jasa non konsultan facilitator administration …new.pamsimas.org/data/kontrak/amandemen 3 fas/30....

AMANDEMEN 3 Nomor: HK 0203/PSPAM/2018/02

Tanggal : 07 Mei 2018

Untuk

JASA NON – KONSULTAN

FACILITATOR ADMINISTRATION SERVICES

FAS – 30 PROVINSI MALUKU

LOAN IBRD -8578 ID

ANTARA

Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Provinsi Maluku

Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

DAN

PT. INNERINDO DINAMIKA

Nomor Kontrak : KU.08.08/SP/KONS/P-SPAM/2016/09;

Tanggal 01 Desember 2016

RINGKASAN KONTRAK

1 Nomer Loan : Loan IBRD 8578-ID/AF-II (Third Water

Supply and Sanitation for Low Income

Communities-WSLIC 3/PAMSIMAS III)

2 Nama Penyedia Jasa : PT. INNERINDO DINAMIKA

3 Kontrak Original Nomor dan

Tanggal Kontrak

: KU. 08.08/SP/KONS/P-SPAM/2016/09

Tanggal : 01 Desember 2016

Amandemen Kontrak Ke-1

Nomor dan Tanggal Kontrak

: KU. 08.08/SP/KONS/P-SPAM/2016/09

Tanggal : 02 Desember 2016


Nomor dan Tanggal Kontrak

: KU. 08.08/SP/KONS/P-SPAM/2016/09

Tanggal : 26 Januari 2018

4 Alamat Penyedia Jasa : JL. Warung Buncit Raya No.33 Jakarta Selatan

Telp. (21-62) 7919 7010, Fax. (21-62) 7919 5221,

E-mail : [email protected]

5 Kontrak Original

Nilai

PPN 10%

Nilai Kontrak

:

:

:

Rp. 21.432.536.080,-

Rp. 0,- (ditanggung pemerintah)

Rp. 21.432.536.080,- (Dua Puluh Satu

Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta

Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu

Delapan Puluh Rupiah)


Nilai

PPN 10%

Nilai Kontrak

:

:

:

Rp. 21.432.536.080,-


Rp. 21.432.536.080,- (Dua Puluh Satu





Nilai

PPN 10%

Nilai Kontrak

:

:

:

Rp. 21.432.536.080,-


Rp. 21.432.536.080,- (Dua Puluh Satu




AMANDEMENT 3 Tanggal 07 Mei 2018

Terhadap

SURAT PERJANJIAN KERJA FACILITATOR ADMINISTRATION SERVICES

(FAS-30) PROVINSI MALUKU

Dari Surat Perjanjian Kerja

Nomor : KU.08.08/SP/KONS/P-SPAM/2016/09 Tanggal 01 Desember 2016

Amandemen Surat Perjanjian (Kontrak) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut

“Amandemen 3”) dibuat dan ditandatangani di Ambon pada hari Senin tanggal Tujuh bulan Mei

tahun Dua ribu delapan belas antara Aleksander S. Lopulalan, ST. MT, selaku Pejabat Pembuat

Komitmen Pembinaan Pelaksanaan Wilayah III, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja

Pengembangan Air Minum Provinsi Maluku, yang berkedudukan di Jl. D.I Panjaitan No. 02,

Ambon, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No

1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 (selanjutnya disebut “PPK”) dan Sri

Rokhatiningsih, SH, selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Innerindo

Dinamika, yang berkedudukan di Jl. Warung Buncit Raya No. 33 Kalibata – Jakarta Selatan,

berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 94 Tanggal 31 Januari 1984 Notaris Anasrul

Jambi, SH dan Perubahan Terakhir 06 Tanggal 17 Februari 2014 Notaris Ny. Sri Haryati

Zahruddin, SH, selanjutnya disebut “Penyedia”]

Perubahan Perjanjian Kontrak Jasa Non Konsultan Facilitator Administration Services FAS – 30,

Provinsi Maluku antara kedua belah pihak didasarkan pada:

1. Surat dari Plt. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Nomor: KU-02.02-

Cr/117, tentang Penjelasan Amandemen Kontrak Facilitator Administration Services (FAS)

Program PAMSIMAS III, tanggal 13 April 2017

2. Nol Revised Term of Reference for Facilitator Administration Services (FAS) dari Bank Dunia

tertanggal 22 November 2017

3. Surat dari Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Maluku

Nomor IK 0204/PSPAM/2018/135, tentang Penambahan TFM (Tenaga Fasilitator

Masyarakat), tanggal 26 Februari 2018

4. Surat dari PT. Innerindo Dinamika tentang Permohonan Amandemen Biaya Facilitator

Administration Sevices (FAS). Pada Program Pamsimas III di PSPAM Provinsi Maluku No.

004/IC-ADM/SPA/FAS-MALUKU/III/2018, tanggal 2 Maret 2018

5. Undangan Rapat Pembahasan Usulan Amandemen Kontrak Facilitator Administration Sevices

FAS – 30 dari Satker Provinsi, nomor IK 0204/PSPAM/2018/145, tanggal 12 Maret 2018

6. Berita Acara Pembahasan, Evaluasi dan Negosiasi Amandemen Kontrak Facilitator

Administration Services (FAS) – 30 Provinsi Maluku Nomor: PR 0403/PSPAM/2018/28,

tanggal 15 Maret 2018

7. Surat Undangan Tindak Lanjut Pembahasan Amandemen Kontrak Facilitator Administration

Sevices (FAS) Pamsimas III, Nomor: UM.01.08/Ca/Pamsimas/32 tanggal 23 Maret 2018

8. Berita acara Tindak Lanjut Pembahasan Amandemen Kontrak Facilitator Administration Sevices

(FAS) Pamsimas III pada tanggal 3 April 2018 di Hotel Arsonia Tulip, Jakarta

9. Surat dari Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Maluku

Nomor : KU 0205/PSPAM/2018/172, tentang Permohonan Amandemen Paket Facilitator

Administration Service (FAS – 30) Provinsi Maluku, tanggal 02 April 2018

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Semula:

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan

pekerjaan sebagimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar

Rp. 21.432.536.080,- (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus

Tiga Puluh Enam ribu Delapan Puluh Rupiah).

Berubah menjadi:

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan

pekerjaan sebagimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar

Rp. 32.967.865.899,- (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta

Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

2. (Tetap)

3. (Tetap)

4. (tetap)

5. (Tetap)

6. (Tetap)

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

(Tetap)

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

(Berubah)

BAB III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

[Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berikut ini merupakan bagian yang tak terpisahkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terdapat pertentangan maka ketentuan SSKK lebih tinggi daripada ketentuan SSUK].

Kondisi Ayat Data

Korespondensi 6.1 Alamat Para Pihak sebagai berikut:

SatuanKerja PPK

Nama : PSPAM Provinsi Maluku

Alamat : JL. D.I. Panjaitan No. 2 Ambon

Telepon : 0911 315060

Website :

Faksimili :

e-mail : [email protected]

Penyedia Jasa:

Nama : PT. Innerindo Dinamika

Alamat : Jl. Warung Buncit Raya No. 33 Kalbata, Pancoran Jakarta Selatan

Telepon : 021 79195221

Website : -

Faksimili : (021) 79195221

e-mail : [email protected]

Wakil Sah Para Pihak

Sebelum:

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : Annie Liesye Labobar,ST,M.Si

Untuk Penyedia Jasa : Sri Rokhatiningsih, SH

Menjadi :

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : Aleksander S. Lopulalan, ST. MT

Untuk Penyedia Jasa : Sri Rokhatiningsih, SH

Masa Berlaku Kontrak

15.1 Kontrak mulai berlaku sejak:

01 Desember 2016 s.d 31 Juli 2020

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

15.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 44 (empat puluh empat) bulan

Serah Terima Pekerjaan

31.6 Klausul ini diubah menjadi

Pembayaran terakhir akan dilaksanakan setelah Laporan Akhir diserahkan dan diterima oleh Pemberi Jasa

Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1b Klausul ini dirubah menjadi

Sebelumnya:

Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak awal

Berubah menjadi:

Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan penambahan Nilai Kontrak tidak lebih dari USD 4 juta dollar (Rp. 54 Milyar)

Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

51 Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:

1. Perubahan nilai kontrak

2. Melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam kontrak

3. Penggantian personil

Kepemilikan Dokumen

53 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan jasa lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: penyedia jasatidak diperbolehkan meng-gunakan salinan dokumen dan piranti lunak ter-kait dengan kontrak ini untuk dipergunakan pada kontrak lain tanpa persetujuan PPK

Pencairan Jaminan 59

59.3

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara

Klausul ini diganti dengan kalimat:

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah peker-jaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)

Jaminan 59.7 Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini

59.8 Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini

59.9 Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini

Fasilitas 61 PPK akan memberikan fasilitas berupa :

Data-data pendukung awal untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

Peristiwa Kompensasi

62.1 Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: tidak ada

Pembayaran Uang Muka

65.1 Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka Ya.

Uang muka diberikan sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dari Nilai Kontrak sebelum PPN.

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

65.2 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan

Mengacu kepada Panduan Operasional Baku (POB) Panduan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan Pekerjaan Jasa Kontraktuan dan swakelola yang dapat diunduh dalam website pamsimas (www.pamsimas.org). POB dapat dilihat pada lampiran Appendix A Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

Mengacu kepada Panduan Operasional Baku (POB) Panduan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan Pekerjaan Jasa Kontraktuan dan swakelola yang dapat diunduh dalam website pamsimas (www.pamsimas.org). POB dapat dilihat pada lampiran Appendix A Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja.

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

Denda 65.3

65.3 c

Untuk pekerjaan ini, besar denda ditetapkan sebagai berikut:

Denda atas keterlambatan penyelesaian kewajiban Penyedia Jasa dikenakan atas Manajemen Fee [MF] sesuai dengan ketentuan dibawah ini:

• 75 (tujuh puluh lima) % dari tagihan MF akan dibayar pada setiap penagihan sebagai bagian dari milestone kegiatan Penyedia Jasa

• 25 (dua puluh lima) % dari tagihan MF akan dibayar atau didenda sesuai dengan ketentuan dibawah ini:

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang Buruk %

Pembayaran gaji dan biaya operasional

2 (dua) bulan berturut-turut atas keterlambatan pembayaran gaji dan biaya operasional SF/FM lebih dari 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya

15%

http://www.pamsimas.org/

http://www.pamsimas.org/

65.3 d

SF/MF secara tepat-waktu

surat rekomendasi membayar oleh PC-ROMS

Pemasukan Laporan Bulanan secara tepat-waktu

2 (dua) bulan berturut-turut atas keterlambatan lebih dari 1 (satu) minggu pemasukan Laporan Bulanan tanpa persetujuan Pemberi Jasa - Satker PSPAM

5%

Integritas pengarsipan dokumen-dokumen pendukung

2 (dua) bulan berturut-turut atas ketidak kemampuan Penyedia Jasa untuk memperbaiki sistim, akses dan integritas pengarsipan dokumen-dokumen pendukung utama

5%

Maksimum MF berdasarkan kinerja 25%

Ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.

[Penyesuaian Harga untuk remunerasi personil]

69.1

69.9

Apakah penyesuaian harga berlaku:Ya

Indeks yang dipergunakan adalah: Indeks Harga Konsumen (IHK)

Penyelesaian Perselisihan

75.2 Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa;

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”

LAMPIRAN - A

SPESIFIKASI TEKNIS/

KERANGKA ACUAN KERJA

(Berubah)


FACILITATOR ADMINISTRATION SERVICES [FAS]

UNTUK PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT [PPMU]

DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT [DPMU]

No. Original No. Proposed Amendment Remarks

I Latar Belakang I Latar Belakang

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu andalan nasional (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Pengelola program PAMSIMAS adalah Dirjen Cipta Karya (Kemen PUPR) yang didukung oleh pelaksana program terkait yang berasal dari Dirjen Bina Bangda dan Dirjen Pemdes (Kemendagri) dan Dirjen PPMD (Kemendes), Dirjen Kesmas (Kemenkes), dan Dirjen Cipta Karya (Kemen PUPR). Setiap kementerian bertanggung jawab secara penuh untuk pencapaian KPI program, dengan dukungan pengelola program dalam bentuk Central Project Management Unit (CPMU) yang difasilitasi melalui beberapa unit kerja operasional dan struktural di setiap tingkatan sebagaimana dijelaskan pada Lampiran A. Di tingkat pusat, CPMU didukung oleh tim Advisory (para konsultan individu) yang

Tetap


ditugaskan di masing-masing CPIU, tim National Management Consultant (NMC) dan tim Training Development Service (TDS) dalam upaya menciptakan kordinasi dan kerjasama yang baik antar kementerian. Pada tingkat provinsi dan kabupaten, PPMU dan DPMU didukung oleh tim Regional Oversight Management Service (ROMS) yang berperan mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar dinas di daerah secara efektif. Tim ROMS juga bertanggung jawab untuk memberikan arahan, dukungan, dan pendampingan kepada tim pendamping program di masyarakat yang disebut dengan fasilitator (fasilitator masyarakat/FM dan fasilitator senior/FS).

Program Pamsimas I dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dan Pamsimas II dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan prilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12000 desa yang tersebar di 233 kab/kota.

Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019, Program Pamsimas dilanjutkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 khusus untuk desa desa di kabupaten.


Implementasi program Pamsimas III tahun 2016 rencananya akan dilaksanakan di 5.000 desa yang tersebar 359 kabupaten di seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta. Pelaksanaan program tersebut difasilitasi oleh fasilitator masyarakat (FM) yang berkordinasi dengan fasilitator senior (FS). Rincian mengenai lingkup kerja FS dan FM dapat dilihat pada kerangka acuan kerja FS dan FM yang terdapat dalam Lampiran B. Semua fasilitator (FM dan FS) terikat kontrak administrasi secara individual dengan Fasilitators Administration Services (FAS) yang dikontrak oleh Satker Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi. FAS ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada unit-unit pengelola proyek tingkat provinsi dan kabupaten dalam mengatur administrasi kontrak fasilitator sehingga dapat meningkatkan kinerja fasilitator dan meningkatkan progres pelaksanaan Pamsimas III.

