amandemen nomor 3 - new.pamsimas.orgnew.pamsimas.org/data/kontrak/amandemen 3 roms/signed amendment...

AMANDEMEN Nomor 3 Tanggal 26 November 2018

TERHADAP

KONTRAK

JASA NON-KONSULTAN

REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICES (ROMS) - 18 PROVINSI PAPUA BARAT, PROVINSI PAPUA

ANTARA

Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Pelaksanaan Wilayah III

Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat

Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

dan

PT. INNERINDO DINAMIKA

Nomor : KU.08.08/Kontrak/ROMS-18/PAMBM/44/III/2017

Tanggal : 17 Maret 2017

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor Loan : IBRD 8578-ID (Second Additional Financing for Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS III)

IBRD 8259-ID (Additional Financing for Third Water

Supply and Sanitation for Low Income Communities/ Community Based Water Supply/PAMSIMAS II) Project)

2. Nama Penyedia Jasa : PT. INNERINDO DINAMIKA 3. Nomor dan Tanggal Kontrak : KU.08.08/Kontrak/ROMS-18/PAMBM/44/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017

Amandemen Nomor 1 : Tgl 26 Januari 2018 Amandemen Nomor 2 : Tgl 28 Mei 2018 Amandemen Nomor 3 : Tgl 26 November 2018 4. Alamat Penyedia Jasa : Jl. Warung Buncit Raya No.33, Kalibata - Jakarta Selatan. 5. Nilai Kontrak

Original Kontrak : Rp. 79.041.861.400 Amandemen Nomor 1 : Rp. 79.041.861.400 Amandemen Nomor 2 : Rp. 79.041.861.400 Amandemen Nomor 3 : Rp. 124.372.417.870 6. Uraian Jasa Pekerjaan : Memberi dukungan kepada CPMU dan CPIU serta

Unit-unit pengelola program PAMSIMAS di daerah (PPMU. DPMU. dan Satker PSPAM Provinsi)

7. Persentase Biaya IBRD

Kontrak Awal : 80% (Net of VAT) Amandemen Nomor 1 : 80% (Net of VAT) Amandemen Nomor 2 : 80% (Net of VAT) Amandemen Nomor 3 : 80% (Net of VAT 8. Persentase Biaya APBN RM

Kontrak Awal : 20% (Net of VAT) Amandemen Nomor 1 : 20% (Net of VAT) Amandemen Nomor 2 : 20% (Net of VAT) Amandemen Nomor 3 : 20% (Net of VAT) 9. Jumlah Biaya IBRD

Kontrak Awal : Rp. 61.993.616.784 (Net of VAT) Amandemen Nomor 1 : Rp. 61.993.616.784 (Net of VAT) Amandemen Nomor 2 - IBRD 8578-ID : Rp. 55.917.253.784 (Net of VAT) - IBRD 8259-ID : Rp. 6.076.363.000 (Net of VAT)

AMANDEMEN Nomor 3 Tanggal 26 November 2018

Terhadap

Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak

Regional Oversight Management Services (ROMS)-18 Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua

Nomor : KU.08.08/ Kontrak/ROMS-18/PAMBM/44/III/2017

Tanggal 17 Maret 2017 SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Amandemen

Nomor 3”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam

bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas antara Novi Rindani, ST., MT, selaku

Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Pelaksanaan Wilayah III, yang bertindak untuk dan

atas nama Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat, Direktorat

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jl. PAM Baru

I Nomor 1, Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat No. 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017

(selanjutnya disebut “PPK”) dan Sri Rokhatiningsih, SH. (Direktur Utama) yang bertindak

untuk dan atas nama PT. Innerindo Dinamika yang berkedudukan di Jl. Warung Buncit

Raya No. 33 Kalibata – Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.94

tanggal 31 Januari 1984 Notaris Anasrul Jambi, SH dan Perubahan Terakhir 06 Tanggal 17

Februari 2014 Notaris Ny. Sri Haryati Zahruddin, SH., (selanjutnya disebut “Penyedia”).

MENGINGAT BAHWA:

(a) Surat Bank Dunia tanggal 30 Agustus 2018 perihal Request for NOL for Draft

Contract Amendment of the Regional Oversight Management Services (ROMS)

Pamsimas III;

(b) Rapat pembahasan amandemen ROMS tanggal 12-13 September 2018;

(c) Surat PPK nomor UM.01.01/PAMBM/IX/614C tanggal 17 September 2018 perihal

Permintaan Pengajuan Draft Amandemen Kontrak Nomor 3 ROMS – 18;

(d) Surat ketua CPMU Program Pamsimas perihal Request for NOL for Draft Contract

Amendment of the Regional Oversight Management Services (ROMS) Pamsimas III;

(e) Surat Bank Dunia tanggal 22 November 2018 perihal Re: Request NOL for Draft

Contract Amendment of the Regional Oversight Management Services (ROMS)

Pamsimas III.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

(Tetap)

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

(Tetap)

LAMPIRAN – A

SPESIFIKASI TEKNIS/ KERANGKA ACUAN KERJA

(Berubah )

1

SPESIFIKASI TEKNIS/KERANGKA ACUAN KERJA

REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS)

Untuk PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT (PPMU)

DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT (DPMU)

Deskripsi Layanan

Original/Amendment 2 Proposed Amendment 3 Keterangan

I. LATAR BELAKANG

Akses Universal. RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pencapaian

akses universal air minum dan sanitasi pada Tahun 2019. Dengan

demikian, Pamsimas dikembangkan menjadi program nasional

untuk penyediaan air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian

target akses universal air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan

(Program 100-0-100).

Pamsimas I. Pamsimas tahap pertama dimulai pada tahun 2008

sampai 2012. Program ini merupakan salah satu program

Pemerintah yang berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan

Pembangunan Milenium (MDGs) bidang air minum dan sanitasi.

Pada periode ini, Pamsimas telah membantu sekitar 6.800 desa di

110 kabupaten/kota dan 15 pr6ovinsi dengan menyediakan

infrastruktur air minum dan sanitasi serta kegiatan promosi

perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. PAMSIMAS

mendapatkan dukungan dari Bank Dunia dan DFAT (sebelumnya

AusAID).

Belajar dari kesuksesan pelaksanaan Pamsimas I, maka Pemerintah

Indonesia melanjutkan program ini ke tahap kedua, yaitu Pamsimas

Tetap

2


II mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Secara kumulatif,

Program Pamsimas telah dilaksanakan pada sekitar 12,000 desa di

222 kabupaten di 32 Provinsi. Seperti Pamsimas I, program

Pamsimas II ini mendapatkan dukungan dari Bank Dunia dan DFAT.

Pamsimas II melanjutkan upaya pencapaian target MDG bidang air

minum dan sanitasi. Untuk membantu percepatan pencapaian target

MDG, Pamsimas II menggabungkan dua program, yaitu: “Air

Minum untuk Semua” yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, dan “Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM)” yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

Sampai dengan Bulan Mei 2016, Pamsimas sudah membantu

memberikan akses air minum aman dan sanitasi layak kepada sekitar

8 juta penduduk di wilayah perdesaan dan pinggiran kota (peri-

urban).

Sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 Akses Universal Air

Minum dan Sanitasi pada tahun 2019, maka Program Pamsimas

dilanjutkan sampai dengan Desember 2020 melalui Pamsimas III

dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang belum

terlayani dan pinggiran perkotaan (per-urban) yang mengakses

pelayanan air minum aman dan sanitasi layak. Dengan demikian,

pada akhir tahun 2020 program ini diharapkan dapat membantu

penyediaan sarana air minum aman dan sanitasi layak di sekitar

27,000 desa dengan jumlah tambahan penduduk yang

mendapatkan akses air minum aman dan sanitasi layak masing-

masing 22.1 juta dan 14.5 juta jiwa. Pamsimas III menjadi salah satu

program andalan untuk bidang air minum dan sanitasi dalam

rangka pelaksanaan Program 100-0-100 (100% akses air minum

aman, 0% kumuh, 100% akses sanitasi layak) yang dikelola oleh

Kementerian PUPERA. Selain itu, Pamsimas III menjadi program

nasional penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan

yang mempunyai kapasitas untuk mensinkronkan berbagai program

3


dan anggaran bidang air minum dan sanitasi dari berbagai sumber

pendanaan, baik dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten sampai

dengan desa. Secara kumulatif, Program Pamsimas akan

dilaksanakan pada 359 kabupaten dan 33 Provinsi.

Untuk mendukung pelaksanaan program di tingkat provinsi,

kabupaten dan desa, maka Pamsimas akan merekrut sekitar 18

(delapan belas) Regional Oversight Management Services (ROMS)

melalui Jasa Layanan Non Konsultan (Non-Consulting Services). Pamsimas mengharapkan ROMS dapat membantu pelaksanaan

Pamsimas mulai Bulan Oktober 2016.

II. DESKRIPSI TENTANG PAMSIMAS

A. Tujuan dan Hasil Program

Tujuan Pamsimas adalah meningkatkan jumlah masyarakat

pedesaan dan pinggiran perkotaan (per-urban) yang belum

terlayani dan mengakses pelayanan air minum aman dan sanitasi

layak. Pada akhir Tahun 2020, Pamsimas diharapkan dapat

memberikan manfaat akses air minum aman dan sanitasi layak

untuk masing-masing 22.1 juta dan 14.5 juta jiwa penduduk

perdesaan dan pinggiran perkotaan (peri-urban). Indikator Kinerja Utama (IKU) Pamsimas adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Utama Status per

Mei 2016

Target Des

2020

Jumlah tambahan orang yang

mempunyai akses terhadap fasilitas

air minum yang aman secara

berkelanjutan

8 Juta Jiwa 22.1 Juta

Tetap

4


Jumlah tambahan orang yang

mempunyai akses terhadap fasilitas

sanitasi yang layak secara

berkelanjutan

7.9 Juta Jiwa 14.5 Juta

% desa/kel yang mempunyai SPAM

yang dikelola dan dibiayai secara

efektif oleh masyarakat

80% 90%

Indikator kunci lainnya dapat dilihat pada lampiran A KAK ini atau

pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pamsimas yang

dapat diunduh melalui www.pamsimas.org. Daftar Pedoman Umum

dan Petunjuk Teknis dapat dilihat pada Lampiran B.

B. Komponen.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan hasil program, Pamsimas

mempunyai lima komponen, yaitu:

(a) Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan

Kelembagaan Daerah dan Desa

Komponen ini bertujuan untuk (i) memampukan masyarakat

untuk mengorganisasi dirinya, merencanakan, mengelola dan

menjaga keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang

aman; (ii) memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat

dalam rangka menjamin kualitas pengelolaan pelayanan

SPAMS Perdesaan, dan (iii) membangun komitmen dan

kapasitas pemerintah desa, kabupaten dan provinsi dalam

peningkatan kinerja sistem pengelolaan pelayanan air minum

dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan

melalui pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam

http://www.pamsimas.org/

5


kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi daerah dan

desa.

(b) Komponen 2: Peningkatan Perilaku dan Layanan Hidup Bersih

dan Sehat melalui STBM

Komponen ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan

institusi lokal dalam pencegahan penyakit yang disebabkan dan

atau ditularkan sanitasi buruk dan air yang tidak bersih (seperti

diare), melalui: (1) perubahan perilaku menuju perilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS), dan (2) peningkatan akses sanitasi

dasar.

Promosi PHBS ditujukan pada semua lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini akan mendukung dan melengkapi komponen pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Promosi PHBS dilaksanakan melalui keluarga, institusi lokal/ desa, fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Pelaksanaan Komponen 2 dilakukan dengan pendekatan STBM

(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yaitu merubah perilaku

higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan

cara pemicuan dengan cakupan wilayah kabupaten (district-

wide). Pendekatan STBM dilaksanakan melalui proses

pelembagaan 3 (tiga) strategi sanitasi total yang merupakan

satu kesatuan yang saling me¬mpengaruhi yaitu: a)

Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi; b)

Peningkatan penyediaan sanitasi dan c) Penciptaan lingkungan

yang kondusif. Dengan pelaksanaan tiga strategi secara

konsisten diharapkan akses universal air minum dan sanitasi

tahun 2019 yaitu 100 % akses sanitasi layak dapat dicapai.

6


(c) Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi

Komponen 3 akan membantu masyarakat berupa penyediaan

sarana air minum tingkat desa dan peri-urban, serta sarana

sanitasi sekolah melalui pendekatan berbasis masyarakat: (i)

pembiayaan infrastruktur disesuaikan dengan rencana yang

dikembangkan oleh masyarakat, (ii) masyarakat yang memilih

opsi teknologi untuk infrastruktur air minum, (iii) masyarakat

yang mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, serta

operasional dan pemeliharaan sarana, (iv) masyarakat

berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan

infrastruktur dan bertanggung-jawab penuh terhadap biaya

operasional dan pemeliharaan, dan (v) penerapan pendekatan

berbasis gender dan penanggulangan kemiskinan secara

konsisten untuk mencapai output dan hasil.

Tujuan Komponen ini adalah untuk menambah jumlah

penerima manfaat akses layanan air minum layak dan

pemanfaat sarana sanitasi sekolah untuk mendukung

pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019. (d) Komponen 4: Hibah Insentif

Komponen ini menyediakan insentif bagi kabupaten dan desa

yang dapat mencapai target akses air minum dan sanitasi secara

berkelanjutan, termasuk pengembangan dan perbaikan kinerja

SPAM. Insentif ini diberikan sebagai salah satu upaya untuk

pengarusutamaan pendekatan berbasis masyarakat dalam

program air minum dan sanitasi perdesaan. Bersama dengan

Komponen 3, komponen ini memberikan kontribusi langsung

terhadap percepatan pencapaian akses universal air minum dan

sanitasi tahun 2019 di perdesaan melalui pendekatan berbasis

masyarakat.

7


Dukungan pemerintah dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan dan pengembangan SPAMS sangat penting dalam mewujudkan secara nyata pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019. Keberlanjutan sarana dan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak pasca Program Pamsimas harus dipertahankan melalui pendampingan kelompok pengelola terutama oleh asosiasi pengelola dan pemerintah desa.

(e) Komponen 5: Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Proyek

Komponen 5 bertujuan untuk menyediakan dukungan teknis

pengelolaan pelaksanaan program Komponen 1, 2, 3 dan 4

secara terpadu dan terintegrasi serta memberikan dukungan

teknis kepada Central Project Management Unit (CPMU) dan

Central Project Implementation Unit (CPIU) dalam tugasnya

sebagai pengelola Program Pamsimas secara keseluruhan.

Gambaran rinci tentang komponen program PAMSIMAS disajikan Pedoman Umum Program Pamsimas yang dapat diunduh melalui www.pamsimas.org.

C. Pendanaan dan Pembiayaan Program PAMSIMAS.

Program Pamsimas merupakan Program Pemerintah Indonesia yang

mendapatkan dukungan pendanaan dari Bank Dunia dan DFAT.

Estimasi pendanaan Pamsimas mulai tahun 2008-2020 adalah

sekitar US$ 1,650 Juta bersumberkan dari Rupiah Murni (RM) APBN

dan APBD, Dana Pemerintah Desa (APBDesa), sumbangan

masyarakat, serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dari Bank Dunia

dan DFAT. Komposisi pembiayaan untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut.


8


KOMPONEN

PENDANAAN PAMSIMAS (USD, 000)

PAMSIMAS TOTAL

I II III

1. Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan Daerah dan Desa

20.30 43.44 152.07 215.81

2. Peningkatan Perilaku & Layanan Hidup Bersih dan Sehat melalui STBM

25.20 15.14 73.39 113.89

3. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi

208.30 143.16 437.50 788.96

4. Hibah Insentif Kabupaten dan Desa

7.50 21.05 303.93 332.48

5. Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Proyek

58.90 35.24 102.55 196.69

Unallocated 1.30 1.30

TOTAL 321.50 258.03 1,069.44 1,649.13

D. Tata Kelola Pamsimas III

Program Pamsimas berada dalam tanggung jawab Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR), Direktorat

Jenderal Cipta Karya (DJCK); Kementerian Kesehatan, Direktorat

Jenderal Kesehatan Masyarakat (DJ Kesmas); Kementerian Dalam

Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (DJ Bangda)

dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (DJ Pemdes) dan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (DJ PPMD) termasuk instansi pengelola program

(Central Project Management Unit/CPMU). Selain CPMU, unit-unit

tertentu pada masing-masing Direktorat Jenderal Kementerian

9


adalah sebuah Unit Pelaksana Program (Program Implementation Unit/PIU) bertanggung jawab dalam pelaksanaan harian program.

Pada tingkat Provinsi dan kabupaten, Program Pamsimas

mempunyai unit pengelola, yaitu Provincial Project Management Unit (PPMU) dan District Project Management Unit (DPMU), dengan

anggota dari unsur-unsur yang sama seperti CPMU dan CPIU, yaitu

Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan,

Bappermas/BPMPD, dan dinas lain yang terkait.

Pada tingkat masyarakat dan desa, Program Pamsimas mempunyai

unit pelaksana yaitu Kelompok Kerja Masyarakat (KKM), Satlak

(Satuan Pelaksana), Kader AMPL, serta bekerja secara intensif

dengan Pemerintah Desa.

Pokja AMPL. Tim Pengarah dan Tim Teknis Pamsimas merupakan

tim yang bertanggungjawab atas arah kebijakan dan pelaksanaan

pengelolaan dan sinkronisasi program dan anggaran pada setiap

kementerian. Dalam Pamsimas, tim pengarah dan tim teknis

merupakan bagian dari Pokja AMPL yang merupakan pokja yang

membidangi kebijakan program dan anggaran untuk bidang air

minum dan sanitasi antar kementerian (di tingkat pusat), dan antar

dinas (di tingkat provinsi dan kabupaten).

Panitia Kemitraan (Pakem) merupakan salah satu unsur di bawah

Pokja AMPL Kabupaten yang bertanggungjawab dalam pemilihan

desa, dengan tujuan untuk mendapatkan daftar desa yang sesuai

dengan target Pamsimas, serta memberikan rekomendasi kepada

Pokja AMPL untuk mensinkronkan program dan anggaran bidang

air minum dan sanitasi guna mendukung pelaksanaan Pamsimas di

tingkat kabupaten.

