/atau alat keterangan, menyusun dan menugaskan Pelaksana
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk mencetak konsep Surat Himbauan NPWP.
2.2.2. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mencetak konsep Surat Himbauan ber‐
NPWP dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan.
2.2.3. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti, menyetujui, dan memaraf Surat
Himbauan ber‐NPWP serta meneruskannya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menyetujui, dan menandatangani Surat
Himbauan ber‐NPWP.
2.2.5. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyiapkan pengiriman Surat Himbauan
yang telah ditandatangani dan menatausahakan arsipnya.
Administrasi Perpajakan 19
2.2.6. Proses dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.2.7. Proses selesai
2.3. Tata Cara Penyelesaian Mutasi Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
2.3.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi subjek dan objek pajak (termasuk
pemecahan dan penggabungan objek pajak) ke Kantor Pelayanan Pajak.
2.3.2. Petugas TPT menerima permohonan mutasi subjek dan/atau objek pajak,
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan
mutasi subjek dan/atau objek pajak belum lengkap, berkas permohonan tersebut
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan
mutasi subjek dan/atau objek pajak sudah lengkap, Petugas TPT akan mencetak
Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS
akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan
berkas permohonan mutasi subjek dan/atau objek pajak, dan kemudian
diteruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.3.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan memberi disposisi
kepada Account Representative untuk meneliti dan memproses dokumen. Dalam
hal permohonan merupakan mutasi sebagian (pemecahan dan penggabungan)
maka Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneruskan berkas permohonan
mutasi kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi dengan mengacu kepada SOP Tata Cara
Penyelesaian Mutasi Sebagian Objek dan Subjek Pajak.
2.3.4. Account Representative meneliti dokumen SPOP/LSPOP dan data pendukungnya,
kemudian meneruskan dokumen tersebut kepada Kepala Seksi Surat
Pemberitahuan Objek Pajak.
2.3.5. Kepala Seksi Surat Pemberitahuan Objek Pajak menugaskan dan memberi disposisi
kepada Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk merekam
SPOP/LSPOP.
2.3.6. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi merekam SPOP/LSPOP dan
meneruskan dokumen kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.3.7. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana
Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep SPPT.
2.3.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep SPPT dan meneruskan kepada Kepala
Seksi Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 20
2.3.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep SPPT, kemudian
meneruskan kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak
menyetujui konsep SPPT tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki
konsep SPPT tersebut.
2.3.10. Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani SPPT. Dalam hal
Kepala Kantor tidak menyetujui konsep SPPT tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan
harus memperbaiki konsep SPPT tersebut.
2.3.11. Proses dilanjutkan ke SOP tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen dan SOP
tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen
2.3.12. Proses selesai.
2.4. Tata Cara Penyelesaian Mutasi Sebagian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
2.4.1. Kepala Seksi Ekstensifikasi menerima dokumen permohonan mutasi sebagian
objek dan subjek PBB dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (SOP Tata Cara
Penyelesaian Mutasi Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak PBB) kemudian
memerintahkan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk menyusun konsep surat tugas
penyelesaian mutasi sebagian objek dan subjek PBB.
2.4.2. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi menyusun konsep Surat Tugas Penyelesaian Mutasi
sebagian objek dan subjek PBB dan kemudian menyerahkan konsep tersebut
kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi.
2.4.3. Kepala Seksi Ekstensifikasi meneliti, menyetujui dan memaraf konsep surat tugas,
kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala
Seksi Ekstensifikasi tidak menyetujui konsep Surat Tugas Penyelesaian Mutasi
sebagian objek dan subjek PBB, maka Pelaksana Seksi Ekstensifikasi harus
memperbaiki konsep surat tugas tersebut.
2.4.4. Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani Surat Tugas
Penyelesaian Mutasi dan mengembalikan surat tugas tersebut kepada Kepala
Seksi Ekstensifikasi. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep Surat Tugas
Penyelesaian Mutasi sebagian objek dan subjek PBB, maka Pelaksana Seksi
Ekstensifikasi harus memperbaiki konsep surat tugas tersebut.
2.4.5. Kepala Seksi Ekstensifikasi menyerahkan Surat Tugas Penyelesaian Mutasi
sebagian objek dan subjek PBB kepada Pejabat Fungsional Penilai untuk
melakukan penyelesaian mutasi sebagian objek dan subjek PBB.
Administrasi Perpajakan 21
2.4.6. Pejabat Fungsional Penilai melakukan penelitian lapangan atas permohonan wajib
pajak berdasarkan surat tugas, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan,
mengidentifikasi/menggambar obyek pada peta, memberikan NOP,
menandatangani SPOP/LSPOP dan membuat uraian penelitian, kemudian
menyampaikan kepada Kepala Kantor.
2.4.7. Kepala Kantor meneliti dan memberikan persetujuan dan menugaskan Kepala
Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk merekam SPOP/LSPOP.
2.4.8. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima SPOP/LSPOP dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk merekam
SPOP/LSPOP.
2.4.9. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima dan merekam
SPOP/LSPOP, kemudian meneruskan SPOP/LSPOP kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.4.10. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana
Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT).
2.4.11. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep SPPT dan meneruskan kepada Kepala
Seksi Pelayanan.
2.4.12. Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep SPPT, kemudian
meneruskan kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak
menyetujui konsep SPPT tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki
konsep SPPT tersebut.
2.4.13. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mereview, menetapkan dan menandatangani SPPT
serta meneruskan SPPT ke Kepala Seksi pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor tidak
menyetujui konsep SPPT, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep
SPPT.
2.4.14. Proses dilanjutkan ke SOP tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen dan
tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen.
2.4.15. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 22
Penyuluhan dan Pelayanan
1. Penyuluhan 1.1. Tatap Muka
1.1.1. Tata Cara Pelayanan Konsultasi Perpajakan Melalui Tatap Muka
1.1.1.1. Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Penyuluhan
dan Konsultasi Perpajakan untuk berkonsultasi di bidang Perpajakan.
1.1.1.2. Pelaksana Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menerima kedatangan Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak yang ingin
berkonsultasi di bidang Perpajakan, mengisi Buku Tamu,
mengantarkannya ke Kelompok Pejabat Fungsional.
1.1.1.3. Kelompok Jabatan Fungsional menerima kedatangan Wajib Pajak/Calon
Wajib Pajak, mengadakan konsultasi langsung dengan Wajib Pajak/Calon
Wajib Pajak, mencatat identitas, konsultasi yang diberikan serta mencatat
ke dalam Buku Pelayanan Konsultasi Perpajakan.
1.1.1.4. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 23
1.1.2. Tata Cara Penyuluhan Perpajakan Melalui Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
1.1.2.1. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menerima Surat Penawaran Pameran Pembangunan dari Pemerintah
Daerah. Proses pertama kali dilaksanakan pada SOP Penerimaan Dokumen
di KP2KP.
1.1.2.2. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
membahas dengan Kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka
pembuatan Rencana Kegiatan Pameran Pembangunan dengan
memperhatikan sisa anggaran yang ada.
1.1.2.3. Kelompok Jabatan Fungsional membuat konsep Surat Pemberitahuan
Penyelenggaraan Pameran Pembangunan, konsep Rencana Kegiatan
Pameran dan konsep Anggaran Biaya sesuai dengan hasil rapat.
1.1.2.4. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menyetujui dan menandangani Surat Pemberitahuan Penyelenggaraan
Pameran Pembangunan, Rencana Kegiatan Pameran, dan Anggaran Biaya.
Dokumen‐dokumen ini selanjutnya diproses dalam SOP Penyampaian
Dokumen di KP2KP untuk dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
1.1.2.5. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
membentuk Tim Penyelengara Pameran Pembangunan.
1.1.2.6. Tim Penyelenggara Pameran Pembangunan dan segera menyiapkan segala
sesuatu yang diperlukan dalam rangka pameran, serta mengajukan
anggarannya sesuai dengan Anggaran Biaya kepada Bendahara.
1.1.2.7. Bendahara menyiapkan Daftar Pengeluaran Biaya Pameran Pembangunan
dan menyerahkan dananya kepada Tim Penyelenggara Pameran
Pembangunan.
1.1.2.8. Panitia Pelaksana Pameran Pembangunan menerima dana,
menandatangani daftar tersebut, menyiapkan dan melaksanakan pameran
pembangunan. Pada akhir pameran, Panitia Pelaksana Pameran
Pembangunan membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pameran dan Laporan Pertanggungjawaban Biaya kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan
1.1.2.9. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menyetujui dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Pameran dan Laporan Pertanggungjawaban Biaya.
Administrasi Perpajakan 24
1.1.2.10. Pelaksana Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menatausahakan dan mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Pameran. Tembusan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Pameran disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
1.1.2.11. Laporan Pertanggungjawaban Biaya dan bukti‐bukti pengeluaran disimpan
oleh Bendahara.
1.1.2.12. Proses selesai.
1.1.3. Tata Cara Penyuluhan Perpajakan Parsitipatif Melalui Penyelenggaraan Diskusi
Panel/Sarasehan dan Simulasi
1.1.3.1. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
memberikan tugas dan pengarahan kepada para Kelompok Jabatan
Fungsional untuk mengadakan diskusi panel/sarasehan dan simulasi
mengenai masalah perpajakan dengan judul dan tema yang ditentukan
oleh Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
1.1.3.2. Kelompok Jabatan Fungsional menerima tugas tersebut kemudian
mengumpulkan bahan‐bahan yang berkaitan dengan masalah yang akan
didiskusikan, mempelajarinya dan membuat konsep Makalah Bahan
Diskusi Panel/Sarasehan dan Simulasi serta konsep Anggaran Biaya, serta
menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan.
1.1.3.3. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
mempelajari dan menyetujui Makalah Bahan Diskusi Panel/Sarasehan dan
Simulasi serta Anggaran Biaya, kemudian menentukan waktu dan tempat
pelaksanaan diskusi panel/sarasehan dan simulasi kemudian menugaskan
Pelaksana Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan untuk
membuat Surat Undangan para peserta yang akan diundang dalam diskusi
panel/sarasehan dan simulasi tersebut. Makalah Bahan Diskusi
Panel/Sarasehan dan Simulasi dan Anggaran Biaya kemudian diserahkan
kembali Kelompok Jabatan Fungsional.
1.1.3.4. Pelaksana Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menerima tugas, membuat konsep Surat Undangan dan menyerahkan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
untuk ditandatangani.
Administrasi Perpajakan 25
1.1.3.5. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menyetujui dan menandatangani Surat Undangan.
1.1.3.6. Pelaksana Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menatausahakan dan mengirimkan Surat Undangan kepada pihak‐pihak
terkait. Pengiriman Surat Undangan ini mengacu pada SOP Penyampaian
Dokumen di KP2KP.
1.1.3.7. Kelompok Jabatan Fungsional menyerahkan Anggaran Biaya kepada
Bendahara.
1.1.3.8. Bendahara menyerahkan dana sesuai dengan Anggaran Biaya yang
disetujui kepada Kelompok Jabatan Fungsional.
1.1.3.9. Kelompok Jabatan Fungsional menyiapkan tempat dan prasarana untuk
keperluan diskusi panel/sarasehan dan simulasi.
1.1.3.10. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan diskusi panel/sarasehan dan
simulasi kemudian membuat konsep Laporan Hasil Diskusi
Panel/Sarasehan dan Simulasi dan konsep Laporan Pertanggungjawaban
Biaya kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
1.1.3.11. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Diskusi Panel/Sarasehan
dan Simulasi dan Laporan Pertanggungjawaban Biaya.
1.1.3.12. Pelaksana Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
mencatat Laporan Hasil Diskusi Panel/Sarasehan dan Simulasi dalam Buku
Register Kegiatan Penyuluhan, kemudian menyimpannya ke dalam file.
1.1.3.13. Laporan Pertanggungjawaban Biaya beserta dengan bukti‐bukti
pengeluaran disimpan oleh Bendahara.
1.1.3.14. Proses selesai.
1.1.4. Tata Cara Pelayanan Konsultasi Perpajakan Melalui Penyelenggaraan information
desk
1.1.4.1. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
memberikan tugas dan pengarahan kepada Kelompok Jabatan Fungsional
untuk mengadakan penyuluhan perpajakan melalui information desk.
1.1.4.2. Kelompok Jabatan Fungsional menerima tugas dan pengarahan tersebut
kemudian membuat membuat konsep Surat Penunjukan Petugas
Information Desk berikut jadwal waktunya dan menyerahkan kepada
Administrasi Perpajakan 26
Kepada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan untuk
disetujui.
1.1.4.3. Kepala KP2KP menyetujui dan menandatangani Surat Penunjukan Petugas
Information Desk berikut jadwal waktunya.
1.1.4.4. Pelaksana Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
memberikan nomor, tanggal dan stempel, mencatat di buku register
kegiatan Penyuluhan Perpajakan kemudian menyampaikan kepada
Kelompok Jabatan Fungsional.
1.1.4.5. Kelompok Tenaga Fungsional melaksanakan penyuluhan, mencatat
identitas tamu ke dalam Buku Register Penyuluhan Perpajakan.
1.1.4.6. Proses selesai.
1.2. Media Cetak 1.2.1. Tata Cara Penyuluhan Perpajakan Melalui Media Massa Cetak
1.2.1.1. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
memberikan tugas dan pengarahan kepada para Kelompok Jabatan
Fungsional untuk menyiapkan konsep Artikel/Iklan Penyuluhan dalam
rangka penyuluhan perpajakan melalui media cetak dengan judul dan
tema yang ditentukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan.
1.2.1.2. Kelompok Jabatan Fungsional membuat konsep Artikel/Iklan Penyuluhan
dan Anggaran Biaya kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
1.2.1.3. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menyetujui Artikel/Iklan Penyuluhan dan Anggaran Biaya kemudian
menyerahkannya kepada Kelompok Jabatan Fungsional.
1.2.1.4. Kelompok Jabatan Fungsional menyerahkan Anggaran Biaya kepada
Bendahara.
1.2.1.5. Bendahara menyerahkan dana kepada Kelompok Jabatan Fungsional.
1.2.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional menyerahkan Artikel/Iklan Penyuluhan
kepada Penerbit Media Masa.
1.2.1.7. Kelompok Jabatan Fungsional menerima koran/majalah yang memuat
artikel/iklan penyuluhan perpajakan, kemudian membuat Laporan
Pertanggungjawaban Biaya kemudian menyerahkannya kepada Kepala
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
Administrasi Perpajakan 27
1.2.1.8. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menyetujui dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Biaya.
1.2.1.9. Laporan Pertanggungjawaban Biaya beserta dengan bukti‐bukti
pengeluaran disimpan oleh Bendahara.
1.2.1.10. Pelaksana Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menerima koran/majalah, membuat kliping koran/majalah kemudian
menatausahakan dan mengarsipkannya.
1.2.1.11. Proses selesai.
1.2.2. Tata Cara Penyuluhan Perpajakan Melalui Penerbitan Prospektus, Brosur, leaflet,
atau Karikatur.
1.2.2.1. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
memberikan tugas dan pengarahan kepada Kelompok Jabatan Fungsional
untuk membuat prospektus, brosur, leaflet, atau karikatur sesuai dengan
bidang keahlian masing‐masing.
1.2.2.2. Kelompok Jabatan Fungsional yang bersangkutan menerima tugas
kemudian menyiapkan bahan‐bahan, mempelajari, membuat konsep
prospektus, brosur, leaflet, atau karikatur kemudian menyerahkannya
kepada Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
1.2.2.3. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menyetujui prospektus, brosur, leaflet, atau karikatur.
1.2.2.4. Proses pencetakan dokumen selanjutnya diproses dalam SOP Tata Cara
Pengadaan ATK/Formulir/Barang Inventaris.
1.2.2.5. Proses selesai.
1.3. Media Elektronik 1.3.1. Tata Cara Pelayanan Konsultasi Perpajakan Melalui Telepon
1.3.1.1. Pelaksana Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menerima telepon dari Wajib Pajak Wajib Pajak yang ingin berkonsultasi
tentang Pajak Penghasilan, kemudian menyambungkan kepada pesawat
telepon Kelompok Jabatan Fungsional.
1.3.1.2. Kelompok Jabatan Fungsional menerima sambungan telepon dari
Pelaksana Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dari
Wajib Pajak yang ingin berkonsultasi, mencatat identitas penelpon ke
dalam Buku Pelayanan Konsultasi Perpajakan, memberikan penjelasan
yang dikehendaki oleh Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 28
1.3.1.3. Proses selesai.
1.3.2. Tata Cara Penyuluhan Perpajakan Melalui Media Massa Elektronik Radio.
1.3.2.1. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
memberikan tugas dan pengarahan kepada para Kelompok Jabatan
Fungsional untuk menyiapkan konsep Skenario/Iklan Penyuluhan dalam
rangka penyuluhan perpajakan melalui media massa elektronik ‐ radio
dengan judul dan tema yang ditentukan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
1.3.2.2. Kelompok Jabatan Fungsional menerima tugas tersebut, menyiapkan
bahan‐bahan, mempelajari, membuat konsep Skenario/Iklan Penyuluhan
sesuai dengan judul dan tema yang telah ditentukan, membuat Anggaran
Biaya yang diperlukan dan menyerahkannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
1.3.2.3. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menyetujui Skenario/Iklan Penyuluhan kemudian menugaskan Pelaksana
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Sedangkan
Anggaran Biaya yang disetujui diserahkan kepada Kelompok Jabatan
Fungsional untuk kemudian diserahkan ke bendahara.
1.3.2.4. Bendahara menyiapkan dana dan menyerahkan dananya kepada
Kelompok Pejabat Fungsional.
1.3.2.5. Kelompok Jabatan Fungsional menyerahkan Skenario/Iklan Penyuluhan
beserta biayanya kepada media elektronik – radio.
1.3.2.6. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan penyuluhan di media
elektronik – radio kemudian meminta bukti pembayaran.
1.3.2.7. Kelompok Jabatan Fungsional membuat konsep Laporan Hasil Penyuluhan
di media elektronik – radio dan Laporan Pertangungjawaban Biaya.
1.3.2.8. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menyetujui Laporan Hasil Penyuluhan dan Laporan Pertangungjawaban
Biaya.
1.3.2.9. Pelaksana Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
menatausahakan dan mengarsipkan Laporan Hasil Penyuluhan.
1.3.2.10. Laporan Pertanggungjawaban Biaya beserta dengan bukti‐bukti
pengeluaran disimpan oleh Bendahara.
1.3.2.11. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 29
2. Pelayanan 2.1. Surat Keterangan Bebas
2.1.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 21 2.1.1.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.1.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.1.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.1.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.1.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.1.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Administrasi Perpajakan 30
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.1.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 21 atau Surat Penolakan
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 21, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.1.1.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.1.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.1.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 21 atau Surat
Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditatausahakan di
Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak)
dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum
(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.1.12. Proses selesai.
2.1.2. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22 2.1.2.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
Administrasi Perpajakan 31
2.1.2.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.1.2.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh, kemudian menyampaikan uraian penelitian permohonan tersebut
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.2.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.2.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.2.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.2.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Bendaharawan atau Surat Penolakan
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan, kemudian menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.2.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
2.1.2.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
Administrasi Perpajakan 32
2.1.2.11. Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Bendaharawan atau Surat
Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan
ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan
Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
2.1.2.12. Proses Selesai.
2.1.3. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan
PPh 22 Untuk Pedagang Pengumpul dan Untuk Industri Tertentu 2.1.3.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.3.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.3.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian meneruskan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.3.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian meneruskan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 33
2.1.3.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian
penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.3.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.3.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.3.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 22 atau Surat Penolakan
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22, kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.1.3.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.3.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.3.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 22 atau Surat
Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, kemudian
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP
Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.3.12. Proses selesai.
2.1.4. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan
PPh 22 2.1.4.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 34
2.1.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.4.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian meneruskan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.4.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian meneruskan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.4.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.4.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.4.7. SKB PPh Ps 22 Impor terdiri dari rangkap 6 :
Lembar 1 : DJBC / Bank Devisa
Lembar 2 : Importir / Wajib Pajak
Lembar 3 : DJBC / Bank Devisa (kembali ke KPP)
Lembar 4 : Direktorat PKP (dahulu Dit. PPh)
Lembar 5 : KPP Domisili Importir
Lembar 6 : Arsip KPP
Administrasi Perpajakan 35
2.1.4.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau Surat
Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Impor, kemudian menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.4.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.4.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.4.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau
Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor ditatausahakan di Seksi Pelayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.4.12. Proses selesai.
2.1.5. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh 22 Impor Untuk WP Yang Penghasilannya Semata‐mata Dikenakan PPh 2.1.5.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.5.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
Administrasi Perpajakan 36
2.1.5.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.1.5.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.5.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.5.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.5.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
2.1.5.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor untuk Wajib Pajak
yang Penghasilannya Semata‐mata Dikenakan PPh yang Bersifat Final
atau Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan
PPh Pasal 22 Impor untuk Wajib Pajak yang Penghasilannya Semata‐
mata Dikenakan PPh yang Bersifat Final.
2.1.5.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.5.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
Administrasi Perpajakan 37
2.1.5.11. Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor untuk Wajib
Pajak yang Penghasilannya Semata‐mata Dikenakan PPh yang Bersifat
Final atau Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan PPh Pasal 22 Impor untuk Wajib Pajak yang Penghasilannya
Semata‐mata Dikenakan PPh yang Bersifat Final ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
menyampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum
(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.5.12. Proses Selesai.
2.1.6. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22 Impor Emas Batangan 2.1.6.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.6.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.6.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.1.6.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 38
2.1.6.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.6.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.6.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.6.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor Emas
Batangan untuk Ekspor Perhiasan Emas atau Surat Penolakan
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan
Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.6.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menympaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.6.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.6.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor
Emas Batangan untuk Ekspor Perhiasan Emas atau Surat Penolakan
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan
Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan untuk Ekspor
Perhiasan Emas ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐
pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.1.6.12. Proses Selesai.
Administrasi Perpajakan 39
2.1.7. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh 23 2.1.7.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.7.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.7.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.1.7.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.7.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.7.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.7.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Administrasi Perpajakan 40
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.7.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23 atau Surat Penolakan
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 23, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.1.7.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.7.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.7.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23 atau Surat
Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 ditatausahakan di
Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak)
dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum
(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.7.12. Proses selesai.
2.1.8. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI 2.1.8.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.8.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
Administrasi Perpajakan 41
2.1.8.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.1.8.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.8.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian
penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.8.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.8.7. SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan
serta Diskonto SBI diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
Lembar ke‐1 untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 untuk Bank melalui Wajib Pajak;
Lembar ke‐3 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.8.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga
Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang
Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan
oleh Menteri Keuangan atau Surat Penolakan Permohonan Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga
Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang
Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan
oleh Menteri Keuangan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala
Seksi Pelayanan.
2.1.8.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 42
2.1.8.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.8.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah
Disahkan oleh Menteri Keuangan atau Surat Penolakan Permohonan
Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah
Disahkan oleh Menteri Keuangan ditatausahakan di Seksi Pelayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.8.12. Proses selesai.
2.1.9. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan 2.1.9.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.9.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.9.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
Administrasi Perpajakan 43
2.1.9.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan SKB, dan memberikan persetujuan
(approve) atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.9.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian
penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.9.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan SKB
dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen
hasil persetujuan.
2.1.9.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.9.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan atau Surat Penolakan
Permohonan Pembebasan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.9.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
2.1.9.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.9.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan atau Surat Penolakan
Permohonan Pembebasan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
disampaikan ke pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.9.12. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 44
2.1.10. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bagi WP Real Estat 2.1.10.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.10.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.10.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh serta menyampaikan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.10.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.10.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.10.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.10.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Administrasi Perpajakan 45
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.10.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bagi Wajib Pajak Real
Estat atau Surat Penolakan Pembebasan Pemungutan PPh atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bagi
Wajib Pajak Real Estat, kemudian menyampaikannya kepada Kepala
Seksi Pelayanan.
2.1.10.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.10.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.10.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bagi Wajib Pajak Real
Estat atau Surat Penolakan Pembebasan Pemungutan PPh atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bagi
Wajib Pajak Real Estat ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐
pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.1.10.12. Proses selesai.
2.1.11. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN
2.1.11.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 46
2.1.11.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.11.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPN kemudian menyampaikan uraian
permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.11.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPN, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.11.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian
penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPN.
2.1.11.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.11.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga),
yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Lembar ke‐2 : untuk Pemohon SKB PPN;
Lembar ke‐3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Penerbit SKB
PPN.
Administrasi Perpajakan 47
2.1.11.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena
Pajak Tertentu atau Surat Penolakan Pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.11.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.11.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani dokumen hasil
persetujuan.
2.1.11.11. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang
Kena Pajak Tertentu atau Surat Penolakan Pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu
ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan
Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
2.1.11.12. Proses selesai
2.1.12. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN Atas Penyerahan BKP Tertentu WP Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya 2.1.12.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas Surat
Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan
Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya ke Kantor Pelayanan Pajak
melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 48
2.1.12.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.12.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas Surat Pembebasan PPN
dan/atau PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta
Pejabat/Tenaga Ahlinya kemudian menyampaikan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.12.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas Surat Pembebasan PPN
dan/atau PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta
Pejabat/Tenaga Ahlinya, kemudian menyampaikan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.12.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas Surat Pembebasan PPN dan/atau
PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta
Pejabat/Tenaga Ahlinya.
2.1.12.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.12.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 49
2.1.12.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan
Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya atau Surat Penolakan
Permohonan Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan Negara
Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.12.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan kemudian menyapaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.12.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani dokumen hasil
persetujuan.
2.1.12.11. Surat Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan Negara
Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya atau Surat
Penolakan Permohonan Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan
Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya
ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan
Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP.
2.1.12.12. Proses selesai.
2.1.13. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM Atas Pembelian Kendaraan Angkutan
2.1.13.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan ke Kantor
Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 50
2.1.13.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.13.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas
Impor/Penyerahan Kendaraan Angkutan, kemudian menyampaikan
uraian penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.13.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas
Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan, kemudian menyampaikan
uraian penelitian permohonan tesebut kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
2.1.13.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas
Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan.
2.1.13.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.13.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM atas pembelian/perolehan
kendaraan angkutan diterbitkan dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
Lembar Ke‐1 : untuk PKP penjual kendaraan angkutan;
Lembar Ke‐2 : untuk KPP dimana PKP penjual kendaraan
angkutan terdaftar;
Lembar Ke‐3 : untuk Wajib Pajak pemohon SKB PPn BM;
Lembar Ke‐4 : untuk KPP penerbit SKB PPn BM.
Administrasi Perpajakan 51
2.1.13.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan
angkutan atau konsep Surat Penolakan Permohonan Pembebasan
PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.13.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.13.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.13.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Impor/Penyerahan
Kendaraan angkutan atau Surat Penolakan Permohonan Pembebasan
PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan ditatausahakan di
Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak)
dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum
(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.13.12. Proses selesai.
2.1.14. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor 2.1.14.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.14.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
Administrasi Perpajakan 52
2.1.14.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.1.14.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh, kemudian menyampaikan uraian penelitian permohonan tersebut
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.14.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.14.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.14.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM atas pembelian/perolehan
kendaraan bermotor diterbitkan dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
Lembar Ke‐1 : untuk PKP penjual kendaraan bermotor;
Lembar Ke‐2 : untuk KPP dimana PKP penjual kendaraan
bermotor terdaftar;
Lembar Ke‐3 : untuk Wajib Pajak pemohon SKB PPn BM;
Lembar Ke‐4 : untuk KPP penerbit SKB PPn BM.
2.1.14.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan
Bermotor atau Surat Penolakan Permohonan Pembebasan PPnBM atas
Impor/Penyerahan Kendaraan Bermotor, kemudian menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.14.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.14.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
Administrasi Perpajakan 53
2.1.14.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Impor/Penyerahan
Kendaraan Bermotor atau Surat Penolakan Permohonan Pembebasan
PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan Bermotor ditatausahakan di
Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak)
dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum
(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.14.12. Proses Selesai.
2.2. Pelayanan PBB 2.2.1. Tata Cara Penyelesaian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan 2.2.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran PBB ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
2.2.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan Penentuan
Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB kemudian meneliti
kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan Penentuan
Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB belum lengkap,
dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas
permohonan permohonan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran PBB sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan
LPAD digabungkan dengan berkas permohonan Penentuan Kembali
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB, dan kemudian diteruskan
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.1.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan memberi
disposisi kepada Account Representative untuk membuat Uraian
Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB.
2.2.1.4. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB
kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
Administrasi Perpajakan 54
2.2.1.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
PBB kemudian menyerahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Dalam hal Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi tidak menyetujui
Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
PBB, maka Account Representative harus memperbaiki Uraian Penelitian
Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB tersebut.
2.2.1.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Uraian
Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB,
kemudian meneruskan Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal
Jatuh Tempo Pembayaran PBB tersebut kepada Kepala Seksi Pengolahan
Data dan Informasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran PBB tersebut maka Account Representative harus
memperbaiki Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran PBB tersebut.
2.2.1.7. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima Uraian
Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB,
mendisposisi dan menugaskan Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan
Informasi untuk merekam perubahan data sebagaimana tersebut dalam
Uraian Penelitian.
2.2.1.8. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi merekam perubahan
data sebagaimana tersebut dalam Uraian Penelitian kemudian
meneruskan berkas permohonan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran PBB kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.2.1.9. Kepala Seksi Pelayanan menerima berkas permohonan Penelitian
Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep Surat
Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB
berikut SPPT PBB atau Surat Jawaban.
2.2.1.10. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keputusan
Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB berikut SPPT
PBB atau Surat Jawaban dan meneruskan kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 55
2.2.1.11. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan
Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB berikut SPPT
PBB atau Surat Jawaban, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui
konsep Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran PBB berikut SPPT atau Surat Jawaban tersebut, Pelaksana
Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep Surat tersebut.
2.2.1.12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB
berikut SPPT atau Surat Jawaban. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan
Pajak tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Penentuan Kembali
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB berikut SPPT PBB atau Surat
Jawaban tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki
konsep Surat tersebut.
2.2.1.13. Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
PBB berikut SPPT PBB atau Surat Jawaban ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.2.1.14. Proses selesai.
2.2.2. Tata Cara Penanganan Permohonan dari Wajib Pajak Untuk Mengajukan
Pengurangan atas PBB Yang Terutang Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa 2.2.2.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan atas pengurangan PBB secara
tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2.2.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerbitkan Bukti
Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada
Pelaksana Seksi Pelayanan
2.2.2.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam Permohonan Wajib Pajak dan
meneruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.2.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan membuat
penugasan kepada Account Representative (AR).
2.2.2.5. AR meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 56
2.2.2.6. Jika permohonan Wajib Pajak memenuhi syarat formal, AR meneliti
apakah keputusan atas permohonan pengurangan PBB adalah
wewenang KPP Pratama atau tidak.
2.2.2.7. Jika keputusan atas permohonan Wajib Pajak atas pengurangan PBB
merupakan wewenang KPP Pratama, maka AR membuat uraian
penelitian dan konsep Surat Keputusan.
2.2.2.8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Surat Keputusan, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.
2.2.2.9. Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani konsep Surat
Keputusan.
2.2.2.10. Surat Keputusan atas permohonan Wajib Pajak atas pengurangan PBB
dikirim kepada Wajib Pajak Cara Pengiriman Dokumen di Kantor
Pelayanan Pajak.
2.2.2.11. Jika keputusan atas permohonan Wajib Pajak atas pengurangan PBB
bukan wewenang KPP Pratama, AR membuat konsep surat pengantar ke
Kepala Kanwil DJP atau Direktur Jenderal Pajak.
2.2.2.12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak surat pengantar ke Kepala Kanwil
DJP atau Direktur Jenderal Pajak, kemudian menyerahkan kepada
Kepala Kantor.
2.2.2.13. Kepala Kantor menyetujui, dan menandatangani konsep surat
pengantar.
2.2.2.14. Surat Pengantar dan berkas permohonan Wajib Pajak atas pengurangan
PBB dikirim ke Kepala Kanwil DJP atau Direktur Jenderal Pajak dengan
tembusan Kepala Kanwil DJP.
2.2.2.15. Jika permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi syarat formal, AR
membuat konsep surat pemberitahuan tidak dapat diproses, dan
menyerahkan konsep surat kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.2.2.16. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
surat pemberitahuan tidak dapat diproses.
2.2.2.17. Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani surat pemberitahuan
tidak dapat diproses.
2.2.2.18. Surat pemberitahuan tidak dapat diproses dikirim kepada Wajib Pajak
melalui SOP Tata Cara Pengiriman Dokumen di Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.2.19. Proses selesai
Administrasi Perpajakan 57
2.2.3. Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan 2.2.3.1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) beserta
lampirannya.
2.2.3.2. Petugas TPT menerima Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Sektor
Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) beserta lampirannya,
Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta
kelengkapannya. Petugas TPT kemudian merekam surat permohonan
dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta
kelengkapannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.3.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Account
Representative untuk melakukan penelitian atas kelengkapan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan (P3) beserta lampirannya.
2.2.3.4. Account Representative melakukan penelitian terhadap kelengkapan
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Sektor Perkebunan,
Perhutanan, dan Pertambangan (P3) beserta lampirannya, dan
menyampaiakan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.3.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan (P3) beserta lampirannya ke Pejabat Fungsional Penilai
PBB.
2.2.3.6. Pejabat Fungsional Penilai PBB meneliti kebenaran pengisian SPOP,
melakukan penilaian atas bumi dan bangunan, membuat nota
perhitungan ketetapan PBB sektor P3 dan menyampaikan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.3.7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menyetujui, memaraf dan
memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan
Informasi untuk melakukan perekaman data SPOP sektor P3 beserta
Nota Perhitungannya.