II Tujuan II Tujuan

Tujuan utama pengadaan layanan ‘Facilitators Administration Services’ (FAS) adalah untuk memberi dukungan kepada unit-unit pengelola program PAMSIMAS di daerah (PPMU, DPMU, dan Satker PSPAM Provinsi) dalam mengatur administrasi kontrak fasilitator yang meliputi:

a) pelaksanaan/administrasi kontrak tahun-jamak atas nama Satuan Kerja (Satker) PSPAM Provinsi dengan masing-masing FM/FS.

b) menangani pembayaran gaji masing-masing FM/FS berdasarkan perintah/otorisasi membayar dari koordinator provinsi tim ROMS yang berdasarkan verifikasi masing-masing koordinator kabupaten

Tetap


c) menerima dan menyimpan dengan aman seluruh dokumen pendukung berkenaan dengan poin (a) dan (b) di atas apabila sewaktu waktu dibutuhkan untuk keperluan auditing.

III Lokasi III Lokasi

Kerangka acuan kerja ini meliputi layanan jasa FAS yang berkedudukan di 33 provinsi. Lokasi pekerjaannya mengacu kepada lokasi program PAMSIMAS III yang akan dilaksanakan di sekitar 27,000 desa, dimana 15,000 diantaranya adalah desa-desa baru dan 12,000 adalah desa-desa ‘Berkelanjutan’ PAMSIMAS I dan II yang tersebar di 359 kabupaten sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C. Lokasi ini dapat berubah pada saat pelaksanaan program, dan apabila hal ini terjadi maka akan dilakukan penyesuaian dalam kontrak jasa layanan FAS.

Kerangka acuan kerja ini meliputi layanan jasa FAS yang berkedudukan di 33 provinsi. Lokasi pekerjaannya mengacu kepada lokasi program PAMSIMAS III yang akan dilaksanakan di sekitar 27,000 desa, dimana 15,000 diantaranya adalah desa-desa baru dan 12,000 adalah desa-desa program Pamsimas I/II dan yang tersebar di 365 kabupaten dan 11 kota (program Pamsimas I/II) sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C. Lokasi ini dapat berubah pada saat pelaksanaan program, dan apabila hal ini terjadi maka akan dilakukan penyesuaian dalam kontrak jasa layanan FAS.

Jumlah kabupaten program Pamsimas III sesuai dengan SK Menteri PUPR no. 631/KPTS/M/

2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program Pamsimas Tahap Ketiga.

IV Ruang Lingkup Kegiatan IV Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan FAS secara rinci adalah sebagai berikut:

• Melaksanakan administrasi kontrak perjanjian fasilitator senior (FS) dan fasilitator masyarakat (FM) yang ditunjuk oleh program PAMSIMAS III selama penugasan FAS. Jumlah FS dan FM di masing-masing 33 provinsi dijelaskan secara lebih rinci pada Lampiran C.

• Memastikan bahwa seluruh persyaratan dan kondisi yang

Ruang lingkup kegiatan FAS secara rinci adalah sebagai berikut:

• Tetap

• Tetap


dibutuhkan bagi penugasan FS dan FM sebagaimana tertera dalam kontrak, terutama berkaitan dengan tugas-tugas, keluaran (output), serta besaran remunerasi termasuk tunjangan, telah dijelaskan secara utuh sebelum penandatanganan kontrak oleh masing-masing FS dan FM dengan perwakilan penyedia jasa FAS dan disaksikan oleh Satker PSPAM;

• Menyediakan 1 hingga 3 petugas verifikasi keuangan, yang tergantung dari jumlah fasilitator di bawah tanggung jawab penyedia jasa FAS. Petugas verifikasi keuangan FAS akan mendapat ruangan dan fasilitas kantor yang disediakan dalam lingkup kantor ROMS;

• Bertanggungjawab atas pembayaran gaji FS dan FM berikut tunjangannya secara tepat waktu, setelah memastikan bahwa seluruh persyaratan dan kewajiban sesuai kontrak telah dipenuhi dan diperiksa oleh koordinator kabupaten ROMS dan direkomendasikan untuk dibayar oleh koordinator provinsi ROMS sesuai dengan alur pembayaran gaji fasilitator, lihat Gambar 1, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Penyerahan invoice oleh FM kepada FS untuk verifikasi

kelengkapan input, output dan bahan serahan jika ada, serta dokumen pendukungnya;

2) Penyerahan kepada koordinator kabupaten ROMS berkenaan dengan invoice TFM yang telah diverifikasi oleh FS;

3) Penyerahan kepada koordinator provinsi ROMS berkenaan dengan tagihan pembayaran (invoice) FS dan FM yang telah diverifikasi oleh koordinator kabupaten ROMS dan ditandatangani bersama oleh DPMU/Satker PIP terkait;

• Tetap

• Tetap


4) Penerbitan Otorisasi Pembayaran dari koordinator provinsi ROMS kepada FAS dengan melampirkan dokumen pendukung yang lengkap;

5) FAS menginformasikan kepada PPMU dan Satker PSPAM Provinsi berkenaan dengan dikeluarkannya otorisasi oleh ROMS untuk pembayaran gaji dan tunjangan FS dan FM pada bulan tertentu;

6) Tim FAS bertanggung jawab terhadap jaminan kualitas dari seluruh pekerjaan administrasi keuangan yang dilakukannya dengan memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung yang diperlukan termasuk otorisasi pembayaran oleh ROMS telah selesai dan terbukti asli sebelum pembayaran dapat dilakukan;

7) Berdasarkan poin 6 di atas, FAS melakukan pembayaran gaji secara transfer kepada seluruh FS dan FM;

8) Memastikan seluruh FS dan FM di bawah kontrak FAS memenuhi kewajiban kontrak termasuk pembayaran pajak pendapatan dan asuransi ketenagakerjaan;

9) Menyimpan dan mengarsipkan seluruh dokumen penting termasuk perjanjian kontrak FS/FM, sertifikat otorisasi pembayaran, bukti transfer dan lainnya untuk referensi dan tujuan audit/pemeriksaan.

• Tim FAS akan berkoordinasi dengan PPMU, Satker PSPAM Provinsi, DPMU, dan koordinator provinsi dan koordinator kabupaten ROMS dalam menjalankan tugasnya;

• Menyediakan pelaporan berkala FAS yang telah disetujui pihak manajemen FAS kepada Satker PSPAM Provinsi dengan memberi penekanan kepada hal-hal administratif, seperti: masalah kontrak yang berhubungan dengan

• Tetap

• Tetap


masing-masing FS dan FM termasuk terminasi kontrak, usulan perekrutan FS/FM baru, keterlambatan pengeluaran biaya gaji yang dikarenakan faktor internal maupun eksternal, masalah audit, dan lainnya.

• Menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi bagi FS dan FM yang diadakan di Provinsi satu kali dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil

kesepakan rapat di hotel Veranda pada tgl 24 Februari 2017

V Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak V Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak

Jangka waktu kontrak FAS akan mencakup dukungan pelaksanaan terhadap program PAMSIMAS III selama periode 2016-2020. Secara keseluruhan durasi kontrak adalah empat puluh empat (44) bulan terhitung sejak tanggal mobilisasi.

Tetap

VI Input Penyedia Jasa dan Pengaturan Pekerjaan VI Input Penyedia Jasa dan Pengaturan Pekerjaan

a) Facilitator Administration Services (FAS) akan dikontrak dan bekerja di bawah arahan dari Satker PSPAM Provinsi secara harian.

b) FAS terdiri dari antara 1 hingga 3 orang Verifikator Keuangan (Financial Verification Officer) tergantung pada jumlah FS/FM di bawah tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam BAB XI, Jadwal Aktivitas. Sebagai bagian dan termasuk dalam management fee dan dana operasional, FAS akan menyediakan kebutuhan sumberdaya tambahan termasuk asisten teknis dan atau staf administrasi sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan operasional FAS berjalan lancar dan

a) Tetap

b) FAS terdiri dari antara 1 hingga 3 orang Verifikator Keuangan (Financial Verification Officer) tergantung pada jumlah FS/FM di bawah tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam BAB XI, Jadwal Aktivitas. Setiap 1 (satu) orang Administratoor Keuangan mempunyai akan menangani pengelolaan administrasi untuk maksimal 200 (dua ratus) orang FS/FM. Sebagai bagian dan termasuk dalam management fee dan dana operasional, FAS akan menyediakan kebutuhan

Disesuaikan

dengan lampiran B Jadwal Kegiatan/Estimasi Biaya Fasilitator dan Layanan FAS


profesional.

c) Kualifikasi minimal untuk posisi Verifikator Keuangan FAS yang dibutuhkan seperti dijelaskan dibawah ini: ▪ Diploma (D3) dalam bidang Akunting atau

Administrasi Bisnis, ▪ Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam

pekerjaan di bidang keuangan sejenis; ▪ Memiliki kemampuan pembukuan dan akunting,

pengawasan dan membangun kinerja tim, ▪ Berpengalaman dalam mengelola program yang

terkait dengan pembiayaan bantuan langsung masyarakat atau serupa akan memberikan nilai tambah.

d) Uraian tugas Verifikator Keuangan secara umum akan meliputi: ▪ Mewakili penyedia jasa dalam seluruh rapat yang

menjadi kewajiban kontraktual dan bertanggung jawab untuk memastikan kinerja, integritas, dan kualitas layanan FAS secara profesional;

▪ Memastikan bahwa seluruh permasalahan administrasi kontrak, seperti pengunduran diri dan penggantian personil FS/FM, perpanjangan kontrak, amandemen, dan lainnya sebagaimana diatur dalam kontrak pada Lampiran B, dapat ditangani dengan segera dan tepat waktu dan dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan;

▪ Memastikan pemutakhiran daftar pembayaran gaji/Payroll FS/FM dan mengkomunikasikan

sumberdaya tambahan termasuk asisten teknis dan atau staf administrasi sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan operasional FAS berjalan lancar dan profesional.

c) Tetap d) Uraian tugas Verifikator Keuangan Keuangan secara

umum akan meliputi: ▪ Tetap

▪ Tetap

▪ Tetap

▪ Tetap


perubahan-perubahan yang ada kepada ROMS; ▪ Berkoordinasi dengan koordinator provinsi ROMS

untuk memastikan dokumen otorisasi pembayaran gaji dan tunjangan FS/FM diterima tepat waktu dan pembayaran gaji FS/FM dapat dibayarkan paling lambat pada minggu kedua setiap bulannya;

▪ Memastikan bahwa seluruh data keuangan dan dokumen pendukung terutama data transaksi pembayaran gaji dan tunjangan bulanan FS/FM disimpan dalam bentuk hard dan softcopy untuk kepentingan audit;

▪ Memastikan bahwa seluruh fasilitator yang dikontrak oleh FAS memenuhi kewajiban kontraktual mereka termasuk pembayaran pajak pendapatan, asuransi (BPJS dan asuransi ketenaga-kerjaan) dan menyimpan data tersebut;

▪ Menyusun laporan secara berkala termasuk diantaranya: laporan pendahuluan/inception report, laporan bulanan/monthly report, laporan kwartal/quarterly report, laporan tahunan/annual report dan laporan akhir (draft final dan final report).

e) Hubungan operasional FAS, PPMU/Satker PSPAM Provinsi, DPMU/Satker PIP Kabupaten dan koordinator provinsi dan koordinator kabupaten ROMS dengan tim TA Pusat PAMSIMAS III yang terintegrasi dapat dilihat pada Gambar 1.

f) Penyedia jasa akan akan menunjuk staf permanen perusahaan sebagai Liaison Officer atau petugas perwakilan kantor pusat yang bertanggung jawab atas administrasi kontrak FAS dan berkoordinasi dengan FS/FM, Satker PSPAM Provinsi terutama dalam

▪ Tetap

▪ Tetap

▪ Menyusun laporan secara berkala termasuk diantaranya: laporan pendahuluan/inception report, laporan bulanan/monthly report, laporan kwartal/quarterly report, laporan tahunan/annual report dan laporan akhir (draft final dan final report).

e) Tetap

f) Tetap

Disesuaikan dengan lampiran B Jadwal Kegiatan/Estimasi Biaya Fasilitator dan Layanan FAS


meningkatkan kinerja, integritas dan profesionalisme tim FAS sesuai dengan ketentuan dan kriteria evaluasi yang disepakati. Biaya untuk posisi Liaison Officer adalah biaya yang harus dan dianggap telah diperhitungkan dalam menentukan usulan besaran management fee untuk perusahaan.

g) Ruang kantor untuk operasional tim FAS akan disediakan sebagai bagian dari kantor ROMS di masing-masing provinsi.

g) Tetap

VII Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa VII Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa

a) Kinerja tim FAS akan dievaluasi secara rutin oleh PPMU/Satker PSPAM Provinsi dengan berkonsultasi pada CPMU, minimal setiap tahun. Kelanjutan kontrak FAS akan didasarkan atas evaluasi kinerja tahunan yang mungkin merekomendasikan perubahan-perubahan dalam personil tim atau pemberhentian kontrak akibat penilaian kinerja, integritas ataupun profesionalisme tim FAS yang dianggap jauh di bawah standar.

b) PPMU/Satker PSPAM Provinsi bersama-sama dengan koordinator provinsi ROMS akan mengembangkan sistem penilaian kinerja tim FAS secara keseluruhan dan dapat dipakai untuk penilaian-sendiri secara rutin dalam rangka peningkatan kinerja tim. Penyedia jasa diharuskan melaksanakan penilaian tahunan secara formal terhadap kinerja Verifikator Keuangan/Financial Verification Officer dan membuat dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja tersebut kepada PPMU/Satker PSPAMS Provinsi.

a) Tetap

b) Tetap


c) Pembayaran atas komponen biaya manajemen/ management fee kontrak FAS terkait dengan Spesifikasi Penilaian Kinerja yang diatur pada Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Bab IX.

d) Walaupun secara kontraktual berada di bawah FAS, penilaian kinerja individu masing-masing FS/FM tetap merupakan tanggung jawab dari tim evaluasi kinerja FS/FM yang meliputi PPMU, Satker PSPAM Provinsi, DPMU, dan ROMS.

c) Tetap

d) Tetap

VIII Dukungan Teknis, Administratif dan Logistikal VIII Dukungan Teknis, Administratif dan Logistikal

a) Untuk mendukung aktivitas tim FAS, penyedia jasa diharapkan menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan, namun tidak terbatas pada: komunikasi, computer, printer dan peralatan kantor lainnya yang diperlukan serta tunjangan tansportasi.

b) Ruang kantor FAS yang berada di dalam lingkup kantor ROMS Provinsi dilengkapi dengan akses yang memadai terhadap peralatan seperti dirinci dalam Lampiran D.