10


Struktur organisasi Pamsimas dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana

Program Pamsimas

Gambaran rinci tentang peran dan fungsi masing-masing lembaga

pengelola dan pelaksana Program PAMSIMAS disajikan Pedoman

Umum Program Pamsimas yang dapat diunduh melalui

www.pamasimas.org.

http://www.pamasimas.org/

11


III. TUJUAN PENGADAAN LAYANAN

Tujuan utama pengadaan layanan ‘Regional Oversight Management Services (ROMS)’ adalah untuk memberi dukungan kepada CPMU

dan CPIU serta Unit-unit pengelola program PAMSIMAS di daerah

(PPMU, DPMU, dan Satker PSPAM Provinsi) dalam:

a) Pengelolaan dan pelaksanaan Program di Tingkat Provinsi,

Kabupaten dan Desa dalam rangka pencapaian indikator kinerja

utama (IKU) dan hasil program (Lampiran A).

b) Mengelola pembayaran secara tepat waktu untuk gaji masing-

masing tenaga ahli dan pendukung, kegiatan pengembangan

kapasitas dan biaya operasional dalam kontrak ROMS sesuai

dengan tata cara yang diatur dalam Panduan Operasional Baku

(POB) Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan Pekerjaan

Jasa Kontraktual dan Swkelola (Lampiran C).

c) Menerima dan menyimpan dengan aman seluruh dokumen

pendukung berkenaan dengan poin (a) dan (b) di atas apabila

sewaktu waktu dibutuhkan untuk keperluan audit.

IV. LOKASI

Kerangka acuan kerja ini meliputi layanan jasa ROMS yang

berkedudukan di 33 provinsi dan 359 Kabupaten. Lokasi

pekerjaannya mengacu kepada lokasi program PAMSIMAS III yang

akan dilaksanakan di sekitar 27,000 desa, dimana 15,000

diantaranya adalah desa-desa baru dan 12,000 adalah desa-desa

‘Berkelanjutan’ PAMSIMAS I dan II yang tersebar di 359 kabupaten

dan 33 Provinsi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran D. Lokasi

ini dapat berubah pada saat pelaksanaan program, dan apabila hal

IV. LOKASI

Kerangka acuan kerja ini meliputi layanan jasa ROMS yang

berkedudukan di 33 provinsi dan 396 Kabupaten Program Pamsimas

III dan 12 kota dan kabupaten program pamsimas I/II. Lokasi

pekerjaannya mengacu kepada lokasi program PAMSIMAS III yang

akan dilaksanakan di sekitar 27,000 desa, dimana 15,000

diantaranya adalah desa-desa baru dan 12,000 adalah desa-desa

program Pamsimas I dan II sebagaimana diuraikan dalam Lampiran

D. Lokasi ini dapat berubah pada saat pelaksanaan program, dan

Jumlah kabupaten program Pamsimas III sesuai dengan SK Menteri PUPR no. 631/KPTS/M/2016 tanggal 18 Agustus 2016,

12


ini terjadi maka akan dilakukan penyesuaian dalam kontrak jasa

layanan ROMS.

V. PERIODE LAYANAN

Layanan jasa ROMS di dalam kontrak ini akan mencakup

pelaksanaan PAMSIMAS III dalam waktu sekitar 44 bulan atau mulai

Nopember 2016 sampai Juli 2020, atau sesuai dengan tanggal

mobilisasi.

VI. RUANG LINGKUP DAN TARGET KINERJA JASA LAYANAN

ROMS adalah Tim Pelaksana Pamsimas Tingkat Propinsi dan

Kabupaten yang salah satu fungsinya adalah mengawal pelaksanaan

Pamsimas agar sesuai dengan Pedoman dan Juknis; memastikan

kualitas pendampingan dan hasil di tingkat masyarakat maupun

Pemda; memastikan pencapaian jumlah target pemanfaat tingkat

provinsi dan kabupaten; dan peningkatan kapasitas pemda dalam

pengelolaan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

A. Ruang Lingkup

Tim ROMS memberikan dukungan kepada Unit Pengelola Program

Pamsimas Tingkat Provinsi (PPMU) dan Pengelola Program

Pamsimas Tingkat Kabupaten (DPMU) diantaranya adalah, namun

tidak terbatas kepada:

1. Perencanaan program, termasuk di dalamnya adalah

rekruitmen dan penilaian kinerja fasilitator, fasilitasi

penyusunan TOR dan BOP terkait pengelolaan program untuk

PPMU dan DPMU, termasuk Pokja AMPL dan Pakem,

penyusunan jadwal kegiatan Pamsimas, perencanaan target

pemanfaat air minum dan sanitasi melalui Pamsimas

apabila hal ini terjadi maka akan dilakukan penyesuaian dalam

kontrak jasa layanan ROMS.

Layanan jasa ROMS di dalam kontrak ini akan mencakup

pelaksanaan PAMSIMAS III dalam waktu sekitar 44 bulan dimulai

sejak ditandatanganinya kontrak sampai dengan Nopember 2020.

Tetap

SK Menteri PUPR no. 325/KPTS/M/2018 tanggal 3 Mei 2018, SK Menteri PUPR no. 631/KPTS/M/2018 tanggal 31 Mei 2018, masing-masing tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program Pamsimas Tahap Ketiga, Tahap Keempat, dan Tahap Kelima

13


(penyusunan IKU Pamsimas untuk Provinsi dan Kabupaten),

pemantauan DIPA dan DIPDA untuk kegiatan Pamsimas tingkat

provinsi dan kabupaten serta desa (termasuk porsi dana APBD

dan APBDesa untuk desa baru, desa peningkatan kinerja, desa

pengembangan), serta kegiatan pengembangan kapasitas

(lokakarya dan pelatihan), serta memastikan bahwa DPMU dan

PPMu serta Pakem dapat melaksanakan peran dan fungsinya;

2. Pengawalan kegiatan seleksi desa, termasuk di dalamnya

penyediaan pendampingan teknis bagi Pakem serta dukungan

bagi Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), termasuk didalamnya

adalah pendampingan terhadap kualitas pekerjaan fasilitator di

tingkat masyarakat dan desa;

3. Dukungan teknis terhadap pelaksanaan program tingkat desa

untuk menjamin kesesuaian target dan spesifikasi teknis, seperti

pengawalan kegiatan tingkat desa untuk dapat dilaksanakan

secara baik dan tepat waktu, evaluasi teknis terhadap RKM

(termasuk kajian keuangan), pengawasan terhadap kualitas

pendampingan masyarakat, pengawasan terhadap kualitas

hasil kegiatan di tingkat masyarakat (pembentukan

kelembagaan, kegiatan promosi kesehatan, pelatihan, dan

kegiatan konstruksi), pengawalan terhadap pelaksanaan

pengamanan sosial dan lingkungan serta gender, pengawalan

terhadap kegiatan keberlanjutan (kualitas pendampingan dan

hasil kegiatan keberlanjutan tingkat desa, seperti penerapan

tarif, kinerja BPSPAMS, keberfungsian teknis, fasilitasi dana

desa, dan lainnya), mendorong penambahan jumlah pengaduan

dalam website Pamsimas;

4. Dukungan teknis terhadap pelaksanaan program tingkat

kabupaten, termasuk didalamnya adalah: fasilitasi penyusunan

14


RAD AMPL kabupaten, dukungan pemantauan penyusunan

RAD AMPL oleh tingkat Provinsi, kajian belanja AMPL tingkat

kabupaten, fasilitasi koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan

Pamsimas pada periode perencanaan, pelaksanan dan

keberlanjutan, seperti fasilitasi peningkatan kinerja asosiasi,

kegiatan STBM, dukungan atau penyampaian informasi secara

rutin terkait Pamsimas kepada pengambil keputusan (misal

Kepala Daerah); sinkronisasi RAD AMPL ke dalam RPJMD dan

RKPD serta membantu pengawalan PJM ProAKSI ke dalam

RPJMDesa/RKPDesa, dan lain sebagainya. Termasuk di dalam

lingkup ini adalah peningkatan kapasitas dan kinerja Pemda

dalam pengelolaan program Pamsimas dan program air minum

dan sanitasi perdesaan;

5. Pengawalan terhadap sinkronisasi program dan anggaran air

minum dan sanitasi perdesaan di tingkat propinsi dan

kebupaten serta desa dengan program Pamsimas (kebijakan dan

alokasi anggaran), termasuk diantaranya adalah kepesertaan

kabupaten dalam program hibah air minum perdesaan,

pemanfaatan DAK PAM STBM/Kesehatan, APBDesa, serta

program APBD reguler untuk air minum dan sanitasi;

6. Dukungan teknis dalam pengelolaan dan penyelenggaraan

kegiatan pelatihan, lokakarya, EGM, dan kegiatan

pengembangan kapasitas sejenis di tingkat provinsi dan

kabupaten;

7. Memberikan dukungan (back-stop) dalam rangka penyelesaian

masalah terkait pelaksanaan tingkat desa, masyarakat dan

kabupaten serta provinsi, termasuk di dalamnya adalah

advokasi kebijakan, fasilitasi koordinasi lintas lembaga,

coaching kepada TFM dan masyarakat, dan lainnya;

15


8. Pemanfaatan alat bantu dan diseminasi penyelenggaran

program secara baik dan tepat waktu, misalnya diseminasi

pedoman dan juknis, pembahasan substansi pedum dan juknis

untuk dapat dipahami oleh seluruh pelaku, serta poster dan

spanduk; peningkatan kapasitas TFM dalam memahami pesan

dan Informasi; serta pengawasan dan pemantauan terhadap

TFM dalam penyebaran Informasi secara akurat;

9. Pemantauan dan evaluasi, termasuk di dalamnya adalah:

memastikan pengisian data dan Informasi secara valid dan tepat

waktu melalui MIS Pamsimas, peningkatan kapasitas pemda

(DPMU/PPMU dan Pokja AMPL) dalam memanfaatkan MIS

sebagai alat pengambil keputusan, penyelesaian tindak lanjut

hasil audit secara tepat waktu, masukan atau input terhadap

kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat untuk

bidang air minum dan sanitasi (pengawalan terhadap

peraturan kepala daerah, penyusunan dokumen rencana, dan

lain-lain), fasilitasi dan koordinasi masalah pengaduan secara

tepat waktu, evaluasi pelaksanaan kegiatan Pamsimas secara

rutin dan didiskusikan bersama pelaku Pamsimas (termasuk

TFM), uji petik, dan lainnya.

10. Pengelolaan kontrak, termasuk gaji, pengembangan kapasitas

dan biaya operasional secara tepat kebutuhan dan tepat waktu

serta akuntabel, dan melaporkan setiap penggunaannya dalam

aplikasi smart-sight secara tepat waktu;

11. Memberikan rekomendasi untuk pembayaran gaji dan biaya

operasional untuk TFM (Fasilitator Senior dan Fasilitator

Masyarakat) secara tepat waktu, termasuk diantaranya adalah

16


pemeriksaan laporan, time-sheet, dan dokumen pendukung

lainnya, verifikasi tagihan TFM, dan lain sebagainya;

12. Memberikan laporan pelaksanaan secara rutin kepada PPMU

dan DPMU dan termasuk laporan kegiatan dan kemajuan

program, pencapaian target, dan pengelolaan resiko yang

salinannya diberikan kepada CPMU dan NMC.

B. Target Kinerja

Target kinerja ROMS diantaranya adalah: (Catatan: perubahan dapat dilaksanakan selama masa pelaksanaan kontrak sesuai dengan persetujuan CPMU dan PPK):

1. Pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten dan desa secara

tepat waktu, tepat sasaran, dan mencapai target Indikator

Kinerja Utama Pamsimas;

2. Kualitas kontruksi infrastruktur air minum dan sanitasi yang

memenuhi standar minimum spesifikasi yang dikeluarkan oleh

Kementerian PUPR (dapat diunduh dalam website pamsimas,

www.pamsimas.org) atau menjamin penggunaan secara baik

oleh masyarakat untuk minimal 10 tahun (sesuai umur teknis

dalam rancangan teknis);

3. Jumlah belanja APBD yang digunakan untuk mendukung

kegiatan Pamsimas, termasuk pengembangan kapasitas dan

pembangunan infrastruktur (dana APBD sharing program dan

dana APBD bidang air minum dan sanitasi);

4. Pembayaran gaji, biaya operasional kantor dan perjalanan,

termasuk biaya pelatihan secara tepat kebutuhan, tepat waktu

dan akuntabel, serta pelaporan secara tepat waktu dalam

aplikasi smart-sight;


17


5. Penyampaian laporan berkala secara tepat waktu, termasuk

kelengkapan dan validitas data dalam MIS;

6. Jumlah pengaduan serta tindak lanjutnya yang termuat dalam

aplikasi PPM Pamsimas.

VII. INPUT PENYEDIA JASA LAYANAN

Regional Oversight Management Services (ROMS) akan dikontrak

oleh PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I, II dan III, Satker

Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat.

ROMS akan bekerja di bawah arahan langsung dari PPMU dan

DPMU, serta CPMU serta bekerja di bawah pembinaan dan

pengawasan dari NMC Pamsimas dan Tim Konsultan Advisori.

Untuk melaksanakan lingkup pekerjaannya, Tim ROMS terdiri dari

sejumlah tenaga ahli dan pendukung di tingkat provinsi dan

kabupaten (lihat tabel 1). Komposisi Tim ROMS disesuaikan sebagai

berikut:

a. Untuk setiap minimal 15 kabupaten yang menjadi tanggung jawab ROMS maka Provincial Coordinator (PC) akan

mempunyai Co-Provincial Coordinator (Co-PC);

b. Untuk kabupaten lama akan mempunyai Co-DC dengan lingkup tugas termasuk pengelolaan keuangan, namun untuk kabupaten baru mempunyai Financial Management Assistant (FMA).

c. Gambar Contoh Organisasi ROMS dapat dilihat pada Lampiran

E.

18


Pengguna Jasa melakukan seleksi Koordinator Kabupaten (Korkab/DC) dan Co-Korkab (CoDC) untuk dikontrak melalui paket ini, sehingga Penyedia Jasa tidak perlu mengusulkan atau melakukan seleksi tersendiri. Pergantian terhadap personil harus dilakukan melalui evaluasi oleh Pemberi Jasa. Pergantian terhadap posisi ini tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan Pemberi Jasa.

Tabel 1: Komposisi Tim ROMS

POSISI STATUS LOKASI

A. TIM PROVINSI

1. Provincial Coordinator (PC) Tenaga Ahli Provinsi

2. Co-Provincial Coordinator (Co-PC) Tenaga Ahli Provinsi

3. Water Supply and Sanitation Spec.(WSS)

Tenaga Ahli Provinsi

4. Financial Management Spec. (FMS) Tenaga Ahli Provinsi

5. Local Government Specialist (LGS) Tenaga Ahli Provinsi

6. ComDev Specialist/CB Coordinator (CDS/CBS)


7. Data Management Analyst Tenaga

Pendukung Provinsi

8. Office Manager Tenaga

Pendukung Provinsi

9. Computer Operator Tenaga

Pendukung Provinsi

10. Office Boy Tenaga

Pendukung Provinsi

B. TIM KABUPATEN

1. District Coordinator * Tenaga Ahli Kabupaten

2. Co-District Coordinator/DFMA * Tenaga Kab. Lama

Pengguna Jasa melakukan seleksi Koordinator Kabupaten

(Korkab/DC) untuk dikontrak melalui paket ini, sehingga Penyedia

Jasa tidak perlu mengusulkan atau melakukan seleksi tersendiri,

sedangkan Co-DC diusulkan oleh Penyedia Jasa. Pergantian terhadap

personil harus dilakukan melalui evaluasi oleh Pemberi Jasa.

Pergantian terhadap posisi ini tidak dapat dilakukan tanpa

persetujuan Pemberi Jasa.

Tabel 1: Komposisi Tim ROMS

POSISI STATUS LOKASI

A. TIM PROVINSI

1. Provincial Coordinator (PC) Tenaga Ahli Provinsi

2. Co-Provincial Coordinator (Co-PC) Tenaga Ahli Provinsi

3. Water Supply and Sanitation Spec.(WSS)


4. Financial Management Spec. (FMS) Tenaga Ahli Provinsi

5. Local Government Specialist (LGS) Tenaga Ahli Provinsi

6. ComDev Specialist/CB Coordinator (CDS/CBS)


7. Data Management Analyst Tenaga

Pendukung Provinsi

8. STBM Specialist Tenaga Ahli Provinsi

9. Office Manager Tenaga

Pendukung Provinsi

10. Computer Operator Tenaga

Pendukung Provinsi

11. Office Boy Tenaga

Pendukung Provinsi

B. TIM KABUPATEN

19


Pendukung

3. District FMA Tenaga

Pendukung Kab. Baru

4. Data Entry Operator and Admin. Officer Tenaga

Pendukung

Kab.

Lama/

Baru

Catatan: * DC dan Co-DC diseleksi dan ditetapkan oleh Pemberi Jasa

Pengaturan pekerjaan antara PC dan Co-PC tidak berdasarkan

wilayah kabupaten jangkauan atau dampingan namun berdasarkan

pembagian lingkup pekerjaan, namun untuk provinsi dengan lebih

dari satu Co-PC maka pembagian pekerjaan diantara Co-PC dapat

disesuaikan berdasarkan pembagian wilayah kabupaten dampingan.

Kualifikasi, rincian tugas dan target kinerja untuk masing-masing

tenaga ahli dan pendukung dapat dilihat pada Lampiran F.

Pemberi jasa bertanggungjawab sepenuhnya atas penentuan/

penetapan, penggantian atas dasar peningkatan kinerja/

pengunduran diri atas personil dan lokasi kerja DC dan Co-DC pada

awal masa kontrak. Namun, pengelolaan admisistrasi kontrak,

pencapaian target program PAMSIMAS, pemantauan dan

peningkatan kinerja DC dan Co-DC serta penyediaan dukungan

teknis dan operasional di masing-masing kabupaten sasaran seperti

yang diatur dalam KAK ini, tetap menjadi tanggungjawab

sepenuhnya Penyedia Jasa.

