pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan ...eprints.upnjatim.ac.id/3491/1/file1.pdf ·...

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN,

KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK

MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN

PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR

PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Diajukan Oleh :

Muis Arahman

0813015005/FE/AK

Kepada

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

2012

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala

rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Skripsi dengan judul

“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN,

KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK

MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN

PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR

PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO” dapat

terselesaikan dengan baik.

Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada

Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur di

Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan,

bimbingan dan dorongan dari banyak pihak, maka melalui kesempatan ini penulis

ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak. Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak. Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bapak. Drs. Ec. Rahman A. Suwaidi, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, M.Si selaku Dosen Wali dan Ketua Progdi

Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Dra. Ec. H. Siti Sundari, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan

kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat

berguna sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I yang telah memberikan ijin untuk

penelitian dan penyusunan skripsi ini.


7. KPP Pratama Surabaya Wonocolo dan segenap staf KPP Pratama Surabaya

Wonocolo yang telah mengijinkan saya untuk melakukan penelitian skripsi ini

dan berkenan untuk memberi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan

skripsi ini.

8. Para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis

selama menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Jawa Timur.

9. Bapak, Ibu, kakak, adik, Paman, Bibi dan seluruh keluargaku yang telah

memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan bantuannya secara moril

maupun materiil sehingga mampu menghantarkan penulis menyelesaikan

studinya.

10. Semua teman-temanku Nia, Rino, Refi, Siska, Anggi yang selalu saling

memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai dan

dalam menempuh kuliah terutama disaat-saat ujian serta untuk teman-teman

yang lain baik teman-teman dalam lingkup kampus UPN dan diluar UPN.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas

do’a, dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan

skripsi ini, oleh karenanya penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran bagi

perbaikan dimasa dating. Besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan

manfaat bagi pembaca.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah berkenan untuk membantu

dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga sumbangan dan amal kebaikan yang

telah diberikan diterima oleh Allah SWT dan mendapat imbalan dari-Nya. Amin

Surabaya, Mei 2012

Muis Arahman


vi

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK

MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR

PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

Oleh :

Muis Arahman

Abstraksi

Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menggali potensi sumber penerimaan

pajak salah satunya melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self

assesment system yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk

menghitung, melaporkan dan membayarkan pajaknya sendiri. Banyak faktor yang

dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

diantaranya yaitu masih minimnya pengetahuan akan peraturan perpajakan,

adanya sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak, kurangnya kesadaran Wajib Pajak,

dan persepsi wajib pajak terhadap aparat pajak yang cenderung negatif. Oleh

sebab itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menguji secara empiris

pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan

persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib

pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang

diperoleh secara langsung dengan menggunakan teknik kuesioner yang dibagikan

kepada Wajib Pajak. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah probability sampling dengan metode simple random sampling sehingga

dari 60.915 Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif yang yang terdaftar di KPP

Pratama Surabaya Wonocolo didapat 100 Wajib Pajak Orang Pribadi efektif

sebagai responden. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa variabel Persepsi Wajib

Pajak Mengenai Petugas Pajak memberi kontribusi terhadap Kepatuhan Pelaporan

Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, sedangkan

variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak

tidak memberi kontribusi terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang

Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Key Words : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib

Pajak, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak, Kepatuhan

Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................ i

DAFTAR ISI ......................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .................................................................................. iii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. iv

DAFTAR LAMPIRAN........................................................................... v

ABSTRAKSI .......................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1

1.1. Latar Belakang Masalah .................................................... 1

1.2. Perumusan Masalah ........................................................... 10

1.3. Tujuan Penelitian .............................................................. 10

1.4. Manfaat Penelitian ............................................................ 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................... 12

2.1. Penelitian Terdahulu ......................................................... 12

2.2. Landasan Teori ................................................................. 15

2.2.1. Dasar – Dasar Perpajakan ......................................... 15

2.2.1.1. Definisi Pajak .............................................. 15

2.2.1.2. Fungsi Pajak ................................................ 16

2.2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak ............................ 17

