untuk jasa non-konsultan - new.pamsimas.orgnew.pamsimas.org/data/kontrak/amandemen 2 fas/23....

AMANDEMEN No. 2

Tanggal 30 April 2018

Untuk

JASA NON-KONSULTAN

FACILITATOR ADMINISTRATION SERVICES FAS - 23 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LOAN IBRD-8578 ID

ANTARA

Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Utara

Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

D A N

PT. BUAHBUMI BERSAMA

Nomor : KU.03.01/SPPP/PAMSIMAS KALTARA/33 Tanggal : 8 November 2016

BAB. I. BENTUK KONTRAK

AMANDEMEN No.2 Tanggal 30 April 2018

TERHADAP

KONTRAK

FACILITATOR ADMINISTRATION SERVICES [FAS- 23] PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Dari Surat Perjanjian Kontrak:

Nomor: KU.03.01/SPPP/PAMSIMAS KALTARA/33 Tanggal 8 November 2016 AMANDEMEN Surat Perjanjian (Kontrak) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “AMANDEMEN No. 2”) dibuat dan ditandatangani di Tarakan pada hari senin tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas antara Syafrudin, ST , selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya c.q. Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut “PPK”) dan H. I. Yusri SH., MM., Jabatan Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Buahbumi Bersama yang berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu No. 36D. Lt 2 Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 134 tanggal 30 Agustus 1995 (selanjutnya disebut “Penyedia”). Perubahan Perjanjian Kontrak Jasa Non Konsultan Facilitator Administration Services FAS-23, Provinsi Kalimantan Utara antara kedua belah pihak didasarkan pada: 1. NOL Revised Term of Reference for Facilitator Administration Services (FAS) dari Bank

Dunia tertanggal 22 November 2017. 2. Surat dari PT. Buahbumi Bersama perihal Permohonan Amandemen kontrak FAS Program

Pamsimas III Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 324/SA-01.FAS/BB/III/2018, tanggal 22 Maret 2018.

3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : PR.02.03/BA/PSPAM-KALTARA/ 237 tanggal 16 April 2018 tentang Amandemen Kontrak Pekerjaan Fasilitator Administration Services (FAS).

4. Surat Kasatker PSPAM Provinsi Kalimantan Utara No. UM.01.01/PSPAM-KALTARA/196 tanggal 23 April 2018 tentang Rekomendasi Usulan Perubahan Kontrak (Amandemen Kontrak) Pekerjaan Facilitator Administration Services (FAS) Provinsi Kalimantan utara.

5. Surat justifikasi teknis dari DPMU terkait dengan daerah remote dan harga satuan dan moda transportasi antar desa

6. Undangan Tindak Lanjut Pembahasan Amandemen Kontrak Facilitator Administration Services (FAS) Pamsimas III tanggal 04 April 2018 di Jakarta

7. BA hasil pembahasan amandemen tanggal 4 April 2018 MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: Pasal 1. Semula:

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar Rp 7.794.376.880,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Berubah menjadi: Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan

pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktifitas adalah sebesar Rp. 11.788.249.150 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)

Pasal 2. Tetap Pasal 3. Tetap;

a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap; d. Tetap; e. Tetap; f. Tetap; g. Tetap; h. Tetap; i. Tetap;

Pasal 4. Tetap; Pasal 5. Tetap;

a. Tetap; 1) Tetap; 2) Tetap; 3) Tetap; 4) Tetap;

b. Tetap;

1) Tetap; 2) Tetap; 3) Tetap;

BAB II

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK(Tetap)

BAB III

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK(Tetap)

LAMPIRAN – A

SPESIFIKASI TEKNIS / KERANGKA ACUAN KERJA

(Berubah)

KERANGKA ACUAN KERJA

FACILITATOR ADMINISTRATION SERVICES [FAS]

UNTUK PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT [PPMU]

DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT [DPMU]

No. Original/Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks

I. Latar Belakang I. Latar Belakang

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu andalan nasional (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Pengelola program PAMSIMAS adalah Dirjen Cipta Karya (Kemen PUPR) yang didukung oleh pelaksana program terkait yang berasal dari Dirjen Bina Bangda dan Dirjen Pemdes (Kemendagri) dan Dirjen PPMD (Kemendes), Dirjen Kesmas (Kemenkes), dan Dirjen Cipta Karya (Kemen PUPR). Setiap kementerian bertanggung jawab secara penuh untuk pencapaian KPI program, dengan dukungan pengelola program dalam bentuk Central Project Management Unit (CPMU) yang difasilitasi melalui beberapa unit kerja operasional dan struktural di setiap tingkatan sebagaimana dijelaskan pada Lampiran A. Di tingkat pusat, CPMU didukung oleh tim Advisory (para konsultan individu) yang ditugaskan di masing-masing CPIU, tim National Management Consultant (NMC) dan tim Training Development Service (TDS) dalam upaya menciptakan kordinasi dan kerjasama yang baik antar kementerian. Pada tingkat provinsi dan kabupaten, PPMU dan DPMU didukung oleh tim Regional Oversight Management Service (ROMS) yang berperan mengembangkan koordinasi dan kerjasama

Tetap


antar dinas di daerah secara efektif. Tim ROMS juga bertanggung jawab untuk memberikan arahan, dukungan, dan pendampingan kepada tim pendamping program di masyarakat yang disebut dengan fasilitator (fasilitator masyarakat/FM dan fasilitator senior/FS).

Program Pamsimas I dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dan Pamsimas II dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan prilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12000 desa yang tersebar di 233 kab/kota.

Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019, Program Pamsimas dilanjutkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 khusus untuk desa desa di kabupaten.

Implementasi program Pamsimas III tahun 2016 rencananya akan dilaksanakan di 5.000 desa yang tersebar 359 kabupaten di seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta. Pelaksanaan program tersebut difasilitasi oleh fasilitator masyarakat (FM) yang berkordinasi dengan fasilitator senior (FS). Rincian mengenai lingkup kerja FS dan FM dapat dilihat pada kerangka acuan kerja FS dan FM yang terdapat dalam Lampiran B. Semua fasilitator (FM dan FS) terikat kontrak administrasi secara individual dengan Fasilitators Administration Services (FAS) yang dikontrak oleh Satker Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi. FAS ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada unit-unit pengelola proyek tingkat provinsi dan kabupaten dalam mengatur administrasi kontrak fasilitator


sehingga dapat meningkatkan kinerja fasilitator dan meningkatkan progres pelaksanaan Pamsimas III.

II Tujuan II Tujuan

Tujuan utama pengadaan layanan ‘Facilitators Administration Services’ (FAS) adalah untuk memberi dukungan kepada unit-unit pengelola program PAMSIMAS di daerah (PPMU, DPMU, dan Satker PSPAM Provinsi) dalam mengatur administrasi kontrak fasilitator yang meliputi:

a) pelaksanaan/administrasi kontrak tahun-jamak atas nama Satuan Kerja (Satker) PSPAM Provinsi dengan masing-masing FM/FS.

b) menangani pembayaran gaji masing-masing FM/FS berdasarkan perintah/otorisasi membayar dari koordinator provinsi tim ROMS yang berdasarkan verifikasi masing-masing koordinator kabupaten

c) menerima dan menyimpan dengan aman seluruh dokumen pendukung berkenaan dengan poin (a) dan (b) di atas apabila sewaktu waktu dibutuhkan untuk keperluan auditing.

Tetap

III Lokasi III Lokasi

Kerangka acuan kerja ini meliputi layanan jasa FAS yang berkedudukan di 33 provinsi. Lokasi pekerjaannya mengacu kepada lokasi program PAMSIMAS III yang akan dilaksanakan di sekitar 27,000 desa, dimana 15,000 diantaranya adalah desa-desa baru dan 12,000 adalah desa-desa ‘Berkelanjutan’ PAMSIMAS I dan II yang tersebar di 359 kabupaten sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C. Lokasi ini dapat berubah pada saat pelaksanaan program, dan apabila hal ini terjadi maka akan dilakukan penyesuaian dalam kontrak jasa layanan FAS.

Kerangka acuan kerja ini meliputi layanan jasa FAS yang berkedudukan di 33 provinsi. Lokasi pekerjaannya mengacu kepada lokasi program PAMSIMAS III yang akan dilaksanakan di sekitar 27,000 desa, dimana 15,000 diantaranya adalah desa-desa baru dan 12,000 adalah desa-desa program Pamsimas I/II dan yang tersebar di 365 kabupaten dan 12 kota/ kabupaten (program Pamsimas I/II) sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C. Lokasi ini dapat berubah pada saat pelaksanaan program, dan apabila hal ini terjadi maka akan dilakukan penyesuaian dalam kontrak jasa layanan FAS.

Jumlah kabupaten program Pamsimas III sesuai dengan SK Menteri PUPR no. 631/KPTS/M/2016 tanggal 18 Agustus 2016,

tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program Pamsimas Tahap Ketiga


IV Ruang Lingkup Kegiatan IV Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan FAS secara rinci adalah sebagai berikut:

• Melaksanakan administrasi kontrak perjanjian fasilitator senior (FS) dan fasilitator masyarakat (FM) yang ditunjuk oleh program PAMSIMAS III selama penugasan FAS. Jumlah FS dan FM di masing-masing 33 provinsi dijelaskan secara lebih rinci pada Lampiran C.

• Memastikan bahwa seluruh persyaratan dan kondisi yang dibutuhkan bagi penugasan FS dan FM sebagaimana tertera dalam kontrak, terutama berkaitan dengan tugas-tugas, keluaran (output), serta besaran remunerasi termasuk tunjangan, telah dijelaskan secara utuh sebelum penandatanganan kontrak oleh masing-masing FS dan FM dengan perwakilan penyedia jasa FAS dan disaksikan oleh Satker PSPAM;

• Menyediakan 1 hingga 3 petugas verifikasi keuangan, yang tergantung dari jumlah fasilitator di bawah tanggung jawab penyedia jasa FAS. Petugas verifikasi keuangan FAS akan mendapat ruangan dan fasilitas kantor yang disediakan dalam lingkup kantor ROMS;

• Bertanggungjawab atas pembayaran gaji FS dan FM berikut tunjangannya secara tepat waktu, setelah memastikan bahwa seluruh persyaratan dan kewajiban sesuai kontrak telah dipenuhi dan diperiksa oleh koordinator kabupaten ROMS dan direkomendasikan untuk dibayar oleh koordinator provinsi ROMS sesuai dengan alur pembayaran gaji fasilitator, lihat Gambar 1, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Penyerahan invoice oleh FM kepada FS untuk

Ruang lingkup kegiatan FAS secara rinci adalah sebagai berikut:

• Tetap

• Tetap

• Tetap

• Tetap


verifikasi kelengkapan input, output dan bahan serahan jika ada, serta dokumen pendukungnya;

2) Penyerahan kepada koordinator kabupaten ROMS berkenaan dengan invoice TFM yang telah diverifikasi oleh FS;

3) Penyerahan kepada koordinator provinsi ROMS berkenaan dengan tagihan pembayaran (invoice) FS dan FM yang telah diverifikasi oleh koordinator kabupaten ROMS dan ditandatangani bersama oleh DPMU/Satker PIP terkait;

4) Penerbitan Otorisasi Pembayaran dari koordinator provinsi ROMS kepada FAS dengan melampirkan dokumen pendukung yang lengkap;

5) FAS menginformasikan kepada PPMU dan Satker PSPAM Provinsi berkenaan dengan dikeluarkannya otorisasi oleh ROMS untuk pembayaran gaji dan tunjangan FS dan FM pada bulan tertentu;

6) Tim FAS bertanggung jawab terhadap jaminan kualitas dari seluruh pekerjaan administrasi keuangan yang dilakukannya dengan memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung yang diperlukan termasuk otorisasi pembayaran oleh ROMS telah selesai dan terbukti asli sebelum pembayaran dapat dilakukan;

7) Berdasarkan poin 6 di atas, FAS melakukan pembayaran gaji secara transfer kepada seluruh FS dan FM;

8) Memastikan seluruh FS dan FM di bawah kontrak FAS memenuhi kewajiban kontrak termasuk pembayaran pajak pendapatan dan asuransi ketenagakerjaan;

9) Menyimpan dan mengarsipkan seluruh dokumen penting termasuk perjanjian kontrak FS/FM, sertifikat otorisasi pembayaran, bukti transfer dan lainnya untuk referensi dan tujuan audit/pemeriksaan.


