repository.umrah.ac.idrepository.umrah.ac.id/369/1/karya ilmiah.docx · web viewmasih kurangnya...
TRANSCRIPT
STRATEGI BIRO PEMERINTAHAN DAN PERBATASANPROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENGEMBANGAN
KAWASAN PERBATASAN DAERAH
Lidya Oktarina Kurnia Putri
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh
Biro Pemerintahan dan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik penentuan
informan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Pemerintahan dan Perbatasan
Kepulauan Riau masih memiliki keterbatasan ruang dalam menangani
permasalahan yang ada dikawasan perbatasan. Terbatasnya Sumber Daya
Pegawai mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan di
kawasan perbatasan.
Kata kunci : Strategi Pengembangan, Kawasan Perbatasan
1
PENDAHULUAN
Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan
langsung dengan negara lain (UU No. 43 Tahun 2008). Menurut pasal 10 ayat 3
UU No. 24 tahun 1992, wilayah perbatasan juga merupakan salah satu kawasan
strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang
banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya,
lingkungan dan pertahanan keamanan.
Saat ini pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia dihadapkan pada dua
isu strategis dengan variasi permasalahan yang menonjol di dalamnya, yaitu isu
pengelolaan batas wilayah negara dan isu pengelolaan kawasan perbatasan. Belum
optimalnya pengembangan, pemanfaatan potensi dan kurang tersedianya
sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan, merupakan permasalahan umum
yang terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan perbatasan wilayah negara
Indonesia (BNPP, 2013). Hal tersebut menyebabkan kawasan perbatasan
senantiasa tertinggal dan terisolir, tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang
rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses kawasan perbatasan dengan
pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif
lebih maju.
Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi terhadap munculnya aksi
separatisme dan menurunnya rasa kebangsaan masyarakat. Oleh karenanya
kawasan perbatasan memerlukan penanganan khusus untuk memberikan kepastian
hukum mengenai ruang lingkup wilayah Negara. Maka sebaiknya kawasan
perbatasan tidak hanya dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan sebagai
2
halaman belakang dan pinggiran, melainkan menjadi beranda terdepan yang
mendapat perhatian khusus. Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah
untuk mengatasi masalah perbatasan, salah satunya berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2010 dengan membentuk Badan Nasional Pengelola
Perbatasan.
Terbentuknya BNPP merupakan usaha yang dilakukan pemerintah dalam
upaya percepatan penyelesaian masalah perbatasan negara. Menjadikan kawasan
perbatasan sebagai serambi depan negara, yang berorientasi inkward looking atau
pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
Mengemban visi untuk mewujudkan tata kelola batas negara dan kawasan
perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang
menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi
Kepulauan Riau. Badan Pengelola Perbatasan mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengelola Perbatasan serta
melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh
Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya. Namun berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 60 Tahun 2016, Badan Perwakilan Perbatasan Daerah Provinsi
3
Kepulauan Riau mengalami pengalihan fungsi menjadi Biro Pemerintahan dan
Perbatasan.
Merujuk kepada dokumen Rencana Kerja BNPP Tahun 2015 dan Renstra
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015, adapun beberapa fenomena/isu
strategis di kawasan perbatasan yang perlu menjadi perhatian dan penanganan
khusus yaitu:
1. Bentangan kawasan perbatasan sangat luas sehingga penetapan batas
wilayah antar Negara masih belum jelas.
2. Masih kurangnya pengelolaan potensi dan sumber daya alam oleh Negara
maupun swasta.
3. Penangan perbatasan belum maksimal dan masih bersifat sektoral.
4. Belum terpadunya program dan kegiatan pengembangan kawasan
perbatasan.
5. Masih minimnya sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan, hal ini
menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap berbagai akticitas
pelanggaran batas Negara antara lain Illegal fishing, human trafficking,
illegal dredging/sand, illegal migration.
