direktorat jtndtral dan cipta karya minumnew.pamsimas.org/data/kontrak/amandemen 2 fas/33. amandemen...
TRANSCRIPT
KEMTNTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JTNDTRAL CIPTA KARYADIRTKTORAT PENGIMBANGAN SISTTM PTNYEDIAAN AIR MINUM
5ATl}fiil tfiuA ptilGrl[ItAf'lGilll 5tsltill PlilY[illmll PI0vIilISI PAruAlalan Surnatera llomer 15 Ook lV. Telt). {036}} 531433. i*yapura - Papua 99112
AMANDEMENNO.2Tanggal:14 Mei ZOIB
UNTUK
JASA NON-KONSULTAN
FACITITATOR ADMINISTRATION SERVICES FAS -33PROVINSI PAPUA
LOAN IBRD-8s7g-ID
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMTTMENPEMBINAAN TEKMS PENGEMBANGAN SISTTM PENYEDIAAN AIR MINUM
ISATKER PSPAM] PROYINSI PAPUADirektorat Pengembangan Sistem Penyedtaar' Air Minum
Direktorat Jenderal CW Yrary aKementerian Pekerjaan Umum dan Pentmahan Rakyat
DAN
PT. MIRANT}II KONSUTTAN PERMAI
Nomor Kontrak: KU.O8.O8IBINTEK/PSPAMIPAPUA I Xl/ 1,2
T anggal: 1 O Nopembe r 2A 16
BAB I. BENTUK KONTRAK
AMANDEMEN NO.2Tanggal:14 tMei ZO18
TERI-IADAP
SURAT PERJANTAN
FACILITATOR ADMIMSTRATION SERYICES
[TAS-33] PROVINSI PAPUA
Nomor Kontrak: KIJ.O8.08 /BINTEK/PSPAM / P APU A / Xl / I ZTanggal: 1 0 Nopember 20 1 6
Amandemen No. 2 ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Amanderneu No. 7") dlbuat
dan ditandatangui di Jayapura pada hari Senin tang2gal Empat belas bulan Mei tahun Dua Ribu
Delapan Belas antara INGID SLIDIBYO, ST, seiaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis
Perrgenrbangan SPAM, yang befiindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pengentbangan Sistem
Petyediaan Air Minum Provinsi Papua yang berkedudukan di JaLan Sumatera Nomor 75, Jayaputa,Papua, berdasatkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dafi PerLlmahan Rakyat Nomor
i059/KFIS /M/2076 tanggal30 Desembey 2016 (selanjutnya disebut "PPK") d.an ADANG HIDAYAT'
SE., selakri Direktrir lltama,yang bertindak untuk dan atasnamaYl. MIRANTHI KONSULTAN PERMAI,
yang berkedudukan di Jl. Maleer Indah IiI No. 40,Bandung,berdasarkan Akta Perabahan No' 38
tangal 2 9 J anu afi 2 0 0 8 [ selanj uhr.va disebut "P enyedia" l .
PerabahanPeaarqianKontr^akJasa Non Konsultan Facllttator AdmilListration Services GAS-33) Provinsi
Papua antara kedua belah pthak didasarkan pada:(1). Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nottror:
195/KTPS/M/2A76 l/'ngal 72 April 2016 tentang Penetapan Kabupaten Sasaran ProgramPerryediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis MasyatakatTahap Ketiga;
(2). Surat Task TeamLeader PAMSIMAS tanggal22 Nopember 2077,pefihal Re: Ln 8578 iD The
National Rural Water Supply and Sanitation Project (PAMSIMAS III) Request NOL for ContractAmendment No. 1 of Facllitator Administration Serwices (FAS) 33 Papua Province;
(3). Surat Task Teamlrader PAMSIMAS tang4al 22 Nopember 2077,perrhal Re: Ln 8578 ID - The
National Rural Water Supply and Sanitation Project (PAMSIMAS III) Request NOL Revised Teurr
of Reference for Facilitators Administrailon Serwices (FAS);
(4). Surat Keputusan Direktur Jenderal Ciptal{arya, KementerianPekeriaan Umum danPerumaltanRalqrat, Nomor: 33IKF[S/DC/2018 tanggal26 Pebtuari 2Ol8 ter*angPenetapan Desa Sasaran
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Ber;basis Masyarakat Tahttn Anggaran Zol8TahapII;
(5). Suraf Keputusan DirekturJenderal C.ipta(brya, KementerianPekeqaan Umurn danPerumahanRalqrat, Nomor: S9/KPTS/DC/2078 tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan Desa Sasaran
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun [nggatan 2Al.8TahapIIi;
(6). Surat Direktur I't. MIRANTHI KONSULTAN PERMAI Nomor: 04IA4KP-Amd.O2/PamsimasIII/IV/2018 tangal O5 April 2018 perihal Pennohonan AmandemenKontrak No. 2 FAS-33Progtam Pamsimas III;
(7). Surat Pejabat Pembuat Kondtmen Pembinaan Teknis Pengembangan SPAM, Satuan KerjaPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Papua, Nomor: UM.01.11.PSPAM"PAPUA/O7 tanggal06 April 2018, perihal Penugasan Pembahasan Klarifikasi dan Negosiasi
atas LJsLLlan ?erubahan Kontrak Pekerjaan Facilitator Administration Serwices (FAS) ProvinsiPapua (fAS-33);
(8). Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Amandemen Kontrak Pekerjaan Facilitator AdministrationSerwices (FAS) Provin si Papua (FAS-33) Nomor: 02IPAN-AK2/EAS-33 /PAWA/IY / 2018 tanggalO9 April 2018.
KERANGKA ACUAN KERJA
FACILITATOR ADMINISTRATION SERVICES [FAS]
UNTUK PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT [PPMU]
DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT [DPMU]
No. Original/Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
I. Latar Belakang I. Latar Belakang
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu andalan nasional (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.
Pengelola program PAMSIMAS adalah Dirjen Cipta Karya (Kemen PUPR) yang didukung oleh pelaksana program terkait yang berasal dari Dirjen Bina Bangda dan Dirjen Pemdes (Kemendagri) dan Dirjen PPMD (Kemendes), Dirjen Kesmas (Kemenkes), dan Dirjen Cipta Karya (Kemen PUPR). Setiap kementerian bertanggung jawab secara penuh untuk pencapaian KPI program, dengan dukungan pengelola program dalam bentuk Central Project Management Unit (CPMU) yang difasilitasi melalui beberapa unit kerja operasional dan struktural di setiap tingkatan sebagaimana dijelaskan pada Lampiran A. Di tingkat pusat, CPMU didukung oleh tim Advisory (para konsultan individu) yang ditugaskan di masing-masing CPIU, tim National Management Consultant (NMC) dan tim Training Development Service (TDS) dalam upaya menciptakan kordinasi dan kerjasama yang baik antar kementerian. Pada tingkat provinsi dan kabupaten, PPMU dan DPMU didukung oleh tim Regional Oversight Management Service (ROMS) yang berperan mengembangkan koordinasi dan kerjasama
Tetap
No. Original/Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
antar dinas di daerah secara efektif. Tim ROMS juga bertanggung jawab untuk memberikan arahan, dukungan, dan pendampingan kepada tim pendamping program di masyarakat yang disebut dengan fasilitator (fasilitator masyarakat/FM dan fasilitator senior/FS).
Program Pamsimas I dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dan Pamsimas II dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan prilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12000 desa yang tersebar di 233 kab/kota.
Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019, Program Pamsimas dilanjutkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 khusus untuk desa desa di kabupaten.
Implementasi program Pamsimas III tahun 2016 rencananya akan dilaksanakan di 5.000 desa yang tersebar 359 kabupaten di seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta. Pelaksanaan program tersebut difasilitasi oleh fasilitator masyarakat (FM) yang berkordinasi dengan fasilitator senior (FS). Rincian mengenai lingkup kerja FS dan FM dapat dilihat pada kerangka acuan kerja FS dan FM yang terdapat dalam Lampiran B. Semua fasilitator (FM dan FS) terikat kontrak administrasi secara individual dengan Fasilitators Administration Services (FAS) yang dikontrak oleh Satker Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi. FAS ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada unit-unit pengelola proyek tingkat provinsi dan kabupaten dalam mengatur administrasi kontrak fasilitator
No. Original/Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
sehingga dapat meningkatkan kinerja fasilitator dan meningkatkan progres pelaksanaan Pamsimas III.
II Tujuan II Tujuan
Tujuan utama pengadaan layanan ‘Facilitators Administration Services’ (FAS) adalah untuk memberi dukungan kepada unit-unit pengelola program PAMSIMAS di daerah (PPMU, DPMU, dan Satker PSPAM Provinsi) dalam mengatur administrasi kontrak fasilitator yang meliputi:
a) pelaksanaan/administrasi kontrak tahun-jamak atas nama Satuan Kerja (Satker) PSPAM Provinsi dengan masing-masing FM/FS.
b) menangani pembayaran gaji masing-masing FM/FS berdasarkan perintah/otorisasi membayar dari koordinator provinsi tim ROMS yang berdasarkan verifikasi masing-masing koordinator kabupaten
c) menerima dan menyimpan dengan aman seluruh dokumen pendukung berkenaan dengan poin (a) dan (b) di atas apabila sewaktu waktu dibutuhkan untuk keperluan auditing.
Tetap
III Lokasi III Lokasi
Kerangka acuan kerja ini meliputi layanan jasa FAS yang berkedudukan di 33 provinsi. Lokasi pekerjaannya mengacu kepada lokasi program PAMSIMAS III yang akan dilaksanakan di sekitar 27,000 desa, dimana 15,000 diantaranya adalah desa-desa baru dan 12,000 adalah desa-desa ‘Berkelanjutan’ PAMSIMAS I dan II yang tersebar di 359 kabupaten sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C. Lokasi ini dapat berubah pada saat pelaksanaan program, dan apabila hal ini terjadi maka akan dilakukan penyesuaian dalam kontrak jasa layanan FAS.
Kerangka acuan kerja ini meliputi layanan jasa FAS yang berkedudukan di 33 provinsi. Lokasi pekerjaannya mengacu kepada lokasi program PAMSIMAS III yang akan dilaksanakan di sekitar 27,000 desa, dimana 15,000 diantaranya adalah desa-desa baru dan 12,000 adalah desa-desa program Pamsimas I/II dan yang tersebar di 365 kabupaten dan 12 kota/ kabupaten (program Pamsimas I/II) sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C. Lokasi ini dapat berubah pada saat pelaksanaan program, dan apabila hal ini terjadi maka akan dilakukan penyesuaian dalam kontrak jasa layanan FAS.
Jumlah kabupaten program Pamsimas III sesuai dengan SK Menteri PUPR no. 631/KPTS/M/2016 tanggal 18 Agustus 2016,
tentang Penetapan Kabupaten Sasaran Program Pamsimas Tahap Ketiga
No. Original/Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
IV Ruang Lingkup Kegiatan IV Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan FAS secara rinci adalah sebagai berikut:
• Melaksanakan administrasi kontrak perjanjian fasilitator senior (FS) dan fasilitator masyarakat (FM) yang ditunjuk oleh program PAMSIMAS III selama penugasan FAS. Jumlah FS dan FM di masing-masing 33 provinsi dijelaskan secara lebih rinci pada Lampiran C.