• Tim FAS akan berkoordinasi dengan PPMU, Satker PSPAM Provinsi, DPMU, dan koordinator provinsi dan koordinator kabupaten ROMS dalam menjalankan tugasnya;

• Menyediakan pelaporan berkala FAS yang telah disetujui pihak manajemen FAS kepada Satker PSPAM Provinsi dengan memberi penekanan kepada hal-hal administratif, seperti: masalah kontrak yang berhubungan dengan masing-masing FS dan FM termasuk terminasi kontrak, usulan perekrutan FS/FM baru, keterlambatan pengeluaran biaya gaji yang dikarenakan faktor internal maupun eksternal, masalah audit, dan lainnya.

• Tetap

• Tetap

• Menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi bagi FS dan FM yang diadakan di Provinsi satu kali dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil

kesepakan rapat

di hotel Veranda

pada tgl 24

Februari 2017

V Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak V Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak

Jangka waktu kontrak FAS akan mencakup dukungan pelaksanaan terhadap program PAMSIMAS III selama periode 2016-2020. Secara keseluruhan durasi kontrak adalah empat puluh empat (44) bulan terhitung sejak tanggal mobilisasi.

Tetap

VI Input Penyedia Jasa dan Pengaturan Pekerjaan VI Input Penyedia Jasa dan Pengaturan Pekerjaan

a) Facilitator Administration Services (FAS) akan dikontrak dan bekerja di bawah arahan dari Satker PSPAM Provinsi secara harian.

b) FAS terdiri dari antara 1 hingga 3 orang Verifikator Keuangan (Financial Verification Officer) tergantung pada jumlah FS/FM di bawah tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam BAB XI, Jadwal Aktivitas. Sebagai bagian dan termasuk dalam management fee dan

a) Tetap

b) FAS terdiri dari antara 1 hingga 3 orang Verifikator Keuangan (Financial Verification Officer) tergantung pada jumlah FS/FM di bawah tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam BAB XI, Jadwal Aktivitas.

Disesuaikan

dengan lampiran

B Jadwal

Kegiatan/Estimasi


dana operasional, FAS akan menyediakan kebutuhan sumberdaya tambahan termasuk asisten teknis dan atau staf administrasi sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan operasional FAS berjalan lancar dan profesional.

c) Kualifikasi minimal untuk posisi Verifikator Keuangan FAS yang dibutuhkan seperti dijelaskan dibawah ini:

▪ Diploma (D3) dalam bidang Akunting atau Administrasi Bisnis,

▪ Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam pekerjaan di bidang keuangan sejenis;

▪ Memiliki kemampuan pembukuan dan akunting, pengawasan dan membangun kinerja tim,

▪ Berpengalaman dalam mengelola program yang terkait dengan pembiayaan bantuan langsung masyarakat atau serupa akan memberikan nilai tambah.

d) Uraian tugas Verifikator Keuangan secara umum akan meliputi:

▪ Mewakili penyedia jasa dalam seluruh rapat yang menjadi kewajiban kontraktual dan bertanggung jawab untuk memastikan kinerja, integritas, dan kualitas layanan FAS secara profesional;

▪ Memastikan bahwa seluruh permasalahan administrasi kontrak, seperti pengunduran diri dan penggantian personil FS/FM, perpanjangan kontrak, amandemen, dan lainnya sebagaimana diatur dalam kontrak pada Lampiran B, dapat ditangani dengan segera dan tepat waktu dan dikomunikasikan kepada

Setiap 1 (satu) orang Administratoor Keuangan mempunyai akan menangani pengelolaan administrasi untuk maksimal 200 (dua ratus) orang FS/FM. Sebagai bagian dan termasuk dalam management fee dan dana operasional, FAS akan menyediakan kebutuhan sumberdaya tambahan termasuk asisten teknis dan atau staf administrasi sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan operasional FAS berjalan lancar dan profesional.

c) Tetap

d) Uraian tugas Verifikator Keuangan Keuangan secara umum akan meliputi:

▪ Tetap

▪ Tetap

Biaya Fasilitator

dan Layanan FAS


semua pihak yang berkepentingan;

▪ Memastikan pemutakhiran daftar pembayaran gaji/Payroll FS/FM dan mengkomunikasikan perubahan-perubahan yang ada kepada ROMS;

▪ Berkoordinasi dengan koordinator provinsi ROMS untuk memastikan dokumen otorisasi pembayaran gaji dan tunjangan FS/FM diterima tepat waktu dan pembayaran gaji FS/FM dapat dibayarkan paling lambat pada minggu kedua setiap bulannya;

▪ Memastikan bahwa seluruh data keuangan dan dokumen pendukung terutama data transaksi pembayaran gaji dan tunjangan bulanan FS/FM disimpan dalam bentuk hard dan softcopy untuk kepentingan audit;

▪ Memastikan bahwa seluruh fasilitator yang dikontrak oleh FAS memenuhi kewajiban kontraktual mereka termasuk pembayaran pajak pendapatan, asuransi (BPJS dan asuransi ketenaga-kerjaan) dan menyimpan data tersebut;

▪ Menyusun laporan secara berkala termasuk diantaranya: laporan pendahuluan/inception report, laporan bulanan/monthly report, laporan kwartal/quarterly report, laporan tahunan/annual report dan laporan akhir (draft final dan final report).

e) Hubungan operasional FAS, PPMU/Satker PSPAM Provinsi, DPMU/Satker PIP Kabupaten dan koordinator provinsi dan koordinator kabupaten ROMS dengan tim TA Pusat PAMSIMAS III yang terintegrasi dapat dilihat pada Gambar 1.

f) Penyedia jasa akan akan menunjuk staf permanen perusahaan sebagai Liaison Officer atau petugas perwakilan kantor pusat yang bertanggung jawab atas

▪ Tetap

▪ Tetap

▪ Tetap

▪ Tetap

▪ Menyusun laporan secara berkala termasuk diantaranya: laporan pendahuluan/inception report, laporan bulanan/monthly report, laporan tahunan/annual report dan laporan akhir (draft final dan final report).

e) Tetap

f) Tetap

Disesuaikan

dengan lampiran

B Jadwal

Kegiatan/Estimasi

Biaya Fasilitator

dan Layanan FAS


administrasi kontrak FAS dan berkoordinasi dengan FS/FM, Satker PSPAM Provinsi terutama dalam meningkatkan kinerja, integritas dan profesionalisme tim FAS sesuai dengan ketentuan dan kriteria evaluasi yang disepakati. Biaya untuk posisi Liaison Officer adalah biaya yang harus dan dianggap telah diperhitungkan dalam menentukan usulan besaran management fee untuk perusahaan.

g) Ruang kantor untuk operasional tim FAS akan disediakan sebagai bagian dari kantor ROMS di masing-masing provinsi.

g) Tetap

VII Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa VII Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa

a) Kinerja tim FAS akan dievaluasi secara rutin oleh PPMU/Satker PSPAM Provinsi dengan berkonsultasi pada CPMU, minimal setiap tahun. Kelanjutan kontrak FAS akan didasarkan atas evaluasi kinerja tahunan yang mungkin merekomendasikan perubahan-perubahan dalam personil tim atau pemberhentian kontrak akibat penilaian kinerja, integritas ataupun profesionalisme tim FAS yang dianggap jauh di bawah standar.

b) PPMU/Satker PSPAM Provinsi bersama-sama dengan koordinator provinsi ROMS akan mengembangkan sistem penilaian kinerja tim FAS secara keseluruhan dan dapat dipakai untuk penilaian-sendiri secara rutin dalam rangka peningkatan kinerja tim. Penyedia jasa diharuskan melaksanakan penilaian tahunan secara formal terhadap kinerja Verifikator Keuangan/Financial Verification Officer dan membuat dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja tersebut kepada PPMU/Satker PSPAMS Provinsi.

c) Pembayaran atas komponen biaya manajemen/ management fee kontrak FAS terkait dengan Spesifikasi Penilaian Kinerja yang diatur pada Syarat Syarat Khusus

a) Tetap

b) Tetap

c) Tetap


Kontrak (SSKK) Bab IX.

d) Walaupun secara kontraktual berada di bawah FAS, penilaian kinerja individu masing-masing FS/FM tetap merupakan tanggung jawab dari tim evaluasi kinerja FS/FM yang meliputi PPMU, Satker PSPAM Provinsi, DPMU, dan ROMS.

d) Tetap

VIII Dukungan Teknis, Administratif dan Logistikal VIII Dukungan Teknis, Administratif dan Logistikal

a) Untuk mendukung aktivitas tim FAS, penyedia jasa diharapkan menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan, namun tidak terbatas pada: komunikasi, computer, printer dan peralatan kantor lainnya yang diperlukan serta tunjangan tansportasi.

b) Ruang kantor FAS yang berada di dalam lingkup kantor ROMS Provinsi dilengkapi dengan akses yang memadai terhadap peralatan seperti dirinci dalam Lampiran D.

Tetap

IX Output IX Output

Output dalam bentuk laporan-laporan yang harus disiapkan oleh FAS dijelaskan dibawah ini. Adapun persyaratan spesifik sehubungan dengan tanggung jawab FAS serta waktu penyerahan dijelaskan di dalam Lampiran E

• Laporan Awal

Format dan fokus laporan pendahuluan/inception report akan didiskusikan bersama dengan PPMU/Satker PSPAM Provinsi, DPMU/Satkers PIP dan Tim ROMS. Hal ini terutama untuk menetapkan standar format invoice yang disetujui serta mekanisme pembayaran dan prosedurnya termasuk: a) alur pengajuan invoice; b) invoice dan dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan pembayaran gaji dan tunjangan bulanan FS/FM oleh DPMU/Satker PIP dan koordinator kabupaten ROMS; c) otorisasi pembayaran oleh koordinator provinsi ROMS; d)

Tetap


prosedur pemenuhan verifikasi invoice; dan e) mekanisme pembayaran serta pemberitahuan tanda terima oleh FS/FM.

• Laporan Bulanan

Laporan bulanan/monthly report FAS diharapkan dapat memberikan gambaran keseluruhan dari status dan kemajuan kegiatan FAS termasuk status pembayaran gaji dan tujangan bulanan FS/FM, permasalahan verifikasi data dukung, potensi resiko permasalahan audit keuangan, upaya mitigasi dan tindakan yang diperlukan dari FS/FM, ROMS, DPMU/Satker PIP/PPMU/Satker PSPAM Provinsi, serta aktivitas yang akan dilakukan pada bulan selanjutnya;

• Laporan Tahunan

Laporan tahunan/annual report disiapkan dengan menggabungkan informasi dari laporan bulanan dan laporan kwartal sepanjang tahun anggaran. Struktur dan format laporan tahunan akan ditetapkan oleh NMC/CPMU dengan tujuan agar laporan tahunan FAS dapat menjadi input untuk laporan tahunan NMC/CPMU PAMSIMAS.

• Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir:

Struktur, fokus, dan format dari laporan akhir/final report FAS akan disetujui bersama dengan CPMU/NMC dan termasuk di dalamnya informasi spesifik untuk dianalisa, ditampilkan, dan digabungkan/konsolidasikan dalam Borrower’s Completion Report.

LAMPIRAN – A-1

STRUKTUR PENGELOLA PROGRAM PAMSIMAS III

(Tetap)

LAMPIRAN A-2

KONTRAK DAN KERANGKA ACUAN KERJA FS DAN FM

(Berubah)

KERANGKA ACUAN KERJA

FASILITATOR SENIOR DAN FSILITATOR MASYRAKAT

PROGRAM PAMSIMAS III

No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks

1. Latar Belakang 1. Latar Belakang

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program berbasis masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan kepada air minum aman dan sanitasi layak. Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Antara Tahun 2008-2015, Pamsimas telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang mengakses air minum aman dan sanitasi layak, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat pada sekitar 12.000 desa yang tersebar di 219 kabupaten/kota. Pamsimas mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu: (1) Air bersih untuk rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi pada Tahun 2019. Dengan demikian, Pamsimas dikembangkan menjadi program nasional untuk penyediaan air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan (Program 100-0-100). Mulai Tahun 2016, Pamsimas akan menjangkau tambahan 15.000 desa di lebih dari 350 kabupaten.

Dukungan Pamsimas diberikan melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan daerah dan desa, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta pelayanan sanitasi,

Tetap


penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi, hibah insentif tingkat desa dan kabupaten, serta dukungan pelaksanaan dan pengelolaan program. Penyediaan infrastruktur diberikan melalui tiga kegiatan, yaitu pengembangan SPAM untuk desa yang belum pernah mendapatkan bantuan Pamsimas atau bantuan SPAM lainnya, perluasan SPAM untuk pengembangan pelayanan, dan peningkatan kinerja SPAM.

Pendekatan program Pamsimas di tingkat masyarakat adalah Berbasis Masyarakat, artinya program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai salah satu pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Untuk memastikan bahwa seluruh proses implementasi program di tingkat masyarakat dapat berjalan dengan kualitas yang baik serta mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk mendukung keberlanjutan program, makaakan ditugaskan tenaga fasilitator dimasing-masing kabupaten peserta program Pamsimas.

2 Tujuan 2 Tujuan

Tenaga pendamping masyarakat Program Pamsimas terdiri dari Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), yang dipimpin oleh 1 (satu) Fasilitator Senior (SF) dan beranggotakan maksimum 9 (sembilan) orang Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk

bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian.

Tenaga pendamping masyarakat Program Pamsimas III terdiri dari Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), yang dipimpin oleh 1 (satu) Fasilitator Senior (FS) dan beranggotakan maksimum 9 (sembilan) orang Fasilitator Masyarakat (FM)

yang terdiri dari 3 (tiga) sub-tim dimana setiap sub-tim terdiri dari 3 (tiga) orang Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian. Selain itu untuk pendampingan program Pamsimas diwilayah kota/ kabupaten yang masuk dalam program Pamsimas tahap I

Merupakan

penegasan

komposisi TFM


a) Tim Fasilitator Masyarakat (TFM). TFM mempunyai

beberapa tugas utama, yaitu mendampingi masyarakat

dan pemerintah desa dalam:

1. Sosialisasi tingkat desa dan penyusunan proposal, termasuk di dalamnya adalah pendampingan kegiatan IMAS Tahap I, pembentukkan tim penyusun proposal dan kader AMPL, serta penyusunan dokumen proposal program bantuan air minum dan sanitasi yang siap diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pokja AMPL;

2. Perencanaan PJM ProAKSI dan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja masyarakat (RKM), termasuk pendampingan dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa, pengembangan rancangan teknis SPAM, penyusunan rencana pengelolaan SPAM serta pembentukkan dan penguatan kelembagaan;

3. Pendampingan dalam masa operasional dan pemeliharaan SPAM, termasuk di dalamnya adalah pemantauan dan penguatan kinerja kelembagaan, teknis dan keuangan, termasuk fasilitasi musyawarah dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan, hands-on training, dan peningkatan peran dan kinerja Asosiasi BPSPAMS;

4. Advokasi kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk pemanfaatan APBDesa dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa (100% pelayanan tingkat desa). Dalam pelaksanaan tugas ini, TFM diharapkan

dan II akan didampingi oleh Fasilitator Masyarakat (FM) dan Fasilitator Senior (FS).

a) Tetapim Fasilitator Masyarakat (TFM). TFM mempunyai

beberapa tugas utama, yaitu mendampingi masyarakat

dan pemerintah desa dalam:

1. TetapSosialisasi tingkat desa dan penyusunan proposal, termasuk di dalamnya adalah pendampingan kegiatan IMAS Tahap I, pembentukkan tim penyusun proposal dan kader AMPL, serta penyusunan dokumen proposal program bantuan air minum dan sanitasi yang siap diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pokja AMPL;

2. TetapPerencanaan PJM ProAKSI dan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja masyarakat (RKM), termasuk pendampingan dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa, pengembangan rancangan teknis SPAM, penyusunan rencana pengelolaan SPAM serta pembentukkan dan penguatan kelembagaan;

3. Tetap Pendampingan dalam masa operasional dan pemeliharaan SPAM, termasuk di dalamnya adalah pemantauan dan penguatan kinerja kelembagaan, teknis dan keuangan, termasuk fasilitasi musyawarah dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan, hands-on training, dan peningkatan peran dan kinerja Asosiasi BPSPAMS;

4. Tetap Advokasi kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk pemanfaatan APBDesa dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa (100% pelayanan tingkat desa). Dalam pelaksanaan tugas


untuk dapat memaksimalkan kerjasama dengan Tim Pendamping Desa.

TFM mendampingi desa lama dan baru peserta Program Pamsimas. Satu TFM dapat mengkombinasikan desa-desa binaannya yang diatur berdasarkan kapasitas atau kekuatan individu fasilitator.

Kinerja TFM dinilai dari:

(a) Keberhasilan pendampingan pemerintah desa dan masyarakat (kualitas proses), misalnya tingkat partisipasi masyarakat, transparansi (bahwa seluruh proses dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas); keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, rancangan ramah anak dan difabel, serta dapat dipertanggung-jawabkan (kebenaran data dan informasi yang disampaikan);

(b) Tersedianya dokumen PJM ProAKSI, RKM untuk pembangunan baru, peningkatan (atau RKM perbaikan kinerja), dan perluasan (pengembangan dalam rangka pencapaian akses aman dan sanitasi layak 100% atau RKM 100%) yang baik dan akurat;

(c) Terbangunnya SPAM desa secara tepat waktu dengan kualitas teknis yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;

(d) Terdapatnya jumlah pengguna aktual sesuai dengan target dalam RKM, dan konsisten dengan proposal desa;

(e) Terdapatnya sejumlah desa yang dapat melaksanakan RKM 100% atau pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dengan menggunakan sumber dana selain Pamsimas (misalnya APBDesa, APBD, Hibah Air Minum Perdesaan);

ini, TFM diharapkan untuk dapat memaksimalkan kerjasama dengan Tim Pendamping Desa.

Tetap

(a) Tetap

(b) Tetap

(c) Tetap

(d) Tetap

(e) Tetap


(f) Kelembagaan tingkat desa dengan kinerja baik (KKM, Satlak, Tim Penyusun Proposal, BPSPAMS, Kader AMPL) dapat melaksanakan peran dan fungsinya.

b) Jenis Tenaga Pendamping. Jenis tenaga pendamping

masyarakat terdiri dari:

1) Fasilitator Senior (FS). Senior berperan sebagai koordinator TFM yang menjamin seluruh proses pendampingan dan kualitas hasil di tingkat masyarakat, menyediakan dukungan atau support kepada FM (termasuk menyediakan coaching dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas), fasilitasi penyelesaian masalah dan koordinasi antar FM, memandu pembelajaran dan peningkatan kapasitas FM, melakukan evaluasi kinerja FM, serta mengkomunikasikan kebutuhan dan kebijakan program dari dan kepada DPMU melalui Koordinator Kabupaten ROMS. Di tingkat kabupaten, Fasilitator Senior bertugas membantu Koordinator Kabupaten dalam mengawal Asosiasi SPAMS Perdesaan, memfasilitasi dukungan dari Pemda, serta memfasilitasi kemitraan.

2) Fasilitator Masyarakat (FM). Fasilitator Masyarakat (FM) berperan dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, serta pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum, termasuk: penerapan tarif, integrasi PJM ProAKSI dengan RPJM Desa, dan RKM 100% dengan RKP Desa, dan memfasilitasi akses masyarakat kepada sumber-

(f) Tetap

b) Jenis Tenaga Pendamping. Jenis tenaga pendamping masyarakat terdiri dari:

1) Tetap Fasilitator Senior (FS). Senior berperan sebagai koordinator TFM yang menjamin seluruh proses pendampingan dan kualitas hasil di tingkat masyarakat, menyediakan dukungan atau support kepada FM (termasuk menyediakan coaching dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas), fasilitasi penyelesaian masalah dan koordinasi antar FM, memandu pembelajaran dan peningkatan kapasitas FM, melakukan evaluasi kinerja FM, serta mengkomunikasikan kebutuhan dan kebijakan program dari dan kepada DPMU melalui Koordinator Kabupaten ROMS. Di tingkat kabupaten, Fasilitator Senior bertugas membantu Koordinator Kabupaten dalam mengawal Asosiasi SPAMS Perdesaan, memfasilitasi dukungan dari pemda, serta memfasilitasi kemitraan.

2) Fasilitator Masyarakat (FM). Fasilitator Masyarakat (FM) berperan dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, serta pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum, termasuk: penerapan tarif, integrasi PJM ProAKSI dengan RPJM Desa, dan RKM 100% dengan RKP Desa, dan memfasilitasi akses

Merupakan penegasan

komposisi TFM


sumber pendanaan lain untuk membiayai RKM 100%.

Untuk menjamin terjadinya pendampingan yang baik terhadap masyarakat, maka TFM dibagi menjadi 3 (tiga) satu sub-tim Fasilitator Masyarakat yang harus terdiri dari minimal 1 (satu) orang FM-WSS dan minimal satu orang FM perempuan. Adapun jumlah dan lokasi desa yang akan didampingi oleh masing-masing sub-tim akan ditentukan oleh DPMU, DC dan FS dengan mempertimbangkan: (a) total jumlah desa baru dan desa lama di kabupaten; (b) rasio yang memadai antara jumlah sub tim dengan jumlah desa dampingan; serta (c) jarak antar desa yang akan didampingi. Secara umum satu sub-tim akan mendampingi minimal 15 desa per tahun (desa baru, desa perbaikan kinerja dan dan pengembangan).

masyarakat kepada sumber-sumber pendanaan lain untuk membiayai RKM 100%. Untuk menjamin terjadinya pendampingan yang baik terhadap masyarakat, maka setiap TFM dibagi menjadi 3 (tiga) sub-tim, satu sub-tim FM terdiri dari 3 (tiga) orang (minimal 1 orang FW WSS dan FM CD), disarankan 1 orang FM adalah perempuan/wanita.. Adapun jumlah dan lokasi desa yang akan didampingi oleh masing-masing sub-tim akan ditentukan oleh DPMU, DC dan FS dengan mempertimbangkan: (a) total jumlah desa baru dan desa lama di kabupaten; (b) rasio yang memadai antara jumlah sub tim dengan jumlah desa dampingan; serta (c) jarak antar desa yang akan didampingi. Secara umum satu sub-tim akan mendampingi maksimal 15 desa per tahun yang menerbitkan rencana kerja masyarakat (RKM), dan pendampingan sejumlah desa keberlanjutan tanpa RKM dengan tujuan penguatan kelembagaan dan iuran. Jumlah desa dampingan untuk keberlanjutan akan diterbitkan oleh NMC berdasarkan persetujuan CPMU.