2.2.3.8. Kepala Seksi PDI menugaskan pelaksana untuk melaksanakan
perekaman data SPOP sektor P3 beserta Nota Perhitungannya.
Administrasi Perpajakan 58
2.2.3.9. Pelaksana Seksi PDI merekam data SPOP sektor P3 beserta Nota
Perhitungannya, dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Seksi PDI
2.2.3.10. Kepala Seksi PDI menyampaikan SPOP sektor P3 beserta Nota
Perhitungan yang telah direkam kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.2.3.11. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk
mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB sektor P3.
2.2.3.12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang PBB sektor P3 dan menyampaikan kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.2.3.13. Kepala Seksi Pelayanan memaraf Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
PBB sektor P3 dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
2.2.3.14. Kepala Kantor Pelaksanaan Pajak menandatangani Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang PBB sektor P3
2.2.3.15. Proses dilanjutkan ke SOP tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen
Wajib Pajak dan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.2.3.16. Proses selesai.
2.2.4. Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Sektor
Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. 2.2.4.1. Account Representatif (AR) membuat konsep dalam rangka penetapan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berikutnya dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.4.2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, memaraf konsep
Surat Himbauan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) dan
menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.4.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Himbauan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sektor
Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) dan mengembalikan
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.4.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Pelaksana untuk
menatausahakan dan mengirim Surat Himbauan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan (P3) kepada Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 59
2.2.4.5. Pelaksana menatausahakan Surat Himbauan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan (P3) kemudian ke Subbagian Umum untuk diproses
dalam SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.2.4.6. Proses selesai
2.2.5. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) 2.2.5.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) ke Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.5.2. Petugas TPT menerima permohonan penerbitan surat keterangan NJOP
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas
permohonan penerbitan surat keterangan NJOP belum lengkap, berkas
permohonan penerbitan surat keterangan NJOP dikembalikan kepada
Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan penerbitan
surat keterangan NJOP sudah lengkap, Petugas TPT akan mencetak Bukti
Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan
digabungkan dengan berkas permohonan penerbitan surat keterangan
NJOP, dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi.
2.2.5.3. Kepala Seksi Ekstensifikasi menugaskan dan memberi disposisi kepada
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk menyiapkan konsep surat tugas
pembuatan keterangan NJOP.
2.2.5.4. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi menyusun konsep surat tugas pembuatan
keterangan NJOP dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala
Seksi Ekstensifikasi.
2.2.5.5. Kepala Seksi Ekstensifikasi meneliti, menyetujui dan memaraf konsep
surat tugas pembuatan keterangan NJOP, kemudian menyerahkan
konsep tersebut kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi
Ekstensifikasi tidak menyetujui konsep surat tugas pembuatan
keterangan NJOP, maka Pelaksana Seksi Ekstensifikasi harus
memperbaiki konsep surat tersebut.
Administrasi Perpajakan 60
2.2.5.6. Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani surat tugas
pembuatan keterangan NJOP, kemudian mengembalikan surat tugas
tersebut kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi. Dalam hal Kepala Kantor
tidak menyetujui konsep surat tugas pembuatan keterangan NJOP
tersebut maka Pelaksana Seksi Ekstensifikasi harus memperbaiki konsep
surat tugas tersebut.
2.2.5.7. Kepala Seksi Ekstensifikasi menyerahkan surat tugas pembuatan
keterangan NJOP kepada Pejabat Fungsional Penilai untuk melakukan
penelitian.
2.2.5.8. Pejabat Fungsional Penilai membuat uraian penelitian pembuatan
keterangan NJOP dan kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi
Ekstensifikasi. Dalam hal Pejabat Fungsional Penilai menemukan
perbedaan data antara basis data SISMIOP dengan keterangan Wajib
Pajak atau kondisi di lapangan, maka dilakukan proses verifikasi
lapangan sesuai dengan sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Verifikasi
Lapangan.
2.2.5.9. Kepala Seksi Ekstensifikasi meneliti, menyetujui dan memaraf konsep
uraian penelitian pembuatan keterangan NJOP kemudian menyerahkan
konsep tersebut kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi
Ekstensifikasi tidak menyetujui konsep uraian penelitian pembuatan
keterangan NJOP, maka Pejabat Fungsional Penilai harus memperbaiki
konsep uraian penelitian pembuatan keterangan NJOP tersebut.
2.2.5.10. Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani uraian
penelitian pembuatan keterangan NJOP serta meneruskan uraian
penelitian tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala
Kantor tidak menyetujui konsep uraian penelitian pembuatan
keterangan NJOP, maka Pejabat Fungsional Penilai harus memperbaiki
konsep uraian penelitian tersebut.
2.2.5.11. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian pembuatan
keterangan NJOP, menugaskan dan memberikan disposisi Pelaksana
Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep surat keterangan NJOP.
2.2.5.12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat keterangan NJOP dan
meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 61
2.2.5.13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep surat
keterangan NJOP serta meneruskan kepada Kepala Kantor. Dalam hal
Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep surat keterangan NJOP
tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat
keterangan tersebut.
2.2.5.14. Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani surat
keterangan NJOP. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep
surat keterangan NJOP tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus
memperbaiki konsep surat keterangan NJOP tersebut.
2.2.5.15. Proses dilanjutkan ke SOP tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen
Wajib Pajak dan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.2.5.16. Proses selesai.
2.2.6. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB
2.2.6.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PBB ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan
Terpadu.
2.2.6.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan atas
pengembalian kelebihan pembayaran PBB kemudian meneliti
kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan atas
pengembalian kelebihan pembayaran PBB belum lengkap, dihimbau
kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas
permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran PBB sudah
lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD.
BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan
dengan berkas permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran
PBB, dan kemudian diteruskan ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses
dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan.
2.2.6.3. Proses pemeriksaan menghasilkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan
Nothit PBB.
2.2.6.4. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota
Penghitungan PBB, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan
untuk mencetak produk hukum berupa:
2.2.6.5. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(SKKP PBB), apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari
yang seharusnya terutang.
Administrasi Perpajakan 62
2.2.6.6. Surat Pemberitahuan (SPb), apabila jumlah PBB yang dibayar sama
dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang.
2.2.6.7. Surat Ketetapan Pajak (SKP), apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata
kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
2.2.6.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep produk hukum dan
menympaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.2.6.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf produk hukum, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.6.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani produk
hukum.
2.2.6.11. Produk hukum ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Panatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐
pihak terkait (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.2.6.12. Kelebihan pembayaran pajak/SKKP PBB, kemudian diproses di Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.6.13. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan memberikan
disposisi kepada Account Representative untuk memproses
pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
2.2.6.14. Account Representative meminta informasi tunggakan pajak ke Seksi
Penagihan. Dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar juga di
Kantor Pelayanan Pajak lain, Account Representative meminta informasi
tunggakan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lokasi Wajib Pajak terdaftar
dengan membuat juga surat pengantar untuk kemudian diparaf oleh
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan ditandatangani oleh Kepala
Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.6.15. Penyelesaian surat konfirmasi tunggakan pajak di Seksi Penagihan atau
Kantor Pelayanan Pajak terkait diproses dengan SOP Tata Cara
Menjawab Konfirmasi Data Tunggakan Wajib Pajak.
2.2.6.16. Seksi Penagihan atau Kantor Pelayanan Pajak terkait meneruskan
jawaban konfirmasi tunggakan pajak kepada Account Representative.
2.2.6.17. Account Representative kemudian meneliti surat jawaban dan data
tunggakan pajak yang diterima baik dari Seksi Penagihan atau dari
Kantor Pelayanan Pajak lain. Apabila terdapat tunggakan pajak, proses
dilanjutkan dengan pemindahbukuan (SOP Tata Cara Pemindahbukuan
(Pbk)).
Administrasi Perpajakan 63
2.2.6.18. Apabila masih terdapat kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa,
proses dilanjutkan dengan membuat uraian penelitian serta melengkapi
data, mencetak, dan memaraf Nothit SPMKP PBB, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.6.19. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
uraian penelitian serta memaraf Nothit SPMKP PBB, kemudian
menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Dalam hal Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi tidak menyetujui
konsep uraian penelitian dan nothit, maka Account Representative
harus memperbaiki konsep tersebut.
2.2.6.20. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani uraian
penelitian serta memaraf Nothit SPMKP PBB. Dalam hal Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep uraian penelitian dan nothit,
Account Representative memperbaiki konsep tersebut.
2.2.6.21. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian dan Nothit SPMKP
PBB, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak
konsep SPMKP PBB.
2.2.6.22. SPMKP PBB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai
berikut :
Lembar ke‐1 dan lembar ke‐2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) mitra kerja KP PBB/KPP Pratama yang menerbitkan
SPMKP PBB.
Lembar ke‐3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
Lembar ke‐4 untuk KPP PBB/KPP Pratama yang menerbitkan SPMKP
PBB.
2.2.6.23. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep SPMKP PBB dan
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.2.6.24. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep SPMKP PBB,
kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep SPMKP PBB
tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep SPMKP
PBB.
2.2.6.25. Kepala Kantor Pelayanan menyetujui dan menandatangani SPMKP PBB.
Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui SPMKP PBB
tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep SPMKP
PBB.
Administrasi Perpajakan 64
2.2.6.26. SPMKP PBB ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐
pihak terkait melalui Subagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP). Penyampaian SPMKP PBB kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara dilakukan langsung oleh Seksi Pelayanan.
2.2.6.27. Proses selesai.
2.3. Pelayanan BPHTB 2.3.1. Tata Cara Penelitian SSB
2.3.1.1. Petugas TPT/PST menerima formulir penyampaian SSB beserta
lampiran‐lampirannya.
2.3.1.2. Dalam hal ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER‐16/PJ/2008 telah terpenuhi, Petugas TPT/PST membuat Bukti
Penerimaan Surat (BPS) dan memberikan kepada WP.
2.3.1.3. Petugas TPT/PST meneruskan berkas ke Seksi Pelayanan atau Seksi
Penetapan.
2.3.1.4. Kasi Pelayanan atau Kasi Penetapan menerima dan mendisposisi kepada
Petugas yang ditunjuk untuk melakukan penelitian SSB yang untuk
selanjutnya disebut Petugas Peneliti SSB.
2.3.1.5. Petugas Peneliti SSB menuliskan nomor BPS pada pojok kanan atas SSB
dan menuliskan nomor BPS yang sama ke dalam kolom No. Register
pada Buku Register Penelitian SSB. Petugas menentukan apakah perlu
dilakukan Penelitian Lapangan SSB (PL SSB) berdasarkan kriteria yang
ada. Jika perlu maka Petugas Peneliti SSB membuat konsep Nota Dinas
Permintaan Penelitian Lapangan SSB dan menyampaikan kepada Kasi
Pelayanan atau Kasi Penetapan. Jika tidak diperlukan PL SSB maka lanjut
ke nomor 16. Dalam hal Petugas Peneliti SSB menerima SSbB bukti
pelunasan maka Petugas Peneliti SSB mencatat semua NTPN pada SSB
sebelumnya dan mengumpulkan seluruh SSB terkait serta menuliskan
semua NTPN di atas SSB bukti pelunasan. Petugas Peneliti SSB
melakukan Penelitian SSB bukti pelunasan dan menuangkan hasilnya
dalam Kertas Kerja Penelitian SSB yang baru dan lanjut ke nomor 17.
2.3.1.6. Kasi Pelayanan atau Kasi Penetapan meneliti dan menandatangani ND
Permintaan Penelitian Lapangan SSB dan meneruskan ke Kasi
Ekstensifikasi atau Kasi Pedanil.
Administrasi Perpajakan 65
2.3.1.7. Kasi Ekstensifikasi atau Kasi Pedanil menerima dan mendisposisikan
kepada Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk membuat konsep Surat
Tugas Penelitian Lapangan SSB (ST PL SSB).
2.3.1.8. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi atau Seksi Pedanil membuat konsep ST PL
SSB menyerahkannya kepada Kasi Ekstensifikasi atau Kasi Pedanil.
2.3.1.9. Kasi Ekstensifikasi atau Kasi Pedanil meneliti dan memaraf konsep ST PL
SSB dan meneruskan ke Kepala Kantor.
2.3.1.10. Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani serta
mengembalikan ke Kasi Ekstensifikasi atau Kasi Pedanil.
2.3.1.11. Kasi Ekstensifikasi atau Kasi Pedanil menerima dan menyerahkan ke
Petugas yang ditunjuk untuk melakukan PL SSB.
2.3.1.12. Petugas PL SSB menerima ST PL SSB dan melakukan PL SSB lalu
membuat konsep Laporan Hasil PL SSB kemudian menyerahkannya
kepada Kasi Ekstensifikasi atau Kasi Pedanil.
2.3.1.13. Kasi Ekstensifikasi atau Kasi Pedanil mempelajari, memaraf dan
meneruskan konsep Laporan Hasil PL SSB kepada Kepala Kantor.
2.3.1.14. Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani lalu meneruskan ke
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi atau Seksi Pedanil.
2.3.1.15. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi atau Seksi Pedanil meneruskan Laporan
Hasil PL SSB kepada Petugas Peneliti SSB.
2.3.1.16. Petugas Peneliti SSB meneliti penghitungan BPHTB dan menuangkan
hasilnya dalam Kertas Kerja Penelitian SSB.
2.3.1.17. Petugas Peneliti SSB melengkapi/mengisi Buku Register Penelitian SSB.
Dalam hal SSB adalah SSB bukti pelunasan maka dituliskan Nomor
Register dari SSB sebelumnya pada kolom keterangan di buku register
untuk memudahkan pelacakan apabila diperlukan.
2.3.1.18. Petugas Peneliti SSB membubuhkan Stempel Penelitian SSB di atas SSB
yang telah diteliti, melengkapi isian stempel, dan memaraf. Dalam hal
perhitungan BPHTB yang disetor lebih kecil dari perhitungan Petugas
Peneliti SSB, tidak dibubuhkan Stempel Penelitian SSB, dan Wajib Pajak
diberitahu agar segera membayar selisihnya dan menyampaikan
kembali SSB bukti pelunasan dimaksud, kemudian Stempel Penelitian
SSB dibubuhkan di atas SSB bukti pelunasan.
2.3.1.19. Petugas Peneliti SSB meneruskan SSB yang telah distempel dan diparaf
kepada Kepala Seksi Pelayanan atau Kasi Penetapan.
Administrasi Perpajakan 66
2.3.1.20. Kepala Seksi Pelayanan atau Kasi Penetapan menandatangani dan
mengembalikan kepada Petugas Peneliti SSB untuk dibubuhkan stempel
kantor.
2.3.1.21. Petugas Peneliti SSB memberikan SSB lembar 3 atau SSB lembar 3 plus
BPN lembar 3 ke Seksi PDI/Seksi Penetapan untuk ditatausahakan dan
mengembalikan SSB dan BPN lembar lainnya kepada WP melalui
TPT/PST.
2.3.1.22. Proses selesai.
2.3.2. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran BPHTB
2.3.2.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian pembayaran
BPHTB ke Kantor Pelayanan Pajak.
2.3.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan
pengembalian pembayaran BPHTB kemudian meneliti kelengkapan
persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan pengembalian
pembayaran BPHTB belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk
melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan pengembalian
pembayaran BPHTB sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan
LPAD digabungkan dengan berkas permohonan pengembalian
pembayaran BPHTB, kemudian diteruskan ke Seksi Pemeriksaan.
2.3.2.3. Proses pemeriksaan menghasilkan LPP dan Nothit BPHTB.
2.3.2.4. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Pemeriksaan Pajak dan
Nothit BPHTB, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk
mencetak produk hukum berupa:
2.3.2.5. SKBLB apabila terdapat kelebihan pembayaran BPHTB
2.3.2.6. SKBN apabila kelebihan pembayaran pajak sama dengan BPHTB
terutang.
2.3.2.7. SKBKB apabila terdapat utang BPHTB.
2.3.2.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep produk hukum dan
menympaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.3.2.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf produk hukum, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.3.2.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani produk
hukum.
Administrasi Perpajakan 67
2.3.2.11. Produk hukum ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Panatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐
pihak terkait (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.3.2.12. Kelebihan pembayaran pajak/SKBLB, kemudian diproses di Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
2.3.2.13. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan memberikan
disposisi kepada Account Representative untuk memproses
pengembalian pembayaran BPHTB.
2.3.2.14. Account Representative meminta informasi tunggakan pajak ke Seksi
Penagihan. Dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar juga di
Kantor Pelayanan Pajak lain, Account Representative meminta informasi
tunggakan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lokasi Wajib Pajak terdaftar
dengan membuat juga surat pengantar untuk kemudian diparaf oleh
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan ditandatangani Kepala
Kantor Pelayanan Pajak.
2.3.2.15. Penyelesaian surat konfirmasi tunggakan pajak di Seksi Penagihan atau
Kantor Pelayanan Pajak terkait diproses dengan SOP Tata Cara
Menjawab Konfirmasi Data Tunggakan Wajib Pajak.
2.3.2.16. Seksi Penagihan atau Kantor Pelayanan Pajak terkait meneruskan
jawaban konfirmasi tunggakan pajak kepada Account Representative.
2.3.2.17. Account Representative kemudian meneliti surat jawaban dan data
tunggakan pajak yang diterima baik dari Seksi Penagihan atau dari
Kantor Pelayanan Pajak lain. Apabila terdapat tunggakan pajak, proses
dilanjutkan dengan pemindahbukuan (SOP Tata Cara Pemindahbukuan
(Pbk)).
2.3.2.18. Apabila masih terdapat kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa,
proses dilanjutkan dengan membuat uraian penelitian, melengkapi data,
serta mencetak, dan memaraf Nothit SKPKPB, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.3.2.19. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
uraian penelitian, memaraf Nothit SKPKPB, kemudian menyerahkan
konsep tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi tidak menyetujui uraian
penelitian dan nohit tersebut, maka Account Representative harus
memperbaikinya.
Administrasi Perpajakan 68
2.3.2.20. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani uraian
penelitian, memaraf Nothit SKPKPB, kemudian menugaskan kepada
Kepala Seksi Pelayanan untuk menerbitkan produk hukum. Dalam hal
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui uraian penelitian dan
nothit, Account Representative harus memperbaikinya.
2.3.2.21. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian dan Nothit SKPKPB,
kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak
produk hukum berupa konsep SKPKPB dan SPMK BPHTB.
2.3.2.22. SPMK BPHTB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan
sebagai berikut :
Lembar ke‐1 dan lembar ke‐2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) mitra kerja KPP Pratama yang menerbitkan SPMK BPHTB.
Lembar ke‐3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
Lembar ke‐4 untuk KPP Pratama yang menerbitkan SPMK BPHTB.
2.3.2.23. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep SKPKPB dan SPMK BPHTB,
kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan
2.3.2.24. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep SKPKPB dan SPMK
BPHTB serta meneruskannya kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala
Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep tersebut, Pelaksana Seksi
Pelayanan harus memperbaikinya.
2.3.2.25. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SKPKPB
dan SPMK BPHTB. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui konsep tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus
memperbaikinya.
2.3.2.26. SKPKPB dan SPMK BPHTB ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata
Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) serta disampaikan pihak‐
pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP). Penyampaian SPMK BPHTB kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara dilakukan langsung oleh Seksi Pelayanan.
2.3.2.27. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 69
2.5. Pelayanan Bea Meterai 2.5.1. Tata Cara Penyelesaian Pemberian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
Dengan mesin Teraan Meterai 2.5.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Ijin Pembubuhan Tanda Bea
Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai ke Kantor Pelayanan Pajak
melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2.5.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.1.3. Account Representative membuka segel mesin teraan dan mencatat
informasi yang diperlukan dalam rangka membuat Berita Acara
Pembukaan dan Pemasangan Segel Mesin Teraan. Selanjutnya Account
Representative membuat dan menandatangani Laporan Penelitian Ijin
Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi. Dalam hal data untuk Laporan Penelitian tidak sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak, Account Representative dapat menyesuaikan
data dimaksud.
2.5.1.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Mesin Teraan Meterai kemudian menyerahkannya kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui
Laporan Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Mesin Teraan Meterai tersebut, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
Administrasi Perpajakan 70
2.5.1.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Laporan Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Mesin Teraan Meterai kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui
Laporan Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan
Mesin Teraan Materai tersebut, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.1.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Penelitian Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.5.1.7. Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Mesin Teraan
diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk Kantor Wilayah
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
2.5.1.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Berita Acara Pembukaan
dan Pemasangan Segel Mesin Teraan Meterai dan konsep Ijin
Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Mesin Teraan atau
konsep Surat Penolakan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas
dengan Mesin Teraan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.5.1.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Berita Acara
Pembukaan dan Pemasangan Segel Mesin Teraan Meterai dan konsep
Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Mesin Teraan atau
konsep Surat Penolakan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas
dengan Mesin Teraan kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.5.1.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Pembukaan dan Pemasangan Segel Mesin Teraan Meterai dan Ijin
Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Mesin Teraan atau Surat
Penolakan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Mesin
Teraan.
Administrasi Perpajakan 71
2.5.1.11. Berita Acara Pembukaan dan Pemasangan Segel Mesin Teraan Meterai
dan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Mesin Teraan
atau Surat Penolakan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan
Mesin Teraan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐
pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.5.1.12. Proses selesai.
2.5.2. Tata Cara Penyelesaian Pemberian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan 2.5.2.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Ijin Pembubuhan Tanda Bea
Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan Meterai ke Kantor
Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2.5.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.2.3. Account Representative membuat dan menandatangani Laporan
Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi
Percetakan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Laporan Penelitian
tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account Representative
dapat menyesuaikan data dimaksud.
Administrasi Perpajakan 72
2.5.2.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Teknologi Percetakan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Laporan
Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi
Percetakan yang dibuat, Account Representative harus memperbaiki
dokumen tersebut.
2.5.2.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Laporan Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Teknologi Percetakan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui
Laporan Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Teknologi Percetakan yang dibuat, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.2.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan Permohonan
Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi
Percetakan dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak
dokumen hasil persetujuan.
2.5.2.7. Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Teknologi
Percetakan diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk Kantor Wilayah
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
2.5.2.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Materai Lunas dengan Teknologi Percetakan atau konsep Surat
Penolakan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Teknologi
Percetakan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.2.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Materai Lunas dengan Teknologi Percetakan atau konsep
Surat Penolakan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan
Teknologi Percetakan kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 73
2.5.2.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Materai Lunas dengan Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan
Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Teknologi
Percetakan.
2.5.2.11. Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Teknologi
Percetakan atau Surat Penolakan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai
Lunas dengan Teknologi Percetakan ditatausahakan di Seksi Pelayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP).
2.5.2.12. Proses selesai.
2.5.3. Tata Cara Penyelesaian Pemberian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi 2.5.3.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Ijin Pembubuhan Tanda Bea
Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi ke Kantor Pelayanan Pajak
melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2.5.3.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.3.3. Account Representative membuat dan menandatangani Laporan
Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Laporan Penelitian
tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account Representative
dapat menyesuaikan data dimaksud.
Administrasi Perpajakan 74
2.5.3.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Sistem Komputerisasi kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Laporan
Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi yang dibuat, Account Representative harus memperbaiki
dokumen tersebut.
2.5.3.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Laporan Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Sistem Komputerisasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui Laporan Penelitian Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Sistem Komputerisasi yang dibuat, Account
Representative harus memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.3.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Penelitian Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.5.3.7. Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk Kantor Wilayah
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
2.5.3.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Materai Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau konsep Surat
Penolakan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.5.3.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Materai Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau konsep
Surat Penolakan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan
Sistem Komputerisasi kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.5.3.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Ijin
Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Sistem Komputerisasi
atau Surat Penolakan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan
Sistem Komputerisasi.
Administrasi Perpajakan 75
2.5.3.11. Ijin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi atau Surat Penolakan Ijin Pembubuhan Tanda Bea
Materai Lunas dengan Sistem Komputerisasi ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagin Umum (SOP
Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.5.3.12. Proses selesai.
2.5.4. Tata Cara Penyelesaian permohonan Penambahan Deposit Mesin Teraan Meterai
2.5.4.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengisian Saldo Bea Meterai
Mesin Teraan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan
Terpadu.
2.5.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.4.3. Account Representative melakukan penelitian atas permohonan Wajib
Pajak dan membuat konsep Berita Acara Pembukaan dan Pemasangan
Segel kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara Pembukaan dan
Pemasangan Segel tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak,
Account Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.4.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Pembukaan dan Pemasangan Segel kemudian
meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal
Kepala Seksi tidak menyetujui konsep Berita Acara Pembukaan dan
Pemasangan Segel, Account Representative harus memperbaiki
dokumen tersebut.
Administrasi Perpajakan 76
2.5.4.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Pembukaan dan Pemasangan Segel dan meneruskannya kepada
Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui konsep Berita Acara Pembukaan dan Pemasangan Segel,
Account Representative harus memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.4.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Pembukaan dan
Pemasangan Segel dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk
mencetak dokumen hasil persetujuan. Dalam hal penambahan deposit
disetujui, dicetak konsep Berita Acara Pembukaan dan Pemasangan
Segel Mesin Teraan Meterai. Dalam hal penambahan deposit tidak
disetujui, dicetak konsep Surat Penolakan Permohonan.
2.5.4.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Berita Acara Pembukaan
dan Pemasangan Segel Mesin Teraan Meterai atau konsep Surat
Penolakan, kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.4.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Berita Acara
Pembukaan dan Pemasangan Segel Mesin Teraan Meterai atau konsep
Surat Penolakan, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.5.4.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Pembukaan dan Pemasangan Segel Mesin Teraan Meterai atau
Surat Penolakan.
2.5.4.10. Berita Acara Pembukaan dan Pemasangan Segel Mesin Teraan Meterai
atau Surat Penolakan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib
Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di KPP).
2.5.4.11. Proses selesai.
2.5.5. Tata Cara Penyelesaian permohonan Penambahan Deposit Teknologi Percetakan
2.5.5.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengisian Saldo Bea Meterai
dengan Teknologi Percetakan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 77
2.5.5.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.5.3. Account Representative melakukan penelitian atas permohonan Wajib
Pajak dan membuat konsep Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea
Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan kemudian meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk
Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Teknologi Percetakan tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak,
Account Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.5.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Teknologi Percetakan kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Konsep Berita
Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi
Percetakan, Account Representative harus memperbaiki dokumen
tersebut.
2.5.5.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi
Percetakan. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui
Konsep Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Teknologi Percetakan, Account Representative harus memperbaiki
dokumen tersebut.
Administrasi Perpajakan 78
2.5.5.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Pengisian Kembali Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan dan menugaskan
Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan.
Dalam hal Penambahan Deposit disetujui, dicetak Berita Acara Pengisian
Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan. Dalam
hal Penambahan Deposit tidak disetujui, dicetak konsep Surat Penolakan
Permohonan.
2.5.5.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Berita Acara Pengisian
Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan Mesin
Teknologi Percetakan atau konsep Surat Penolakan kemudian
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.5.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Berita Acara
Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi
Percetakan atau konsep Surat Penolakan kemudian meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan dan meneruskannya kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak.
2.5.5.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi
Percetakan atau Surat Penolakan.
2.5.5.10. Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.5.5.11. Proses selesai.
2.5.6. Tata Cara Penyelesaian permohonan Penambahan Deposit Sistem Komputerisasi 2.5.6.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengisian Saldo Bea Meterai
dengan Sistem Komputerisasi ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 79
2.5.6.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.6.3. Account Representative melakukan penelitian atas permohonan Wajib
Pajak dan membuat konsep Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea
Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi kemudian meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk
Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account
Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.6.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak, dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Konsep Berita
Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi, Account Representative harus memperbaiki dokumen
tersebut.
2.5.6.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui konsep Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Sistem Komputerisasi, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
Administrasi Perpajakan 80
2.5.6.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Pengisian Kembali Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi dan menugaskan
Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan.
Dalam hal penambahan deposit disetujui, dicetak Berita Acara Pengisian
Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi. Dalam
hal penambahan deposit tidak disetujui, dicetak Surat Penolakan
Permohonan.
2.5.6.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Berita Acara Pengisian Kembali
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau Surat
Penolakan kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.6.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf Berita Acara Pengisian
Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau
Surat Penolakan kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.5.6.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi atau Surat Penolakan.
2.5.6.10. Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi/Surat Penolakan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP
Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP).
2.5.6.11. Proses selesai.
2.5.7. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Mesin Teraan Ke Sistem Komputerisasi 2.5.7.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai
Mesin Teraan ke Sistem Komputerisasi ke Kantor Pelayanan Pajak
melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 81
2.5.7.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.7.3. Account Representative melakukan penelitian dan membuat konsep
Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi Pembubuhan Bea Meterai
dengan Mesin Teraan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Mesin Teraan
tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account Representative
dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.7.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi Pembubuhan Bea Meterai
dengan Mesin Teraan kemudian menyerahkannya kepada Kepala
Kantor. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Berita Acara Penelitian
Fisik dan Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Mesin Teraan,
Account Representative harus memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.7.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Penelitian Administrasi kemudian meneruskan kepada Kepala
Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi Pembubuhan
Bea Meterai dengan Mesin Teraan, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
Administrasi Perpajakan 82
2.5.7.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Penelitian Fisik dan
Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Mesin Teraan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan. Dalam hal Pengalihan Saldo disetujui, dicetak konsep Surat
Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan. Dalam hal pengalihan saldo
tidak disetujui, dicetak konsep Surat Penolakan Permohonan.
2.5.7.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Mesin Teraan atau konsep Surat Penolakan Permohonan,
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.7.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengalihan
Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Mesin Teraan konsep Surat Penolakan Permohonan,
kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.5.7.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan atau Surat Penolakan
Permohonan.
2.5.7.10. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan atau Surat Penolakan
Permohonan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib
Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di KPP).
2.5.7.11. Proses selesai.
2.5.8. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Mesin Teraan Ke Teknologi Percetakan 2.5.8.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai
dari Mesin Teraan ke Teknologi Percetakan ke Kantor Pelayanan Pajak
melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 83
2.5.8.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.8.3. Account Representative melakukan penelitian dan membuat konsep
Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi Pembubuhan Bea Meterai
dengan Mesin Teraan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Mesin Teraan
tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account Representative
dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.8.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi Pembubuhan Bea Meterai
dengan Mesin Teraan kemudian menyerahkannya kepada Kepala
Kantor. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Berita Acara Penelitian
Fisik dan Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Mesin Teraan,
Account Representative harus memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.8.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Penelitian Administrasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tidak menyetujui Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi
Pembubuhan Bea Meterai dengan Mesin Teraan, Account
Representative harus memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.8.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Penelitian Administrasi
dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen
hasil persetujuan. Dalam hal Pengalihan Saldo disetujui, dicetak Surat
Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan. Dalam hal pengalihan saldo
tidak disetujui, dicetak Surat Penolakan Permohonan.
Administrasi Perpajakan 84
2.5.8.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan konsep Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Mesin Teraan atau konsep Surat Penolakan Permohonan,
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.8.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengalihan
Saldo Bea Meterai dan konsep Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea
Meterai Lunas dengan Mesin Teraan atau konsep Surat Penolakan
Permohonan, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.5.8.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Pengalihan Saldo
Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Mesin Teraan atau Surat Penolakan Permohonan.
2.5.8.10. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan atau Surat Penolakan
Permohonan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib
Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di KPP).
2.5.8.11. Proses selesai.
2.5.9. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Dari Teknologi Percetakan Ke Mesin Teraan 2.5.9.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai
dengan Teknologi Percetakan ke mesin teraan ke Kantor Pelayanan
Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 85
2.5.9.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.9.3. Account Representative melakukan penelitian dan membuat konsep
Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Teknologi Percetakan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Teknologi
percetakan tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account
Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.9.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Teknologi Percetakan kemudian menyerahkannya kepada Kepala
Kantor. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Berita Acara Penelitian
Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Teknologi Percetakan,
Account Representative harus memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.9.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Penelitian Administrasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tidak menyetujui Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea
Meterai dengan Teknologi Percetakan, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.9.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Penelitian Administrasi
dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen
hasil persetujuan. Dalam hal Pengalihan Saldo disetujui, dicetak konsep
Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan konsep Pencabutan Ijin
Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan.
Dalam hal pengalihan saldo tidak disetujui, dicetak Surat Penolakan
Permohonan.
Administrasi Perpajakan 86
2.5.9.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Teknologi Percetakan atau konsep Surat Penolakan
Permohonan, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.5.9.8. Kepala Seksi Pelayanan memaraf konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Teknologi Percetakan atau konsep Surat Penolakan
Permohonan, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.5.9.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Pengalihan Saldo
Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan Permohonan.
2.5.9.10. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan atau Surat
Penolakan Permohonan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata
Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.5.9.11. Proses selesai.
2.5.10. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Dari Teknologi Percetakan Ke Sistem Komputerisasi 2.5.10.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai
dengan Teknologi Percetakan ke Sistem Komputerisasi ke Kantor
Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 87
2.5.10.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.10.3. Account Representative melakukan penelitian dan membuat Berita
Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Teknologi Percetakan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Teknologi
percetakan tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account
Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.10.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf Berita
Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Teknologi Percetakan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Teknologi
Percetakan, Account Representative harus memperbaiki dokumen
tersebut.
2.5.10.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Penelitian Administrasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tidak menyetujui Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea
Meterai dengan Teknologi Percetakan, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.10.6. Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Teknologi Percetakan yang telah disetujui, menjadi dasar Kepala Kantor
membuat keputusan atas permohonan pengalihan saldo.