• Memastikan bahwa seluruh persyaratan dan kondisi yang dibutuhkan bagi penugasan FS dan FM sebagaimana tertera dalam kontrak, terutama berkaitan dengan tugas-tugas, keluaran (output), serta besaran remunerasi termasuk tunjangan, telah dijelaskan secara utuh sebelum penandatanganan kontrak oleh masing-masing FS dan FM dengan perwakilan penyedia jasa FAS dan disaksikan oleh Satker PSPAM;
• Menyediakan 1 hingga 3 petugas verifikasi keuangan, yang tergantung dari jumlah fasilitator di bawah tanggung jawab penyedia jasa FAS. Petugas verifikasi keuangan FAS akan mendapat ruangan dan fasilitas kantor yang disediakan dalam lingkup kantor ROMS;
• Bertanggungjawab atas pembayaran gaji FS dan FM berikut tunjangannya secara tepat waktu, setelah memastikan bahwa seluruh persyaratan dan kewajiban sesuai kontrak telah dipenuhi dan diperiksa oleh koordinator kabupaten ROMS dan direkomendasikan untuk dibayar oleh koordinator provinsi ROMS sesuai dengan alur pembayaran gaji fasilitator, lihat Gambar 1, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Penyerahan invoice oleh FM kepada FS untuk
Ruang lingkup kegiatan FAS secara rinci adalah sebagai berikut:
• Tetap
• Tetap
• Tetap
• Tetap
No. Original/Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
verifikasi kelengkapan input, output dan bahan serahan jika ada, serta dokumen pendukungnya;
2) Penyerahan kepada koordinator kabupaten ROMS berkenaan dengan invoice TFM yang telah diverifikasi oleh FS;
3) Penyerahan kepada koordinator provinsi ROMS berkenaan dengan tagihan pembayaran (invoice) FS dan FM yang telah diverifikasi oleh koordinator kabupaten ROMS dan ditandatangani bersama oleh DPMU/Satker PIP terkait;
4) Penerbitan Otorisasi Pembayaran dari koordinator provinsi ROMS kepada FAS dengan melampirkan dokumen pendukung yang lengkap;
5) FAS menginformasikan kepada PPMU dan Satker PSPAM Provinsi berkenaan dengan dikeluarkannya otorisasi oleh ROMS untuk pembayaran gaji dan tunjangan FS dan FM pada bulan tertentu;
6) Tim FAS bertanggung jawab terhadap jaminan kualitas dari seluruh pekerjaan administrasi keuangan yang dilakukannya dengan memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung yang diperlukan termasuk otorisasi pembayaran oleh ROMS telah selesai dan terbukti asli sebelum pembayaran dapat dilakukan;
7) Berdasarkan poin 6 di atas, FAS melakukan pembayaran gaji secara transfer kepada seluruh FS dan FM;
8) Memastikan seluruh FS dan FM di bawah kontrak FAS memenuhi kewajiban kontrak termasuk pembayaran pajak pendapatan dan asuransi ketenagakerjaan;
9) Menyimpan dan mengarsipkan seluruh dokumen penting termasuk perjanjian kontrak FS/FM, sertifikat otorisasi pembayaran, bukti transfer dan lainnya untuk referensi dan tujuan audit/pemeriksaan.
No. Original/Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
• Tim FAS akan berkoordinasi dengan PPMU, Satker PSPAM Provinsi, DPMU, dan koordinator provinsi dan koordinator kabupaten ROMS dalam menjalankan tugasnya;
• Menyediakan pelaporan berkala FAS yang telah disetujui pihak manajemen FAS kepada Satker PSPAM Provinsi dengan memberi penekanan kepada hal-hal administratif, seperti: masalah kontrak yang berhubungan dengan masing-masing FS dan FM termasuk terminasi kontrak, usulan perekrutan FS/FM baru, keterlambatan pengeluaran biaya gaji yang dikarenakan faktor internal maupun eksternal, masalah audit, dan lainnya.
• Tetap
• Tetap
• Menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi bagi FS dan FM yang diadakan di Provinsi satu kali dalam setiap tahunnya.
Berdasarkan hasil
kesepakan rapat
di hotel Veranda
pada tgl 24
Februari 2017
V Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak V Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak
Jangka waktu kontrak FAS akan mencakup dukungan pelaksanaan terhadap program PAMSIMAS III selama periode 2016-2020. Secara keseluruhan durasi kontrak adalah empat puluh empat (44) bulan terhitung sejak tanggal mobilisasi.
Tetap
VI Input Penyedia Jasa dan Pengaturan Pekerjaan VI Input Penyedia Jasa dan Pengaturan Pekerjaan
a) Facilitator Administration Services (FAS) akan dikontrak dan bekerja di bawah arahan dari Satker PSPAM Provinsi secara harian.
b) FAS terdiri dari antara 1 hingga 3 orang Verifikator Keuangan (Financial Verification Officer) tergantung pada jumlah FS/FM di bawah tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam BAB XI, Jadwal Aktivitas. Sebagai bagian dan termasuk dalam management fee dan
a) Tetap
b) FAS terdiri dari antara 1 hingga 3 orang Verifikator Keuangan (Financial Verification Officer) tergantung pada jumlah FS/FM di bawah tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam BAB XI, Jadwal Aktivitas.
Disesuaikan
dengan lampiran
B Jadwal
Kegiatan/Estimasi
No. Original/Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
dana operasional, FAS akan menyediakan kebutuhan sumberdaya tambahan termasuk asisten teknis dan atau staf administrasi sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan operasional FAS berjalan lancar dan profesional.
c) Kualifikasi minimal untuk posisi Verifikator Keuangan FAS yang dibutuhkan seperti dijelaskan dibawah ini:
▪ Diploma (D3) dalam bidang Akunting atau Administrasi Bisnis,
▪ Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam pekerjaan di bidang keuangan sejenis;
▪ Memiliki kemampuan pembukuan dan akunting, pengawasan dan membangun kinerja tim,
▪ Berpengalaman dalam mengelola program yang terkait dengan pembiayaan bantuan langsung masyarakat atau serupa akan memberikan nilai tambah.
d) Uraian tugas Verifikator Keuangan secara umum akan meliputi:
▪ Mewakili penyedia jasa dalam seluruh rapat yang menjadi kewajiban kontraktual dan bertanggung jawab untuk memastikan kinerja, integritas, dan kualitas layanan FAS secara profesional;
▪ Memastikan bahwa seluruh permasalahan administrasi kontrak, seperti pengunduran diri dan penggantian personil FS/FM, perpanjangan kontrak, amandemen, dan lainnya sebagaimana diatur dalam kontrak pada Lampiran B, dapat ditangani dengan segera dan tepat waktu dan dikomunikasikan kepada
Setiap 1 (satu) orang Administratoor Keuangan mempunyai akan menangani pengelolaan administrasi untuk maksimal 200 (dua ratus) orang FS/FM. Sebagai bagian dan termasuk dalam management fee dan dana operasional, FAS akan menyediakan kebutuhan sumberdaya tambahan termasuk asisten teknis dan atau staf administrasi sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan operasional FAS berjalan lancar dan profesional.
c) Tetap
d) Uraian tugas Verifikator Keuangan Keuangan secara umum akan meliputi:
▪ Tetap
▪ Tetap
Biaya Fasilitator
dan Layanan FAS
No. Original/Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
semua pihak yang berkepentingan;
▪ Memastikan pemutakhiran daftar pembayaran gaji/Payroll FS/FM dan mengkomunikasikan perubahan-perubahan yang ada kepada ROMS;
▪ Berkoordinasi dengan koordinator provinsi ROMS untuk memastikan dokumen otorisasi pembayaran gaji dan tunjangan FS/FM diterima tepat waktu dan pembayaran gaji FS/FM dapat dibayarkan paling lambat pada minggu kedua setiap bulannya;
▪ Memastikan bahwa seluruh data keuangan dan dokumen pendukung terutama data transaksi pembayaran gaji dan tunjangan bulanan FS/FM disimpan dalam bentuk hard dan softcopy untuk kepentingan audit;
▪ Memastikan bahwa seluruh fasilitator yang dikontrak oleh FAS memenuhi kewajiban kontraktual mereka termasuk pembayaran pajak pendapatan, asuransi (BPJS dan asuransi ketenaga-kerjaan) dan menyimpan data tersebut;
▪ Menyusun laporan secara berkala termasuk diantaranya: laporan pendahuluan/inception report, laporan bulanan/monthly report, laporan kwartal/quarterly report, laporan tahunan/annual report dan laporan akhir (draft final dan final report).
e) Hubungan operasional FAS, PPMU/Satker PSPAM Provinsi, DPMU/Satker PIP Kabupaten dan koordinator provinsi dan koordinator kabupaten ROMS dengan tim TA Pusat PAMSIMAS III yang terintegrasi dapat dilihat pada Gambar 1.
f) Penyedia jasa akan akan menunjuk staf permanen perusahaan sebagai Liaison Officer atau petugas perwakilan kantor pusat yang bertanggung jawab atas
▪ Tetap
▪ Tetap
▪ Tetap
▪ Tetap
▪ Menyusun laporan secara berkala termasuk diantaranya: laporan pendahuluan/inception report, laporan bulanan/monthly report, laporan tahunan/annual report dan laporan akhir (draft final dan final report).
e) Tetap
f) Tetap
Disesuaikan
dengan lampiran
B Jadwal
Kegiatan/Estimasi
Biaya Fasilitator
dan Layanan FAS
No. Original/Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
administrasi kontrak FAS dan berkoordinasi dengan FS/FM, Satker PSPAM Provinsi terutama dalam meningkatkan kinerja, integritas dan profesionalisme tim FAS sesuai dengan ketentuan dan kriteria evaluasi yang disepakati. Biaya untuk posisi Liaison Officer adalah biaya yang harus dan dianggap telah diperhitungkan dalam menentukan usulan besaran management fee untuk perusahaan.
g) Ruang kantor untuk operasional tim FAS akan disediakan sebagai bagian dari kantor ROMS di masing-masing provinsi.
g) Tetap
VII Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa VII Evaluasi Kinerja Penyedia Jasa
a) Kinerja tim FAS akan dievaluasi secara rutin oleh PPMU/Satker PSPAM Provinsi dengan berkonsultasi pada CPMU, minimal setiap tahun. Kelanjutan kontrak FAS akan didasarkan atas evaluasi kinerja tahunan yang mungkin merekomendasikan perubahan-perubahan dalam personil tim atau pemberhentian kontrak akibat penilaian kinerja, integritas ataupun profesionalisme tim FAS yang dianggap jauh di bawah standar.
b) PPMU/Satker PSPAM Provinsi bersama-sama dengan koordinator provinsi ROMS akan mengembangkan sistem penilaian kinerja tim FAS secara keseluruhan dan dapat dipakai untuk penilaian-sendiri secara rutin dalam rangka peningkatan kinerja tim. Penyedia jasa diharuskan melaksanakan penilaian tahunan secara formal terhadap kinerja Verifikator Keuangan/Financial Verification Officer dan membuat dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja tersebut kepada PPMU/Satker PSPAMS Provinsi.
c) Pembayaran atas komponen biaya manajemen/ management fee kontrak FAS terkait dengan Spesifikasi Penilaian Kinerja yang diatur pada Syarat Syarat Khusus
a) Tetap
b) Tetap
c) Tetap
No. Original/Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
Kontrak (SSKK) Bab IX.
d) Walaupun secara kontraktual berada di bawah FAS, penilaian kinerja individu masing-masing FS/FM tetap merupakan tanggung jawab dari tim evaluasi kinerja FS/FM yang meliputi PPMU, Satker PSPAM Provinsi, DPMU, dan ROMS.
d) Tetap
VIII Dukungan Teknis, Administratif dan Logistikal VIII Dukungan Teknis, Administratif dan Logistikal
a) Untuk mendukung aktivitas tim FAS, penyedia jasa diharapkan menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan, namun tidak terbatas pada: komunikasi, computer, printer dan peralatan kantor lainnya yang diperlukan serta tunjangan tansportasi.
b) Ruang kantor FAS yang berada di dalam lingkup kantor ROMS Provinsi dilengkapi dengan akses yang memadai terhadap peralatan seperti dirinci dalam Lampiran D.
Tetap
IX Output IX Output
Output dalam bentuk laporan-laporan yang harus disiapkan oleh FAS dijelaskan dibawah ini. Adapun persyaratan spesifik sehubungan dengan tanggung jawab FAS serta waktu penyerahan dijelaskan di dalam Lampiran E
• Laporan Awal
Format dan fokus laporan pendahuluan/inception report akan didiskusikan bersama dengan PPMU/Satker PSPAM Provinsi, DPMU/Satkers PIP dan Tim ROMS. Hal ini terutama untuk menetapkan standar format invoice yang disetujui serta mekanisme pembayaran dan prosedurnya termasuk: a) alur pengajuan invoice; b) invoice dan dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan pembayaran gaji dan tunjangan bulanan FS/FM oleh DPMU/Satker PIP dan koordinator kabupaten ROMS; c) otorisasi pembayaran oleh koordinator provinsi ROMS; d)
Tetap
No. Original/Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
prosedur pemenuhan verifikasi invoice; dan e) mekanisme pembayaran serta pemberitahuan tanda terima oleh FS/FM.
• Laporan Bulanan
Laporan bulanan/monthly report FAS diharapkan dapat memberikan gambaran keseluruhan dari status dan kemajuan kegiatan FAS termasuk status pembayaran gaji dan tujangan bulanan FS/FM, permasalahan verifikasi data dukung, potensi resiko permasalahan audit keuangan, upaya mitigasi dan tindakan yang diperlukan dari FS/FM, ROMS, DPMU/Satker PIP/PPMU/Satker PSPAM Provinsi, serta aktivitas yang akan dilakukan pada bulan selanjutnya;
• Laporan Tahunan
Laporan tahunan/annual report disiapkan dengan menggabungkan informasi dari laporan bulanan dan laporan kwartal sepanjang tahun anggaran. Struktur dan format laporan tahunan akan ditetapkan oleh NMC/CPMU dengan tujuan agar laporan tahunan FAS dapat menjadi input untuk laporan tahunan NMC/CPMU PAMSIMAS.
• Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir:
Struktur, fokus, dan format dari laporan akhir/final report FAS akan disetujui bersama dengan CPMU/NMC dan termasuk di dalamnya informasi spesifik untuk dianalisa, ditampilkan, dan digabungkan/konsolidasikan dalam Borrower’s Completion Report.
KERANGKA ACUAN KERJA
FASILITATOR SENIOR DAN FSILITATOR MASYRAKAT
PROGRAM PAMSIMAS III
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
1. Latar Belakang 1. Latar Belakang
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program berbasis masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan kepada air minum aman dan sanitasi layak. Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Antara Tahun 2008-2015, Pamsimas telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang mengakses air minum aman dan sanitasi layak, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat pada sekitar 12.000 desa yang tersebar di 219 kabupaten/kota. Pamsimas mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu: (1) Air bersih untuk rakyat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi pada Tahun 2019. Dengan demikian, Pamsimas dikembangkan menjadi program nasional untuk penyediaan air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan (Program 100-0-100). Mulai Tahun 2016, Pamsimas akan menjangkau tambahan 15.000 desa di lebih dari 350 kabupaten.
Dukungan Pamsimas diberikan melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan daerah dan desa, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta pelayanan sanitasi,
Tetap
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi, hibah insentif tingkat desa dan kabupaten, serta dukungan pelaksanaan dan pengelolaan program. Penyediaan infrastruktur diberikan melalui tiga kegiatan, yaitu pengembangan SPAM untuk desa yang belum pernah mendapatkan bantuan Pamsimas atau bantuan SPAM lainnya, perluasan SPAM untuk pengembangan pelayanan, dan peningkatan kinerja SPAM.
Pendekatan program Pamsimas di tingkat masyarakat adalah Berbasis Masyarakat, artinya program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai salah satu pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Untuk memastikan bahwa seluruh proses implementasi program di tingkat masyarakat dapat berjalan dengan kualitas yang baik serta mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk mendukung keberlanjutan program, makaakan ditugaskan tenaga fasilitator dimasing-masing kabupaten peserta program Pamsimas.
2 Tujuan 2 Tujuan
Tenaga pendamping masyarakat Program Pamsimas terdiri dari Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), yang dipimpin oleh 1 (satu) Fasilitator Senior (SF) dan beranggotakan maksimum 9 (sembilan) orang Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk
bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian.
Tenaga pendamping masyarakat Program Pamsimas III terdiri dari Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), yang dipimpin oleh 1 (satu) Fasilitator Senior (FS) dan beranggotakan maksimum 9 (sembilan) orang Fasilitator Masyarakat (FM)
yang terdiri dari 3 (tiga) sub-tim dimana setiap sub-tim terdiri dari 3 (tiga) orang Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat dan pemerintah desa didampingi oleh Fasilitator STBM dan Sanitarian. Selain itu untuk pendampingan program Pamsimas diwilayah kota/ kabupaten yang masuk dalam program Pamsimas tahap I
Merupakan
penegasan
komposisi TFM
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
a) Tim Fasilitator Masyarakat (TFM). TFM mempunyai
beberapa tugas utama, yaitu mendampingi masyarakat
dan pemerintah desa dalam:
1. Sosialisasi tingkat desa dan penyusunan proposal, termasuk di dalamnya adalah pendampingan kegiatan IMAS Tahap I, pembentukkan tim penyusun proposal dan kader AMPL, serta penyusunan dokumen proposal program bantuan air minum dan sanitasi yang siap diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pokja AMPL;
2. Perencanaan PJM ProAKSI dan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja masyarakat (RKM), termasuk pendampingan dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa, pengembangan rancangan teknis SPAM, penyusunan rencana pengelolaan SPAM serta pembentukkan dan penguatan kelembagaan;
3. Pendampingan dalam masa operasional dan pemeliharaan SPAM, termasuk di dalamnya adalah pemantauan dan penguatan kinerja kelembagaan, teknis dan keuangan, termasuk fasilitasi musyawarah dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan, hands-on training, dan peningkatan peran dan kinerja Asosiasi BPSPAMS;
4. Advokasi kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk pemanfaatan APBDesa dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa (100% pelayanan tingkat desa). Dalam pelaksanaan tugas ini, TFM diharapkan
dan II akan didampingi oleh Fasilitator Masyarakat (FM) dan Fasilitator Senior (FS).
a) Tetapim Fasilitator Masyarakat (TFM). TFM mempunyai
beberapa tugas utama, yaitu mendampingi masyarakat
dan pemerintah desa dalam:
1. TetapSosialisasi tingkat desa dan penyusunan proposal, termasuk di dalamnya adalah pendampingan kegiatan IMAS Tahap I, pembentukkan tim penyusun proposal dan kader AMPL, serta penyusunan dokumen proposal program bantuan air minum dan sanitasi yang siap diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Pokja AMPL;
2. TetapPerencanaan PJM ProAKSI dan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja masyarakat (RKM), termasuk pendampingan dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa, pengembangan rancangan teknis SPAM, penyusunan rencana pengelolaan SPAM serta pembentukkan dan penguatan kelembagaan;
3. Tetap Pendampingan dalam masa operasional dan pemeliharaan SPAM, termasuk di dalamnya adalah pemantauan dan penguatan kinerja kelembagaan, teknis dan keuangan, termasuk fasilitasi musyawarah dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan, hands-on training, dan peningkatan peran dan kinerja Asosiasi BPSPAMS;
4. Tetap Advokasi kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk pemanfaatan APBDesa dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM dalam rangka pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa (100% pelayanan tingkat desa). Dalam pelaksanaan tugas
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
untuk dapat memaksimalkan kerjasama dengan Tim Pendamping Desa.
TFM mendampingi desa lama dan baru peserta Program Pamsimas. Satu TFM dapat mengkombinasikan desa-desa binaannya yang diatur berdasarkan kapasitas atau kekuatan individu fasilitator.
Kinerja TFM dinilai dari:
(a) Keberhasilan pendampingan pemerintah desa dan masyarakat (kualitas proses), misalnya tingkat partisipasi masyarakat, transparansi (bahwa seluruh proses dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas); keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, rancangan ramah anak dan difabel, serta dapat dipertanggung-jawabkan (kebenaran data dan informasi yang disampaikan);
(b) Tersedianya dokumen PJM ProAKSI, RKM untuk pembangunan baru, peningkatan (atau RKM perbaikan kinerja), dan perluasan (pengembangan dalam rangka pencapaian akses aman dan sanitasi layak 100% atau RKM 100%) yang baik dan akurat;
(c) Terbangunnya SPAM desa secara tepat waktu dengan kualitas teknis yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
(d) Terdapatnya jumlah pengguna aktual sesuai dengan target dalam RKM, dan konsisten dengan proposal desa;
(e) Terdapatnya sejumlah desa yang dapat melaksanakan RKM 100% atau pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dengan menggunakan sumber dana selain Pamsimas (misalnya APBDesa, APBD, Hibah Air Minum Perdesaan);
ini, TFM diharapkan untuk dapat memaksimalkan kerjasama dengan Tim Pendamping Desa.
Tetap
(a) Tetap
(b) Tetap
(c) Tetap
(d) Tetap
(e) Tetap
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
(f) Kelembagaan tingkat desa dengan kinerja baik (KKM, Satlak, Tim Penyusun Proposal, BPSPAMS, Kader AMPL) dapat melaksanakan peran dan fungsinya.
b) Jenis Tenaga Pendamping. Jenis tenaga pendamping
masyarakat terdiri dari:
1) Fasilitator Senior (FS). Senior berperan sebagai koordinator TFM yang menjamin seluruh proses pendampingan dan kualitas hasil di tingkat masyarakat, menyediakan dukungan atau support kepada FM (termasuk menyediakan coaching dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas), fasilitasi penyelesaian masalah dan koordinasi antar FM, memandu pembelajaran dan peningkatan kapasitas FM, melakukan evaluasi kinerja FM, serta mengkomunikasikan kebutuhan dan kebijakan program dari dan kepada DPMU melalui Koordinator Kabupaten ROMS. Di tingkat kabupaten, Fasilitator Senior bertugas membantu Koordinator Kabupaten dalam mengawal Asosiasi SPAMS Perdesaan, memfasilitasi dukungan dari Pemda, serta memfasilitasi kemitraan.
2) Fasilitator Masyarakat (FM). Fasilitator Masyarakat (FM) berperan dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, serta pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum, termasuk: penerapan tarif, integrasi PJM ProAKSI dengan RPJM Desa, dan RKM 100% dengan RKP Desa, dan memfasilitasi akses masyarakat kepada sumber-
(f) Tetap
b) Jenis Tenaga Pendamping. Jenis tenaga pendamping masyarakat terdiri dari:
1) Tetap Fasilitator Senior (FS). Senior berperan sebagai koordinator TFM yang menjamin seluruh proses pendampingan dan kualitas hasil di tingkat masyarakat, menyediakan dukungan atau support kepada FM (termasuk menyediakan coaching dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas), fasilitasi penyelesaian masalah dan koordinasi antar FM, memandu pembelajaran dan peningkatan kapasitas FM, melakukan evaluasi kinerja FM, serta mengkomunikasikan kebutuhan dan kebijakan program dari dan kepada DPMU melalui Koordinator Kabupaten ROMS. Di tingkat kabupaten, Fasilitator Senior bertugas membantu Koordinator Kabupaten dalam mengawal Asosiasi SPAMS Perdesaan, memfasilitasi dukungan dari pemda, serta memfasilitasi kemitraan.
2) Fasilitator Masyarakat (FM). Fasilitator Masyarakat (FM) berperan dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, serta pengelolaan dan pengoperasian sarana air minum, termasuk: penerapan tarif, integrasi PJM ProAKSI dengan RPJM Desa, dan RKM 100% dengan RKP Desa, dan memfasilitasi akses
Merupakan penegasan
komposisi TFM
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
sumber pendanaan lain untuk membiayai RKM 100%.
Untuk menjamin terjadinya pendampingan yang baik terhadap masyarakat, maka TFM dibagi menjadi 3 (tiga) satu sub-tim Fasilitator Masyarakat yang harus terdiri dari minimal 1 (satu) orang FM-WSS dan minimal satu orang FM perempuan. Adapun jumlah dan lokasi desa yang akan didampingi oleh masing-masing sub-tim akan ditentukan oleh DPMU, DC dan FS dengan mempertimbangkan: (a) total jumlah desa baru dan desa lama di kabupaten; (b) rasio yang memadai antara jumlah sub tim dengan jumlah desa dampingan; serta (c) jarak antar desa yang akan didampingi. Secara umum satu sub-tim akan mendampingi minimal 15 desa per tahun (desa baru, desa perbaikan kinerja dan dan pengembangan).
masyarakat kepada sumber-sumber pendanaan lain untuk membiayai RKM 100%. Untuk menjamin terjadinya pendampingan yang baik terhadap masyarakat, maka setiap TFM dibagi menjadi 3 (tiga) sub-tim, satu sub-tim FM terdiri dari 3 (tiga) orang (minimal 1 orang FW WSS dan FM CD), disarankan 1 orang FM adalah perempuan/wanita.. Adapun jumlah dan lokasi desa yang akan didampingi oleh masing-masing sub-tim akan ditentukan oleh DPMU, DC dan FS dengan mempertimbangkan: (a) total jumlah desa baru dan desa lama di kabupaten; (b) rasio yang memadai antara jumlah sub tim dengan jumlah desa dampingan; serta (c) jarak antar desa yang akan didampingi. Secara umum satu sub-tim akan mendampingi maksimal 15 desa per tahun yang menerbitkan rencana kerja masyarakat (RKM), dan pendampingan sejumlah desa keberlanjutan tanpa RKM dengan tujuan penguatan kelembagaan dan iuran. Jumlah desa dampingan untuk keberlanjutan akan diterbitkan oleh NMC berdasarkan persetujuan CPMU.
3 Kualifikasi dan Lingkup Tugas Fasilitator 3 Kualifikasi dan Lingkup Tugas Fasilitator
Posisi Fasilitator Senior (FS)
Durasi Kontrak 44 Bulan
Lokasi Kerja Desa
Posisi Fasilitator Senior (FS)
Durasi Kontrak 44 Bulan
Lokasi Kerja Desa
Disesuaikan
dengan
kebutuhan
lapangan
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
Kualifikasi • Sarjana/S-1 Jurusan Teknik Lingkungan/Teknik Sipil
• Pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam program Pamsimas dan program pemberdayaan sejenis
• Usia maksimal pada saat pendaftaran adalah 50 tahun
Lingkup Tugas 1. Mengendalikan pelaksanaan tugas TFM dalam pencapaian tujuan program, termasuk memberikan peningkatan kapasitas bagi TFM melalui mentoring/coaching dan bimbingan teknis serta penilaian kinerja TFM.