Penyedia jasa akan akan menunjuk staf permanen perusahaan

sebagai Liaison Officer atau petugas perwakilan kantor pusat yang

bertanggung jawab atas administrasi kontrak ROMS dan

berkoordinasi dengan PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah I, II dan

1. District Coordinator * Tenaga Ahli Kabupaten

2. Co-District Coordinator/DFMA Tenaga

Pendukung Kab. Lama

3. District FMA Tenaga

Pendukung Kab. Baru

4. Data Entry Operator and Admin. Officer Tenaga

Pendukung

Kab.

Lama/

Baru

Catatan: * DC dan Co-DC diseleksi dan ditetapkan oleh Pemberi Jasa

Tetap

Pemberi jasa bertanggungjawab sepenuhnya atas penentuan/

penetapan, penggantian atas dasar peningkatan kinerja/

pengunduran diri atas semua personil ROMS. Namun, pengelolaan

admisistrasi kontrak, pemantauan dan peningkatan kinerja personil

ROMS serta penyediaan dukungan teknis dan operasional di masing-

masing wilayah kerja seperti yang diatur dalam KAK ini, tetap

menjadi tanggungjawab sepenuhnya Penyedia Jasa.

Merupakan penegasan terhadap tupoksi Pemberi Jasa dan Penyedia Jasa

20


III serta Satker PAMBM dan CPMU terutama dalam meningkatkan

kinerja, integritas dan profesionalisme tim ROMS sesuai dengan

ketentuan dan kriteria evaluasi yang disepakati. Biaya untuk posisi

Liaison Officer adalah biaya yang harus dan dianggap telah

diperhitungkan dalam menentukan usulan besaran management fee untuk perusahaan.

Perusahaan ROMS akan menunjuk seorang Direktur Program untuk

bertanggung jawab atas hubungan kontraktual antara Perusahaan

dan Satker PAMBM termasuk semua kegiatan administrasi kontrak,

serta untuk memantau kinerja Tim ROMS termasuk jaminan kualitas

output dan pelaporan. Posisi ini dijadikan beban/overhead

perusahaan dan telah diperhitungkan dalam biaya manajemen fee

dan tidak akan dibayar berdasarkan kontrak. Direktur Program

berlokasi di tempat Perusahaan ROMS.

Tim ROMS di tingkat provinsi dan kabupaten akan menempati

kantor mereka sendiri, di luar kantor PPMU maupun DPMU.

VIII. ORGANISASI BANTUAN TEKNIS

ROMS akan bekerja sama dengan National Management Consultant (NMC), Training Development Services (TDS), dan TFM (Tim

Fasilitator Masyarakat: Fasilitator Senior dan Fasilitator Masyarakat).

Organisasi Bantuan Teknis dapat dilihat pada Lampiran G.

NMC memberikan dukungan secara terintegrasi dan terpadu kepada

CPMU dan CPIU dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan

pelaksanaan Program Pamsimas sebagai program air minum dan

sanitasi secara nasional.

TDS memberikan dukungan kepada CPMU melalui NMC dalam

mengembangkan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas

ROMS akan bekerja sama dengan National Management Consultant (NMC) dan TFM (Tim Fasilitator Masyarakat: Fasilitator Senior dan

Fasilitator Masyarakat). Organisasi Bantuan Teknis dapat dilihat

pada Lampiran G.

Dihilangkan

TDS tidak diadakan disesuaikan dengan kebutuhan Program.

21


pelaksanaan program Pamsimas di tingkat pusat, provinsi,

kabupaten, dan masyarakat.

Tim Fasilitator Masyarakat (TFM). Tenaga pendamping masyarakat

Program Pamsimas terdiri dari a) Tim Fasilitator Masyarakat (TFM),

yang dipimpin oleh seorang (1) Fasilitator Senior (SF) dan

beranggotakan maksimum Sembilan (9) orang Fasilitator

Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan

pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian.

Untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terdiri dari

Provincial Coordinator (PC) dan Fasilitator Kabupaten STBM. Tim

STBM dikontrak secara terpisah oleh Kementerian Kesehatan,

namun berada dalam kendali ROMS (untuk tingkat Provinsi berada

di bawah kendali Provincial Coordinator/PC ROMS, dan untuk

tingkat kabupaten berada dalam kendali District Coordinator/DC

ROMS).

IX. DUKUNGAN LOGISTIK DAN TEKNIS

Tim ROMS seperti yang dijelaskan pada Tabel 1 mencakup sumber

daya teknis dan administratif yang diperlukan untuk

memungkinkan ROMS beroperasi secara efektif dan efisien dalam

memberikan pelayanan.

Untuk mendukung kegiatan ROMS, Penyedia Jasa diharapkan

menyediakan semua peralatan yang diperlukan yang termasuk

tetapi tidak terbatas pada: (a) fasilitas transportasi; (b) komunikasi,

dan (c) komputer, printer, dan peralatan kantor penting lainnya.

Persyaratan fasilitas transportasi adalah kendaraan berpenumpang

banyak (jenis MPV atau sejenis) dan harus mencakup semua biaya

untuk pengemudi, operasional dan pemeliharaan. Fasilitas

transportasi menunjang kegiatan ROMS bisa disesuaikan dengan

kondisi lapangan.

Tenaga pendamping masyarakat Program Pamsimas III terdiri dari Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), yang dipimpin oleh 1 (satu) Fasilitator Senior (FS) dan beranggotakan maksimum 9 (sembilan) orang Fasilitator Masyarakat (FM) yang terdiri dari 3 (tiga) sub-tim dimana setiap sub-tim terdiri dari 3 (tiga) orang Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian. Selain itu untuk pendampingan program Pamsimas diwilayah kota yang masuk dalam program Pamsimas tahap I dan II akan didampingi oleh FS dan FM. Tim STBM berada dalam kendali ROMS (untuk tingkat Provinsi

berada di bawah kendali Provincial Coordinator/PC ROMS, dan

untuk tingkat kabupaten berada dalam kendali District

Coordinator/DC ROMS).

Merupakan penegasan komposisi TFM

22


Ketentuan untuk ruang kantor sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran H, Kantor ROMS Provinsi harus menyediakan tambahan

ruang kantor khusus untuk dialokasikan untuk Regional Manager

NMC dan tim FAS dapat bekerja dengan nyaman.

X. PERALATAN KHUSUS

ROMS perlu memastikan bahwa kantor di Provinsi dan kabupaten

akan dilengkapi dengan akses yang memadai pada peralatan berikut

dan jika diperlukan disesuaikan dengan yang ditetapkan dalam

Lampiran H.

• Alat GPS

• Kamera Digital

• Scanner

• Printer

• MesinFax

• Proyektor LCD di kantor provinsi

• Personal Desktop Computer (PC)

• Laptop/Notebook Computer

Transportasi Lokal bagi peserta untuk kegiatan Uji Petik/ Spot

Cheking, Monitoring, Supervision and Strenghtening, Coordination

Meeting, EGM di level Provinsi dan Training akan disediakan oleh

ROMS dengan ketentuan sbb:

a. Transportasi lokal ada dua jenis yaitu; dengan jarak normal dan

jarak remote

b. Perhitungan transportasi local dengan jarak normal ditetapkan

dalam “fixed rate’ sedangkan untuk jarak remote ditetapkan

dalam “ceiling rate”

Ketentuan mengenai transportasi local jarak normal dan jarak

remote sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran H.

Berdasarkan surat Bank Dunia tertanggal 5 Oktober 2017 perihal Izin Prinsip variasi kontrak ROMS

23


• Handy Talky/HT dan Radio Rig untuk kabupaten dengan kebutuhan khusus, misalnya tidak terjangkau komunikasi telepon dna internet

• Generator Set untuk kabupaten tertentu yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik yang memadai

• Peralatan lain yang diperlukan harus dengan persetujuan PPK dan CPMU.

XI. EXPERT GROUP MEETING(EGM) DAN PERTEMUAN

KOORDINASI

A. Pertemuan Koordinasi

1. Pertemuan Koordinasi Nasional. Pertemuan koordinasi nasional

atau pertemuan tingkat nasional lainnya mengundang ROMS

Provinsi. Kehadiran ROMS Provinsi adalah berdasarkan

permintaan CPMU, PPK, dan Satker Pusat. Frekuensi pertemuan

koordinasi nasional adalah dua (2) kali setahun atau

disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Durasi pertemuan

koordinasi nasional adalah maksimal tiga (3) hari.

2. PC ROMS melaksanakan Pertemuan Koordinasi Tingkat

Propinsi dua kali setahun dengan mengundang District

Coordinator (DC) dan Regional Manager NMC. Pertemuan

koordinasi ini membahas mengenai penyusunan rencana dan

target tahunan, serta mendiskusikan kemajuan pelaksanaan,

permasalahan, tindak lanjut dan rencana aksi penyelesaian

masalah. Pimpinan pertemuan koordinasi tingkat propinsi

adalah PPMU dan Satker Provinsi. Pertemuan koordinasi tingkat

provinsi tidak bisa dilaksanakan tanpa kehadiran dan

persetujuan dari PPMU dan Satker Provinsi. Durasi setiap

pertemuan koordinasi tingkat provinsi adalah maksimal tiga (3)

hari. ROMS dapat menyewa ruangan meeting untuk

24


pertemuan ini. Frekuensi pertemuan koordinasi dapat

ditentukan bersama dengan PPMU dan Satker Provinsi,

sehingga dapat dilakukan lebih dari dua kali per tahun, namun

dukungan pendanaan ROMS untuk kegiatan pertemuan ini

adalah maksimal dua (2) kali per tahun.

3. DC ROMS melaksanakan Pertemuan Koordinasi Tingkat

Kabupaten setiap bulan dengan mengundang TFM dan Korkab

STBM. Seperti pertemuan koordinasi tingkat provinsi, pada

pertemuan ini dibahas mengenai penyusunan rencana dan

target tahunan dan tengah tahun, serta mendiskusikan

kemajuan pelaksanaan, permasalahan, tindak lanjut dan

rencana aksi penyelesaian masalah. Pimpinan pertemuan

koordinasi tingkat propinsi adalah DPMU atau PPK atau Satker

Kabupaten. Pertemuan koordinasi tingkat kabupaten tidak bisa

dilaksanakan tanpa kehadiran dan persetujuan dari DPMU atau

PPK atau Satker Kabupaten.

B. Expert Group Meeting (EGM) Tingkat Provinsi.

Untuk berbagi pembelajaran yang diperoleh, diskusi tentang praktek terbaik pada pelaksanaan program, penyesuaian pendekatan dan strategi, maka PC ROMS, sesuai dengan rekomendasi dari masing-masing tenaga ahli/professional, akan memfasilitasi pertemuan EGM Provinsi secara berkala dengan mengundang DC, Co-DC dan DEAO. Pertemuan tersebut akan dilakukan maksimal dua kali (2) per tahun. Durasi setiap pertemuan adalah maksimal tiga (3) hari. EGM dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau isu/pembelajaran berdasarkan sektor infrastruktur air minum dan sanitasi, kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa, pendampingan tingkat desa dan masyarakat termasuk keberlanjutan, pengelolaan keuangan untuk bidang air minum dan sanitasi, serta pengelolaan dan analisa data.

Untuk berbagi pembelajaran yang diperoleh, diskusi tentang praktek terbaik pada pelaksanaan program, penyesuaian pendekatan dan strategi, maka PC ROMS, sesuai dengan rekomendasi dari masing-masing tenaga ahli/professional, akan memfasilitasi pertemuan EGM Provinsi secara berkala dengan mengundang DC, Co-DC/DFMA dan DEAO. Pertemuan tersebut akan dilakukan maksimal dua kali (2) per tahun. Durasi setiap pertemuan adalah maksimal tiga (3) hari.

Merupakan penegasan terhadap partisipan EGM tingkat Provinsi

25


EGM dapat dilaksanakan atas persetujuan CPMU dan PPK. Jika EGM dilaksanakan lebih dari dua (2) kali per tahun maka ROMS perlu meminta persetujuan CPMU dan PPK.

XII. PEMANTAUAN, EVALUASI dan UJI PETIK

A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dari provinsi ke tingkat

kabupaten dan desa dapat dilaksanakan empat (4) kali setahun

untuk masing-masing tenaga ahli ROMS Provinsi dan Data

Management Analyst (DMA). Alokasi kegiatan pemantauan dan

evaluasi (monev) untuk masing-masing tenaga ahli dan DMA

dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan danisu khusus,

namun frekuensinya tidak melebihi dari jumlah kumulatif (4

dikali alokasi kegiatan monev masing-masing TA dan DMA

Provinsi ke Kabupaten dan Desa) kegiatan pemantauan dan

evaluasi tahunan.

2. Kegiatan pemantauan dan evaluasi khusus untuk ROMS

Provinsi ke tingkat Kabupaten dan Desa. ROMS provinsi dapat

melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi khusus sebanyak

dua (2) kali setahun. Kegiatan khusus ini misalnya adalah

kegiatan misi bersama Pemerintah dan Bank Dunia, kunjungan

dari Executing Agency (EA) dan Donor yang bersifat strategis,

dan lainnya. Alokasi kegiatan pemantauan dan evaluasi

(monev) khusus untuk masing-masing tenaga ahli dan DMA

dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan isu khusus,

namun frekuensinya tidak melebihi dari jumlah kumulatif (2

dikali alokasi kegiatan monev masing-masing TA dan DMA

Provinsi ke Kabupaten dan Desa) kegiatan pemantauan dan

evaluasi tahunan.

26


3. Alokasi kegiatan pemantauan dan Evaluasi dari kabupaten ke

desa adalah total tujuh (7) kali setahun yang dapat digunakan

oleh DC, Co-DC, dan FMA serta DEAO secara bersama.

4. Substansi kegiatan pemantauan dan evaluasi tercantum dalam

Juknis Monitoring dan Evaluasi yang dapat diunduh dari

www.pamsimas.org. NMC akan memberikan panduan

mengenai perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan

pemantauan evaluasi untuk ROMS.

B. Uji Petik

1. Untuk menjamin keberlanjutan dan tujuan pengendalian

program, tim ROMS secara independen dan berkala akan

melakukan uji petik di lapangan untuk memastikan bahwa

kualitas dan kepatuhan proses dari masing-masing tahapan

utama dalam kegiatan berbasis masyarakat berikut telah

dipenuhi.

2. Tim Provinsi wajib melakukan uji petik terhadap desa sasaran

di provinsi masing-masing, sedangkan Koordinator Kabupaten

akan melakukan uji petik di desa sasaran di wilayah kabupaten

masing-masing. Tim ROMS Provinsi melakukan uji petik

tahunan sejumlah 10% terhadap total desa dampingan tahunan.

Tim ROMS Kabupaten melakukan uji petik tahunan sejumlah

50% terhadap total desa dampingan tahunan.

2. Tim Provinsi wajib melakukan uji petik terhadap desa sasaran di provinsi masing-masing, sedangkan Tim Kabupaten akan melakukan uji petik di desa sasaran di wilayah kabupaten masing-masing. Tim ROMS Provinsi melakukan uji petik tahunan sejumlah minimal 10% desa baru dan 2% desa lama atau maksimal sesuai dengan tabel Jumlah Sample untuk masing-masing Provinsi yang dapat dilihat pada Lampiran M. Tim ROMS Kabupaten melakukan uji petik tahunan sejumlah minimal 50% desa baru dan 10% desa lama atau maksimal 14 desa (dengan prioritas 7 desa baru dan 7 desa lama). SOP Uji Petik disediakan oleh Pamsimas dalam website.

Disesuaikan dengan Kontrak ROMS Lampiran B Jadwal Aktivitas/ Biaya


27


3. Hasil uji petik, baik memuaskan atau sebaliknya harus

digunakan untuk melaksanakan tindakan korektif dan

meningkatkan pelaksanaan proses yang tengah berlangsung

maupun yang akan berlangsung. Melalui deteksi dini terhadap

masalah kualitas dan berbagai pembelajaran dan prinsip-

prinsip praktek pelaksanaan terbaik, kegiatan uji petik didesain

untuk mendukung keberlanjutan program jangka panjang.

4. Substansi kegiatan pemantauan dan evaluasi tercantum dalam

Juknis Monitoring dan Evaluasi yang dapat diunduh dari

www.pamsimas.org. NMC akan memberikan panduan

mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan uji petik

untuk ROMS. NMC akan menerbitkan daftar desa calon sasaran

uji petik setiap tahun.

5. Lampiran I menampilkan kewajiban uji petik untuk ROMS.

XIII. OJT DAN PENDAMPINGAN FASILITATOR

Program PAMSIMAS menggunakan beberapa jenis fasilitator sebagai berikut :

a) Fasilitator Masyarakat (FM) yang bertugas untuk memberikan

bantuan pada pelaksanaan program di desa-desa Program

PAMSIMAS;

b) Fasilitator Senior yang membimbing dan mendukung FM pada

pelaksanaan program di desa-desa Program PAMSIMAS; dan

c) Fasilitator STBM Kabupaten yang bertugas untuk mendukung

Dinas Kesehatan setempat dengan pelaksanaan program

nasional STBM berskala kabupaten.

28


d) Seluruh fasilitator ini berada dalam kontrak terpisah dari

ROMS, namun menjadi satu organisasi bantuan teknis (lihat

Bagian VIII dari Kerangka Acuan Kerja).

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para

fasilitator, maka setiap tahun program PAMSIMAS melaksanakan

pelatihan bagi fasilitator masyarakat. Kegiatan pelatihan untuk

semua fasilitator akan dikelola oleh Satker PAMBM sesuai dengan

kebutuhan. ROMS mendukung kegiatan pelatihan secara substansi

sesuai dengan kapasitas tenaga ahli dan bidang keahliannya.