Administrasi Perpajakan 88
2.5.10.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Penelitian Administrasi
dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen
hasil persetujuan. Dalam hal pengalihan saldo tidak disetujui, dicetak
Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Pengalihan Saldo disetujui,
dicetak Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin
Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan.
2.5.10.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan Permohonan,
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.10.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengalihan
Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan Permohonan
kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.5.10.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan
Permohonan.
2.5.10.11. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan atau Surat
Penolakan Permohonan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata
Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.5.10.12. Proses selesai.
2.5.11. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Dari Sistem Komputerisasi Ke Mesin Teraan 2.5.11.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai
Komputerisasi ke Mesin Teraan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 89
2.5.11.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan
dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan
dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta
kelengkapannya ke Account Representative.
2.5.11.3. Account Representative melakukan penelitian dan membuat konsep
Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Sistem Komputerisasi kemudian menyerahkannya ke Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem
Komputerisasi tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account
Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.11.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Sistem Komputerisasi kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem
Komputerisasi, Account Representative harus memperbaiki dokumen
tersebut.
2.5.11.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Penelitian Administrasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tidak menyetujui Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea
Meterai dengan Sistem Komputerisasi, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.11.6. Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Sistem Komputerisasi yang telah disetujui, menjadi dasar Kepala Kantor
Pelayanan Pajak membuat keputusan atas permohonan pengalihan
saldo.
Administrasi Perpajakan 90
2.5.11.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Penelitian Administrasi
Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem Komputerisasi dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan. Dalam hal Pengalihan Saldo disetujui, dicetak konsep Surat
Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi. Dalam hal pengalihan
saldo tidak disetujui, dicetak konsep Surat Penolakan Permohonan.
2.5.11.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Sistem Komputerisasi atau Surat Penolakan Permohonan,
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.11.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengalihan
Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau Surat Penolakan Permohonan,
kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.5.11.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau Surat Penolakan
Permohonan.
2.5.11.11. konsep Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin
Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi
atau Surat Penolakan Permohonan, ditatausahakan di Seksi Pelayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP).
2.5.11.12. Proses selesai.
2.5.12. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Dari Sistem Komputerisasi Ke Teknologi Percetakan 2.5.12.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai
Komputerisasi ke Teknologi Percetakan ke Kantor Pelayanan Pajak
melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 91
2.5.12.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.12.3. Account Representative melakukan penelitian dan membuat Berita
Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem
Komputerisasi kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem
Komputerisasi tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account
Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.12.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf Berita
Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem
Komputerisasi kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem
Komputerisasi, Account Representative harus memperbaiki dokumen
tersebut.
2.5.12.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Penelitian Administrasi kemudian meneruskannya kepada Kepala
Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea
Meterai dengan Sistem Komputerisasi, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
Administrasi Perpajakan 92
2.5.12.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Penelitian Administrasi
dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen
hasil persetujuan. Dalam hal Pengalihan Saldo disetujui, dicetak konsep
Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi. Dalam hal
pengalihan saldo tidak disetujui, dicetak konsep Surat Penolakan
Permohonan.
2.5.12.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan konsep Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau konsep Surat Penolakan
Permohonan, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.5.12.8. Kepala Seksi Pelayanan memaraf konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan konsep Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau konsep Surat Penolakan
Permohonan, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.5.12.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Pengalihan Saldo
Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Sistem Komputerisasi atau Surat Penolakan Permohonan.
2.5.12.10. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau Surat
Penolakan Permohonan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata
Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.5.12.11. Proses selesai.
2.6. Pelayanan Pengembalian Pendahuluan
2.6.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan PPh Untuk WP Patuh 2.6.1.1. Wajib Pajak Patuh mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)
atau surat tersendiri melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
Penerimaan SPT diproses dengan SOP Tata Cara Penerimaan dan
Pengolahan SPT Tahunan.
Administrasi Perpajakan 93
2.6.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dimohon kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
2.6.1.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima dan menugaskan
Account Representative untuk melakukan penelitian.
2.6.1.4. Account Representative melakukan penelitian terhadap SPTLB Wajib
Pajak Patuh, serta melakukan konfirmasi atas Kredit Pajak, serta
menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian, serta
menginput, mencetak, dan memaraf Nothit SKPPKP.
2.6.1.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian serta memaraf Nothit SKPPKP serta meneruskan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.6.1.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui menyetujui dan
menandatangani Laporan Penelitian serta memaraf Nothit SKPPKPP.
Nothit yang sudah ditetapkan kemudian diteruskan ke Seksi Pelayanan.
2.6.1.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Nothit SKPPKP dan Laporan
Penelitian, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk
mencetak SKPPKP.
2.6.1.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak SKPPKP dan meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.6.1.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf SKPPKP dan
meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.6.1.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SKPPKP
2.6.1.11. dan disampaikan ke Wajib Pajak dengan SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP.
2.6.1.12. SKPPKP ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak
melalui Subbagian Umum.
Administrasi Perpajakan 94
2.6.1.13. Pemrosesan atas SKPPKP dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penerbitan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
2.6.1.14. Proses selesai.
2.6.2. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan PPN Untuk WP Kriteria Tertentu Khusus WP Patuh 2.6.2.1. Wajib Pajak Patuh mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)
atau surat tersendiri ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu. Penerimaan SPT Masa PPN diproses dengan SOP
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa.
2.6.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dimohon kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
2.6.2.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima dan menugaskan
Account Representative untuk melakukan penelitian Surat Permohonan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
2.6.2.4. Account Representative melakukan penelitian terhadap Surat
Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Wajib Pajak
Patuh, serta melakukan konfirmasi atas Kredit Pajak, menyusun dan
menandatangani Laporan Hasil Penelitian, serta menginput dan
mencetak Nothit SKPPKP.
2.6.2.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Laporan Penelitian, dan memaraf Nothit SKPPKP, serta meneruskan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.6.2.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Laporan Penelitian dan memaraf Nothit SKPPKP. Nothit yang sudah
ditetapkan diteruskan ke Seksi Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 95
2.6.2.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Nothit SKPPKP dan Laporan
Penelitian, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk
mencetak SKPPKP.
2.6.2.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak SKPPKP dan meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.6.2.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf SKPPKP dan
meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.6.2.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
SKPPKP.
2.6.2.11. SKPPKP ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
2.6.2.12. Pemrosesan atas SKPPKP dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penerbitan
SPMKP.
2.6.2.13. Proses selesai.
2.7. Pelayanan Permohonan Angsuran 2.7.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
2.7.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal
25 beserta kelengkapannya ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
2.7.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
Administrasi Perpajakan 96
2.7.1.3. Account Representative membuat dan menandatangani Laporan
Penelitian Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 serta
menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.7.1.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi
tidak menyetujui laporan yang dibuat, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut terlebih dahulu.
2.7.1.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Laporan Penelitian Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25.
Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui laporan yang telah dibuat,
Account Representative harus memperbaiki dahulu dokumen tersebut.
2.7.1.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Penelitian Permohonan
Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 dan menugaskan Pelaksana Seksi
Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan.
2.7.1.7. Surat Keputusan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
diterbitkan dalam rangkap dua :
a. Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
b. Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
2.7.1.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keputusan
Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 kemudian
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.7.1.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan
Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 kemudian
meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.7.1.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Keputusan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.
2.7.1.11. Surat Keputusan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan
Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui
Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.7.1.12. Proses selesai.
2.8. Pelayanan Surat Keterangan Fiskal
2.8.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Fiskal WP Non Bursa
Administrasi Perpajakan 97
2.8.1.1. Wajib Pajak mengajukan permintaan Surat Keterangan Fiskal kepada
Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
2.8.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permintaan Surat
Keterangan Fiskal kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permintaan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permintaan sudah
lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD.
BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan
dengan berkas permintaan kemudian diteruskan kepada Account
Representative.
2.8.1.3. Account Representative melakukan penelitian, menyusun dan
menandatangani Laporan Penelitian, dan membuata konsep Surat
Keterangan Fiskal/Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal,
kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi. Dalam hal data untuk Laporan Penelitian tidak sesuai dengan
permintaan Wajib Pajak, Account Representative dapat memutakhirkan
data dimaksud.
2.8.1.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian serta memaraf konsep Surat Keterangan Fiskal/Surat
Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal dan menyampaikannya
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.8.1.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah menyetujui dan menandatangani
Laporan Penelitian dan Surat Keterangan Fiskal/Surat Penolakan
Pemberian Surat Keterangan Fiskal kemudian meneruskannya kepada
Account Representative.
2.8.1.6. Account Representative menatausahakan dan menyampaikan Surat
Keterangan Fiskal/Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal
ke Subbagian Umum untuk dikirim kepada Wajib Pajak dengan SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.8.1.7. Proses selesai.
2.8.2. Tata Cara Layanan Permintaan Surat Keterangan Fiskal WP Pengusaha Di Kawasan
Berikat (PDKB) 2.8.2.1. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan SKF PDKB melalui Kantor
Pelayanan Pajak, Direktorat Bea Cukai, maupun langsung ke Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Administrasi Perpajakan 98
2.8.2.2. Dalam hal surat permohonan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak,
Kantor Pelayanan Pajak akan membuat Surat Pengantar dan Data
Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak. Surat Pengantar, Surat Permohonan
Wajib Pajak, dan Data Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak kemudian
dikirimkan ke Kantor Wilayah.
2.8.2.3. Kepala Kantor Wilayah menerima Surat Permohonan SKF PDKB. Proses
penerimaan Surat permohonan SKF PDKB diproses dalam SOP
Penerimaan Dokumen di Kanwil. Kepala Kantor Wilayah kemudian
mendisposisi Surat Permohonan SKF PDKB ke Kepala Bidang
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
2.8.2.4. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
mendistribusikan surat permohonan kepada Pelaksana Seksi Bimbingan
Pelayanan melalui Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan.
2.8.2.5. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi
Bimbingan Pelayanan membuat Surat Permintaan Data Kewajiban
Perpajakan.
2.8.2.6. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan membuat konsep Surat
Permintaan Data Kewajiban Perpajakan ke Kantor Pelayanan Pajak
tempat pusat dan cabang dari Wajib Pajak terdaftar.
2.8.2.7. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti dan memaraf Surat
Permintaan Data Kewajiban Perpajakan kemudian meneruskannya ke
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
2.8.2.8. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menelaah dan memaraf konsep Surat Permintaan Data Kewajiban
Perpajakan kemudian meneruskannya ke Kepala Kantor Wilayah.
2.8.2.9. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat
Permintaan Data Kewajiban Perpajakan.
2.8.2.10. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menatausahakan dan
mengirimkan Surat Permintaan Data Kewajiban Perpajakan. Pengiriman
Surat Permintaan Data Kewajiban Perpajakan diproses dalam SOP
Penyampaian Dokumen di Kanwil.
2.8.2.11. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan membuat konsep Laporan
Penelitian dan konsep Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan setelah
menerima data Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak domisili dan
lokasi Wajib Pajak dan meneruskan ke Kepala Seksi Bimbingan
Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 99
2.8.2.12. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian dan memaraf konsep Surat Keputusan
Persetujuan/Penolakan kemudian menyampaikan ke Kepala Bidang
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
2.8.2.13. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menelaah dan menandatangani Laporan Penelitian, memaraf konsep
Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan dan meneruskan ke Kepala
Kantor Wilayah.
2.8.2.14. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Laporan
Penelitian dan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan.
2.8.2.15. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan kepada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Proses pengiriman dokumen ini akan
diproses dalam SOP Penyampaian Dokumen di Kanwil.
2.8.2.16. Proses selesai.
2.9. Pelayanan PPN 2.9.1. Tata Cara Layanan Permintaan Pemusatan PPN
2.9.1.1. Wajib Pajak mengajukan permintaan pemusatan tempat terutang Pajak
Pertambahan Nilai kepada Kantor Wilayah melalui Kantor Pelayanan
Pajak.
2.9.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permintaan pemusatan
tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai kemudian meneliti
kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permintaan belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
berkas permintaan sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permintaan
kemudian diteruskan kepada Account Representative.
2.9.1.3. Account Representative memberikan pernyataan penyebab terjadinya
pemusatan (karena Modernisasi atau bukan). Dalam hal pemusatan
terjadi bukan karena Modernisasi Kantor Pelayanan Pajak, Account
Representative membuat ikhtisar pelaksanaan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak dan membuat konsep Surat Pengantar, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
Administrasi Perpajakan 100
2.9.1.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti ikhtisar pelaksanaan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan memaraf Surat Pengantar,
kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.9.1.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui ikhtisar pelaksanaan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak serta menandatangani Surat
Pengantar, kemudian meneruskannya kepada Account Representative.
2.9.1.6. Account Representative menatausahakan ikhtisar pelaksanaan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak beserta Surat Pengantar dan
menyampaikannya kepada Subbagian Umum untuk dikirim ke Kantor
Wilayah dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen.
2.9.1.7. Proses dilanjutkan di Kantor Wilayah (SOP Tata Cara Layanan
Permintaan Pemusatan PPN).
2.9.1.8. Proses selesai.
2.9.2. Tata Cara Layanan Permintaan Penebusan Stiker Lunas PPN 2.9.2.1. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menerima permintaan penebusan
stiker lunas PPN beserta kelengkapan permintaan dari Wajib Pajak dan
menerbitkan tanda terima permohonan.
2.9.2.2. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan melakukan penelitian terhadap
kelengkapan dokumen pendukung surat permintaan Wajib Pajak.
2.9.2.3. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan melakukan Legalisasi dengan cara
membubuhkan cap "FOTOKOPI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN INI
SESUAI DENGAN ASLINYA" atas fotokopi Surat Pemberitahuan Masa PPN
yang disampaikan oleh Pemohon stiker lunas PPN setelah
mencocokkannya dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang asli.
2.9.2.4. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan melakukan penelitian terhadap
Faktur Pajak asli yang akan diperhitungkan dalam penebusan stiker,
yaitu:
2.9.2.5. meneliti kelengkapan formal Faktur Pajak dan memberi cap "FAKTUR
PAJAK YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK MENEBUS STIKER LUNAS PPN";
2.9.2.6. meneliti kecukupan nilai PPN yang tercatat dalam faktur pajak
dengan nilai stiker lunas PPN yang diminta.
2.9.2.7. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan membuat konsep Uraian
Penelitian dan Surat Permintaan Pencetakan Stiker Lunas PPN kemudian
menyampaikan ke Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 101
2.9.2.8. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti dan menandatangani Uraian
Penelitian, memaraf konsep Surat Permintaan Pencetakan Stiker Lunas
PPN kemudian meneruskan ke Kepala Bidang Bidang Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
2.9.2.9. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menelaah dan menandatangani Uraian Penelitian, memaraf Surat
Permintaan Pencetakan Stiker Lunas PPN kemudian meneruskan ke
Kepala Kantor Wilayah.
2.9.2.10. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Uraian
Penelitian dan Surat Permintaan Pencetakan Stiker Lunas PPN.
2.9.2.11. Surat Permintaan Pencetakan Stiker Lunas PPN yang sudah
ditandatangani Kepala Kantor Wilayah diberikan nomor oleh Pelaksana
Seksi Bimbingan Pelayanan untuk selanjutnya dikirim kepada Perum
Peruri. Proses pengiriman ini akan diproses dalam SOP Penyampaian
Dokumen di Kanwil.
2.9.2.12. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menerima Stiker Lunas PPN yang
sudah selesai dicetak dari Perum Peruri dengan menandatangani Bukti
Serah Terima Barang.
2.9.2.13. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menyerahkan/mengirimkan Stiker
Lunas PPN kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan Bukti Penyerahan
Stiker Lunas Pajak PPN. Pengiriman ini akan diproses dalam SOP
Penyampaian Dokumen di Kanwil.
2.9.2.14. Proses selesai.
2.10. Pelayanan Terkait Perubahan Laporan Keuangan 2.10.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembukuan Dalam Bahasa Inggris dan
Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat 2.10.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan izin penyelengaraan pembukuan
Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat ke Kantor
Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 102
2.10.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan
dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan
meneruskan permohonan tersebut ke Pelaksana Seksi Pelayanan.
2.10.1.3. Pelaksana Seksi Pelayanan membuat surat pengantar serta
meneruskannya ke Kepala Seksi Pelayanan.
2.10.1.4. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf surat pengantar dan
meneruskannya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.10.1.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah dan menandatangani surat
pengantar.
2.10.1.6. Proses dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib
Pajak dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.10.1.7. Surat Pengantar beserta permohonan izin penyelengaraan pembukuan
Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dari Wajib Pajak
kemudian diproses di Direktorat Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat
DJP dengan SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembukuan dalam
Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat.
2.10.1.8. Proses selesai.
2.10.2. Tata Cara Penyelesaian Permintaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan (kecuali untuk aktiva tetap tanah yang tidak bisa disusutkan sehingga tidak bisa direvaluasi) 2.10.2.1. Wajib Pajak mengajukan Surat Permintaan Penilaian Kembali Aktiva
Tetap (SOP Tata Cara Penyampaian Permintaan Revaluasi Aktiva Tetap
Dari Wajib Pajak Ke Kantor Wilayah) ke Kantor Pelayanan Pajak.
2.10.2.2. Kepala Kantor Wilayah menerima Surat Permintaan Wajib Pajak dari
Kantor Pelayanan Pajak. Proses penerimaan Surat Penerimaan ini
diproses dalam SOP Penerimaan Dokumen di Kanwil.
Administrasi Perpajakan 103
2.10.2.3. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
mendistribusikan Permintaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap kepada
Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan melalui Kepala Seksi Bimbingan
Pelayanan untuk diteliti.
2.10.2.4. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi
Bimbingan Pelayanan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Wajib
Pajak.
2.10.2.5. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti kelengkapan Surat Wajib
Pajak. Dalam hal berkas sudah lengkap, Pelaksana Seksi Bimbingan
Pelayanan langsung menyiapkan konsep Laporan Penelitian dan konsep
Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap.
Dalam hal berkas belum lengkap, Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan
menyiapkan konsep Surat Permintaan Kelengkapan Data kemudian
menyampaikan kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan.
2.10.2.6. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat
Permintaan Kelengkapan Data dan menyampaikannya kepada Kepala
Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
2.10.2.7. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menelaah dan menandatangani Surat Permintaan Kelengkapan Data.
2.10.2.8. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menatausahakan dan
mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Data kepada Wajib. Proses
pengiriman surat ini diproses dalam SOP Penyampaian Dokumen di
Kanwil.
2.10.2.9. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menerima data dari Wajib Pajak
kemudian menyiapkan Laporan Penelitian dan konsep Surat Keputusan
Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap dan
menyampaikan ke Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan.
2.10.2.10. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian Revaluasi Aktiva Tetap, memaraf konsep Surat
Keputusan Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, kemudian menyampaikannya
kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat.
Administrasi Perpajakan 104
2.10.2.11. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menelaah dan menandatangani Laporan Penelitian Revaluasi Aktiva
Tetap, memaraf konsep Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan,
kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah.
2.10.2.12. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Laporan
Penelitian Revaluasi Aktiva Tetap dan Surat Keputusan
Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan
untuk Tujuan Perpajakan.
2.10.2.13. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali
Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan dan mengirimkan
kepada Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak terkait. Proses
pengiriman ini dilakukan melalui SOP Penyampaian Dokumen di Kanwil.
2.10.2.14. Proses selesai.
2.10.3. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perubahan Metode Penilaian Persediaan 2.10.3.1. Wajib Pajak mengajukan permintaan Perubahan Metode Penilaian
Persediaan pada Kantor Pelayanan Pajak yang diterima oleh Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.10.3.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
Administrasi Perpajakan 105
2.10.3.3. Account Representative membuat dan menandatangani Laporan
Penelitian Permintaan Perubahan Metode Penilaian Persediaan. Dalam
hal data untuk Laporan Penelitian tidak sesuai dengan permintaan Wajib
Pajak, Account Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
Account Representative kemudian meneruskan ke Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
2.10.3.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian Permintaan Perubahan Metode Penilaian Persediaan
kemudian menyampaikan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.10.3.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Laporan Penelitian Permintaan Perubahan Metode Penilaian.
2.10.3.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Penelitian Permintaan
Perubahan Metode Penilaian Persediaan dan menugaskan Pelaksana
Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan
2.10.3.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Keputusan Persetujuan
atas Permintaan Perubahan Metode Penilaian Persediaan atau Surat
Penolakan Permintaan Perubahan Metode Penilaian Persediaan
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.10.3.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Keputusan
Persetujuan atas Permintaan Perubahan Metode Penilaian Persediaan
atau Surat Penolakan Permintaan Perubahan Metode Penilaian
Persediaan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
2.10.3.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Keputusan Persetujuan atas Permintaan Perubahan Metode Penilaian
Persediaan atau Surat Penolakan Permintaan Perubahan Metode
Penilaian Persediaan.
2.10.3.10. Keputusan Persetujuan atas Permintaan Perubahan Metode Penilaian
Persediaan atau Surat Penolakan Permintaan Perubahan Metode
Penilaian Persediaan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib
Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di KPP).
2.10.3.11. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 106
2.10.4. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perubahan Metode Pembukuan 2.10.4.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Perubahan Metode Pembukuan
ke Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
2.10.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan Perubahan
Metode Pembukuan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah
lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD.
BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan
dengan berkas permohonan kemudian diteruskan kepada Account
Representative.
2.10.4.3. Account Representative membuat dan menandatangani Laporan
Penelitian Permohonan Perubahan Metode Pembukuan dan konsep
Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permohonan Perubahan Metode
Pembukuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Laporan Penelitian
tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account Representative
dapat memutakhirkan data dimaksud.
2.10.4.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian permohonan Perubahan Metode Pembukuan serta
memaraf konsep Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permohonan
Perubahan Metode Pembukuan, kemudian menyampaikannya kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.10.4.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Laporan Penelitian dan Keputusan Persetujuan/Penolakan atas
Permohonan Perubahan Metode Pembukuan kemudian meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.10.4.6. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Account
Representative untuk menatausahakan dan mengirim Laporan
Penelitian dan Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permohonan
Perubahan Metode Pembukuan.
Administrasi Perpajakan 107
2.10.4.7. Account Representative menatausahakan Laporan Penelitian dan
Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permohonan Perubahan Metode
Pembukuan dan menyampaikan Keputusan Persetujuan/Penolakan atas
Permohonan Perubahan Metode Pembukuan kepada Wajib Pajak
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
2.10.4.8. Proses selesai.
2.10.5. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perubahan Tahun Buku
Permintaan Pertama: 2.10.5.1. Wajib Pajak mengajukan permintaan perubahan Tahun Buku Pertama ke
Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
2.10.5.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permintaan perubahan
Tahun Buku Pertama kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permintaan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permintaan sudah
lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan
LPAD. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan
digabungkan dengan berkas permintaan kemudian diteruskan kepada
Account Representative.
2.10.5.3. Account Representative melakukan penelitian apakah permintaan Wajib
Pajak merupakan permintaan pertama atau bukan. Dalam hal
permintaan merupakan permintaan perubahan tahun buku yang kedua
dan seterusnya, Account Representative meneruskan permintaan ke
Kantor Wilayah (diproses dengan SOP Tata Cara Layanan Permintaan
Perubahan Metode Pembukuan Dan/Atau Tahun Buku Kedua, Dan
Seterusnya) melalui Seksi Pelayanan lewat Surat Pengantar.
2.10.5.4. Surat pengantar dibuat oleh Pelaksana Seksi Pelayanan, diteliti dan
diparaf oleh Kepala Seksi Pelayanan, dan disetujui dan ditandatangani
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 108
2.10.5.5. Dalam hal permintaan merupakan permintaan pertama, Account
Representative membuat dan menandatangani Laporan Penelitian dan
membuat konsep Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan atas
Permintaan untuk melakukan Perubahan Tahun Buku Pertama,
kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi. Dalam hal data untuk Laporan Penelitian tidak sesuai dengan
permintaan Wajib Pajak, Account Representative dapat memutakhirkan
data dimaksud.
2.10.5.6. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi setelah meneliti dan
menandatangani Laporan Penelitian serta memaraf konsep Surat
Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permintaan untuk melakukan
Perubahan Tahun Buku Pertama, kemudian menyampaikannya kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.10.5.7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Laporan Penelitian serta menandatangani Surat Keputusan
Persetujuan/Penolakan atas Permintaan untuk melakukan Perubahan
Tahun Buku Pertama, kemudian dikembalikan ke Account
Representative.
2.10.5.8. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permintaan untuk
melakukan Perubahan Tahun Buku Pertama dan Surat Pengantar
ditatausahalan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan
Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP). Surat Pengantar beserta surat permintaan disampaikan ke Kantor
Wilayah, sedangkan surat keputusan disampaikan ke Wajib Pajak.
2.10.5.9. Proses selesai.
Permintaan Kedua: 2.9.5.1. Kepala Kantor Wilayah mendisposisikan surat permintaan beserta
kelengkapan yang diterima Kanwil dari Kantor Pelayanan Pajak (diproses
dalam SOP ”Tata Cara Layanan Permintaan Perubahan Tahun Buku
Pertama”) kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat. Proses penerimaan surat permintaan ini mengacu pada
SOP Penerimaan Dokumen di Kanwil.
Administrasi Perpajakan 109
2.9.5.2. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
mendistribusikan ke Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan melalui
Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan untuk diproses.
2.9.5.3. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti kelengkapan
permohonan. Dalam hal Surat Permohonan sudah lengkap, menyiapkan
konsep Laporan Penelitian Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak. Dalam
hal permohonan tidak lengkap, Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan
membuat Surat Permintaan Kelengkapan Data dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan.
2.9.5.4. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat
Permintaan Kelengkapan Data dan menyampaikannya kepada Kepala
Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
2.9.5.5. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menelaah dan menandatangani Surat Permintaan Kelengkapan Data
kemudian meneruskan ke Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan.
2.9.5.6. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan mengirimkan Surat Permintaan
Kelengkapan Data kepada Wajib Pajak. Proses pengiriman surat ini
diproses dalam SOP Penyampaian Dokumen di Kanwil.
2.9.5.7. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan melakukan penelitian dan
menyiapkan Laporan Penelitian Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak dan
menyampaikan ke Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan.
2.9.5.8. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian dan memaraf konsep Surat Keputusan
Persetujuan/Penolakan atas Permohonan untuk melakukan Perubahan
Tahun Buku, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bidang
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
2.9.5.9. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menelaah dan menandatangani Laporan Penelitian Perubahan Tahun
Buku/Tahun Pajak, memaraf konsep Surat Keputusan
Persetujuan/Penolakan atas Permohonan untuk melakukan Perubahan
Tahun Buku, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Wilayah.
2.9.5.10. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Laporan
Penelitian dan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan atas
Permohonan untuk melakukan Perubahan Tahun Buku.
Administrasi Perpajakan 110
2.9.5.11. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permohonan
Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak kepada Wajib Pajak dan Kantor
Pelayanan Pajak. Pengiriman Surat Keputusan ini diproses dalam SOP
Penyampaian Dokumen di Kanwil.
2.9.5.12. Proses selesai.
2.11. Pelayanan Lainnya
2.11.5. Tata Cara Layanan Permintaan Penetapan Sebagai Daerah Terpencil 2.11.5.1. Wajib Pajak mengajukan Surat Permintaan Penetapan sebagai Daerah
Terpencil kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
2.11.5.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Surat Permintaan
Penetapan sebagai Daerah Terpencil kemudian meneliti kelengkapan
persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan
beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak
untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta
persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD akan digabungkan dengan surat permohonan beserta
kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian
merekam surat permintaan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat
permintaan beserta kelengkapannya ke Pelaksana Seksi Pelayanan.
2.11.5.3. Pelaksana Seksi Pelayanan membuat konsep Surat dan meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.11.5.4. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf Surat Pengantar dan
menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak bersama
dengan Surat Permintaan Penetapan sebagai Daerah Terpencil.
2.11.5.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pengantar dan mengembalikannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan
untuk dikirimkan kepada Kantor Wilayah bersama dengan Surat
Permintaan Penetapan sebagai Daerah Terpencil.
2.11.5.6. Pelaksana menatausahakan Surat Permintaan Penetapan sebagai
Daerah Terpencil bersama dengan Surat Pengantarnya (SOP
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan mengirimkan ke Kantor
Wilayah melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
Administrasi Perpajakan 111
2.11.5.7. Proses selesai.
2.11.6. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan Atas Penunjukan Sebagai Wajib Pajak 2.11.6.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan atas keberatan penunjukan
sebagai Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
2.11.6.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan atas
keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak kemudian meneliti
kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
berkas permohonan atas keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak Bukti
Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan
dengan berkas permohonan atas keberatan penunjukan sebagai Wajib
Pajak, dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.11.6.3. Kepala Seksi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan
Account Representative untuk meneliti persyaratan formal permohonan
Wajib Pajak.
2.11.6.4. Account Representative meneliti pemenuhan persyaratan formal
permohonan Wajib Pajak, membuat, dan menandatangani laporan
penelitian. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan formal,
dibuatkan konsep Surat Penolakan Permohonan bahwa permohonan
tersebut tidak dapat diproses. Dalam hal permohonan telah memenuhi
persyaratan formal, Account Representative menyiapkan Surat
Pengantar dan mengirimkan ke Kantor Wilayah.
2.11.6.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
laporan penelitian dan memaraf surat pengantar/surat penolakan
permohonan.
2.11.6.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani laporan
penelitian dan surat pengantar/surat penolakan permohonan.
Administrasi Perpajakan 112
2.11.6.7. Surat pengantar/surat penolakan permohonan ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
disampaikan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP).
2.11.6.8. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 113
Pengolahan SPT
1. Penyediaan Formulir SPT, Aplikasi e‐SPT dan Registrasi Pengguna e‐Filling 1.1. Pengertian dan Jenis SPT
1.1.1. Pengertian
Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan perpajakan.
1.1.2. Jenis‐jenis SPT
SPT meliputi:
a. SPT Tahunan Pajak penghasilan yang terdiri dari: • SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; • SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang
diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat;
• SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; dan • SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Administrasi Perpajakan 114
b. SPT Masa yang terdiri dari: • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26; • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22; • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26; • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25; • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15; • SPT masa Pajak Pertambahan Nilai; dan • SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
SPT sebagaimana dimaksud di atas, berbentuk:
a. Formulir kertas (hardcopy); atau b. e‐SPT
1.2. Penyediaan SPT
Wajib Pajak dapat mengambil SPT yang berbentuk formulir kertas (hardcopy), di tempat‐tempat sebagai berikut :
a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
d. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
e. Pojok Pajak;
f. Mobil Pajak.
Sedangkan Aplikasi e‐SPT yang dapat digunakan untuk membuat e‐SPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diambil langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SPT dan aplikasi e‐SPT selain dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak pada tempat‐tempat sebagaimana telah diuraikan di atas juga dapat dilakukan dengan mengunduh/men‐download dari situs internet Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Disamping dengan cara‐cara tersebut, Wajib Pajak juga dapat mencetak, menggandakan, dan/atau fotokopi sendiri SPT selama tidak mengubah bentuk, ukuran dan isi SPT.
1.3. Registrasi e‐Filling
1.3.1. Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik harus memiliki Electronic Filing Identification Number (e‐FIN) dan memperoleh Sertifikat (digital certificate) dari Direktorat Jenderal Pajak.
1.3.2. Electronic Filing Identification Number (e‐FIN) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak.
1.3.3. Permohonan Wajib Pajak tersebut dapat disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (Master File) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
1.3.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e‐FIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan
Administrasi Perpajakan 115
lengkap dan benar. 1.3.5. Dalam hal Electronic Filing Identification Number (e‐FIN) hilang, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan asli kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, atau bagi Pengusaha Kena Pajak dengan syarat menunjukkan asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
1.3.6. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan Electronic Filing Identification Number (e‐FIN) harus mendaftarkan diri melalui website pada satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
1.3.7. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh Digital Certificate (DC) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dimana Wajib Pajak mendaftarkan diri.
1.3.8. Digital Certificate (DC) seterusnya akan digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e‐Filing) melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) ke Direktorat Jenderal Pajak.
1.3.9. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus mengirimkan:
a. tata cara pelaksanaan e‐Filing; b. aplikasi dan petunjuk penggunaan e‐SPT dan e‐SPTy; dan c. informasi lainnya;
kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri.
1.3.10. e‐SPT dan e‐SPTy yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan serta dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital disampaikan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
1.3.11. Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah suatu informasi elektronik yang di generate oleh Sistem Direktorat Jenderal Pajak.
1.3.12. Dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan menunjukkan adanya kewajiban pembayaran pajak, Wajib Pajak wajib mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada e‐SPT dan e‐SPTy sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.
1.3.13. Apabila e‐SPT dan e‐SPTy dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
1.3.14. Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e‐Filing) dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.
1.3.15. SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.
1.3.16. Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
Administrasi Perpajakan 116
pengiriman surat, kecuali SSP lembar 3 yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah dicantumkan dalam e‐SPT dan/atau e‐SPTy, paling lama:
a. 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian;
b. 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.
1.3.17. Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.16. di atas, SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.13. di atas.
1.3.18. Apabila kewajiban menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e‐SPT dan e‐SPTy disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, tanggal penerimaan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e‐SPT dan e‐SPTy adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.
1.3.19. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e‐SPT dan e‐SPTy dalam jangka waktu sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.16. di atas, Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.
1.3.20. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) wajib memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan beserta lampirannya yang disampaikan secara elektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat Jenderal Pajak secara lengkap dan real time serta diakui oleh pihak Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Penerimaan dan Pengolahan SPT
2.4. Tata Cara Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh
2.4.1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan /e‐SPT baik langsung maupun melalui
Pos/Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak.