2. Melakukan review dan penjaminan kualitas teknis terhadap penyusunan PJM ProAKSi, RKM (RKM desa baru, peningkatan kinerja, dan pengembangan menuju akses air minum aman 100%).
3. Memastikan pelaksanaan RKM dan pekerjaan konstruksi SPAM di tingkat masyarakat desa berkualitas tinggi.
4. Menjamin konstruksi SPAMS berfungsi sesuai dengan umur perencanaan teknis.
5. Mendukung TFM dalam memfasilitasi Pemerintah Desa untuk memprioritaskan kegiatan Pembangunan AMPL (berdasarkan RKM 100%) untuk diintegrasikan
Kualifikasi • Sarjana/S-1 Teknik, diutamakan Jurusan Teknik Lingkungan/Teknik Sipil
• Tetap
• Tetap
Lingkup Tugas Tetap
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
kedalam RPJMDes/RKPDes dan didanai dari APBDes.
6. Mendampingi Asosiasi Pengelola SPAMS PerdesaanTingkat Kabupaten terutama dalam peningkatan kinerja BPSPAMS dan capaian pembangunan air minum dan sanitasi (untuk kabupaten yang sudah mempunyai Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan).
7. Memastikan bahwa desa-desa Pamsimas mempunyai tingkat keberfungsian tinggi dan penerapan iuran untuk menjamin keberlanjutan SPAMS.
8. Melakukan verifikasi data SIM yang dikumpulkan oleh TFM dan Asosiasi Pengelolan SPAMS, serta memeriksa laporan pekerjaan TFM.
9. Memberikan input kepada DC dan DPMU terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan monev program di wilayah kabupaten.
10. Membantu District Coordinator (DC) dalam mengadvokasi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pemerintah Desa guna memprioritaskan kegiatan Pembangunan AMPL.
11. Membantu DC dalam mengadvokasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan pembangunan AMPL tingkat desa (di desa yang sudah tersusun RKM100%) melalui berbagai pembiayaan daerah, seperti DAK bidang infrastruktur
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
air minum, DAK bidang infrastruktur sanitasi, DAK kesehatan dan DAK Infrastruktur Pembangunan Daerah, dsbnya
12. Mendorong akuntabilitas pelaksanaan pendampingan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat melalui aplikasi PPM, serta kegiatan supervisi dan monitoring.
13. Melaporkan secara rutin seluruh hasil pekerjaan kepada DC, DPMU dan Satker PSPAM Provinsi.
14. Melaksanakan penugasan lain yang relevan sesuai permintaan dari Satker PSPAM Provinsi, DPMU dan DC.
Output dan Laporan
• Rencana Kerja Tahunan yang disetujui oleh DC dan DPMU
• 100% desa baru tersusun PJM ProAksi dan RKM
• Setiap tahunnya minimal terdapat sejumlah desa tersusun RKM 100% dan sekian desa terbiayai pengembangan SPAM PAMSIMAS melalui Dana Desa/Hibah Air Minum/DAK (Lihat di Tabel Perhitungan Terget Desa dan Jumlah Fasilitator)
• 100% data SIM desa terisi dan terverifikasi secara tepat waktu
• 100% SPAM desa di desa baru berfungsi baik dan secara bertahap seluruh desa lama juga berfungsi baik
Output dan Laporan
Tetap
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
• 90% SPAM desa dikelola dengan baik dan menerapkan tarif
• Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat dalam aplikasi PPM Pamsimas yang terselesaikan
• Hasil verifikasi PJM ProAKSi, RKM, dan Rancangan Teknis Pengembangan SPAM 100%.
• Laporan bulanan, tahunan, dan khusus mencakup hasil pendampingan kepada masyarakat, pemerintah desa dan asosiasi serta pengendalian TFM
Hubungan Kerja
Satker PSPAM Provinsi, DPMU, Satker PIP, Asosiasi, DC ROMS, Faskab STBM, Sanitarian, Pemdes, KKM, BPSPAMS, FM
Posisi FM - Pemberdayaan Masyarakat
(FM-CD)
Durasi Kontrak
44 Bulan
Lokasi Kerja Desa
Kualifikasi • Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Jurusan Ilmu Sosial/Ekonomi/Kesehatan dan jurusan sejenis
• Usia Maksimal pada saat pendaftaran adalah 45 tahun
Hubungan Kerja
Tetap
Posisi FM - Pemberdayaan Masyarakat
(FM-CD)
Durasi Kontrak
44 Bulan
Lokasi Kerja Desa
Kualifikasi • Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Jurusan Ilmu Sosial/Ekonomi/Kesehatan dan jurusan sejenis “semua jurusan hanya untuk daerah-daerah tertentu yang termasuk sulit atau remote"
• Tetap
Disesuaikan
dengan
kebutuhan
lapangan
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
• Pengalaman kerja dalam program Pamsimas akan diutamakan
Lingkup Tugas 1. Mendampingi masyarakat dan pemerintah desa (desa baru dan lama) melakukan proses IMAS, pembentu-kan/revitaliasi KKM, Satlak, dan BPSPAMS, penyusunan PJM ProAksi, dan RKM (desa baru dan lama) serta kajian dampak lingkungan/sosial dan rencana mitigasi yang diperlukan
2. Mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam penyusunan proposal desa, RKM, dan RKM 100% untuk dapat ikut-serta dalam program hibah air minum, atau pengembangan pelayanan SPAM menuju 100% untuk didanai melalui APBD/DAK, APBDes dan sumber dana lainnya.
3. Memastikan kehadiran dan keterwakilan warga miskin, disabilitas, perempuan dan orang tua dalam setiap rembug warga dan tindak lanjutnya
4. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola program (Pemdes, KKM, Satlak, dan BPSPAMS)
• Tetap
Lingkup Tugas Tetap
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
dalam implementasi maupun keberlanjutan program.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kontribusi untuk kegiatan program, termasuk mendorong mobilisasi kontribusi masyarakat baik in-cash maupun in-kind.
6. Bersama sanitarian, memfasilitasi masyarakat terkait dengan kegiatan promosi kesehatan dan pemicuan perubahan perilaku hidup bersih untuk pencapaian SBS dan CTPS.
7. Mendampingi KKM dan pemerintah desa dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan RKM, termasuk pelaksanaan kegiatan pelelangan, pelatihan, dan lainnya
8. Mendampingi Pemdes, KKM, Satlak, dan BPSPAMSdalam penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan secara transparan dan akuntabel.
9. Melakukan pembinaan kepada BPSPAMS terutama dalam penyusunan rencana kerja, penguatan kelembagaan, penerapan iuran dan pengembangan serta peningkatan layanan
10. Melakukan pengumpulan data pengisian logbook SIM dan
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
informasi terkait implementasi program, dan bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan keakuratan data SIM.
11. Menjelaskan kepada masyarakat mengenai PPM (nomor pengaduan) serta isi dari media komunikasi secara benar dalam setiap rembug warga atau warga lainnya
12. Melaporkan setiap kemajuan pelaksanaan pendampingan kepada FS dan Satker PSPAM Provinsi
13. Penugasan lain-lain yang relevan sesuai permintaan dari Satker PSPAM Provinsi, DPMU, DC dan FS
Output dan Laporan
• Rencana Kerja Pendampingan yang disetujui oleh FS dan DC
• Meningkatkan jumlah laporan atau pengaduan warga dalam PPM
• Jumlah perempuan yang terlibat dalam rembug warga minimal 30%
• PJM ProAKsi dan RKM tersusun pada 100% desa yang didampingi
• Minimal sejumlahdesa yang didampingi tersusun RKM 100% (Lihat di Tabel Perhitungan Terget Desa dan Jumlah Fasilitator)
• Laporan hasil dan kegiatan bulanan sesuai target dalam Rencana Kerja yang disusun bersama FS
• Laporan hasil IMAS
Output dan Laporan
Tetap
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
• Laporan hasil pembentukan KKM, Satlak,danBPSPAMS
• Dokumen PJM ProAksi dan RKM (reguler dan 100%)
• Laporan hasil pemicuan CLTS dan CTPS
• Laporan pembinaan BPSPAMS
• Logbook Data SIM
Hubungan Kerja
Satker PSPAM Provinsi, DPMU, Satker PIP, Asosiasi, DC ROMS, Faskab STBM, Sanitarian, Pemdes, KKM, BPSPAMS, FS, FM-WSS
Posisi FM – Pengembangan Air Minum dan
Sanitasi (FM-WSS)
Durasi Kontrak
44 Bulan
Lokasi Kerja Desa
Kualifikasi • Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Jurusan Teknik Lingkungan/Teknik Sipil
• Usia Maksimal pada saat pendaftaran adalah 45 tahun
• Pengalaman kerja dalam program Pamsimas dan atau program pemberdayaan sejenis akan diutamakan
Hubungan Kerja
Tetap
Posisi FM – Pengembangan Air Minum dan
Sanitasi (FM-WSS)
Durasi Kontrak
44 Bulan
Lokasi Kerja Desa
Kualifikasi • Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Teknik, diutamakan jurusan Teknik Lingkungan/Teknik Sipil
• Tetap
• Tetap
Disesuaikan
dengan
kebutuhan
lapangan
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
Lingkup Tugas 1. Mendampingimasyarakat dan pemerintah desa (desa baru dan lama) melakukan proses IMAS, pembentu-kan/revitaliasi KKM, Satlak,dan BPSPAMS, penyusunan PJM ProAksi, dan RKM (desa baru dan lama) serta kajian dampak lingkungan/social dan rencana mitigasi yang diperlukan.
2. Mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam penyusunan proposal desa, RKM, dan RKM 100% untuk dapat ikut-serta dalam program hibah air minum, atau pengembangan pelayanan SPAM menuju 100% untuk didanai melalui APBD/DAK, APBDes dan sumber dana lainnya.
3. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola program (Pemdes, KKM, Satlak, dan BPSPAMS) dalam implementasi maupun keberlanjutan program melalui pelatihan teknis WSS.
4. Memfasilitasi masyarakat untuk memilih opsi SPAM terbaik sesuai dengan kondisi setempat (kapasitas sumber air, perhitungan kebutuhan air, skala pelayanan, dan tingkat kemampuan membayar untuk biaya konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan).
5. Mendampingi KKM dan Satlak
Lingkup Tugas Tetap
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
dalam penyusunan Rancangan Teknis Pengembangan SPAM menuju akses air minum aman 100% dan memenuhi aspek 4K.
6. Mendampingi KKM dan pemerintah desa dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan RKM, terutama dalam kegiatan konstruksi agar terjamin kualitas konstruksi SPAM di desa.
7. Mendampingi KKM dan Satlak dalam proses pengadaan barang dan jasadi tingkat masyarakat terkait dengan konstruksi SPAMS yang akan dibangun agar sesuai dengan prosedur program, transparan dan akuntabel.
8. Menjamin pelayanan air minum memenuhi aspek: kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K), serta jaminan pengembangan layanan menuju 100% menggunakan Sambungan Rumah (SR).
9. Melakukan pembinaan kepada BPSPAMS terutama dalam penyusunan rencana kerja, peningkatan keberfungsian SPAMS terbangun, penyesuaian penetapan iuran dan pengembangan layanan menuju akses 100%.
10. Melakukan pengumpulan data SIM dan informasi terkait implementasi program, dan bertanggung jawab terhadap
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
kelengkapan dan kebenaran data SIM.
Output dan Laporan
• Rencana Kerja Pendampingan yang disetujui oleh FS dan DC
• Konstruksi SPAM terbangun berfungsi 100% dan memenuhi aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K) secara berkelanjutan
• Konstruksi SPAM yang berkualitas terkait dengan pemilihan material, bangunan produksi hinggan pelayanan, pemasangan dan penyambungan pipa
• Ketersediaan sumber air yang berkelanjutan di SPAM terbangun sesuai perencanaan teknis dan rencana pengembangan menuju 100%
• SPAM yang mudah dalam operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan menuju 100% menggunakan Sambungan Rumah (SR)
• Rencana Anggaran Biaya yang efektif dan efisien (cost per kapita) yang mengacu pada target penerima manfaat
• Perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan yang dapat diimplementasikan langsung pasca konstruksi
• Minimal sejumlah desa yang didampingi tersusun RKM 100%
Output dan Laporan
Tetap
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
(Lihat di Tabel Perhitungan Terget Desa dan Jumlah Fasilitator)
• Laporan hasil dan kegiatan bulanan sesuai target dalam Rencana Kerja yang disusun bersama FS
• Dokumen PJM ProAKsi dan RKM tersusun pada 100% desa yang didampingi dengan kualitas tinggi
• Laporan hasil IMAS,KKM, Satlak,dan BPSPAMS
• Dokumen Rancangan Teknis Pengembangan SPAM 100%.