ROMS Kabupaten mempunyai kegiatan on the job training (OJT)

untuk fasilitator yang dapat dilakukan satu (1) kali setiap

tahun.Durasi kegiatan ini adalah satu (1) hari, dilaksanakan di

Kantor ROMS Kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan fasilitator dalam mendampingi

masyarakat dan pemerintah desa serta meningkatkan kualitas hasil

pendampingan Program Pamsimas di tingkat masyarakat dan desa.

Perencanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan koordinasi NMC dan

TDS. Jumlah fasilitator masyarakat untuk setiap kabupaten dapat

dilihat pada Lampiran J.

XIV. KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemda, pemerintah desa dan

masyarakat, maka Program Pamsimas mempunyai kegiatan

pengembangan kapasitas (pelatihan dan lokakarya) untuk pelaku

Program Pamsimas. Pelatihan dilakukan secara berjenjang, misalnya

pelatihan di tingkat provinsi hanya ditujukan kepada pelaku tingkat

kabupaten (pemda kabupaten dan asosiasi), dan pelatihan tingkat

kabupaten dilakukan untuk pelaku tingkat desa (pemerintah

kecamatan, desa dan masyarakat). Sebagai catatan, pelatihan tingkat

provinsi tidak dapat menyertakan pelaku tingkat desa.

ROMS Kabupaten mempunyai kegiatan on the job training (OJT) atau diskusi e-learning dan coaching untuk tim fasilitator masyarakat (TFM) yang dapat dilakukan satu (1) kali setiap bulan. Durasi kegiatan ini adalah masing-masing satu (1) hari (full-day meeting). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam mendampingi masyarakat dan pemerintah desa serta meningkatkan kualitas hasil pendampingan Program Pamsimas di tingkat masyarakat dan desa. Perencanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan koordinasi NMC. Jumlah fasilitator masyarakat untuk setiap kabupaten dapat dilihat pada Lampiran J.

29


Perencanaan kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan bersama

dengan NMC dan TDS. Persetujuan kegiatan pelatihan tingkat

provinsi diberikan oleh CPMU dan PPK, sedangkan perencanaan

pelatihan tingkat kabupaten dilakukan bersama ROMS Provinsi, dan

persetujuan kegiatan pelatihan diberikan oleh PPMU dan DPMU.

NMC dan TDS akan menerbitkan panduan perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan pelatihan (misalnarasumber, jadwal,

komponen pembiayaan, dan lainnya) serta contoh TOR. ROMS dapat

mengembangkan substansi pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan

isu-isu lokal.

Berikut daftar pelatihan yang dapat dikelola oleh Tim ROMS.

Estimasi jumlah peserta per provinsi dan kabupaten dapat dilihat

pada tabel Jadwal Aktivitas pada Dokumen Lelang (Bab XI).

A. Pelatihan

Tingkat Provinsi

1. Pelatihan Asosiasi BPSPAMS. Perencanaan pelatihan ini

dilakukan bersama Sekretariat Nasional Asosiasi BPSPAMS dan

NMC. Frekuensi pelatihan ini adalah 1 kali setahun mulai pada

tahun 2017 sampai dengan 2019. Durasi pelatihan maksimal

tiga (3 hari).

2. Pelatihan Penyusunan RAD AMPL untuk Tim Penyusun RAD

AMPL Pemda Kabupaten, diberikan hanya untuk kabupaten

yang baru bergabung dengan Pamsimas mulai tahun 2016 dan

seterusnya. Penambahan peserta untuk pelatihan dari

kabupaten peserta lama Pamsimas diberikan atas persetujuan

CPMU dan PPK, sesuai dengan rekomendasi NMC. Pelatihan ini

Perencanaan kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan bersama dengan NMC. Persetujuan kegiatan pelatihan tingkat provinsi diberikan oleh CPMU dan PPK, sedangkan perencanaan pelatihan tingkat kabupaten dilakukan bersama ROMS Provinsi, dan persetujuan kegiatan pelatihan diberikan oleh PPMU dan DPMU.

NMC akan menerbitkan panduan perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan pelatihan (misal narasumber, jadwal, komponen

pembiayaan, dan lainnya) serta contoh TOR. ROMS dapat

mengembangkan substansi pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan

isu-isu lokal

2. Pelatihan Penyusunan RAD AMPL untuk Tim Penyusun RAD AMPL Pemda Kabupaten, diberikan untuk kabupaten yang belum mempunyai dokumen RAD AMPL. Penambahan peserta untuk pelatihan diberikan atas persetujuan CPMU dan PPK,. Pelatihan ini diberikan satu (1) kali yaitu pada tahun 2017. Durasi pelatihan maksimal empat (4) hari. Pembukaan dan Penutupan acara oleh Satker/PPK/CPIU/PPMU.

TDS tidak diadakan disesuaikan dengan kebutuhan Program.

Disesuaikan dengan Lampiran B; Jadwal Aktivitas / Biaya. Dan Tahapan

30


diberikan satu (1) kali yaitu pada tahun 2017. Durasi pelatihan

maksimal empat (4) hari.

3. Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Pemda dalam rangka

pengarusutamaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Pelatihan ini diberikan bagi pemda-pemda yang sudah

menyelesaikan RAD AMPL. Perencanaan pelatihan ini

dilakukan bersama NMC, dan pelaksanaannya dilakukan atas

persetujuan CPMU dan PPK. Pelatihan ini dilaksanakan dua kali

selama masa layanan ROMS. Jadwal yang disesuaikan dengan

rekomendasi NMC, misal tahun 2017 dan 2018 atau tahun

2018 dan 2019. Durasi pelatihan maksimas tiga (3) hari.

Tingkat Kabupaten

1. Pelatihan Kader AMPL. Pelatihan Kader AMPL diberikan untuk

desa peserta lama dan desa baru dalam Program Pamsimas.

Pelatihan diberikan satu (1) kali setahun untuk masing-masing

kelompok, namun sesuai dengan rekomendasi dari ROMS

Provinsi maka pelatihan kader AMPL dapat dilakukan secara

bersama. Durasi pelatihan adalah maksimal tiga (3) hari.

2. Pelatihan BPSPAMS. Pelatihan BPSPAMS diberikan untuk desa

peserta lama dan desa baru dalam Program Pamsimas. Pelatihan

diberikan satu (1) kali setahun untuk masing-masing

kelompok. Perencanaan pelatihan dilaksanakan bersama ROMS

Provinsi dan Asosiasi Kabupaten serta DPMU yang membidangi

pembinaan terhadap BPSPAMS. Durasi pelatihan adalah

maksimal tiga (3) hari.

3. Pelatihan untuk Pemerintah Desa dan Kecamatan. Pelatihan

untuk aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan diberikan untuk

desa peserta lama dan desa baru dalam Program Pamsimas.

Pelatihan diberikan satu (1) kali setahun untuk masing-masing

3. Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Pemda dalam rangka pengarusutamaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pelatihan ini diberikan bagi pemda-pemda yang sudah menyelesaikan RAD AMPL. Perencanaan pelatihan ini dilakukan bersama NMC, dan pelaksanaannya dilakukan atas persetujuan CPMU dan PPK. Pelatihan ini di integrasikan kedalam materi Workshop Integrasi RAD Kedalam RPJMD dan RKPD dan Workshop Review RAD AMPL di tingkat Provinsi.

Pelaksanaan Kegiatan. Berdasarkan surat Bank Dunia tertanggal 5 Oktober 2017 perihal Izin Prinsip variasi kontrak ROMS

31


kelompok. Perencanaan pelatihan dilaksanakan bersama ROMS

Provinsi serta DPMU yang membidangi pembinaan terhadap

Pemerintah Desa dan Kecamatan. Durasi pelatihan adalah

maksimal tiga (3) hari.

B. Workshop

Tingkat Provinsi

1. Integrasi RAD ke dalam RPJMD dan RKPD. Lokakarya ini

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah

Kabupaten yang sudah menyusun RAD AMPL. PPMU adalah

pengelola utama untuk kegiatan ini, berkonsultasi dengan Tim

Penyusun RPJMD dan RKPD. Perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan ini dilaksanakan dengan konsultasi NMC. Persetujuan

terhadap kegiatan lokakarya diberikan oleh CPMU, PPK dan

CPIU BANGDA.

2. Review RAD AMPL. Lokakarya ini dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten yang sudah menyusun

RAD AMPL. PPMU dan Pokja AMPL adalah pengelola utama

untuk kegiatan ini, berkonsultasi dengan Bappeda. Perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan konsultasi

NMC. Persetujuan terhadap kegiatan lokakarya diberikan oleh

CPMU, PPK dan CPIU BANGDA.

3. Kedua lokakarya tersebut dilakukan satu (1) kali setahun,

dengan durasi maksimal tiga (3) hari tergantung jumlah

kabupaten.

Tingkat Kabupaten

1. Workshop Keberlanjutan dan Pengembangan Asosiasi.

Lokakarya ini adalah untuk memfasilitasi pembentukan Asosiasi

32


BPSPAMS. Lokakarya dilakukan satu (1) kali setahun dengan

durasi dua (2) hari.

2. Workshop Sosialisasi RAD AMPL. Lokakarya ini hanya untuk

kabupaten peserta baru Pamsimas (yang baru bergabung

dengan Pamsimas sejak tahun 2016 dan

seterusnya).Penambahan peserta untuk pelatihan dari

kabupaten peserta lama Pamsimas diberikan atas persetujuan

CPMU dan PPK, sesuai dengan rekomendasi NMC dan ROMS

Provinsi. Lokakarya ini hanya satu (1) kali. Durasi lokakarya

adalah satu (1) hari.

3. Workshop Ekspose RAD AMPL. Lokakarya ini hanya untuk

kabupaten peserta baru Pamsimas (yang baru bergabung

dengan Pamsimas sejak tahun 2016 dan seterusnya).

Penambahan peserta untuk pelatihan dari kabupaten peserta

lama Pamsimas diberikan atas persetujuan CPMU dan PPK,

sesuai dengan rekomendasi NMC dan ROMS Provinsi.

Lokakarya ini hanya satu (1) kali. Durasi lokakarya adalah satu

(1) hari.

4. Workshop Monitoring RAD AMPL. Lokakarya ini adalah untuk

kabupaten yang sudah menyusun RAD AMPL, termasuk untuk

perbaruan terhadap dokumen RAD AMPL sesuai dengan

kebijakan baru dari pemerintah daerah, misalnya RPJMD.

Lokakarya ini dilaksanakan satu (1) kali setahun.

C. Pelatihan untuk Pelaku Pengelola Program

Pamsimas menyediakan pelatihan untuk pelaku pengelola program,

khusus mengenai pengelolaan program Pamsimas untuk PPMU,

DPMU dan Satker serta untuk District Coordinator (DC) ROMS.

C. Pelatihan untuk Pelaku Pengelola Program

Pamsimas menyediakan pelatihan untuk pelaku pengelola program, khusus mengenai pengelolaan program Pamsimas untuk PPMU, DPMU dan Satker serta untuk semua personil ROMS dan Fasilitator.

33


Kegiatan pelatihan terkait pengelolaan Program Pamsimas dikelola

langsung oleh Satker PAMBM. NMC dan TDS mendukung Satker

PAMBM dan CPMU untuk menyusun kegiatan pelatihan untuk

pelaku pengelola program. ROMS memberikan dukungan untuk

memastikan bahwa peserta pelatihan siap. Kegiatan pelatihan ini

tidak dibebankan dalam kontrak ROMS.

D. Pelatihan Lainnya

Pamsimas menyediakan pelatihan untuk Panitia Kemitraan (Pakem)

dalam rangka pemilihan desa. Kegiatan pelatihan ini dikelola

langsung oleh Satker PAMBM. NMC dan TDS mendukung Satker

PAMBM dan CPMU untuk menyusun kegiatan pelatihan untuk

Pakem (jadwal, TOR, dan lain sebagainya). ROMS memberikan

dukungan untuk memastikan bahwa peserta pelatihan siap

(misalnya SK Panitia Kemitraan dan daftar nama serta kesediaan

jadwal peserta pelatihan). Kegiatan pelatihan ini tidak dibebankan

dalam kontrak ROMS.

XV. OUTPUT DAN LAPORAN

Laporan dan output lainnya yang harus disiapkan oleh ROMS

tercantum dalam daftar di bawah ini. Persyaratan khusus dalam hal

tanggung jawab, waktu penyerahan jika disyaratkan khusus

tercantum dalam Lampiran K.

NMC akan menerbtikan panduan terkait pelaporan dan output

ROMS sesuai dengan persetujuan CPMU dan PPK.

Syarat pelaporan tercantum dalam Juknis Monitoring dan Evaluasi

yang dapat diunduh dari www.pamsimas.org.

Kegiatan pelatihan terkait pengelolaan Program Pamsimas dikelola

langsung oleh Satker PAMBM. NMC mendukung Satker PAMBM dan

CPMU dalam menyusun kegiatan pelatihan untuk pelaku pengelola

program. ROMS memberikan dukungan untuk memastikan bahwa

peserta pelatihan siap. Kegiatan pelatihan ini tidak dibebankan dalam

kontrak ROMS.

D. Pelatihan Lainnya

Pamsimas menyediakan pelatihan untuk Panitia Kemitraan (Pakem)

dalam rangka pemilihan desa. Kegiatan pelatihan ini dikelola

langsung oleh Satker PAMBM. NMC mendukung Satker PAMBM dan

CPMU untuk menyusun kegiatan pelatihan untuk Pakem (jadwal,

TOR, dan lain sebagainya). ROMS memberikan dukungan untuk

memastikan bahwa peserta pelatihan siap (misalnya SK Panitia

Kemitraan dan daftar nama serta kesediaan jadwal peserta

pelatihan). Kegiatan pelatihan ini tidak dibebankan dalam kontrak

ROMS.


34


Laporan Pendahuluan:

Laporan Pendahuluan akan dididkusikan dengan Pokja

AMPLProvinsi, PPMU, Pokja AMPL Kabupaten, DPMU, dan Satker

PSPAM untuk menetapkan program kerja ROMS yang disepakati

yang juga disinkronkan dengan kebutuhan program secara

keseluruhan dan terutama diselaraskan dengan kegiatan tim

fasilitator yang dikontrak secara terpisah (FM, FS dan Fasilitator

STBM), serta agenda pengembangan kapasitas dari program.

Laporan Bulanan:

Laporan Bulanan diharapkan menyertakan gambaran kemajuan

pelaksanaan dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama (KPI),

kegiatan utama yang dilakukan, rincian ringkasan dalam kaitannya

dengan pengadaan, manajemen keuangan, status M&E/MIS, isu-isu

manajemen dan teknis yang utama dalam program yang diperlukan

untuk memperoleh penanganan pada bulan mendatang. Laporan

Bulanan akan dikonsolidasikan di tingkat ROMS tetapi harus

terstruktur untuk memungkinkan laporan ini digunakan juga oleh

Pokja AMPL Provinsi, PPMU, Pokja AMPL Kabupaten, DPMU dan

Satker PSPAM.

Laporan Triwulanan: Laporan Triwulanan akan mengkonsolidasikan informasi dari

Laporan Bulanan. Struktur danisi akan ditentukan oleh NMC dan

CPMU agar dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk Laporan

Manajemen Program.

Laporan Pendahuluan:

Laporan Pendahuluan akan didiskusikan dengan PPMU dan Satker

PSPAM untuk menetapkan program kerja ROMS yang disepakati

juga disinkronkan dengan kebutuhan program secara keseluruhan

dan terutama diselaraskan dengan kegiatan tim fasilitator yang

dikontrak secara terpisah (FM, FS dan Fasilitator STBM), serta agenda

pengembangan kapasitas dari program.

35


Laporan Tahunan:

Laporan Tahunan akan disiapkan untuk mengkonsolidasikan

informasi dari Laporan Bulanan selama satu Tahun Anggaran.

Struktur dan isi akan ditentukan oleh NMC dan CPMU agar dapat

dimanfaatkan sebagai masukan untuk Konsolidasi Laporan

Manajemen Program Tahunan.

Input MIS

Input MIS akan disediakan dalam format yang telah disepakati

dengan CPMU. Keseragaman di seluruh provinsi dan daerah penting

untuk memungkinkan analisis di tingkat program dan pelaporan

dapat terselesaikan.

Input Smart-sight

Input Smart-sight akan disediakan dalam format yang telah

disepakati dengan CPMU. Keseragaman di seluruh provinsi dan

daerah penting untuk memungkinkan analisis di tingkat program

dan pelaporan dapat terselesaikan

Laporan khusus:

Laporan sebagaimana diminta oleh Pokja AMPL Provinsi, PPMUs,

Pokja AMPL Kabupaten, DPMU, dan Satker PSPAM/Kabupaten.

Draft Laporan Akhir & Laporan Akhir:

Laporan Akhir disiapkan mencakup status penyelesaian, operasi dan

pemeliharaan, dan laporan strategi pengakhiran programuntuk

setiap kabupaten dan desa. Struktur dan format laporan ini akan

disepakati dengan CPMU dan NMC dan akan mencakup persyaratan

36


khusus atas penyajian, analisis dan konsolidasi data untuk Laporan

Penyelesaian dari Peminjam.

XVI. EVALUASI KINERJA PENYEDIA JASA LAYANAN

Kinerja Tim ROMS secara keseluruhan akan dievaluasi secara rutin

tiap tahun oleh PPMU dalam konsultasi dengan CPMU. Kelanjutan

kontrak akan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan CPMU yang

mungkin merekomendasikan perubahan struktur tim dan/atau

personel atau pemutusan kontrak dalam kasus kinerja yang tidak

dapat diterima. CPMU dibantu oleh NMC akan mengembangkan

sistem penilaian kinerja personil ROMS yang akan disediakan untuk

PPMU, Satker PSPAM Provinsi, dan perusahaan ROMS. ROMS

diminta untuk melakukan evaluasi tahunan anggota timnya serta

FM/FS yang bekerja di masing-masing kabupaten dan melaporkan

hasilnya ke PPMU.