6. Kesenjangan sosial dengan masyarakat tetangga seperti Malaysia dan
Singapura.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitan lebih
jauh dengan judul : “Strategi Biro Pemerintahan dan Perbatasan Provinsi
Kepulauan Riau Dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan Daerah”.
4
BAHAN DAN METODE
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, Menurut (Sugiyono, 2012),
yang menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan
untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
(indenpenden) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara
variabel satu dengan variabel yang lain.
Lokasi Penelitian
Biro Pemerintahan dan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau merupakan
salah satu bagian pemerintah pembuat kebijakan program dalam pengembangan
kawasan perbatasan daerah, dimana dari berbagai kebijakan program yang
ditetapkan dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal.
Jenis dan Sumber data
Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang peneliti
dapat secara langsung di Biro Pemerintahan dan Perbatasan Provinsi Kepulauan
Riau. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara. Sedangkan Data sekunder
adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti
data monografi Biro Pemerintahan dan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dan
data-data lain yang tersedia yang berkaitan dengan penelitian.
Metode Penentuan Informan
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Purposive Sampling, sesuai
dengan pendapat (Sugiyono, 2012) “adalah teknik penentuan sampel dengan
5
pertimbangan tertentu”. Adapun cara yang gunakan peneliti untuk memilih
informan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara memilih orang yang
dianggap memahami dan mengerti betul tentang permasalahan yang peneliti teliti.
Teknik dan Alat pengumpulan data
a. Observasi
Secara umum, pengertian observasi atau pengamatan secara langsung
tentang bagaimana strategi Biro Pemerintahan dan Perbatasan dalam
pengembangan kawasan perbatasan daerah dengan alat pengumpul
data berupa daftar Check List dan catatan harian.
b. Wawancara
Menurut Siswanto (2011:58), wawancara adalah cara pengumpulan
data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara
langsung. Peneliti mengadakan tanya jawab kepada Informan untuk
memperoleh data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.
c. Dokumentasi
Menurut (Sugiyono, 2012) Dokumentasi merupakan metode
pengumpulan data melalui literature yang berkaitan dengan topic atau
pembahasan penelitian.
Teknik Analisa Data
Menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif, menurut (Sugiyono, 2012)
analisis Kualitatif adalah sebagai berikut metode penelitian Kualitatif itu
dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat
6
secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai
dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara
mendetail. Adapun langkah-langkah analisa data yang dilakukan adalah : Reduksi
data dari lokasi penelitian, Penyajian data (display data) dan Penarikan
kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi merupakan langkah awal dalam menjalankan sebuah rencana yang
ingin dicapai Biro Pemerintahan dan Perbatasan Kepulauan Riau. Dalam
melakukan analisis strategi pada Biro Pemerintahan dan Perbatasan Kepulauan
Riau peneliti menggunakan konsep manajemen strategi yang diungkapkan oleh
Dess & Lumpkin dalam (Kuncoro, 2006) yang menjabarkan ada tiga komponen
yang merupakan jantung dari manajemen strategi yaitu : Analisis, Keputusan dan
Aksi.
1. Dimensi Analisis
a. Mekanisme dalam meningkatkan program pengembangan
kawasan perbatasan
Mekanisme disini dimaksudkan sebagai tahapan atau proses yang
dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. Tahap
perencanaan merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh BNPP
dan K/L terkait dengan sekretariat tetap sebagai fasilitator utama. Pada
tahap perencanaan ini mengacu kepada dokumen perencanaan
pembangunan, dokumen perencanaan tata ruang dan dokumen pengelolaan
7
perbatasan yang selanjutnya berbentuk Rencana Induk ataupun Rencana
Aksi.
