Hasil Audit Telkom 2014

Jakarta, 16 April 2015

SEKNAS FITRA

Temuan BPK

Dari temuan-temuan berikut. 1. Pengadaan Barang dan Jasaa. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Tidak Konsisten DalamMenerapkan Harga Satuan1) Hasil pemeriksaan atas lima kontrak untuk pengadaan danpemasanagan peralatan sentral telepon, peralatan transmisi, danjaringan kabel menunjukan adanya biaya tambahan overhead yang tidak diatur di masing- masing kontrak. Akibatnya PT Telkom mengeluarkan tambahan biaya overhead sebesarRp14.218.022.730,00. 2) Selain itu untuk pembayaran beberapa item barang menggunakanharga satuan yang tidak sesuai dengan harga satuan yang tertuangdalam kontrak yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaransebesar Rp776.183.364,00.

Temuan

2. Keterlambatan penyelesaian pekerjaanpengadaan dan pemasangan Multi Service Access Node – ALU (MSAN ALU) di 147 Node mengakibatkan adanya denda keterlambatanyang harus ditagihkan kepada rekanan senilaiUSD78,774.78 dan Rp2.058.911.499,76.

• Kelemahan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pengadaan danpemasangan Outside Plant Fiber Optic (OSP-FO) Akses dan Regional Metro Junction (RMJ) mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesarRp3.960.934.472,00 dan denda keterlambatan yang harus dikenakan sebesarRp664.642.182,71 serta adanya potensi denda keterlambatan sebesarRp1.016.934.912,62.

• Pekerjaan struktur arsitektur Tower 1 dilaksanakan oleh PT Adhi Karya. PekerjaanTower 1 oleh PT Adhi Karya mengalami keterlambatan dan dikenakan denda sebesarRp15.117.116.048,84. Dari jumlah tersebut telah dilakukan pemotongan pada saatpembayaran kepada PT Adhi Karya sebesar Rp2.494.067.275,00 sehingga masih adakekurangan denda yang harus dibayar PT Adhi Karya sebesar Rp12.623.048.773,64. Selain itu karena adanya kekurangan volume pekerjaan fisik terpasangmengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp1.257.072.146,18 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.086.726.954,02.

• Keterlambatan atas pekerjaan Outside Plant Fiber Optic To The Home (OSP- FTTH). Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Konsorsium Inti-Huawei dan Konsorsium JF Djafa. Karena keterlambatan pekerjaan tersebut rekanan harus dikenakan dendasebesar Rp9.905.169.325,84.

MENGAPA HARUS MENOLAK

SHARE SWAP SAHAM PT MIRATEL

DENGAN SAHAM

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

5

Divestasi Saham Miratel

6

INFORMASI UMUMALIANSI DAN AKUISISI MIRATEL

INFORMASI UMUM

7

8

RINCIAN TRANSAKSI PROSES DIVESTASI SAHAM PT TELKOM PADA MIRATEL

No Uraian Nilai (Rp Triliun)

1 TRANSAKSI TAHAP I49% saham Miratel akan ditukarkan dengan 290 juta lembar saham baru TBIG atau sebesar 5.7% dari seluruh saham TBIG. Dihitung berdasarkan rata-rata harga saham TBIG dalam 30 hari dengan harga Rp7.972.- per lembar saham pada tanggal 8 Oktober 2014

2.312

2 TRANSAKSI TAHAP II (masa berlaku 2 tahun sejak transaksi)51% saham Miratel akan ditukarkan dengan 420 juta saham baru TBIG (dihitung dengan harga Rp7.972,- per lembar saham)

3.348

3 Jika 51% saham Miratel jadi ditukarkan maka akan mendapat tambahan 53 juta saham (dihitung dengan harga Rp7.972,- per lembar saham)

426

4 Pendapatan 51% tower tenancy earn out.jika performance tercapai dalam 10 tahun ke depan performasi tenancy Mitratel bagus. Dalam transaksi tahap I, jika 10 tahun ke depan performasinya Miratel bagus, angka tersebut angka maksimal, performance yang didapat minimal 2.5x, 3x dan 3.5x *jika maksimal akan mendapatkan tambahan sebesar Rp539 milyar untuk Telkom