Selain itu, ROMS akan mengatur pelaksanaan evaluasi kinerja STBM

Specialist dan Fasilitator STBM oleh dinas kesehatan provinsi dan

kabupaten, dan melaporkan hasilnya kepada PPMU.

NMC akan menerbitkan lembar kinerja Tim ROMS dan TFM sebagai

panduan bagi perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kinerja.

37


DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Indikator Kinerja Utama (IKU) PAMSIMAS

LAMPIRAN B Daftar Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis

Program Pamsimas

LAMPIRAN C Panduan Operasional Baku (POB):

Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaporan

Pekerjaan Jasa Kontraktual dan Swakelola

LAMPIRAN D Wilayah Cakupan Program Pamsimas

LAMPIRAN E Gambar Contoh Struktur Organisasi ROMS

LAMPIRAN F Kualifikasi, Rincian Tugas dan Target Kinerja Tim

ROMS

LAMPIRAN G Organisasi Bantuan Teknis

LAMPIRAN H Dukungan Logistik, Administrasi dan Teknis

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Tetap

LAMPIRAN B Daftar Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis

Program Pamsimas

LAMPIRAN C Berubah

LAMPIRAN D Berubah

LAMPIRAN E Tetap

LAMPIRAN F Berubah

LAMPIRAN G Organisasi Bantuan Teknis

LAMPIRAN H Berubah

38


LAMPIRAN I Uji Petik

LAMPIRAN J Jumlah Fasilitator

LAMPIRAN K Pelaporan

LAMPIRAN L Rencana Kerja Layanan ROMS

LAMPIRAN I Berubah

LAMPIRAN J Berubah

LAMPIRAN K Tetap

LAMPIRAN L Tetap

LAMPIRAN M Penentuan Jumlah Sample Uji Petik Tim Provinsi

39

LAMPIRAN A Indikator Kinerja Utama (IKU) PAMSIMAS

Indikator Pencapaian Program

Kemajuan

s/d Aug 7,

2015

Periode Pengumpulan Data dan Pelaporan

2016 2017 2018 2019 2020

Frekuensi

dan

Pelaporan

Sumber

Data/Metodologi

Penanggung Jawab

Pengumpulan Data

1. Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas air minum yang aman secara berkelanjutan

2. Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak secara berkelanjutan

3. % desa/kel yang mempunyai SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat

7,9 juta

7.7

juta

77%

10.3

juta

8.2 juta

90%

12

juta

9.1 juta

90%

16

juta

11.1 juta

90%

19

juta

13.6 juta

90%

22.1

juta

14.9

juta

90%

Laporan

Kuartal

Laporan

Kuartal

Laporan

Kuartal

Masyarakat/ Data

Primer

Masyarakat/ Data

Primer

Masyarakat/ Data

Primer

Fasilitator dan

ROMS

Sanitarian, Dinkes,

dan ROMS

Fasilitator dan

ROMS

Hasil Antara 1:

1. Jumlah desa yang menyusun RKM

2. % kabupaten yang telah menyusun rencana peningkatan kapasitas (RAD AMPL) untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas, dan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan program

3. % kabupaten yang telah menyusun realisasi anggaran Kab/Kota (APBD) dalam sektor AMPL sebagai persentase dari

10,287

32%

35 %

27,000

70%

60%

18,000

40%

40%

21,000

50%

45%

24,000

60%

50%

27,000

70%

60%

Laporan

tahunan

Laporan

tahunan

Laporan

tahunan

Masyarakat/ Data

Primer

Pemda/ Data

Sekunder

Pemda/ Data

Sekunder

Fasilitator/ROMS

ROMS/NMC

ROMS/NMC

40


Kemajuan

s/d Aug 7,

2015


2016 2017 2018 2019 2020

Frekuensi

dan

Pelaporan

Sumber

Data/Metodologi

Penanggung Jawab

Pengumpulan Data

kebutuhan anggaran untuk mencapai target UA 2019

4. % kabupaten yang mereplikasi pendekatan Pamsiimas di luar masyarakat sasaran

100%

90%

90%

90%

90%

90% Laporan

tahunan

Pemda/ Data

Sekunder

ROMS/NMC

5. % desa memiliki RPJM Desa/RKP Desa yang mengintegrasikan PJM ProAKSi/RKM

6. % desa yang merealisasikan APBDesa untuk kebutuhan anggaran bidang air minum dan sanitasi

N/A

N/A

0%

0%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Laporan

tahunan

Laporan

tahunan

Pemdes/ Data

Primer

Pemdes/ Data

Primer

Fasilitator/ROMS

Fasilitator/ROMS

Hasil Antara 2:

7. % desa/kel yang mempunyai SPAM yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat

8. % desa/kel yang mempunyai SPAM yang berfungsi dan memenuhi kepuasan dari mayoritas masyarakat sasaran

77%

87%

90%

90%

90%

90%

90%

80%

Laporan

kuartal

Pada Akhir

Program

Pemdes/ Data

Primer

Survey

Fasilitator/ROMS

CPMU

9. Jumah desa yang melampaui kriteria kinerja program dan memperoleh dana hibah

10. % kab/kota yang melampaui kriteria kinerja program dan memperoleh dana hibah

1,249

36%

1,649

0%

2,399

20%

3,399

30%

4,649

40%

4,649

50%

Laporan

tahunan

Laporan

tahunan

Masyarakat/ Data

Primer

Pemda/ Data

Sekunder

Fasilitator/ROMS

ROMS/CMAC

41


Kemajuan

s/d Aug 7,

2015


2016 2017 2018 2019 2020

Frekuensi

dan

Pelaporan

Sumber

Data/Metodologi

Penanggung Jawab

Pengumpulan Data

11. % masyarakat sasaran yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF/SBS)

12. % masyarakat sasaran yang menerapkan program cuci tangan pakai sabun (CTPS)

13. % sekolah sasaran yang mempunyai fasilitas sanitasi yang layak dan menerapkan PHBS.

51%

68%

85%

60%

60%

95%

60%

60%

95%

60%

60%

95%

60%

60%

95%

60%

60%

95%

Laporan

kuartal

Laporan

tahunan

Laporan

tahunan

Masyarakat/ Data

Primer

Masyarakat/ Data

Primer

Sekolah/ Data

Primer

Sanitarian, Dinkes,

dan ROMS

Sanitarian, Dinkes,

dan ROMS

Sanitarian, Dinkes,

dan ROMS

Hasil Antara 3:

14. % kabupaten yang mempunyai struktur dan alat pemantauan program (MIS, M&E) memberikan informasi berkala mengenai kualitas pelaksanaan proyek

93%

90%

90%

90%

90%

90%

Laporan

kuartal

MIS Data/ Data

Sekunder

ROMS/NMC

42

LAMPIRAN B : DAFTAR PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PAMSIMAS (Berubah)

Seluruh dokumen ini dapat diunduh dari www.pamsimas.org

Original/Amandemen 2 Usulan Amandemen 3

No. Deskripsi No. Deskripsi

1. Pedoman Umum Program Pamsimas 1. Tetap

2. Pedoman Pelaksanaan Tingkat Masyarakat 2. Tetap

3. Pedoman Pelaksanaan Tingkat Pemda 3. Tetap

4. Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat 4. Tetap

5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat 5. Tetap

6. Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial 6. Tetap

7. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat 7. Tetap

8. Petunjuk Teknis Pengelolaan SPAM dan Penguatan Keberlanjutan 8. Tetap

9. Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan 9. Tetap

10. Petunjuk Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pemantauan RAD

AMPL

10. Tetap

11. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dari Sumber PHLN 11. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan Manajemen Kontrak Dari

Sumber Dana PHLN

12. Petunjuk Teknis Pemilihan Desa 12. Tetap


43

13. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM 13. Tetap

14. Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 14. Tetap

15. Petunjuk Teknis Hibah Kabupaten dan Desa 15. Tetap

16. Panduan Operasional Baku (POB): Pertanggungjawaban

Keuangan dan Pelaporan Pekerjaan Jasa Kontraktual dan

Swakelola

16. Panduan Operasional Baku (POB): Pertanggungjawaban Keuangan dan

Pelaporan Pekerjaan Jasa Kontraktual dan Swakelola

17. Petunjuk Teknis Penguatan Kelembagaan untuk Keberlanjutan Air

Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat

44

LAMPIRAN C : PEDOMAN OPERASIONAL BAKU (POB) - PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PELAPORAN PEKERJAAN JASA KONTRAKTUAL

DAN SWAKELOLA PROGRAM PAMSIMAS (www.pamsimas.org)


45

LAMDIRAN D : Wilayah Cakupan Program Pamsimas (Berubah) Hubungan antara ROMS dengan FAS dan Tim Monev Region NMC dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.


PROVINSI

KABUPATEN PAMSIMAS III

PA

MSI

MA

S I

[20

08

-

20

12

]

PA

MSI

MA

S II

[2

01

3-

20

16

]

PA

MSI

MA

S II

I [2

01

6-

20

20

]

OV

ER

SIG

HT

SER

VIC

ES

JUM

LA

H K

AB

UPA

TEN

FASI

LIT

AT

OR

AD

MIN

.

SER

VIC

ES

MO

NEV

REG

ION

1 Aceh 3 18 ROMS 1 18 FAS 1

1 2 Sumatera Utara 4 21 ROMS 2 21 FAS 2

3 Sumatera Barat 13 12 12 ROMS 3 21

FAS 3

4 Jambi 4 9 FAS 4

5 Riau 6 9 9 ROMS 4 14

FAS 5

2

6 Kepulauan Riau 2 5 FAS 6

7 Sumatera Selatan 8 10 13 ROMS 5 19

FAS 7

8 Kep. Bangka Belitung 2 6 FAS 8

9 Lampung 2 12 ROMS 6 21

FAS 9

10 Bengkulu 4 9 FAS 10

11 Jawa Barat 5 11 15 ROMS 7 19

FAS 11

3

12 Banten 2 3 4 FAS 12

13 Jawa Tengah 28 29 29 ROMS 8 33

FAS 13

14 DI Yogyakarta 2 4 FAS 14

15 Jawa Timur 21 27 ROMS 9 27 FAS 15

16 Nusa Tenggara Barat 6 8 ROMS 10 13

FAS 16

4 17 Bali 1 5 FAS 17

18 Nusa Tenggara Timur 10 19 21 ROMS 11 21 FAS 18

19 Kalimantan Barat 11 12 ROMS 12 21 FAS 19

PROVINSI

KABUPATEN PAMSIMAS III

PA

MSI

MA

S I

[20

08

-

20

12

]

PA

MSI

MA

S II

[2

01

3-

20

16

]

PA

MSI

MA

S II

I [2

01

6-

20

20

]

OV

ER

SIG

HT

SER

VIC

ES

JUM

LA

H K

AB

UPA

TEN

FASI

LIT

AT

OR

AD

MIN

.

SER

VIC

ES

MO

NEV

REG

ION

1 Aceh 3 18 ROMS 1 18 FAS 1

1 2 Sumatera Utara*) 4 25 ROMS 2 25 FAS 2

3 Sumatera Barat 13 12 16 ROMS 3 25

FAS 3

4 Jambi 4 9 FAS 4

5 Riau 6 9 11 ROMS 4 16

FAS 5

2

6 Kepulauan Riau 2 5 FAS 6

7 Sumatera Selatan 8 10 13 ROMS 5 19

FAS 7

8 Kep. Bangka Belitung 2 6 FAS 8

9 Lampung 2 13 ROMS 6 22

FAS 9

10 Bengkulu 4 9 FAS 10

11 Jawa Barat 5 11 17 ROMS 7 21

FAS 11

3

12 Banten 2 3 4 FAS 12

13 Jawa Tengah 28 29 29 ROMS 8 33

FAS 13

14 DI Yogyakarta 2 4 FAS 14

15 Jawa Timur 21 28 ROMS 9 28 FAS 15

16 Nusa Tenggara Barat 6 8 ROMS 10 15

FAS 16

17 Bali 1 7 FAS 17

18 Nusa Tenggara Timur 10 19 22 ROMS 11 22 FAS 18 4

19 Kalimantan Barat 11 12 ROMS 12 24 FAS 19

46

20 Kalimantan Tengah 2 9 FAS 20

21 Kalimantan Selatan 8 10 11

ROMS 13 19

FAS 21

22 Kalimantan Timur 1 4 FAS 22

23 Kalimantan Utara 4 FAS 23

24 Sulawesi Utara 9 ROMS 14 14

FAS 24

5

25 Gorontalo 2 5 5 FAS 25

26 Sulawesi Selatan 4 17 20 ROMS 15 25

FAS 26

27 Sulawesi Barat 1 3 5 FAS 27

28 Sulawesi Tenggara 4 12 ROMS 16 24

FAS 28

29 Sulawesi Tengah 7 10 12 FAS 29

30 Maluku 5 7 ROMS 17 12

FAS 30

6 31 Maluku Utara 2 5 FAS 31

32 Papua Barat 3 5 ROMS 18 17

FAS 32

33 Papua 2 12 FAS 33

TOTAL 110 221 359 359 6

20 Kalimantan Tengah 2 12 FAS 20

21 Kalimantan Selatan 8 10 11

ROMS 13 22

FAS 21

22 Kalimantan Timur 1 7 FAS 22

23 Kalimantan Utara 4 FAS 23

24 Sulawesi Utara 11 ROMS 14 16

FAS 24

5

25 Gorontalo 2 5 5 FAS 25

26 Sulawesi Selatan 4 17 23 ROMS 15 29

FAS 26

27 Sulawesi Barat 1 3 6 FAS 27

28 Sulawesi Tenggara*) 4 16 ROMS 16 28

FAS 28

29 Sulawesi Tengah 7 10 12 FAS 29

30 Maluku*) 5 9 ROMS 17 18

FAS 30

6 31 Maluku Utara*) 2 9 FAS 31

32 Papua Barat 3 10 ROMS 18 26

FAS 32

33 Papua 2 16 FAS 33

TOTAL 110 221 408*) 408*) 6

Catatan:

*) Penambahan Kabupaten didasarkan pada :

- SK Menteri PUPR No. 631/KPTS/M/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Progra PAMSIMAS Tahap Ketiga.

- SK Menteri PUPR No. 325/KPTS/M/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Progra PAMSIMAS Tahap Keempat.

- SK Menteri PUPR No. 377/KPTS/M/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Progra PAMSIMAS Tahap Kelima.

47

LAMPIRAN E: STRUKTUR ORGANISASI ROMS

Provincial Coordinator

District

Coordinator

District

Coordinator

Co. District

Coordinator/

DFMA

Data Entry/

Administration

Officer

Data Entry/

Administration

Officer

Disctrict

Financial

Management

Assisstant

KABUPATEN LAMA KABUPATEN BARU

48

LAMPIRAN F : KUALIFIKASI, RINCIAN TUGAS DAN TARGET KINERJA TIM ROMS

Original/Amendment No. 2 Amendment No. 3

Calon Penyedia Jasa dalam masa penawaran harus menyiapkan 3 (tiga) Tenaga Ahli inti Provinsi dibawah ini dengan kualifikasi keahlian sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran ini.

Tenaga Ahli inti untuk masing-masing Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Provincial Coordinator 2. Water Supply and Sanitation Specialist 3. Community Development/Capacity

Building Coordinator

Dalam waktu 15 (lima-belas) hari kalender setelah penandatangan kontrak, Penjedia Jasa diminta untuk memasukan secara tertulis nama dan CV dari Personil non-inti Provinsi yang memenuhi persyaratan kualifikasi teknis yang tercantum dalam Lampiran ini untuk disetujui oleh Pemberi Jasa. Mereka adalah:

4. Co-Provincial Coordinator, apabila dipersyaratkan

5. Local Government Specialist 6. Financial Management Specialist 7. Data Management Analyst Dalam waktu 15 hari Pemberi Jasa sudah harus menanggapi secara tertulis usulan tsb. Apabila ada personil yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi minimum maka Penyedia Jasa diminta untuk mengusulkan calon pengganti yang dapat diterima oleh Pemberi Jasa. Penyedia Jasa harus memastikan ketersediaan semua personil yang disetujui oleh Pemberi Jasa adalah ekslusif untuk kontrak paket ROMS ini. Personil inti Kabupaten yaitu District Coordinator dan Co-District Coordinator ditetapkan oleh Pemberi Jasa, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab Penyedia Jasa seperti diatur dalam Kontrak.

Calon Penyedia Jasa dalam masa penawaran harus menyiapkan 3 (tiga) Tenaga Ahli inti Provinsi dibawah ini dengan kualifikasi keahlian sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran ini.

Tenaga Ahli inti untuk masing-masing Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Provincial Coordinator 2. Water Supply and Sanitation Specialist 3. Community Development/Capacity

Building Coordinator

Dalam waktu 15 (lima-belas) hari kalender setelah penandatangan kontrak, Penjedia Jasa diminta untuk memasukan secara tertulis nama dan CV dari Personil non-inti Provinsi yang memenuhi persyaratan kualifikasi teknis yang tercantum dalam Lampiran ini untuk disetujui oleh Pemberi Jasa. Mereka adalah:

4. Co-Provincial Coordinator, apabila dipersyaratkan

5. Local Government Specialist 6. Financial Management Specialist 7. Data Management Analyst 8. STBM Specialist Dalam waktu 15 hari Pemberi Jasa sudah harus menanggapi secara tertulis usulan tsb. Apabila ada personil yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi minimum maka Penyedia Jasa diminta untuk mengusulkan calon pengganti yang dapat diterima oleh Pemberi Jasa. Penyedia Jasa harus memastikan ketersediaan semua personil yang disetujui oleh Pemberi Jasa adalah ekslusif untuk kontrak paket ROMS ini. Personil inti Kabupaten yaitu District Coordinator dan Co-District Coordinator ditetapkan oleh Pemberi Jasa, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab Penyedia Jasa seperti diatur dalam Kontrak.

49

POSISI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) PROVINCE

SPECIALIST

Melapor ke Koordinator Provinsi

Jangka waktu 23 bulan

Lokasi Kantor Provinsi

Ketrampilan

dan

Pengalaman

(Kualifikasi

minimum ,

pengalaman,

ketrampilan

dan

pengetahuan)

1. Sarjana (S1) di bidang kesehatan masyarakat, bidang sosial lainnya,

bidang teknik dan bidang lain yang relevan.