3 Kualifikasi dan Lingkup Tugas Fasilitator 3 Kualifikasi dan Lingkup Tugas Fasilitator

Posisi Fasilitator Senior (FS)

Durasi Kontrak 44 Bulan

Lokasi Kerja Desa

Posisi Fasilitator Senior (FS)

Durasi Kontrak 44 Bulan

Lokasi Kerja Desa

Disesuaikan

dengan

kebutuhan

lapangan


Kualifikasi • Sarjana/S-1 Jurusan Teknik Lingkungan/Teknik Sipil

• Pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam program Pamsimas dan program pemberdayaan sejenis

• Usia maksimal pada saat pendaftaran adalah 50 tahun

Lingkup Tugas 1. Mengendalikan pelaksanaan tugas TFM dalam pencapaian tujuan program, termasuk memberikan peningkatan kapasitas bagi TFM melalui mentoring/coaching dan bimbingan teknis serta penilaian kinerja TFM.

2. Melakukan review dan penjaminan kualitas teknis terhadap penyusunan PJM ProAKSi, RKM (RKM desa baru, peningkatan kinerja, dan pengembangan menuju akses air minum aman 100%).

3. Memastikan pelaksanaan RKM dan pekerjaan konstruksi SPAM di tingkat masyarakat desa berkualitas tinggi.

4. Menjamin konstruksi SPAMS berfungsi sesuai dengan umur perencanaan teknis.

5. Mendukung TFM dalam memfasilitasi Pemerintah Desa untuk memprioritaskan kegiatan Pembangunan AMPL (berdasarkan RKM 100%) untuk diintegrasikan

Kualifikasi • Sarjana/S-1 Teknik, diutamakan Jurusan Teknik Lingkungan/Teknik Sipil

• Tetap

• Tetap

Lingkup Tugas Tetap


kedalam RPJMDes/RKPDes dan didanai dari APBDes.

6. Mendampingi Asosiasi Pengelola SPAMS PerdesaanTingkat Kabupaten terutama dalam peningkatan kinerja BPSPAMS dan capaian pembangunan air minum dan sanitasi (untuk kabupaten yang sudah mempunyai Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan).

7. Memastikan bahwa desa-desa Pamsimas mempunyai tingkat keberfungsian tinggi dan penerapan iuran untuk menjamin keberlanjutan SPAMS.

8. Melakukan verifikasi data SIM yang dikumpulkan oleh TFM dan Asosiasi Pengelolan SPAMS, serta memeriksa laporan pekerjaan TFM.

9. Memberikan input kepada DC dan DPMU terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan monev program di wilayah kabupaten.

10. Membantu District Coordinator (DC) dalam mengadvokasi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pemerintah Desa guna memprioritaskan kegiatan Pembangunan AMPL.

11. Membantu DC dalam mengadvokasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan pembangunan AMPL tingkat desa (di desa yang sudah tersusun RKM100%) melalui berbagai pembiayaan daerah, seperti DAK bidang infrastruktur


air minum, DAK bidang infrastruktur sanitasi, DAK kesehatan dan DAK Infrastruktur Pembangunan Daerah, dsbnya

12. Mendorong akuntabilitas pelaksanaan pendampingan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat melalui aplikasi PPM, serta kegiatan supervisi dan monitoring.

13. Melaporkan secara rutin seluruh hasil pekerjaan kepada DC, DPMU dan Satker PSPAM Provinsi.

14. Melaksanakan penugasan lain yang relevan sesuai permintaan dari Satker PSPAM Provinsi, DPMU dan DC.

Output dan Laporan

• Rencana Kerja Tahunan yang disetujui oleh DC dan DPMU

• 100% desa baru tersusun PJM ProAksi dan RKM

• Setiap tahunnya minimal terdapat sejumlah desa tersusun RKM 100% dan sekian desa terbiayai pengembangan SPAM PAMSIMAS melalui Dana Desa/Hibah Air Minum/DAK (Lihat di Tabel Perhitungan Terget Desa dan Jumlah Fasilitator)

• 100% data SIM desa terisi dan terverifikasi secara tepat waktu

• 100% SPAM desa di desa baru berfungsi baik dan secara bertahap seluruh desa lama juga berfungsi baik

Output dan Laporan

Tetap


• 90% SPAM desa dikelola dengan baik dan menerapkan tarif

• Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat dalam aplikasi PPM Pamsimas yang terselesaikan

• Hasil verifikasi PJM ProAKSi, RKM, dan Rancangan Teknis Pengembangan SPAM 100%.

• Laporan bulanan, tahunan, dan khusus mencakup hasil pendampingan kepada masyarakat, pemerintah desa dan asosiasi serta pengendalian TFM

Hubungan Kerja

Satker PSPAM Provinsi, DPMU, Satker PIP, Asosiasi, DC ROMS, Faskab STBM, Sanitarian, Pemdes, KKM, BPSPAMS, FM

Posisi FM - Pemberdayaan Masyarakat

(FM-CD)

Durasi Kontrak

44 Bulan

Lokasi Kerja Desa

Kualifikasi • Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Jurusan Ilmu Sosial/Ekonomi/Kesehatan dan jurusan sejenis

• Usia Maksimal pada saat pendaftaran adalah 45 tahun

Hubungan Kerja

Tetap

Posisi FM - Pemberdayaan Masyarakat

(FM-CD)

Durasi Kontrak

44 Bulan

Lokasi Kerja Desa

Kualifikasi • Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Jurusan Ilmu Sosial/Ekonomi/Kesehatan dan jurusan sejenis “semua jurusan hanya untuk daerah-daerah tertentu yang termasuk sulit atau remote"

• Tetap

Disesuaikan

dengan

kebutuhan

lapangan


• Pengalaman kerja dalam program Pamsimas akan diutamakan

Lingkup Tugas 1. Mendampingi masyarakat dan pemerintah desa (desa baru dan lama) melakukan proses IMAS, pembentu-kan/revitaliasi KKM, Satlak, dan BPSPAMS, penyusunan PJM ProAksi, dan RKM (desa baru dan lama) serta kajian dampak lingkungan/sosial dan rencana mitigasi yang diperlukan

2. Mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam penyusunan proposal desa, RKM, dan RKM 100% untuk dapat ikut-serta dalam program hibah air minum, atau pengembangan pelayanan SPAM menuju 100% untuk didanai melalui APBD/DAK, APBDes dan sumber dana lainnya.

3. Memastikan kehadiran dan keterwakilan warga miskin, disabilitas, perempuan dan orang tua dalam setiap rembug warga dan tindak lanjutnya

4. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola program (Pemdes, KKM, Satlak, dan BPSPAMS)

• Tetap

Lingkup Tugas Tetap


dalam implementasi maupun keberlanjutan program.

5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kontribusi untuk kegiatan program, termasuk mendorong mobilisasi kontribusi masyarakat baik in-cash maupun in-kind.

6. Bersama sanitarian, memfasilitasi masyarakat terkait dengan kegiatan promosi kesehatan dan pemicuan perubahan perilaku hidup bersih untuk pencapaian SBS dan CTPS.

7. Mendampingi KKM dan pemerintah desa dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan RKM, termasuk pelaksanaan kegiatan pelelangan, pelatihan, dan lainnya

8. Mendampingi Pemdes, KKM, Satlak, dan BPSPAMSdalam penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan secara transparan dan akuntabel.

9. Melakukan pembinaan kepada BPSPAMS terutama dalam penyusunan rencana kerja, penguatan kelembagaan, penerapan iuran dan pengembangan serta peningkatan layanan

10. Melakukan pengumpulan data pengisian logbook SIM dan


informasi terkait implementasi program, dan bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan keakuratan data SIM.

11. Menjelaskan kepada masyarakat mengenai PPM (nomor pengaduan) serta isi dari media komunikasi secara benar dalam setiap rembug warga atau warga lainnya

12. Melaporkan setiap kemajuan pelaksanaan pendampingan kepada FS dan Satker PSPAM Provinsi

13. Penugasan lain-lain yang relevan sesuai permintaan dari Satker PSPAM Provinsi, DPMU, DC dan FS

Output dan Laporan

• Rencana Kerja Pendampingan yang disetujui oleh FS dan DC

• Meningkatkan jumlah laporan atau pengaduan warga dalam PPM

• Jumlah perempuan yang terlibat dalam rembug warga minimal 30%

• PJM ProAKsi dan RKM tersusun pada 100% desa yang didampingi

• Minimal sejumlahdesa yang didampingi tersusun RKM 100% (Lihat di Tabel Perhitungan Terget Desa dan Jumlah Fasilitator)

• Laporan hasil dan kegiatan bulanan sesuai target dalam Rencana Kerja yang disusun bersama FS

• Laporan hasil IMAS

Output dan Laporan

Tetap


• Laporan hasil pembentukan KKM, Satlak,danBPSPAMS

• Dokumen PJM ProAksi dan RKM (reguler dan 100%)

• Laporan hasil pemicuan CLTS dan CTPS

• Laporan pembinaan BPSPAMS

• Logbook Data SIM

Hubungan Kerja

Satker PSPAM Provinsi, DPMU, Satker PIP, Asosiasi, DC ROMS, Faskab STBM, Sanitarian, Pemdes, KKM, BPSPAMS, FS, FM-WSS

Posisi FM – Pengembangan Air Minum dan

Sanitasi (FM-WSS)

Durasi Kontrak

44 Bulan

Lokasi Kerja Desa

Kualifikasi • Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Jurusan Teknik Lingkungan/Teknik Sipil

• Usia Maksimal pada saat pendaftaran adalah 45 tahun

• Pengalaman kerja dalam program Pamsimas dan atau program pemberdayaan sejenis akan diutamakan

Hubungan Kerja

Tetap

Posisi FM – Pengembangan Air Minum dan

Sanitasi (FM-WSS)

Durasi Kontrak

44 Bulan

Lokasi Kerja Desa

Kualifikasi • Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Teknik, diutamakan jurusan Teknik Lingkungan/Teknik Sipil

• Tetap

• Tetap

Disesuaikan

dengan

kebutuhan

lapangan


Lingkup Tugas 1. Mendampingimasyarakat dan pemerintah desa (desa baru dan lama) melakukan proses IMAS, pembentu-kan/revitaliasi KKM, Satlak,dan BPSPAMS, penyusunan PJM ProAksi, dan RKM (desa baru dan lama) serta kajian dampak lingkungan/social dan rencana mitigasi yang diperlukan.

2. Mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam penyusunan proposal desa, RKM, dan RKM 100% untuk dapat ikut-serta dalam program hibah air minum, atau pengembangan pelayanan SPAM menuju 100% untuk didanai melalui APBD/DAK, APBDes dan sumber dana lainnya.

3. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola program (Pemdes, KKM, Satlak, dan BPSPAMS) dalam implementasi maupun keberlanjutan program melalui pelatihan teknis WSS.

4. Memfasilitasi masyarakat untuk memilih opsi SPAM terbaik sesuai dengan kondisi setempat (kapasitas sumber air, perhitungan kebutuhan air, skala pelayanan, dan tingkat kemampuan membayar untuk biaya konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan).