2.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima SPT Tahunan yang disampaikan
langsung oleh Wajib Pajak dan SPT Tahunan yang disampaikan melalui
Pos/Ekspedisi. Untuk SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang
diterima secara langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Ekspedisi
diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan Surat
Pengantar.
Administrasi Perpajakan 117
2.4.3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan SPT berdasarkan
ketentuan:
2.4.4. Untuk SPT Tahunan lengkap, dilanjutkan dengan merekam data SPT Tahunan atau
kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau
mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya, menggabungkan LPAD dengan
SPT Tahunan atau dokumen kelengkapannya.
2.4.5. Untuk SPT Tahunan tidak lengkap yang diterima langsung harus ditolak sedangkan
yang melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke Wajib Pajak dengan disertai Surat
Penolakan SPT Tahunan.
2.4.6. Untuk SPT Tahunan tidak lengkap diterima dibuatkan Surat Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan, yang disampaikan secara langsung atau dikirimkan ke Wajib Pajak.
2.4.7. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan
SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak lain, Surat Penolakan SPT Tahunan, dan
Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan ke Kepala Seksi Pelayanan, serta
meneruskan SPT Tahunan beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan ke
Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
2.4.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep surat yang diterima.
Proses atas surat yang telah ditandatangani dilanjutkan dengan penatausahaan
dokumen dan penyampaian dokumen oleh Pelaksana Seksi Pelayanan melalui
Subbagian Umum dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.4.9. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi merekam elemen‐elemen SPT
Tahunan dan membuat Transkrip Kutipan Elemen‐Elemen dari Laporan Keuangan
Wajib Pajak, mencetak Lembar Penelitian SPT Tahunan untuk SPT Tahunan
Unbalance serta menggabungkannya dengan SPT Tahunan yang bersangkutan
(selanjutnya diproses dengan SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat
Pemberitahuan (SPT)), kemudian mengirim SPT Tahunan/Kelengkapan Data Surat
Pemberitahuan Tahunan yang sudah direkam ke Pelaksana Seksi Pelayanan.
2.4.10. Account Representative melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan dan
memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat
disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT. Dalam hal terdapat
kesalahan matematis, Account Representative membuat Surat Himbauan (SOP
Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) sedangkan dalam hal terjadi
keterlambatan penyampaian/pembayaran SPT, Account Representative
menerbitakan STP (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)).
Administrasi Perpajakan 118
2.4.11. Pelaksana Seksi Pelayanan meneruskan SPT Tahunan yang termasuk Surat
Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar untuk diproses dengan SOP Tata Cara
Pemeriksaan.
2.4.12. Proses selesai.
2.5. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa 2.5.1. Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT Masa baik langsung maupun
melalui Pos/Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak.
2.5.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima SPT Masa yang disampaikan langsung
oleh Wajib Pajak dan SPT Masa yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi. Untuk
SPT Masa Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung
harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan Surat Pengantar.
2.5.3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan SPT Masa berdasarkan
ketentuan:
2.5.4. Untuk SPT Masa lengkap, dilanjutkan dengan merekam data SPT Masa atau
kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau
mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya, menggabungkan LPAD dengan
SPT Masa atau dokumen kelengkapan SPT Masa.
2.5.5. Untuk SPT Masa tidak lengkap yang diterima langsung harus ditolak sedangkan yang
melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan
SPT Tahunan
2.5.6. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan
SPT ke Kantor Pelayanan Pajak lain dan Surat Penolakan SPT ke Kepala Seksi
Pelayanan, dan meneruskan SPT beserta batch header ke Pelaksana Seksi
Pengolahan Data dan Informasi.
2.5.7. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep surat yang diterima.
Proses atas surat yang telah ditandatangani dilanjutkan ke SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen WP dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.5.8. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi mengecek dan mencocokkan
kebenaran fisik SPT Masa apakah telah sesuai dengan isi batch header, merekam
SPT Masa lengkap, dan mengirimkan SPT Masa yang telah direkam ke Seksi
Pelayanan.
2.5.9. Account Representative meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan
matematis dan/atau terlambat disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil
perekaman SPT. Dalam hal terdapat kesalahan matematis, Account Representative
Administrasi Perpajakan 119
membuat Surat Himbauan (SOP tentang Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat
Pemberitahuan) sedangkan dalam hal terjadi keterlambatan
penyampaian/pembayaran SPT dibuatkan STP (SOP tentang Tata Cara Penerbitan
Surat Tagihan Pajak (STP)).
2.5.10. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima SPT yang sudah direkam dari Pelaksana Seksi
Pengolahan Data dan Informasi dan menatausahakan SPT Masa. SPT Masa LB yang
meminta pengembalian dikirim ke Seksi Pemeriksaan dan ditindaklanjuti dengan
SOP Tata Cara Pemeriksaan.
2.5.11. Proses Selesai.
3. Pemrosesan SPT di PPDDP
3.1. Tata Cara Penugasan Pengambilan Kemasan dari KPP
3.1.1. Admin Transportasi mengenerate draft Surat Tugas Pengambilan Kemasan (AK01),
Daftar Kemasan akan Diangkut (AK02), Lampiran Surat Tugas Pengambilan
Kemasan (AK03), serta Lampiran Daftar Kemasan Akan Diangkut (AK04) melalui
aplikasi dan melakukan penyesuaian AK01 dan AK02, apabila diperlukan.
3.1.2. Admin Transportasi memilih Nomor mobil, Nama Pengemudi, Nama Petugas
Pengambil, Nama Kru dan KPP yang akan diambil berkasnya.
3.1.3. Admin Transportasi mencetak AK01, AK02, AK03 dan AK04 sebanyak dua rangkap
untuk ditandatangani Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen
melalui Kepala Seksi Pengumpulan dan Penerimaan Dokumen.
3.1.4. Admin Transportasi menerima AK01, AK02, AK03 dan AK04 yang sudah
ditandatangani oleh Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen
dari Kepala Seksi Pengumpulan dan Penerimaan Dokumen.
3.1.5. Admin Transportasi menyerahkan AK01, AK02, AK03, dan AK04 yang telah
ditandatangani oleh Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen
kepada Petugas Pengambil.
3.1.6. Selesai.
3.2. Tata Cara Pengambilan Kemasan dari KPP
3.2.1. Petugas Pengambil Kemasan menerima Surat Tugas Pengambilan Kemasan (AK01),
Daftar Kemasan akan Diangkut (AK02), Lampiran Surat Tugas Pengambilan
Kemasan (AK03), serta Lampiran Daftar Kemasan Akan Diangkut (AK04) yang telah
Administrasi Perpajakan 120
ditandatangani oleh Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen dari
Petugas Admin Transportasi.
3.2.2. Admin Transportasi mencatat jam dan kilometer (km) keberangkatan pada saat
mobil pengangkut kemasan akan keluar dari PPDDP pada AK03.
3.2.3. Petugas Pengambil menunjukkan dan menyerahkan tindasan AK01, AK02, AK03,
dan AK04 kepada Petugas Pengemas untuk diperiksa.
3.2.4. Petugas Pengemas memeriksa AK01, AK02, AK03, dan AK04 sesuai KPP yang
bersangkutan.
3.2.5. Petugas Pengambil memeriksa segel pada masing‐masing kemasan dan memastikan
nomor barcode pada kemasan sama dengan nomor barcode pada Packing List.
3.2.6. Petugas Pengambil bersama‐sama dengan Petugas Pengemas melakukan
pencocokkan berkas ( LPAD dan SPT ) yang dikemas dengan Daftar Isi Kemasan (
Packing List ).
3.2.7. Setiap ketidaksesuaian yang terjadi dalam Daftar Isi Kemasan ( Packing List ),
Petugas Pengambil akan mencoret pada dokumen yang dimaksud dan Petugas
Pengemas memarafnya.
3.2.8. Petugas Pengemas membuat Berita Acara Ketidaksesuaian Jumlah SPT dengan
Daftar Isi Kemasan yang ditandatangani oleh Petugas Pengemas dan Petugas
Pengambil dengan diketahui oleh Kepala Seksi Pelayanan.
3.2.9. Petugas Pengambil menyegel kemasan yang telah dicocokkan disaksikan oleh
Petugas Pengemas.
3.2.10. Petugas Pengambil meminta kepada Petugas Pengemas untuk memaraf AK04 dan
kemudian ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan sebagai bukti pengambilan
serta Petugas Pengambil ikut menandatangani AK04.
3.2.11. Petugas Pengambil mengangkut kemasan‐kemasan yang sesuai dengan AK04 ke
dalam mobil.
3.2.12. Petugas Pengemas melakukan penyegelan mobil dan menandatangani AK03.
3.2.13. Petugas Pengambil menyerahkan tindasan Daftar Kemasan akan Diangkut (AK02),
Lampiran Surat Tugas Pengambilan Kemasan (AK03), serta Lampiran Daftar
Kemasan Akan Diangkut (AK04) sebagai arsip Petugas Pengemas di KPP.
3.2.14. Jika pengambilan telah selesai untuk seluruh KPP, maka Petugas Pengambil
kembali ke PPDDP, dan Admin Transportasi akan mencatat Km dan jam
kedatangannya.
3.2.15. Proses selesai
Administrasi Perpajakan 121
3.3. Tata Cara Pengambilan Kemasan Dari KPP Oleh Pihak Ketiga 3.3.1. Admin Transportasi menyerahkan Surat Tugas Pengambilan Kemasan SPT (AK01),
Daftar Kemasan akan Diangkut (AK02), Lampiran Surat Tugas Pengambilan
Kemasan SPT (AK03), serta Lampiran Daftar Kemasan akan Diangkut (AK04) yang
telah ditandatangani oleh Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen
kepada Petugas Pengambil dari Pihak Ketiga.
3.3.2. Petugas Pengambil dari Pihak Ketiga menunjukkan dan menyerahkan tindasan
AK01, AK02, AK03, dan AK04 kepada Petugas Pengemas di KPP untuk diperiksa.
3.3.3. Petugas Pengemas menerima dan meneliti AK01, AK02, AK03, dan AK04
3.3.4. Petugas Pengambil dari Pihak Ketiga memeriksa segel pada masing‐masing
kemasan dan mencocokkan nomor barcode pada kemasan dengan nomor barcode
pada Daftar Isi Kemasan ( Packing List ) yang dicetak oleh Petugas Pengemas.
3.3.5. Petugas Pengambil dari Pihak Ketiga bersama‐sama dengan Petugas Pengemas
mencocokkan jumlah SPT yang dikemas dengan Daftar Isi Kemasan ( Packing List ).
3.3.6. Setiap ketidaksesuaian yang terjadi, Petugas Pengambil dari Pihak Ketiga akan
mencoret nomor LPAD yang tidak sesuai pada Daftar Isi Kemasan dan membuat
Berita Acara Ketidaksesuaian Jumlah SPT yang ditandatangani oleh Petugas
Pengemas dan Petugas Pengambil dari Pihak Ketiga dengan diketahui oleh Kepala
Seksi Pelayanan.
3.3.7. Petugas Pengemas memaraf AK04 yang kemudian ditandatangani oleh Kepala
Seksi Pelayanan dan Petugas Pengambil dari Pihak Ketiga.
3.3.8. Petugas Pengambil dari Pihak Ketiga menyerahkan tindasan AK02, AK03 serta
AK04 kepada Petugas Pengemas.
3.3.9. Petugas Pengambil dari Pihak Ketiga mengangkut kemasan sesuai dengan AK04.
3.3.10. Petugas Pengambil dari Pihak Ketiga kembali ke PPDDP, dan menyerahkan AK01,
AK02, AK03, AK04 beserta Kemasan yang telah diambil / diangkut dari KPP ‐ KPP
kepada Petugas Penerimaan Dokumen di PPDDP.
3.3.11. Selesai
3.4. Tata Cara Penerimaan Kemasan dari KPPDDP 3.4.1. Petugas Pengambil Dokumen menyerahkan Surat Tugas Pengambilan Kemasan
(AK01), Daftar Kemasan akan Diangkut (AK02), Lampiran Surat Tugas Pengambilan
Kemasan (AK03), serta Lampiran Daftar Kemasan Akan Diangkut (AK04) kepada
Petugas Penerimaan Dokumen.
3.4.2. Petugas Penerimaan Dokumen bersama‐sama Petugas Pengambil Dokumen
memeriksa segel mobil, membuka segel dan menurunkan seluruh kemasan dari
Administrasi Perpajakan 122
mobil, memindahkannya ke dalam trolley sementara dan membawa trolley
sementara tersebut ke ruang penerimaan dokumen.
3.4.3. Petugas Penerimaan Dokumen membuka Aplikasi System Penerimaan Dokumen
dan melakukan perekaman data kemasan.
3.4.4. Petugas Penerimaan Dokumen merekam surat tugas (formulir AK01) dengan cara
memindai nomor barcode yang ada pada pojok kanan atas surat tugas (formulir
AK01), merekam Jam dan Km keberangkatan dan kedatangan mobil pengambil
kemasan (formulir AK03) ke dalam Aplikasi System Penerimaan Dokumen.
3.4.5. Seluruh barcode kemasan yang diterima dipindai oleh Petugas Penerimaan
Dokumen untuk memastikan bahwa jumlah, kode kemasan dan kode segel
kemasan yang diterima sesuai dengan jumlah, kode kemasan dan kode segel
kemasan pada Aplikasi System Penerimaan Dokumen dan pada Surat Tugas
Pengambilan Kemasan (formulir AK02 dan AK04).
3.4.6. Jika jumlah kemasan yang diterima tidak sama dengan jumlah kemasan pada
System Aplikasi maupun pada surat tugas pengambilan kemasan, maka Petugas
Penerimaan Dokumen melakukan pemeriksaan kemasan untuk memastikan tidak
ada kemasan yang tercecer/hilang. Dalam hal terdapat kemasan yang hilang, maka
Petugas Penerimaan Dokumen mencetak Berita Acara Kemasan Hilang.
3.4.7. Petugas Penerimaan Dokumen kemudian memeriksa kondisi kemasan segel
kemasan dan kemudian mencatatnya merekamnya pada Aplikasi System
Penerimaan Dokumen sampai semua kemasan dalam Surat Tugas Pengambilan
Kemasan (AK01) diterima.
3.4.8. Apabila ada segel kemasan yang rusak, maka akan dilakukan hitung ulang jumlah
berkas SPT pada kemasan tersebut oleh Petugas Penerimaan Dokumen. Setelah
berkas SPT selesai diperiksa, Petugas Penerimaan Dokumen mencetak Berita Acara
Hitung Ulang (RE02). Kemasan yang segelnya rusak akan diganti dengan segel baru
dan direkam ke dalam Aplikasi System Penerimaan Dokumen.
3.4.9. Setelah semua kemasan diterima, maka formulir AK01, AK02, AK03, AK04 dan
KM01 yang telah ter‐ update dilakukan rekapitulasi daftar penyelesaian surat
tugas dalam rangka pengawasan kebutuhan logistik, kemudian diserahkan kembali
ke Petugas Penyimpanan Sementara.
3.4.10. Dalam hal surat tugas pengambilan kemasan lebih dari satu, maka langkah no. 4
s.d. 7 diulang‐ulang sampai seluruh surat tugas dan seluruh kemasan terekam
dalam Aplikasi System Penerimaan Dokumen.
3.4.11. Seluruh kemasan yang telah diterima, diperiksa dan direkam/dipindai oleh Petugas
Penerimaan Dokumen kemudian diletakkan pada trolley sementara/trolley kosong
Administrasi Perpajakan 123
yang tersedia di ruang penerimaan ( Drop Off ), selanjutnya trolley sementara
yang berisi kemasan tersebut dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan
sementara melalui Petugas Penyimpanan Sementara.
3.4.12. Selesai.
3.5. Tata Cara Penyimpanan Kemasan Dalam Gudang
3.5.1. Admin Gudang membuat alokasi penyimpanan (Put Away) dengan menggunakan
sistem (aplikasi).
3.5.2. Admin Gudang mengunggah alokasi penyimpanan (Put Away) ke PDA Barcode
Reader.
3.5.3. Sistem menampilkan daftar alokasi penyimpanan kemasan.
3.5.4. Admin Gudang Menyerahkan PDA Barcode Reader & kemasan ke Petugas Gudang.
3.5.5. Petugas Gudang memindai/input barcode pada kemasan dengan menggunakan
PDA Barcode Reader.
3.5.6. PDA Barcode Reader menampilkan informasi lokasi nomor lemari & nomor bilik
tempat kemasan disimpan.
3.5.7. Petugas Gudang membuka lemari yang sesuai dengan nomor lemari yang
ditampilkan oleh PDA Barcode Reader.
3.5.8. Petugas Gudang memindai/input barcode nomor bilik lemari.
3.5.9. PDA Barcode Reader memeriksa kesesuaian lokasi kemasan dengan lokasi
penyimpanan.
3.5.10. Apabila lokasi tidak benar, maka proses kembali ke nomor 6.
3.5.11. Apabila didalam trolley masih terdapat kemasan maka Proses kembali ke nomor 5.
3.5.12. Petugas Gudang menyerahkan PDA Barcode Reader kepada Admin Gudang.
3.5.13. Admin Gudang mengunduh daftar alokasi penyimpanan (Put Away) dari PDA
Barcode Reader ke sistem.
3.5.14. Admin Gudang memeriksa lokasi kemasan melalui inquiry gudang berkas.
3.5.15. Proses Selesai.
3.6. Tata Cara Penyimpanan Image Data Back up
3.6.1. Petugas image data backup mengambil Storage Eksternal ke Bagian umum PPDDP.
3.6.2. Petugas image data backup menyerahkan storage eksternal kepada Admin
Gudang.
3.6.3. Admin Gudang menempelkan label Barcode pada Storage Eksternal dan
menyerahkan kepada Petugas Perekam dan Transfer Data.
3.6.4. Petugas image data backup melakukan proses transfer Image Data dari server utuk
di‐backup pada storage eksternal didampingi oleh Admin Gudang.
Administrasi Perpajakan 124
3.6.5. Apabila proses transfer Image data dari server ke storage eksternal telah selesai,
maka Petugas image data backup membuat (BAT01) yang ditandatangani oleh
Petugas image data backup dan Admin gudang mengetahui Kepala Seksi
Perekaman dan Transfer Data.
3.6.6. Petugas image data backup menyerahkan Storage eksternal dan Salinan (BAT01)
ke Admin Gudang.
3.6.7. Admin gudang membuat alokasi penyimpanan dengan menggunakan sistem,
3.6.8. Admin gudang mengunggah hasilnya ke PDA Barcode Reader.
3.6.9. Sistem menampilkan alokasi penyimpanan pada PDA Barcode Reader.
3.6.10. Admin Gudang Menyerahkan PDA Barcode Reader & kemasan ke Petugas Gudang
3.6.11. Petugas gudang memindai/input barcode storage eksternal.
3.6.12. PDA Barcode Reader menampilkan informasi lokasi nomor lemari & nomor bilik
tempat kemasan disimpan
3.6.13. Petugas Gudang membuka lemari yang sesuai dengan nomor lemari yang
ditampilkan oleh PDA Barcode Reader
3.6.14. Petugas Gudang meletakkan Storage Eksternal pada lokasi yang sesuai dengan
alokasi penyimpanan (Put Away).
3.6.15. Petugas Gudang memindai/input barcode nomor bilik lemari.
3.6.16. PDA Barcode Reader memeriksa kesesuaian lokasi Storage Eksternal dengan lokasi
penyimpanan.
3.6.17. Apabila lokasi tidak benar, maka proses kembali ke nomor 13.
3.6.18. Petugas gudang menyerahkan PDA Barcode Reader kepada Admin Gudang.
3.6.19. Admin Gudang akan mengunduh daftar alokasi penyimpanan dari PDA Barcode
Reader ke sistem.
3.6.20. Admin Gudang memeriksa lokasi kemasan melalui inquiry gudang berkas
3.6.21. Proses Selesai.
Administrasi Perpajakan 125
Pembayaran Pajak
1. Penerimaan 1.1. Tata Cara Penatausahaan Penerimaan PBB Non Elektronik
1.1.1. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima STTS dari Bank/Pos tempat
pembayaran terkait yang telah didisposisi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di KPP), kemudian menugaskan Pelaksana
Seksi PDI untuk menyortir dan merekam ke dalam sistem informasi.
1.1.2. Pelaksana Seksi PDI menyortir STTS per bank per tanggal pembayaran dan
merekam STTS yang diterima dari bank ke dalam sistem informasi.
1.1.3. Pelaksana Seksi PDI menyiapkan konsep Surat Pengantar pengiriman dokumen
STTS yang sudah direkam, kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala
Seksi PDI.
Administrasi Perpajakan 126
1.1.4. Kepala Seksi PDI meneliti dan menandatangani Surat Pengantar pengiriman
dokumen STTS. Dalam hal Kepala Seksi PDI tidak menyetujui konsep Surat
Pengantar pengiriman dokumen STTS, maka Pelaksana Seksi PDI Seksi PDI harus
memperbaiki konsep Surat Pengantar tersebut.
1.1.5. Pelaksana Seksi PDI mengirimkan Surat Pengantar beserta dokumen STTS yang
telah direkam kepada Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen
Wajib Pajak).
1.1.6. Proses selesai.
2. Pengeluaran
2.1. Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
2.1.1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengembalian pembayaran pajak ke
Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat
permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dimohon kepada Wajib Pajak
untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah
lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS
akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan
surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat
permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative.
2.1.3. Account Representative memproses pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dalam hal terdapat:
a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang‐Undang
KUP; (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak)
b. Pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
Undang‐Undang KUP; (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang)
c. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang Undang KUP;
(SOP Tata Cara Penyelesaian SPT Tahunan Lebih Bayar)
Administrasi Perpajakan 127
d. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17C Undang‐Undang KUP; (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Patuh
dan SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan PPN
untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Khusus Wajib Pajak Patuh)
e. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17D Undang‐Undang KUP;
f. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau
Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung;
(SOP Tata Cara Penatausahaan Surat Keputusan
Keberatan/Banding/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di Seksi
Pengawasan dan Konsultasi)
g. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang KUP; (SOP Tata Cara
Penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan di Seksi Pengawasan dan
Konsultasi)
h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan
Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang Undang KUP; (SOP Tata Cara
Penatausahaan Surat Keputusan Keberatan/Banding/Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi di Seksi Pengawasan dan Konsultasi)
i. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang Undang KUP; (SOP Tata Cara
Penatausahaan Surat Keputusan Keberatan/Banding/Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi di Seksi Pengawasan dan Konsultasi)
j. Jumlah imbalan bunga yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian
Imbalan Bunga. (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan
Bunga)
Administrasi Perpajakan 128
2.1.4. Account Representative meminta informasi utang pajak ke Seksi Penagihan, dalam
hal Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar juga di Kantor Pelayanan Pajak lain,
Account Representative meminta informasi utang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
lokasi Wajib Pajak terdaftar dengan membuat juga surat pengantar untuk
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan
ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.5. Penyelesaian surat konfirmasi tunggakan pajak di Seksi Penagihan atau Kantor
Pelayanan Pajak terkait diproses dengan SOP Tata Cara Menjawab Konfirmasi Data
Tunggakan Wajib Pajak.
2.1.6. Seksi Penagihan atau Kantor Pelayanan Pajak terkait meneruskan jawaban
konfirmasi utang pajak kepada Account Representative.
2.1.7. Account Representative kemudian meneliti surat jawaban dan data tunggakan
pajak yang diterima baik dari Seksi Penagihan atau dari Kantor Pelayanan Pajak
lain. Apabila terdapat tunggakan pajak, proses dilanjutkan dengan
pemindahbukuan (SOP Tata Cara Pemindahbukuan (Pbk)).
2.1.8. Apabila masih terdapat kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, proses
dilanjutkan dengan melengkapi data Nothit SKPKPP, SKPKPP dan SPMKP. Data
kemudian diproses oleh case management. Account Representative kemudian
mencetak dan memaraf Nothit SKPKPP, kemudian menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, memaraf Nothit SKPKPP,
memberikan persetujuan (approve) pada sistem atas penerbitan SKPKPP dan
SPMKP, dan menyampaikan Nothit SKPKPP kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memaraf Nota Penghitungan dan memberikan
persetujuan (approve) pada sistem atas penerbitan SKPKPP dan SPMKP.
2.1.11. Kepala Seksi Pelayanan menerima Nothit SKPKPP dan menugaskan Pelaksana Seksi
Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan.
2.1.12. SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
Lembar ke‐1 dan lembar ke‐2 untuk KPPN;
Lembar ke‐3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
Lembar ke‐4 untuk KPP yang menerbitkan SPMKP.
2.1.13. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep SKPKPP dan SPMKP.
2.1.14. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf SKPKPP dan SPMKP dan
menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.15. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SKPKPP dan
SPMKP.
Administrasi Perpajakan 129
2.1.16. SKPKPP dan SPMKP ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak dan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.17. Proses selesai.
2.2. Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)
2.2.1. Account Representative memproses pembayaran imbalan bunga kepada Wajib
Pajak dalam hal terdapat:
a. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang‐Undang KUP; (SOP Tata Cara
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang,
SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak
Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Patuh, dan SOP Tata Cara Penyelesaian
Permohonan Pengembalian Pendahuluan PPN untuk Wajib Pajak Kriteria
Tertentu Khusus Wajib Pajak Patuh)
b. keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang‐Undang KUP; (SOP Tata Cara
Penyelesaian SPT Tahunan Lebih Bayar)
c. kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4)
Undang‐Undang KUP;
d. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan
banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau
seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang‐Undang
KUP; (SOP Tata Cara Penatausahaan Surat Keputusan
Keberatan/Banding/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di Seksi
Pengawasan dan Konsultasi)
e. kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak
mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27A ayat (1a) Undang‐Undang KUP; (SOP Tata Cara Penatausahaan Surat
Keputusan Pembetulan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan SOP Tata Cara
Penatausahaan Surat Keputusan Keberatan/Banding/Pengurangan atau
Administrasi Perpajakan 130
Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi di Seksi Pengawasan dan Konsultasi)
f. kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4)
dan/atau bunga Pasal 19 ayat (1) karena Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai
akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) Undang‐Undang KUP. (SOP
Tata Cara Penatausahaan Surat Keputusan Keberatan/Banding/Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi di Seksi Pengawasan dan Konsultasi)
2.2.2. Account Representative meminta informasi utang pajak ke Seksi Penagihan, dalam
hal Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar juga di Kantor Pelayanan Pajak lain,
Account Representative meminta informasi utang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
lokasi Wajib Pajak terdaftar dengan membuat juga surat pengantar untuk
kemudian diparaf oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan
ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.3. Penyelesaian surat konfirmasi tunggakan pajak di Seksi Penagihan atau Kantor
Pelayanan Pajak terkait diproses dengan SOP Tata Cara Menjawab Konfirmasi Data
Tunggakan Wajib Pajak.
2.2.4. Seksi Penagihan atau Kantor Pelayanan Pajak terkait meneruskan jawaban
konfirmasi utang pajak kepada Account Representative.
2.2.5. Account Representative kemudian meneliti surat jawaban dan data tunggakan
pajak yang diterima baik dari Seksi Penagihan atau dari Kantor Pelayanan Pajak
lain. Apabila terdapat tunggakan pajak, proses dilanjutkan dengan
pemindahbukuan (SOP Tata Cara Pemindahbukuan (Pbk)).
2.2.6. Apabila masih terdapat kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, Account
Representative membuat dan melengkapi Nothit SKPIB, SKPIB, dan SPMIB. Data
kemudian diproses oleh case management. Account Representative kemudian
mencetak dan memaraf Nothit SKPIB, kemudian menyampaikannya kepada Kepala
Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, memaraf Nothit SKPIB, dan
memberikan persetujuan (approve) pada sistem atas penerbitan SKPIB dan SPMIB.
2.2.8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memaraf Nothit SKPIB dan memberikan
persetujuan (approve) pada sistem atas penerbitan SKPIB dan SPMIB.
Administrasi Perpajakan 131
2.2.9. Kepala Seksi Pelayanan menerima Nothit SKPIB dan menugaskan Pelaksana Seksi
Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan.
2.2.10. SKPIB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut
a. Lembar ke‐1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
b. Lembar ke‐2 untuk KPKN;
c. Lembar ke‐3 untuk KPP yang menerbitkan SKPIB.
SPMIB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
a. Lembar ke‐1 dan lembar ke‐2 untuk KPPN;
b. Lembar ke‐3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
c. Lembar ke‐4 untuk Arsip KPP yang menerbitkan SPMIB.
2.2.11. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep SKPIB dan SPMIB
kemudian meneruskan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.2.12. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf SKPIB dan SPMIB kemudian
menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.13. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SKPIB dan SPMIB.
2.2.14. SKPIB dan SPMIB ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak dan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.2.15. Proses selesai.
3. Pemindahbukuan
3.1. Tata Cara Penyelesaian pemindahbukuan (Pbk)
3.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan
Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu karena salah atau kurang jelas mengisi
Surat Setoran Pajak atau untuk pemecahansetoran pajak atau untuk tujuan lain.
Permohonan pemindahbukuan dapat juga berasal dari Kantor Pelayanan Pajak lain
tempat Wajib Pajak terdaftar yang meneruskan permohonan tersebut apabila
telah terjadi kesalahan pencantuman kode KPP pada NPWP atau kode cabang
pada SSP (diterima dengan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di KPP).
Administrasi Perpajakan 132
3.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
pemindahbukuan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap,
dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan
beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD
digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan
dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
3.1.3. Pemindahbukuan dapat juga dikarenakan adanya kelebihan pembayaran pajak
atau adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak (berasal dari SOP Tata Cara
Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atau dari SOP Tata
Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)).
3.1.4. Account Representative melakukan perekaman data pemindahbukuan serta
membuat konsep bukti pemindahbukuan dan uraian penelitian pemindahbukuan
untuk disampaikan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3.1.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memberikan persetujuan
dengan menandatangani uraian penelitian pemindahbukuan.
3.1.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan dengan menandatangani
uraian penelitian pemindahbukuan.
3.1.7. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak
konsep bukti pemindahbukuan.
3.1.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep bukti pemindahbukuan.
3.1.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep bukti pemindahbukuan
kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3.1.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani bukti
pemindahbukuan.
3.1.11. Bukti pemindahbukuan diatatusahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan melalui Subbagian Umum
(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP) ke Wajib Pajak atau ke Kantor
Pelayanan Pajak yang meneruskan permohonan untuk kemudian disampaikan ke
Wajib Pajak.
3.1.12. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 133
3.2. Tata Cara Penyelesaian pemindahbukuan (Pbk) ke KPP Lain 3.2.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan
Pajak.
3.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
pemindahbukuan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap,
dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan
beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD
digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan
dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
3.2.3. Account Representative membuat konsep surat pengantar permohonan
pemindahbukuan.
3.2.4. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat pengantar
pemindahbukuan dan meneruskannya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3.2.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat pengantar
pemindahbukuan.
3.2.6. Surat pengantar pemindahbukuan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata
Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan diteruskan melalui Subbagian
Umum ke Kantor Pelayanan Pajak tempat SSP diadministrasikan beserta
permohonan pemindahbukuan dari Wajib Pajak, sedangkan tembusan surat
pengantarnya disampaikan ke Wajib Pajak (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di KPP).
3.2.7. Surat pengantar pemindahbukuan beserta permohonan pemindahbukuan dari
Wajib Pajak kemudian diproses di Kantor Pelayanan Pajak tempat SSP
diadministrasikan (SOP Tata Cara Pemindahbukuan (Pbk)).
3.2.8. Proses selesai.
3.3. Tata cara penyelesaian Permohonan Kompensasi (Pemindahbukuan) PBB/BPHTB
3.3.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan kompensasi (pemindahbukuan) PBB/BPHTB
ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 134
3.3.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk
melengkapinya. Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan kemudian diteruskan
kepada Petugas Petugas Tempat Pelayanan Terpadu. Petugas Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak dan meneruskan
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3.3.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Account Representative
untuk melakukan penelitian dan membuat Nothit.
3.3.4. Account Representative meneliti permohonan kompensasi PBB/BPHTB serta
membuat dan menandatangani laporan penelitian dan memaraf Nothit (Hasil
Penghitungan), kemudian menyampaikan Nothit (Hasil Penghitungan) kepada
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3.3.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani uraian
penelitian, memaraf Nothit (Hasil Penghitungan), kemudian menyampaikan Uraian
Penelitian dan Nothit kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala
Seksi tidak menyetujui Uraian Penelitian dan Nothit, Account Representative
memperbaiki Uraian Penelitian dan Nothit tersebut.
3.3.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Uraian
Penelitian, memaraf Nothit (Hasil Penghitungan), kemudian menyampaikan
kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Dalam hal Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tidak menyetujui Uraian Penelitian dan Nothit, Account
Representative harus memperbaiki Uraian Penelitian dan Nothit tersebut.
3.3.7. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menugaskan Pelaksana Seksi
Pengolahan Data dan Informasi untuk merekam Nothit (Hasil Penghitungan).
3.3.8. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi merekam Nothit (Hasil
Penghitungan) dan meneruskan Nothit (Hasil Penghitungan) kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
3.3.9. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak
konsep Surat Keputusan Kompensasi Hutang PBB/BPHTB.