2. 8 tahun pengalaman dalam penerapan CLTS dan perilaku kesehatan dan

sanitasi, diutamakan mempunyai pengalaman dalam program Pamsimas

Kesehatan (Faskab dan Korprov STBM Pamsimas)

3. Diutamakan sudah memiliki kualifikasi pemandu tingkat provinsi dari

Program Pamsimas atau program sejenis, ditunjukkan dengan bukti

sertifikat yang diterbitkan institusi kesehatan

4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam penerapan

demand dan supply secara terpadu,

5. Memiliki pengalaman berkerja dengan pemerintah daerah dan

masyarakat khususnya dalam penerapan CLTS dan pemasaran sanitasi.

Penugasan

yang

diberikan

Secara spesifik, tugas STBM Specialist meliputi namun tidak terbatas kepada:

1. Membantu pemerintah daerah (dinas kesehatan) provinsi dalam

mencapai tujuan dan target capaian KPI program Pamsimas III komponen

2 (kesehatan).

2. Membantu pemerintah daerah (dinas kesehatan) provinsi dan pengelola

program Pamsimas III di tingkat provinsi (Pokja AMPL, PPMU) dalam

menyiapkan strategi dan dalam melakukan koordinasi perencanaan,

pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program Pamsimas III

Komponen 2.

3. Membantu pemerintah daerah (dinas kesehatan) provinsi untuk

sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pendekatan STBM dalam

mencapai target capaian KPI program Pamsimas III untuk disepakati

bersama dengan Dinas Kesehatan prov/kab dan Fasilitator Kabupaten

4. Mendukung kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan dalam rangka

pelaksanaan program Pamsimas III dan implementasi STBM di wilayah

provinsi bersangkutan.

5. Membantu Dinas Kesehatan provinsi menyiapkan laporan bulanan

pelaksanaan STBM / KPI Pamsimas komponen 2 (kesehatan) secara

berkala (dokumen laporan deskriptif maupun analitik) di wilayah

Provinsi


mengembangkan sistem monitoring dan update data STBM / KPI Pamsimas komponen 2 secara rutin, berkualitas dan valid.

7. Fasilitasi kegiatan komponen kesehatan dalam lingkup kerja ROMS

8. Fasilitasi MIS day, CB Day untuk komponen kesehatan PAMSIMAS III

9. Membantu pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) provinsi dalam

mencapai tujuan dan target penurunan prevalensi kejadian stunting di

wilayah provinsi.

10. Membantu pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) provinsi dan pengelola

program di tingkat provinsi (Pokja AMPL, PPMU) dalam menyiapkan

strategi dan dalam melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan

monitoring serta evaluasi program yang terkait dengan stunting.

50


SPECIALIST 11. Mendukung kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan dalam rangka

pelaksanaan program stunting di wilayah provinsi bersangkutan


meningkatkan promosi dan kampanye perubahan perilaku


peningkatan perubahan perilaku higienis dan sanitasi kabupaten/kota

secara sistematis termasuk melaksanakan review pembelajaran masing-

masing kabupaten/kota.


mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap

masyarakat/institusi yang memiliki peran besar dalam mendorong

peningkatan perubahan perilaku PHBS.


mengembangan strategi penurunan resiko stunting, berkolaborasi

dengan gizi dan promosi kesehatan.

16. Membantu Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Provinsi) dalam

mengembangkan strategi pemantauaan dan evaluasi program melalui

SIM Pamsimas, website STBM dan SMART STBM.


meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan

layanan sanitasi yang layak

18. Membangun jejaring pasar sanitasi meliputi peningkatan pelaku

penyediaan produsen sanitasi lokal, rintisan dan pengembangan unit

pemasaran dan sanitasi daerah dan rintisan kemitraan pelaku sanitasi

daerah


mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi

melalui pelatihan wirausaha sanitasi daerah, termasuk merumuskan dan

memfasilitasi upaya pendampingan lanjutan bagi wirausaha terlatih

20. Membangun kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan proses

pemantauan perkembangan usaha wirausaha terlatih melalui kompetisi

wirausaha sanitasi.

21. Membantu pemerintah daerah (dinas kesehatan) melakukan

pengumpulan database pemasaran sanitasi dan mengembangkan

mekanisme pemantauan berbasis internet

22. Membantu mengembangkan dan mendukung pelaksanaan studi untuk

mendukung program pemasaran sanitasi untuk menghasilkan

permintaan konsumen akan perbaikan sanitasi, memfasilitasi

kemampuan pasar lokal untuk menanggapi permintaan dan

mempromosikan perubahan perilaku yang lebih baik;


mengelola kegiatan STBM termasuk mengembangkan strategi untuk

perluasan program STBM, khususnya pilar 1 dan pilar 2 di wilayah kerja

provinsi


mengembangkan mekanisme share learning antar wilayah untuk

mendukung percepatan peningkatan akses sanitasi.

25. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga / konsultan lainnya yang

berbasis di provinsi untuk mendukung dan melakukan kegiatan terkait

STBM

51


SPECIALIST 26. Membantu pemerintah daerah (dinas kesehatan) provinsi untuk on the

job training dan/atau coaching kepada petugas prov mengenai

pelaksanaan sistem Monitoring STBM

27. Bersama dengan staf M&E Provinsi, mendemonstrasikan cara

menganalisis data, dan menguatkan staff provinsi yang berkepentingan

dalam memanfaatkan data monitoring dan mem-feeding untuk

perencanaan, analisis perbaikan program, dan evaluasi kegiatan.

28. Memastikan pemerintah daerah meng-input data anggaran dan

pengeluaran untuk kegiatan yang didanai Dana Dekon, DAK and BOK di

wilayah provinsi bersangkutan, kedalam sistem monev STBM secara

teratur dan lengkap.


mendorong sistem monitoring STBM ter-integrasi dalam website

Pemerintah Daerah dan update data STBM semakin rutin, berkualitas dan

valid.

30. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh PPMU, Satker/PPK Provinsi, serta

CPMU/Satker/PPK Pusat.

Palaporan dan

output

Akuntabilitas

1. Terpenuhi KPI 2,13,14,15, dan mengawal KPI 4,8 (berkaitan dengan

kesehatan)

2. Melakukan pemantauan dalam MIS Modul 1,2,4, 7.3(terkait komponen

kesehatan) dan MIS STBM

3. 90% desa PAMSIMAS melakukan update data di MIS STBM

4. 80% dari 90% desa PAMSIMAS, sanitariannya melakukan update data

secara rutin.

5. Memastikan pelaksanaan dan proses integrasi antara STBM dan stunting

di lokasi sasaran stunting

6. 90% Dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten memiliki

pengembangan kapasitas terkait pelaksanaan komponen kesehatan

7. 90% desa reguler melakukan pengujian kualitas air dan dicatatkan dalam

MIS Pamsimas

8. 90% desa sasaran PAMSIMAS didorong untuk alokasi dana desa dapat

digunakan untuk upaya promosi kesehatan dalam rangka pencapaian

target KPI

9. 90% Sekolah di wilayah sasaran pamsimas dapat melanjutkan kegiatan

kampanye sanitasi dan perubahan perilaku secara berkelanjutan

Output dan Capaian:

1. Rencana Kerja STBM / KPI Pamsimas yang sudah tersinkronisasi dengan

Renstra, RAD atau dokumen lain yang setara mencakup pelaksanaan

STBM di wilayah Provinsi. (Rencana kerja daerah dalam pelaksanaan dan

pencapaian target STBM). Rencana kerja yang disusun harus sesuai

dengan silkus program Pamsimas.

2. Target KPI komponen 2 Pamsimas III ( KPI 2,13,14 dan 15 Pamsimas)

3. Dokumen peta sanitasi desa Pamsimas yang terupdate secara berkala di

wilayah program Pamsimas oleh Faskab.

4. Laporan khusus / pembelajaran disesuaikan dan mengadopsi karakter

dan situasi lokal di seluruh wilayah kerjanya.

52


SPECIALIST 5. Database pengujian kualitas air terupdate secara berkala oleh Faskab

STBM di lokasi desa-desa PAMSIMAS.

6. Laporan update data MIS secara deskriptif maupun analitik secara

berkala tiap bulan terhadap pencapaian program Pamsimas III

Komponen 2.

7. Database, pelaksanaan kegiatan, monitoing evaluasi dan pelaporan

Program Stunting di wilayah Provinsi

8. Laporan bulanan dan terkait kemajuan kegiatan

9. Database anggaran dan pengeluaran untuk kegiatan yang didanai Dana

Dekon, DAK and BOK di wilayah provinsi bersangkutan, terutama untuk

kabupaten-kabupaten wilayah Pamsimas setiap tahun anggaran.

10. Seluruh pelaku STBM Provinsi hingga puskesmas melakukan E-Learning

STBM dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.

11. Data Wirausaha Sanitasi di wilayah kerja yang ter update secara berkala

12. Data Base Profil Wirausaha sanitasi Tingkat Provinsi, dokumen Berita

acara terbentuknya unit/asosiasi pemasaran sanitasi prov/kab,

Dokumen berita acara kesepakatan kerjasama pelaku penyedia jasa

sanitasi daerah dengan pihak lain.

13. Dokumen jalinan kerjasama dengan lembaga donor untuk pembiayaan

sanitasi.

14. Dokumen rencana promosi sanitasi daerah yang terintegrasi dengan

penurunan stunting di prov/kab/kota yang telah di setujui oleh dinas

kesehatan prov/kab

15. Terbentuk tim kerja STBM prov/kab/kec/desa

16. Regulasi STBM untuk lokasi dampingan baik di provinsi maupun di

kabupaten.

17. Regulasi mengenai PJM Proaksi Bidang Sanitasi masuk kedalam RPJM Des

termasuk kegiatan stunting.

18. Laporan kemajuan input smart-sight untuk ROMS dan TFM.

19. Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis dan kertas kerja sesuai

keperluan.

20. Memberi masukan untuk Laporan Rutin dan Final ROMS. 21. Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh PPMU dan

Satker Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, CPMU/CPIU dan Bank Dunia.

Hubungan

Penting

PPMU dan Satker Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, DPMU dan Satker

Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, CPMU/CPIU, PPK/Satker Pusat

PC, HH NMC, RM, Tim Advisory

53

LAMPIRAN G : Organisasi Bantuan Teknis (Berubah)

Data Managmt Analyst

Local Govt. Specialist

CD Spec./CB Coordinator

PROVINCIAL COORDINATOR

ROMS 1 N.A.D

Data Entry Administration

DISTRICT COORDINATOR

F/Management Specialist

Water Supply & Sanitation Spec.

Co-District Coordinator

CFT

Senior Facilitator

CLTS/STBM Facilitator

CLTS/STBM Specialist

Sanitarians

PIP2BTrainingOrganiza on

KKM

NMC R/MANAGER REGION 1

ROMS 1 – ROMS 3

ROMS

REGIONAL

PROVINCIAL

CO-TL Regional &

Program Sustainability

NMC TEAM LEADER

National Management

Consultant

COORDINATOR

Monitoring &

Evaluation and MIS

COORDINATOR

Fin. Management

and Procurement

Complaint Handling Spec.

Financial Mgmt Specialist

Accounting & Auditing Spec.

Procurement Specialist

MONEV Spec. Region 1, 2



COORDINATOR

Capacity Building &

Technical Support

CD & Social S/guard Spec.

Health and Hygiene Spec.

WSS & Envmt Specialist

Community Proc. Spec.

CPMU

Central Project Management Unit

MIS Specialist

Website Dev. Specialist

Village Govt. Inst. Specialist

Local Govt. Inst. Specialist

Advocacy/ Comm. Spec.

Local Inst. Specialist

COORDINATOR

Institutional

Strengthening

HR Dev. Specialist

Sanitation Marketing

CPMU ADVISORY

GROUP Program Sustainability

Project Management

Local Government

Village Government

Com-Led Total Sanitation

Community Development

DISTRICT

COMMUNITY

32

456

ROMS 3

ROMS 2 CO- PROVINCIAL

COORDINATOR

CFT CFT

PPMU

DPMU

District Financial Managmt Assistant

FINANCIAL

VERIFICATOR

FAS

TAS

54

LAMPIRAN H : Dukungan Logistik, Administrasi dan Teknis (Berubah)

Original Usulan Amandemen

URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM

Keterangan URAIAN SYARAT TEKNIS DAN SPESIFIKASI MINIMUM

Keterangan

▪ Transportasi

Lokal

pada Duty Travel

- Biaya moda transportasi darat; bus,

kereta api, ojek.

- Biaya moda transportasi selain darat yang dikelola oleh operator komersial; pesawat terbang, kapal laut, kapal cepat, dll

▪ Transportasi

Lokal pada

Duty Travel

Tetap

▪ Transportasi

Lokal pada

Mob./Demob.

- Biaya transportasi dari dan ke Bandara Provinsi

▪ Transportasi Lokal pada Mob./Demob

Tetap

▪ Transportasi

Lokal pada

Training

- Biaya transportasi dari dan ke lokasi

acara untuk Peserta non Pemerintah.

- Untuk Peserta dari unsur Pemerintah,

maka menjadi tanggung-jawab Pemda

atau instansi pengutus

▪ Transportasi

Lokal pada

Training

Tetap

▪ Transportasi

Lokal

Biaya transportasi yang diterima disesuaikan dengan jarak (normal/remote), dengan ketentuan sbb:

a. Jarak normal adalah jarak yang dapat dijangkau oleh moda transportasi darat secara reguler.

b. Jarak remote adalah jarak yang dapat dijangkau dengan moda transportasi darat non reguler, memerlukan moda transportasi sungai/laut atau moda transportasi udara. Transportasi yang tidak tersedia dengan angkutan kendaraan umum (bus, kereta api, ojek). Moda transportasi yang tersedia selain transportasi darat baik yang dikelola oleh badan maupun operator komersil

55




Keterangan

(carter / sewa khusus). Perjalanan dengan moda transportasi darat dengan lama perjalanan ≥ 12 jam.

c. Perhitungan biaya tranportasi untuk jarak remote berdasarkan referensi / rujukan dari Dinas Perhubungan atau harga pasar setempat yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

▪ Akomodasi pada Duty Travel

Hotel kelas melati di provinsi dan kabupaten ▪ Akomodasi pada Duty

Travel

Tetap

▪ Uang saku

pada Duty

Travel (ditetapkan)

Uang harian yang dibayarkan kepada personil yang melakukan perjalanan dinas sesuai lingkup tugasnya dengan durasi lebih dari 8 jam (pergi-pulang)

▪ Uang saku

pada Duty

Travel (ditetapkan)

Tetap

▪ Meals, Snack

pada Duty Travel dan

Training

1 x makan siang dan 1 x snack/makanan ringan

▪ Meals, Snack pada Duty

Travel dan Training

Tetap

▪ Uang harian

paket Fullboard

pada Training (ditetapkan)

Uang harian yang dibayarkan kepada Peserta dari unsur Non Pemerintah. Untuk Peserta dari unsur Pemerintah, maka menjadi tanggung-jawab Pemda atau instansi pengutus

▪ Uang harian

paket Fullboard

pada Training (ditetapkan)

Tetap

▪ Ticket Pesawat (ditetapkan)

Tiket kelas ekonomi ▪ Ticket Pesawat (ditetapkan)

Tetap

▪ Fullday Package - Hotel Berbintang Provinsi dan Kabupaten

- Biaya paket mencakup; makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

Maksimum Hotel Berbintang Tiga

▪ Fullday Package Tetap Maksimum Hotel Berbintang Tiga

56




Keterangan

(screen projector, flip chart, white board, standard sound system)

▪ Fullboard

Package

pada Duty Travel dan Training

- Hotel berbintang di Provinsi dan

Kabupaten

- Biaya paket mencakup; akomodasi, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (screen projector, flip chart, white board, standard sound system)

Maksimum Hotel Berbintang Tiga

▪ Fullboard

Package

pada Duty Travel dan Training

Tetap Maksimum Hotel Berbintang Tiga

▪ Training Kit Terdiri dari buku tulis, ballpoint, pedoman dan kartu identitas untuk tiap peserta dan Tas

▪ Training Kit Tetap

▪ Material Kit Copy materi, alat peraga ▪ Material Kit Tetap

▪ Spanduk ▪ Spanduk Tetap

▪ Reporting

pada Training

- Laporan pelatihan terdiri dari : tujuan

pelatihan, pedoman program, evaluasi,

KAK , Kurikulum pelatihan dan jadwal

pelatihan , biodata peserta, undangan

pelaksanaan dan dokumentasi

- Tersedia dalam versi softcopy (CD)

▪ Reporting

pada Training

- Laporan pelaksanaan kegiatan

pelatihan berisi : Kata Pengantar,

Daftar Isi, Pendahuluan (Latar

Belakang, Maksud dan Tujuan, Hasil

yang Diharapkan), Pelaksanaan

Kegiatan (Waktu dan Tempat, Peserta,

Narasumber dan Pemandu, Materi,

Metode), Proses Pelaksanaan ( Hasil

Pelaksanaan Kegiatan, Kesimpulan

dan Rekomendasi) dan Melampirkan

KAK Kegiatan, Biodata Peserta, Foto

Kegiatan dan Copy Undangan

- Tersedia dalam versi softcopy (CD)

57




Keterangan

▪ Office space Biaya sewa ruang kantor termasuk

perbaikan/rehabilitasi, air conditioner,

furniture dan penambahan daya listrik

- Kantor Provinsi : Luas bangunan sekitar

120 m2; ruang kerja, ruang rapat, toilet,

dapur, gudang , mushola, dan ruang

sirkulasi.