2.2.1.4. Pengelompokkan Pajak ................................ 18

2.2.1.5. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak .................. 20

2.2.2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi .............................. 22

2.2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan ....................... 22

2.2.2.2. Wajib Pajak Orang Pribadi ........................... 23

2.2.2.3. Subjek Pajak Orang Pribadi .......................... 24

2.2.2.4. Objek Pajak Orang Pribadi ........................... 26

2.2.2.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ......... 26

2.2.2.6. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi........... 27


2.2.2.7. Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 28

2.2.3. Surat Pemberitahuan (SPT) ...................................... 28

2.2.3.1. Pengertian SPT ............................................. 28

2.2.3.2. Jenis SPT .................................................... 28

2.2.3.3. Batas Waktu Penyampaian SPT .................... 30

2.2.3.4. Sanksi Terlambat / Tidak Menyampaikan SPT 35

2.2.4. Pengetahuan Perpajakan ........................................... 39

2.2.5. Sanksi Perpajakan .................................................... 41

2.2.4.1. Sanksi Pidana .............................................. 42

2.2.4.2. Sanksi Administrasi ..................................... 45

2.2.6. Kesadaran Wajib Pajak ............................................ 48

2.2.7. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak .......... 54

2.2.8. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi ...... 56

2.2.8.1. Kriteria Wajib Pajak Patuh ........................... 58

2.2.8.2. Kriteria Wajib Pajak Tidak Patuh ................. 59

2.2.9. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi ....... 60

2.2.10.Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi ....................... 62

2.2.11.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi ...... 64

2.2.12.Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas

Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Orang Pribadi .......................................................... 66

2.3. Kerangka Pikir .................................................................. 68

2.4. Hipotesis .......................................................................... 69

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................ 69

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ................... 69

3.1.1. Definisi Operasional ................................................ 69

3.1.1.1. Variabel Bebas (Variabel Independent) ......... 69


3.1.1.2. Variabel Terikat (Variabel Dependent) ......... 71

3.1.2. Teknik Pengukuran Variabel .................................... 72

3.2. Teknik Penentuan Sampel .................................................. 72

3.2.1. Populasi .................................................................. 72

3.2.2. Sampel .................................................................... 72

3.3. Teknik Pengumpulan Data ................................................. 74

3.3.1. Jenis Data ................................................................ 74

3.3.2. Sumber Data ............................................................ 75

3.3.3. Pengumpulan Data ................................................... 75

3.4. Uji Kualitas Data .............................................................. 76

3.4.1. Uji Validitas ............................................................ 76

3.4.2. Uji Reliabilitas ........................................................ 76

3.4.3. Uji Normalitas ......................................................... 77

3.5. Uji Asumsi Klasik .............................................................. 77

3.5.1. Uji Autokorelasi ...................................................... 77

3.5.2. Uji Multikolineritas ................................................. 78

3.5.3. Uji Heteroskedastisitas ............................................. 78

3.6. Teknik Analisis ................................................................. 79

3.7. Uji Hipotesis ..................................................................... 79

3.7.1. Uji F .................................................................... 79

3.7.2. Uji t ....................................................................... 81

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 83

4.1. Deskripsi Objek Penelitian ................................................. 83

4.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Surabaya Wonocolo ..... 83

4.1.2. Gambaran Umum KPP Pratama Surabaya Wonocolo .. 83

4.1.3. Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Wonocolo ........ 86

4.1.3.1. Visi KPP Pratama Surabaya Wonocolo .......... 86

4.1.3.2. Misi KPP Pratama Surabaya Wonocolo ......... 86

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian................................................... 88