Tetap

IX Output IX Output

Output dalam bentuk laporan-laporan yang harus disiapkan oleh FAS dijelaskan dibawah ini. Adapun persyaratan spesifik sehubungan dengan tanggung jawab FAS serta waktu

penyerahan dijelaskan di dalam Lampiran E

• Laporan Awal Format dan fokus laporan pendahuluan/inception report

akan didiskusikan bersama dengan PPMU/Satker PSPAM Provinsi, DPMU/Satkers PIP dan Tim ROMS. Hal ini terutama untuk menetapkan standar format invoice yang

Tetap


disetujui serta mekanisme pembayaran dan prosedurnya termasuk: a) alur pengajuan invoice; b) invoice dan dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan pembayaran gaji dan tunjangan bulanan FS/FM oleh DPMU/Satker PIP dan koordinator kabupaten ROMS; c) otorisasi pembayaran oleh koordinator provinsi ROMS; d) prosedur pemenuhan verifikasi invoice; dan e) mekanisme pembayaran serta pemberitahuan tanda terima oleh FS/FM.

• Laporan Bulanan Laporan bulanan/monthly report FAS diharapkan dapat

memberikan gambaran keseluruhan dari status dan kemajuan kegiatan FAS termasuk status pembayaran gaji dan tujangan bulanan FS/FM, permasalahan verifikasi data dukung, potensi resiko permasalahan audit keuangan, upaya mitigasi dan tindakan yang diperlukan dari FS/FM, ROMS, DPMU/Satker PIP/PPMU/Satker PSPAM Provinsi, serta aktivitas yang akan dilakukan pada bulan selanjutnya;

• Laporan Tahunan Laporan tahunan/annual report disiapkan dengan

menggabungkan informasi dari laporan bulanan dan laporan kwartal sepanjang tahun anggaran. Struktur dan format laporan tahunan akan ditetapkan oleh NMC/CPMU dengan tujuan agar laporan tahunan FAS dapat menjadi input untuk laporan tahunan NMC/CPMU PAMSIMAS.

• Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir: Struktur, fokus, dan format dari laporan akhir/final report

FAS akan disetujui bersama dengan CPMU/NMC dan termasuk di dalamnya informasi spesifik untuk dianalisa, ditampilkan, dan digabungkan/konsolidasikan dalam Borrower’s Completion Report.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A-1 Struktur Pengelola Program PAMSIMAS III (Tetap)

LAMPIRAN A-2 Kontrak dan Kerangka Acuan Kerja FS dan FM (Berubah)

LAMPIRAN A-3 Lokasi Program PAMSIMAS (Tetap)

LAMPIRAN A-4 Spesifikasi Teknis Operasional Kantor

LAMPIRANA-5 POB – Panduan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan

Pekerjaan Jasa Kontraktual dan Swakelola

LAMPIRAN A-1

STRUKTUR PENGELOLA PROGRAM PAMSIMAS

(Tetap)

Project Coordination

and Steering

Committee [PCSC]

TIM TEKNIS

TKP/POKJA AMPL

Provinsi

Panitia Kemitraan

TKP/POKJA AMPL

Kabupaten

EXECUTING

AGENCY [EA] IMPLEMENTING

AGENCIES [IA]

Tim Advisori

Central Project

Management Project

[CPMU]

L/O PUPR [CK], KEMENKES

[PPPL], KEMENDAGRI

[B/ Bangda, B/Pemdes],

KEMENDES [PPMD]

Provincial Project Management Unit [PPMU]

PPIU PPIU PPIU PPIU

SATKER PAMBM

DG CIPTA KARYA

SATKER PSPAM

PROVINSI

SATKER PIP

KABUPATEN

Dinas Kesehatan

District Project

Management Unit [DPMU]

NMC TDS

Fasilitator

STBM

Tim Fasilitator

Masyarakat

KELOMPOK KERJA MASYARAKAT [KKM]

PUSAT

PROVINSI

K ABUPATEN

DESA

CPIU

ROMS

Koordinator Provinsi

Koordinator Kabupaten

Garis Koordinasi

Garis Instruksi

Garis Pelaporan

Garis Supersivisi

LAMPIRAN A-2

KONTRAK KERJA DAN KERANGKA ACUAN KERJA FASILTATOR SENIOR DAN FASILITATOR MASYARAKAT

(Berubah)

(Kop Surat)

AMANDEMEN NO. 1

(TANGGAL ...............................)

KONTRAK KERJA DAN KERANGKA ACUAN KERJA FS DAN FM

PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

JASA KONSULTANSI PERORANGAN

NOMOR : 024/IC-KONTRAK/FS/FAS – MALUKU/XII/2017

TANGGAL: 01 DESEMBER 2016

P E K E R J A A N :

FASILITATOR ADMINISTRATION SERVICE (FAS) – 30 PROVINSI MALUKU

ANTARA


DENGAN

(Nama Fasilitator)

Fasilitator Masyarakat Bidang Pemberdayaan/Teknik/Fasilitator Senior

AMANDEMENT No. 1

TANGGAL : …………….

SURAT PERJANJIAN KERJA NOMOR: 024/IC-KONTRAK/FS/FAS – MALUKU/XII/2017

ANTARA


DENGAN

(Nama Fasilitator)

Fasilitator Senior

Kabupaten Maluku Tengah – Provinsi Maluku

MENGENAI

JASA KONSULTANSI PERORANGAN UNTUK PEKERJAAN

FASILITATOR ADMINISTRATION SERVICE (FAS) - 30

DI PROVINSI MALUKU

Sebelumnya:

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas di Ambon telah terjadi

Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) oleh dan antara para pihak yang tertuang dalam KKWT sebagai

berikut :

Berubah menjadi:

Pada hari Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas di Ambon telah terjadi Perjanjian

Kerja antara para pihak sebagai berikut:

Nama : ……………………….

Jabatan : .......................................

Alamat Kantor : .......................................

Selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA

Nama : .......................................

Jenis Kelamin : .......................................

NPWP : .......................................

Nomor KTP/SIM : .......................................

Alamat : .......................................

Nomor Rekening : .......................................

Nama Bank & Cabang : .......................................

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, berdasarkan

hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Pemandu Pelatihan Fasilitator Masyarakat Program PAMSIMAS III dan

ditetapkan sesuai dengan Surat Penetapan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis

Masyarakat, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :

KU.08.08/SP/KONS/P-SPAM/2016/09 tanggal 01 Desember 2016

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengikat diri pada suatu PERJANJIAN KERJASAMA dalam rangka

pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III), dan PIHAK

PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai Fasilitator Masyarakat Bidang Fasilitator

Senior dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tetap.

(2) Tetap.

(3) Tetap.

(4) Tetap.

(5) Tetap.

(6) Tetap.

(7) Sebelumnya:

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melimpahkan pekerjaan yang ditugaskan dalam KKWT ini kepada

Pihak Lain, kecuali atas ijin dari PIHAK PERTAMA.

Berubah menjadi:

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melimpahkan pekerjaan yang ditugaskan dalam Perjanjian Kerja

ini kepada Pihak Lain, kecuali atas ijin dari PIHAK PERTAMA

(8) Tetap.

Pasal 2

WILAYAH KERJA

Tetap

Pasal 3

JANGKA WAKTU

(1) Sebelumnya:

KKWT ini berlaku sejak Surat Tugas dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 Juli 2020

Berubah menjadi:

Perjanjian Kerja ini berlaku sejak Surat Tugas dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 Juli 2020

(2) Sebelumnya:

KKWT berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan seperti disebutkan pada butir (1), atau

terjadi pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan sesuai dengan pasal 8.

Berubah menjadi:

Perjanjian Kerja berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan seperti disebutkan pada butir (1),

atau terjadi pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan sesuai dengan pasal 8.

(3) Sebelumnya:

KKWT dapat diperpanjang dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum KKWT berakhir.

Berubah menjadi:

Perjanjian Kerja dapat diperpanjang dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

KEDUA selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum KKWT berakhir

Pasal 4

H A K

(1) Tetap

(2) Tetap

(3) Sebelumnya:

Ketentuan tata cara pembayaran gaji PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai berikut:

a. Gaji yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada bulan pertama bertugas dan bulan terakhir

penugasan akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah lama hari bertugas;

b. PIHAK PERTAMA akan membayarkan Gaji kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada setiap

tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya dengan cara transfer/pemindahbukuan dana ke rekening

PIHAK KEDUA, apabila terdapat biaya transfer menjadi beban PIHAK KEDUA;

c. PIHAK PERTAMA tidak memberikan tunjangan lain kepada PIHAK KEDUA, seperti tunjangan hari

raya, tunjangan kompensasi cuti, gaji ke-13 dan lain-lain;

d. Pada saat hubungan kerja berakhir, PIHAK PERTAMA tidak akan memberikan uang pesangon

ataupun status kepegawaian kepada PIHAK KEDUA;

e. Pihak Pertama akan membayarkan Gaji kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua telah memenuhi

kewajiban sesuai pasal 5 yang telah diverifikasi oleh Pihak-Pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama

Berubah menjadi:

Ketentuan tata cara pembayaran gaji PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai berikut:

a. Tetap;

b. Tetap;

c. Tetap;

d. Tetap;

e. Tetap;

f. Gaji sudah termasuk Asuransi Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh PIHAK

KEDUA dan dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan ” Cuti Kerja” dengan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan

sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti 12 (dua belas) hari setelah masa kerja 1 (satu) tahun;

b. Cuti bersama memotong hak cuti 12 (dua belas) hari

c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan ”Cuti Hamil/melahirkan” selama maksimal 3 (tiga) bulan

dan tetap berhak mendapatkan gaji selama cuti melahirkan.

Pasal 5

KEWAJIBAN

(1) Tetap;

(2) Tetap.

Pasal 6

SANKSI

(1) Tetap;

(2) Tetap;.

(3) Tetap;

(4) Tetap.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Tetap

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

(1) Tetap:

(2) Tetap

(3) Tetap.

(4) Tetap.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

(1) Tetap;

(2) Tetap;

(3) Tetap;

(4) Tetap.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1). Tetap.

(2). Tetap.

(3). Tetap.

(4). Tetap.

Pasal 11

PENUTUP

1. Sebelumnya:

KKWT ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

serta tanpa paksaan dan / atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

Berubah menjadi:

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani

dan rohani serta tanpa paksaan dan / atau dipengaruhi oleh pihak manapun

2. Sebelumnya:

KKWT ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

Lembar kesatu untuk PIHAK PERTAMA dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.

Berubah menjadi:

Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai serta memiliki kekuatan hukum yang

sama. Lembar kesatu untuk PIHAK PERTAMA dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA

3. Sebelumnya:

KKWT ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerja.

Berubah menjadi:

Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerja

4. Sebelumnya:

Hal – hal lain yang belum diatur dalam KKWT ini, namun dapat menjadi hal yang mengikat antara

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, akan diatur kemudian sebagai ketentuan susulan atau perjanjian

tambahan.

Berubah menjadi:

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini, namun dapat menjadi hal yang mengikat

antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, akan diatur kemudian sebagai ketentuan susulan atau

perjanjian tambahan.

Ditetapkan Di : Ambon

Tanggal : 01 Maret 2017

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

FASILITATOR SENIOR

Matrei 6000

HILDA PUSPITA SARI

SRI ROKHATININGSIH

Mengetahui,

Kepala Satuan Kerja

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Provinsi Maluku

ANNIE L. LABOBAR, ST, M.Si

NIP. 19650420 199403 2 008


FASILITATOR SENIOR DAN FASILITATOR MASYARAKAT

PROGRAM PAMSIMAS III


1 Latar Belakang 1 Latar Belakang

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program berbasis masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan kepada air minum aman dan sanitasi layak. Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Antara Tahun 2008-2015, Pamsimas telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang mengakses air minum aman dan sanitasi layak, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat pada sekitar 12.000 desa yang tersebar di 219 kabupaten/kota. Pamsimas mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu: (1) Air bersih untuk rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM).

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi pada Tahun 2019. Dengan demikian, Pamsimas dikembangkan menjadi program nasional untuk penyediaan air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan (Program 100-0-100). Mulai Tahun 2016, Pamsimas

Tetap


akan menjangkau tambahan 15.000 desa di lebih dari 350 kabupaten.

Dukungan Pamsimas diberikan melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan daerah dan desa, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta pelayanan sanitasi, penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi, hibah insentif tingkat desa dan kabupaten, serta dukungan pelaksanaan dan pengelolaan program. Penyediaan infrastruktur diberikan melalui tiga kegiatan, yaitu pengembangan SPAM untuk desa yang belum pernah mendapatkan bantuan Pamsimas atau bantuan SPAM lainnya, perluasan SPAM untuk pengembangan pelayanan, dan peningkatan kinerja SPAM.