Tahap pelaksanaan program pengembangan kawasan perbatasan
daerah sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan rangkaian pelaksaaan
kegiataan program pengembangan kawasan perbatasan. Pada tahap ini
diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat
bersinergi antar sector dan antar pusat-daerah dibawah koordinasi Badan
Nasional Pengelola Perbatasan. Sesuai dengan UU 43 tahun 2008 tentang
wilayah Negara, pelaksanaan teknis program-program kawasan perbatasan
ini dilakukan oleh K/L Non Kementrian, Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Dengan adanya Mekanisme dalam pengelolaan kawasan perbatasan
yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Perbatasan diharapkan
mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dikawasan
perbatasan.
b. Evaluasi dan pengawasan
Evaluasi dan pengawasan dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan
kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan yang bersifat obyektif, efektif,
efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Melalui kegiatan
evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan
Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menyediakan
informasi penting dan pelaporan terkait hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan.
8
2. Dimensi Keputusan
a. Kebijakan yang bertujuan dalam meningkatkan program
pengembangan kawasan perbatasan daerah
Kebijakan yang dimaksudkan disini diharapkan mampu menjadi solusi
atas isu strategis yang ada dikawasan perbatasan daerah, baik di wilayah
darat maupun wilayah laut. Adapun kebijakannya (Bappeda : 2015 )
sebagai berikut :
1. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sector-sektor kelautan
dan perikanan.
2. Meningkatkan keterkaitan antar daerah (connectivity)
3. Mendorong perceoatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan
terdepan/terluar.
b. Adanya pembagian kerja dalam meningkatkan program
pengembangan kawasan perbatasan
Dalam suatu keputusan perlu adanya suatu pembagian kerja untuk
meningkatkan pengembangan kawasan perbatasan daerah yang
dimaksudkan disini merupakan pemisahan jenis pekerjaan yang dilakukan
oleh individu dan kelompok individu tertentu. Dalam artian sederhananya
adalah suatu proses pembangian kerja yang bersifat berkesinambungan
yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan berbagai alternative
penggunaan sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa
yang akan datang.
3. Dimensi Aksi
9
a. Kerjasama antar pegawai dalam menjalankan strategi untuk
meningkatkan program pengembangan kawasan perbatasan
Kerjasama antar pegawai dalam menjalankan strategi meningkatkan
program pengembangan kawasan perbatasan daerah yang dimaksudkan
disini merupakan suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang
saling berkaitan satu dengan lainnya untuk berinteraksi serta
mengoordinasi kerja antar pegawai untuk tujuan dalam hal meningkatkan
pengembangan kawasan perbatasan daerah.
Upaya dari berlangsungnya suatu strategi tidak lepas dari suatu kinerja
pegawai yang dimana mereka mempunyai kemampuan untuk
melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
Kinerja para pegawai akan meningkat apabila mereka terlibat secara aktif
dan ikut berpartisipasi dan menjadi bagian tim dalam proses kegiatan
khususnya pada unit organisasi Biro Pengelolaan Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau.
b. Mengoptimalkan sumber daya pegawainya dalam meningkatkan
program pengembangan kawasan perbatasan.
Mengoptimalkan sumber daya pegawainya yang dimaksudkan disini
merupakan aset terpenting dan berfungsi sebagai modal di dalam suatu
organisasi pemerintahan, modal yang dimaksud disini adalah modal non
finansial yang dapat dijadikan sebagai potensi yang nyata secara fisik dan
non fisik dalam mewujudkan suatu eksistensi organisasi pemerintahan.
10
Upaya yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Perbatasan dalam
mengoptimalkan sumber daya pegawainya hanya sebatas mengirim
pegawai-pegawainya mengikuti pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya
yang berkaitan dalam penanganan kawasan perbatasan.
KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah peneliti uraikan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Dilihat dari Dimensi Analisis, menunjukkan bahwa Biro Pemerintahan
dan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki mekanisme dalam
meningkatkan program pengembangan kawasan perbatasan. Namun perlu
adanya penekanan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang
selama ini terpaku kepada Rencana Pembangunan Nasional. Selanjutnya
Biro Pemerintahan dan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau telah
melakukan kegiatan evaluasi dan pengawasan sesuai dengan pedoman
pengelolaan perbatasan.