4.2.1. Pengembalian Kuesioner ........................................... 88


4.2.2. Karakteristik Responden ........................................... 89

4.2.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis

Kelamin (Gender) ....................................... 89

4.2.2.2. Karaktersitik Responden Berdasarkan

Pendidikan Terakhir Responden ................... 89

4.2.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis

Pekerjaan Responden................................... 90

4.2.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa

Kerja/Masa Usaha Responden ...................... 92

4.2.3. Rekapitulasi Jawaban Responden ............................... 93

4.2.3.1. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai

Pengetahuan Perpajakan (X1) ....................... 93


Sanksi Perpajakan (X2) ................................ 94


Kesadaran Wajib Pajak (X3) ........................ 96


Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas

Pajak (X4) ................................................... 97


Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang

Pribadi (Y) .................................................. 99

4.3. Uji Kualitas Data ............................................................... 101

4.3.1. Uji Validitas ............................................................. 101

4.3.1.1. Uji Validitas Variabel Pengetahuan

Perpajakan (X1) .......................................... 101

4.3.1.2. Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

(X2) ............................................................ 102

4.3.1.3. Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib

Pajak (X3) ................................................... 102


4.3.1.4. Uji Validitas Variabel Persepsi Wajib Pajak

Mengenai Petugas Pajak (X4) ....................... 103

4.3.1.5. Uji Validitas Kepatuhan Pelaporan Wajib

Pajak Orang Pribadi (Y) .............................. 104

4.3.2. Uji Reliabilitas .......................................................... 105

4.3.3. Uji Normalitas .......................................................... 106

4.4. Uji Asumsi Klasik .............................................................. 107

4.4.1. Uji Multikolinieritas .................................................. 107

4.4.2. Uji Heterokedastisitas ............................................... 107

4.5. Teknik Analisis .................................................................. 108

4.6. Uji Hipotesis ...................................................................... 112

4.6.1. Uji F (Uji Kecocokan Model) .................................... 112

4.6.2. Uji t (Uji Pengaruh Secara Parsial) ............................. 113

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian .............................................. 116

4.8. Keterbatasan Penelitian ...................................................... 123

BAB V KESIMPULAN ....................................................................... 124

5.1. Kesimpulan ........................................................................ 124

5.2. Saran ................................................................................. 125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan

negara. Diliat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi

semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi

lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan

negara, dan struktur penerimaan negara sudah bergeser dalam beberapa

dasawarsa terakhir ini. Hakekatnya pemungutan pajak oleh negara

merupakan wujud dari rasa pengabdian, kewajiban dan partisipasi rakyat,

yang dalam hal ini sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-

sama melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran

negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha

untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak [Hendarsyah, 2009 : 1].

Menurut Soemitro [Mardiasmo, 2009 : 1], pajak adalah iuran rakyat

kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak

hanya digunakan untuk membiaya tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan

pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum

yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan


2

fasilitas umum. Dari definisi tersebut kita juga bisa menyimpulkan bahwa

pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa. Karena sifatnya yang

memaksa umumnya masyarakat akan berusaha untuk menghindarinya

karena dirasa menjadi suatu beban yang sifatnya rutinitas meskipun secara

teori nantinya pembayaran pajak dari rakyat ke kas negara akan digunakan

untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang artinya

masyarakat yang membayar pajak pun akan menikmati pajak yang telah ia

setorkan [Mardiasmo, 2009 : 1].

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam

hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis

untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan

adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self assesment

system [Muliari dan Setiawan, 2011 : 2].

Self assesment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan

yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan

system tersebut menurut Priyantini [Muliari dan Setiawan, 2011 : 2].

Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran

pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak

dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi


3

hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi

kriteria-kriteria tertentu.

Menurut Setiawan [2008 : 6] ukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak

yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat

Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu.

Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan,

ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara

benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib

pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, hingga

tahun 2011 terdapat sebanyak 61.648 wajib pajak orang pribadi [WP OP]

yang terdaftar dan sebanyak 60.915 WP OP yang efektif. Namun hanya

26.909 SPT yang telah diterima di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surabaya Wonocolo, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan

pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama

Surabaya Wonocolo yang meliputi Kecamatan Wonokromo, Wonocolo,

Jambangan dan Gayungan sebesar 44,17%. Berdasarkan data yang ada pula

dapat dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak

Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dalam dua tahun

terakhir sejak tahun 2009 terus mengalami penurunan. Pada Tabel 1.1.

berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan

Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

Wonocolo dari tahun 2007 – 2011.


4

Tabel 1.1 : Jumlah WP Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT PPh Tahunan

No.

(1)

Tahun

(2)

Jumlah

WP OP

Yang

Terdaftar

(3)

Jumlah

WP OP

Efektif

(4)

Jumlah SPT

Yang telah

disampaikan

(5)

Jumlah SPT

yang belum

disampaikan

(4) - (5)

Rasio

Kepatuhan

Pelaporan

SPT WP OP

[(5)/(4)]*100

1. 2007 18.492 17.779 4.487 13.292 25,24%

2. 2008 28.900 28.184 9.367 18.817 33,24%

3. 2009 42.684 41.959 36.069 5.890 85,96%

4. 2010 55.052 54.320 27.324 26.996 50,30%

5. 2011 61.648 60.915 26.909 34.006 44,17%

[Sumber : Seksi Pusat Data & Informasi KPP Pratama Surabaya Wonocolo]

Berdasarkan Tabel 1.1. menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak

orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo dari tahun

2007 – 2011 terus mengalami peningkatan, tetapi jumlah wajib pajak yang

menyetorkan SPT dalam dua tahun terakhir justru mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi

kewajibannya yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam

melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Diantaranya yaitu

pengetahuan akan peraturan perpajakan, yang kedua adanya sanksi

perpajakan yang dapat membuat Wajib Pajak baik terpaksa atau tidak harus

melaporkan dan membayar pajak terutangnya [Hendarsyah, 2009 : 2], yang

ketiga kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar

pajak terutang sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban


5

pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan yang terakhir adalah

pandangan wajib pajak terhadap aparat pajak itu sendiri cenderung negatif

sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan dan membayar pajak.

Penelitian yang berkaitan dan menjadi bahan referensi antara lain :

Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setyawan [2011] dalam penelitiannya pada

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur menunjukkan

bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial

berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak

orang pribadi serta Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif

dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Supriyati dan Nur Hidayati [2008] pada wajib pajak badan di KPP

Sidoarjo Timur menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan persepsi wajib pajak mengenai

petugas pajak dan persepsi kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Yulianto [2009] dalam penelitiannya pada wajib pajak orang pribadi

di KPP Metro dan Bandar Lampung menunjukkan bahwa implementasi

kebijakan self assessment dengan dimensinya; organisasi, penafsiran dan

aplikasi memberi pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan

hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa


6

adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya

untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya

melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik

dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat

mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan

tersebut tidak sering dilakukan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya

berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan

tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar

sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak [Aziza,

2011 : 3-4]. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya

pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya

kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada

akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi

perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban

perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak

merugikannya [Jatmiko, 2006]. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak

membuat undang-undang tentang semua yang berkenaan dengan perpajakan.

Undang-undang ini pun dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang diberikan

apabila para wajib pajak melanggar peraturan tersebut. Sanksi perpajakan

yang terdapat dalam ketentuan perpajakan ada dua macam sanksi yaitu :

sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri dapat dibagi


7

dalam tiga jenis yakni : denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

Dengan adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan maka pemerintah

mempunyai dasar yang kuat untuk menjaring wajib pajak pajak yang

melakukan pelanggaran pajak. Sanksi pidana merupakan suatu alat yang

bersifat represif yang dimiliki oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dan akan berpengaruh pula terhadap penerimaan