Pendekatan program Pamsimas di tingkat masyarakat adalah Berbasis Masyarakat, artinya program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai salah satu pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Untuk memastikan bahwa seluruh proses implementasi program di tingkat masyarakat dapat berjalan dengan kualitas yang baik serta mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk mendukung keberlanjutan program, makaakan ditugaskan tenaga fasilitator dimasing-masing kabupaten peserta program Pamsimas.

2 Tujuan 2 Tujuan

Tenaga pendamping masyarakat Program Pamsimas terdiri dari Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), yang dipimpin oleh 1 (satu) Fasilitator Senior (SF) dan beranggotakan maksimum 9 (sembilan) orang Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian.

Tenaga pendamping masyarakat Program Pamsimas III terdiri dari Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), yang dipimpin oleh 1 (satu) Fasilitator Senior (FS) dan beranggotakan maksimum 9 (sembilan) orang Fasilitator Masyarakat (FM) yang terdiri dari 3 (tiga) sub-tim dimana setiap sub-tim terdiri dari 3 (tiga) orang Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian. Selain itu untuk pendampingan program Pamsimas

Merupakan penegasan komposisi TFM


a) Tim Fasilitator Masyarakat (TFM). TFM mempunyai beberapa tugas utama, yaitu mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam:

1. Sosialisasi tingkat desa dan penyusunan proposal, termasuk di dalamnya adalah pendampingan kegiatan IMAS Tahap I, pembentukkan tim penyusun proposal dan kader AMPL, serta penyusunan dokumen proposal program bantuan air minum dan sanitasi yang siap diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pokja AMPL;

2. Perencanaan PJM ProAKSI dan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja masyarakat (RKM), termasuk pendampingan dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa, pengembangan rancangan teknis SPAM, penyusunan rencana pengelolaan SPAM serta pembentukkan dan penguatan kelembagaan;

3. Pendampingan dalam masa operasional dan pemeliharaan SPAM, termasuk di dalamnya adalah pemantauan dan penguatan kinerja kelembagaan, teknis dan keuangan, termasuk fasilitasi musyawarah dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan, hands-on training, dan peningkatan peran dan kinerja Asosiasi BPSPAMS;

4. Advokasi kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk pemanfaatan APBDesa dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa (100% pelayanan tingkat desa). Dalam pelaksanaan tugas ini, TFM diharapkan untuk dapat memaksimalkan kerjasama dengan Tim Pendamping Desa.

TFM mendampingi desa lama dan baru peserta Program Pamsimas. Satu TFM dapat mengkombinasikan desa-desa binaannya yang diatur berdasarkan kapasitas atau kekuatan individu fasilitator.

diwilayah kota yang masuk dalam program Pamsimas tahap I dan II akan didampingi oleh 1 (satu) FS saja.

a) Tetap

1. Tetap

2. Tetap

3. Tetap

4. Tetap

Tetap


Kinerja TFM dinilai dari:

a. Keberhasilan pendampingan pemerintah desa dan masyarakat (kualitas proses), misalnya tingkat partisipasi masyarakat, transparansi (bahwa seluruh proses dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas); keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, rancangan ramah anak dan difabel, serta dapat dipertanggung-jawabkan (kebenaran data dan informasi yang disampaikan);

b. Tersedianya dokumen PJM ProAKSI, RKM untuk pembangunan baru, peningkatan (atau RKM perbaikan kinerja), dan perluasan (pengembangan dalam rangka pencapaian akses aman dan sanitasi layak 100% atau RKM 100%) yang baik dan akurat;

c. Terbangunnya SPAM desa secara tepat waktu dengan kualitas teknis yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. Terdapatnya jumlah pengguna aktual sesuai dengan target dalam RKM, dan konsisten dengan proposal desa;

e. Terdapatnya sejumlah desa yang dapat melaksanakan RKM 100% atau pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dengan menggunakan sumber dana selain Pamsimas (misalnya APBDesa, APBD, Hibah Air Minum Perdesaan);

f. Kelembagaan tingkat desa dengan kinerja baik (KKM, Satlak, Tim Penyusun Proposal, BPSPAMS, Kader AMPL) dapat melaksanakan peran dan fungsinya.

b) Jenis Tenaga Pendamping. Jenis tenaga pendamping masyarakat terdiri dari:

a. Fasilitator Senior (FS). Senior berperan sebagai koordinator TFM yang menjamin seluruh proses pendampingan dan

a. Tetap

b. Tetap

c. Tetap

d. Tetap

e. Tetap

f. Tetap

b) Jenis Tenaga Pendamping. Jenis tenaga pendamping masyarakat terdiri dari:

a. Tetap


kualitas hasil di tingkat masyarakat, menyediakan dukungan atau support kepada FM (termasuk menyediakan coaching dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas), fasilitasi penyelesaian masalah dan koordinasi antar FM, memandu pembelajaran dan peningkatan kapasitas FM, melakukan evaluasi kinerja FM, serta mengkomunikasikan kebutuhan dan kebijakan program dari dan kepada DPMU melalui Koordinator Kabupaten ROMS. Di tingkat kabupaten, Fasilitator Senior bertugas membantu Koordinator Kabupaten dalam mengawal Asosiasi SPAMS Perdesaan, memfasilitasi dukungan dari Pemda, serta memfasilitasi kemitraan.

b. Fasilitator Masyarakat (FM). Fasilitator Masyarakat (FM) berperan dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, serta pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum, termasuk: penerapan tarif, integrasi PJM ProAKSI dengan RPJM Desa, dan RKM 100% dengan RKP Desa, dan memfasilitasi akses masyarakat kepada sumber-sumber pendanaan lain untuk membiayai RKM 100%. Untuk menjamin terjadinya pendampingan yang baik terhadap masyarakat, maka TFM dibagi menjadi 3 (tiga) satu sub-tim Fasilitator Masyarakat yang harus terdiri dari minimal 1 (satu) orang FM-WSS dan minimal satu orang FM perempuan. Adapun jumlah dan lokasi desa yang akan didampingi oleh masing-masing sub-tim akan ditentukan oleh DPMU, DC dan FS dengan mempertimbangkan: (a) total jumlah desa baru dan desa lama di kabupaten; (b) rasio yang memadai antara jumlah sub tim dengan jumlah desa dampingan; serta (c) jarak antar desa yang akan didampingi. Secara umum satu sub-tim akan mendampingi minimal 15 desa per tahun (desa baru, desa perbaikan kinerja dan dan pengembangan).

b. Fasilitator Masyarakat (FM). Fasilitator Masyarakat (FM) berperan dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, serta pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum, termasuk: penerapan tarif, integrasi PJM ProAKSI dengan RPJM Desa, dan RKM 100% dengan RKP Desa, dan memfasilitasi akses masyarakat kepada sumber-sumber pendanaan lain untuk membiayai RKM 100%. Untuk menjamin terjadinya pendampingan yang baik terhadap masyarakat, maka setiap TFM dibagi menjadi 3 (tiga) sub-tim, satu sub-tim FM terdiri dari 3 (tiga) orang (minimal 1 orang FW WSS dan FM CD), disarankan 1 orang FM adalah perempuan/ wanita. Adapun jumlah dan lokasi desa yang akan didampingi oleh masing-masing sub-tim akan ditentukan oleh DPMU, DC dan FS dengan mempertimbangkan: (a) total jumlah desa baru dan desa lama di kabupaten; (b) rasio yang memadai antara jumlah sub tim dengan jumlah desa dampingan; serta (c) jarak antar desa yang akan didampingi. Secara umum satu sub-tim akan mendampingi maksimal 15 desa per tahun (desa baru, desa perbaikan kinerja dan pengembangan) maksimal 15 desa per tahun yang menerbitkan rencana kerja masyarakat (RKM), dan pendampingan sejumlah desa keberlanjutan tanpa RKM dengan tujuan penguatan

Merupakan penegasan komposisi TFM


kelembagaan dan iuran. Jumlah desa dampingan untuk keberlanjutan akan diterbitkan oleh NMC berdasarkan persetujuan CPMU.

3 Kualifikasi dan Lingkup Tugas Fasilitator 3 Kualifikasi dan Lingkup Tugas Fasilitator

Posisi Fasilitator Senior (FS)

Durasi Kontrak 44 Bulan

Lokasi Kerja Desa

Kualifikasi • Sarjana/S-1 Jurusan Teknik Lingkungan/ Teknik Sipil

• Pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam program Pamsimas dan program pemberdayaan sejenis

• Usia maksimal pada saat pendaftaran adalah 50 tahun

Lingkup Tugas

1. Mengendalikan pelaksanaan tugas TFM dalam pencapaian tujuan program, termasuk memberikan peningkatan kapasitas bagi TFM melalui mentoring/coaching dan bimbingan teknis serta penilaian kinerja TFM.

2. Melakukan review dan penjaminan kualitas teknis terhadap penyusunan PJM ProAKSi, RKM (RKM desa baru, peningkatan kinerja, dan pengembangan menuju akses air minum aman 100%).

Posisi Fasilitator Senior (FS)

Durasi Kontrak 44 Bulan

Lokasi Kerja Desa

Kualifikasi • Sarjana/S-1 Jurusan Teknik, diutamakan Jurusan Teknik Lingkungan/ Teknik Sipil

• Tetap

• Tetap

Lingkup Tugas

Tetap

Disesuaikan dengan kebutuhan lapangan


3. Memastikan pelaksanaan RKM dan pekerjaan konstruksi SPAM di tingkat masyarakat desa berkualitas tinggi.

4. Menjamin konstruksi SPAMS berfungsi sesuai dengan umur perencanaan teknis.

5. Mendukung TFM dalam memfasilitasi Pemerintah Desa untuk memprioritaskan kegiatan Pembangunan AMPL (berdasarkan RKM 100%) untuk diintegrasikan kedalam RPJMDes/RKPDes dan didanai dari APBDes.

6. Mendampingi Asosiasi Pengelola SPAMS PerdesaanTingkat Kabupaten terutama dalam peningkatan kinerja BPSPAMS dan capaian pembangunan air minum dan sanitasi (untuk kabupaten yang sudah mempunyai Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan).

7. Memastikan bahwa desa-desa Pamsimas mempunyai tingkat keberfungsian tinggi dan penerapan iuran untuk menjamin keberlanjutan SPAMS.

8. Melakukan verifikasi data SIM yang dikumpulkan oleh TFM dan Asosiasi Pengelolan SPAMS, serta memeriksa laporan pekerjaan TFM.

9. Memberikan input kepada DC dan DPMU terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan monev program di wilayah kabupaten.

10. Membantu District Coordinator (DC) dalam mengadvokasi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pemerintah Desa guna memprioritaskan kegiatan Pembangunan AMPL.

11. Membantu DC dalam mengadvokasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan pembangunan AMPL tingkat desa (di desa yang sudah tersusun RKM100%) melalui berbagai pembiayaan daerah, seperti DAK


bidang infrastruktur air minum, DAK bidang infrastruktur sanitasi, DAK kesehatan dan DAK Infrastruktur Pembangunan Daerah, dsbnya

12. Mendorong akuntabilitas pelaksanaan pendampingan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat melalui aplikasi PPM, serta kegiatan supervisi dan monitoring.

13. Melaporkan secara rutin seluruh hasil pekerjaan kepada DC, DPMU dan Satker PSPAM Provinsi.

14. Melaksanakan penugasan lain yang relevan sesuai permintaan dari Satker PSPAM Provinsi, DPMU dan DC.

Output dan Laporan

• Rencana Kerja Tahunan yang disetujui oleh DC dan DPMU

• 100% desa baru tersusun PJM ProAksi dan RKM

• Setiap tahunnya minimal terdapat sejumlah desa tersusun RKM 100% dan sekian desa terbiayai pengembangan SPAM PAMSIMAS melalui Dana Desa/Hibah Air Minum/DAK (Lihat di Tabel Perhitungan Terget Desa dan Jumlah Fasilitator)

• 100% data SIM desa terisi dan terverifikasi secara tepat waktu

• 100% SPAM desa di desa baru berfungsi baik dan secara bertahap seluruh desa lama juga berfungsi baik

• 90% SPAM desa dikelola dengan baik dan menerapkan tarif

• Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat dalam aplikasi PPM Pamsimas yang terselesaikan

• Hasil verifikasi PJM ProAKSi, RKM, dan Rancangan Teknis Pengembangan SPAM 100%.

Output dan Laporan

Tetap


• Laporan bulanan, tahunan, dan khusus mencakup hasil pendampingan kepada masyarakat, pemerintah desa dan asosiasi serta pengendalian TFM

Hubungan Kerja

Satker PSPAM Provinsi, DPMU, Satker PIP, Asosiasi, DC ROMS, Faskab STBM, Sanitarian, Pemdes, KKM, BPSPAMS, FM

Posisi FM - Pemberdayaan Masyarakat

(FM-CD) Durasi Kontrak 44 Bulan

Lokasi Kerja Desa

Kualifikasi • Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Jurusan Ilmu Sosial/Ekonomi/Kesehatan dan jurusan sejenis

• Usia Maksimal pada saat pendaftaran adalah 45 tahun

• Pengalaman kerja dalam program Pamsimas akan diutamakan

Lingkup Tugas

1. Mendampingi masyarakat dan pemerintah desa (desa baru dan lama) melakukan proses IMAS, pembentu-kan/revitaliasi KKM, Satlak, dan BPSPAMS, penyusunan PJM ProAksi, dan RKM (desa baru dan lama) serta kajian dampak lingkungan/sosial dan rencana mitigasi yang diperlukan

2. Mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam penyusunan proposal desa, RKM, dan RKM 100% untuk dapat ikut-serta dalam program hibah air minum, atau

Hubungan Kerja

Tetap

Posisi FM - Pemberdayaan Masyarakat

(FM-CD)

Durasi Kontrak

44 Bulan

Lokasi Kerja Desa

Kualifikasi • Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Jurusan Ilmu Sosial/ Ekonomi/ Kesehatan dan jurusan sejenis “semua jurusan hanya untuk daerah-daerah tertentu yang termasuk sulit atau remote"

• Tetap

• Tetap

Lingkup Tugas

Tetap

Disesuaikan dengan kebutuhan lapangan


pengembangan pelayanan SPAM menuju 100% untuk didanai melalui APBD/DAK, APBDes dan sumber dana lainnya.