3.3.10. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keputusan Kompensasi Hutang
PBB/BPHTB, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 135
3.3.11. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan
Kompensasi Hutang PBB/BPHTB, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep
produk hukum, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep produk
hukum tersebut.
3.3.12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep Surat
Keputusan Kompensasi Hutang PBB/BPHTB tersebut. Dalam hal Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Kompensasi Hutang
PBB/BPHTB, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep produk hukum
tersebut.
3.3.13. Surat Keputusan Kompensasi Hutang PBB/BPHTB ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen) dan disampaikan kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
3.3.14. Proses selesai.
3.4. Tata Cara Pembuatan dan Penyampaian Surat Perhitungan (SPh) Kirim ke KPP lain 3.4.1. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menugaskan Pelaksana membuat SPh
Kirim untuk mengirim SSP lembar ke‐2 milik KPP lain ke KPP yang bersangkutan
dengan menggunakan Surat Pengantar.
3.4.2. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi membuat Surat Pengantar
Perhitungan (SPh) untuk mengirimkan SPh Kirim dibuat dalam 4 rangkap dan SSP
lembar ke‐2 ke KPP yang bersangkutan, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala
Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3.4.3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti dan menandatangani SPh
Kirim dan SSP lembar ke‐2.
3.4.4. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi menatausaakan SPh Kirim beserta
surat pengantarnya.
3.4.5. SPh Kirim, Surat Pengantar dan SSP lembar ke‐2 akan diproses lebih lanjut dengan
SOP KPP 10‐000c tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
3.4.6. Proses Selesai.
Administrasi Perpajakan 136
Administrasi Perpajakan 137
Pengawasan Wajib Pajak
1. Mapping 1.1. Pengertian dan Tujuan
1.1.1. Pengertian Mapping adalah pemetaan yang menggambarkan potensi perpajakan yang dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah/lokasi , subjek pajak, jenis pajak, sektor/subsektor usaha, sesuai kebutuhan/ keunggulan yang terdapat di wilayah kerja KPP.
1.1.2. Tujuan Mapping adalah untuk mendapatkan gambaran umum potensi perpajakan dan keunggulan fiskal di wilayah kerja masing‐masing kantor/unit kerja yang akan digunakan sebagai petunjuk dan sarana analisis dalam rangka penggalian potensi penerimaan, pelayanan dan pengawasan.
1.2. Pengelompokan Mapping
1.2.1. Wilayah Lokasi/Usaha a). Wilayah Administrasi Pemerintahan(Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota,
Propinsi).
Kegunaan : Untuk mengetahui luas dan struktur wilayah beserta pembagian wilayah berdasarkan batas wilayah pemerintahan beserta jumlah penduduk, wilayah yang dikenakan PBB, jumlah Wajib Pajak terdaftar dan potensi jumlah calon wajib pajak.
Administrasi Perpajakan 138
Format : Peta, keterangan dalam peta , tabel/narasi
b). Wilayah Ekonomi
Kegunaan : Untuk mengetahui potensi ekonomi berdasarkan wilayah kegiatan ekonomi seperti Lokasi Industri, Perdagangan, Pemukiman Mewah, Lokasi Wisata, Lokasi Pertambangan, Lokasi Perkebunan, Lokasi Pertanian, Lokasi kehutanan, Lokasi Perairan, Lokasi Pelabuhan/Bandara, dan Lokasi Pergudangan yang ada di lokasi kerja unit kantor yang bersangkutan, yang dapat memberi gambaran potensi penerimaan pajak.
Format : Peta, Tabel
1.2.2. Subjek Pajak Kegunaan : Untuk mengetahui gambaran umum dari subjek pajak di
wilayah kerjanya, baik yang telah terdaftar maupun yang belum, baik yang berbentuk hukum seperti PT, CV, BUT, maupun yang tidak berbadan hukum. Informasi yang disajikan menyangkut jumlahnya, tingkat kepatuhan, dan ranking berdasarkan peranan penerimaan, tunggakan pajak, dan lain‐lain yang bermanfaat untuk menentukan penanganan lebih lanjut terhadap kelompok‐kelompok WP yang bersangkutan.
Format : Tabel
1.2.3. Jenis Pajak Kegunaan : Untuk mengetahui gambaran umum performance
penerimaan per jenis pajak dan pertumbuhannya sehingga dapat memberi petunjuk langkah‐langkah penanganan dan pengamanannya.
Format : Tabel
1.2.4. Sektor/Subsektor Kegunaan : Untuk mengetahui gambaran umum performance fiskal dari
sektor/subsektor di wilayah kerjanya. Informasi yang disajikan dapat berupa tax ratio, kepatuhan, pertumbuhan dan sektor dominan, sehingga dapat memberi petunjuk penggalian potensi fiskal.
Format : Tabel
1.3. Analisis Mapping
Kegunaan : Untuk mengetahui potensi perpajakan dan kelompok‐kelompok yang terkait dengan potensi tersebut, tingkat resiko serta petunjuk penggalian potensi yang akan dilakukan
Administrasi Perpajakan 139
Format : Tabel atau narasi
Analisis yang dilakukan dapat berupa :
1) Yang berhubungan dengan potensi jumlah WP contohnya : a. Jumlah Penduduk dibandingkan dengan Jumlah WP OP. b. Jumlah WP Ekspatriat yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja
asing / ekspatriat menurut data imigrasi dan dinas tenaga kerja. c. Jumlah Bendaharawan dibandingkan dengan Jumlah WP Bendaharawan
2) Yang berhubungan dengan potensi penerimaan pajak contohnya : a. Objek Pajak PPN : DPP PPN dibandingkan dengan PDRB b. Objek Pajak PPh pasal 22 impor dibandingkan dengan jumlah impor c. Objek Pajak PPN impor dibandingkan dengan jumlah impor d. Ratio antara PPh Badan Terutang dan Peredaran Usaha e. Jumlah realisasi penerimaan per sektor dibandingkan PDRB sektor tersebut
3) Yang berhubungan dengan kepatuhan contohnya : a. Perbandingan WP terdaftar dengan WP Efektif b. Perbandingan WP Efektif dengan WP Filer/ Non Filer / Stop Filer c. Penerimaan PPh Pasal 21 dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 29
1.4. Tindak Lanjut Mapping
Kegunaan : Untuk memilih kelompok – kelompok yang potensial untuk ditindaklanjuti dengan memperhatikan :
1) Potensi perpajakannya 2) Tingkat kepatuhannya / tax gap 3) Tingkat kesulitan dalam implementasi 4) Deterrent Effect
Format : Tabel
2. Profilling
2.1. Pengertian dan Tujuan
2.1.1. Profil Wajib Pajak adalah informasi mengenai Wajib Pajak yang memuat mengenai identitas dan kegiatan usaha serta riwayat aktivitas perpajakannya secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan data permanent, data akumulatif dan data lain.
2.1.2. Tujuan Profil Wajib Pajak adalah untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk analisis, mengukur tingkat resiko dan kepatuhan Wajib Pajak serta untuk lebih mengenal Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerjanya dan dapat memonitor perkembangan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dan melakukan pengawasan, penggalian potensi, serta pelayanan yang lebih baik.
2.2. Pedoman Pembuatan Profil Wajib Pajak
2.2.1. Account Representative mendapat data dan informasi Wajib Pajak dari berbagai sumber baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal Direktorat Jenderal Pajak, yang terdiri dari data permanen (identitas Wajib Pajak, struktur organisasi,
Administrasi Perpajakan 140
daftar pemegang saham dan struktur permodalan, daftar pengurus dan komisaris, kegiatan usaha, pohon kepemilikan dan lain‐lain) dan data akumulatif (data perkembangan usaha, kewajiban perpajakan, data lawan transaksi dan lain‐lain) serta data lainnya.
2.2.2. Account Representative membuat profil Wajib Pajak berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan pedoman pembuatan profil dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.3. Tata Cara Pemutakhiran Profil Wajib Pajak
2.3.1. Account Representative mendapat informasi perubahan dan penambahan data
Wajib Pajak dari berbagai sumber.
2.3.2. Account Representative melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak berdasarkan
informasi perubahan dan penambahan data Wajib Pajak yang diperoleh dari alat
keterangan, formulir pemutakhiran data, dan data resmi yang diperoleh sebagai
dasar pemutakhiran data Wajib Pajak, serta menindaklanjuti sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
2.3.3. Proses selesai.
3. Benchmarking
3.1. Proses Bencmarking Tahap I
3.1.1. Mengambil data SPT Tahunan PPH Badan (2001‐2005) antara 5‐10 WP dengan ratio terbesar ( TTOR, CTTOR, NPM, GPM, ROA, EBIT ) dalam KLU yang sama dan tahun yang sama.
3.1.2. Ratio tersebut di rata‐rata untuk setiap tahunnya. 3.1.3. Diambil ratio terbesar untuk dijadikan benchmark 3.1.4. Menghapus data TTOR yang kurang dari CTTOR 3.1.5. KLU Kelapa Sawit dihilangkan karena sudah dibuat oleh KPDJP 3.1.6. Jika ratio NPM < dari rata‐rata suku bunga Bank Indonesia (12%), maka NPM dibuat
menjadi lebih tinggi dari 12 % dengan asumsi bahwa tidak ada perusahaan yang menginginkan keuntungan di bawah suku bunga Bank Indonesia
3.1.7. Jika GPM < NPM maka data tersebut dihilangkan, karena GPM seharusnya > dari NPM
3.1.8. Jika GPM < dari rata‐rata suku bunga Bank Indonesia, maka GPM menjadi > 12 % ditambah selisih GPM lama dengan NPM lama
3.1.9. Demikian juga untuk EBIT jika rationya < dari rata‐rata suku bunga Bank Indonesia (12%), maka EBIT dibuat menjadi lebih tinggi dari 12 %.
3.2. Proses Bencmarking Tahap II
Untuk mengakomodasi KLU yang tidak terbenchmark pada tahap I, maka dilakukan tahap II sebagai berikut :
Administrasi Perpajakan 141
3.2.1. Memasukkan angka benchmark usulan KPP yang belum tercantum pada tahap I 3.2.2. Jika ratio NPM < dari rata‐rata suku bunga Bank Indonesia (12%), maka NPM dibuat
menjadi lebih tinggi dari 12 % 3.2.3. Jika GPM < dari rata‐rata suku bunga Bank Indonesia, maka GPM menjadi > 12 %
ditambah selisih GPM lama dengan NPM lama 3.2.4. Demikian juga untuk EBIT jika rationya < dari rata‐rata suku bunga Bank Indonesia
(12%), maka EBIT dibuat menjadi lebih tinggi dari 12 %. 3.3. Proses Bencmarking Tahap III
Untuk mengakomodasi KLU yang tidak terbenchmark pada tahap II, maka dilakukan tahap III sebagai berikut :
2.3.1. Membuat benchmark berdasarkan Ikhtisar Profile 50 WP per KPP 2.3.2. Data benchmark per ratio diambil rata2 pertahun per KLU, kemudian diambil yg
terbesar diantara tahun 2002 s.d 2006 2.3.3. Menambahkan data benchmark berdasarkan Ikhtisar Profile 50 WP per KPP yang
belum masuk ke Tahap II 2.3.4. Menambahkan data benchmark dari database Kanwil atas Klu 100 WP Besar KPP
yang belum masuk ke Tahap II 2.3.5. Mengulangi proses penyesuaian NPM,GPM,TTOR,CTTOR dan EBIT sesuai tahap
sebelumnya.
4. Analysing dan Penggalian Potensi Pajak 4.1. Evaluasi/Analisis
Account Representative melakukan evaluasi/analisis perpajakan Wajib Pajak yang mencakup Analisa Ratio Laporan Keuangan, CTTOR dan TTOR, Local Sectoral, Rasio Kapasitas Produksi terhadap Omzet, Rasio Impor terhadap Omzet/Ekspor, Rasio Karyawan terhadap Produksi, Rasio Modal dan Pinjaman, Trend/Perkembangan Kegiatan serta analisis lainnya.
4.2. Penggalian Potensi
Account Representative melakukan penggalian potensi pajak meliputi potensi Wajib Pajak itu sendiri, potensi pengurus dan komisaris serta pemilik, potensi dari pihak terkait, potensi dari data silang dan pihak ketiga.
5. Tindak lanjut 5.1. Account Representative menindaklanjuti profile Wajib Pajak yang sudah dibuat melalui
pemutakhiran data dan penggalian potensi pajak serta pertukaran data yang meliputi potensi Wajib Pajak itu sendiri, potensi pengurus dan komisaris serta pemilik, potensi dari pihak terkait, potensi dari data silang dan pihak ketiga.
5.2. Account Representative menindaklanjuti hasil analisis dan penggalian potensi pajak dengan melakukan himbauan tertulis yang dilanjutkan dengan konseling jika Wajib Pajak yang bersangkutan tidak merespon atau melaksanakan apa dimintakan dalam surat himbauan tersebut, dan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan.
Administrasi Perpajakan 142
Pengolahan Data dan Informasi
1. Tata Cara Pemrosesan dan penatausahaan Dokumen masuk di Seksi PDI
1.1. Kepala Seksi PDI menerima dokumen masuk yang telah didisposisi Kepala KPP (SOP
KPP10‐000a tentang Tata Cara Penerimaan Dokumen di KPP), memberikan disposisi,
menugaskan untuk menatausahakan atau untuk memroses dokumen masuk, dan
meneruskan dokumen masuk tersebut kepada Pelaksana Seksi PDI. Dalam hal telah
terdapat SOP untuk memroses dokumen masuk tersebut, maka Kepala Seksi
menindaklanjutinya sesuai dengan SOP terkait.
1.2. Dokumen untuk disimpan kemudian ditatausahakan, sedangkan untuk dokumen yang
akan diproses ditindaklanjuti sesuai dengan penugasan Kepala Seksi PDI. Dalam hal atas
dokumen masuk tersebut harus dibuatkan respon/balasan/tindak lanjut, Pelaksana Seksi
PDI melakukan penghimpunan bahan, membuat konsep dokumen keluar, dan
meneruskan konsep dokumen tersebut ke Kepala Seksi PDI.
1.3. Kepala Seksi PDI meneliti dan memaraf konsep dokumen keluar serta meneruskannya ke
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
1.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani dokumen keluar.
1.5. Dokumen yang telah ditandatangani, diterima, dicatat datanya, serta diberi cap, nomor,
dan tanggal oleh Sekretaris Kepala KPP, kemudian diteruskan ke Pelaksana Seksi PDI.
Administrasi Perpajakan 143
1.6. Pelaksana Seksi PDI menerima, menginput/mencatat data dokumen keluar,
menatausahakan arsip yang berasal dari dokumen masuk maupun arsip dari dokumen
keluar, meneruksan tembusan ke seksi terkait, serta meneruskan dokumen keluar yang
siap dikirim ke Subbag Umum dengan manggunakan buku eskpedisi.
1.7. Penyampaian dokumen keluar kepada Pihak Eksternal oleh Subbagian Umum (SOP
KPP00‐000c tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
1.8. Proses Selesai.
2. Tata Cara Penatausahaan Alat Keterangan
2.1. Alat Keterangan Dari Instansi Lain
2.1.1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima surat berupa Alat Keterangan (Alket)
dari instansi lain, meneliti, memberi disposisi dan meneruskan kepada Kepala
Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
2.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti, memberi disposisi dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk memproses
lebih lanjut.
2.1.3. Pelaksana seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti Alat Keterangan (Alket),
dan melakukan langkah‐langkah sebagai berikut:
a. merekam dan memvalidasi dalam Sistem Aplikasi Komputer.
b. mengisi kolom tanda terima pada Surat Pengantar Pemberitahuan
Penerimaan Data Alat Keterangan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
2.1.4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti dan approval Alket serta
menandatangani kolom tanda terima pada Surat Pengantar Pemberitahuan
Penerimaan Data, kemudian mengembalikannya kepada Pelaksana Seksi
Pengolahan Data dan Informasi.
2.1.5. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima Alat Keterangan
kemudian mengarsipkan.
2.1.6. Proses selesai.
2.2. Alat Keterangan dari dalam KPP Sendiri
2.2.1. Seksi terkait mengirimkan Alat Keterangan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data
dan Informasi.
2.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti, memisahkan Alat
Keterangan untuk KPP lain atau untuk KPP sendiri.
Administrasi Perpajakan 144
2.2.3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi memberi disposisi dan menugaskan
Pelaksana untuk memproses lebih lanjut.
2.2.4. Pelaksana meneliti Alat Keterangan (Alket) dan melakukan langkah‐langkah
sebagai berikut :
1. Alket untuk KPP Sendiri:
a. merekam dan memvalidasi dalam Sistem Aplikasi Komputer.
b. mengarsipkan Alat Keterangan tersebut.
2. Alket untuk KPP Lain:
a. Membuat Surat Pengantar Pengiriman Data Alat Keterangan.
2.2.5. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti dan menandatangani Surat
Pengantar Pengiriman Data Alat Keterangan, kemudian mengembalikannya
kepada Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
2.2.6. Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi menyampaikan Alat Keterangan beserta
Surat Pengantarnya ke Subbagian Umum untuk dikirim ke KPP terkait melalui SOP
Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.2.7. Proses selesai.
3. Tata Cara Penyusunan Rencana Penerimaan Pajak Berdasarkan Potensi Pajak, Perkembangan Ekonomi dan Keuangan 3.1. Kepala Kantor menerima Rencana Penerimaan Pajak dari Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi I, II, III, dan IV (SOP Tata Cara Penyusunan Estimasi Penerimaan Pajak Per‐
Wajib Pajak) dan menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk
mengkompilasi menjadi Rencana Penerimaan Kantor.
3.2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima Rencana Penerimaan Pajak yang
telah disetujui Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan menugaskan Pelaksana untuk
mengkompilasi rencana penerimaan pajak tersebut.
3.3. Pelaksana menghimpun dan mengkompilasi Rencana Penerimaan Pajak dari Seksi
Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV, membuat konsep Nota Dinas Pengantar, dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3.4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti dan memaraf Rencana Penerimaan
Pajak Kantor Pelayanan Pajak, konsep Nota Dinas Pengantar, dan menyampaikan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Rencana Penerimaaan
Pajak Kantor Pelayanan Pajak dan konsep Nota Dinas Pengantar, kemudian
mengembalikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3.6. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menugaskan Pelaksana untuk mengirimkan
Administrasi Perpajakan 145
Rencana Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah.
3.7. Pelaksana menyampaikan Rencana Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak yang telah
ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak ke Subbagian Umum untuk dikirim ke
Kantor Wilayah melalui SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP (SOP Tata Cara
Pembuatan Rencana Kerja Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi).
3.8. Proses selesai.
4. Tata Cara penyelesaian pembagian Hasil Penerimaan PBB 4.1. Kepala Seksi PDI menugaskan Pelaksana Seksi PDI untuk membuat KP‐PHP‐PBB/BPHTB
berdasarkan hasil rekonsiliasi data penerimaan Modul Penerimaan Negara (MPN) dan
Bank Operasional (BO) III.
4.2. Pelaksana Seksi PDI membuat konsep KP‐PHP‐PBB/BPHTB, kemudian menyampaikan
kepada Kepala Seksi PDI.
4.3. Kepala Seksi PDI meneliti dan memaraf konsep KP‐PHP‐PBB/BPHTB, kemudian
menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi PDI tidak
menyetujui konsep KP‐PHP‐PBB/BPHTB, Pelaksana Seksi PDI harus memperbaiki konsep
tersebut.
4.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani KP‐
PHP‐PBB/BPHTB, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi PDI. Dalam hal Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep KP‐PHP‐PBB/BPHTB, Pelaksana Seksi
PDI harus memperbaiki konsep tersebut.
4.5. Kepala Seksi PDI menugaskan Pelaksana Seksi PDI membuat konsep SPMPHP PBB/BPHTB
dan SPMBP PBB berdasarkan KP PHP PBB/BPHTB tersebut.
4.6. Pelaksana Seksi PDI membuat konsep SPMPHP PBB/BPHTB dan SPMBP PBB, kemudian
menyampaikan kepada Kepala Seksi PDI.
4.7. Kepala Seksi PDI meneliti dan memaraf konsep SPMPHP PBB/BPHTB dan SPMBP PBB,
kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala
Seksi PDI tidak menyetujui konsep SPMPHP PBB/BPHTB dan SPMBP PBB, Pelaksan Seksi
PDI harus memperbaiki konsep tersebut.
4.8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMPHP PBB/BPHTB
dan SPMBP PBB, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi PDI. Dalam hal Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep SPMPHP PBB/BPHTB dan SPMBP PBB,
Pelaksana Seksi PDI harus memperbaiki konsep tersebut.
4.9. Pelaksana Seksi PDI menyiapkan pengiriman SPMPHP PBB/BPHTB dan SPMBP PBB ke
KPPN dan menatausahakan arsipnya.
4.10. Proses dilanjutkan ke SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
Administrasi Perpajakan 146
4.11. Proses selesai.
5. Tata Cara Pencarian Data Potensi Perpajakan Dalam Rangka Pembuatan
Monografi Fiskal 5.1. Kepala Kantor memerintahkan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan
pencarian data potensi perpajakan sesuai Surat Permintaan Monografi Fiskal dari Kantor
Wilayah.
5.2. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan memerintahkan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan untuk menyusun konsep Surat Tugas Pencarian Data Potensi Perpajakan.
5.3. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyusun konsep Surat Tugas Pencarian Data
Potensi Perpajakan dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Seksi
Ekstensifikasi Perpajakan.
5.4. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan memaraf konsep surat tugas dan menyerahkan
konsep tersebut kepada Kepala Kantor.
5.5. Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Pencarian Data Potensi
Perpajakan dan mengembalikannya kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
5.6. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan memerintahkan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan melakukan pengamatan dan pencarian data perpajakan sesuai dengan surat
tugas yang telah disetujui.
5.7. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan pengamatan dan pencarian data
dan membuat konsep Laporan Pengamatan dan Pencarian Data Potensi Perpajakan
serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Perpajakan.
5.8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan memberikan persetujuan atas konsep l Laporan
Pengamatan dan Pencarian Data Potensi Perpajakan. Apabila Kepala Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan tidak setuju atas konsep tersebut, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
harus memperbaiki konsep tersebut.
5.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Laporan Pengamatan dan Pencarian
Data Potensi Perpajakan dalam bentuk Monografi Perpajakan.
5.10. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneruskan Laporan Pengamatan dan Pencarian
Data Potensi Perpajakan kepada Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk ditatausahakan dan
diarsipkan.
5.11. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi mengarsipkan Laporan Pengamatan dan Pencarian Data
Potensi Perpajakan.
5.12. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 147
Pemeriksaan dan Penyidikan
1. Pemeriksaan 1.1. Tata Cara Penyelesaian Usulan pemeriksaan
1.1.1. Di Kantor Pelayanan Pajak :
1.1.1.1. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima usulan Wajib Pajak yang akan
diperiksa dari para Ketua Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, Seksi
Pengawasan dan Konsultasi (SOP Tata Cara Pelaksanaan Penelitian dan
Analisi Kepatuhan Material Wajib Pajak), Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penghapusan NPWP), Seksi Penagihan (SOP Tata Cara Penyelesaian Usulan
Pemeriksaan dalam Rangka Penagihan Pajak), Seksi Ekstensifikasi (SOP Tata
Cara Penerbitan Daftar Nominatif Usulan SP3 PSL Ekstensifikasi) kemudian
menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pemeriksaan.
1.1.1.2. Pelaksana Seksi Pemeriksanaan membuat konsep Daftar Nominatif Wajib
Pajak dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
1.1.1.3. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti dan memaraf konsep Daftar Nominatif
Wajib Pajak yang Diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan serta
meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 148
1.1.1.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Daftar
Nominatif Wajib Pajak yang Diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan
selanjutnya meneruskan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
1.1.1.5. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Daftar Nominatif Wajib Pajak yang
Diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan dan menugaskan Pelaksana untuk
mengadministrasikan dan mengirimkan daftar yang dimaksud.
1.1.1.6. Pelaksana Seksi Pemeriksaan menatausahakan dan mengirimkan Daftar
Nominatif Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Direktur
Jenderal Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
1.1.1.7. Proses selesai.
1.1.2. Di Kantor Wilayah : 1.1.2.1. Kepala Kantor Wilayah mendisposisi Surat Usulan Pemeriksaan dan Daftar
Nominatif Wajib Pajak yang Diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan
kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan .
1.1.2.2. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan menerima disposisi
dari Kepala Kantor Wilayah kemudian menugaskan Kepala Seksi Bimbingan
Pemeriksaan untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penelitian
tunggakan pajak.
1.1.2.3. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi
Bimbingan Pemeriksaan untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penelitian tunggakan pajak, dan membahas usulan pelaksanaan
pemeriksaan bersama Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan
Penagihan.
1.1.2.4. Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan membuat konsep LP2 dan Daftar
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan.
1.1.2.5. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan memaraf konsep LP2 dan Daftar
Alokasi kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan .
1.1.2.6. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan memaraf konsep
LP2 dan Daftar Alokasi serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
1.1.2.7. Kepala Kantor Wilayah menandatangani konsep LP2 dan Daftar.
Administrasi Perpajakan 149
1.1.2.8. Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan menatausahakan LP2 dan Daftar
Alokasi dan menyampaikannya ke Bagian Umum untuk dikirim ke Kantor
Pelayanan Pajak terkait dengan SOP Penyampaian Dokumen di Kanwil.
1.1.2.9. Proses selesai.
1.2. Tata Cara Pemeriksaan Kantor 1.2.1. Berdasarkan SP3 (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak),
Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep surat panggilan dalam rangka pemeriksaan
pajak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan dikirimkan
kepada Wajib Pajak.
1.2.2. Wajib Pajak memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah
ditentukan dalam surat panggilan dengan membawa buku, catatan, dan dokumen
yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa Pajak dan dibuatkan bukti
peminjaman/pengembalian dengan rinci dan jelas oleh Tim Pemeriksa Pajak.
1.2.3. Pada saat memulai pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak harus memperlihatkan
Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP3 kepada Wajib Pajak yang
diperiksa. Apabila buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen yang
dipinjam berupa fotokopi, maka harus dinyatakan sesuai dengan aslinya dengan
surat pernyataan Wajib Pajak.
1.2.4. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi panggilan, Tim Pemeriksa Pajak
membuat surat panggilan ke dua. Apabila panggilan ke dua tidak dipenuhi, Tim
Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan
dan LPP untuk ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan surat
ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak secara jabatan sebagaimana
dimaksud dalam LPP yang penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak). LPP
kemudian ditatausahakan di Seksi Pemeriksaan (SOP Tata Cara Penatausahaan
Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Penghitungan (Nothit))
1.2.5. Berdasarkan buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen yang ada, Tim
Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan dan menyusun KKP.
1.2.6. Setelah pemeriksaan diselesaikan (LPP telah tersusun), Tim Pemeriksa Pajak
membuat SPHP yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak yang
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan dikirimkan kepada Wajib
Pajak.
Administrasi Perpajakan 150
1.2.7. Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas
temuan hasil pemeriksaan dengan menggunakan formulir Surat Tanggapan Hasil
Pemeriksaan; Wajib Pajak yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan kemudian
menandatangani Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan beserta Lembar Pernyataan
Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan;
Wajib Pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan
kemudian mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil
Pemeriksaan dilampiri dengan bukti‐bukti pendukung sanggahan serta penjelasan;
1.2.8. Berdasarkan surat tanggapan dari Wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak melakukan
pembahasan dengan Wajib Pajak.
1.2.9. Tim Pemeriksa Pajak membuat Risalah Pembahasan yang ditandatangani oleh Tim
Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
1.2.10. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan dengan pendapat
Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh Tim
Pembahas Tingkat UP3 yang bersangkutan; Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas
Tingkat UP3 dituangkan dalam Risalah Tim Pembahas dan disampaikan oleh Tim
Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak; Dalam hal masih terdapat perbedaan antara
hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 dengan pendapat Wajib Pajak,
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembahasan kedua di tingkat kanwil
atasannya dengan menggunakan surat permohonan. (Permohonan pembahasan
kedua tidak dapat dilakukan untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor atas Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi yang
disampaikan oleh PKP Kegiatan Tertentu).
1.2.11. Berdasarkan Risalah Pembahasan atau Risalah Tim Pembahas, Tim Pemeriksa
Pajak mengirimkan Surat Panggilan kepada Wajib Pajak untuk menandatangani
Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.
1.2.12. Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Pemeriksaan
beserta lampirannya berupa Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang ditandatangani
oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Wajib
Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Tim
Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara
Hasil Pemeriksaan.
1.2.13. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus dibuatkan Berita Acara Tidak
Administrasi Perpajakan 151
Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan surat
ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak diterbitkan berdasarkan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak atau
berdasarkan tanggapan tertulis Wajib Pajak yang disetujui oleh Tim Pemeriksa
Pajak.
1.2.14. Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau Berita
Acara Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan formulir kuesioner
yang telah diisi oleh Wajib Pajak kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan
Penagihan Pajak.
1.2.15. Tim Pemeriksa Pajak melengkapi LPP dengan dokumen‐dokumen terkait, dan
memproses nothit. KKP yang telah dibuat, kemudian diparaf oleh Tim Pemeriksa
Pajak sedangkan LPP ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Pemrosesan nothit untuk diterbitkan surat ketetapan pajak
diuraikan di SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
1.2.16. Buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen yang dipinjam dari Wajib
Pajak dikembalikan secara lengkap dan utuh kepada Wajib Pajak paling lama 7
(tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan dan dibuatkan Bukti
Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen oleh Tim Pemeriksa
Pajak.
1.2.17. LPP yang sudah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak kemudian
disampaikan ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses dengan SOP Tata Cara
Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Penghitungan (Nothit).
1.2.18. Proses selesai.
1.3. Tata Cara Pemeriksaan Lapangan
1.3.1. Tim Pemeriksa Pajak menerima SP3 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan kepada Wajib Pajak dari Seksi Pemeriksaan (SOP Tata Cara Penerbitan
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak).
1.3.2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan:
a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Wajib
Pajak disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak pada saat dimulainya
Pemeriksaan Lapangan.
b. Apabila menolak diperiksa, Wajib Pajak harus menandatangani Surat
Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak. Dalam hal Wajib Pajak menolak
untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak, Tim
Pemeriksa Pajak harus membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan
Administrasi Perpajakan 152
Pemeriksaan Pajak, kemudian menyampaikan konsep berita acara tersebut
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani.
c. Dalam hal Wajib Pajak tidak berada di tempat, pemeriksaan tetap
dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta Pegawai yang ada untuk
mewakili Wajib Pajak dan mendampingi Tim Pemeriksa Pajak guna membantu
kelancaran pemeriksaan. Apabila menolak untuk membantu kelancaran
pemeriksaan, Pegawai Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan
Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak. Dalam hal terjadi
penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu
Kelancaran Pemeriksaan Pajak, Tim Pemeriksa Pajak harus membuat dan
menandatangani Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan
Pajak, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
dan selanjutnya dapat melakukan penyegelan terhadap ruangan‐ruangan
tertentu. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, terhadap Wajib
Pajak yang menolak diperika dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan
(SOP Tata Cara Penyelesaian Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan).
1.3.3. Peminjaman buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen:
a. Wajib Pajak yang diperiksa harus meminjamkan buku‐buku, catatan‐catatan,
dan dokumen‐dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak beserta Surat Pernyataan
bahwa fotokopi dan atau hasil pengolahan data elektronik yang dipinjamkan
kepada Tim Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya apabila buku‐buku,
catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen tersebut berupa fotokopi dan atau
hasil pengolahan data elektronik.
b. Buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen yang diperlukan dan
ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan di tempat Wajib
Pajak dipinjam pada saat itu juga dan Tim Pemeriksa Pajak membuat Bukti
Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen.
c. Atas buku‐buku, catatan‐catatan dan dokumen‐dokumen yang belum dipinjam
pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan, Tim Pemeriksa Pajak membuat
Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang belum
ditemukan/diperoleh. Buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen
yang dipinjam harus diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pajak paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen
diterima oleh Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 153
d. Setiap penyerahan buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen dari
Wajib Pajak berkaitan dengan pemenuhan Surat Permintaan Peminjaman
Buku, Catatan, dan Dokumen, baik yang diserahkan sebagian atau secara
bertahap atau seluruhnya, Pemeriksa membuat Bukti
Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen.
e. Dalam hal Wajib Pajak menyatakan bahwa seluruh buku‐buku, catatan‐
catatan, dan dokumen‐dokumen sudah diserahkan, Tim Pemeriksa Pajak
membuat dan menandatangani Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman
Buku, Catatan dan Dokumen, kemudian menyerahkannya kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak untuk menandatangani.
f. Dalam hal buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen perlu
dilindungi kerahasiaannya, atau jumlah buku‐buku, catatan‐catatan, dan
dokumen‐dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Kantor
Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar pelaksanaan pemeriksaan
lapangan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan
ruangan khusus tempat dilakukannya pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
g. Dalam hal data hasil pengolahan elektronik disimpan dalam media disket,
compact disk, tape backup, hard disk atau media penyimpanan lainnya yang
tidak dapat diperiksa karena kendala teknis, dapat dimintakan bantuan Tenaga
Ahli untuk melakukan pengubahan media atau pengubahan teknis lainnya
sehingga data dimaksud dapat diperiksa dengan membuat Surat Permintaan
Tenaga Ahli.