2. Dilihat dari Dimensi Keputusan, menunjukkan bahwa Kebijakan yang
dimbil oleh Biro Pemerintahan dan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau
telah sesuai dengan Rencana Induk, Rencana Aksi dan Juga sesuai dengan
Rencana Pembangunan Nasional. Selanjutnya Pembagian Kerja yang
dilakukan Oleh Biro Pemerintahan dan Perbatasan Provinsi Kepulauan
Riau sudah memadai, namun perlu adanya penempatan pegawai yang
sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya, sehingga dapat
menangani permasalahan yang ada dikawasan perbatasan dengan optimal.
11
3. Dilihat dari Dimensi Aksi, menunjukkan bahwa Adanya Kerjasama,
Komitmen antar pegawai Biro Pemerintahan dan Perbatasan Provinsi
Kepulauan Riau, hal ini bertujuan untuk membangun tim yang solid,
bersinergi dan berkesinambungan dalam mengembangankan kawasan
perbatasan. Selanjutnya Peningkatan kualitas Sumber daya pegawai
sangatlah dibutuhkan mengingat permasalahan dikawasan perbatasan perlu
penangan khusus dan juga sebagai aspek penting/penggerak dalam
peningkatan pengembangan kawasan perbatasan.
DAFTAR PUSTAKA
Akaha & Vassilieva. (2005). Crossing National Borders. New York: United
Nations University Press.
Bambang, H. (2005). Strategi Manajemen. Jakarta: Bayumedia Publishing.
[BAPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 . Jakarta (ID): Bappenas
[BNPP] Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2013. Draft Rencana Induk Nasional. Jakarta.(ID): BNPP
David, F. R. (2011). Strategic Manajemen Konsep. Jakarta: Salemba Empat.
Gou, R. (2005). Cross Border Resource Management, Theory and Practice.
Amsterdam.
Haryadi, H. (2009). Administrasi Perkantoran untuk Manajemen dan Staf. Jakarta
Selatan: Transmedia Pustaka.
Kuncoro, M. (2006). Strategi : Bagaimana meraih keunggulan kompetitif. jakarta:
Erlangga.
12
Kusumo. (2010). Strategi BNPP dalam Pengelolaan Perbatasan Negara Kesatuan
Indonesia ( Studi pulau-pulau terluar di Indonesia).
Pearce II, dan Robinson. (2008). Manajemen Strategis 10. Jakarta: Salemba
Empat.
Rangkuti, F. (2013). Analisis SWOT Teknik Membedah Kamus Bisnis. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama.
S, M. Y. (2015). Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan. M. Yogie S, 8-9.
Sanjaya, W. (2007). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sobar Sutisna, Sora Lukita dan Sumaryo. (2010). Boundary Theory Making dan
Pengelolaan Perbatasan di Indonesia. In S. B. Jones, A Handbook for
Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Bandung: CV.
Alfabeta.
Tjiptono. (2006). Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi.
PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Undang-Undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2015
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
13
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Beserta Perubahannya Dengan Perubahan
Terakhir UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Perpres Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Perpres Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019
Peraturan BNPP No 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas
Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025
Peraturan BNPP No 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas
Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014
Peraturan Kepala BNPP No 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan
Perbatasan Negara Tahun 2015-2019
Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri.
Peraturan Kepala BNPP No 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan
Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015
Sumber Bacaan :
Tri Ekowarno. 2016. Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan. di
https://antroppertahanansquad.wordpress.com/2016/04/20/kompleksitas-
pengelolaan-perbatasan-letjen-tni-moeldoko/ (diakses pada tanggal 20
Januari 2017, Jam 00.45 WIB.)
Tri Ekowarno. 2016. Permasalahan Daerah Perbatasan Kaltim dan Malaysia. di
https://antroppertahanansquad.wordpress.com/2016/06/10/permasalahan-
14
daerah-perbatasan-kalimantan-timur-malaysia/ (diakses pada tanggal 20
Januari 2017, Jam 01.45 WIB)
Sandy Nur Ikfal Raharjo. Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia : Sebuah
Catatan. di http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-nasional/755-
kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan.html (diakses
pada tanggal 20 Januari 2017, Jam 02.45 WIB.)
15