Negara [Hendarsyah, 2009 : 5-6]. Akan tetapi dengan kenyataan dilihat dari

penelitian Abdurrahman Nurhadi dalam [Hendarsyah, 2009 : 6] Dirjen Pajak

sangat lambat untuk menetapkan sanksi pidana perpajakan, maka sanksi

perpajakan tersebut menjadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak dan pada akhirnya wajib pajak menilai apabila melanggar pajak tidak

akan terjadi apa-apa.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan

Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

[Jatmiko, 2006]. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga

negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum

penyelenggaraan negara [Suardika, 2007]. Wajib pajak melaporkan dan

membayar pajak hanya karena dalam keadaan terpaksa atau adanya

kepentingan yang mendadak, bukan karena kesadaran mereka. Rendahnya

kesadaran wajib pajak akan pajak akan mempengaruhi tindakan untuk

melakukan penghindaran pajak baik secara legal (Tax Avoidance) yang tidak

melanggar undang-undang maupun ilegal (Tax Evation) yang melanggar

undang-undang seperti menggelapkan pajak. Salah satu contoh kurangnya


8

kesadaran wajib pajak adalah dalam hal wajib pajak kurang sadar dalam hal

mengisi dan melaporkan SPT. Hal ini bisa dilihat masih banyak WP yang

mengisi dan melaporkan SPT dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan

yang seharusnya dilaporkan. Pandangan negatif wajib pajak akan pajak,

kurangnya sosialisasi yang berdampak pada kurangnya pengetahuan dan

informasi mengenai pajak itu sendiri serta pertimbangan kebutuhan ekonomi

cenderung menyebabkan kesadaran untuk mengisi dan melaporkan SPT

dengan benar dan tepat waktu pun rendah. Menurut Suryadi [2006 : 107-

108], Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat

muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan

perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun

non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk

melaporkan SPT dan membayar pajak.

Selain itu, Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak berperan

penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya. “petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang

ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk

kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak” Gardina dan Haryanto

dalam [Aziza, 2011 : 4]. Pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas

pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak. Pandangan wajib pajak terhadap petugas pajak yang

cenderung negatif juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak mereka.


9

Wajib pajak menilai bahwa pajak yang dibayarkan tidak semuanya masuk ke

kas pemerintah. Hal ini muncul karena masyarakat pada umumnya melihat

pemberitaan di media massa dan elektronik mengenai para petugas pajak

seperti Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika yang tersandung berbagai

masalah dan oknum petugas pajak lainnya yang diketahui menyelewengkan

pajak yang dibayar oleh wajib pajak untuk kepentingan pribadinya. Kualitas

dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini

dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan indeks persepsi korupsi (Corruption Perception

Indeks/CPI) 2011 yang dirilis Transparency International menyebutkan

bahwa Indonesia masih merupakan salah satu dari kelompok negara

terkorup di dunia [http://www.antaranews.com/berita/287320/indonesia-

masih-tergolong-negara-terkorup]. Hal ini akan menimbulkan rasa

ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan juga terhadap pajak

yang dibayarkan yang pada akhirnya menyebabkan msyarakat enggan untuk

melaporkan dan membayar pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH PENGETAHUAN

PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB

PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PETUGAS

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA SURABAYA WONOCOLO”.


10

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan

pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Wonocolo?

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan

wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surabaya Wonocolo?

3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Wonocolo?

4. Apakah persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan, tujuan

penelitian ini adalah :

Untuk membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan

perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib

pajak mengenai petugas pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.


11

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi

beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang perpajakan

kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak dan manfaat

yang diterima dari pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib

pajak dalam melaporkan pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi Kantor

Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT

dan pembayaran pajak

3. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan

mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama kuliah,

sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

4. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang

berharga bagi pihak Universitas dan juga sebagai bahan referensi bagi

peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan

yang diteliti oleh penulis.


pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan ...eprints.upnjatim.ac.id/3491/1/file1.pdf ·...

Documents