Kantor Provinsi harus mengakomodir

ruang kerja untuk Regional Manager

NMC dan ruang operasional FAS

masing-masing sekitar 10 m2 (minimal)

- Kantor Kabupaten : sekitar 110 m2 luas

lantai; ruang kerja, ruang rapat/ruang

fasilitator, ruang tamu, toilet, dapur,

gudang, mushola, dan ruang sirkulasi

▪ Office space Tetap

▪ Office running cost and Consumable cost

- Rekening listrik, rekening air, iuran

warga

- Pembelian air minum

- Peralatan kebersihan kantor, alat

penerangan, alat keamanan

- Makanan ringan konsumsi rapat

- Alat tulis kantor, material pendukung

komputer dan printer

- Kertas untuk printer, tidak termasuk kertas untuk laporan rutin dan laporan kegiatan

▪ Office running

cost and Consumable cost

Tetap

▪ Laptop/Notebook

Pentium Core i5, 500 GB HDD, 2 GB DDR3, 512 MB VGA card, DVD RW, Microsoft

▪ Laptop/Note-

book Tetap

58




Keterangan

Windows Operating System (OS) asli dengan antivirus tool kit, 12"-14" WXGA monitor

▪ Komputer Desktop

Core i5, 500 GB HDD, 2 GB DDR3, 512 MB VGA card, DVD RW, Microsoft Windows Operating System (OS) asli dengan antivirus tool kit, Monitor 19"-21" LED, termasuk meja dan kursi

▪ Komputer

Desktop Tetap

▪ Inkjet Printer, multi fungsi

Ukuran : A4/Letter, Resolusi Cetak : 4800 x 1200 dpi. Resolusi Scanning : 1200 x 2400 dpi, Copy : pembesaran / pengecilan Interface : USB Port

▪ Inkjet Printer,

multi fungsi Tetap

▪ Kamera digital 14 Mega Pixel CCD sensor, digital zoom sampai dengan 6 x, 3x optical zoom, External Memori minimum 8 Gb, 2-3" LCD monitor

▪ Kamera digital Tetap

▪ Projector XGA 1024 x 768, Lumens 2700 ANSI, VGA (HD15) × 2, S-Video, Composite Video, DLP Technologydan layar

▪ Projector Tetap

▪ GPS Tipe kepekaan tinggi , Barometric altimeter, Electronic compass, casing anti air , kerapatan Display WxH 240 x 400 pixels, TFT transflektif, 65-K colour, Memori Internal 3.5 GB, Interface high-speed USB and NMEA 0183 compatible, Camera and Navigation Photo, Indonesian Basemap, Area calculation, Unit-to-unit transfer

▪ GPS Tetap

▪ Handy Talky FrekuensiVHF and UHF, LiIon masa hidup battery (stanby sampai dengan 11 jam) Keypad: Yes, Display: Yes

▪ Handy Talky Tetap

59




Keterangan

▪ Radio Rig Jangkauan Frekuensi : TX 144-148 MHz, RX: 136-174 MHz, Antenna Impedance: 45-50 ohms, RF Output Power, Reactance Modulation, Circuitry, Doble Conversion, Superheterodyne, Sensitivity, less than 0.1µV

▪ Radio Rig Tetap

▪ Generator Daya Output: 1000 Watt, Sistem Pemanasan: Electric Start, Bahan Bakar: Pure Gasoline, Kapasitas Tangki: 13-15 Liter, Lama Operasi: 13-15 Jam

▪ Generator Tetap

▪ Kendaraan - MPV 1300 CC tahun pembuatan minimal

2014, termasuk pengemudi, biaya operasional dan pemeliharaan dan asuransi

- Bensin untuk operasional dan kegiatan pemantauan tim kabupaten ke desa minimal 7 hari per bulan

▪ Kendaraan Tetap

▪ Sepeda motor Tahun pembuatan minimal 2014, Type mesin : 4 langkah , Transmisi : 5 kecepatan, Frame Type: Full frame, Fuel : gasoline, rem cakram depan dan belakang, termasuk pemeliharaan, asuransi, operasi dan pemeliharaan serta overhead

▪ Sepeda motor Tetap

▪ Biaya komunikasi

Biaya telekomunikasi, pos, langganan internet, pembelian voucher telepon selular

▪ Biaya

komunikasi Tetap

▪ Media sosialisasi, banner dan poster

- Banners: ditentukan seusai kebutuhan

- Poster –Kertas , Artpaper 150 gram, ukuran : 49 x 70 cm, Finishing: Laminating glossy

▪ Media

sosialisasi, banner dan poster

Tetap

60




Keterangan

▪ Reporting - Bulanan , triwulan dan laporan khusus harus dicetak dalam kertas A4 / 80 gram dengan soft cover dijilid dan file digital dalam CD

- Laporan tahunan dan laporan akhir harus dicetak diatas A4 80 gram dengan hard cover dijilid dan file digital dalam CD

▪ Reporting Tetap

61

LAMPIRAN I : Uji Petik (Berubah)

No.

PELAKU UJI PETIK

Frek

uen

si

UP-1 UP-2 UP-3 UP-4 UP-5 UP-6 UP-7

Sosi

ali

sasi

Tin

gk

at

Kab

up

ate

n;I

MA

S T

ah

ap

I;P

enyu

sun

an

Su

rat

Min

at

dan

Pro

posa

l; i

fik

asi

Pro

eksi

Pro

posa

l.

Pem

icu

an

ata

u t

ind

ak

lan

jut C

LT

S; P

emb

entu

kan

ata

u p

eng

uata

n K

KM

;

IMA

S T

ah

ap

II; P

emb

entu

kan

ata

u p

eng

uata

n P

SPA

MS.

Pen

yu

sun

an

ata

u r

evie

w P

JM P

roA

ksi

; Pen

yu

sun

an

RK

M.

eng

ad

aan

Bara

ng

dan

Jasa

; Pen

cair

an

BLM

Tah

p I

.

Pen

cair

an

BLM

Tah

ap

II;

Pen

cair

an

BLM

Tah

ap

III

.

Pen

yel

esaia

n K

egia

tan

; Pen

yia

pan

Op

erasi

dan

Pem

elih

ara

an

Pen

ing

kata

n K

iner

ja d

an

Pen

gem

ban

gan

SPA

MS

Tim ROMS Kabupaten 12

1 District Coordinator 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 Co-District Coordinator 4 ✓ ✓ *) *) ✓ ✓

3 District FM Assistant/DFMA 3 ✓ ✓ ✓

*) untuk kabupaten yang tidak memiliki DFMA, maka CoDC melakukan UP-4 dan UP-5

Tim ROMS Provinsi 27 1 2 3 4 5 6 7

1 Provincial Coordinator 4 ✓ ✓ ✓ ✓

2 Co-Provincial Coordinator 4 ✓ ✓ ✓ ✓

3 Water Supply & Sanitation 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 Financial Management 3 ✓ ✓ ✓

5 Local Government Spec. 4 ✓ ✓ ✓ ✓

6 Comdev Spec./CB 3 ✓ ✓ ✓

7 Data Management Analyst 3 ✓ ✓ ✓

56

LAMPIRAN J : Jumlah Fasilitator (Berubah)


PROVINSI DAN

KABUPATEN

JUM

LA

H D

ESA

TARGET TAHUNAN DESA DAMPINGAN

DESA DAMPINGAN dengan RKM/ Tahun

Targ

et R

KM

Ter

bia

yai

Des

a D

am

pin

gan

Ten

pa R

KM

Jum

lah

Fasi

lita

tor

MA

syara

kat

Jum

lah

Fasi

lita

tor

Sen

ior

Des

a B

aru

Des

a P

erb

aik

an

Kin

erja

Des

a P

eng

emb

an

gan

Tota

l D

esa D

amp

ing

an

PAPUA BARAT 729 45 21 56 120 85 150 60 9

1 Manokwari 160 10 7 24 41 29 88 15 2

2 Sorong Selatan 123 10 5 11 25 18 25 12 2

3 Maybrat 152 10 4 10 24 17 22 12 2

4 Raja Ampat 121 5 2 4 10 7 5 9 1

5 Sorong 173 10 3 7 20 14 10 12 2

PAPUA 1925 104 34 78 214 150 120 126 21

1 Merauke 168 10 4 9 23 16 18 12 2

2 Asmat 211 10 4 9 23 16 18 12 2

3 Jayawijaya 312 10 3 7 20 14 10 12 2

4 Kepulauan Yapen 111 10 3 7 20 14 10 12 2

5 Mamberamo Raya 58 10 3 7 20 14 10 12 2

6 Mamberamo Tengah 59 5 2 4 10 7 5 6 1

7 Mappi 137 10 3 7 20 14 10 12 2

8 Mimika 85 10 3 7 20 14 10 12 2

9 Nabire 81 5 2 4 10 7 5 6 1

PROVINSI DAN

KABUPATEN

JUM

LA

H D

ESA

TARGET TAHUNAN DESA DAMPINGAN

DESA DAMPINGAN dengan RKM/ Tahun

Targ

et R

KM

Ter

bia

yai

Des

a D

am

pin

gan

Ten

pa R

KM

Jum

lah

Fasi

lita

tor

MA

syara

kat

Jum

lah

Fasi

lita

tor

Sen

ior

Des

a B

aru

Des

a P

erb

aik

an

Kin

erja

Des

a P

eng

emb

an

gan

Tota

l D

esa D

amp

ing

an

PAPUA BARAT

1 Manokwari 160 20 7 24 51 25 40 15 2

2 Sorong Selatan 121 12 5 11 28 20 10 12 2

3 Maybrat 157 24 4 10 38 25 2 12 2

4 Raja Ampat 121 15 0 0 15 15 0 9 1

5 Sorong 141 20 0 5 25 20 7 12 2

6 FakFak 123 15

15 15 9 1

7 Kaimana 86 20

20 20 12 2

8 Tambrauw 76 20

20 20 12 2

9 Manokwari Selatan 57 20

20 20 12 2

10 Pengunungan Arfak 179 20

20 15 12 2

PAPUA 2.761 179 119 300 603 239 2.173 180 28

1 Merauke 168 10 20 31 51 20 117 12 2

2 Asmat 211 10 25 35 70 35 141 18 2

3 Jayawijaya 312 10 8 20 38 10 281 12 2

4 Kepulauan Yapen 111 10 10 20 40 15 71 12 2

63

LAMPIRAN J-1 : Jumlah Desa Target Pelatihan (Berubah)

64

LAMPIRAN K : Pelaporan (Tetap)

65

LAMPIRAN L : Rencana Kerja Layanan ROMS (Tetap)

66

LAMPIRAN M : Penentuan Jumlah Sample Uji Petik Tim Provinsi

A. PENENTUAN JUMLAH, DAFTAR DESA SAMPLING DAN JADWAL UJI PETIK

1. Penentuan Jumlah Sampling

Uji Petik dilakukan melalui metode sampling sesuai dengan tingkatannya

(nasional, provinsi dan kabupaten). Jumlah sampling adalah sebagai berikut:

(a) Jumlah sample untuk ROMS Kabupaten sebanyak 50% dari desa baru dan 10%

dari desa lama yang menyusun dan/atau melaksanakan RKM.

(b) Jumlah sample untuk ROMS Provinsi sebanyak 10% dari desa baru dan 2% dari

desa lama yang menyusun dan/atau melaksanakan RKM.

(c) Jumlah sample untuk NMC sebanyak 3% dari jumlah sampel uji petik

kabupaten. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 70% dari desa baru dan

30% dari desa lama yang menyusun dan/atau melaksanakan RKM.

Dasar Penentuan Sampling

Sample untuk tingkat nasional, provinsi dan kabupaten ditampilkan dalam Tabel

Jumlah Desa Sampling Tahun 2018 (Contoh). Acuan untuk penentuan desa

sampling pada setiap tahap uji petik ditentukan sebagai berikut:

(a) Tahap 1 untuk Uji Petik (UP)-1, sample yang diambil berasal dari desa yang

telah menyampaikan minat dan proposal kepada PAKEM;

(b) Tahap 2 untuk Uji Petik (UP) 2 dan 3, sample yang diambil berasal dari calon

desa sasaran yang akan diusulkan. Jika pengusulan calon desa sasaran

dilakukan lebih dari sekali, maka sample desa sampling disesuaikan secara

proporsional;

(c) Tahap 3 untuk Uji Petik (UP) 4, 5 dan 6, sample yang diambil berasal dari target

desa sasaran yang sudah ditetapkan dengan SK Kementerian PUPR dan SK

Bupati yang sudah melaksanakan PKS. Jika desa sasaran ditetapkan dalam dua

tahap, maka desa sampling disesuaikan secara proporsional;

(d) Tahap 4 untuk Uji Petik (UP) 7, sample desa yang diambil berasal dari desa

yang sudah dalam tahap operasional dan pemeliharaan (OM).

2. Penentuan Daftar Sampling

Daftar sampling untuk nasional, provinsi dan kabupaten ditentukan oleh NMC

dalam empat (4) tahap sesuai siklus uji petik. Daftar sampling akan diumumkan

pada website, disertai dengan jumlah desa sampling, jadwal pelaksanaan uji petik

dan pelaku kegiatan uji petik.

Selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah daftar sampling diumumkan, NMC,

ROMS Provinsi dan Kabupaten memulai kegiatan uji petik sesuai dengan daftar

yang disampaikan.

ROMS tidak membuat daftar sampling tersendiri di luar dari yang sudah ditetapkan

oleh NMC, perubahan kepada daftar sampling tidak diperkenankan.

Daftar sampling ditentukan berdasarkan kondisi berikut:

(a) Cluster geografis, sehingga memudahkan transportasi;

(b) Tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan;

67

(c) Untuk nasional dan provinsi, daftar sampling dapat disesuaikan dengan

distribusi merata untuk memperoleh gambaran dari seluruh cakupan atau

lokasi program, sedangkan daftar sampling kabupaten bersifat tetap;

(d) Kasus khusus sesuai dengan temuan uji petik sebelumnya, temuan dari hasil

kegiatan supervisi dan monitoring, pengaduan, olahan data SIM dan lainnya.

(e) Target kegiatan uji petik mencakup desa APBN dan APBD.

(f) Jumlah desa yang dijadikan sample uji petik sesuai dengan kontrak ROMS

dan NMC.

3. Penentuan Jadwal Uji Petik

NMC akan menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan uji petik sesuai dengan Quick

Status (QS). Jadwal kegiatan uji petik dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

berikut ini.

Tabel Jadwal Uji Petik

Uji Petik Jadwal Kegiatan Uji Petik UP 1 Pemilihan Desa Kabupaten sudah menyelesaikan verifikasi proposal

sejumlah ≥ 50% dari jumlah target desa yang

ditetapkan untuk kabupaten tersebut

UP 2 Perencanaan

Tingkat

Masyarakat

Kabupaten sudah menyelesaikan pembentukkan

KKM pada sejumlah ≥ 50% dari jumlah target desa

yang ditetapkan untuk kabupaten tersebut

UP 3 Penyusunan PJM

ProAKSI dan RKM

Kabupaten sudah mempunyai ≥ 50% desa yang

sudah menyelesaikan RKM dari jumlah target desa

yang ditetapkan untuk kabupaten tersebut

UP-4 Pelaksanaan RKM Kabupaten sudah mempunyai ≥ 50% desa yang

sudah mencairkan BLM Tahap I

UP-5 BLM dan

Pelaksanaan RKM

Kabupaten sudah mempunyai ≥ 50% desa yang

sudah mencairkan BLM Tahap II, dan ≥ 10% desa

mencairkan BLM Tahap III

UP-6 Serah Terima dan

Persiapan OM

Kabupaten sudah melaporkan ≥ 50% desa sudah

menyelesaikan kegiatan (realisasi 100%), dan ≥ 10%

desa sudah menyelesaikan BAST

UP-7 Operasional dan

Pemeliharaan

Dapat dilakukan bersamaan dengan UP 1 sampai

dengan 6, atau dilakukan tiga (3) bulan sekali setelah

melakukan pemuktahiran data SIM Keberlanjutan.

4. Perbaruan Data QS dan SIM untuk Penentuan Sampling

Sumber data yang digunakan NMC untuk menentukan jumlah dan daftar desa

sampling adalah Data QS dan SIM. ROMS wajib memperbarui data QS dan SIMnya

secara tepat waktu. NMC akan memberikan tenggat waktu perbaruan QS dan SIM

dua puluh (20) hari kerja sebelum menerbitkan jumlah dan daftar sampling. Bagi

ROMS yang dengan sengaja tidak melakukan perbaruan terhadap data QS dan SIM

68

sehingga menyebabkan ketidakcukupan perwakilan data untuk sampling maka

akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kontrak.

B. PROSEDUR PELAKSANAAN UJI PETIK

Prosedur substansi dan administrasi untuk pelaksanaan uji petik adalah sebagai

berikut:

1. Tim Monev NMC mengumumkan kewajiban bagi ROMS yang mempunyai Data QS

dan SIM yang belum lengkap untuk segera melakukan pemuktahiran data QS dan

SIM paling terlambat 20 hari kerja sebelum pelaksanaan uji petik;

2. ROMS Provinsi dan Kabupaten melakukan pemuktahiran QS dan Data SIM paling

terlambat lima (5) hari kerja sebelum pelaksanaan uji petik;

3. Tim Monev NMC menyusun jumlah dan daftar desa sampling di desa yang

menyusun RKM, sedangkan untuk desa pasca, sampling yang diambil ditentukan

di lapangan di kabupaten yang sama. Pengajuan usulan jumlah dan daftar sampling

kepada CPMU untuk persetujuan, dengan salinan kepada Satker PAMBM dan PPK;

4. NMC menerbitkan daftar dan jumlah desa sampling dalam website serta

mengumumkan jadwal kegiatan uji petik oleh NMC, ROMS Provinsi dan Kabupaten.