• Laporan pembinaan BPSPAMS
• Logbook Data SIM
Hubungan Kerja
Satker PSPAM Provinsi, DPMU, Satker PIP, Asosiasi, DC ROMS, Faskab STBM, Sanitarian, Pemdes, KKM, BPSPAMS, FS, FM-CD
Hubungan Kerja
Tetap
4 Pengendalian Pekerjaan dan Ketentuan Kerja Fasilitator 4 Pengendalian Pekerjaan dan Ketentuan Kerja Fasilitator
Terkait dengan pengendalian dan ketentuan umum kontrak
fasilitator diuraikan sebagai berikut:
a. FS dan FM akan dikontrak oleh program Pamsimas melalui perusahaan Facilitator Administration Service (FAS) sesuai jangka waktu yang tertulis dalam kontrak.
b. Pengendali kinerja FS dan FM adalah Satker PSPAM Provinsi, PPMU, DPMU, dan ROMS. Dasar pembayaran gaji FS dan FM adalah : (i) Time sheet FS dan FM ditandatangani oleh DPMU dan DC ROMSdan (ii) laporan bulanan yang telah diperiksa oleh DPMU dan DCROMS.
Terkait dengan pengendalian dan ketentuan umum kontrak
fasilitator diuraikan sebagai berikut:
a. FS dan FM akan dikontrak oleh Penyedia Jasa Facilitator Administration Service (FAS) sesuai jangka waktu yang tertulis dalam kontrak.
b. Tetap
Berdasarkan hasil
kesepakan rapat
di hotel Veranda
pada tgl 24
Februari 2017
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
c. Laporan bulanan yang berisi hasil pekerjaan FS dan FM disusun berdasarkan realisasi hasil (ouput) kegiatan pendampingan sesuai rencana kerja fasilitator yang telah disetujui oleh DPMU dan DC ROMS. Tim Fasilitator harus menyerahkan laporan bulanan kepada DC ROMS maksimal tanggal 3 pada bulan berikutnya, untuk kemudian disampaikan sebagai laporan tim pendamping kabupaten (ROMS) kepada DPMU.
d. Honorarium FS dan FM meliputi gaji dasar dan biaya umum (operasional untuk bahan/ATK, komunikasi, dan transport).
e. Kinerja FS dan FM dievaluasi secara rutin oleh Satker PSPAM Provinsi, DPMU dan DC ROMS.Pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara evaluasi kinerja fasilitator akan mengacu pada Panduan Evaluasi Kinerja Fasilitator.
f. Evaluasi kinerja FS dan FM tingkat kabupaten yang dilakukan oleh DPMU dan Koordinator Kabupaten
c. Tetap
d. Honorarium FS dan FM meliputi gaji dasar dan biaya umum (operasional untuk bahan/ATK, komunikasi, dan transport, serta biaya pemberdayaan/pelaporan).
Biaya Umum yang diterima FS dan FM dapat berbeda dengan ketentuan sbb :
i tambahan biaya mobilisasi/demobilisasi untuk FS/FM yang berasal dari luar provinsi.
ii biaya transportasi yang diterima FS/FM disesuaikan dengan jarak antar desa dampingan (normal/remote). Jarak normal adalah jarak antar desa yang dapat dijangkau oleh moda transportasi darat secara regular. Jarak remote adalah jarak antar desa yang tidak tersedia moda transportasi darat secara reguler, memerlukan moda transportasi sungai/laut atau moda transportasi udara.
Perhitungan biaya transport untuk jarak remote berdasarkan referensi/rujukan dari Dinas Perhubungan atau harga pasar setempat yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
e. Tetap
f. Tetap
No. Original / Previous Amendment No. Proposed Amendment Remarks
ROMS (DC ROMS) disampaikan oleh DPMU kepada PPMU dan Satker PSPAM Provinsi. Selanjutnya PPMU menyampaikan hasil evaluasi kinerja kepada CPMU (cq. HRD NMC) sebagai dasar pertimbangan perpanjangan atau pemberhentian penugasan FS dan FM.
Ministry
MPWH
Decree
Stage III
359 6 12 359 377
ROMS 01 ACEH 18 0 0 18 18
1 ROMS 01 Aceh Aceh Singkil P3 P3 P3
2 ROMS 01 Aceh Simeulue P3 P3 P3
3 ROMS 01 Aceh Gayo Lues P3 P3 P3
4 ROMS 01 Aceh Aceh Barat Daya P3 P3 P3
5 ROMS 01 Aceh Aceh Jaya P3 P3 P3
6 ROMS 01 Aceh Aceh Tamiang P3 P3 P3
7 ROMS 01 Aceh Pidie Jaya P3 P3 P3
8 ROMS 01 Aceh Nagan Raya P3 P3 P3
9 ROMS 01 Aceh Bener Meriah P3 P3 P3
10 ROMS 01 Aceh Aceh Selatan P3 P3 P3
11 ROMS 01 Aceh Aceh Tengah P3 P3 P3
12 ROMS 01 Aceh Aceh Barat P3 P3 P3
13 ROMS 01 Aceh Aceh Tenggara P3 P3 P3
14 ROMS 01 Aceh Aceh Timur P3 P3 P3
15 ROMS 01 Aceh Aceh Utara P3 P3 P3
16 ROMS 01 Aceh Aceh Besar P3 P3 P3
17 ROMS 01 Aceh Bireuen P3 P3 P3
18 ROMS 01 Aceh Pidie P3 P3 P3
ROMS 02 SUMATERA UTARA 21 2 0 21 23
19 ROMS 02 Sumatera Utara Labuhan Batu Utara P3 P3 P3
20 ROMS 02 Sumatera Utara Labuhan Batu P3 P3 P3
21 ROMS 02 Sumatera Utara Nias Barat P3 P3 P3
22 ROMS 02 Sumatera Utara Nias Utara P3 P3
23 ROMS 02 Sumatera Utara Samosir P3 P3 P3
24 ROMS 02 Sumatera Utara Humbang Hasundutan P3 P3 P3
25 ROMS 02 Sumatera Utara Asahan P3 P3 P3
26 ROMS 02 Sumatera Utara Tapanuli Tengah P3 P3 P3
27 ROMS 02 Sumatera Utara Serdang Bedagai P3 P3 P3
28 ROMS 02 Sumatera Utara Toba Samosir P3 P3 P3
29 ROMS 02 Sumatera Utara Tapanuli Selatan P3 P3 P3
30 ROMS 02 Sumatera Utara Tapanuli Utara P3 P3 P3
31 ROMS 02 Sumatera Utara Karo P3 P3 P3
32 ROMS 02 Sumatera Utara Langkat P3 P3
33 ROMS 02 Sumatera Utara Padang Lawas P3 P3 P3
34 ROMS 02 Sumatera Utara Deli Serdang P3 P3 P3
35 ROMS 02 Sumatera Utara Mandailing Natal P3 P3 P3
36 ROMS 02 Sumatera Utara Simalungun P3 P3 P3
37 ROMS 02 Sumatera Utara Pakpak Bharat P3 P3 P3
38 ROMS 02 Sumatera Utara Batu Bara P3 P3 P3
39 ROMS 02 Sumatera Utara Dairi P3 P3 P3
40 ROMS 02 Sumatera Utara Padang Lawas Utara P3 P3 P3
41 ROMS 02 Sumatera Utara Labuhan Batu Selatan P3 P3 P3
42 ROMS 02 Sumatera Utara Nias
43 ROMS 02 Sumatera Utara Nias Selatan
ROMS 03 JAMBI - SUMATERA BARAT 21 0 4 21 25
44 ROMS 03 Jambi Tanjung Jabung Timur P3 P3 P3
45 ROMS 03 Jambi Tebo P3 P3 P3
46 ROMS 03 Jambi Batang Hari P3 P3 P3
47 ROMS 03 Jambi Tanjung Jabung Barat P3 P3 P3
48 ROMS 03 Jambi Muaro Jambi P3 P3 P3
49 ROMS 03 Jambi Bungo P3 P3 P3
50 ROMS 03 Jambi Sarolangun P3 P3 P3
51 ROMS 03 Jambi Merangin P3 P3 P3
52 ROMS 03 Jambi Kerinci P3 P3 P3
53 ROMS 03 Sumatera Barat Kota Padang P1 P1
54 ROMS 03 Sumatera Barat Kota Pariaman P1 P1
55 ROMS 03 Sumatera Barat Kota Payakumbuh P1 P1
56 ROMS 03 Sumatera Barat Kota Sawah Lunto P1 P1
57 ROMS 03 Sumatera Barat Pasaman Barat P3 P3 P3
58 ROMS 03 Sumatera Barat Pasaman P3 P3 P3
59 ROMS 03 Sumatera Barat Solok Selatan P3 P3 P3
60 ROMS 03 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai P3 P3 P3
61 ROMS 03 Sumatera Barat Dharmasraya P3 P3 P3
62 ROMS 03 Sumatera Barat Padang Pariaman P3 P3 P3
63 ROMS 03 Sumatera Barat Sijunjung P3 P3 P3
64 ROMS 03 Sumatera Barat Tanah Datar P3 P3 P3
65 ROMS 03 Sumatera Barat Lima Puluh Kota P3 P3 P3
66 ROMS 03 Sumatera Barat Agam P3 P3 P3
67 ROMS 03 Sumatera Barat Solok P3 P3 P3
68 ROMS 03 Sumatera Barat Pesisir Selatan P3 P3 P3
Pamsimas 3 District (P3)
Additional
Contract Amendment
Cities
Pamsimas 1&2
Previous ProposedROMSNo. Original
Contract
DistrictProvince
Ministry
MPWH
Decree
Stage III
359 6 12 359 377
Pamsimas 3 District (P3)
Additional
Contract Amendment
Cities
Pamsimas 1&2
Previous ProposedROMSNo. Original
Contract
DistrictProvince
ROMS 04 KEPULAUAN RIAU - RIAU 14 0 1 14 15
69 ROMS 04 Kepulauan Riau Bintan P3 P3 P3
70 ROMS 04 Kepulauan Riau Kepulauan Anambas P3 P3 P3
71 ROMS 04 Kepulauan Riau Lingga P3 P3 P3
72 ROMS 04 Kepulauan Riau Karimun P3 P3 P3
73 ROMS 04 Kepulauan Riau Natuna P3 P3 P3
74 ROMS 04 Riau Kota Dumai P2 P3
75 ROMS 04 Riau Kepulauan Meranti P3 P3 P3
76 ROMS 04 Riau Bengkalis P3 P3 P3
77 ROMS 04 Riau Pelalawan P3 P3 P3
78 ROMS 04 Riau S I A K P3 P3 P3
79 ROMS 04 Riau Rokan Hulu P3 P3 P3
80 ROMS 04 Riau Indragiri Hulu P3 P3 P3
81 ROMS 04 Riau Kuantan Singingi P3 P3 P3
82 ROMS 04 Riau Indragiri Hilir P3 P3 P3
83 ROMS 04 Riau Kampar P3 P3 P3
84 ROMS 04 Riau Rokan Hilir
ROMS 05 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - SUMATERA SELATAN 19 0 0 19 19
85 ROMS 05 Kepulauan Bangka Belitung Belitung Timur P3 P3 P3
86 ROMS 05 Kepulauan Bangka Belitung Belitung P3 P3 P3
87 ROMS 05 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Selatan P3 P3 P3
88 ROMS 05 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Barat P3 P3 P3
89 ROMS 05 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Tengah P3 P3 P3
90 ROMS 05 Kepulauan Bangka Belitung Bangka P3 P3 P3
91 ROMS 05 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara P3 P3 P3
92 ROMS 05 Sumatera Selatan Banyu Asin P3 P3 P3
93 ROMS 05 Sumatera Selatan Penukal Abab Pematang Ilir P3 P3 P3
94 ROMS 05 Sumatera Selatan Empat Lawang P3 P3 P3
95 ROMS 05 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu P3 P3 P3
96 ROMS 05 Sumatera Selatan Musi Rawas P3 P3 P3
97 ROMS 05 Sumatera Selatan Musi Banyuasin P3 P3 P3
98 ROMS 05 Sumatera Selatan Ogan Ilir P3 P3 P3
99 ROMS 05 Sumatera Selatan Muara Enim P3 P3 P3
100 ROMS 05 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Selatan P3 P3 P3
101 ROMS 05 Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Timur P3 P3 P3
102 ROMS 05 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir P3 P3 P3
103 ROMS 05 Sumatera Selatan Lahat P3 P3 P3
ROMS 06 BENGKULU - LAMPUNG 21 0 0 21 21
104 ROMS 06 Bengkulu Lebong P3 P3 P3
105 ROMS 06 Bengkulu Bengkulu Tengah P3 P3 P3
106 ROMS 06 Bengkulu Mukomuko P3 P3 P3
107 ROMS 06 Bengkulu Seluma P3 P3 P3
108 ROMS 06 Bengkulu Bengkulu Utara P3 P3 P3