3. Memastikan kehadiran dan keterwakilan warga miskin, disabilitas, perempuan dan orang tua dalam setiap rembug warga dan tindak lanjutnya

4. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola program (Pemdes, KKM, Satlak, dan BPSPAMS) dalam implementasi maupun keberlanjutan program.

5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kontribusi untuk kegiatan program, termasuk mendorong mobilisasi kontribusi masyarakat baik in-cash maupun in-kind.

6. Bersama sanitarian, memfasilitasi masyarakat terkait dengan kegiatan promosi kesehatan dan pemicuan perubahan perilaku hidup bersih untuk pencapaian SBS dan CTPS.

7. Mendampingi KKM dan pemerintah desa dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan RKM, termasuk pelaksanaan kegiatan pelelangan, pelatihan, dan lainnya

8. Mendampingi Pemdes, KKM, Satlak, dan BPSPAMSdalam penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan secara transparan dan akuntabel.

9. Melakukan pembinaan kepada BPSPAMS terutama dalam penyusunan rencana kerja, penguatan kelembagaan, penerapan iuran dan pengembangan serta peningkatan layanan

10. Melakukan pengumpulan data pengisian logbook SIM dan informasi terkait implementasi program, dan bertanggung


jawab terhadap kelengkapan dan keakuratan data SIM.

11. Menjelaskan kepada masyarakat mengenai PPM (nomor pengaduan) serta isi dari media komunikasi secara benar dalam setiap rembug warga atau warga lainnya

12. Melaporkan setiap kemajuan pelaksanaan pendampingan kepada FS dan Satker PSPAM Provinsi

13. Penugasan lain-lain yang relevan sesuai permintaan dari Satker PSPAM Provinsi, DPMU, DC dan FS

Output dan Laporan

• Rencana Kerja Pendampingan yang disetujui oleh FS dan DC

• Meningkatkan jumlah laporan atau pengaduan warga dalam PPM

• Jumlah perempuan yang terlibat dalam rembug warga minimal 30%

• PJM ProAKsi dan RKM tersusun pada 100% desa yang didampingi

• Minimal sejumlahdesa yang didampingi tersusun RKM 100% (Lihat di Tabel Perhitungan Terget Desa dan Jumlah Fasilitator)

• Laporan hasil dan kegiatan bulanan sesuai target dalam Rencana Kerja yang disusun bersama FS

• Laporan hasil IMAS

• Laporan hasil pembentukan KKM, Satlak,danBPSPAMS

• Dokumen PJM ProAksi dan RKM (reguler dan 100%)

• Laporan hasil pemicuan CLTS dan CTPS

• Laporan pembinaan BPSPAMS

• Logbook Data SIM

Output dan Laporan

Tetap


Hubungan Kerja

Satker PSPAM Provinsi, DPMU, Satker PIP, Asosiasi, DC ROMS, Faskab STBM, Sanitarian, Pemdes, KKM, BPSPAMS, FS, FM-WSS

Posisi FM – Pengembangan Air Minum dan Sanitasi

(FM-WSS) Durasi Kontrak 44 Bulan

Lokasi Kerja Desa

Kualifikasi • Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Jurusan Teknik Lingkungan/Teknik Sipil

• Usia Maksimal pada saat pendaftaran adalah 45 tahun

• Pengalaman kerja dalam program Pamsimas dan atau program pemberdayaan sejenis akan diutamakan

Lingkup Tugas

1. Mendampingimasyarakat dan pemerintah desa (desa baru dan lama) melakukan proses IMAS, pembentu-kan/revitaliasi KKM, Satlak,dan BPSPAMS, penyusunan PJM ProAksi, dan RKM (desa baru dan lama) serta kajian dampak lingkungan/social dan rencana mitigasi yang diperlukan.

2. Mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam penyusunan proposal desa, RKM, dan RKM 100% untuk dapat ikut-serta dalam program hibah air minum, atau pengembangan pelayanan SPAM menuju 100% untuk didanai melalui APBD/DAK, APBDes dan sumber dana lainnya.

Hubungan Kerja

Tetap

Posisi FM – Pengembangan Air Minum dan Sanitasi

(FM-WSS) Durasi Kontrak 44 Bulan

Lokasi Kerja Desa

Kualifikasi • Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Jurusan Teknik, diutamakan jurusan Teknik Lingkungan/Teknik Sipil

• Tetap

• Tetap

Lingkup Tugas

Tetap


3. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola program (Pemdes, KKM, Satlak, dan BPSPAMS) dalam implementasi maupun keberlanjutan program melalui pelatihan teknis WSS.

4. Memfasilitasi masyarakat untuk memilih opsi SPAM terbaik sesuai dengan kondisi setempat (kapasitas sumber air, perhitungan kebutuhan air, skala pelayanan, dan tingkat kemampuan membayar untuk biaya konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan).

5. Mendampingi KKM dan Satlak dalam penyusunan Rancangan Teknis Pengembangan SPAM menuju akses air minum aman 100% dan memenuhi aspek 4K.

6. Mendampingi KKM dan pemerintah desa dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan RKM, terutama dalam kegiatan konstruksi agar terjamin kualitas konstruksi SPAM di desa.

7. Mendampingi KKM dan Satlak dalam proses pengadaan barang dan jasadi tingkat masyarakat terkait dengan konstruksi SPAMS yang akan dibangun agar sesuai dengan prosedur program, transparan dan akuntabel.

8. Menjamin pelayanan air minum memenuhi aspek: kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K), serta jaminan pengembangan layanan menuju 100% menggunakan Sambungan Rumah (SR).

9. Melakukan pembinaan kepada BPSPAMS terutama dalam penyusunan rencana kerja, peningkatan keberfungsian SPAMS terbangun, penyesuaian penetapan iuran


dan pengembangan layanan menuju akses 100%.

10. Melakukan pengumpulan data SIM dan informasi terkait implementasi program, dan bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kebenaran data SIM.

Output dan Laporan

• Rencana Kerja Pendampingan yang disetujui oleh FS dan DC

• Konstruksi SPAM terbangun berfungsi 100% dan memenuhi aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K) secara berkelanjutan

• Konstruksi SPAM yang berkualitas terkait dengan pemilihan material, bangunan produksi hinggan pelayanan, pemasangan dan penyambungan pipa

• Ketersediaan sumber air yang berkelanjutan di SPAM terbangun sesuai perencanaan teknis dan rencana pengembangan menuju 100%

• SPAM yang mudah dalam operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan menuju 100% menggunakan Sambungan Rumah (SR)

• Rencana Anggaran Biaya yang efektif dan efisien (cost per kapita) yang mengacu pada target penerima manfaat

• Perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan yang dapat diimplementasikan langsung pasca konstruksi

• Minimal sejumlah desa yang didampingi tersusun RKM 100% (Lihat di Tabel Perhitungan Terget Desa dan Jumlah Fasilitator)

• Laporan hasil dan kegiatan bulanan sesuai target dalam Rencana Kerja yang disusun bersama FS

Output dan Laporan

Tetap


• Dokumen PJM ProAKsi dan RKM tersusun pada 100% desa yang didampingi dengan kualitas tinggi

• Laporan hasil IMAS,KKM, Satlak, dan BPSPAMS

• Dokumen Rancangan Teknis Pengembangan SPAM 100%.

• Laporan pembinaan BPSPAMS

• Logbook Data SIM Hubungan Kerja

Satker PSPAM Provinsi, DPMU, Satker PIP, Asosiasi, DC ROMS, Faskab STBM, Sanitarian, Pemdes, KKM, BPSPAMS, FS, FM-CD

Hubungan Kerja

Tetap

4 Pengendalian Pekerjaan dan Ketentuan Kerja Fasilitator 4 Pengendalian Pekerjaan dan Ketentuan Kerja Fasilitator

Terkait dengan pengendalian dan ketentuan umum kontrak fasilitator diuraikan sebagai berikut:

a. FS dan FM akan dikontrak oleh program Pamsimas melalui perusahaan Facilitator Administration Service (FAS) sesuai jangka waktu yang tertulis dalam kontrak.

b. Pengendali kinerja FS dan FM adalah Satker PSPAM Provinsi, PPMU, DPMU, dan ROMS. Dasar pembayaran gaji FS dan FM adalah : (i) Time sheet FS dan FM ditandatangani oleh DPMU dan DC ROMSdan (ii) laporan bulanan yang telah diperiksa oleh DPMU dan DCROMS.

c. Laporan bulanan yang berisi hasil pekerjaan FS dan FM disusun berdasarkan realisasi hasil (ouput) kegiatan pendampingan sesuai rencana kerja fasilitator yang telah disetujui oleh DPMU dan DC ROMS. Tim Fasilitator harus menyerahkan laporan bulanan kepada DC ROMS maksimal tanggal 3 pada bulan berikutnya, untuk kemudian disampaikan sebagai laporan tim pendamping kabupaten (ROMS) kepada DPMU.

Terkait dengan pengendalian dan ketentuan umum kontrak fasilitator diuraikan sebagai berikut:

a. FS dan FM akan dikontrak oleh Penyedia Jasa Facilitator Administration Service (FAS) sesuai jangka waktu yang tertulis dalam kontrak.

b. Tetap

c. Tetap


d. Honorarium FS dan FM meliputi gaji dasar dan biaya umum (operasional untuk bahan/ATK, komunikasi, dan transport).

e. Kinerja FS dan FM dievaluasi secara rutin oleh Satker PSPAM Provinsi, DPMU dan DC ROMS.Pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara evaluasi kinerja fasilitator akan mengacu pada Panduan Evaluasi Kinerja Fasilitator.

f. Evaluasi kinerja FS dan FM tingkat kabupaten yang dilakukan oleh DPMU dan Koordinator Kabupaten ROMS (DC ROMS) disampaikan oleh DPMU kepada PPMU dan Satker PSPAM Provinsi. Selanjutnya PPMU menyampaikan hasil evaluasi kinerja kepada CPMU (cq. HRD NMC) sebagai dasar pertimbangan perpanjangan atau pemberhentian penugasan FS dan FM.

d. Honorarium FS dan FM meliputi gaji dasar dan biaya umum (operasional untuk bahan/ATK, komunikasi, dan transport, serta biaya pemberdayaan/pelaporan). Biaya Umum yang diterima FS dan FM dapat berbeda dengan ketentuan sbb : i. tambahan biaya mobilisasi/demobilisasi untuk FS/FM

yang berasal dari luar provinsi. ii. biaya transportasi yang diterima FS/FM disesuaikan

dengan jarak antar desa dampingan (normal/remote). Jarak normal adalah jarak antar desa yang dapat dijangkau oleh moda transportasi darat secara regular. Jarak remote adalah jarak antar desa yang tidak tersedia moda transportasi darat secara reguler, memerlukan moda transportasi sungai/laut atau moda transportasi udara.

Perhitungan biaya transport untuk jarak remote berdasarkan referensi/rujukan dari Dinas Perhubungan atau harga pasar setempat yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

e. Tetap

f. Tetap

Berdasarkan hasil kesepakan rapat di hotel Veranda pada tgl 24 Februari 2017

LAMPIRAN A-3

LOKASI PROGRAM PAMSIMAS

(Tetap)

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

FAS - 1 ACEH 18 0 0 18

1 FAS - 1 Aceh Aceh Singkil P3 P3

2 FAS - 1 Aceh Simeulue P3 P3

3 FAS - 1 Aceh Gayo Lues P3 P3

4 FAS - 1 Aceh Aceh Barat Daya P3 P3

5 FAS - 1 Aceh Aceh Jaya P3 P3

6 FAS - 1 Aceh Aceh Tamiang P3 P3

7 FAS - 1 Aceh Pidie Jaya P3 P3

8 FAS - 1 Aceh Nagan Raya P3 P3

9 FAS - 1 Aceh Bener Meriah P3 P3

10 FAS - 1 Aceh Aceh Selatan P3 P3

11 FAS - 1 Aceh Aceh Tengah P3 P3

12 FAS - 1 Aceh Aceh Barat P3 P3

13 FAS - 1 Aceh Aceh Tenggara P3 P3

14 FAS - 1 Aceh Aceh Timur P3 P3

15 FAS - 1 Aceh Aceh Utara P3 P3

16 FAS - 1 Aceh Aceh Besar P3 P3

17 FAS - 1 Aceh Bireuen P3 P3

18 FAS - 1 Aceh Pidie P3 P3

FAS - 2 SUMATERA UTARA 21 2 0 23

19 FAS - 2 Sumatera Utara Labuhan Batu Utara P3 P3

20 FAS - 2 Sumatera Utara Labuhan Batu P3 P3

21 FAS - 2 Sumatera Utara Nias Barat P3 P3

22 FAS - 2 Sumatera Utara Nias Utara P3 P3

23 FAS - 2 Sumatera Utara Samosir P3 P3

24 FAS - 2 Sumatera Utara Humbang Hasundutan P3 P3

25 FAS - 2 Sumatera Utara Asahan P3 P3

26 FAS - 2 Sumatera Utara Tapanuli Tengah P3 P3

27 FAS - 2 Sumatera Utara Serdang Bedagai P3 P3

28 FAS - 2 Sumatera Utara Toba Samosir P3 P3

29 FAS - 2 Sumatera Utara Tapanuli Selatan P3 P3

30 FAS - 2 Sumatera Utara Tapanuli Utara P3 P3

31 FAS - 2 Sumatera Utara Karo P3 P3

32 FAS - 2 Sumatera Utara Langkat P3 P3

33 FAS - 2 Sumatera Utara Padang Lawas P3 P3

34 FAS - 2 Sumatera Utara Deli Serdang P3 P3

35 FAS - 2 Sumatera Utara Mandailing Natal P3 P3

36 FAS - 2 Sumatera Utara Simalungun P3 P3

37 FAS - 2 Sumatera Utara Pakpak Bharat P3 P3

38 FAS - 2 Sumatera Utara Batu Bara P3 P3

39 FAS - 2 Sumatera Utara Dairi P3 P3

40 FAS - 2 Sumatera Utara Padang Lawas Utara P3 P3

41 FAS - 2 Sumatera Utara Labuhan Batu Selatan P3 P3

FAS - 3 SUMATERA BARAT 12 0 4 16

42 FAS - 3 Sumatera Barat Kota Padang P1 P1

43 FAS - 3 Sumatera Barat Kota Pariaman P1 P1

44 FAS - 3 Sumatera Barat Kota Payakumbuh P1 P1

45 FAS - 3 Sumatera Barat Kota Sawah Lunto P1 P1

46 FAS - 3 Sumatera Barat Pasaman Barat P3 P3

47 FAS - 3 Sumatera Barat Pasaman P3 P3

48 FAS - 3 Sumatera Barat Solok Selatan P3 P3

49 FAS - 3 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai P3 P3

50 FAS - 3 Sumatera Barat Dharmasraya P3 P3

51 FAS - 3 Sumatera Barat Padang Pariaman P3 P3

52 FAS - 3 Sumatera Barat Sijunjung P3 P3

53 FAS - 3 Sumatera Barat Tanah Datar P3 P3

54 FAS - 3 Sumatera Barat Lima Puluh Kota P3 P3

55 FAS - 3 Sumatera Barat Agam P3 P3

56 FAS - 3 Sumatera Barat Solok P3 P3

57 FAS - 3 Sumatera Barat Pesisir Selatan P3 P3

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional

No. FAS Province District

Pamsimas 3 District (P3)