5. Mendampingi KKM dan Satlak

Lingkup Tugas Tetap


dalam penyusunan Rancangan Teknis Pengembangan SPAM menuju akses air minum aman 100% dan memenuhi aspek 4K.

6. Mendampingi KKM dan pemerintah desa dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan RKM, terutama dalam kegiatan konstruksi agar terjamin kualitas konstruksi SPAM di desa.

7. Mendampingi KKM dan Satlak dalam proses pengadaan barang dan jasadi tingkat masyarakat terkait dengan konstruksi SPAMS yang akan dibangun agar sesuai dengan prosedur program, transparan dan akuntabel.

8. Menjamin pelayanan air minum memenuhi aspek: kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K), serta jaminan pengembangan layanan menuju 100% menggunakan Sambungan Rumah (SR).

9. Melakukan pembinaan kepada BPSPAMS terutama dalam penyusunan rencana kerja, peningkatan keberfungsian SPAMS terbangun, penyesuaian penetapan iuran dan pengembangan layanan menuju akses 100%.

10. Melakukan pengumpulan data SIM dan informasi terkait implementasi program, dan bertanggung jawab terhadap


kelengkapan dan kebenaran data SIM.

Output dan Laporan

• Rencana Kerja Pendampingan yang disetujui oleh FS dan DC

• Konstruksi SPAM terbangun berfungsi 100% dan memenuhi aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K) secara berkelanjutan

• Konstruksi SPAM yang berkualitas terkait dengan pemilihan material, bangunan produksi hinggan pelayanan, pemasangan dan penyambungan pipa

• Ketersediaan sumber air yang berkelanjutan di SPAM terbangun sesuai perencanaan teknis dan rencana pengembangan menuju 100%

• SPAM yang mudah dalam operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan menuju 100% menggunakan Sambungan Rumah (SR)

• Rencana Anggaran Biaya yang efektif dan efisien (cost per kapita) yang mengacu pada target penerima manfaat

• Perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan yang dapat diimplementasikan langsung pasca konstruksi

• Minimal sejumlah desa yang didampingi tersusun RKM 100%

Output dan Laporan

Tetap


(Lihat di Tabel Perhitungan Terget Desa dan Jumlah Fasilitator)

• Laporan hasil dan kegiatan bulanan sesuai target dalam Rencana Kerja yang disusun bersama FS

• Dokumen PJM ProAKsi dan RKM tersusun pada 100% desa yang didampingi dengan kualitas tinggi

• Laporan hasil IMAS,KKM, Satlak,dan BPSPAMS

• Dokumen Rancangan Teknis Pengembangan SPAM 100%.

• Laporan pembinaan BPSPAMS

• Logbook Data SIM

Hubungan Kerja

Satker PSPAM Provinsi, DPMU, Satker PIP, Asosiasi, DC ROMS, Faskab STBM, Sanitarian, Pemdes, KKM, BPSPAMS, FS, FM-CD

Hubungan Kerja

Tetap

4 Pengendalian Pekerjaan dan Ketentuan Kerja Fasilitator 4 Pengendalian Pekerjaan dan Ketentuan Kerja Fasilitator

Terkait dengan pengendalian dan ketentuan umum kontrak

fasilitator diuraikan sebagai berikut:

a. FS dan FM akan dikontrak oleh program Pamsimas melalui perusahaan Facilitator Administration Service (FAS) sesuai jangka waktu yang tertulis dalam kontrak.

b. Pengendali kinerja FS dan FM adalah Satker PSPAM Provinsi, PPMU, DPMU, dan ROMS. Dasar pembayaran gaji FS dan FM adalah : (i) Time sheet FS dan FM ditandatangani oleh DPMU dan DC ROMSdan (ii) laporan bulanan yang telah diperiksa oleh DPMU dan DCROMS.

Terkait dengan pengendalian dan ketentuan umum kontrak

fasilitator diuraikan sebagai berikut:

a. FS dan FM akan dikontrak oleh Penyedia Jasa Facilitator Administration Service (FAS) sesuai jangka waktu yang tertulis dalam kontrak.

b. Tetap

Berdasarkan hasil

kesepakan rapat

di hotel Veranda

pada tgl 24

Februari 2017


c. Laporan bulanan yang berisi hasil pekerjaan FS dan FM disusun berdasarkan realisasi hasil (ouput) kegiatan pendampingan sesuai rencana kerja fasilitator yang telah disetujui oleh DPMU dan DC ROMS. Tim Fasilitator harus menyerahkan laporan bulanan kepada DC ROMS maksimal tanggal 3 pada bulan berikutnya, untuk kemudian disampaikan sebagai laporan tim pendamping kabupaten (ROMS) kepada DPMU.

d. Honorarium FS dan FM meliputi gaji dasar dan biaya umum (operasional untuk bahan/ATK, komunikasi, dan transport).

e. Kinerja FS dan FM dievaluasi secara rutin oleh Satker PSPAM Provinsi, DPMU dan DC ROMS.Pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara evaluasi kinerja fasilitator akan mengacu pada Panduan Evaluasi Kinerja Fasilitator.

f. Evaluasi kinerja FS dan FM tingkat kabupaten yang dilakukan oleh DPMU dan Koordinator Kabupaten

c. Tetap

d. Honorarium FS dan FM meliputi gaji dasar dan biaya umum (operasional untuk bahan/ATK, komunikasi, dan transport, serta biaya pemberdayaan/pelaporan).

Biaya Umum yang diterima FS dan FM dapat berbeda dengan ketentuan sbb :

i tambahan biaya mobilisasi/demobilisasi untuk FS/FM yang berasal dari luar provinsi.

ii biaya transportasi yang diterima FS/FM disesuaikan dengan jarak antar desa dampingan (normal/remote). Jarak normal adalah jarak antar desa yang dapat dijangkau oleh moda transportasi darat secara regular. Jarak remote adalah jarak antar desa yang tidak tersedia moda transportasi darat secara reguler, memerlukan moda transportasi sungai/laut atau moda transportasi udara.

Perhitungan biaya transport untuk jarak remote berdasarkan referensi/rujukan dari Dinas Perhubungan atau harga pasar setempat yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

e. Tetap

f. Tetap


ROMS (DC ROMS) disampaikan oleh DPMU kepada PPMU dan Satker PSPAM Provinsi. Selanjutnya PPMU menyampaikan hasil evaluasi kinerja kepada CPMU (cq. HRD NMC) sebagai dasar pertimbangan perpanjangan atau pemberhentian penugasan FS dan FM.

LAMPIRAN A-3

LOKASI PROGRAM PAMSIMAS

(Berubah)

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

FAS - 1 ACEH 18 0 0 18

1 FAS - 1 Aceh Aceh Singkil P3 P3

2 FAS - 1 Aceh Simeulue P3 P3

3 FAS - 1 Aceh Gayo Lues P3 P3

4 FAS - 1 Aceh Aceh Barat Daya P3 P3

5 FAS - 1 Aceh Aceh Jaya P3 P3

6 FAS - 1 Aceh Aceh Tamiang P3 P3

7 FAS - 1 Aceh Pidie Jaya P3 P3

8 FAS - 1 Aceh Nagan Raya P3 P3

9 FAS - 1 Aceh Bener Meriah P3 P3

10 FAS - 1 Aceh Aceh Selatan P3 P3

11 FAS - 1 Aceh Aceh Tengah P3 P3

12 FAS - 1 Aceh Aceh Barat P3 P3

13 FAS - 1 Aceh Aceh Tenggara P3 P3

14 FAS - 1 Aceh Aceh Timur P3 P3

15 FAS - 1 Aceh Aceh Utara P3 P3

16 FAS - 1 Aceh Aceh Besar P3 P3

17 FAS - 1 Aceh Bireuen P3 P3

18 FAS - 1 Aceh Pidie P3 P3

FAS - 2 SUMATERA UTARA 21 2 0 23

19 FAS - 2 Sumatera Utara Labuhan Batu Utara P3 P3

20 FAS - 2 Sumatera Utara Labuhan Batu P3 P3

21 FAS - 2 Sumatera Utara Nias Barat P3 P3

22 FAS - 2 Sumatera Utara Nias Utara P3 P3

23 FAS - 2 Sumatera Utara Samosir P3 P3

24 FAS - 2 Sumatera Utara Humbang Hasundutan P3 P3

25 FAS - 2 Sumatera Utara Asahan P3 P3

26 FAS - 2 Sumatera Utara Tapanuli Tengah P3 P3

27 FAS - 2 Sumatera Utara Serdang Bedagai P3 P3

28 FAS - 2 Sumatera Utara Toba Samosir P3 P3

29 FAS - 2 Sumatera Utara Tapanuli Selatan P3 P3

30 FAS - 2 Sumatera Utara Tapanuli Utara P3 P3

31 FAS - 2 Sumatera Utara Karo P3 P3

32 FAS - 2 Sumatera Utara Langkat P3 P3

33 FAS - 2 Sumatera Utara Padang Lawas P3 P3

34 FAS - 2 Sumatera Utara Deli Serdang P3 P3

35 FAS - 2 Sumatera Utara Mandailing Natal P3 P3

36 FAS - 2 Sumatera Utara Simalungun P3 P3

37 FAS - 2 Sumatera Utara Pakpak Bharat P3 P3

38 FAS - 2 Sumatera Utara Batu Bara P3 P3

39 FAS - 2 Sumatera Utara Dairi P3 P3

40 FAS - 2 Sumatera Utara Padang Lawas Utara P3 P3

41 FAS - 2 Sumatera Utara Labuhan Batu Selatan P3 P3

FAS - 3 SUMATERA BARAT 12 0 4 16

42 FAS - 3 Sumatera Barat Kota Padang P1 P1

43 FAS - 3 Sumatera Barat Kota Pariaman P1 P1

44 FAS - 3 Sumatera Barat Kota Payakumbuh P1 P1

45 FAS - 3 Sumatera Barat Kota Sawah Lunto P1 P1

46 FAS - 3 Sumatera Barat Pasaman Barat P3 P3

47 FAS - 3 Sumatera Barat Pasaman P3 P3

48 FAS - 3 Sumatera Barat Solok Selatan P3 P3

49 FAS - 3 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai P3 P3

50 FAS - 3 Sumatera Barat Dharmasraya P3 P3

51 FAS - 3 Sumatera Barat Padang Pariaman P3 P3

52 FAS - 3 Sumatera Barat Sijunjung P3 P3

53 FAS - 3 Sumatera Barat Tanah Datar P3 P3

54 FAS - 3 Sumatera Barat Lima Puluh Kota P3 P3

55 FAS - 3 Sumatera Barat Agam P3 P3

56 FAS - 3 Sumatera Barat Solok P3 P3

57 FAS - 3 Sumatera Barat Pesisir Selatan P3 P3

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional

No. FAS Province District

Pamsimas 3 District (P3)