109 ROMS 06 Bengkulu Kepahiang P3 P3 P3
110 ROMS 06 Bengkulu Rejang Lebong P3 P3 P3
111 ROMS 06 Bengkulu Bengkulu Selatan P3 P3 P3
112 ROMS 06 Bengkulu Kaur P3 P3 P3
113 ROMS 06 Lampung Tulang Bawang Barat P3 P3 P3
114 ROMS 06 Lampung Mesuji P3 P3 P3
115 ROMS 06 Lampung Pringsewu P3 P3 P3
116 ROMS 06 Lampung Lampung Barat P3 P3 P3
117 ROMS 06 Lampung Pesawaran P3 P3 P3
118 ROMS 06 Lampung Tulangbawang P3 P3 P3
119 ROMS 06 Lampung Way Kanan P3 P3 P3
120 ROMS 06 Lampung Lampung Utara P3 P3 P3
121 ROMS 06 Lampung Lampung Timur P3 P3 P3
122 ROMS 06 Lampung Lampung Tengah P3 P3 P3
123 ROMS 06 Lampung Lampung Selatan P3 P3 P3
124 ROMS 06 Lampung Tanggamus P3 P3 P3
125 ROMS 06 Lampung Pesisir Barat
ROMS 07 BANTEN - JAWA BARAT 19 0 0 19 19
126 ROMS 07 Banten Tangerang P3 P3 P3
127 ROMS 07 Banten Pandeglang P3 P3 P3
128 ROMS 07 Banten Lebak P3 P3 P3
129 ROMS 07 Banten Serang P3 P3 P3
130 ROMS 07 Jawa Barat Pangandaran P3 P3 P3
131 ROMS 07 Jawa Barat Ciamis P3 P3 P3
132 ROMS 07 Jawa Barat Cianjur P3 P3 P3
133 ROMS 07 Jawa Barat Bogor P3 P3 P3
134 ROMS 07 Jawa Barat Bandung Barat P3 P3 P3
135 ROMS 07 Jawa Barat Purwakarta P3 P3 P3
136 ROMS 07 Jawa Barat Bekasi P3 P3 P3
137 ROMS 07 Jawa Barat Subang P3 P3 P3
138 ROMS 07 Jawa Barat Sumedang P3 P3 P3
Ministry
MPWH
Decree
Stage III
359 6 12 359 377
Pamsimas 3 District (P3)
Additional
Contract Amendment
Cities
Pamsimas 1&2
Previous ProposedROMSNo. Original
Contract
DistrictProvince
139 ROMS 07 Jawa Barat Kuningan P3 P3 P3
140 ROMS 07 Jawa Barat Sukabumi P3 P3 P3
141 ROMS 07 Jawa Barat Tasikmalaya P3 P3 P3
142 ROMS 07 Jawa Barat Bandung P3 P3 P3
143 ROMS 07 Jawa Barat Garut P3 P3 P3
144 ROMS 07 Jawa Barat Cirebon P3 P3 P3
145 ROMS 07 Jawa Barat Karawang
146 ROMS 07 Jawa Barat Indramayu
ROMS 08 33 0 2 33 35
147 ROMS 08 Di Yogyakarta Sleman P3 P3 P3
148 ROMS 08 Di Yogyakarta Gunung Kidul P3 P3 P3
149 ROMS 08 Di Yogyakarta Bantul P3 P3 P3
150 ROMS 08 Di Yogyakarta Kulon Progo P3 P3 P3
151 ROMS 08 Jawa Tengah Kota Pekalongan P1 P1
152 ROMS 08 Jawa Tengah Kota Semarang P1 P1
153 ROMS 08 Jawa Tengah Kudus P3 P3 P3
154 ROMS 08 Jawa Tengah Sukoharjo P3 P3 P3
155 ROMS 08 Jawa Tengah Karanganyar P3 P3 P3
156 ROMS 08 Jawa Tengah Jepara P3 P3 P3
157 ROMS 08 Jawa Tengah Sragen P3 P3 P3
158 ROMS 08 Jawa Tengah Pemalang P3 P3 P3
159 ROMS 08 Jawa Tengah Purbalingga P3 P3 P3
160 ROMS 08 Jawa Tengah Batang P3 P3 P3
161 ROMS 08 Jawa Tengah Demak P3 P3 P3
162 ROMS 08 Jawa Tengah Wonosobo P3 P3 P3
163 ROMS 08 Jawa Tengah Boyolali P3 P3 P3
164 ROMS 08 Jawa Tengah Banjarnegara P3 P3 P3
165 ROMS 08 Jawa Tengah Grobogan P3 P3 P3
166 ROMS 08 Jawa Tengah Cilacap P3 P3 P3
167 ROMS 08 Jawa Tengah Kendal P3 P3 P3
168 ROMS 08 Jawa Tengah Temanggung P3 P3 P3
169 ROMS 08 Jawa Tengah Rembang P3 P3 P3
170 ROMS 08 Jawa Tengah Wonogiri P3 P3 P3
171 ROMS 08 Jawa Tengah Blora P3 P3 P3
172 ROMS 08 Jawa Tengah Brebes P3 P3 P3
173 ROMS 08 Jawa Tengah Tegal P3 P3 P3
174 ROMS 08 Jawa Tengah Banyumas P3 P3 P3
175 ROMS 08 Jawa Tengah Pekalongan P3 P3 P3
176 ROMS 08 Jawa Tengah Magelang P3 P3 P3
177 ROMS 08 Jawa Tengah Klaten P3 P3 P3
178 ROMS 08 Jawa Tengah Pati P3 P3 P3
179 ROMS 08 Jawa Tengah Semarang P3 P3 P3
180 ROMS 08 Jawa Tengah Kebumen P3 P3 P3
181 ROMS 08 Jawa Tengah Purworejo P3 P3 P3
ROMS 09 JAWA TIMUR 27 0 0 27 27
182 ROMS 09 Jawa Timur Pamekasan P3 P3 P3
183 ROMS 09 Jawa Timur Madiun P3 P3 P3
184 ROMS 09 Jawa Timur Jember P3 P3 P3
185 ROMS 09 Jawa Timur Blitar P3 P3 P3
186 ROMS 09 Jawa Timur Jombang P3 P3 P3
187 ROMS 09 Jawa Timur Ponorogo P3 P3 P3
188 ROMS 09 Jawa Timur Bojonegoro P3 P3 P3
189 ROMS 09 Jawa Timur Situbondo P3 P3 P3
190 ROMS 09 Jawa Timur Trenggalek P3 P3 P3
191 ROMS 09 Jawa Timur Pacitan P3 P3 P3
192 ROMS 09 Jawa Timur Sampang P3 P3 P3
193 ROMS 09 Jawa Timur Lumajang P3 P3 P3
194 ROMS 09 Jawa Timur Ngawi P3 P3 P3
195 ROMS 09 Jawa Timur Bondowoso P3 P3 P3
196 ROMS 09 Jawa Timur Magetan P3 P3 P3
197 ROMS 09 Jawa Timur Bangkalan P3 P3 P3
198 ROMS 09 Jawa Timur Nganjuk P3 P3 P3
199 ROMS 09 Jawa Timur Mojokerto P3 P3 P3
200 ROMS 09 Jawa Timur Tuban P3 P3 P3
201 ROMS 09 Jawa Timur Sumenep P3 P3 P3
202 ROMS 09 Jawa Timur Sidoarjo P3 P3 P3
203 ROMS 09 Jawa Timur Gresik P3 P3 P3
204 ROMS 09 Jawa Timur Probolinggo P3 P3 P3
205 ROMS 09 Jawa Timur Kediri P3 P3 P3
206 ROMS 09 Jawa Timur Pasuruan P3 P3 P3
207 ROMS 09 Jawa Timur Malang P3 P3 P3
208 ROMS 09 Jawa Timur Lamongan P3 P3 P3
209 ROMS 09 Jawa Timur Tulungagung
DI YOGYAKARTA - JAWA TENGAH
Ministry
MPWH
Decree
Stage III
359 6 12 359 377
Pamsimas 3 District (P3)
Additional
Contract Amendment
Cities
Pamsimas 1&2
Previous ProposedROMSNo. Original
Contract
DistrictProvince
ROMS 10 BALI - NUSA TENGGARA BARAT 13 0 0 13 13
210 ROMS 10 Bali Jembrana P3 P3 P3
211 ROMS 10 Bali Gianyar P3 P3 P3
212 ROMS 10 Bali Bangli P3 P3 P3
213 ROMS 10 Bali Buleleng P3 P3 P3
214 ROMS 10 Bali Tabanan P3 P3 P3
215 ROMS 10 Bali Karang Asem
216 ROMS 10 Bali Klungkung
217 ROMS 10 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat P3 P3 P3
218 ROMS 10 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat P3 P3 P3
219 ROMS 10 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara P3 P3 P3
220 ROMS 10 Nusa Tenggara Barat Dompu P3 P3 P3
221 ROMS 10 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah P3 P3 P3
222 ROMS 10 Nusa Tenggara Barat Sumbawa P3 P3 P3
223 ROMS 10 Nusa Tenggara Barat Bima P3 P3 P3
224 ROMS 10 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur P3 P3 P3
ROMS 11 NUSA TENGGARA TIMUR 21 0 1 21 22
225 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Malaka P3 P3 P3
226 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Ngada P3 P3 P3
227 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Kota Kupang P1 P1
228 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua P3 P3 P3
229 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah P3 P3 P3
230 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat P3 P3 P3
231 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Belu P3 P3 P3
232 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao P3 P3 P3
233 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Nagekeo P3 P3 P3
234 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya P3 P3 P3
235 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Lembata P3 P3 P3
236 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur P3 P3 P3
237 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Sikka P3 P3 P3
238 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Manggarai P3 P3 P3
239 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat P3 P3 P3
240 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Alor P3 P3 P3
241 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur P3 P3 P3
242 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara P3 P3 P3
243 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Kupang P3 P3 P3
244 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Flores Timur P3 P3 P3
245 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Ende P3 P3 P3
246 ROMS 11 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan P3 P3 P3
ROMS 12 KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN TENGAH 21 0 0 21 21
247 ROMS 12 Kalimantan Barat Kapuas Hulu P3 P3 P3
248 ROMS 12 Kalimantan Barat Kayong Utara P3 P3 P3
249 ROMS 12 Kalimantan Barat Sekadau P3 P3 P3
250 ROMS 12 Kalimantan Barat Pontianak P3 P3 P3
251 ROMS 12 Kalimantan Barat Kubu Raya P3 P3 P3
252 ROMS 12 Kalimantan Barat Bengkayang P3 P3 P3
253 ROMS 12 Kalimantan Barat Landak P3 P3 P3
254 ROMS 12 Kalimantan Barat Melawi P3 P3 P3
255 ROMS 12 Kalimantan Barat Sanggau P3 P3 P3
256 ROMS 12 Kalimantan Barat Sambas P3 P3 P3
257 ROMS 12 Kalimantan Barat Ketapang P3 P3 P3
258 ROMS 12 Kalimantan Barat Sintang P3 P3 P3
259 ROMS 12 Kalimantan Tengah Lamandau P3 P3 P3
260 ROMS 12 Kalimantan Tengah Barito Selatan P3 P3 P3
261 ROMS 12 Kalimantan Tengah Barito Timur P3 P3 P3
262 ROMS 12 Kalimantan Tengah Barito Utara P3 P3 P3
263 ROMS 12 Kalimantan Tengah Gunung Mas P3 P3 P3
264 ROMS 12 Kalimantan Tengah Katingan P3 P3 P3
265 ROMS 12 Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat P3 P3 P3
266 ROMS 12 Kalimantan Tengah Seruyan P3 P3 P3
267 ROMS 12 Kalimantan Tengah Kapuas P3 P3 P3
268 ROMS 12 Kalimantan Tengah Sukamara
269 ROMS 12 Kalimantan Tengah Pulang Pisau
270 ROMS 12 Kalimantan Tengah Murung Raya
ROMS 13 KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN TIMUR - KALIMANTAN UTARA19 0 0 19 19
271 ROMS 13 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Tengah P3 P3 P3
272 ROMS 13 Kalimantan Selatan Banjar P3 P3 P3
273 ROMS 13 Kalimantan Selatan Tabalong P3 P3 P3
274 ROMS 13 Kalimantan Selatan Tapin P3 P3 P3
275 ROMS 13 Kalimantan Selatan Tanah Laut P3 P3 P3
276 ROMS 13 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Selatan P3 P3 P3
277 ROMS 13 Kalimantan Selatan Tanah Bumbu P3 P3 P3
278 ROMS 13 Kalimantan Selatan Balangan P3 P3 P3