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional



FAS - 4 JAMBI 9 0 0 9

58 FAS - 4 Jambi Tanjung Jabung Timur P3 P3

59 FAS - 4 Jambi Tebo P3 P3

60 FAS - 4 Jambi Batang Hari P3 P3

61 FAS - 4 Jambi Tanjung Jabung Barat P3 P3

62 FAS - 4 Jambi Muaro Jambi P3 P3

63 FAS - 4 Jambi Bungo P3 P3

64 FAS - 4 Jambi Sarolangun P3 P3

65 FAS - 4 Jambi Merangin P3 P3

66 FAS - 4 Jambi Kerinci P3 P3

FAS -5 RIAU 9 0 1 10

67 FAS - 5 Riau Kota Dumai P2 P2

68 FAS - 5 Riau Kepulauan Meranti P3 P3

69 FAS - 5 Riau Bengkalis P3 P3

70 FAS - 5 Riau Pelalawan P3 P3

71 FAS - 5 Riau S I A K P3 P3

72 FAS - 5 Riau Rokan Hulu P3 P3

73 FAS - 5 Riau Indragiri Hulu P3 P3

74 FAS - 5 Riau Kuantan Singingi P3 P3

75 FAS - 5 Riau Indragiri Hilir P3 P3

76 FAS - 5 Riau Kampar P3 P3

FAS -6 KEPULAUAN RIAU 5 0 0 5

77 FAS - 6 Kepulauan Riau Bintan P3 P3

78 FAS - 6 Kepulauan Riau Kepulauan Anambas P3 P3

79 FAS - 6 Kepulauan Riau Lingga P3 P3

80 FAS - 6 Kepulauan Riau Karimun P3 P3

81 FAS - 6 Kepulauan Riau Natuna P3 P3

FAS - 7 SUMATERA SELATAN 13 0 0 13

82 FAS - 7 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara P3 P3

83 FAS - 7 Sumatera Selatan Banyu Asin P3 P3

84 FAS - 7 Sumatera Selatan Penukal Abab Pematang Ilir P3 P3

85 FAS - 7 Sumatera Selatan Empat Lawang P3 P3

86 FAS - 7 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu P3 P3

87 FAS - 7 Sumatera Selatan Musi Rawas P3 P3

88 FAS - 7 Sumatera Selatan Musi Banyuasin P3 P3

89 FAS - 7 Sumatera Selatan Ogan Ilir P3 P3

90 FAS - 7 Sumatera Selatan Muara Enim P3 P3

91 FAS - 7 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Selatan P3 P3

92 FAS - 7 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Timur P3 P3

93 FAS - 7 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir P3 P3

94 FAS - 7 Sumatera Selatan Lahat P3 P3

FAS - 8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 6 0 0 6

95 FAS - 8 Kepulauan Bangka Belitung Belitung Timur P3 P3

96 FAS - 8 Kepulauan Bangka Belitung Belitung P3 P3

97 FAS - 8 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Selatan P3 P3

98 FAS - 8 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Barat P3 P3

99 FAS - 8 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Tengah P3 P3

100 FAS - 8 Kepulauan Bangka Belitung Bangka P3 P3

FAS - 9 LAMPUNG 12 0 0 12

101 FAS - 9 Lampung Tulang Bawang Barat P3 P3

102 FAS - 9 Lampung Mesuji P3 P3

103 FAS - 9 Lampung Pringsewu P3 P3

104 FAS - 9 Lampung Lampung Barat P3 P3

105 FAS - 9 Lampung Pesawaran P3 P3

106 FAS - 9 Lampung Tulangbawang P3 P3

107 FAS - 9 Lampung Way Kanan P3 P3

108 FAS - 9 Lampung Lampung Utara P3 P3

109 FAS - 9 Lampung Lampung Timur P3 P3

110 FAS - 9 Lampung Lampung Tengah P3 P3

111 FAS - 9 Lampung Lampung Selatan P3 P3

112 FAS - 9 Lampung Tanggamus P3 P3

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional



FAS - 10 BENGKULU 9 0 0 9

113 FAS - 10 Bengkulu Lebong P3 P3

114 FAS - 10 Bengkulu Bengkulu Tengah P3 P3

115 FAS - 10 Bengkulu Mukomuko P3 P3

116 FAS - 10 Bengkulu Seluma P3 P3

117 FAS - 10 Bengkulu Bengkulu Utara P3 P3

118 FAS - 10 Bengkulu Kepahiang P3 P3

119 FAS - 10 Bengkulu Rejang Lebong P3 P3

120 FAS - 10 Bengkulu Bengkulu Selatan P3 P3

121 FAS - 10 Bengkulu Kaur P3 P3

FAS - 11 JAWA BARAT 15 0 0 15

122 FAS - 11 Jawa Barat Pangandaran P3 P3

123 FAS - 11 Jawa Barat Ciamis P3 P3

124 FAS - 11 Jawa Barat Cianjur P3 P3

125 FAS - 11 Jawa Barat Bogor P3 P3

126 FAS - 11 Jawa Barat Bandung Barat P3 P3

127 FAS - 11 Jawa Barat Purwakarta P3 P3

128 FAS - 11 Jawa Barat Bekasi P3 P3

129 FAS - 11 Jawa Barat Subang P3 P3

130 FAS - 11 Jawa Barat Sumedang P3 P3

131 FAS - 11 Jawa Barat Kuningan P3 P3

132 FAS - 11 Jawa Barat Sukabumi P3 P3

133 FAS - 11 Jawa Barat Tasikmalaya P3 P3

134 FAS - 11 Jawa Barat Bandung P3 P3

135 FAS - 11 Jawa Barat Garut P3 P3

136 FAS - 11 Jawa Barat Cirebon P3 P3

FAS - 12 BANTEN 4 0 0 4

137 FAS - 12 Banten Tangerang P3 P3

138 FAS - 12 Banten Pandeglang P3 P3

139 FAS - 12 Banten Lebak P3 P3

140 FAS - 12 Banten Serang P3 P3

FAS - 13 29 0 2 31

141 FAS - 13 Jawa Tengah Kota Pekalongan P1 P1

142 FAS - 13 Jawa Tengah Kota Semarang P1 P1

143 FAS - 13 Jawa Tengah Kudus P3 P3

144 FAS - 13 Jawa Tengah Sukoharjo P3 P3

145 FAS - 13 Jawa Tengah Karanganyar P3 P3

146 FAS - 13 Jawa Tengah Jepara P3 P3

147 FAS - 13 Jawa Tengah Sragen P3 P3

148 FAS - 13 Jawa Tengah Pemalang P3 P3

149 FAS - 13 Jawa Tengah Purbalingga P3 P3

150 FAS - 13 Jawa Tengah Batang P3 P3

151 FAS - 13 Jawa Tengah Demak P3 P3

152 FAS - 13 Jawa Tengah Wonosobo P3 P3

153 FAS - 13 Jawa Tengah Boyolali P3 P3

154 FAS - 13 Jawa Tengah Banjarnegara P3 P3

155 FAS - 13 Jawa Tengah Grobogan P3 P3

156 FAS - 13 Jawa Tengah Cilacap P3 P3

157 FAS - 13 Jawa Tengah Kendal P3 P3

158 FAS - 13 Jawa Tengah Temanggung P3 P3

159 FAS - 13 Jawa Tengah Rembang P3 P3

160 FAS - 13 Jawa Tengah Wonogiri P3 P3

161 FAS - 13 Jawa Tengah Blora P3 P3

162 FAS - 13 Jawa Tengah Brebes P3 P3

163 FAS - 13 Jawa Tengah Tegal P3 P3

164 FAS - 13 Jawa Tengah Banyumas P3 P3

165 FAS - 13 Jawa Tengah Pekalongan P3 P3

166 FAS - 13 Jawa Tengah Magelang P3 P3

167 FAS - 13 Jawa Tengah Klaten P3 P3

168 FAS - 13 Jawa Tengah Pati P3 P3

169 FAS - 13 Jawa Tengah Semarang P3 P3

170 FAS - 13 Jawa Tengah Kebumen P3 P3

171 FAS - 13 Jawa Tengah Purworejo P3 P3

JAWA TENGAH

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional



FAS - 14 4 0 0 4

172 FAS - 14 Di Yogyakarta Sleman P3 P3

173 FAS - 14 Di Yogyakarta Gunung Kidul P3 P3

174 FAS - 14 Di Yogyakarta Bantul P3 P3

175 FAS - 14 Di Yogyakarta Kulon Progo P3 P3

FAS - 15 JAWA TIMUR 27 0 0 27

176 FAS - 15 Jawa Timur Pamekasan P3 P3

177 FAS - 15 Jawa Timur Madiun P3 P3

178 FAS - 15 Jawa Timur Jember P3 P3

179 FAS - 15 Jawa Timur Blitar P3 P3

180 FAS - 15 Jawa Timur Jombang P3 P3

181 FAS - 15 Jawa Timur Ponorogo P3 P3

182 FAS - 15 Jawa Timur Bojonegoro P3 P3

183 FAS - 15 Jawa Timur Situbondo P3 P3

184 FAS - 15 Jawa Timur Trenggalek P3 P3

185 FAS - 15 Jawa Timur Pacitan P3 P3

186 FAS - 15 Jawa Timur Sampang P3 P3

187 FAS - 15 Jawa Timur Lumajang P3 P3

188 FAS - 15 Jawa Timur Ngawi P3 P3

189 FAS - 15 Jawa Timur Bondowoso P3 P3

190 FAS - 15 Jawa Timur Magetan P3 P3

191 FAS - 15 Jawa Timur Bangkalan P3 P3

192 FAS - 15 Jawa Timur Nganjuk P3 P3

193 FAS - 15 Jawa Timur Mojokerto P3 P3

194 FAS - 15 Jawa Timur Tuban P3 P3

195 FAS - 15 Jawa Timur Sumenep P3 P3

196 FAS - 15 Jawa Timur Sidoarjo P3 P3

197 FAS - 15 Jawa Timur Gresik P3 P3

198 FAS - 15 Jawa Timur Probolinggo P3 P3

199 FAS - 15 Jawa Timur Kediri P3 P3

200 FAS - 15 Jawa Timur Pasuruan P3 P3

201 FAS - 15 Jawa Timur Malang P3 P3

202 FAS - 15 Jawa Timur Lamongan P3 P3

FAS - 16 NUSA TENGGARA BARAT 8 0 0 8

203 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat P3 P3

204 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat P3 P3

205 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara P3 P3

206 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Dompu P3 P3

207 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah P3 P3

208 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Sumbawa P3 P3

209 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Bima P3 P3

210 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur P3 P3

FAS - 17 BALI 5 0 0 5

211 FAS - 17 Bali Jembrana P3 P3

212 FAS - 17 Bali Gianyar P3 P3

213 FAS - 17 Bali Bangli P3 P3

214 FAS - 17 Bali Buleleng P3 P3

215 FAS - 17 Bali Tabanan P3 P3

FAS - 18 NUSA TENGGARA TIMUR 21 0 1 22

216 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Malaka P3 P3

217 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Ngada P3 P3

218 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Kota Kupang P1 P1

219 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua P3 P3

220 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah P3 P3

221 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat P3 P3

222 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Belu P3 P3

223 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao P3 P3

224 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Nagekeo P3 P3

225 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya P3 P3

226 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Lembata P3 P3

227 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur P3 P3

228 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Sikka P3 P3

229 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Manggarai P3 P3

DI YOGYAKARTA

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional



230 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat P3 P3

231 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Alor P3 P3

232 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur P3 P3

233 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara P3 P3

234 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Kupang P3 P3

235 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Flores Timur P3 P3

236 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Ende P3 P3

237 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan P3 P3

FAS - 19 KALIMANTAN BARAT 12 0 0 12

238 FAS - 19 Kalimantan Barat Kapuas Hulu P3 P3

239 FAS - 19 Kalimantan Barat Kayong Utara P3 P3

240 FAS - 19 Kalimantan Barat Sekadau P3 P3

241 FAS - 19 Kalimantan Barat Pontianak P3 P3

242 FAS - 19 Kalimantan Barat Kubu Raya P3 P3

243 FAS - 19 Kalimantan Barat Bengkayang P3 P3