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional



FAS - 4 JAMBI 9 0 0 9

58 FAS - 4 Jambi Tanjung Jabung Timur P3 P3

59 FAS - 4 Jambi Tebo P3 P3

60 FAS - 4 Jambi Batang Hari P3 P3

61 FAS - 4 Jambi Tanjung Jabung Barat P3 P3

62 FAS - 4 Jambi Muaro Jambi P3 P3

63 FAS - 4 Jambi Bungo P3 P3

64 FAS - 4 Jambi Sarolangun P3 P3

65 FAS - 4 Jambi Merangin P3 P3

66 FAS - 4 Jambi Kerinci P3 P3

FAS -5 RIAU 9 0 1 10

67 FAS - 5 Riau Kota Dumai P2 P2

68 FAS - 5 Riau Kepulauan Meranti P3 P3

69 FAS - 5 Riau Bengkalis P3 P3

70 FAS - 5 Riau Pelalawan P3 P3

71 FAS - 5 Riau S I A K P3 P3

72 FAS - 5 Riau Rokan Hulu P3 P3

73 FAS - 5 Riau Indragiri Hulu P3 P3

74 FAS - 5 Riau Kuantan Singingi P3 P3

75 FAS - 5 Riau Indragiri Hilir P3 P3

76 FAS - 5 Riau Kampar P3 P3

FAS -6 KEPULAUAN RIAU 5 0 0 5

77 FAS - 6 Kepulauan Riau Bintan P3 P3

78 FAS - 6 Kepulauan Riau Kepulauan Anambas P3 P3

79 FAS - 6 Kepulauan Riau Lingga P3 P3

80 FAS - 6 Kepulauan Riau Karimun P3 P3

81 FAS - 6 Kepulauan Riau Natuna P3 P3

FAS - 7 SUMATERA SELATAN 13 0 0 13

82 FAS - 7 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara P3 P3

83 FAS - 7 Sumatera Selatan Banyu Asin P3 P3

84 FAS - 7 Sumatera Selatan Penukal Abab Pematang Ilir P3 P3

85 FAS - 7 Sumatera Selatan Empat Lawang P3 P3

86 FAS - 7 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu P3 P3

87 FAS - 7 Sumatera Selatan Musi Rawas P3 P3

88 FAS - 7 Sumatera Selatan Musi Banyuasin P3 P3

89 FAS - 7 Sumatera Selatan Ogan Ilir P3 P3

90 FAS - 7 Sumatera Selatan Muara Enim P3 P3

91 FAS - 7 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Selatan P3 P3

92 FAS - 7 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Timur P3 P3

93 FAS - 7 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir P3 P3

94 FAS - 7 Sumatera Selatan Lahat P3 P3

FAS - 8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 6 0 0 6

95 FAS - 8 Kepulauan Bangka Belitung Belitung Timur P3 P3

96 FAS - 8 Kepulauan Bangka Belitung Belitung P3 P3

97 FAS - 8 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Selatan P3 P3

98 FAS - 8 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Barat P3 P3

99 FAS - 8 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Tengah P3 P3

100 FAS - 8 Kepulauan Bangka Belitung Bangka P3 P3

FAS - 9 LAMPUNG 12 0 0 12

101 FAS - 9 Lampung Tulang Bawang Barat P3 P3

102 FAS - 9 Lampung Mesuji P3 P3

103 FAS - 9 Lampung Pringsewu P3 P3

104 FAS - 9 Lampung Lampung Barat P3 P3

105 FAS - 9 Lampung Pesawaran P3 P3

106 FAS - 9 Lampung Tulangbawang P3 P3

107 FAS - 9 Lampung Way Kanan P3 P3

108 FAS - 9 Lampung Lampung Utara P3 P3

109 FAS - 9 Lampung Lampung Timur P3 P3

110 FAS - 9 Lampung Lampung Tengah P3 P3

111 FAS - 9 Lampung Lampung Selatan P3 P3

112 FAS - 9 Lampung Tanggamus P3 P3

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional



FAS - 10 BENGKULU 9 0 0 9

113 FAS - 10 Bengkulu Lebong P3 P3

114 FAS - 10 Bengkulu Bengkulu Tengah P3 P3

115 FAS - 10 Bengkulu Mukomuko P3 P3

116 FAS - 10 Bengkulu Seluma P3 P3

117 FAS - 10 Bengkulu Bengkulu Utara P3 P3

118 FAS - 10 Bengkulu Kepahiang P3 P3

119 FAS - 10 Bengkulu Rejang Lebong P3 P3

120 FAS - 10 Bengkulu Bengkulu Selatan P3 P3

121 FAS - 10 Bengkulu Kaur P3 P3

FAS - 11 JAWA BARAT 15 0 0 15

122 FAS - 11 Jawa Barat Pangandaran P3 P3

123 FAS - 11 Jawa Barat Ciamis P3 P3

124 FAS - 11 Jawa Barat Cianjur P3 P3

125 FAS - 11 Jawa Barat Bogor P3 P3

126 FAS - 11 Jawa Barat Bandung Barat P3 P3

127 FAS - 11 Jawa Barat Purwakarta P3 P3

128 FAS - 11 Jawa Barat Bekasi P3 P3

129 FAS - 11 Jawa Barat Subang P3 P3

130 FAS - 11 Jawa Barat Sumedang P3 P3

131 FAS - 11 Jawa Barat Kuningan P3 P3

132 FAS - 11 Jawa Barat Sukabumi P3 P3

133 FAS - 11 Jawa Barat Tasikmalaya P3 P3

134 FAS - 11 Jawa Barat Bandung P3 P3

135 FAS - 11 Jawa Barat Garut P3 P3

136 FAS - 11 Jawa Barat Cirebon P3 P3

FAS - 12 BANTEN 4 0 0 4

137 FAS - 12 Banten Tangerang P3 P3

138 FAS - 12 Banten Pandeglang P3 P3

139 FAS - 12 Banten Lebak P3 P3

140 FAS - 12 Banten Serang P3 P3

FAS - 13 29 0 2 31

141 FAS - 13 Jawa Tengah Kota Pekalongan P1 P1

142 FAS - 13 Jawa Tengah Kota Semarang P1 P1

143 FAS - 13 Jawa Tengah Kudus P3 P3

144 FAS - 13 Jawa Tengah Sukoharjo P3 P3

145 FAS - 13 Jawa Tengah Karanganyar P3 P3

146 FAS - 13 Jawa Tengah Jepara P3 P3

147 FAS - 13 Jawa Tengah Sragen P3 P3

148 FAS - 13 Jawa Tengah Pemalang P3 P3

149 FAS - 13 Jawa Tengah Purbalingga P3 P3

150 FAS - 13 Jawa Tengah Batang P3 P3

151 FAS - 13 Jawa Tengah Demak P3 P3

152 FAS - 13 Jawa Tengah Wonosobo P3 P3

153 FAS - 13 Jawa Tengah Boyolali P3 P3

154 FAS - 13 Jawa Tengah Banjarnegara P3 P3

155 FAS - 13 Jawa Tengah Grobogan P3 P3

156 FAS - 13 Jawa Tengah Cilacap P3 P3

157 FAS - 13 Jawa Tengah Kendal P3 P3

158 FAS - 13 Jawa Tengah Temanggung P3 P3

159 FAS - 13 Jawa Tengah Rembang P3 P3

160 FAS - 13 Jawa Tengah Wonogiri P3 P3

161 FAS - 13 Jawa Tengah Blora P3 P3

162 FAS - 13 Jawa Tengah Brebes P3 P3

163 FAS - 13 Jawa Tengah Tegal P3 P3

164 FAS - 13 Jawa Tengah Banyumas P3 P3

165 FAS - 13 Jawa Tengah Pekalongan P3 P3

166 FAS - 13 Jawa Tengah Magelang P3 P3

167 FAS - 13 Jawa Tengah Klaten P3 P3

168 FAS - 13 Jawa Tengah Pati P3 P3

169 FAS - 13 Jawa Tengah Semarang P3 P3

170 FAS - 13 Jawa Tengah Kebumen P3 P3

171 FAS - 13 Jawa Tengah Purworejo P3 P3

JAWA TENGAH

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional



FAS - 14 4 0 0 4

172 FAS - 14 Di Yogyakarta Sleman P3 P3

173 FAS - 14 Di Yogyakarta Gunung Kidul P3 P3

174 FAS - 14 Di Yogyakarta Bantul P3 P3

175 FAS - 14 Di Yogyakarta Kulon Progo P3 P3

FAS - 15 JAWA TIMUR 27 0 0 27

176 FAS - 15 Jawa Timur Pamekasan P3 P3

177 FAS - 15 Jawa Timur Madiun P3 P3

178 FAS - 15 Jawa Timur Jember P3 P3

179 FAS - 15 Jawa Timur Blitar P3 P3

180 FAS - 15 Jawa Timur Jombang P3 P3

181 FAS - 15 Jawa Timur Ponorogo P3 P3

182 FAS - 15 Jawa Timur Bojonegoro P3 P3

183 FAS - 15 Jawa Timur Situbondo P3 P3

184 FAS - 15 Jawa Timur Trenggalek P3 P3

185 FAS - 15 Jawa Timur Pacitan P3 P3

186 FAS - 15 Jawa Timur Sampang P3 P3

187 FAS - 15 Jawa Timur Lumajang P3 P3

188 FAS - 15 Jawa Timur Ngawi P3 P3

189 FAS - 15 Jawa Timur Bondowoso P3 P3

190 FAS - 15 Jawa Timur Magetan P3 P3

191 FAS - 15 Jawa Timur Bangkalan P3 P3

192 FAS - 15 Jawa Timur Nganjuk P3 P3

193 FAS - 15 Jawa Timur Mojokerto P3 P3

194 FAS - 15 Jawa Timur Tuban P3 P3

195 FAS - 15 Jawa Timur Sumenep P3 P3

196 FAS - 15 Jawa Timur Sidoarjo P3 P3

197 FAS - 15 Jawa Timur Gresik P3 P3

198 FAS - 15 Jawa Timur Probolinggo P3 P3

199 FAS - 15 Jawa Timur Kediri P3 P3

200 FAS - 15 Jawa Timur Pasuruan P3 P3

201 FAS - 15 Jawa Timur Malang P3 P3

202 FAS - 15 Jawa Timur Lamongan P3 P3

FAS - 16 NUSA TENGGARA BARAT 8 0 0 8

203 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat P3 P3

204 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat P3 P3

205 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara P3 P3

206 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Dompu P3 P3

207 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah P3 P3

208 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Sumbawa P3 P3

209 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Bima P3 P3

210 FAS - 16 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur P3 P3

FAS - 17 BALI 5 0 0 5

211 FAS - 17 Bali Jembrana P3 P3

212 FAS - 17 Bali Gianyar P3 P3

213 FAS - 17 Bali Bangli P3 P3

214 FAS - 17 Bali Buleleng P3 P3

215 FAS - 17 Bali Tabanan P3 P3

FAS - 18 NUSA TENGGARA TIMUR 21 0 1 22

216 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Malaka P3 P3

217 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Ngada P3 P3

218 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Kota Kupang P1 P1

219 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua P3 P3

220 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah P3 P3

221 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat P3 P3

222 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Belu P3 P3

223 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao P3 P3

224 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Nagekeo P3 P3

225 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya P3 P3

226 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Lembata P3 P3

227 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur P3 P3

228 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Sikka P3 P3

229 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Manggarai P3 P3

DI YOGYAKARTA

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional



230 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat P3 P3

231 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Alor P3 P3