Atas persetujuan CPMU terhadap jumlah, daftar sampling, jadwal dan pelaku uji

petik, Satker PAMBM dan PPK memerintahkan ROMS Provinsi dan Kabupaten

untuk melakukan kegiatan uji petik;

5. NMC, ROMS Provinsi dan Kabupaten melakukan uji petik dan melaporkan hasilnya

melalui SIM Uji Petik paling terlambat lima (5) hari kerja setelah kegiatan uji petik

dilaksanakan; Bukti pelaksanaan uji petik secara manual disampaikan secara

berjenjang kepada NMC;

6. Tim Monev NMC melakukan pengolahan terhadap hasil uji petik. Tim Monev

NMC dapat melakukan klarifikasi diberikan kepada ROMS yang mempunyai hasil

olahan yang bersifat anomali. Pengolahan hasil uji petik dan klarifikasi diselesaikan

paling terlambat dalam waktu tujuh (7) hari kerja;

7. Setelah pengolahan hasil uji petik dilakukan, NMC mengumumkan hasil uji petik

serta merekomendasikan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kualitas

kegiatan.

LAMPIRAN – B

JADWAL AKTIFITAS/ BIAYA

(Berubah )

NON - BID BID AMOUNT NON - BID BID AMOUNT NON - BID BID AMOUNT

A. PERSONNEL COST - 30.858.750.000 30.858.750.000 - 6.646.250.000 6.646.250.000 - 37.505.000.000 37.505.000.000

1 PROVINCIAL TEAM - 10.052.250.000 10.052.250.000 - 498.550.000 498.550.000 - 10.550.800.000 10.550.800.000

1.1 Papua Barat - 4.595.825.000 4.595.825.000 - 284.375.000 284.375.000 - 4.880.200.000 4.880.200.000

1.2 Papua - 5.456.425.000 5.456.425.000 - 214.175.000 214.175.000 - 5.670.600.000 5.670.600.000

2 DISTRICT TEAM - 20.806.500.000 20.806.500.000 - 6.147.700.000 6.147.700.000 - 26.954.200.000 26.954.200.000

2.1 Papua Barat - 6.106.100.000 6.106.100.000 - 3.500.900.000 3.500.900.000 - 9.607.000.000 9.607.000.000

2.2 Papua - 14.700.400.000 14.700.400.000 - 2.646.800.000 2.646.800.000 - 17.347.200.000 17.347.200.000

B REIMBURSABLE DIRECT COST 6.020.915.200 39.703.422.500 45.724.337.700 24.252.362.200 9.905.255.500 34.157.617.700 30.273.277.400 49.608.678.000 79.881.955.400

1 PAPUA BARAT 2.498.374.400 14.406.155.000 16.904.529.400 9.522.004.600 4.520.790.500 14.042.795.100 12.020.379.000 18.926.945.500 30.947.324.500

1.1 Duty Travel 853.608.000 1.104.350.000 1.957.958.000 3.196.839.200 499.960.000 3.696.799.200 4.050.447.200 1.604.310.000 5.654.757.200

1.2 Mobilization and Demobilization 38.966.400 3.780.000 42.746.400 103.910.400 10.710.000 114.620.400 142.876.800 14.490.000 157.366.800

1.3 Office Space (Rental) - 1.122.000.000 1.122.000.000 - 520.000.000 520.000.000 - 1.642.000.000 1.642.000.000

1.4 Office Consumable and Office Running Cost - 946.000.000 946.000.000 - 455.000.000 455.000.000 - 1.401.000.000 1.401.000.000

1.5 Office Equipment (Rental) - 959.200.000 959.200.000 - 596.635.000 596.635.000 - 1.555.835.000 1.555.835.000

1.6 Vehicle (Rental) - 3.762.000.000 3.762.000.000 - 1.625.000.000 1.625.000.000 - 5.387.000.000 5.387.000.000

1.7 Communication - 682.000.000 682.000.000 - 312.000.000 312.000.000 - 994.000.000 994.000.000

1.8 Training 1.605.800.000 5.735.810.000 7.341.610.000 6.221.255.000 153.440.000 6.374.695.000 7.827.055.000 5.889.250.000 13.716.305.000

1.9 Media Sozialization - 48.015.000 48.015.000 - 348.045.500 348.045.500 - 396.060.500 396.060.500

1.10 Reporting - 43.000.000 43.000.000 - - - - 43.000.000 43.000.000

2 PAPUA 3.522.540.800 25.297.267.500 28.819.808.300 14.730.357.600 5.384.465.000 20.114.822.600 18.252.898.400 30.681.732.500 48.934.630.900

2.1 Duty Travel 1.106.406.000 1.912.250.000 3.018.656.000 5.135.670.000 540.380.000 5.676.050.000 6.242.076.000 2.452.630.000 8.694.706.000

2.2 Mobilization and Demobilization 29.494.800 3.780.000 33.274.800 108.147.600 15.120.000 123.267.600 137.642.400 18.900.000 156.542.400

2.3 Office Space (Rental) - 2.354.000.000 2.354.000.000 - 416.000.000 416.000.000 - 2.770.000.000 2.770.000.000

2.4 Office Consumable and Office Running Cost - 2.024.000.000 2.024.000.000 - 364.000.000 364.000.000 - 2.388.000.000 2.388.000.000

2.5 Office Equipment (Rental) - 1.930.940.000 1.930.940.000 - 607.815.000 607.815.000 - 2.538.755.000 2.538.755.000

2.6 Vehicle (Rental) - 7.612.000.000 7.612.000.000 - 1.300.000.000 1.300.000.000 - 8.912.000.000 8.912.000.000

2.7 Communication - 1.421.200.000 1.421.200.000 - 249.600.000 249.600.000 - 1.670.800.000 1.670.800.000

2.8 Training 2.386.640.000 7.927.200.000 10.313.840.000 9.486.540.000 1.295.940.000 10.782.480.000 11.873.180.000 9.223.140.000 21.096.320.000

2.9 Media Sozialization - 111.897.500 111.897.500 - 595.610.000 595.610.000 - 707.507.500 707.507.500

2.10 Reporting - - - - - - - - -

C MANAGEMENT FEE (MF) - 908.933.280 908.933.280 - 3.637.854.330 3.637.854.330 - 4.546.787.610 4.546.787.610

1 MF on Field Reimbursable Direct Cost of B - 908.933.280 908.933.280 - 3.637.854.330 3.637.854.330 - 4.546.787.610 4.546.787.610

VARIATION AMANDEMENT No. 2 AMANDEMENT No. 3NO DESCRIPTION

Second Additional Financing for Third Water Supply and Sanitation for Low Incomes Communities/ Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS III)

REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICES (ROMS)

SUMMARY

ROMS 18 - PAPUA BARAT, PAPUA

LAMPIRAN – C

JADWAL PENUGASAN

(Berubah)

DATA PERSONIL ROMs 18 PROVINSI PAPUA - PAPUA BARAT

NO NAMA KONTRAK SEMULA PENGGANTI 1 PENGGANTI 2 PENGGANTI 3 POSISI

I PAPUA BARAT 1 Budian Noor Khoirul Anam Provincial Coordinator 2 Arief Riyadi Semuel Parinussa WSS Specialist 3 Rini Sidayat Financial Management Specialist 4 Hanura Talib Local Government Specialist 5 Teahpidianku David CD/CB Coordinator 6 Arfan Achmad Data Management Analyst 7 To Be Name STBM /Health Specialist 8 Yoshep Rende Batti Office Manager 9 Utin Nurpatimah Computer Operator

10 Reliuswito Office Boy A Manokwari 11 Yanty Wowor District Coordinator 12 Yedid Maikel Beroperai Co-District Coordinator /DFMA 13 Nurhikmah Amir Data Entry Operator and Administration Officer B Sorong Selatan

14 Arifin Syamsul Mawar Saharuddin District Coordinator 15 Vestival Wau Co-District Coordinator /DFMA 16 Victor Vasco Yeuyanan Akmal Muntasir Data Entry Operator and Administration Officer C Maybrat 17 Saynuddin Arifin Syamsul M. District Coordinator 18 Charles Kambu Co-District Coordinator /DFMA 19 Elmi Data Entry Operator and Administration Officer D Raja Ampat 20 Saharuddin Saynuddin District Coordinator 21 Nur Diana R District Financial Management Assistant 22 Masrianti Safitri M. Syam Muhammad Yusri Data Entry Operator and Administration Officer


E Sorong 23 Chandra Shofyan District Coordinator 24 Jennifer Riyoly District Financial Management Assistant 25 Dirma Yulia A. Inuhan Data Entry Operator and Administration Officer F Fakfak

26 Taufiqur Rakhman District Coordinator 27 To Be Name District Financial Management Assistant 28 To Be Name Data Entry Operator and Administration Officer G Kaimana 29 Andika Jaya District Coordinator 30 To Be Name District Financial Management Assistant 31 To Be Name Data Entry Operator and Administration Officer H Tambrauw 32 Safitri Maricar District Coordinator 33 To Be Name District Financial Management Assistant 34 To Be Name Data Entry Operator and Administration Officer I Manokwari Selatan

35 Andri Rifai District Coordinator 36 To Be Name District Financial Management Assistant 37 To Be Name Data Entry Operator and Administration Officer J Pegunungan Arfak

38 Feliks Kambu District Coordinator 39 To Be Name District Financial Management Assistant 40 To Be Name Data Entry Operator and Administration Officer II PAPUA 1 Arry Chandra Adi Wahyono Bethel Provincial Coordinator 2 Adi Wahyono Bethel Reza Junaedi Co-Provincial Coordinator 3 Wahyu Nurhadi Yusuf Priyo Sulistiyo WSS Specialist 4 Lilik Julia Dewanti Financial Management Specialist 5 Abid Mahmud Nani Rahayu Local Government Specialist


6 Moch. Sodiq CD/CB Coordinator 7 M Fathur Rosi Data Management Analyst 8 Dorkas Adolfina Koebanu STBM /Health Specialist 9 Khairul Arif Rohman Office Manager

10 Syahrin Rumbouw Computer Operator 11 Robertho Claudia Ruus Office Boy A Merauke 12 Reza Junaedi Rachmat Timor District Coordinator 13 Muhammad Ishak Bangsawan Co-District Coordinator /DFMA 14 Hasan Nurlela Data Entry Operator and Administration Officer B Asmat

15 Aswan District Coordinator 16 Abarudin Siti Karmila Mawan Rahim Co-District Coordinator /DFMA 17 Rosmini Data Entry Operator and Administration Officer C Jayawijaya 18 Keliopas Wambrauw District Coordinator 19 Charles Billy Sanggew District Financial Management Assistant 20 Hera Tasik Sangkombong Batti Sultia Oktavia Monda Dina Anna Barung Data Entry Operator and Administration Officer D Kepulauan Yapen 21 Lydyana Bate Taek District Coordinator 22 Maria Wendelina Naif District Financial Management Assistant 23 Imelda Bete Luan Irma Yani Data Entry Operator and Administration Officer E Mamberamo Raya

24 Munazir District Coordinator 25 Yuan Rick Lande District Financial Management Assistant 26 Yullin Manuputty Data Entry Operator and Administration Officer F Mamberamo Tengah

27 Dedy Mahalhein Refo District Coordinator 28 Wa Ode Nirwana M. Sri Umiati Kadang Marthen L. Rinuga To Be Name District Financial Management Assistant 29 Yacob Paradesiano Kawaitouw Ratna Indrasari Data Entry Operator and Administration Officer


G Mappi 30 Rafael Hafen District Coordinator 31 Kristina Jeria District Financial Management Assistant 32 Diarni Rupang Data Entry Operator and Administration Officer H Mimika 33 Lukas Melkianus Daulima District Coordinator 34 Irawati District Financial Management Assistant 35 Ayu Nur Indah Sari Data Entry Operator and Administration Officer I Nabire

36 Usman Fabanyo District Coordinator 37 Maria Katerina Labore Swasti H. District Financial Management Assistant 38 Wahyu Prasetyo Adi Data Entry Operator and Administration Officer J Paniai

39 Melkias Kambu District Coordinator 40 Frans Nauw Titus Howay District Financial Management Assistant 41 Rina Data Entry Operator and Administration Officer K Waropen 42 Dianto District Coordinator 43 Hari Santoso Akhmad Said Yodito District Financial Management Assistant 44 Dani Bagus Wahyu Wijaya Yunika Tri Susanti Data Entry Operator and Administration Officer L Tolikara

45 Agabus Nehemia To Be Name District Coordinator 46 Nurmilah Sri Umiati Kadang District Financial Management Assistant 47 Yosina Bonggoibo Melania Rispa Yanti Data Entry Operator and Administration Officer M Jayapura 48 Paul Anderson District Coordinator 49 To Be Name District Financial Management Assistant 50 To Be Name Data Entry Operator and Administration Officer N Biak Numfor 51 Timothius Rumansara District Coordinator


52 To Be Name District Financial Management Assistant 53 To Be Name Data Entry Operator and Administration Officer O Lanny Jaya 54 Syamsir Alam District Coordinator 55 To Be Name District Financial Management Assistant 56 To Be Name Data Entry Operator and Administration Officer P Keerom

57 Lydia Kontesa Nainggolan District Coordinator 58 To Be Name District Financial Management Assistant 59 To Be Name Data Entry Operator and Administration Officer

JADWAL PERSONIL ROMs 18 PROVINSI PAPUA - PAPUA BARAT

NO NAMA SEBELUM NAMA PENGGANTI POSISI JADWAL PENUGASAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

I PAPUA BARAT

1 Budian Noor PC

Khoirul Anam PC

2 Arief Riyadi WSS

Semuel Parinussa WSS

3 Rini Sidayat FMS

4 Hanura Talib LGS

5 Teahpidianku CD/CB

David CD/CB

6 Arfan Achmad DMA

7 To Be Name STBM

8 Yoshep Rende B. OM

9 Utin Nurpatimah Opkom

10 Reliuswito OB

A Manokwari

11 Yanty Wowor DC

12 Yedid Maikel B. Co-DC

13 Nurhikmah Amir DEAO

To Be Name

B Sorong Selatan

14 Arifin Syamsul M. DC

Saharuddin DC

15 Vestival Wau Co-DC

16 Victor Vasco Y. DEAO

Akmal Muntasir

C Maybrat

17 Saynuddin DC

Arifin Syamsul M. DC

18 Charles Kambu Co-DC

19 Elmi DEAO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

D Raja Ampat

20 Saharuddin DC

Saynuddin DC

21 Nur Diana R DFMA

22 Masrianti S. M. S. DEAO

E Sorong

23 Chandra Shofyan DC

24 Jennifer Riyoly DFMA

25 Dirma Yulia A. I. DEAO

F Fakfak

26 Taufiqur Rakhman DC

27 To Be Name DFMA

28 To Be Name DEAO

G Kaimana

29 Andika Jaya DC

30 To Be Name DFMA

31 To Be Name DEAO

H Tambrauw

32 Safitri Maricar DC

33 To Be Name DFMA

34 To Be Name DEAO

I Manokwari Selatan

35 Andri Rifai DC

36 To Be Name DFMA

37 To Be Name DEAO

J Pegunungan Arfak

38 Feliks Kambu DC

39 To Be Name DFMA

40 To Be Name DEAO

II PAPUA

1 Arry Chandra PC

Adi Wahyono B. PC


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

2 Adi Wahyono B. Co-PC

Reza Junaedi Co-PC

3 Wahyu Nurhadi WSS

Yusuf Priyo S. WSS

4 Lilik Julia Dewanti FMS

5 Abid Mahmud LGS

Nani Rahayu LGS

6 Moch. Sodiq CD/CB

7 M Fathur Rosi DMA

8 Dorkas Adolfina K STBM

9 Khairul Arif R. OM

10 Syahrin Rumbouw Opkom

11 Robertho Claudia R. OB

A Merauke

12 Reza Junaedi DC

Rachmat Timor DC

13 Muhammad Ishak B. Co-DC

14 Hasan DEAO

Nurlela DEAO

B Asmat

15 Aswan DC

16 Abarudin Co-DC

Siti Karmila Co-DC

Mawan Rahim Co-DC

17 Rosmini DEAO

C Jayawijaya

18 Keliopas W. DC

19 Charles Billy S. DFMA

20 Hera Tasik S. B. DEAO

Sultia Oktavia M. DEAO

Dina Anna B. DEAO

D Kepulauan Yapen

21 Lydyana Bate T. DC


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

22 Maria Wendelina N. DFMA

23 Imelda Bete Luan DEAO

Irma Yani

E Mamberamo Raya

24 Munazir DC

25 Yuan Rick Lande DFMA

26 Yullin Manuputty DEAO

F Mamberamo Tengah

27 Dedy Mahalhein . DC

28 Wa Ode Nirwana M. DFMA

Sri Umiati Kadang DEAO

Marthen L. Rinuga

To Be Name

29 Yacob Paradesiano K.

Ratna Indrasari

G Mappi

30 Rafael Hafen DC

31 Kristina Jeria DFMA

32 Diarni Rupang DEAO

H Mimika

33 Lukas Melkianus D. DC

34 Irawati DFMA

35 Ayu Nur Indah Sari DEAO

I Nabire

36 Usman Fabanyo DC

37 Maria Katerina L. S. H. DFMA

38 Wahyu Prasetyo Adi DEAO

J Paniai

39 Melkias Kambu DC

40 Frans Nauw DFMA

Titus Howay DEAO

41 Rina

K Waropen


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

42 Dianto DC

43 Hari Santoso DFMA

Akhmad Said Y. DEAO

44 Dani Bagus Wahyu W.

Yunika Tri Susanti

L Tolikara

45 Agabus Nehemia DC

To Be Name

46 Nurmilah DFMA

Sri Umiati Kadang DEAO

47 Yosina Bonggoibo

Melania Rispa Y.

M Jayapura

48 Paul Anderson DC

49 To Be Name DFMA

50 To Be Name DEAO

N Biak Numford

51 Timothius Rumansara DC

52 To Be Name DFMA

53 To Be Name DEAO

O Lanny Jaya

54 Syamsir Alam DC

55 To Be Name DFMA

56 To Be Name DEAO

P Keroom

57 Lydia Kontesa N DC

58 To Be Name DFMA

59 To Be Name DEAO

LAMPIRAN – D

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA PEKERJAAN (SPPBJ) SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

(Tetap)

LAMPIRAN – E

JAMINAN PELAKSANAAN

(Tetap)

amandemen nomor 3 - new.pamsimas.orgnew.pamsimas.org/data/kontrak/amandemen 3 roms/signed amendment...

Documents