244 FAS - 19 Kalimantan Barat Landak P3 P3

245 FAS - 19 Kalimantan Barat Melawi P3 P3

246 FAS - 19 Kalimantan Barat Sanggau P3 P3

247 FAS - 19 Kalimantan Barat Sambas P3 P3

248 FAS - 19 Kalimantan Barat Ketapang P3 P3

249 FAS - 19 Kalimantan Barat Sintang P3 P3

FAS - 20 KALIMANTAN TENGAH 9 0 0 9

250 FAS - 20 Kalimantan Tengah Lamandau P3 P3

251 FAS - 20 Kalimantan Tengah Barito Selatan P3 P3

252 FAS - 20 Kalimantan Tengah Barito Timur P3 P3

253 FAS - 20 Kalimantan Tengah Barito Utara P3 P3

254 FAS - 20 Kalimantan Tengah Gunung Mas P3 P3

255 FAS - 20 Kalimantan Tengah Katingan P3 P3

256 FAS - 20 Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat P3 P3

257 FAS - 20 Kalimantan Tengah Seruyan P3 P3

258 FAS - 20 Kalimantan Tengah Kapuas P3 P3

FAS - 21 KALIMANTAN SELATAN 11 0 0 11

259 FAS - 21 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Tengah P3 P3

260 FAS - 21 Kalimantan Selatan Banjar P3 P3

261 FAS - 21 Kalimantan Selatan Tabalong P3 P3

262 FAS - 21 Kalimantan Selatan Tapin P3 P3

263 FAS - 21 Kalimantan Selatan Tanah Laut P3 P3

264 FAS - 21 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Selatan P3 P3

265 FAS - 21 Kalimantan Selatan Tanah Bumbu P3 P3

266 FAS - 21 Kalimantan Selatan Balangan P3 P3

267 FAS - 21 Kalimantan Selatan Barito Kuala P3 P3

268 FAS - 21 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara P3 P3

269 FAS - 21 Kalimantan Selatan Kota Baru P3 P3

FAS - 22 KALIMANTAN TIMUR 4 0 0 4

270 FAS - 22 Kalimantan Timur Kutai Timur P3 P3

271 FAS - 22 Kalimantan Timur Paser P3 P3

272 FAS - 22 Kalimantan Timur Kutai Kartanegara P3 P3

273 FAS - 22 Kalimantan Timur Kutai Barat P3 P3

FAS - 23 KALIMANTAN UTARA 4 0 0 4

274 FAS - 23 Kalimantan Utara Tana Tidung P3 P3

275 FAS - 23 Kalimantan Utara Bulungan P3 P3

276 FAS - 23 Kalimantan Utara Malinau P3 P3

277 FAS - 23 Kalimantan Utara Nunukan P3 P3

FAS - 24 SULAWESI UTARA 9 0 0 9

278 FAS - 24 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Selatan P3 P3

279 FAS - 24 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Timur P3 P3

280 FAS - 24 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Utara P3 P3

281 FAS - 24 Sulawesi Utara Siau Tagulandang Biaro P3 P3

282 FAS - 24 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe P3 P3

283 FAS - 24 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow P3 P3

284 FAS - 24 Sulawesi Utara Minahasa P3 P3

285 FAS - 24 Sulawesi Utara Minahasa Utara P3 P3

286 FAS - 24 Sulawesi Utara Minahasa Selatan P3 P3

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional



FAS - 25 GORONTALO 5 0 0 5

287 FAS - 25 Gorontalo Boalemo P3 P3

288 FAS - 25 Gorontalo Pohuwato P3 P3

289 FAS - 25 Gorontalo Gorontalo Utara P3 P3

290 FAS - 25 Gorontalo Bone Bolango P3 P3

291 FAS - 25 Gorontalo Gorontalo P3 P3

FAS - 26 SULAWESI SELATAN 20 0 2 22

292 FAS - 26 Sulawesi Selatan Wajo P3 P3

293 FAS - 26 Sulawesi Selatan Sinjai P3 P3

294 FAS - 26 Sulawesi Selatan Takalar P3 P3

295 FAS - 26 Sulawesi Selatan Enrekang P3 P3

296 FAS - 26 Sulawesi Selatan Kota Makassar P1 P1

297 FAS - 26 Sulawesi Selatan Kota Palopo P1 P1

298 FAS - 26 Sulawesi Selatan Barru P3 P3

299 FAS - 26 Sulawesi Selatan Bantaeng P3 P3

300 FAS - 26 Sulawesi Selatan Maros P3 P3

301 FAS - 26 Sulawesi Selatan Pangkajene Dan Kepulauan P3 P3

302 FAS - 26 Sulawesi Selatan Sidenreng Rappang P3 P3

303 FAS - 26 Sulawesi Selatan Pinrang P3 P3

304 FAS - 26 Sulawesi Selatan Jeneponto P3 P3

305 FAS - 26 Sulawesi Selatan Luwu Timur P3 P3

306 FAS - 26 Sulawesi Selatan Bulukumba P3 P3

307 FAS - 26 Sulawesi Selatan Toraja Utara P3 P3

308 FAS - 26 Sulawesi Selatan Tana Toraja P3 P3

309 FAS - 26 Sulawesi Selatan Gowa P3 P3

310 FAS - 26 Sulawesi Selatan Luwu Utara P3 P3

311 FAS - 26 Sulawesi Selatan Luwu P3 P3

312 FAS - 26 Sulawesi Selatan Bone P3 P3

313 FAS - 26 Sulawesi Selatan Selayar P3 P3

FAS - 27 SULAWESI BARAT 5 0 1 6

314 FAS - 27 Sulawesi Barat Mamuju Tengah P3 P3

315 FAS - 27 Sulawesi Barat Mamasa P3 P3

316 FAS - 27 Sulawesi Barat Majene P3 P3

317 FAS - 27 Sulawesi Barat Mamuju P3 P3

318 FAS - 27 Sulawesi Barat Polewali Mandar P3 P3

319 FAS - 27 Sulawesi Barat Mamuju Utara P1 P1

FAS - 28 SULAWESI TENGGARA 12 1 0 13

320 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan P3 P3

321 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Kolaka Timur P3 P3

322 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Kolaka Utara P3 P3

323 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Konawe Utara P3 P3

324 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Muna P3 P3

325 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Buton P3 P3

326 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan P3 P3

327 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Buton Utara P3 P3

328 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Wakatobi P3 P3

329 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Kolaka P3 P3

330 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Bombana P3 P3

331 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Buton Selatan P3 P3

332 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Muna Barat P3 P3

FAS - 29 SULAWESI TENGAH 12 0 0 12

333 FAS - 29 Sulawesi Tengah Banggai Laut P3 P3

334 FAS - 29 Sulawesi Tengah Morowali Utara P3 P3

335 FAS - 29 Sulawesi Tengah Toli-Toli P3 P3

336 FAS - 29 Sulawesi Tengah Buol P3 P3

337 FAS - 29 Sulawesi Tengah Morowali P3 P3

338 FAS - 29 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan P3 P3

339 FAS - 29 Sulawesi Tengah Tojo Una-Una P3 P3

340 FAS - 29 Sulawesi Tengah Sigi P3 P3

341 FAS - 29 Sulawesi Tengah Poso P3 P3

342 FAS - 29 Sulawesi Tengah Donggala P3 P3

343 FAS - 29 Sulawesi Tengah Parigi Moutong P3 P3

344 FAS - 29 Sulawesi Tengah Banggai P3 P3

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional



FAS - 30 MALUKU 7 2 0 9

345 FAS - 30 Maluku Maluku Tenggara Barat P3 P3

346 FAS - 30 Maluku Seram Bagian Barat P3 P3

347 FAS - 30 Maluku Kepulauan Aru P3 P3

348 FAS - 30 Maluku Seram Bagian Timur P3 P3

349 FAS - 30 Maluku Buru Selatan P3 P3

350 FAS - 30 Maluku Buru P3 P3

351 FAS - 30 Maluku Maluku Tenggara P3 P3

352 FAS - 30 Maluku Maluku Barat Daya P3 P3

353 FAS - 30 Maluku Maluku Tengah P3 P3

FAS - 31 MALUKU UTARA 5 1 1 7

354 FAS - 31 Maluku Utara Pulau Taliabu P3 P3

355 FAS - 31 Maluku Utara Kepulauan Sula P3 P3

356 FAS - 31 Maluku Utara Halmahera Timur P3 P3

357 FAS - 31 Maluku Utara Halmahera Utara P3 P3

358 FAS - 31 Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan P1 P1

359 FAS - 31 Maluku Utara Halmahera Barat P3 P3

360 FAS - 31 Maluku Utara Halmahera Selatan P3 P3

FAS - 32 PAPUA BARAT 5 0 0 5

361 FAS - 32 Papua Barat Raja Ampat P3 P3

362 FAS - 32 Papua Barat Sorong P3 P3

363 FAS - 32 Papua Barat Sorong Selatan P3 P3

364 FAS - 32 Papua Barat Maybrat P3 P3

365 FAS - 32 Papua Barat Manokwari P3 P3

FAS - 33 PAPUA 12 0 0 12

366 FAS - 33 Papua Mamberamo Raya P3 P3

367 FAS - 33 Papua Mamberamo Tengah P3 P3

368 FAS - 33 Papua Paniai P3 P3

369 FAS - 33 Papua Nabire P3 P3

370 FAS - 33 Papua Mimika P3 P3

371 FAS - 33 Papua Waropen P3 P3

372 FAS - 33 Papua Kepulauan Yapen P3 P3

373 FAS - 33 Papua Mappi P3 P3

374 FAS - 33 Papua Jayawijaya P3 P3

375 FAS - 33 Papua Tolikara P3 P3

376 FAS - 33 Papua Merauke P3 P3

377 FAS - 33 Papua Asmat P3 P3

LAMPIRAN A-4

SPESIFIKASI TEKNIS OPERASIONAL KANTOR

(Tetap)

KETERANGAN KEBUTUHAN TEKNIS DAN

SPESIFIKASI MINIMUM

▪ Ruang Kantor - Ruang kantor disediakan di dalam ruang kantor Tim ROM Provinsi.

▪ Biaya Operasional

Kantor

- Utilitas: listrik, pasokan air, peralatan sanitasi dan bahan pembersih

kantor, peralatan-peralatan lampu, peralatan keamanan dll. sudah

termasuk dalam penyediaan ruang kantor oleh Tim ROM Provinsi

- Komputer, printer dan kertas fotokopi tidak termasuk Laporan Rutin dan

Laporan Kegiatan

▪ Laptop/Notebook

(Sewa)

- Pentium Core i5, 500 GB HDD, 2 GB DDR3, 512 MB VGA card, DVD

RW, Original Microsoft Windows 7 Operating System (OS) with

antivirus tool kit, 12"-14" WXGA monitor

▪ Inkjet Printer,

Multifungsi

- Ukuran: A4/Letter, Resolusi cetak: 4800 x 1200 dpi. Resolusi Scanning:

1200 x 2400 dpi, Copy: Reduction/Enlargement, Interface : USB Port

▪ Biaya Komunikasi - Biaya Telekomunikasi, biaya pengiriman barang dan biaya koneksi

internet, pembelian kartu voucher pra-bayar HP

▪ Laporan Semula:

- Laporan Bulanan, Kwartal dan Laporan khusus dicetak di kertas

A4/80gsm dengan soft cover binding and digital files dalam CDs

- Laporan Tahunan & FLaporan Akhir (Final Report) dicetak di kertas

A4/80gsm dengan hard cover binding dan digital files dalam CDs

Menjadi:

- Laporan Bulanan, Laporan khusus dicetak di kertas A4/80gsm dengan

soft cover binding and digital files dalam CDs

- Laporan Tahunan & FLaporan Akhir (Final Report) dicetak di kertas

A4/80gsm dengan hard cover binding dan digital files dalam CDs

LAMPIRAN A-5

POB PANDUAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PELAPORAN PEKERJAAN JASA

KONTRAKTUAL DAN SWAKELOLA

(Berubah)

LAMPIRAN - B

JADWAL AKTIVITAS,

ESTIMASI BIAYA FASILITATOR

DAN JASA LAYANAN FAS

(Berubah)

FACILITATORS ADMINISTRATION SERVICES [FAS]

FAS - 30 PROVINSI MALUKU 2018

PERIODE JUMLAH HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA PERIODE JUMLAH HARGA SATUAN


JUMLAH BIAYA

Lokasi Normal

Lokasi Terpencil

(bln) (bln) (Rp.) (Rp.) Lokasi Normal

Lokasi Terpencil


Lokasi Terpencil

(bln) (bln) (Rp.) (Rp.)