232 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur P3 P3

233 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara P3 P3

234 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Kupang P3 P3

235 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Flores Timur P3 P3

236 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Ende P3 P3

237 FAS - 18 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan P3 P3

FAS - 19 KALIMANTAN BARAT 12 0 0 12

238 FAS - 19 Kalimantan Barat Kapuas Hulu P3 P3

239 FAS - 19 Kalimantan Barat Kayong Utara P3 P3

240 FAS - 19 Kalimantan Barat Sekadau P3 P3

241 FAS - 19 Kalimantan Barat Pontianak P3 P3

242 FAS - 19 Kalimantan Barat Kubu Raya P3 P3

243 FAS - 19 Kalimantan Barat Bengkayang P3 P3

244 FAS - 19 Kalimantan Barat Landak P3 P3

245 FAS - 19 Kalimantan Barat Melawi P3 P3

246 FAS - 19 Kalimantan Barat Sanggau P3 P3

247 FAS - 19 Kalimantan Barat Sambas P3 P3

248 FAS - 19 Kalimantan Barat Ketapang P3 P3

249 FAS - 19 Kalimantan Barat Sintang P3 P3

FAS - 20 KALIMANTAN TENGAH 9 0 0 9

250 FAS - 20 Kalimantan Tengah Lamandau P3 P3

251 FAS - 20 Kalimantan Tengah Barito Selatan P3 P3

252 FAS - 20 Kalimantan Tengah Barito Timur P3 P3

253 FAS - 20 Kalimantan Tengah Barito Utara P3 P3

254 FAS - 20 Kalimantan Tengah Gunung Mas P3 P3

255 FAS - 20 Kalimantan Tengah Katingan P3 P3

256 FAS - 20 Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat P3 P3

257 FAS - 20 Kalimantan Tengah Seruyan P3 P3

258 FAS - 20 Kalimantan Tengah Kapuas P3 P3

FAS - 21 KALIMANTAN SELATAN 11 0 0 11

259 FAS - 21 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Tengah P3 P3

260 FAS - 21 Kalimantan Selatan Banjar P3 P3

261 FAS - 21 Kalimantan Selatan Tabalong P3 P3

262 FAS - 21 Kalimantan Selatan Tapin P3 P3

263 FAS - 21 Kalimantan Selatan Tanah Laut P3 P3

264 FAS - 21 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Selatan P3 P3

265 FAS - 21 Kalimantan Selatan Tanah Bumbu P3 P3

266 FAS - 21 Kalimantan Selatan Balangan P3 P3

267 FAS - 21 Kalimantan Selatan Barito Kuala P3 P3

268 FAS - 21 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara P3 P3

269 FAS - 21 Kalimantan Selatan Kota Baru P3 P3

FAS - 22 KALIMANTAN TIMUR 4 0 0 4

270 FAS - 22 Kalimantan Timur Kutai Timur P3 P3

271 FAS - 22 Kalimantan Timur Paser P3 P3

272 FAS - 22 Kalimantan Timur Kutai Kartanegara P3 P3

273 FAS - 22 Kalimantan Timur Kutai Barat P3 P3

FAS - 23 KALIMANTAN UTARA 4 0 0 4

274 FAS - 23 Kalimantan Utara Tana Tidung P3 P3

275 FAS - 23 Kalimantan Utara Bulungan P3 P3

276 FAS - 23 Kalimantan Utara Malinau P3 P3

277 FAS - 23 Kalimantan Utara Nunukan P3 P3

FAS - 24 SULAWESI UTARA 9 0 0 9

278 FAS - 24 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Selatan P3 P3

279 FAS - 24 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Timur P3 P3

280 FAS - 24 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Utara P3 P3

281 FAS - 24 Sulawesi Utara Siau Tagulandang Biaro P3 P3

282 FAS - 24 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe P3 P3

283 FAS - 24 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow P3 P3

284 FAS - 24 Sulawesi Utara Minahasa P3 P3

285 FAS - 24 Sulawesi Utara Minahasa Utara P3 P3

286 FAS - 24 Sulawesi Utara Minahasa Selatan P3 P3

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional



FAS - 25 GORONTALO 5 0 0 5

287 FAS - 25 Gorontalo Boalemo P3 P3

288 FAS - 25 Gorontalo Pohuwato P3 P3

289 FAS - 25 Gorontalo Gorontalo Utara P3 P3

290 FAS - 25 Gorontalo Bone Bolango P3 P3

291 FAS - 25 Gorontalo Gorontalo P3 P3

FAS - 26 SULAWESI SELATAN 20 0 2 22

292 FAS - 26 Sulawesi Selatan Wajo P3 P3

293 FAS - 26 Sulawesi Selatan Sinjai P3 P3

294 FAS - 26 Sulawesi Selatan Takalar P3 P3

295 FAS - 26 Sulawesi Selatan Enrekang P3 P3

296 FAS - 26 Sulawesi Selatan Kota Makassar P1 P1

297 FAS - 26 Sulawesi Selatan Kota Palopo P1 P1

298 FAS - 26 Sulawesi Selatan Barru P3 P3

299 FAS - 26 Sulawesi Selatan Bantaeng P3 P3

300 FAS - 26 Sulawesi Selatan Maros P3 P3

301 FAS - 26 Sulawesi Selatan Pangkajene Dan Kepulauan P3 P3

302 FAS - 26 Sulawesi Selatan Sidenreng Rappang P3 P3

303 FAS - 26 Sulawesi Selatan Pinrang P3 P3

304 FAS - 26 Sulawesi Selatan Jeneponto P3 P3

305 FAS - 26 Sulawesi Selatan Luwu Timur P3 P3

306 FAS - 26 Sulawesi Selatan Bulukumba P3 P3

307 FAS - 26 Sulawesi Selatan Toraja Utara P3 P3

308 FAS - 26 Sulawesi Selatan Tana Toraja P3 P3

309 FAS - 26 Sulawesi Selatan Gowa P3 P3

310 FAS - 26 Sulawesi Selatan Luwu Utara P3 P3

311 FAS - 26 Sulawesi Selatan Luwu P3 P3

312 FAS - 26 Sulawesi Selatan Bone P3 P3

313 FAS - 26 Sulawesi Selatan Selayar P3 P3

FAS - 27 SULAWESI BARAT 5 0 1 6

314 FAS - 27 Sulawesi Barat Mamuju Tengah P3 P3

315 FAS - 27 Sulawesi Barat Mamasa P3 P3

316 FAS - 27 Sulawesi Barat Majene P3 P3

317 FAS - 27 Sulawesi Barat Mamuju P3 P3

318 FAS - 27 Sulawesi Barat Polewali Mandar P3 P3

319 FAS - 27 Sulawesi Barat Mamuju Utara P1 P1

FAS - 28 SULAWESI TENGGARA 12 1 0 13

320 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan P3 P3

321 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Kolaka Timur P3 P3

322 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Kolaka Utara P3 P3

323 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Konawe Utara P3 P3

324 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Muna P3 P3

325 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Buton P3 P3

326 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan P3 P3

327 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Buton Utara P3 P3

328 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Wakatobi P3 P3

329 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Kolaka P3 P3

330 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Bombana P3 P3

331 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Buton Selatan P3 P3

332 FAS - 28 Sulawesi Tenggara Muna Barat P3 P3

FAS - 29 SULAWESI TENGAH 12 0 0 12

333 FAS - 29 Sulawesi Tengah Banggai Laut P3 P3

334 FAS - 29 Sulawesi Tengah Morowali Utara P3 P3

335 FAS - 29 Sulawesi Tengah Toli-Toli P3 P3

336 FAS - 29 Sulawesi Tengah Buol P3 P3

337 FAS - 29 Sulawesi Tengah Morowali P3 P3

338 FAS - 29 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan P3 P3

339 FAS - 29 Sulawesi Tengah Tojo Una-Una P3 P3

340 FAS - 29 Sulawesi Tengah Sigi P3 P3

341 FAS - 29 Sulawesi Tengah Poso P3 P3

342 FAS - 29 Sulawesi Tengah Donggala P3 P3

343 FAS - 29 Sulawesi Tengah Parigi Moutong P3 P3

344 FAS - 29 Sulawesi Tengah Banggai P3 P3

Ministry

MPWH

Decree

Stage III

359 6 12 377

Pamsimas 1

Pamsimas 2

Proposed

Contract

Amendment

Original

Contract

Additional



FAS - 30 MALUKU 7 2 0 9

345 FAS - 30 Maluku Maluku Tenggara Barat P3 P3

346 FAS - 30 Maluku Seram Bagian Barat P3 P3

347 FAS - 30 Maluku Kepulauan Aru P3 P3

348 FAS - 30 Maluku Seram Bagian Timur P3 P3

349 FAS - 30 Maluku Buru Selatan P3 P3

350 FAS - 30 Maluku Buru P3 P3

351 FAS - 30 Maluku Maluku Tenggara P3 P3

352 FAS - 30 Maluku Maluku Barat Daya P3 P3

353 FAS - 30 Maluku Maluku Tengah P3 P3

FAS - 31 MALUKU UTARA 5 1 1 7

354 FAS - 31 Maluku Utara Pulau Taliabu P3 P3

355 FAS - 31 Maluku Utara Kepulauan Sula P3 P3

356 FAS - 31 Maluku Utara Halmahera Timur P3 P3

357 FAS - 31 Maluku Utara Halmahera Utara P3 P3

358 FAS - 31 Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan P1 P1

359 FAS - 31 Maluku Utara Halmahera Barat P3 P3

360 FAS - 31 Maluku Utara Halmahera Selatan P3 P3

FAS - 32 PAPUA BARAT 5 0 0 5

361 FAS - 32 Papua Barat Raja Ampat P3 P3

362 FAS - 32 Papua Barat Sorong P3 P3

363 FAS - 32 Papua Barat Sorong Selatan P3 P3

364 FAS - 32 Papua Barat Maybrat P3 P3

365 FAS - 32 Papua Barat Manokwari P3 P3

FAS - 33 PAPUA 12 0 0 12

366 FAS - 33 Papua Mamberamo Raya P3 P3

367 FAS - 33 Papua Mamberamo Tengah P3 P3

368 FAS - 33 Papua Paniai P3 P3

369 FAS - 33 Papua Nabire P3 P3

370 FAS - 33 Papua Mimika P3 P3

371 FAS - 33 Papua Waropen P3 P3

372 FAS - 33 Papua Kepulauan Yapen P3 P3

373 FAS - 33 Papua Mappi P3 P3

374 FAS - 33 Papua Jayawijaya P3 P3

375 FAS - 33 Papua Tolikara P3 P3

376 FAS - 33 Papua Merauke P3 P3

377 FAS - 33 Papua Asmat P3 P3

LAMPIRAN A-4

SPESIFIKASI TEKNIS OPERASIONAL KANTOR

(Tetap)

LAMPIRAN A-5

POB – PANDUAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DANPELAPORAN JASA KONTRAKTUAL DAN SWAKELOLA

(www.pamsimas.org)

LAMPIRAN – B

JADWAL KEGIATAN/ ESTIMASI BIAYA FASILITATORDAN LAYANAN FAS

PERIODE JUMLAH HARGA

SATUAN JUMLAH BIAYA PERIODE JUMLAH

HARGA

SATUAN JUMLAH BIAYA PERIODE JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(bln) (bln) (Rp.) (Rp.) (bln) (bln) (Rp.) (Rp.) (bln) (bln) (Rp.) (Rp.)