279 ROMS 13 Kalimantan Selatan Barito Kuala P3 P3 P3
Ministry
MPWH
Decree
Stage III
359 6 12 359 377
Pamsimas 3 District (P3)
Additional
Contract Amendment
Cities
Pamsimas 1&2
Previous ProposedROMSNo. Original
Contract
DistrictProvince
280 ROMS 13 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara P3 P3 P3
281 ROMS 13 Kalimantan Selatan Kota Baru P3 P3 P3
282 ROMS 13 Kalimantan Timur Kutai Timur P3 P3 P3
283 ROMS 13 Kalimantan Timur Paser P3 P3 P3
284 ROMS 13 Kalimantan Timur Kutai Kartanegara P3 P3 P3
285 ROMS 13 Kalimantan Timur Kutai Barat P3 P3 P3
286 ROMS 13 Kalimantan Timur Berau
287 ROMS 13 Kalimantan Timur Penajam Paser Utara
288 ROMS 13 Kalimantan Timur Mahakam Ulu
289 ROMS 13 Kalimantan Utara Tana Tidung P3 P3 P3
290 ROMS 13 Kalimantan Utara Bulungan P3 P3 P3
291 ROMS 13 Kalimantan Utara Malinau P3 P3 P3
292 ROMS 13 Kalimantan Utara Nunukan P3 P3 P3
ROMS 14 GORONTALO - SULAWESI UTARA 14 0 0 14 14
293 ROMS 14 Gorontalo Boalemo P3 P3 P3
294 ROMS 14 Gorontalo Pohuwato P3 P3 P3
295 ROMS 14 Gorontalo Gorontalo Utara P3 P3 P3
296 ROMS 14 Gorontalo Bone Bolango P3 P3 P3
297 ROMS 14 Gorontalo Gorontalo P3 P3 P3
298 ROMS 14 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Selatan P3 P3 P3
299 ROMS 14 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Timur P3 P3 P3
300 ROMS 14 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Utara P3 P3 P3
301 ROMS 14 Sulawesi Utara Siau Tagulandang Biaro P3 P3 P3
302 ROMS 14 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe P3 P3 P3
303 ROMS 14 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow P3 P3 P3
304 ROMS 14 Sulawesi Utara Minahasa P3 P3 P3
305 ROMS 14 Sulawesi Utara Minahasa Utara P3 P3 P3
306 ROMS 14 Sulawesi Utara Minahasa Selatan P3 P3 P3
307 ROMS 14 Sulawesi Utara Kepulauan Talaud
308 ROMS 14 Sulawesi Utara Minahasa Tenggara
ROMS 15 SULAWESI BARAT - SULAWESI SELATAN 25 0 3 25 28
309 ROMS 15 Sulawesi Barat Mamuju Tengah P3 P3 P3
310 ROMS 15 Sulawesi Barat Mamasa P3 P3 P3
311 ROMS 15 Sulawesi Barat Majene P3 P3 P3
312 ROMS 15 Sulawesi Barat Mamuju P3 P3 P3
313 ROMS 15 Sulawesi Barat Polewali Mandar P3 P3 P3
314 ROMS 15 Sulawesi Barat Mamuju Utara P1 P1
315 ROMS 15 Sulawesi Selatan Wajo P3 P3 P3
316 ROMS 15 Sulawesi Selatan Sinjai P3 P3 P3
317 ROMS 15 Sulawesi Selatan Takalar P3 P3 P3
318 ROMS 15 Sulawesi Selatan Enrekang P3 P3 P3
319 ROMS 15 Sulawesi Selatan Kota Makassar P1 P1
320 ROMS 15 Sulawesi Selatan Kota Palopo P1 P1
321 ROMS 15 Sulawesi Selatan Barru P3 P3 P3
322 ROMS 15 Sulawesi Selatan Bantaeng P3 P3 P3
323 ROMS 15 Sulawesi Selatan Maros P3 P3 P3
324 ROMS 15 Sulawesi Selatan Pangkajene Dan Kepulauan P3 P3 P3
325 ROMS 15 Sulawesi Selatan Sidenreng Rappang P3 P3 P3
326 ROMS 15 Sulawesi Selatan Pinrang P3 P3 P3
327 ROMS 15 Sulawesi Selatan Jeneponto P3 P3 P3
328 ROMS 15 Sulawesi Selatan Luwu Timur P3 P3 P3
329 ROMS 15 Sulawesi Selatan Bulukumba P3 P3 P3
330 ROMS 15 Sulawesi Selatan Toraja Utara P3 P3 P3
331 ROMS 15 Sulawesi Selatan Tana Toraja P3 P3 P3
332 ROMS 15 Sulawesi Selatan Gowa P3 P3 P3
333 ROMS 15 Sulawesi Selatan Luwu Utara P3 P3 P3
334 ROMS 15 Sulawesi Selatan Luwu P3 P3 P3
335 ROMS 15 Sulawesi Selatan Bone P3 P3 P3
336 ROMS 15 Sulawesi Selatan Selayar P3 P3 P3
337 ROMS 15 Sulawesi Selatan Soppeng
ROMS 16 SULAWESI TENGAH - SULAWESI TENGGARA 24 1 0 24 25
338 ROMS 16 Sulawesi Tengah Banggai Laut P3 P3 P3
339 ROMS 16 Sulawesi Tengah Morowali Utara P3 P3 P3
340 ROMS 16 Sulawesi Tengah Toli-Toli P3 P3 P3
341 ROMS 16 Sulawesi Tengah Buol P3 P3 P3
342 ROMS 16 Sulawesi Tengah Morowali P3 P3 P3
343 ROMS 16 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan P3 P3 P3
344 ROMS 16 Sulawesi Tengah Tojo Una-Una P3 P3 P3
345 ROMS 16 Sulawesi Tengah Sigi P3 P3 P3
346 ROMS 16 Sulawesi Tengah Poso P3 P3 P3
347 ROMS 16 Sulawesi Tengah Donggala P3 P3 P3
348 ROMS 16 Sulawesi Tengah Parigi Moutong P3 P3 P3
349 ROMS 16 Sulawesi Tengah Banggai P3 P3 P3
350 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan P3 P3 P3
Ministry
MPWH
Decree
Stage III
359 6 12 359 377
Pamsimas 3 District (P3)
Additional
Contract Amendment
Cities
Pamsimas 1&2
Previous ProposedROMSNo. Original
Contract
DistrictProvince
351 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Kolaka Timur P3 P3 P3
352 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Kolaka Utara P3 P3 P3
353 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Konawe Utara P3 P3 P3
354 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Muna P3 P3 P3
355 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Buton P3 P3 P3
356 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan P3 P3 P3
357 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Buton Utara P3 P3 P3
358 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Wakatobi P3 P3 P3
359 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Kolaka P3 P3 P3
360 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Bombana P3 P3 P3
361 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Buton Selatan P3 P3
362 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Muna Barat P3 P3 P3
363 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Konawe
364 ROMS 16 Sulawesi Tenggara Buton Tengah
ROMS 17 MALUKU - MALUKU UTARA 12 3 1 12 16
365 ROMS 17 Maluku Maluku Tenggara Barat P3 P3 P3
366 ROMS 17 Maluku Seram Bagian Barat P3 P3
367 ROMS 17 Maluku Kepulauan Aru P3 P3 P3
368 ROMS 17 Maluku Seram Bagian Timur P3 P3
369 ROMS 17 Maluku Buru Selatan P3 P3 P3
370 ROMS 17 Maluku Buru P3 P3 P3
371 ROMS 17 Maluku Maluku Tenggara P3 P3 P3
372 ROMS 17 Maluku Maluku Barat Daya P3 P3 P3
373 ROMS 17 Maluku Maluku Tengah P3 P3 P3
374 ROMS 17 Maluku Utara Pulau Taliabu P3 P3
375 ROMS 17 Maluku Utara Kepulauan Sula P3 P3 P3
376 ROMS 17 Maluku Utara Halmahera Timur P3 P3 P3
377 ROMS 17 Maluku Utara Halmahera Utara P3 P3 P3
378 ROMS 17 Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan P1 P1
379 ROMS 17 Maluku Utara Halmahera Barat P3 P3 P3
380 ROMS 17 Maluku Utara Halmahera Selatan P3 P3 P3
381 ROMS 17 Maluku Utara Halmahera Tengah
382 ROMS 17 Maluku Utara Pulau Morotai
ROMS 18 PAPUA BARAT - PAPUA 17 0 0 17 17
383 ROMS 18 Papua Barat Raja Ampat P3 P3 P3
384 ROMS 18 Papua Barat Sorong P3 P3 P3
385 ROMS 18 Papua Barat Sorong Selatan P3 P3 P3
386 ROMS 18 Papua Barat Maybrat P3 P3 P3
387 ROMS 18 Papua Barat Manokwari P3 P3 P3
388 ROMS 18 Papua Barat Fakfak
389 ROMS 18 Papua Barat Kaimana
390 ROMS 18 Papua Barat Tambrauw
391 ROMS 18 Papua Barat Manokwari Selatan
392 ROMS 18 Papua Barat Pegunungan Arfak
393 ROMS 18 Papua Mamberamo Raya P3 P3 P3
394 ROMS 18 Papua Mamberamo Tengah P3 P3 P3
395 ROMS 18 Papua Paniai P3 P3 P3
396 ROMS 18 Papua Nabire P3 P3 P3
397 ROMS 18 Papua Mimika P3 P3 P3
398 ROMS 18 Papua Waropen P3 P3 P3
399 ROMS 18 Papua Kepulauan Yapen P3 P3 P3
400 ROMS 18 Papua Mappi P3 P3 P3
401 ROMS 18 Papua Jayawijaya P3 P3 P3
402 ROMS 18 Papua Tolikara P3 P3 P3
403 ROMS 18 Papua Merauke P3 P3 P3
404 ROMS 18 Papua Asmat P3 P3 P3
405 ROMS 18 Papua Jayapura
406 ROMS 18 Papua Biak Numfor
407 ROMS 18 Papua Lanny Jaya
408 ROMS 18 Papua Keroom
LAMPIRAN A-5
POB – PANDUAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DANPELAPORAN JASA KONTRAKTUAL DAN SWAKELOLA
(www.pamsimas.org)
FACILITATORS ADMINISTRATION SERVICES [FAS]
FAS - 33 PROVINSI PAPUA 2018
PERIODE JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA PERIODE JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA PERIODE JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(bln) (bln) (Rp.) (Rp.) (bln) (bln) (Rp.) (Rp.) (bln) (bln) (Rp.) (Rp.) 2 3 4 5=(3*4) 6 7=(5*6) 8 9 10 11=(9*10) 12 13=(11*12) 14 15 16=(14*15) 17 18=(16*17) 19
A BIAYA FASILITATOR (1+2) 39,011,028,000 8,985,585,000 47,996,613,000 Fixed1 BIAYA LANGSUNG PERSONIL 19,057,500,000 1,459,500,000 20,517,000,000 Fixed
FASILITATOR MASYARAKAT [FM] 126 14,553,000,000 1,323,000,000 135 15,876,000,000 Fixed1.1 Merauke org-bln 12 33 396 3,500,000 1,386,000,000 org-bln 12 1 12 3,500,000 42,000,000 12 34 408 3,500,000 1,428,000,000 1.2 Asmat org-bln 12 33 396 3,500,000 1,386,000,000 org-bln 12 1 12 3,500,000 42,000,000 12 34 408 3,500,000 1,428,000,000
Asmat org-bln 6 28 168 3,500,000 588,000,000 6 28 168 3,500,000 588,000,000 1.3 Jayawijaya org-bln 12 33 396 3,500,000 1,386,000,000 org-bln 12 1 12 3,500,000 42,000,000 12 34 408 3,500,000 1,428,000,000 1.4 Kepulauan Yapen org-bln 12 33 396 3,500,000 1,386,000,000 org-bln 12 1 12 3,500,000 42,000,000 12 34 408 3,500,000 1,428,000,000 1.5 Mamberamo Raya org-bln 12 33 396 3,500,000 1,386,000,000 org-bln 12 1 12 3,500,000 42,000,000 12 34 408 3,500,000 1,428,000,000 1.6 Mamberamo Tengah org-bln 6 33 198 3,500,000 693,000,000 org-bln 6 1 6 3,500,000 21,000,000 6 34 204 3,500,000 714,000,000