A BIAYA FASILITATOR (1+2) 19,198,080,000 10,477,138,800 29,675,218,800 1 BIAYA LANGSUNG PERSONIL 15,444,000,000 2,532,500,000 17,976,500,000

FASILITATOR MASYARAKAT (FM) 78 2,772 12,012,000,000 24 2,240,000,000 102 3,160 14,252,000,000 1.1 Maluku Tenggara org-bln 9 44 396 3,500,000 1,386,000,000 0 44 0 3,500,000 - 9 44 396 3,500,000 1,386,000,000 Fixed

Maluku Tenggara 3 28 84 3,500,000 294,000,000 3 28 84 3,500,000 294,000,000 FixedMaluku Tenggara -2 -2 3,500,000 (7,000,000) -2 -2 3,500,000 (7,000,000)

1.2 Maluku Tengah org-bln 12 44 528 3,500,000 1,848,000,000 0 44 0 3,500,000 - 12 44 528 3,500,000 1,848,000,000 FixedMaluku Tengah -16 -16 3,500,000 (56,000,000) -16 -16 3,500,000 (56,000,000)

1.3 Buru org-bln 9 44 396 3,500,000 1,386,000,000 0 44 0 3,500,000 - 9 44 396 3,500,000 1,386,000,000 FixedBuru 3 28 84 3,500,000 294,000,000 3 28 84 3,500,000 294,000,000 FixedBuru -6 -6 3,500,000 (21,000,000) -6 -6 3,500,000 (21,000,000)

1.4 Maluku Barat Daya org-bln 12 44 528 3,500,000 1,848,000,000 0 44 0 3,500,000 - 12 44 528 3,500,000 1,848,000,000 FixedMaluku Barat Daya -3 -3 3,500,000 (10,500,000) -3 -3 3,500,000 (10,500,000)

1.5 Buru Selatan org-bln 12 44 528 3,500,000 1,848,000,000 0 44 0 3,500,000 - 12 44 528 3,500,000 1,848,000,000 FixedBuru Selatan -5 -5 3,500,000 (17,500,000) -5 -5 3,500,000 (17,500,000)

1.6 Kepulauan Aru org-bln 3 44 132 3,500,000 462,000,000 0 44 0 3,500,000 - 3 44 132 3,500,000 462,000,000 FixedKepulauan Aru 9 28 252 3,500,000 882,000,000 9 28 252 3,500,000 882,000,000 Fixed

1.7 Maluku Tenggara Barat org-bln 6 44 264 3,500,000 924,000,000 0 44 0 3,500,000 - 6 44 264 3,500,000 924,000,000 FixedMaluku Tenggara Barat 3 28 84 3,500,000 294,000,000 3 28 84 3,500,000 294,000,000 Fixed

1.8 Seram Bagian Barat org-bln 9 44 396 3,500,000 1,386,000,000 0 44 0 3,500,000 - 9 44 396 3,500,000 1,386,000,000 FixedSeram Bagian Barat 3 28 84 3,500,000 294,000,000 3 28 84 3,500,000 294,000,000 Fixed

1.9 Seram Bagian Timur org-bln 6 44 264 3,500,000 924,000,000 0 44 0 3,500,000 - 6 44 264 3,500,000 924,000,000 FixedSeram Bagian Timur 3 28 84 3,500,000 294,000,000 3 28 84 3,500,000 294,000,000 FixedFASILITATOR SENIOR (FS) 12 440 3,432,000,000 2 292,500,000 14 488 3,724,500,000

1.10 Maluku Tenggara org-bln 1 44 44 6,500,000 286,000,000 0 44 0 6,500,000 - 1 44 44 6,500,000 286,000,000 FixedMaluku Tenggara 1 28 28 6,500,000 182,000,000 1 28 28 6,500,000 182,000,000 FixedMaluku Tenggara -2 -2 6,500,000 (13,000,000) -2 -2 6,500,000 (13,000,000)

1.11 Maluku Tengah org-bln 2 44 88 6,500,000 572,000,000 0 44 0 6,500,000 - 2 44 88 6,500,000 572,000,000 Fixed1.12 Buru org-bln 1 44 44 6,500,000 286,000,000 0 44 0 6,500,000 - 1 44 44 6,500,000 286,000,000 Fixed

Buru 1 28 28 6,500,000 182,000,000 1 28 28 6,500,000 182,000,000 Fixed1.13 Maluku Barat Daya org-bln 2 44 88 6,500,000 572,000,000 0 44 0 6,500,000 - 2 44 88 6,500,000 572,000,000 Fixed1.14 Buru Selatan org-bln 2 44 88 6,500,000 572,000,000 0 44 0 6,500,000 - 2 44 88 6,500,000 572,000,000 Fixed1.15 Kepulauan Aru org-bln 1 44 44 6,500,000 286,000,000 0 44 0 6,500,000 - 1 44 44 6,500,000 286,000,000 Fixed

Kepulauan Aru -6 -6 6,500,000 (39,000,000) -6 -6 6,500,000 (39,000,000) 1.16 Maluku Tenggara Barat org-bln 1 44 44 6,500,000 286,000,000 0 44 0 6,500,000 - 1 44 44 6,500,000 286,000,000 Fixed

Maluku Tenggara Barat -3 -3 6,500,000 (19,500,000) -3 -3 6,500,000 (19,500,000) 1.17 Seram Bagian Barat org-bln 1 44 44 6,500,000 286,000,000 0 44 0 6,500,000 - 1 44 44 6,500,000 286,000,000 Fixed1.18 Seram Bagian Timur org-bln 1 44 44 6,500,000 286,000,000 0 44 0 6,500,000 - 1 44 44 6,500,000 286,000,000 Fixed

2 BIAYA LANGSUNG NON - PERSONIL 3,754,080,000 6,610,378,000 10,364,458,000 2.1 Komunikasi, Transportasi dan ATK org-bln 90 44 3,960 948,000 3,754,080,000 0 44 - 948,000 - 90 44 3,960 948,000 3,754,080,000 Fixed

Komunikasi, Transportasi dan ATK 26 28 728 948,000 690,144,000 26 28 728 948,000 690,144,000 Fixed-42 -42 948,000 (39,816,000) -42 -42 948,000 (39,816,000)

2.2 Pemberdayaan/Tambahan utk Pelaporan 116 28 3,248 100,000 324,800,000 116 28 3,248 100,000 324,800,000 Fixed2.3 Mobilisasi/ Demobilisasi personil

- Kabupaten Maluku Tenggara Org-Trip 14 1 14 1,500,000 21,000,000 14 1 14 1,500,000 21,000,000 Celling- Kabupaten Maluku Tengah Org-Trip 14 1 14 200,000 2,800,000 14 1 14 200,000 2,800,000 Celling- Kabupaten Buru Org-Trip 14 1 14 500,000 7,000,000 14 1 14 500,000 7,000,000 Celling- Kabupaten Maluku Barat Daya Org-Trip 14 1 14 500,000 7,000,000 14 1 14 500,000 7,000,000 Celling- Kabupaten Buru Selatan Org-Trip 14 1 14 500,000 7,000,000 14 1 14 500,000 7,000,000 Celling- Kabupaten Kepulauan Aru Org-Trip 13 1 13 2,050,000 26,650,000 13 1 13 2,050,000 26,650,000 Celling- Kabupaten Maluku Tenggara Barat Org-Trip 10 1 10 1,750,000 17,500,000 10 1 10 1,750,000 17,500,000 Celling- Kabupaten Seram Bagian Barat Org-Trip 13 1 13 300,000 3,900,000 13 1 13 300,000 3,900,000 Celling- Kabupaten Seram Bagian Timur Org-Trip 10 1 10 400,000 4,000,000 10 1 10 400,000 4,000,000 Celling

2.4 Transportasi antar desa utk daerah remote- Kabupaten Maluku Tenggara 14 Org x 28 bln Org-Bln 14 28 392 1,500,000 588,000,000 14 28 392 1,500,000 588,000,000 Celling- Kabupaten Maluku Tengah Org-Bln 14 28 392 1,200,000 470,400,000 14 28 392 1,200,000 470,400,000 Celling- Kabupaten Buru Org-Bln 14 28 392 1,550,000 607,600,000 14 28 392 1,550,000 607,600,000 Celling- Kabupaten Maluku Barat Daya Org-Bln 14 28 392 2,000,000 784,000,000 14 28 392 2,000,000 784,000,000 Celling- Kabupaten Buru Selatan Org-Bln 14 28 392 1,650,000 646,800,000 14 28 392 1,650,000 646,800,000 Celling- Kabupaten Kepulauan Aru Org-Bln 13 28 364 3,400,000 1,237,600,000 13 28 364 3,400,000 1,237,600,000 Celling- Kabupaten Maluku Tenggara Barat Org-Bln 10 28 280 1,700,000 476,000,000 10 28 280 1,700,000 476,000,000 Celling- Kabupaten Seram Bagian Barat Org-Bln 13 28 364 1,000,000 364,000,000 13 28 364 1,000,000 364,000,000 Celling- Kabupaten Seram Bagian Timur Org-Bln 10 28 280 1,300,000 364,000,000 10 28 280 1,300,000 364,000,000 Celling

B BIAYA RAPAT KOORDINASI - 1,334,260,800 1,334,260,800 1 Uang harian Paket Fullboard untuk Fasilitator 116 Org x 3 hr Org-Hr 348 3 1,044 120,000 125,280,000 348 3 1,044 120,000 125,280,000 Celling2 Paket Fullboard untuk Fasilitator 116 Org x 2 hr Org-Mlm 232 3 696 651,600 453,513,600 232 3 696 651,600 453,513,600 Celling3 Paket Fullboard untuk ROMS Provinsi 3 Org x 2 hr Org-Mlm 6 3 18 651,600 11,728,800 6 3 18 651,600 11,728,800 Celling4 Paket Fullboard untuk PPMU/Satker 3 Org x 2 hr Org-Mlm 6 3 18 651,600 11,728,800 6 3 18 651,600 11,728,800 Celling

Paket Fullboard untuk FAS 1 Org x 2 hr Org-Mlm 2 3 6 651,600 3,909,600 2 3 6 651,600 3,909,600 Celling5 Transportasi Fasilitator

- Kabupaten Maluku Tenggara 14 Org Org-Trip 14 3 42 2,300,000 96,600,000 14 3 42 2,300,000 96,600,000 Celling- Kabupaten Maluku Tengah 14 Org Org-Trip 14 3 42 370,000 15,540,000 14 3 42 370,000 15,540,000 Celling- Kabupaten Buru 14 Org Org-Trip 14 3 42 560,000 23,520,000 14 3 42 560,000 23,520,000 Celling- Kabupaten Maluku Barat Daya 14 Org Org-Trip 14 3 42 3,700,000 155,400,000 14 3 42 3,700,000 155,400,000 Celling- Kabupaten Buru Selatan 14 Org Org-Trip 14 3 42 800,000 33,600,000 14 3 42 800,000 33,600,000 Celling- Kabupaten Kepulauan Aru 13 Org Org-Trip 13 3 39 3,700,000 144,300,000 13 3 39 3,700,000 144,300,000 Celling

RemarksVOLUME

Second Additional Financing for Third Water Supply and Sanitation for Low Incomes Communities/ Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS III)

DESKRIPSI SATUAN VOL VOLUME

ORIGINAL / AMANDEMEN - 2 VARIATION AMANDEMEN NO. 3

PERIODE JUMLAH HARGA SATUAN



JUMLAH BIAYA

Lokasi Normal

Lokasi Terpencil


Lokasi Terpencil


Lokasi Terpencil

(bln) (bln) (Rp.) (Rp.)

RemarksVOLUMEDESKRIPSI SATUAN VOL VOLUME

ORIGINAL / AMANDEMEN - 2 VARIATION AMANDEMEN NO. 3

- Kabupaten Maluku Tenggara Barat 10 Org Org-Trip 10 3 30 2,300,000 69,000,000 10 3 30 2,300,000 69,000,000 Celling- Kabupaten Seram Bagian Barat 13 Org Org-Trip 13 3 39 460,000 17,940,000 13 3 39 460,000 17,940,000 Celling- Kabupaten Seram Bagian Timur 10 Org Org-Trip 10 3 30 1,900,000 57,000,000 10 3 30 1,900,000 57,000,000 Celling

6 Kit/ Material 246 3 738 150,000 110,700,000 246 3 738 150,000 110,700,000 Celling7 Spanduk 2 3 6 500,000 3,000,000 2 3 6 500,000 3,000,000 Celling8 Reporting 5 3 15 100,000 1,500,000 5 3 15 100,000 1,500,000 CellingC MANAJEMEN FEE 1,939,006,080 1,058,191,019 2,997,197,099 1 Manajemen Fee - % dari (A+B) % 10,1% 1,939,006,080 10,1% 1,058,191,019 10,1% 2,997,197,099 D BIAYA FAS 295,450,000 - 295,450,000 1 Verifikasi Keuangan org-bln 1 44 44 4,500,000 198,000,000 0 44 0 4,500,000 - 1 44 44 4,500,000 198,000,000 Fixed2 Alat Tulis Kantor (habis pakai) lumpsum 1 44 44 500,000 22,000,000 0 44 0 500,000 - 1 44 44 500,000 22,000,000 Fixed3 Notebook - Sewa Unit-bln 1 44 44 375,000 16,500,000 0 44 0 375,000 - 1 44 44 375,000 16,500,000 Fixed4 Inkjet Printer, Scan & Copy - Sewa Unit-bln 1 44 44 175,000 7,700,000 0 44 0 175,000 - 1 44 44 175,000 7,700,000 Fixed5 Biaya Komunikasi lumpsum 1 44 44 500,000 22,000,000 0 44 0 500,000 - 1 44 44 500,000 22,000,000 Fixed6 Biaya Transportasi lumpsum 1 44 44 500,000 22,000,000 0 44 0 500,000 - 1 44 44 500,000 22,000,000 Fixed7 Laporan Pendahuluan Eksemplar 10 1 10 50,000 500,000 0 1 0 50,000 - 10 1 10 50,000 500,000 Fixed8 Laporan Bulanan Eksemplar 5 40 200 25,000 5,000,000 0 40 0 25,000 - 5 40 200 25,000 5,000,000 Fixed9 Laporan Tahunan Eksemplar 5 3 15 50,000 750,000 0 3 0 50,000 - 5 3 15 50,000 750,000 Fixed

10 Laporan Akhir Eksemplar 10 1 10 100,000 1,000,000 0 1 0 100,000 - 10 1 10 100,000 1,000,000 FixedD PENAWARAN - (A)+(B)+(C) diluar Pajak 21,432,536,080 11,535,329,819 32,967,865,899

LAMPIRAN - C

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA PEKERJAAN

[SPPPBJ]

(Tetap)

LAMPIRAN - D

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[SPMK]

(Tetap)

LAMPIRAN - E

JAMINAN UANG MUKA

(Tetap)

LAMPIRAN - F

JAMINAN FASILITAS KREDIT BANK

[LINE OF CREDIT]

(Tetap)

LAMPIRAN - G

JAMINAN PELAKSANAAN DARI

BANK/ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMIN

(Berubah)

jasa non konsultan facilitator administration …new.pamsimas.org/data/kontrak/amandemen 3 fas/30....

Documents