2 3 4 5=(3*4) 6 7=(5*6) 8 9 10=(8*9) 11 12=(10*11) 8 9 10=(8*9) 11 12=(10*11) 13

A BIAYA FASILITATOR (1+2) 6.948.832.000 3.664.103.000 10.612.935.000 Fixed

1 BIAYA LANGSUNG PERSONIL 5.764.000.000 751.995.000 6.515.995.000 Fixed

FASILITATOR MASYARAKAT [FM] 30 4.620.000.000 6 396.900.000 36 5.016.900.000 Fixed

1.1 Bulungan org-bln 6 44 264 3.500.000 924.000.000 (13,4) 3.500.000 (46.830.000) 6 44 251 3.500.000 877.170.000 Fixed

1.2 Malinau org-bln 9 44 396 3.500.000 1.386.000.000 (13,3) 3.500.000 (46.550.000) 9 44 383 3.500.000 1.339.450.000 Fixed

3 28 84 3.500.000 294.000.000 3 28 84 3.500.000 294.000.000 Fixed

1.3 Nunukan org-bln 9 44 396 3.500.000 1.386.000.000 (7,5) 3.500.000 (26.250.000) 9 44 389 3.500.000 1.359.750.000 Fixed

3 28 84 3.500.000 294.000.000 3 28 84 3.500.000 294.000.000 Fixed

1.4 Tana tidung org-bln 6 44 264 3.500.000 924.000.000 (20,4) 3.500.000 (71.470.000) 6 44 244 3.500.000 852.530.000 Fixed

FASILITATOR SENIOR [FS] 4 1.144.000.000 2 355.095.000 6 1.499.095.000 Fixed

1.1 Bulungan org-bln 1 44 44 6.500.000 286.000.000 (1,4) 6.500.000 (8.905.000) 1 44 43 6.500.000 277.095.000 Fixed

1.2 Malinau org-bln 1 44 44 6.500.000 286.000.000 1 44 44 6.500.000 286.000.000 Fixed

1 28 28 6.500.000 182.000.000 1 28 28 6.500.000 182.000.000 Fixed

1.3 Nunukan org-bln 1 44 44 6.500.000 286.000.000 1 44 44 6.500.000 286.000.000 Fixed

1 28 28 6.500.000 182.000.000 1 28 28 6.500.000 182.000.000 Fixed

1.4 Tana tidung org-bln 1 44 44 6.500.000 286.000.000 1 44 44 6.500.000 286.000.000 Fixed

2 BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL 1.184.832.000 2.912.108.000 42 4.096.940.000 Fixed

2.1 Komunikasi, Transportasi dan ATK org-bln 34 44 1.496 792.000 1.184.832.000 (56,0) 792.000 (44.352.000) 34 44 1.440 792.000 1.140.480.000 Fixed

2.2 Pemberdayaan/Tambahan utk Pelaporan org-bln 42 28 1.176 100.000 117.600.000 42 28 1.176 100.000 117.600.000 Fixed

2.3 Mobilisasi/ Demobilisasi personil org-trip - - - - - - - - - - - - Ceiling

2.4 Transportasi antar desa utk daerah remote - - - - - - - - -

a Bulungan org-trip - -

Desa Ruhui Rahayu org-trip 3 28 84 300.000 25.200.000 3 org 28 84 300.000 25.200.000 Ceiling

Desa Binai org-trip 3 28 84 500.000 42.000.000 3 org 28 84 500.000 42.000.000 Ceiling

b Malinau - - -

Desa Metut, Nahak Kramo, Long Lake, Palencau, Long Jalan org-trip 3

Desa Long Berang, long Makatip, Long Kebinu org-trip 3 28 84 1.500.000 126.000.000 3 org 28 84 1.500.000 126.000.000 Ceiling

Desa long berang dan Desa long pala org-trip 3 28 84 1.500.000 126.000.000 3 org 28 84 1.500.000 126.000.000 Ceiling

Desa Long Berang dan Semamu org-trip 3 28 84 1.500.000 126.000.000 3 org 28 84 1.500.000 126.000.000 Ceiling

Desa long pujungan, long ketaman org-trip 3 28 84 600.000 50.400.000 3 org 28 84 600.000 50.400.000 Ceiling

Desa long pujungan, long paliran org-trip 3 28 84 1.000.000 84.000.000 3 org 28 84 1.000.000 84.000.000 Ceiling

Desa long pujungan, Long aran, Long lame org-trip 3 28 84 800.000 67.200.000 3 org 28 84 800.000 67.200.000 Ceiling

c Nunukan - - -

Desa Pangkalan sei ular dan Sekaduyantaka org-trip 3 28 84 600.000 50.400.000 3 org 28 84 600.000 50.400.000 Ceiling

Desa Pangkalan sei ular maja dan Semaenre semaja org-trip 3 28 84 500.000 42.000.000 3 org 28 84 500.000 42.000.000 Ceiling

Desa Pangkalan Sekitang dan Tabur lestari org-trip 3 28 84 550.000 46.200.000 3 org 28 84 550.000 46.200.000 Ceiling

Desa Pembeliangan, Tetaban, Melasubaru, Lulu, Bebanas dan Sujau org-trip 3 28 84 2.300.000 193.200.000 3 org 28 84 2.300.000 193.200.000 Ceiling

Desa Pembeliangan, Kekayap, dan Kunyit org-trip 3 28 84 1.040.000 87.360.000 3 org 28 84 1.040.000 87.360.000 Ceiling

Desa Pembeliangan, Sanur, Tinampak II, Balantikon dan Tau Baru org-trip 3 28 84 1.950.000 163.800.000 3 org 28 84 1.950.000 163.800.000 Ceiling

Desa Pembeliangan, Labuk Buat, Labuk, Butasepagu, Pagar,

Manukbungkul, Katul dan Lubuk Buatorg-trip 3 28 84 2.630.000 220.920.000 3 org 28 84 2.630.000 220.920.000 Ceiling

d Tana tidung - - -

Desa Kapuak org-trip 3 28 84 600.000 50.400.000 3 org 28 84 600.000 50.400.000 Ceiling

Sambungan Sengkong org-trip 3 28 84 800.000 67.200.000 3 org 28 84 800.000 67.200.000 Ceiling

majelutung org-trip 3 28 84 1.500.000 126.000.000 3 org 28 84 1.500.000 126.000.000 Ceiling

bebatu supa org-trip 3 28 84 1.700.000 142.800.000 3 org 28 84 1.700.000 142.800.000 Ceiling

FASILITATOR SENIOR [FS]

Bulungan org-trip 1 28 28 500.000 14.000.000 1 org 28 28 500.000 14.000.000 Ceiling

Malinau org-trip 2 28 56 1.500.000 84.000.000 2 org 28 56 1.500.000 84.000.000 Ceiling

Nunukan org-trip 2 28 56 2.300.000 128.800.000 2 org 28 56 2.300.000 128.800.000 Ceiling

Tana tidung org-trip 1 28 28 1.700.000 47.600.000 1 org 28 28 1.700.000 47.600.000 Ceiling

B BIAYA RAPAT KOORDINASI 363.690.000 363.690.000 Ceiling

1 Uang harian Paket Fullboard untuk Fasilitator org-hari 42 9 378 150.000 56.700.000 42 org-hari 9 378 150.000 56.700.000 Ceiling

2 Paket Fullboard untuk Fasilitator org-malam 42 6 252 750.000 189.000.000 42 org-malam 6 252 750.000 189.000.000 Ceiling

3 Paket Fullboard untuk ROMS Provinsi org-malam 3 6 18 750.000 13.500.000 3 org-malam 6 18 750.000 13.500.000 Ceiling

4 Paket Fullboard untuk PPMU/ Satker org-malam 3 6 18 750.000 13.500.000 3 org-malam 6 18 750.000 13.500.000 Ceiling

5 Paket Fullboard untuk Verifikator org-malam 1 6 6 750.000 4.500.000 1 org-malam 6 6 750.000 4.500.000 Ceiling

6 Transportasi Fasilitator - - - - - - - - - -

a Bulungan org-hari 7 3 21 220.000 4.620.000 7 org-trip 3 21 220.000 4.620.000 Ceiling

Remarks

SATUAN VOLUME VOLUMEVOLUME

AMANDEMEN II

1

DESKRIPSI

AMANDEMEN I VARIATIONS

Second Additional Financing for Third Water Supply and Sanitation for Low Incomes Communities/ Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS III)

PERIODE JUMLAH HARGA

SATUAN JUMLAH BIAYA PERIODE JUMLAH

HARGA

SATUAN JUMLAH BIAYA PERIODE JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(bln) (bln) (Rp.) (Rp.) (bln) (bln) (Rp.) (Rp.) (bln) (bln) (Rp.) (Rp.)

2 3 4 5=(3*4) 6 7=(5*6) 8 9 10=(8*9) 11 12=(10*11) 8 9 10=(8*9) 11 12=(10*11) 13

Remarks

SATUAN VOLUME VOLUMEVOLUME

AMANDEMEN II

1

DESKRIPSI

AMANDEMEN I VARIATIONS

b Malinau org-hari 14 3 42 500.000 21.000.000 14 org-trip 3 42 500.000 21.000.000 Ceiling

c Nunukan org-hari 14 3 42 460.000 19.320.000 14 org-trip 3 42 460.000 19.320.000 Ceiling

d Tana tidung org-hari 7 3 21 400.000 8.400.000 7 org-trip 3 21 400.000 8.400.000 Ceiling

7 Kit/ Material set 49 3 147 200.000 29.400.000 49 set 3 147 200.000 29.400.000 Ceiling

8 Spanduk unit 2 3 6 500.000 3.000.000 2 unit 3 6 500.000 3.000.000 Ceiling

9 Reporting eksemplar 5 3 15 50.000 750.000 5 eksemplar 3 15 50.000 750.000 Ceiling

C MANAJEMEN FEE 625.394.880 - 329.769.270 955.164.150 Ceiling

1 Manajemen Fee - % dari (A dan B) % 9% 625.394.880 625.394.880 9% 329.769.270 329.769.270 0 955.164.150 955.164.150 Ceiling

D BIAYA FAS 220.150.000 - 220.150.000 Fixed

1 Verifikator Keuangan org-bln 1 44 44 3.000.000 132.000.000 1 44 44 3.000.000 132.000.000 Fixed

2 Alat Tulis Kantor (habis pakai) lumpsum 1 44 44 450.000 19.800.000 1 44 44 450.000 19.800.000 Fixed

3 Notebook - Sewa unit-bln 1 44 44 300.000 13.200.000 1 44 44 300.000 13.200.000 Fixed

4 Inkjet Printer, Scan & Copy - Sewa unit-bln 1 44 44 175.000 7.700.000 1 44 44 175.000 7.700.000 Fixed

5 Biaya Komunikasi lumpsum 1 44 44 450.000 19.800.000 1 44 44 450.000 19.800.000 Fixed

6 Biaya Transportasi lumpsum 1 44 44 350.000 15.400.000 1 44 44 350.000 15.400.000 Fixed

7 Laporan Pendahuluan eksemplar 10 1 10 50.000 500.000 10 1 10 50.000 500.000 Fixed

8 Laporan Bulanan eksemplar 5 40 200 50.000 10.000.000 5 40 200 50.000 10.000.000 Fixed

9 Laporan Tahunan eksemplar 5 3 15 50.000 750.000 5 3 15 50.000 750.000 Fixed

10 Laporan Akhir eksemplar 10 1 10 100.000 1.000.000 10 1 10 100.000 1.000.000 Fixed

D TOTAL - (A)+(B)+(C)+(D) diluar Pajak 7.794.376.880 3.993.872.270 11.788.249.150

LAMPIRAN – C

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIAAN PEKERJAANBARANG JASA (SPPPBJ)

(Tetap)

LAMPIRAN – D

SURAT PERINTAH MULAI KERJA – SPMK(Tetap)

LAMPIRAN – E

JAMINAN UANG MUKA DARI BANK

(Tetap)

LAMPIRAN – F

JAMINAN FASILITAS KREDIT DARI BANK – LINE OF CREDIT

(Tetap)

LAMPIRAN – G

JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK/ ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMIN

(Tetap)

untuk jasa non-konsultan - new.pamsimas.orgnew.pamsimas.org/data/kontrak/amandemen 2 fas/23....

Documents