1.3.4. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi jangka waktu penyerahan buku‐buku,
catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen:
a. Wajib Pajak yang tidak memenuhi jangka waktu penyerahan buku‐buku,
catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen, dikirim Surat Peringatan I pada hari
berikutnya setelah batas waktu penyerahan buku‐buku, catatan‐catatan, dan
dokumen‐dokumen terlampaui.
b. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Peringatan I
terlewati dan Wajib Pajak masih belum juga menyerahkan buku‐buku,
catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen yang diminta, kepada Wajib Pajak
dikirim Surat Peringatan II pada hari berikutnya.
c. Jangka waktu penyerahan buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐
dokumen dalam setiap Surat Peringatan adalah selama 3 (tiga) hari sejak
tanggal dikirimnya masing‐masing Surat Peringatan.
Administrasi Perpajakan 154
d. Apabila jangka waktu penyerahan Buku, Catatan, dan Dokumen sebagaimana
ditentukan dalam Surat Peringatan I dan Peringatan II telah terlewati dan
Wajib Pajak tidak memenuhi, Tim Pemeriksa Pajak harus membuat Berita
Acara Tidak Dapat Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen.
e. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan peminjaman buku‐buku,
catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan
dalam Surat Peringatan II, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
1.3.5. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Tim Pemeriksa Pajak melalui
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memanggil Wajib Pajak dengan
menggunakan Surat Panggilan I/Panggilan II. Keterangan Wajib Pajak yang
diberikan kepada Tim Pemeriksa Pajak, apabila dipandang perlu dapat dituangkan
dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh
Tim Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
1.3.6. Permintaan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang
sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga:
a. Melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Tim Pemeriksa Pajak dapat meminta
keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang
dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) Undang‐undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang‐undang Nomor 16 Tahun 2000, secara tertulis dengan
membuat Surat Permintaan Keterangan atau Bukti.
b. Pihak Ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti.
c. Apabila dalam jangka waktu tidak dipenuhi, Tim Pemeriksa Pajak segera
menyampaikan Surat Peringatan I dan apabila dalam jangka waktu yang
ditentukan tidak dipenuhi, disampaikan Surat Peringatan II.
d. Apabila permintaan dalam Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi, Pemeriksa
segera membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau
Bukti dari Pihak Ketiga.
1.3.7. Berdasarkan buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen, penjelasan dari
Wajib Pajak, serta keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang
dapat diperoleh, Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan dengan
menerapkan teknik‐teknik pemeriksaan yang lazim atau teknik‐teknik pemeriksaan
yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Hasil
pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan konsep LPP.
Administrasi Perpajakan 155
1.3.8. Pemberitahuan hasil pemeriksaan:
a. Hasil pemeriksaan lapangan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri
dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ditatausahakan oleh Tim Pemeriksa Pajak
dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum.
b. Wajib Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan tanggapan
tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas hasil Pemeriksaan Lapangan;
Dalam hal Pemeriksaan Sederhana Lapangan dilakukan atas Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi, Wajib
Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari harus memberikan tanggapan tertulis
baik setuju maupun tidak setuju atas hasil Pemeriksaan Lapangan
c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permintaan Wajib Pajak dapat
memperpanjang jangka waktu pemberian tanggapan
d. Wajib Pajak yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan lapangan harus
menandatangani Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan beserta Lembar
Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil
Pemeriksaan dan menyerahkannya kembali kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak;
e. Wajib Pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan
lapangan harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat
Tanggapan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan
dilampiri dengan bukti‐bukti pendukung sanggahan serta penjelasan
seperlunya.
f. Tim Pemeriksa Pajak menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil
Pemeriksaan dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
untuk menandatangani.
1.3.9. Pembahasan di tim pemeriksa dan tim pembahas:
a. Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan harus dibahas oleh
Tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak yang hasil pembahasannya
dituangkan dalam Risalah Pembahasan
b. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan dengan
pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar perbedaan tersebut dibahas terlebih
Administrasi Perpajakan 156
dahulu oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 yang bersangkutan dengan
menggunakan surat permohonan
c. Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 harus dituangkan dalam
Risalah Tim Pembahas dan disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak kepada
Wajib Pajak
d. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan oleh Tim
Pembahas Tingkat UP3 dengan pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pembahasan kedua di tingkat kanwil atasannya dan
harus disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal Risalah Tim
Pembahas tingkat UP3
e. Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat Kanwil harus dituangkan dalam
Risalah Tim Pembahas dan disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak kepada
Wajib Pajak
f. Risalah Pembahasan dan Risalah Tim Pembahas merupakan bagian dari Kertas
Kerja Pemeriksaan dan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan akhir
antara Tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak
1.3.10. Pemanggilan kepada Wajib Pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil
Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan:
a. Berdasarkan Risalah Pembahasan atau Risalah Tim Pembahas, Tim Pemeriksa
Pajak mengirimkan Surat Panggilan sebanyak‐banyaknya 2 (dua) kali kepada
Wajib Pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam
rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Surat Panggilan
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
b. Surat Panggilan dapat dikirimkan melalui faksimili atau disampaikan oleh kurir
atau Tim Pemeriksa Pajak, atau melalui pos tercatat untuk daerah‐daerah
tertentu yang penggunaan faksimili tidak memungkinkan atau penyampaian
dengan kurir dianggap tidak efisien (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP)
c. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Panggilan II, Tim Pemeriksa Pajak
membuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak
1.3.11. Pembahasan akhir:
a. Tim Pemeriksa Pajak bersama dengan Wajib Pajak melakukan pembahasan
akhir.
b. Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan
beserta lampirannya dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, Tim
Administrasi Perpajakan 157
Pemeriksa Pajak, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Berita acara tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LPP
c. Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah Ikhtisar Hasil Pembahasan
Akhir dan merupakan bahan untuk membuat LPP;
d. Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil
Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan
tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan
e. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan tertulis atau tidak
menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak
membuat Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara
Ketidakhadiran Wajib Pajak dan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan
Pajak diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang
disampaikan kepada Wajib Pajak atau berdasarkan tanggapan tertulis Wajib
Pajak yang disetujui oleh Tim Pemeriksa Pajak
f. Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau
Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan Formulir
Kuesioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak kepada Direktur Pemeriksaan
Penyidikan dan Penagihan Pajak
1.3.12. Tim Pemeriksa Pajak melengkapi LPP dengan dokumen‐dokumen terkait, dan
memproses nothit. KKP yang telah dibuat, kemudian diparaf oleh Tim Pemeriksa
Pajak sedangkan LPP ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Pemrosesan nothit untuk diterbitkan surat ketetapan pajak
diuraikan di SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
1.3.13. Buku‐buku catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen yang dipinjam dari Wajib
Pajak dikembalikan secara lengkap dan utuh kepada Wajib Pajak dengan
menggunakan Bukti Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen
paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal LPP
1.3.14. LPP yang sudah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak kemudian
disampaikan ke Seksi Pemeriksaan untuk doproses dengan SOP Tata Cara
Penatausahaan LPP dan Nota Penghitungan (Nothit).
1.3.15. Proses selesai.
1.4. Tata Cara Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Penghitungan
1.4.1. Sebagai hasil dari SOP Tata Cara Pemeriksaan, Fungsional Pemeriksa Pajak
menyerahkan LPP serta Nothit yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh
Administrasi Perpajakan 158
Kepala Kantor kepada Kepala Seksi Pemeriksaan untuk di registrasi dan diberi
penomoran.
1.4.2. Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk
meregistrasi dan memberi nomor.
1.4.3. Pelaksana Seksi Pemeriksaan meregistrasi dan memberi nomor LPP beserta Nothit
dan menyampaikannya kepada Fungsional Pemeriksa Pajak.
1.4.4. Fungsional Pemeriksa Pajak melakukan penjilidan (pembundelan berkas) dan
menyerahkan LPP yang sudah dijilid sebanyak 3 (tiga) set, berikut Kertas Kerja
Pemeriksaan dan dokumen‐dokumen lain yang berhubungan dengan Pemeriksaan
Pajak kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
1.4.5. Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk
memproses lebih lanjut.
1.4.6. Pelaksana Seksi Pemeriksaan meneliti kelengkapan, menatausahakan dan
mengarsipkan LPP dan Kertas Kerja Pemeriksaan serta memisahkan 1 (satu) set
LPP untuk digabungkan dalam berkas Wajib Pajak yang akan dikembalikan kepada
Seksi Pelayanan dan 1 (satu) set untuk diserahkan kepada Seksi Pengawasan dan
Konsultasi untuk diteliti sekaligus membuat konsep Surat Pengantarnya kemudian
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
1.4.7. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti dan menandatangani Surat Pengantar dan
mengembalikannya kepada Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk disampaikan
kepada Seksi terkait.
1.4.8. Pelaksana Seksi Pemeriksaan menyerahkan 1 (satu) set LPP dan Nota
Penghitungan kepada Seksi Pelayanan (diproses dalam SOP Penerbitan Surat
Ketetapan Pajak) dan 1 (satu) set LPP kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi
serta menatausahakan arsip Surat Pengantar.
1.4.9. Proses selesai.
2. Penyidikan 2.1. Tata Cara Penyelesaian Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
2.1.1. Di Kantor Pelayanan Pajak :
2.1.1.1. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima usulan Wajib Pajak yang akan
diperiksa dari Ketua Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak dan/atau
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, selanjutnya menugaskan
Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk membuat konsep Surat Usul
Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Administrasi Perpajakan 159
2.1.1.2. Pelaksana Seksi Pemeriksaan membuat konsep Surat Usul Pemeriksaan
Bukti Permulaan berdasarkan usulan Ketua Kelompok Fungsional
Pemeriksa Pajak dan atau Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi,
selanjutnya menyampaikan bahan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
2.1.1.3. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti dan memaraf konsep Surat Usul
Pemeriksaan Bukti Permulaan kemudian menyampaikan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.1.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep
Surat Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan selanjutnya menyampaikan
kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
2.1.1.5. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Surat Usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan dan menugaskan Pelaksana untuk mengadministrasikan dan
mengirimkan daftar yang dimaksud.
2.1.1.6. Pelaksana Seksi Pemeriksaan menatausahakan dan mengirimkan Surat
Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak dengan tembusan ke Direktur Intelijen dan
Penyidikan melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.1.1.7. Proses selesai.
2.1.2. Di Kantor Kantor Wilayah : 2.1.2.1. Kepala Kantor Wilayah mendisposisi Surat Usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dari Kantor Pelayanan Pajak atau Kelompok Tenaga Fungsional
Kanwil kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan .
2.1.2.2. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan menerima
disposisi dari Kepala Kantor Wilayah atas Surat Usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dari Kantor Pelayanan Pajak atau Kelompok Tenaga Fungsional
Kanwil kemudian memberi disposisi kepada Kepala Seksi Administrasi
Penyidikan untuk membahas Surat Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
2.1.2.3. Kepala Seksi Administrasi Penyidikan meneliti, memberikan catatan,
menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Administrasi
Penyidikan untuk :
a. Membuat konsep Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan LP2
apabila pemeriksaan bukti permulaan tidak dilakukan melalui
pemeriksaan ulang.
Administrasi Perpajakan 160
b. Atau membuat konsep Surat Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
apabila pemeriksaan bukti permulaan dilakukan melalui pemeriksaan
ulang.
2.1.2.4. Pelaksana Seksi Administrasi Penyidikan membuat konsep surat Instruksi
Pemeriksaan Bukti Permulaan dan LP2 atau Surat Usulan Pemeriksaan
Bukti Permulaan kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi
Administrasi Penyidikan.
2.1.2.5. Kepala Seksi Administrasi Penyidikan meneliti dan memaraf konsep surat
Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan LP2 atau Surat Usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan kemudian menyampaikan kepada Kepala
Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan.
2.1.2.6. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan menelaah dan
memaraf konsep surat Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan LP2
atau Surat Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kemudian menyampaikan
kepada Kepala Kantor Wilayah.
2.1.2.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Instruksi
Pemeriksaan Bukti Permulaan dan LP2 atau Surat Usulan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.
2.1.2.8. Pelaksana Seksi Administrasi Penyidikan mengadiministrasikan dan
mengirimkan Surat Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan LP2
kepada Kelompok Tenaga Fungsional Kanwil atau Kantor Pelayanan Pajak
terkait atau Surat Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur
Intelijen dan Penyidikan (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
2.1.2.9. Proses selesai.
2.2. Tata Cara Penyelesaian Usulan Penyidikan
2.2.1. Kepala Kantor Wilayah menerima usulan penyidikan dari Kelompok Tenaga
Fungsional Kanwil dan memberi disposisi kepada Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan.
2.2.2. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan menugaskan dan memberi
disposisi kepada Kepala Seksi Administrasi Penyidikan untuk membahas usulan
penyidikan.
2.2.3. Kepala Seksi Administrasi Penyidikan mengidentifikasi, menganalisis, mempelajari,
membahas dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan dan
memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Administrasi Penyidikan untuk
membuat konsep Surat Usulan Penyidikan.
Administrasi Perpajakan 161
2.2.4. Pelaksana Seksi Administrasi Penyidikan menghimpun/mengolah bahan dan
menyusun konsep surat usulan penyidikan serta menyampaikan kepada Kepala
Seksi Administrasi Penyidikan.
2.2.5. Kepala Seksi Administrasi Penyidikan meneliti dan memaraf konsep Surat Usulan
Penyidikan serta menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan.
2.2.6. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan menelaah dan memaraf
konsep Surat Usulan Penyidikan serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Wilayah.
2.2.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Usulan Penyidikan.
2.2.8. Pelaksana menatausahakan Surat Usulan Penyidikan yang telah ditandatangani
oleh Kepala Kantor Wilayah, dan menyampaikannya ke Bagian Umum untuk
dikirim ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan Kantor Pusat DJP dengan SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil.
2.2.9. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 162
Keberatan, Banding, dan Gugatan
1. Pembetulan Ketetapan Pajak 1.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembetulan SPPT/SKP/STP
1.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan SPPT/SKP/STP ke Kantor
Pelayanan Pajak.
1.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan Pembetulan
SPPT/SKP/STP kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas
pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya.
Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan
LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan kemudian meneruskan
permohonan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
1.1.3. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana
Seksi Pelayanan untuk melakukan pengecekan.
1.1.4. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pengecekan atas kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan dan membuat
konsep Surat Pembetulan SPPT/SKP/STP, kemudian menyampaikan kepada Kepala
Seksi Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 163
1.1.5. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pembetulan
SPPT/SKP/STP, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep Surat Pembetulan
SPPT/SKP/STP, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat
pembetulan tersebut.
1.1.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan dan memberikan disposisi kepada
Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk melakukan
perubahan/perbaikan dalam rangka pembetulan SPPT/SKP/STP.
1.1.7. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menugaskan Pelaksana Seksi
Pengolahan Data dan Informasi untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam
rangka pembetulan SPPT/SKT/STP.
1.1.8. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi melakukan perekaman
perubahan/perbaikan sesuai pelaksanaan penugasan, menatausahakannya sesuai
tanggal dan membuat laporan hasil perubahan/perbaikan data, kemudian
menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan
Informasi.
1.1.9. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menyampaikan laporan hasil
perubahan/perbaikan data dalam rangka pembetulan SPPT/SKP/STP kepada
Kepala Kantor Pelayanan.
1.1.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan
Pembetulan SPPT/SKP/STP sesuai dan terbatas pada wewenang yang dilimpahkan
kepadanya atas nama Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan
tidak menyetujui konsep Surat Pembetulan SPPT/SKP/STP, Penata Usaha Tempat
Pelayanan Terpadu harus memperbaiki konsep surat pembetulan tersebut.
1.1.11. Proses dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan
SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
1.1.12. Proses selesai.
1.2. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT Atas Permohonan
Wajib Pajak 1.2.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT ke Kantor
Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 164
1.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal
berkas permohonan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT belum lengkap, diimbau
kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan
permohonan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT sudah lengkap, Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan permohonan
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
1.2.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan memberi disposisi
kepada Account Representative untuk membuat Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT.
1.2.4. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian Penelitian
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi berikut berkas permohonan wajib pajak.
1.2.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani Uraian
Penelitian Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT dan menyerahkan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak berikut berkas permohonan wajib pajak. Dalam hal Kepala
Seksi Pengawasan dan Konsultasi tidak menyetujui Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT, maka Account Representative harus memperbaiki Uraian
Penelitian Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut.
1.2.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah dan menandatangani Uraian Penelitian
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, kemudian meneruskan Uraian Penelitian
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan berikut
berkas permohonan wajib pajak. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui Uraian Penelitian Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut maka
Account Representative harus memperbaiki Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT tersebut.
1.2.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT berikut berkas permohonan wajib pajak dan menugaskan
Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep surat Keputusan Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT atau surat Jawaban.
1.2.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat Keputusan Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT atau surat Jawaban dan meneruskan kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 165
1.2.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat Keputusan
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT atau surat Jawaban, kemudian meneruskan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak
menyetujui konsep surat Keputusan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT atau surat
Jawaban tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat
tersebut.
1.2.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat Keputusan
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT atau surat Jawaban. Dalam hal Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep surat Keputusan Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT atau surat Jawaban tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus
memperbaiki konsep surat tersebut.
1.2.11. Surat Keputusan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT atau Surat Jawaban
ditatausahkan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib
Pajak) dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
1.2.12. Proses selesai.
1.3. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT Secara Jabatan 1.3.1. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi memerintahkan Pelaksana Seksi
Pengawasan dan Konsultasi untuk membuat konsep Nota Dinas pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT berdasarkan penelitian atas STB/SKBKB/SKBKBT yang telah
terbit karena kesalahan atau kekeliruan akibat dari salah tulis dan atau salah
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang‐undangan
perpajakan.
1.3.2. Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyusun konsep Nota Dinas
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
1.3.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Nota Dinas
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, kemudian menyerahkan Nota Dinas tersebut
kepada Account Representatives untuk diproses lebih lanjut. Dalam hal Kepala
Seksi Pengawasan dan Konsultasi tidak menyetujui konsep Nota Dinas Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT, maka Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi harus
memperbaiki konsep uraian Nota Dinas Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut.
Administrasi Perpajakan 166
1.3.4. Account Representative menerima nota dinas tersebut dan menindaklanjutinya
dengan membuat dan menandatangani Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
1.3.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Uraian
Penelitian Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT dan menyerahkan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi tidak
menyetujui Uraian Penelitian Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, maka Account
Representative harus memperbaiki Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT tersebut.
1.3.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, kemudian meneruskan Uraian Penelitian
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan. Dalam
hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT tersebut maka Account Representative harus memperbaiki
Uraian Penelitian Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut.
1.3.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak
konsep surat Keputusan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT.
1.3.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat Keputusan Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
1.3.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat Keputusan
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep surat
Keputusan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan
harus memperbaiki konsep surat tersebut.
1.3.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat Keputusan
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui konsep surat Keputusan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut,
Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat tersebut.
1.3.11. Surat Keputusan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
1.3.12. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 167
1.4. Tata Cara Penyelesaian Pembetulan Ketetapan PPh, PPN, dan PPnBM di KPP 1.4.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan ketetapan pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
1.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat
permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat
permohonan beserta kelengkapannya ke Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.4.3. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan penelitian terhadap kewenangan
memproses surat permohonan pembetulan ketetapan pajak yang diterima.
a. Dalam hal kewenangan memproses surat permohonan pembetulan
ketetapan pajak berada pada KPP
1. Pelaksana Seksi Pelayanan meneruskan berkas permohonan pembetulan
ketetapan ketetapan pajak kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2. Kepala Seksi Pelayanan meneruskan berkas permohonan pembetulan
ketetapan ketetapan pajak kepada Kepala Kantor dalam rangka
penentuan Tim Peneliti kemudian mengembalikannya kepada Kepala
Seksi Pelayanan.
3. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk
mencetak Surat Tugas.
4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Tugas kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
5. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Tugas kemudian menyerahkannya kepada Tim Peneliti.
7. Tim Peneliti melakukan penelitian atas permohonan pembetulan
ketetapan pajak dan membuat serta menandatangani Laporan Penelitian
Pembetulan atas Ketetapan Pajak kemudian menyerahkannya kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 168
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Laporan
Penelitian Pembetulan atas Ketetapan Pajak kemudian menyerahkannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan.
9. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Penelitian Pembetulan atas
Ketetapan Pajak dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk
mencetak Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak/Surat Penolakan
Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak.
10. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keputusan
Pembetulan Ketetapan Pajak/ Surat Penolakan Permohonan Pembetulan
Ketetapan Pajak kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
11. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan
Pembetulan Ketetapan Pajak/Surat Penolakan Permohonan Pembetulan
Ketetapan Pajak kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak/Surat Penolakan Permohonan
Pembetulan Ketetapan Pajak.
13. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan Surat Keputusan
Pembetulan Ketetapan Pajak/Surat Penolakan Permohonan Pembetulan
Ketetapan Pajak (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak)
dan menyampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP
tentang Penyampaian Dokumen di KPP).
14. Proses selesai.
b. Dalam hal kewenangan memproses surat permohonan pembetulan
ketetapan pajak berada pada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah
1. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan penelitian kelengkapan berkas dan
membuat Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas yang Dikirimkan ke
Kantor Wilayah/Kantor Pusat, Lembar Pengawasan Penelitian Berkas
Pembetulan Ketetapan Pajak, serta konsep Surat Pengantar kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani Lembar Penelitian
Kelengkapan Berkas yang Dikirimkan ke Kantor Wilayah/Kantor Pusat dan
memaraf konsep Surat Pengantar kemudian menyerahkannya kepada
Kepala Kantor.
3. Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani Surat Pengantar.
Administrasi Perpajakan 169
4. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan Surat Pengantar (SOP Tata
Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan mengirimkan semua
berkas terkait proses permohonan pembetulan ketetapan pajak ke Kanwil
atau Kantor Pusat melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
5. Proses selanjutnya dilaksanakan di Kantor Wilayah (SOP Tata Cara
Penyelesaian Pembetulan Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kanwil)
atau di Direktorat Keberatan dan Banding (SOP Tata Cara Penyelesaian
Pembetulan Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPDJP)
6. Proses selesai.
1.5. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan PPh, PPN, dan PPnBM di
Kanwil 1.5.1. Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Pengantar, Surat Permohonan
Pembetulan Ketetapan Pajak dari Wajib Pajak, Lembar Pengawasan Arus Dokumen
(LPAD), Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas, Lembar Pengawasan Penelitian
Berkas Pembetulan Ketetapan Pajak (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Pembetulan Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan atas Barang Mewah di KPP) kepada Kantor Wilayah.
1.5.2. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima berkas dalam
point 1 yang telah didisposisi oleh Kepala Kantor Wilayah (SOP Penerimaan
Dokumen di Kanwil) serta menugaskan dan memberikan disposisi kepada Kepala
Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk memprosesnya.
Administrasi Perpajakan 170
1.5.3. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti permohonan
pembetulan ketetapan pajak dan menugaskan Pelaksana Seksi Pengurangan,
Keberatan, dan Banding untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan
Penerimaan Berkas Pembetulan Ketetapan Pajak untuk dikirim kepada Kantor
Pelayanan Pajak pengirim. Dalam hal Kantor Wilayah menerima berkas yang bukan
merupakan kewenangannya, Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding
menugaskan Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk
memproses juga konsep Surat Penerusan Berkas Pembetulan Ketetapan Pajak
untuk dikirim ke unit yang berwenang. Dalam hal permohonan pembetulan
ketetapan pajak menjadi kewenangan Kantor Wilayah, Kepala Seksi Pengurangan,
Keberatan, dan Banding meneruskan ke Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan,
dan Banding untuk ditentukan nama‐nama yang akan dimasukkan dalam Tim
Peneliti.
1.5.4. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding membuat konsep Surat
Pemberitahuan Penerimaan Berkas Pembetulan Ketetapan Pajak atau Penerusan
Berkas Pembetulan Ketetapan Pajak dan meneruskan ke Kepala Seksi
Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
1.5.5. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep
surat tersebut dan meneruskan ke Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan
Banding.
1.5.6. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep surat tersebut dan meneruskan ke Kepala Kantor Wilayah.
1.5.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan
Penerimaan Berkas Pembetulan Ketetapan Pajak atau Penerusan Berkas
Pembetulan Ketetapan Pajak.
1.5.8. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Berkas Pembetulan Ketetapan
Pajak ke KPP pengirim, dan Surat Penerusan Berkas Pembetulan Ketetapan Pajak
ke unit yang berwenang (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
1.5.9. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menentukan nama‐nama
dalam Tim Peneliti, dan menugaskan kepada Kepala Seksi untuk membuat Surat
Tugas.
1.5.10. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menugaskan Pelaksana Seksi
Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk membuat konsep Surat Tugas.
Administrasi Perpajakan 171
1.5.11. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding membuat konsep Surat
Tugas dan meneruskan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan,
dan Banding.
1.5.12. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep
Surat Tugas serta meneruskan konsep tersebut ke Kepala Bidang Pengurangan,
Keberatan, dan Banding.
1.5.13. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep Surat Tugas serta meneruskan konsep tersebut ke Kepala Kantor Wilayah.
1.5.14. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Tugas.
1.5.15. Tim Peneliti berdasarkan Surat Tugas yang diterima kemudian melakukan
penelitian dalam rangka pemrosesan pembetulan ketetapan pajak sesuai dengan
prosedur yang disebutkan dalam Lampiran I SE‐02/PJ.07/2007, yang terdiri dari:
a. Peneliti memulai pencatatan setiap pelaksanaan tahapan penelitian pada
Lembar Pengawasan Penelitian Pembetulan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
(Lampiran V.2)
b. Pembuatan Laporan Penelitian Pembetulan Ketetapan Pajak
1.5.16. Peneliti membuat Laporan Penelitian Pembetulan (Lampiran V.7).
1.5.17. Dalam hal dari hasil penelitian terdapat unsur kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang‐
undangan perpajakan, Peneliti membuat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak (Lampiran V.8).
1.5.18. Dalam hal dari hasil penelitian tidak terdapat unsur kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang‐undangan perpajakan, Peneliti membuat Surat Penolakan Permohonan
Pembetulan (V.10).
1.5.19. Peneliti membuat Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak (Lampiran 8),
dalam rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya sebagai berikut:
‐ Lembar ke‐1 untuk Wajib Pajak
‐ Lembar ke‐2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
‐ Lembar ke‐3 untuk arsip
1.5.20. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Laporan Penelitian
Pembetulan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Permohonan
Pembetulan Ketetapan Pajak, atau Surat Penolakan Permohonan Pembetulan.
Administrasi Perpajakan 172
1.5.21. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Permohonan
Pembetulan Ketetapan Pajak, atau Surat Penolakan Permohonan Pembetulan ke
Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak melalui
Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
1.5.22. Proses selesai.
1.6. Tata Cara Penyelesaian Atas Pembetulan Surat Keputusan Keberatan PBB
1.6.1. Berdasarkan Surat Permohonan Pembetulan dari Wajib Pajak yang disampaikan
melalui Kantor Pelayanan Pajak dan berdasarkan informasi yang diterima terkait
kesalahan Surat Keputusan Keberatan yang telah didisposisi oleh Kepala Kantor
Wilayah (SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil), Kepala Bidang
Pengurangan, Keberatan, dan Banding menugaskan Kepala Seksi Pengurangan,
Keberatan dan Banding untuk menindaklanjuti.
1.6.2. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima penugasan, meneliti
berkas dan membuat penugasan kepada Penelaah Keberatan.
1.6.3. Penelaah Keberatan membuat konsep Uraian Penelitian (Berita Acara
Pemeriksaan Sederhana) dan konsep Surat Keputusan Pembetulan atas Surat
Keputusan Keberatan serta meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengurangan,
Keberatan dan Banding.
1.6.4. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian, memaraf konsep Surat Keputusan Pembetulan atas Surat
Keputusan Keberatan dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pengurangan,
Keberatan, dan Banding.
1.6.5. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah, menandatangani
Uraian Penelitian, dan memaraf konsep Surat Keputusan Pembetulan atas Surat
Keputusan Keberatan dan meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah.
1.6.6. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian dan
Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan.
1.6.7. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan
kepada Wajib Pajak melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di Kanwil).
1.6.8. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 173
2. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 2.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
PPh, PPN, dan PPnBM di KPP 2.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat
permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Selain BPS, Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu juga memberikan Lembar Isian Surat Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat
permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta
kelengkapannya ke Account Representative.
2.1.3. Account Representative meneliti persyaratan formal Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi. Dalam hal berkas Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi tidak memenuhi persyaratan, Account
Representative membuat konsep Surat Pemberitahuan Surat Permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan
Formal dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal kemudian meneruskannya
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.
2.1.6. Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
ke Wajib Pajak (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
Administrasi Perpajakan 174
2.1.7. Dalam hal permohonan dapat diproses lebih lanjut, Account Representative
membuat konsep Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal dan
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal dan meneruskannya kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal.
2.1.10. Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal ditatausahakan di Seksi Pelayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib
Pajak (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.11. Atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang
memenuhi persyaratan formal, Account Representative meneruskan Permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi ke Seksi Pelayanan untuk
dibuatkan Surat Pengantar untuk diteruskan ke Kantor Wilayah/Direktorat
Keberatan dan Banding KPDJP.
2.1.12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas dan
Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi, serta membuat konsep Surat Pengantar, kemudian meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan beserta berkas permohonan dari Wajib Pajak.
2.1.13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengantar, kemudian
meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak beserta berkas
permohonan dari Wajib Pajak.
2.1.14. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Pengantar dan
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 175
2.1.15. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk
menatausahakan dan mengirim Surat Pengantar, Surat Permohonan Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak, Lembar Pengawasan Arus
Dokumen, Lembar Isian Surat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi,
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal, Lembar Penelitian Kelengkapan
Berkas, Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi, Salinan Laporan Pemeriksaan Pajak Lengkap yang sudah
dilegalisasi oleh Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.16. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan Surat Pengantar beserta berkas
permohonan, dan berkas terkait lainnya (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen
Wajib Pajak) dan menyampaikannya kepada Kantor Wilayah atau Direktorat
Keberatan dan Banding KPDJP melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.17. Proses selanjutnya dilaksanakan di Kantor Wilayah (SOP Tata Cara Penyelesaian
Permohonan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di
Kanwil) atau di Direktorat Keberatan dan Banding KPDJP (SOP Tata Cara
Penyelesaian Permohonan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi di KPDJP)
2.1.18. Proses selesai.
2.2. Tata Cara penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
PPh, PPN, dan PPnBM di Kanwil 2.2.1. Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Pengantar, Surat Permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dari Wajib Pajak, Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), Lembar Isian Surat Permohonan Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pemberitahuan Surat Permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Memenuhi Persyaratan
Formal, Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas, Lembar Pengawasan Penelitian
Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan copy Laporan
Pemeriksaan Pajak lengkap (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPP) kepada Kantor
Wilayah.
Administrasi Perpajakan 176
2.2.2. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima berkas dalam
point 1 yang telah didisposisi oleh Kepala Kantor Wilayah (SOP Penerimaan
Dokumen di Kanwil) serta menugaskan dan memberikan disposisi kepada Kepala
Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk memprosesnya.
2.2.3. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan menugaskan Pelaksana
Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk membuat konsep Surat
Pemberitahuan Penerimaan Berkas untuk dikirim kepada Kantor Pelayanan Pajak
pengirim. Dalam hal Kantor Wilayah menerima berkas yang bukan merupakan
kewenangannya, Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menugaskan
Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk memproses juga
konsep Surat Penerusan Berkas untuk dikirim ke unit yang berwenang. Dalam hal
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi
kewenangan Kantor Wilayah, Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding
meneruskan ke Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk
ditentukan nama‐nama yang akan dimasukkan dalam Tim Peneliti.
2.2.4. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding membuat konsep Surat
Pemberitahuan Penerimaan Berkas atau Penerusan Berkas dan meneruskan ke
Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
2.2.5. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep
surat tersebut dan meneruskan ke Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan
Banding.
2.2.6. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep surat tersebut dan meneruskan ke Kepala Kantor Wilayah.
2.2.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan
Penerimaan Berkas atau Penerusan Berkas.
2.2.8. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Berkas ke KPP pengirim, dan Surat
Penerusan Berkas ke unit yang berwenang (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di Kanwil).
2.2.9. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menentukan nama‐nama
dalam Tim Peneliti, dan menugaskan kepada Kepala Seksi untuk membuat Surat
Tugas.
2.2.10. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menugaskan Pelaksana Seksi
Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk membuat konsep Surat Tugas.
Administrasi Perpajakan 177
2.2.11. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding membuat konsep Surat
Tugas dan meneruskan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan,
dan Banding.
2.2.12. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep
Surat Tugas serta meneruskan konsep tersebut ke Kepala Bidang Pengurangan,
Keberatan, dan Banding.
2.2.13. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep Surat Tugas serta meneruskan konsep tersebut ke Kepala Kantor Wilayah.
2.2.14. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Tugas.
2.2.15. Tim Peneliti berdasarkan Surat Tugas yang diterima kemudian melakukan
penelitian dalam rangka pemrosesan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam Lampiran III SE‐
02/PJ.07/2007, yang terdiri dari:
a. Peneliti memulai pencatatan setiap pelaksanaan tahapan penelitian pada
Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi (Lampiran V.2)
b. Pembuatan analisis dan permintaan penjelasan dan atau pembuktian:
1). Peneliti melakukan analisis dan membuat Matrik Sengketa Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Lampiran V.6.a)
2). Apabila dibutuhkan, Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau
pembuktian kepada Wajib Pajak dengan membuat Permintaan Penjelasan
dan atau Pembuktian (Lampiran V.17).
3). Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Wajib Pajak tidak
memberikan respon, Peneliti dapat membuat Permintaan dan atau
Pembuktian (permintaan kedua) kepada Wajib Pajak (Lampiran V.18)
4). Dalam hal masih masih diperlukan tambahan penjelasan dan atau
pembuktian ke dua, Peneliti dapat membuat Permintaan Penjelasan dan
atau Pembuktian Tambahan kepada Wajib Pajak (Lampiran V.19)
5). Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan respon dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian
(permintaan kedua) atau Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian
Tambahan, Peneliti membuat Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan
dan atau Pembuktian (Lampiran V.20).
c. Pembahasan sengketa perpajakan:
Administrasi Perpajakan 178
1). Peneliti membuat Undangan Pembahasan Sengketa Perpajakan (Lampiran
V.21 dan V.22) untuk memanggil Wajib Pajak atau Pemeriksa atau pihak
lain untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan.
2). Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan
(Lampiran V.23). Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan ini
ditandatangai oleh pihak‐pihak yang hadir dalam pembahasan.
d. Pembuatan Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Penelitian Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi:
1). Peneliti membuat Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi (Lampiran V.24)
2). Peneliti membuat Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi (Lampiran V.25).
e. Pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Pembahasan Akhir:
1). Peneliti membuat Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi, Permintaan Tanggapan dan Undangan
Menghadiri Pembahasan Akhir (Lampiran V.26), Pemberitahuan Daftar
Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
(Lampiran V.27), Surat Tanggapan Hasil Penelitian Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi (Lampiran V.28).
2). Peneliti setelah meneliti tanggapan tertulis Wajib Pajak dapat melakukan
pembahasan akhir.
3). Peneliti melakukan pembahasan akhir
4). Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian
Keberatan (Lampiran V.29) dan membuat Daftar Hasil Akhir Penelitian
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Lampiran V.30).
5). Apabila Wajib Pajak tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan tertulis,
Tim Peneliti membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak
Memberikan Tanggapan Tertulis (Lampiran V.31) dan membuat Daftar
Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
(Lampiran V.30).
6). Apabila Wajib Pajak hadir tetapi tidak memberikan tanggapan tertulis atau
Wajib Pajak tidak hadir tetapi memberikan tanggapan tertulis, Tim Peneliti
membuat Berita Acara Memberikan/Tidak Meberikan dan
Kehadiran/Ketidakhadiran Wajib Pajak (Lampiran V.32) dan membuat
Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi (Lampiran V.30)
Administrasi Perpajakan 179
7). Apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan/tidak memberikan tanggapan
tertulis, namun tidak bersedia menandatangani Berita Acara dalam
Lampiran V.29 dan Lampiran V.32, Tim Peneliti membuat Berita Acara
Tidak Bersedia Menandatangani Berita Acara Pembahasan dan membuat
Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi (Lampiran V.30)
8). Menyampaikan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi (Lampiran V.30) kepada Wajib Pajak.
Apabila Wajib Pajak tidak hadir, Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi akan dikirim sebagai lampiran Surat
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
f. Membuat Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi (Lampiran V.42 atau V.43), dibuat rangkap 3 (tiga) yang
peruntukannya sebagai berikut:
‐ Lembar ke‐1 untuk Wajib Pajak
‐ Lembar ke‐2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
‐ Lembar ke‐3 untuk arsip
g. Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hak dan kewajiban Wajib
Pajak (Lampiran V.37)
h. Tim Peneliti dapat mengajukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan
dalam rangka pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (Lampiran
V.38)
i. Apabila dalam proses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
terdapat data/bukti baru atau data yang sebelumnya belum terungkap dalam
proses pemeriksaan, Tim Peneliti dan mengirimkan data tersebut ke unit
pemeriksa yang bersangkutan (Lampiran V.39)
2.2.16. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Laporan Penelitian dan
Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAadministrasi.
2.2.17. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
ke Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak melalui
Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
2.2.18. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 180
2.3. Tata Cara penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB di KPP 2.3.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2.3.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya.
Dalam hal berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS
dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan
dengan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,
dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.3.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan memberi disposisi
kepada Account Representative untuk menindaklanjuti permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi.
2.3.4. Account Representative membuat dan menandatangani uraian/rekomendasi
permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB, kemudian
menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.3.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
uraian/rekomendasi permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi PBB dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam
hal Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi tidak menyetujui Uraian/rekomendasi
permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB, maka
Account Representative harus memperbaiki uraian/rekomendasi permohonan
pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB tersebut.
2.3.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
uraian/rekomendasi permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi PBB selanjutnya meneruskan Uraian/rekomendasi permohonan
pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB tersebut kepada Kepala
Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui
Uraian/rekomendasi permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi PBB tersebut maka Account Representative harus memperbaiki
Uraian/rekomendasi permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi PBB tersebut.
Administrasi Perpajakan 181
2.3.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian/rekomendasi permohonan pengurangan
dan penghapusan sanksi administrasi PBB dan menugaskan Pelaksana Seksi
Pelayanan untuk mencetak konsep surat pengantar permohonan pengurangan
dan penghapusan sanksi administrasi PBB kepada Kepala Kantor Wilayah.
2.3.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat pengantar permohonan
pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB, kemudian menyerahkan
kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.3.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat pengantar
permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB, kemudian
menyerahkan kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak
menyetujui konsep surat pengantar permohonan pengurangan dan penghapusan
sanksi administrasi PBB tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki
konsep surat tersebut.
2.3.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat pengantar
permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB. Dalam hal
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep surat pengantar
permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB tersebut,
Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat tersebut.
2.3.11. Surat pengantar permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi
PBB ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen
Wajib Pajak) dan diteruskan ke Kantor Wilayah melalui Subbagian Umum (SOP
Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.3.12. Kantor Wilayah memproses surat pengantar permohonan pengurangan dan
penghapusan sanksi administrasi PBB (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB di Kanwil)
2.3.13. Proses selesai.
2.4. Tata Cara penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan pengurangan atau pembatalan SKBKB/SKBKBT/STB di KPP 2.4.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan atas Pasal 36 Undang‐undang Nomor 16
Tahun 2000 (Pengurangan atau Penghapusan atas sanksi administrasi dan
Pengurangan atau Pembatalan atas Surat Ketetapan BPHTB) ke Kantor Pelayanan
Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 182
2.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan atas pasal 36
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan
atas pasal 36 belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya.
Dalam hal berkas permohonan atas pasal 36 sudah lengkap, Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan atas pasal 36, dan
kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.4.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan mendisposisi kepada
Account Representative untuk menindaklanjuti permohonan atas pasal 36.
2.4.4. Account Representative membuat dan menandatangani uraian/rekomendasi
permohonan atas pasal 36, kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
2.4.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf
uraian/rekomendasi permohonan atas pasal 36, kemudian menyerahkan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi tidak menyetujui uraian tersebut, maka Account Representative harus
memperbaiki uraian tersebut.
2.4.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
uraian/rekomendasi permohonan atas pasal 36, kemudian meneruskan
uraian/rekomendasi tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui uraian/rekomendasi, maka Account
Representative harus memperbaiki uraian/rekomendasi tersebut.
2.4.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian/rekomendasi permohonan atas pasal 36,
kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep surat
pengantar permohonan atas pasal 36 kepada Kepala Kantor Wilayah.
2.4.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat pengantar permohonan atas
pasal 36 kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.4.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat pengantar
permohonan tersebut, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep surat pengantar
tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat tersebut.
2.4.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani surat pengantar permohonan
atas pasal 36. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep
surat pengantar tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep
surat tersebut.
Administrasi Perpajakan 183
2.4.11. Surat pengantar permohonan atas pasal 36 ditatausahakan di Seksi Pelayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan diteruskan ke Kantor
Wilayah melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.4.12. Kantor Wilayah memproses Surat pengantar permohonan atas pasal 36 (SOP Tata
Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan SKBKB / SKBKBT / STB di Kanwil)
2.4.13. Proses selesai.
2.5. Tata Cara penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
PBB di Kanwil 2.5.1. Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Permohonan Pengurangan atau
Penghapusan Denda Administrasi PBB (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Wajib Pajak atas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB di KPP)
ke Kantor Wilayah.
2.5.2. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima Surat
Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Denda Administrasi PBB dari Kantor
Pelayanan Pajak yang telah didisposisi Kepala Kantor Wilayah (SOP Tata Cara
Penerimaan Dokumen di Kanwil) serta menugaskan dan memberikan disposisi
kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding untuk memprosesnya.
2.5.3. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV memberi penugasan kepada
Penelaah Keberatan untuk membuat konsep Uraian Penelitian (Berita Acara
Pemeriksaan Sederhana) dan membuat konsep Surat Keputusan Pengurangan
atau Penghapusan atas Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.
2.5.4. Penelaah Keberatan membuat dan menandatangani konsep Uraian Penelitian
(Berita Acara Pemeriksaan Sederhana) berdasarkan hasil Pemeriksaan Sederhana
Kantor / Lapangan dan membuat konsep Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan atas Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta
menyampaikan hasilnya kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan
Banding IV.
2.5.5. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV meneliti dan
menandatangani konsep Uraian Penelitian (Berita Acara Pemeriksaan Sederhana)
dan memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan atas Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta menyampaikan hasilnya kepada
Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding. Dalam hal Kepala Seksi tidak
menyetujui Penelaah memperbaiki konsep tersebut.
Administrasi Perpajakan 184
2.5.6. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan
menandatangani konsep Uraian Penelitian (Berita Acara Pemeriksaan Sederhana)
dan memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan atas Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta meneruskan hasilnya kepada Kepala
Kantor Wilayah. Dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui, Penelaah
memperbaiki konsep tersebut.
2.5.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian (Berita
Acara Pemeriksaan Sederhana) dan Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan atas Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal
Kepala Kantor Wilayah tidak menyetujui, Penelaah memperbaiki konsep tersebut.
2.5.8. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding menatausahakan dan
menyampaikan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan atas Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan ke Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
2.5.9. Proses selesai.
3. Pengurangan PBB dan BPHTB 3.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB Terutang
3.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan PBB secara tertulis ke Kantor
Pelayanan Pajak Pratama melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
3.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan Pengurangan PBB
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan
Pengurangan PBB belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk
melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan permohonan Pengurangan PBB
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas
permohonan Pengurangan PBB. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu merekam
permohonan dan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
3.1.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memberi disposisi kepada
Account Representative.
Administrasi Perpajakan 185
3.1.4. Account Representative meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan
Wajib Pajak. Apabila persyaratan formal terpenuhi, Account Representative
meneliti apakah keputusan atas permohonan pengurangan PBB adalah wewenang
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau wewenang Kepala Kantor Wilayah
sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 362/KMK.04/1999 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER‐
149/PJ/2007. Apabila pemberian keputusan menjadi wewenang KPP Pratama,
maka Account Representative membuat Uraian Penelitian dan konsep surat
keputusan berdasarkan hasil penelitian lapangan, serta menyerahkan uraian dan
konsep tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3.1.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani Uraian
Penelitian, dan memaraf konsep surat keputusan, kemudian meneruskan ke
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3.1.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian
dan Surat Keputusan.
3.1.7. Surat Keputusan atas permohonan pengurangan PBB Wajib Pajak dikirim ke Wajib
Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
3.1.8. Dalam permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan formal, Account
Representative membuat konsep surat pemberitahuan tidak dapat diproses dan
menyerahkan konsep surat tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3.1.9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menelti dan memaraf konsep surat
pemberitahuan tidak dapat diproses dan meneruskan ke Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
3.1.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pemberitahuan Tidak Dapat Diproses.
3.1.11. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diproses dikirim ke Wajib Pajak melalui
Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP)
3.1.12. Dalam hal keputusan atas permohonan pengurangan PBB merupakan wewenang
Kepala Kantor Wilayah, Account Representative memroses konsep Surat
Pengantar ke Kantor Wilayah.
3.1.13. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat pengantar, dan meneruskan
konsep tersebut ke Kepala Seksi Pelayanan.
3.1.14. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat pengantar, kemudian
menerus ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3.1.15. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat pengantar.
Administrasi Perpajakan 186
3.1.16. Surat pengantar ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan
Dokumen di KPP) dan dikirim ke Kantor Wilayah melalui Subbagian Umum (SOP
Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP)
3.1.17. Proses selesai
3.2. Tata Cara penyelesaian Permohonan Pengurangan BPHTB Terutang
3.2.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan BPHTB secara tertulis ke
Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
3.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan Pengurangan BPHTB
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan
Pengurangan BPHTB belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk
melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan permohonan Pengurangan BPHTB
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas
permohonan Pengurangan BPHTB. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu merekam
permohonan dan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
3.2.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memberi disposisi kepada
Account Representative.
3.2.4. Account Representative meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan
Wajib Pajak. Apabila persyaratan formal terpenuhi, Account Representative
meneliti apakah keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB adalah
wewenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kepala Kantor Wilayah, atau
wewenang Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2006 dan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER‐149/PJ/2007. Apabila pemberian keputusan
menjadi wewenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, maka Account
Representative membuat Uraian Penelitian dan konsep surat keputusan
berdasarkan hasil penelitian lapangan, serta menyerahkan uraian dan konsep
tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3.2.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani Uraian
Penelitian, dan memaraf konsep surat keputusan, kemudian meneruskan ke
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3.2.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian
dan Surat Keputusan.
Administrasi Perpajakan 187
3.2.7. Surat Keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB Wajib Pajak dikirim ke
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP)
3.2.8. Dalam permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan formal, Account
Representative membuat konsep surat pemberitahuan tidak dapat diproses dan
menyerahkan konsep surat tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3.2.9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep surat
pemberitahuan tidak dapat diproses dan meneruskan ke Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
3.2.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pemberitahuan Tidak Dapat Diproses.
3.2.11. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diproses dikirim ke Wajib Pajak melalui
Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP)
3.2.12. Dalam hal keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB merupakan
wewenang Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal Pajak, maka Account
Representative memroses konsep Surat Pengantar ke Kantor Wilayah atau
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Kantor Pusat DJP.
3.2.13. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat pengantar, dan meneruskan
konsep tersebut ke Kepala Seksi Pelayanan.
3.2.14. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat pengantar, kemudian
menerus ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3.2.15. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat pengantar.
3.2.16. Surat pengantar ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Panatausahaan
Dokumen di KPP) dan dikirim ke Kantor Wilayah atau Direktorat Ekstensifikasi dan
Penilaian Kantor Pusat DJP melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
3.2.17. Proses selesai.
3.3. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB Terutang di Kanwil
3.3.1. Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Pengantar beserta Surat
Permohonan atas Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (SOP Tata Cara
Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB Terutang di KPP) ke Kantor Wilayah.
Administrasi Perpajakan 188
3.3.2. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima Surat
Permohonan Pengurangan atas Pajak Bumi dan Bangunan terhutang dari Wajib
Pajak yang dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak terkait yang telah didisposisi oleh
Kepala Kantor Wilayah (SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil) serta
menugaskan dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengurangan,
Keberatan, dan Banding IV untuk memprosesnya.
3.3.3. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV meneliti dan membuat
disposisi kepada Penelaah Keberatan.
3.3.4. Penelaah Keberatan membuat konsep Uraian Penelitian dan konsep Surat
Keputusan Pengurangan berdasarkan hasil penelitian lapangan dan meneruskan
kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV.
3.3.5. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV meneliti dan
menandatangani konsep Uraian Penelitian, memaraf konsep Surat Keputusan
Pengurangan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan
dan Banding.
3.3.6. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep Surat Keputusan Pengurangan, menandatangani konsep Uraian Penelitian,
dan meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah.
3.3.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian dan
Surat Keputusan Pengurangan.
3.3.8. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Pengurangan ke Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib
Pajak melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
3.3.9. Proses selesai.
3.4. Tata Cara penyelesaian Permohonan Pengurangan BPHTB Terutang di Kanwil
3.4.1. Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Permohonan Wajib Pajak beserta
Surat Pengantarnya (SOP Tata Cara Penyelesaian Pengurangan BPHTB Terutang di
KPP) ke Kantor Wilayah.
3.4.2. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding menerima Surat Permohonan
Wajib Pajak dan Surat Pengantar dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang telah
didisposisi Kepala Kantor Wilayah (SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil)
serta menugaskan dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengurangan,
Keberatan, dan Banding IV untuk memprosesnya.
3.4.3. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV meneliti dan membuat
disposisi kepada Penelaah Keberatan.
Administrasi Perpajakan 189
3.4.4. Penelaah Keberatan membuat dan menandatangani konsep Uraian Penelitian dan
konsep Surat Keputusan Pengurangan berdasarkan hasil penelitian lapangan dan
meneruskan kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV.
3.4.5. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV meneliti dan
menandatangani konsep Uraian Penelitian, memaraf konsep Surat Keputusan
Pengurangan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan,
dan Banding.
3.4.6. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan
menandatangani konsep Uraian Penelitian, memaraf konsep Surat Keputusan
Pengurangandan meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah.
3.4.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian dan
Surat Keputusan Pengurangan.
3.4.8. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Pengurangan ke Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan
Pajak melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
3.4.9. Proses selesai.
4. Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar 4.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembatalan SPPT/SKP/STP
4.1.1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan Pembatalan SPPT/SKP/STP ke Kantor
Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
4.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan Pembetulan
SPPT/SKP/STP kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas
pendaftaran belum lengkap, diimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya.
Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD
digabungkan dengan berkas permohonan, dan kemudian meneruskan
permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
4.1.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan memberi disposisi
kepada Account Representative yang objek pajaknya meliputi wilayah kerjanya
untuk menindaklanjuti berkas permohonan pembatalan SPPT/SKP/STP.
Administrasi Perpajakan 190
4.1.4. Account Representative mempelajari berkas permohonan pembatalan
SPPT/SKP/STP dengan melakukan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) dan
membuat usulan pelaksanaan pemeriksaan lapangan, kemudian menyampaikan
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi beserta berkas permohonan
pembetulan SPPT/SKP/STP.
4.1.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menyetujui usulan
pemeriksaan lapangan, kemudian menyampaikan usulan pemeriksaan lapangan
kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan beserta berkas permohonan
pembetulan SPPT/SKP/STP.
4.1.6. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima usulan pemeriksaan lapangan
beserta berkas permohonan pembetulan SPPT/SKP/STP, menugaskan dan
memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk
membuat Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan.
4.1.7. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Surat Tugas
Pemeriksaan Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi
Ekstensifikasi Perpajakan.
4.1.8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas
Pemeriksaan Lapangan, kemudian menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan tidak
menyetujui konsep surat tugas pemeriksaan lapangan, Pelaksana Seksi
Ekstensifikasi Perpajakan harus memperbaiki konsep surat tugas tersebut.
4.1.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Tugas
Pemeriksaan Lapangan, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi
Ekstensifikasi Perpajakan. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui konsep surat tugas pemeriksaan lapangan, Pelaksana Seksi
Ekstensifikasi Perpajakan harus memperbaiki konsep surat tugas tersebut.
4.1.10. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyerahkan surat tugas pemeriksaan
lapangan kepada Pejabat Fungsional Penilai untuk melakukan pemeriksaan
lapangan.
4.1.11. Fungsional Penilai Pajak menerima surat tugas pemeriksaan lapangan,
mengidentifikasi, memverifikasi lapangan, dan membuat uraian penelitian yang
dituangkan dalam BAPL sebagai bahan pertimbangan/masukan bagi Kepala Kantor
atas permohonan pembatalan SPPT/SKP/STP, kemudian menyampaikan konsep
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
Administrasi Perpajakan 191
4.1.12. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempelajari dan memaraf konsep Berita
Acara Pemeriksaan Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan tidak
menyetujui konsep Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Pejabat Fungsional Penilai
harus memperbaiki konsep berita acara tersebut.
4.1.13. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan Lapangan, kemudian menugaskan dan memberi disposisi kepada
Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk melakukan perekaman
pembatalan SPPT/SKP/STP.
4.1.14. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menugaskan Pelaksana Seksi
Pengolahan Data dan Informasi untuk menyajikan informasi pembatalan
SPPT/SKP/STP.
4.1.15. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi menyiapkan informasi pembatalan
SPPT/SKP/STP, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data
dan Informasi.
4.1.16. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menyampaikan informasi pembatalan
SPPT/SKP/STP kepada Kepala Seksi Pelayanan.
4.1.17. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak
konsep Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKP/STP.
4.1.18. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keputusan Pembatalan
SPPT/SKP/STP, kemudian menyampaikan konsep surat keputusan tersebut kepada
Kepala Seksi Pelayanan.
4.1.19. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan
Pembatalan SPPT/SKP/STP dan menyampaikan konsep Surat Keputusan
Pembatalan SPPT/SKP/STP kepada Kepala Kantor Pelayanan. Dalam hal Kepala
Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pembatalan
SPPT/SKP/STP, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat
tersebut.
4.1.20. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep Surat
Keputusan Pembatalan SPPT/SKP/STP. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKP/STP, Pelaksana
Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat keputusan tersebut.
4.1.21. Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKP/STP ditatausahakan di Seksi Pelayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
Administrasi Perpajakan 192
4.1.22. Proses selesai.
4.2. Tata Cara penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang
Tidak Benar PPh, PPN, dan PPnBM di KPP 4.2.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak yang Tidak Benar ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan
Terpadu.
4.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat
permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Selain BPS, Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu juga memberikan Lembar Isian Surat Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian
merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat
permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative.
4.2.3. Account Representative meneliti persyaratan formal Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar. Dalam hal berkas Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar tidak memenuhi persyaratan,
Account Representative membuat konsep Surat Pemberitahuan Surat
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Tidak Memenuhi Persyaratan Formal dan meneruskannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
4.2.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal kemudian
meneruskannya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
4.2.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.
Administrasi Perpajakan 193
4.2.6. Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib
Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
4.2.7. Dalam hal permohonan dapat diproses lebih lanjut, Account Representative
membuat konsep Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal
dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
4.2.8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal dan meneruskannya
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
4.2.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal.
4.2.10. Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal ditatausahakan
di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
disampaikan ke Wajib Pajak (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
4.2.11. Atas permohonan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
yang Tidak Benar yang memenuhi persyaratan formal, Account Representative
meneruskan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
yang Tidak Benar ke Seksi Pelayanan untuk dibuatkan Surat Pengantar ke Kantor
Wilayah/Direktorat Keberatan dan Banding KPDJP.
4.2.12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas,
Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak yang Tidak Benar, membuat konsep Surat Pengantar dan meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan beserta berkas permohonan dari Wajib Pajak.
4.2.13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengantar dan
meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak beserta berkas
permohonan dari Wajib Pajak.
4.2.14. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Pengantar dan
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 194
4.2.15. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk
menatausahakan dan mengirim Surat Pengantar, Surat Permohonan Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Wajib Pajak, Lembar
Pengawasan Arus Dokumen, Lembar Isian Surat Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar , Pemberitahuan Surat Permohonan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Memenuhi
Persyaratan Formal, Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas, Lembar Pengawasan
Penelitian Berkas Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar, Salinan Laporan Pemeriksaan Pajak Lengkap yang sudah dilegalisasi oleh
Kepala Seksi Pelayanan.
4.2.16. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan Surat Pengantar beserta berkas
permohonan, dan berkas terkait lainnya (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen
Wajib Pajak) dan menyampaikannya kepada ke Kantor Wilayah melalui Subbagian
Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
4.2.17. Proses selanjutnya dilaksanakan di Kantor Wilayah (SOP Tata Cara Penyelesaian
Permohonan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang
Tidak Benar di Kanwil) atau di Direktorat Keberatan dan Banding (SOP Tata Cara
Penyelesaian Permohonan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak yang Tidak Benar di KPDJP).
4.2.18. Proses selesai.
4.3. Tata Cara penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang
Tidak Benar PPh, PPN, dan PPnBM di Kanwil 4.3.1. Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Pengantar, Surat Permohonan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dari Wajib Pajak,
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), Lembar Isian Surat Permohonan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Pemberitahuan
Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar Memenuhi Persyaratan Formal, Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas,
Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak yang Tidak Benar, dan copy Laporan Pemeriksaan Pajak lengkap (SOP Tata
Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas
Barang Mewah di KPP) kepada Kantor Wilayah.
Administrasi Perpajakan 195
4.3.2. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima berkas dalam
point 1 yang telah didisposisi oleh Kepala Kantor Wilayah (SOP Penerimaan
Dokumen di Kanwil) serta menugaskan dan memberikan disposisi kepada Kepala
Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk memprosesnya.
4.3.3. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti permohonan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan menugaskan
Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk membuat konsep
Surat Pemberitahuan Penerimaan Berkas untuk dikirim kepada Kantor Pelayanan
Pajak pengirim. Dalam hal Kantor Wilayah menerima berkas yang bukan
merupakan kewenangannya, Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding
menugaskan Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk
memproses juga konsep Surat Penerusan Berkas untuk dikirim ke unit yang
berwenang. Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak yang tidak benar menjadi kewenangan Kantor Wilayah, Kepala Seksi
Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneruskan ke Kepala Bidang
Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk ditentukan nama‐nama yang akan
dimasukkan dalam Tim Peneliti.
4.3.4. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding membuat konsep Surat
Pemberitahuan Penerimaan Berkas atau Penerusan Berkas dan meneruskan ke
Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
4.3.5. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep
surat tersebut dan meneruskan ke Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan
Banding.
4.3.6. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep surat tersebut dan meneruskan ke Kepala Kantor Wilayah.
4.3.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan
Penerimaan Berkas atau Penerusan Berkas.
4.3.8. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Berkas ke KPP pengirim, dan Surat
Penerusan Berkas ke unit yang berwenang (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di Kanwil).
4.3.9. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menentukan nama‐nama
dalam Tim Peneliti, dan menugaskan kepada Kepala Seksi untuk membuat Surat
Tugas.
4.3.10. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menugaskan Pelaksana Seksi
Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk membuat konsep Surat Tugas.
Administrasi Perpajakan 196
4.3.11. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding membuat konsep Surat
Tugas dan meneruskan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan,
dan Banding.
4.3.12. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep
Surat Tugas serta meneruskan konsep tersebut ke Kepala Bidang Pengurangan,
Keberatan, dan Banding.
4.3.13. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep Surat Tugas serta meneruskan konsep tersebut ke Kepala Kantor Wilayah.
4.3.14. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Tugas.
4.3.15. Tim Peneliti berdasarkan Surat Tugas yang diterima kemudian melakukan
penelitian dalam rangka pemrosesan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak yang tidak benar sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam Lampiran
IV SE‐02/PJ.07/2007, yang terdiri dari:
a. Peneliti memulai pencatatan setiap pelaksanaan tahapan penelitian pada
Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Lampiran V.2)
b. Pembuatan analisis dan permintaan penjelasan dan atau pembuktian:
1) Peneliti melakukan analisis dan membuat Matrik Sengketa Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Lampiran V.6.a)
2) Apabila dibutuhkan, Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau
pembuktian kepada Wajib Pajak dengan membuat Permintaan Penjelasan
dan atau Pembuktian (Lampiran V.17).
3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Wajib Pajak tidak
memberikan respon, Peneliti dapat membuat Permintaan Penjelasan dan
atau Pembuktian (permintaan kedua) kepada Wajib Pajak (Lampiran V.18)
4) Dalam hal masih masih diperlukan tambahan penjelasan dan atau
pembuktian ke dua, Peneliti dapat membuat Permintaan Penjelasan dan
atau Pembuktian Tambahan kepada Wajib Pajak (Lampiran V.19)
5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan respon dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian
(permintaan kedua) atau Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian
Tambahan, Peneliti membuat Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan
dan atau Pembuktian (Lampiran V.20).
c. Pembahasan sengketa perpajakan:
Administrasi Perpajakan 197
1) Peneliti membuat Undangan Pembahasan Sengketa Perpajakan (Lampiran
V.21 dan V.22) untuk memanggil Wajib Pajak atau Pemeriksa atau pihak
lain untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan.
2) Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan
(Lampiran V.23). Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan ini
ditandatangai oleh pihak‐pihak yang hadir dalam pembahasan.
d. Pembuatan Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Penelitian Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar :
1) Peneliti membuat Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Lampiran V.24)
2) Peneliti membuat Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Lampiran V.25).
e. Pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Pembahasan Akhir:
1) Peneliti membuat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Permintaan Tanggapan
dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir (Lampiran V.26),
Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Lampiran V.27), Surat Tanggapan Hasil
Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar (Lampiran V.28).
2) Peneliti setelah meneliti tanggapan tertulis Wajib Pajak dapat melakukan
pembahasan akhir.
3) Peneliti melakukan pembahasan akhir
4) Apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan tanggapan tertulis, Peneliti
membuat Berita Acara Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Lampiran V.29) dan membuat Daftar
Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang
Tidak Benar (Lampiran V.30).
5) Apabila Wajib Pajak tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan tertulis,
Tim Peneliti membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak
Memberikan Tanggapan Tertulis (Lampiran V.31) dan membuat Daftar
Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang
Tidak Benar (Lampiran V.30).
6) Apabila Wajib Pajak hadir tetapi tidak memberikan tanggapan tertulis atau
Wajib Pajak tidak hadir tetapi memberikan tanggapan tertulis, Tim Peneliti
membuat Berita Acara Memberikan/Tidak Memberikan dan
Administrasi Perpajakan 198
Kehadiran/Ketidakhadiran Wajib Pajak (Lampiran V.32) dan membuat
Daftar Hasil Akhir Penelitian (Lampiran V.30)
7) Apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan/tidak memberikan tanggapan
tertulis, namun tidak bersedia menandatangani Berita Acara dalam
Lampiran V.29 dan Lampiran V.32, Tim Peneliti membuat Berita Acara
Tidak Bersedia Menandatangani Berita Acara Pembahasan dan membuat
Daftar Hasil Akhir Penelitian (Lampiran V.30)
8) Apabila Wajib Pajak hadir, Tim Peneliti menyampaikan Daftar Hasil Akhir
Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar (Lampiran V.30) langsung kepada Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak
tidak hadir, Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang Tidak Benarakan dikirim sebagai lampiran Surat
Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar.
f. Membuat Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
yang Tidak Benar (Lampiran V.46, V.47, V.48, V.49, V.50 atau V.51), dibuat
rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya sebagai berikut:
‐ Lembar ke‐1 untuk Wajib Pajak
‐ Lembar ke‐2 untuk Kantor Pelayanan Pajak penerbit ketetapan pajak
‐ Lembar ke‐3 untuk arsip
g. Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hak dan kewajiban Wajib
Pajak (Lampiran V.37)
h. Tim Peneliti dapat mengajukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan
dalam rangka pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
(Lampiran V.38)
i. Apabila dalam proses pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang
tidak benar terdapat data/bukti baru atau data yang sebelumnya belum
terungkap dalam proses pemeriksaan, Tim Peneliti dan mengirimkan data
tersebut ke unit pemeriksa yang bersangkutan (Lampiran V.39)
4.3.16. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Laporan Penelitian
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dan Surat
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAadministrasi.
Administrasi Perpajakan 199
4.3.17. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
yang Tidak Benar ke Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat
ketetapan pajak melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
Kanwil).
4.3.18. Proses selesai.
5. Keberatan PBB dan BPHTB 5.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan PBB di Kanwil
5.1.1. Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Pengantar, Surat Permohonan
Keberatan Wajib Pajak, SPPT atau SKP, dan dokumen penunjang lain (SOP Tata
Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP) ke
Kantor Wilayah.
5.1.2. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima dokumen pada
point 1 yang telah didisposisi Kepala Kantor Wilayah (SOP Penerimaan Dokumen di
Kanwil), memutuskan akan melakukan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) atau
Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), menugaskan, serta memberi disposisi
kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV untuk
memprosesnya.
5.1.3. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV menerima disposisi
kemudian meneruskan kepada Penelaah Keberatan untuk memprosesnya. Dalam
hal dilakukan PSL, Penelaah Keberatan membuat Surat Perintah Pemeriksaan
Sederhana Lapangan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal tidak
dilakukan PSL, Penelaah Keberatan melakukan PSK.
5.1.4. Dalam hal dilakukan PSL, Penelaah Keberatan bersama Fungsional Penilai
melakukan PSL. Jika Wajib menolak dilaksanakannya PSL atas objek pajaknya,
dibuat Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan. Jika Wajib
Pajak tidak menolak dilakukannya PSL, dibuat Berita Acara Pemeriksaan Sederhana
Lapangan. Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan Sederhana Lapangan, dibuat Berita Acara Penolakan
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
5.1.5. Jika dilakukan PSK, Penelaah Keberatan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
Administrasi Perpajakan 200
5.1.6. Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan atau Berita Pemeriksaan Sederhana
Lapangan, Penelaah Keberatan membuat konsep Surat Keputusan Keberatan
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan
Banding IV. Surat Keputusan Keberatan akan disampaikan ke Wajib Pajak.
Tembusan Surat Keputusan Keberatan disampaikan antara lain kepada :
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak mengajukan keberatan
Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang bersangkutan
Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan
5.1.7. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV meneliti dan memaraf
konsep Surat Keputusan Keberatan kemudian meneruskannya kepada Kepala
Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
5.1.8. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep Surat Keputusan Keberatan kemudian menyerahkannya kepada Kepala
Kantor Wilayah.
5.1.9. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan
Keberatan.
5.1.10. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV menatausahakan Surat
Keputusan Keberatan untuk dikirimkan ke pihak‐pihak terkait melalui Bagian
Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
5.1.11. Proses selesai.
5.2. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan atas BPHTB di Kanwil
5.2.1. Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Permohonan Keberatan atas Bea
Perolehan atas Tanah dan Bangunan beserta Surat Pengantarnya (SOP Tata Cara
Penyelesaian Permohonan Keberatan BPHTB di KPP) ke Kantor Wilayah.