Mamberamo Tengah org-bln 3 28 84 3,500,000 294,000,000 3 28 84 3,500,000 294,000,000 1.7 Mappi org-bln 12 33 396 3,500,000 1,386,000,000 org-bln 12 1 12 3,500,000 42,000,000 12 34 408 3,500,000 1,428,000,000 1.8 Mimika org-bln 12 33 396 3,500,000 1,386,000,000 org-bln 12 1 12 3,500,000 42,000,000 12 34 408 3,500,000 1,428,000,000 1.9 Nabire org-bln 6 33 198 3,500,000 693,000,000 org-bln 6 1 6 3,500,000 21,000,000 6 34 204 3,500,000 714,000,000
1.10 Paniai org-bln 6 33 198 3,500,000 693,000,000 org-bln 6 1 6 3,500,000 21,000,000 6 34 204 3,500,000 714,000,000 1.11 Sarmi org-bln - 33 - 3,500,000 - org-bln 1 3,500,000 - - 34 - 3,500,000 - 1.12 Tolikara org-bln 12 33 396 3,500,000 1,386,000,000 org-bln 12 1 12 3,500,000 42,000,000 12 34 408 3,500,000 1,428,000,000 1.13 Waropen org-bln 12 33 396 3,500,000 1,386,000,000 org-bln 12 1 12 3,500,000 42,000,000 12 34 408 3,500,000 1,428,000,000
FASILITATOR SENIOR [FS] 21 4,504,500,000 136,500,000 21 4,641,000,000 Fixed1.1 Merauke org-bln 2 33 66 6,500,000 429,000,000 org-bln 2 1 2 6,500,000 13,000,000 2 34 68 6,500,000 442,000,000 1.2 Asmat org-bln 2 33 66 6,500,000 429,000,000 org-bln 2 1 2 6,500,000 13,000,000 2 34 68 6,500,000 442,000,000 1.3 Jayawijaya org-bln 2 33 66 6,500,000 429,000,000 org-bln 2 1 2 6,500,000 13,000,000 2 34 68 6,500,000 442,000,000 1.4 Kepulauan Yapen org-bln 2 33 66 6,500,000 429,000,000 org-bln 2 1 2 6,500,000 13,000,000 2 34 68 6,500,000 442,000,000 1.5 Mamberamo Raya org-bln 2 33 66 6,500,000 429,000,000 org-bln 2 1 2 6,500,000 13,000,000 2 34 68 6,500,000 442,000,000 1.6 Mamberamo Tengah org-bln 1 33 33 6,500,000 214,500,000 org-bln 1 1 1 6,500,000 6,500,000 1 34 34 6,500,000 221,000,000 1.7 Mappi org-bln 2 33 66 6,500,000 429,000,000 org-bln 2 1 2 6,500,000 13,000,000 2 34 68 6,500,000 442,000,000 1.8 Mimika org-bln 2 33 66 6,500,000 429,000,000 org-bln 2 1 2 6,500,000 13,000,000 2 34 68 6,500,000 442,000,000 1.9 Nabire org-bln 1 33 33 6,500,000 214,500,000 org-bln 1 1 1 6,500,000 6,500,000 1 34 34 6,500,000 221,000,000
1.10 Paniai org-bln 1 33 33 6,500,000 214,500,000 org-bln 1 1 1 6,500,000 6,500,000 1 34 34 6,500,000 221,000,000 1.11 Sarmi org-bln - 44 - 6,500,000 - org-bln 6,500,000 - - 44 - 6,500,000 - 1.12 Tolikara org-bln 2 33 66 6,500,000 429,000,000 org-bln 2 1 2 6,500,000 13,000,000 2 34 68 6,500,000 442,000,000 1.13 Waropen org-bln 2 33 66 6,500,000 429,000,000 org-bln 2 1 2 6,500,000 13,000,000 2 34 68 6,500,000 442,000,000
2 BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL 19,953,528,000 7,526,085,000 27,479,613,000 2.1 Komunikasi, Transportasi dan ATK org-bln 147 11 1,617 1,023,000 1,654,191,000 org-bln 147 11 1,617 1,023,000 1,654,191,000 Fixed2.2 Pemberdayaan/Tambahan utk Pelaporan org-bln 147 33 4,851 100,000 485,100,000 org-bln 147 1 147 100,000 14,700,000 147 34 4,998 100,000 499,800,000 Fixed
Pemberdayaan/Tambahan utk Pelaporan org-bln 9 28 252 100,000 25,200,000 9 28 252 100,000 25,200,000 Fixed2.3 Mobilisasi/ Demobilisasi personil org-trip 147 1 147 6,000,000 882,000,000 org-trip 9 1 9 6,000,000 54,000,000 156 1 156 6,000,000 936,000,000 Ceiling2.4 Transportasi antar desa utk daerah remote Ceiling
a Merauke org-trip 14 33 462 2,000,000 924,000,000 org-trip 14 -29 -406 2,000,000 (812,000,000) 14 4 56 2,000,000 112,000,000 Merauke org-trip 14 28 392 3,500,000 1,372,000,000 14 28 392 3,500,000 1,372,000,000
b Asmat org-trip 14 33 462 4,169,500 1,926,309,000 org-trip 14 -29 -406 4,169,500 (1,692,817,000) 14 4 56 4,169,500 233,492,000 Asmat org-trip 20 28 560 8,000,000 4,480,000,000 20 28 560 8,000,000 4,480,000,000
c Jayawijaya org-trip 14 33 462 2,000,000 924,000,000 org-trip 14 -29 -406 2,000,000 (812,000,000) 14 4 56 2,000,000 112,000,000 Jayawijaya org-trip 14 28 392 3,400,000 1,332,800,000 14 28 392 3,400,000 1,332,800,000
d Kepulauan Yapen org-trip 14 33 462 2,000,000 924,000,000 org-trip 14 -29 -406 2,000,000 (812,000,000) 14 4 56 2,000,000 112,000,000 Kepulauan Yapen org-trip 14 28 392 6,900,000 2,704,800,000 14 28 392 6,900,000 2,704,800,000
e Mamberamo Raya org-trip 14 33 462 3,000,000 1,386,000,000 org-trip 14 -29 -406 3,000,000 (1,218,000,000) 14 4 56 3,000,000 168,000,000 Mamberamo Raya org-trip 14 28 392 3,600,000 1,411,200,000 14 28 392 3,600,000 1,411,200,000
f Mamberamo Tengah org-trip 7 33 231 4,000,000 924,000,000 org-trip 7 -29 -203 4,000,000 (812,000,000) 7 4 28 4,000,000 112,000,000 Mamberamo Tengah org-trip 10 28 280 4,500,000 1,260,000,000 10 28 280 4,500,000 1,260,000,000
g Mappi org-trip 14 33 462 2,000,000 924,000,000 org-trip 14 -29 -406 2,000,000 (812,000,000) 14 4 56 2,000,000 112,000,000 Mappi org-trip 14 28 392 3,400,000 1,332,800,000 14 28 392 3,400,000 1,332,800,000
h Mimika org-trip 14 33 462 2,000,000 924,000,000 org-trip 14 1 14 2,000,000 28,000,000 14 34 476 2,000,000 952,000,000 i Nabire org-trip 7 33 231 2,000,000 462,000,000 org-trip 7 1 7 2,000,000 14,000,000 7 34 238 2,000,000 476,000,000 j Paniai org-trip 7 33 231 4,000,000 924,000,000 org-trip 7 1 7 4,000,000 28,000,000 7 34 238 4,000,000 952,000,000 k Tolikara org-trip 14 33 462 4,000,000 1,848,000,000 org-trip 14 1 14 4,000,000 56,000,000 14 34 476 4,000,000 1,904,000,000 l Waropen org-trip 14 33 462 2,000,000 924,000,000 org-trip 14 -29 -406 2,000,000 (812,000,000) 14 4 56 2,000,000 112,000,000
Waropen org-trip 14 28 392 2,600,000 1,019,200,000 14 28 392 2,600,000 1,019,200,000 B BIAYA RAPAT KOORDINASI Ceiling1 Uang harian Paket Fullboard untuk Fasilitator 147 orang x 3 hari org-hari 441 4 1,764 200,000 352,800,000 org-hari - - 441 4 1,764 200,000 352,800,000
Uang harian Paket Fullboard untuk Fasilitator 9 orang x 3 hari org-hari org-hari 27 3 81 200,000 16,200,000 27 3 81 200,000 16,200,000 2 Paket Fullboard untuk Fasilitator 147 orang x 2 hari org-hari 294 4 1,176 813,000 956,088,000 org-hari - - 294 4 1,176 813,000 956,088,000
Paket Fullboard untuk Fasilitator 9 orang x 2 hari org-hari org-hari 18 3 54 813,000 43,902,000 18 3 54 813,000 43,902,000 3 Paket Fullboard untuk ROMS Provinsi 7 orang x 2 hari org-hari 14 4 56 813,000 45,528,000 org-hari - - 14 4 56 813,000 45,528,000 4 Paket Fullboard untuk Verifikator 1 orang x 2 hari org-hari 2 4 8 813,000 6,504,000 org-hari - - 2 4 8 813,000 6,504,000 5 Paket Fullboard untuk PPMU/Satker 2 orang x 2 hari org-hari 4 4 16 813,000 13,008,000 org-hari - - 4 4 16 813,000 13,008,000 6 Transportasi Fasilitator 147 orang x 1 trip org-trip 147 4 588 4,200,000 2,469,600,000 org-trip - - 147 4 588 4,200,000 2,469,600,000
Transportasi Fasilitator 9 orang x 1 trip org-trip org-trip 9 3 27 4,200,000 113,400,000 9 3 27 4,200,000 113,400,000 7 Kit/ Material set 156 4 624 100,000 62,400,000 set - - 156 4 624 100,000 62,400,000
Kit/ Material set 9 3 27 100,000 2,700,000 9 3 27 100,000 2,700,000
ORIGINAL / AMENDMENT - 1 VARIATIONDESKRIPSI
1
Second Additional Financing for Third Water Supply and Sanitation for Low Incomes Communities/ Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS III)
Remarks SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME VOLUME
AMENDMENT No. 2
PERIODE JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA PERIODE JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA PERIODE JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(bln) (bln) (Rp.) (Rp.) (bln) (bln) (Rp.) (Rp.) (bln) (bln) (Rp.) (Rp.)
ORIGINAL / AMENDMENT - 1 VARIATIONDESKRIPSI Remarks
SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME VOLUME
AMENDMENT No. 2
8 Spanduk unit 2 4 8 1,000,000 8,000,000 unit - - 2 4 8 1,000,000 8,000,000 9 Reporting ls 1 4 4 1,000,000 4,000,000 ls - - 1 4 4 1,000,000 4,000,000 C MANAJEMEN FEE 4,642,312,332 1,069,284,615 5,711,596,947 1 Manajemen Fee - % dari (A dan B) % 0.12 4,642,312,332 4,642,312,332 0.12 1,069,284,615 1,069,284,615 0.12 5,711,596,947 5,711,596,947
D BIAYA FAS 265,775,000 5,900,000 271,675,000 Fixed1 Verifikator Keuangan org-bln 1 44 44 4,000,000 176,000,000 org-bln 1 1 1 4,000,000 4,000,000 1 45 45 4,000,000 180,000,000 2 Alat Tulis Kantor (habis pakai) lumpsum 1 44 44 450,000 19,800,000 lumpsum 1 1 1 450,000 450,000 1 45 45 450,000 20,250,000 3 Notebook - Sewa unit-bln 1 44 44 350,000 15,400,000 unit-bln 1 1 1 350,000 350,000 1 45 45 350,000 15,750,000 4 Inkjet Printer, Scan & Copy - Sewa unit-bln 1 44 44 150,000 6,600,000 unit-bln 1 1 1 150,000 150,000 1 45 45 150,000 6,750,000 5 Biaya Komunikasi lumpsum 1 44 44 500,000 22,000,000 lumpsum 1 1 1 500,000 500,000 1 45 45 500,000 22,500,000 6 Biaya Transportasi lumpsum 1 44 44 450,000 19,800,000 lumpsum 1 1 1 450,000 450,000 1 45 45 450,000 20,250,000 7 Laporan Pendahuluan eksemplar 10 1 10 50,000 500,000 eksemplar 10 1 10 50,000 500,000 8 Laporan Bulanan eksemplar 5 40 200 20,000 4,000,000 eksemplar 5 40 200 20,000 4,000,000 9 Laporan Tahunan eksemplar 5 3 15 45,000 675,000 eksemplar 5 3 15 45,000 675,000
10 Laporan Akhir eksemplar 10 1 10 100,000 1,000,000 eksemplar 10 1 10 100,000 1,000,000
D TOTAL - (A)+(B)+(C)+(D) diluar Pajak 43,919,115,332 10,060,769,615 53,979,884,947