5.2.2. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding menerima dokumen pada
point 1 yang telah didisposisi oleh Kepala Kantor Wilayah (SOP Tata Cara
Penerimaan Dokumen di Kanwil) serta menugaskan dan memberikan disposisi
kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding IV untuk
memprosesnya.
5.2.3. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV memberi penugasan kepada
Penelaah Keberatan untuk memproses permohonan Wajib Pajak.
5.2.4. Penelaah Keberatan melakukan penelitian formal dan material atas berkas
permohonan, Apabila masih terdapat kekurangan data, Penelaah membuat Surat
Permohonan Kelengkapan Data kepada Wajib Pajak / Kantor Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 201
5.2.5. Penelaah Keberatan membuat konsep Berita Acara Pemeriksaan Sederhana (BA
PSK/PSL) berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan dan membuat konsep
Surat Keputusan Keberatan BPHTB serta menyampaikan kepada Kepala Seksi
Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk diteliti.
5.2.6. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV meneliti dan
menandatangani konsep Berita Acara Pemeriksaan (BA PSK/PSL) dan memaraf
konsep Surat Keputusan Keberatan BPHTB serta meneruskan kepada Kepala
Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
5.2.7. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan
menandatangani konsep Berita Acara Pemeriksaan (BA PSK/PSL) dan memaraf
konsep Surat Keputusan Keberatan BPHTB serta meneruskan kepada Kepala
Kantor Wilayah.
5.2.8. Kepala Kantor Wilayah menyetujui serta menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan (BA PSK/PSL) dan Surat Keputusan Keberatan BPHTB.
5.2.9. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV menatausahakan dan
menyampaikan Surat Keputusan Keberatan BPHTB ke Kantor Pelayanan Pajak dan
Wajib Pajak melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
Kanwil).
5.2.10. Proses selesai.
6. Keberatan PPh, PPN, dan PPnBM 6.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan PPh, PPN, dan PPnBM di KPP
6.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak
melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
6.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat
permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak Bukti Penerimaan
Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan
beserta kelengkapannya. Selain BPS, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu juga
memberikan Lembar Isian Surat Keberatan. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat
permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative.
Administrasi Perpajakan 202
6.1.3. Account Representative meneliti persyaratan formal keberatan. Dalam hal berkas
keberatan tidak memenuhi persyaratan, Account Representative membuat konsep
Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal dan
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
6.1.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat
Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal kemudian
meneruskannya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
6.1.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.
6.1.6. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib
Pajak) dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
6.1.7. Dalam hal permohonan dapat diproses lebih lanjut, Account Representative
membuat konsep Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan
Formal dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
6.1.8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat
Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal dan
meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
6.1.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal.
6.1.10. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal
ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib
Pajak) dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
6.1.11. Atas permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan formal, Account
Representative meneruskan permohonan keberatan ke Seksi Pelayanan untuk
dibuatkan Surat Pengantar ke Kantor Wilayah/KPDJP.
6.1.12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas,
Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Keberatan, membuat konsep Surat
Pengantar dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan beserta berkas
permohonan dari Wajib Pajak.
6.1.13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengantar dan
meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak beserta berkas
permohonan dari Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 203
6.1.14. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Pengantar dan
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
6.1.15. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk
menatausahakan dan mengirim Surat Pengantar, Surat Keberatan Wajib Pajak,
Lembar Pengawasan Arus Dokumen, Lembar Isian Surat Keberatan,
Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal, Lembar
Penelitian Kelengkapan Berkas, Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Keberatan,
Salinan Laporan Pemeriksaan Pajak Lengkap yang sudah dilegalisasi oleh Kepala
Seksi Pelayanan.
6.1.16. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan Surat Pengantar beserta berkas
permohonan, dan berkas terkait lainnya (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen
Wajib Pajak) dan menyampaikannya ke Kantor Wilayah atau Direktorat Keberatan
dan Banding melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
6.1.17. Proses selanjutnya dilaksanakan di Kantor Wilayah (SOP Tata Cara Penyelesaian
Permohonan Keberatan di Kanwil) atau di Direktorat Keberatan dan Banding
KPDJP (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan di KPDJP).
6.1.18. Proses selesai.
6.2. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan PPh, PPN, dan PPnBM di Kanwil
6.2.1. Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Pengantar, Surat Permohonan
Keberatan dari Wajib Pajak, Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), Lembar
Isian Surat Keberatan, Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan
Formal, Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas, Lembar Pengawasan Penelitian
Berkas Keberatan, dan copy Laporan Pemeriksaan Pajak lengkap (SOP Tata Cara
Penyelesaian Permohonan Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPP) kepada Kantor Wilayah.
6.2.2. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima berkas dalam
point 1 yang telah didisposisi oleh Kepala Kantor Wilayah (SOP Penerimaan
Dokumen di Kanwil) serta menugaskan dan memberikan disposisi kepada Kepala
Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk memprosesnya.
Administrasi Perpajakan 204
6.2.3. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti permohonan
keberatan dan menugaskan Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding
untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Penerimaan Berkas untuk dikirim
kepada Kantor Pelayanan Pajak pengirim. Dalam hal Kantor Wilayah menerima
berkas yang bukan merupakan kewenangannya, Kepala Seksi Pengurangan,
Keberatan, dan Banding menugaskan Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan,
dan Banding untuk memproses juga konsep Surat Penerusan Berkas untuk dikirim
ke unit yang berwenang. Dalam hal permohonan keberatan menjadi kewenangan
Kantor Wilayah, Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneruskan
ke Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk ditentukan nama‐
nama yang akan dimasukkan dalam Tim Peneliti.
6.2.4. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding membuat konsep Surat
Pemberitahuan Penerimaan Berkas atau Penerusan Berkas dan meneruskan ke
Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
6.2.5. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep
surat tersebut dan meneruskan ke Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan
Banding.
6.2.6. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep surat tersebut dan meneruskan ke Kepala Kantor Wilayah.
6.2.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan
Penerimaan Berkas atau Penerusan Berkas.
6.2.8. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Berkas ke KPP pengirim, dan Surat
Penerusan Berkas ke unit yang berwenang (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di Kanwil).
6.2.9. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menentukan nama‐nama
dalam Tim Peneliti, dan menugaskan kepada Kepala Seksi untuk membuat Surat
Tugas.
6.2.10. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menugaskan Pelaksana Seksi
Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk membuat konsep Surat Tugas.
6.2.11. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding membuat konsep Surat
Tugas dan meneruskan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan,
dan Banding.
6.2.12. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep
Surat Tugas serta meneruskan konsep tersebut ke Kepala Bidang Pengurangan,
Keberatan, dan Banding.
Administrasi Perpajakan 205
6.2.13. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep Surat Tugas serta meneruskan konsep tersebut ke Kepala Kantor Wilayah.
6.2.14. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Tugas.
6.2.15. Tim Peneliti berdasarkan Surat Tugas yang diterima kemudian melakukan
penelitian dalam rangka pemrosesan keberatan sesuai dengan prosedur yang
disebutkan dalam Lampiran II SE‐02/PJ.07/2007, yang terdiri dari:
a. Peneliti memulai pencatatan setiap pelaksanaan tahapan penelitian pada
Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Keberatan (Lampiran V.2)
b. Pembuatan analisis dan permintaan penjelasan dan atau pembuktian:
1). Peneliti melakukan analisis dan membuat Matrik Sengketa Keberatan
(Lampiran V.6.a)
2). Apabila dibutuhkan, Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau
pembuktian kepada Wajib Pajak dengan membuat Permintaan Penjelasan
dan atau Pembuktian (Lampiran V.17).
3). Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Wajib Pajak tidak
memberikan respon, Peneliti dapat membuat Permintaan Penjelasan dan
atau Pembuktian (permintaan kedua) kepada Wajib Pajak (Lampiran V.18)
4). Dalam hal masih masih diperlukan tambahan penjelasan dan atau
pembuktian ke dua, Peneliti dapat membuat Permintaan Penjelasan dan
atau Pembuktian Tambahan kepada Wajib Pajak (Lampiran V.19)
5). Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan respon dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian
(permintaan kedua) atau Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian
Tambahan, Peneliti membuat Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan
dan atau Pembuktian (Lampiran V.20).
c. Pembahasan sengketa perpajakan:
1). Peneliti membuat Undangan Pembahasan Sengketa Perpajakan (Lampiran
V.21 dan V.22) untuk memanggil Wajib Pajak atau Pemeriksa atau pihak
lain untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan.
2). Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan
(Lampiran V.23). Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan ini
ditandatangai oleh pihak‐pihak yang hadir dalam pembahasan.
d. Pembuatan Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Penelitian Keberatan :
1). Peneliti membuat Kertas Kerja Penelitian Keberatan (Lampiran V.24)
2). Peneliti membuat Laporan Penelitian Keberatan (Lampiran V.25).
e. Pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Pembahasan Akhir:
Administrasi Perpajakan 206
1). Peneliti membuat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan, Permintaan
Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir (Lampiran V.26),
Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan (Lampiran V.27), Surat
Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan (Lampiran V.28).
2). Peneliti setelah meneliti tanggapan tertulis Wajib Pajak dapat melakukan
pembahasan akhir.
3). Peneliti melakukan pembahasan akhir
4). Apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan tanggapan tertulis, Peneliti
membuat Berita Acara Hasil Penelitian Keberatan (Lampiran V.29) dan
membuat Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan (Lampiran V.30).
5). Apabila Wajib Pajak tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan tertulis,
Tim Peneliti membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak
Memberikan Tanggapan Tertulis (Lampiran V.31) dan membuat Daftar
Hasil Akhir Penelitian Keberatan (Lampiran V.30).
6). Apabila Wajib Pajak hadir tetapi tidak memberikan tanggapan tertulis atau
Wajib Pajak tidak hadir tetapi memberikan tanggapan tertulis, Tim Peneliti
membuat Berita Acara Memberikan/Tidak Memberikan dan
Kehadiran/Ketidakhadiran Wajib Pajak (Lampiran V.32) dan membuat
Daftar Hasil Akhir Penelitian (Lampiran V.30)
7). Apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan/tidak memberikan tanggapan
tertulis, namun tidak bersedia menandatangani Berita Acara dalam
Lampiran V.29 dan Lampiran V.32, Tim Peneliti membuat Berita Acara
Tidak Bersedia Menandatangani Berita Acara Pembahasan dan membuat
Daftar Hasil Akhir Penelitian (Lampiran V.30)
8). Apabila Wajib Pajak hadir, Tim Peneliti menyampaikan Daftar Hasil Akhir
Penelitian Keberatan (Lampiran V.30) langsung kepada Wajib Pajak.
Apabila Wajib Pajak tidak hadir, Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan
akan dikirim sebagai lampiran Surat Keputusan Keberatan.
f. Membuat Surat Keputusan Keberatan (Lampiran V.34, V.35 atau V.36), dibuat
rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya sebagai berikut:
‐ Lembar ke‐1 untuk Wajib Pajak
‐ Lembar ke‐2 untuk Kantor Pelayanan Pajak penerbit ketetapan pajak
‐ Lembar ke‐3 untuk arsip
Administrasi Perpajakan 207
g. Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hak dan kewajiban Wajib
Pajak (Lampiran V.37)
h. Tim Peneliti dapat mengajukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan
dalam rangka Keberatan (Lampiran V.38)
i. Apabila dalam proses keberatan terdapat data/bukti baru atau data yang
sebelumnya belum terungkap dalam proses pemeriksaan, Tim Peneliti dan
mengirimkan data tersebut ke unit pemeriksa yang bersangkutan (Lampiran
V.39)
6.2.16. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Laporan Penelitian
Keberatan dan Surat Keputusan Keberatan.
6.2.17. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Keberatan ke Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan
Pajak penerbit surat ketetapan pajak melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di Kanwil).
6.2.18. Proses selesai
7. Banding
7.1. Tata Cara Penyelesaian Permintaan Surat Uraian banding dari Pengadilan Pajak
7.1.1. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima Permintaan
Banding dari Pengadilan Pajak yang telah didisposisi Kepala Kantor Wilayah (SOP
Penerimaan Dokumen di Kanwil) serta menugaskan dan memberikan disposisi
kepada Kepala Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding untuk memprosesnya.
7.1.2. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima disposisi dan
menugaskan Penelaah Keberatan untuk membuat konsep Surat Uraian Banding.
7.1.3. Penelaah Keberatan membuat konsep Surat Uraian Banding kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
7.1.4. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep
Surat Uraian Banding kemudian menyerahkannya kepada Kepala Bidang
Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
7.1.5. Kepala Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding menelaah dan memaraf
konsep Surat Uraian Banding.
7.1.6. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Uraian Banding.
7.1.7. Pelaksana Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Uraian Banding. Proses pengiriman Surat Uraian Banding ini
diproses dalam SOP Penyampaian Dokumen di Kanwil.
Administrasi Perpajakan 208
7.1.8. Proses selesai.
7.2. Tata Cara Persiapan Sidang di Pengadilan Pajak
7.2.1. Kepala Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding menerima Surat Undangan
Sidang dari Pengadilan Pajak setelah mendapat disposisi dari Kepala Kantor
Wilayah (SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kantor Wilayah) kemudian
menugaskan Penelaah Keberatan.
7.2.2. Penelaah Keberatan menyiapkan Surat Tugas Menghadiri Sidang paling lambat
satu hari sebelum dilaksanakannya sidang di Pengadilan Pajak berdasarkan Surat
Undangan Sidang dari Pengadilan Pajak. Jika diperlukan menghadirkan pemeriksa,
Penelaah Keberatan sesegera mungkin mengirimkan Surat Permintaan untuk
Menghadirkan Pemeriksa sebelum diadakannya sidang di Pengadilan Pajak.
7.2.3. Penelaah Keberatan membuat SIK dalam rangka menghadiri sidang di Pengadilan
Pajak yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan
Banding. Dalam hal sidang dihadiri oleh Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan
dan Banding maka SIK ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.
7.2.4. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
menyampaikan Surat Tugas Menghadiri Sidang, SIK, dan Surat Permintaan untuk
Menghadirkan Pemeriksa kepada Pemeriksa dan Penelaah Keberatan.
7.2.5. Penelaah Keberatan sesegera mungkin mempelajari, menganalisis dan memahami
ketentuan formal pengajuan banding atau gugatan. Dalam hal sidang sudah
pernah dilaksanakan sebelumnya, maka Penelaah Keberatan mempelajari berkas
hasil persidangan sebelumnya.
7.2.6. Penelaah Keberatan hadir dalam persidangan, mengisi daftar absen kehadiran
sidang yang telah dipersiapkan oleh staf panitera Pengadilan Pajak.
7.2.7. Penelaah Keberatan dan Pemeriksa berkoordinasi (disebut Tim Sidang Banding)
dalam menghadiri, menjawab, memberikan keterangan terhadap setiap
pertanyaan dalam proses sidang berlangsung. Jika dalam persidangan, diperlukan
acara rekonsiliasi maka Tim Sidang Banding wajib mengikutinya meskipun pada
akhirnya tidak menyetujui koreksi yang disengketakan dan ditulis dalam laporan
acara rekonsiliasi.
7.2.8. Tim Sidang Banding wajib mencatat dalam Laporan (Catatan) Sidang yang berisi
pertanyaan hakim maupun pemohon banding, jawaban, statement atau
pernyataan yang disampaikan dalam proses persidangan.
Administrasi Perpajakan 209
7.2.9. Tim Sidang Banding melaporkan hasil sidang kepada atasan atas hasil sidang yang
telah diikuti agar dapat diikuti proses dan perkembangan sengketa yang sedang
disengketakan.
7.2.10. Proses selesai.
8. Gugatan 8.1. Tata Cara Penyelesaian Permintaan Surat Tanggapan
8.1.1. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima Surat Permintaan
Uraian Tanggapan dari Pengadilan Pajak yang telah didisposisi oleh Kepala Kantor
Wilayah (SOP Penerimaan Dokumen di Kanwil) kemudian menugaskan Kepala
Seksi terkait untuk membuat Surat Tanggapan.
8.1.2. Kepala Seksi terkait meneliti Surat Permintaan Uraian Tanggapan dan menugaskan
Penelaah Keberatan untuk membuat konsep Surat Tanggapan.
8.1.3. Penelaah Keberatan membuat konsep Surat Tanggapan dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
8.1.4. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep
Surat Tanggapan kemudian menyampaikan ke Kepala Bidang Pengurangan,
Keberatan, dan Banding.
8.1.5. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep Surat Tanggapan kemudian menyampaikan ke Kepala Kantor Wilayah.
8.1.6. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Tanggapan.
8.1.7. Pelaksana Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Tanggapan ke Pengadilan Pajak melalui Bagian Umum (SOP
Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
8.1.8. Proses selesai.
8.2. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Gugatan/Banding
8.2.1. Account Representative menerima Putusan Gugatan/Banding Pengadilan Pajak
yang berasal dari Badan Peradilan Pajak yang telah diproses dengan SOP Tata Cara
Penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan/Keberatan/Banding/Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
8.2.2. Account Representative meneliti Putusan Gugatan/Banding Pengadilan Pajak dan
membuat draft Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak kemudian meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
Administrasi Perpajakan 210
8.2.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi setelah meneliti dan memberikan
persetujuan draft Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak, serta menyampaikannya
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
8.2.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan atas draft Pelaksanaan
Putusan Pengadilan Pajak.
8.2.5. Kepala Seksi Pelayanan menerima konsep Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak
dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep Pelaksanaan
Putusan Pengadilan Pajak.
8.2.6. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Pajak dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
8.2.7. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Pelaksanaan Putusan
Pengadilan Pajak dan meneruskannya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
8.2.8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Pelaksanaan
Putusan Pengadilan Pajak.
8.2.9. Account Representative menindaklanjuti Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak
tersebut:
Dalam hal terdapat pajak yang lebih dibayar, maka diproses dengan SOP Tata
Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
Dalam hal terdapat imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak atau atas
kelebihan pembayaran sanksi administrasi, maka diproses dengan SOP Tata
Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)
Dalam hal terdapat lebih bayar atau pembayaran lebih atas ketetapan, maka
diproses dengan SOP Tata Cara Penyelesaian Penghitungan Lebih Bayar (PLB)
8.2.10. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP
Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan dikirimkan kepada Wajib
Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
8.2.11. Proses selesai.
9. Peninjauan Kembali 9.1. Tata Cara Pembuatan Konsep Kontra Memori Peninjauan Kembali ke MA Melalui KPDJP
9.1.1. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima Surat Permintaan
Memori Peninjauan Kembali dari Direktorat Keberatan dan Banding yang telah
didisposisi oleh Kepala Kantor Wilayah (SOP Penerimaan Dokumen di Kanwil) serta
menugaskan dan memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengurangan,
Keberatan, dan Banding untuk memprosesnya.
Administrasi Perpajakan 211
9.1.2. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding memberikan penugasan
kepada Penelaah Keberatan untuk memproses Surat Permintaan Memori
Peninjauan Kembali.
9.1.3. Penelaah Keberatan menyusun konsep Memori Peninjauan Kembali, kemudian
meneruskannya ke Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
9.1.4. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti konsep Memori
Peninjauan Kembali kemudian meneruskan ke Kepala Bidang Pengurangan,
Keberatan, dan Banding.
9.1.5. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah konsep Memori
Peninjauan Kembali kemudian meneruskan ke Kepala Kantor Wilayah.
9.1.6. Kepala Kantor Wilayah menyetujui konsep Memori Peninjauan Kembali kemudian
meneruskan ke Penelaah Keberatan.
9.1.7. Penelaah Keberatan mencetak dokumen yang sudah disetujui dan membuat Surat
Pengantar konsep Memori Peninjauan Kembali.
9.1.8. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
menyampaikan konsep Memori dan Surat Pengantarnya ke Direktorat Keberatan
dan Banding melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
Kanwil).
9.1.9. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 212
Penagihan
1. Tata Usaha Piutang Pajak 1.1. Tata Cara Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
1.1.1. Jurusita Pajak mengetahui, mendapat informasi dan/atau menemukan bukti yang
akurat bahwa Penanggung Pajak ada indikasi melakukan perbuatan seperti yang
tersebut di atas dan segera membuat konsep Surat Perintah Penagihan Pajak
Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran,
penerbitan Surat Teguran ataupun penerbitan Surat Paksa lalu menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Penagihan.
1.1.2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Perintah Penagihan
Pajak Seketika dan Sekaligus, dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Penagihan tidak menyetujui, kasus
penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus ditutup.
Administrasi Perpajakan 213
1.1.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima, meneliti, memberikan batas waktu
pelunasan, dan menandatangani Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan
Sekaligus.
1.1.4. Jurusita Pajak menatausahakan dan menyampaikan Surat Perintah Penagihan
Pajak Seketika dan Sekaligus kepada Penanggung Pajak untuk segera melunasi
tunggakan pajaknya sebelum melakukan perbuatan‐perbuatan seperti yang
tersebut di atas dan selanjutnya melaksanakan proses penagihan berikutnya.
1.1.5. Proses selesai.
1.2. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan
1.2.1. Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari
sistem, Jurusita Pajak mencetak konsep Surat Teguran Penagihan dan
meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan. Surat Teguran Penagihan dicetak
minimal sebanyak rangkap 2 (dua) yaitu :
a. Lembar ke‐1 untuk Wajib Pajak
b. Lembar ke‐2 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak.
1.2.2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan
dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
1.2.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Teguran
Penagihan,
1.2.4. Jurusita Pajak menatausahakan (mencatat Surat Teguran pada Kartu Pengawasan
Tunggakan Pajak dan mengarsipkan Surat Teguran) dan mengirimkan Surat
Teguran Penagihan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP)
1.2.5. Proses selesai.
1.3. Tata Cara Penerbitan dan Pemberitahuan Surat paksa
1.3.1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat waktu dari sistem, Jurusita Pajak
meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat
Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
1.3.2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita
Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
1.3.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa
kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak.
Administrasi Perpajakan 214
1.3.4. Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita
Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
1.3.5. Jurusita Pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat
Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
1.3.6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat
Paksa (LPSP) kemudian menyerahkannya kembali kepada Jurusita Pajak untuk
ditatausahakan.
1.3.7. Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan
serta mengarsipkan LPSP.
1.3.8. Proses selesai.
1.4. Tata Cara Penerbitan Surat perintah Melaksanakan Penyitaan
1.4.1. Jurusita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya
(SSP/STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan (keputusan pembetulan/keputusan
keberatan /putusan banding/keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi), membuat
konsep SPMP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
1.4.2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep SPMP, serta menyampaikan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
1.4.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMP dan
meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.
1.4.4. Jurusita Pajak menerima SPMP yang telah disetujui.
1.4.5. Proses selesai.
1.5. Tata Cara Pelaksanaan Lelang 1.5.1. Berdasarkan data dari sistem yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak/Penanggung
Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat
belas) hari sejak pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak membuat konsep Surat
Kesempatan Terakhir sebelum tanggal/hari Pelaksanaan Lelang dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan.
1.5.2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Kesempatan Terakhir,
serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
1.5.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Kesempatan Terakhir.
1.5.4. Jurusita Pajak menatusahakan dan mengirimkan Surat Kesempatan Terakhir
kepada WajibPajak/Penanggung Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP)
Administrasi Perpajakan 215
1.5.5. Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya, maka proses
akan dilanjutkan dengan SOP tentang Tata Cara Pencabutan Sita.
1.5.6. Dalam hal Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka Jurusita
Pajak akan membuat konsep Surat Penetapan Harga Limit terhadap barang‐barang
yang telah disita dan akan dijual melaui lelang serta menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Penagihan.
1.5.7. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Penetapan Harga
Limit serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
1.5.8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Penetapan
Harga Limit.
1.5.9. Kepala Seksi Penagihan menugaskan dan memberi disposisi kepada Jurusita Pajak
untuk menginventarisasi aset‐aset Penanggung Pajak yang akan dilelang dan
membuat konsep Surat permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan
1.5.10. Jurusita Pajak menginventarisasi aset‐aset Penanggung Pajak yang akan dilelang,
meneliti dengan melihat data tunggakan beserta pelunasan (SSP/STTS/SSB/bukti
Pbk) atau pengurangan (keputusan pembetulan/keputusan keberatan/putusan
banding/keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi), membuat konsep Surat
Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan yang disertai dengan salinan
data tunggakan beserta pelunasan atau pengurangan dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Penagihan.
1.5.11. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Permohonan Jadwal
Waktu dan Tempat Pelelangan, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
1.5.12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan.
1.5.13. Jurusita Pajak menyampaikan Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat
Pelelangan beserta kelengkapannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara.
1.5.14. Setelah menerima Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Kepala Kantor
Pelayanan Pajak meneruskan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang kepada
Kepala Seksi Penagihan (SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di KPP).
1.5.15. Jurusita Pajak membuat konsep Pengumuman Lelang dengan tanggal/hari 14
(empat belas) hari sebelum tanggal/hari berdasarkan Surat Penetapan Hari dan
Tanggal Lelang dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, dan
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
Administrasi Perpajakan 216
1.5.16. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Pengumuman Lelang, serta
menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
1.5.17. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Pengumuman
Lelang dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.
1.5.18. Kepala Seksi Penagihan menerima Pengumuman Lelang yang telah ditandatangani
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan meneruskannya kepada Jurusita Pajak.
1.5.19. Jurusita Pajak mengirimkan Pengumuman Lelang ke penerbit Surat Kabar Harian
untuk diiklankan atau ditempel di papan pengumuman kantor dalam hal
Pengumuman Lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah). Pengumuman Lelang untuk barang bergerak dilakukan 1
(satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
1.5.20. Pelaksanaan Lelang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan didampingi oleh Kepala
Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Seksi Penagihan sebagai Penjual Barang
Sitaan.
1.5.21. Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak
yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
1.5.22. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.
1.5.23. Kepala Seksi Penagihan menerima Risalah Lelang dan menugaskan Jurusita Pajak
untuk mengupdate data tunggakan pajak dan menatausahakan.
1.5.24. Jurusita Pajak mengupdate data tunggakan pajak dan menatausahakan Risalah
Lelang ke dalam berkas penagihan Wajib Pajak.
1.5.25. Proses selesai.
2. Penagihan Aktif
2.1. Tata Cara Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Penagihan
2.1.1. Kepala Seksi Penagihan menerima dokumen masuk yang telah didisposisi Kepala
Kantor Pelayanan Pajak (SOP tentang Tata Cara Penerimaan Dokumen di KPP),
memberikan disposisi, menugaskan untuk menatausahakan atau untuk memroses
dokumen masuk, dan meneruskan dokumen masuk tersebut kepada Jurusita
Pajak/Pelaksana Seksi Penagihan. Dalam hal telah terdapat SOP untuk memroses
dokumen masuk tersebut, maka Kepala Seksi menindaklanjutinya sesuai dengan
SOP terkait.
Administrasi Perpajakan 217
2.1.2. Dokumen untuk disimpan kemudian ditatausahakan, sedangkan untuk dokumen
yang akan diproses ditindaklanjuti sesuai dengan penugasan Kepala Seksi
Penagihan. Dalam hal atas dokumen masuk tersebut harus dibuatkan
respon/balasan/tindak lanjut, Jurusita Pajak/Pelaksana Seksi Penagihan
melakukan penghimpunan bahan, membuat konsep dokumen keluar, dan
menyampaikan konsep dokumen tersebut ke Kepala Seksi Penagihan.
2.1.3. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep dokumen keluar serta
menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani dokumen keluar.
2.1.5. Dokumen yang telah ditandatangani, diterima, dicatat datanya, serta diberi cap,
nomor, dan tanggal oleh Sekretaris Kepala Kantor Pelayanan Pajak, kemudian
diteruskan ke Jurusita Pajak/Pelaksana Seksi Penagihan.
2.1.6. Jurusita Pajak/Pelaksana Seksi Penagihan menerima, menginput/mencatat data
dokumen keluar, menatausahakan arsip yang berasal dari dokumen masuk
maupun arsip dari dokumen keluar, meneruskan tembusan ke seksi terkait, serta
meneruskan dokumen keluar yang siap dikirim melalui Subbagian Umum (SOP
tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP) dengan menggunakan buku
eskpedisi.
2.1.7. Proses selesai.
2.2. Tata Cara Menjawab Konfirmasi data Tunggakan Wajib Pajak
2.2.1. Kepala Seksi Penagihan menerima Surat Permintaan Konfirmasi Data Tunggakan
Pajak baik dari Unit Lain yang telah didisposisi Kepala Kantor (SOP Tata Cara
Penerimaan Dokumen di KPP) maupun dari Seksi Terkait kemudian menugaskan
Pelaksana Seksi Penagihan untuk meneliti dan membuat surat jawaban, data
tunggakan, dan surat pengantar.
2.2.2. Pelaksana Seksi Penagihan meneliti data tunggakan pajak Wajib Pajak, apakah
telah sesuai atau belum, kemudian membuat Konsep Surat Jawaban dan Surat
Pengantar untuk Unit Lain, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi
Penagihan.
2.2.3. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani surat jawaban permintaan
data tunggakan Wajib Pajak beserta lampiran daftar tunggakannya serta memaraf
surat pengantar dan meneruskan surat pengantar ke Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
2.2.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat pengantar.
Administrasi Perpajakan 218
2.2.5. Pelaksana Seksi Penagihan menatausahakan dan mengirim Surat Jawaban
Permintaan Data Tunggakan Wajib Pajak ke seksi terkait atau bersama Surat
Pengantar apabila dikirim untuk Unit Lain melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.2.6. Proses selesai.
2.3. Tata Cara penerbitan Surat tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan
2.3.1. Berdasarkan data surat ketetapan pajak yang menurut ketentuan harus ditebitkan
STP karena pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, Pelaksana
Seksi Penagihan memilih ketetapan pajak yang akan dikenai Bunga Penagihan, dan
mengirim kasus tersebut ke Manajemen Kasus.
2.3.2. STP Bunga Penagihan kemudian diproses oleh sistem.
2.3.3. Pelaksana Seksi Penagihan mencetak dokumen konsep STP Bunga Penagihan dan
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
2.3.4. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep STP Bunga Penagihan dan
menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.3.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep STP
Bunga Penagihan.
2.3.6. Pelaksana Seksi Penagihan menatausahakan dan mengirimkan STP Bunga
Penagihan melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
2.3.7. Proses selesai.
2.4. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak
2.4.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Pajak.
2.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat
permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapi. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD.
BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak, sedangkan LPAD akan digabungkan
dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Seksi
Penagihan. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam Permohonan Wajib Pajak dan
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
Administrasi Perpajakan 219
2.4.3. Kepala Seksi Penagihan menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana
Seksi Penagihan untuk membuat Laporan Penelitian Permohonan Penundaan
Pembayaran Pajak.
2.4.4. Pelaksana Seksi Penagihan membuat Laporan Penelitian Permohonan Penundaan
Pembayaran Pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
2.4.5. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Penelitian
Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak dan menyampaikannya kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak.
2.4.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Laporan
Penelitian Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.4.7. Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak atau Keputusan Penolakan atas
Permohonan Penundaan Pembayaran pajak diproses oleh sistem.
2.4.8. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana
Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan. Surat Keputusan
Penundaan Pembayaran Pajak atau Keputusan Penolakan atas Permohonan
Penundaan Pembayaran pajak diterbitkan dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
2.4.9. a. Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
2.4.10. b. Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
2.4.11. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keputusan Penundaan
Pembayaran Pajak atau Keputusan Penolakan atas Permohonan Penundaan
Pembayaran Pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.4.12. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan Penundaan
Pembayaran Pajak atau Keputusan Penolakan atas Permohonan Penundaan
Pembayaran pajak kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
2.4.13. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan
Penundaan Pembayaran Pajak atau Keputusan Penolakan atas Permohonan
Penundaan Pembayaran Pajak.
2.4.14. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan
Penundaan Pembayaran Pajak atau Keputusan Penolakan atas Permohonan
Penundaan Pembayaran Pajak kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP
Tata Cara Penyampaian Dokumen)
2.4.15. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 220
2.5. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Mengansur Pembayaran Pajak 2.5.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2.5.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat
permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat
permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
2.5.3. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan untuk membuat
Laporan Penelitian Permohonan Mengangsur.
2.5.4. Pelaksana Seksi Penagihan membuat dan menandatangani Laporan Penelitian
Permohonan Mengangsur, kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi
Penagihan.
2.5.5. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Penelitian
Permohonan Mengangsur dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Laporan Penelitian Permohonan
Mengangsur yang dibuat, Pelaksana Seksi Penagihan harus memperbaiki dokumen
tersebut.
2.5.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Laporan
Penelitian Permohonan Mengangsur dan meneruskannya ke Seksi Pelayanan.
Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui Laporan Penelitian Permohonan
Mengangsur yang dibuat, Pelaksana Seksi Penagihan harus memperbaiki dokumen
tersebut.
2.5.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Penelitian Permohonan Mengangsur
dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.5.8. Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak diterbitkan dalam rangkap 2 (dua),
yaitu :
a. Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
b. Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
Administrasi Perpajakan 221
2.5.9. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keputusan Angsuran
Pembayaran Pajak dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan
2.5.10. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan Angsuran
Pembayaran Pajak kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
2.5.11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Keputusan Angsuran
Pembayaran Pajak.
2.5.12. Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak ditatausahakan di Seksi Pelayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan menyampaikannya
kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.5.13. Proses selesai.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ TERIMA KASIH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