5 Pendapatan dari Reseller 100%Dalam transaksi tahap I, jika performance Miratel dalam melakukan reseller tower telkomsel maka akan mendapatkan Rp 1.200 miliar. Angka tersebut maksimal untuk 10 tahun / 120 M x 10 dihitung dari jumlah tower Telkomsel yang direseller Miratel. Dihitung dengan formula tabel performacy Tower Telkomsel yang di broker (reseller) oleh Mitratel

1.200

6 Estimasi Penyesuaian setelah closingDalam tahap transaksi I, masanya 1 tahun untuk menghitung Tower, jika ternyata data yang disepakati lengkap maka diestimasikan akan dapat nilai tersebut. Menghitungnya sesuai dengan formula terhadap potret sekarang (piutang belum tertagih, penambahan aset dari pembangunan yang blm selesai.

534

7 Hutang Mitratel yang dikonsolidasikan ke TBIGHutang berdasarkan laporan bulan Juni 2014, begitu terjadi transaksi langsung konsolidasi ke TBIG

2.707

100 % EV saham Mitratel **(nilai kahir bisa jadi berbeda tergantung nilai tukar saham)

11.066

*3.5x : 10 tower ada 35 tenant** pembulatan ke bawah

9

PROSES PROJECT A&A ToCo

Kajian strategi

Candidate screening

Due diligence

Negosiasi dan closing

deal

Post transaksi

10

11

NILAI STRATEGISMIRATEL

VALUATION YANG DITAWARKAN TIDAK MEMPERHITUNGKAN MENINGKATNYA JUMLAH DAN POTENSI TOWER MIRATEL

• Jumlah tower Mitratel telah bertambah sangat besar darisekitar 3.000 tower pada saat penyampaian penawaran(bid submission) Project ToCo pada Juli 2013, menjadi lebihdari 4.500 tower per akhir Juni 2014 dan bahkan akanbertambah lagi mencapai 5.000 tower pada akhir 2014.Belum lagi valuation tersebut tidakmemperhitungkan/menganalisa potensi maksimal prospekpenambahan tower di tahun 2015 (pipeline/order 2015),dst.

• Sampai saat ini tidak diperhitungkan dalam valuationyang disampaikan oleh TBIG penambahan 2.000 toweryang dimiliki Mitratel sejak Juli 2013 sampai akhir 2014.Ini adalah salah satu dasar yang kuat bahwa proses ini tidakbenar dan sangat merugikan Telkom.

12

USULAN TRANSAKSI TELKOM: “SELL LOW, BUY HIGH”

Perhitungan dengan Enterprise value (“EV”)/EBITDA:• EV untuk 100% saham Mitratel dalam penawaran dari TBIG sebesar

Rp 9.986 milyar adalah mencerminkan rasio FY14 EV/EBITDAsebesar 18,8x atau 165% lebih mahal.

Perhitungan dengan Ev/Tower:• Ev/Tower Mitratel dinilai sebesar Rp 2,2 milyar, sedangkan kita

harus membeli EV/Tower TBIG pada Rp 5,5 milyar (250% lebihmahal).

Kesimpulan:• Dengan demikian, jelas Usulan Transaksi ini mengarahkan supaya

harga saham mitratel dinilai dan dijual pada penilaian harga rendah,sedangkan Telkom membeli saham TBIG dengan harga jauh lebihtinggi dari saham Mitratel (jelas terjadi kerugian Telkom dan BUMNmaupun Negara sebagai pemegang saham).

13

POTENSI YANG LUAR BIASA UNTUK MIRATEL MENJADI UNDISPUTED NO. 1 TOWERCO DI INDONESIA

• Telkomsel adalah operator terbesar di Indonesia, sehingga secara alami akanmenjadi penyewa tower terbesar Mitratel, yang artinya captive growth untukMitratel. Pada tahun 2014 saja, Telkomsel telah mengeluarkan tidak kurang dari6.000 order sewa tower baru ke pasar, sehingga potensi pertumbuhan tidakkurang dari 6.000 order sewa tower baru ke pasar, sehingga potensippertumbuhan tower Mitratel ke depannya akan terjamin dan sangat luar biasa.Mitratel akan dapat mengambil alih posisi dominan TBIG dan PT ProfesionalTelekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) dan perusahaan2 tower lainnya dengansangat mudah melalui pertumbuhan organik ini.

• Belum lagi dengan penambahan tower Telkomsel sebanyak 14,000 dan towerMitratel sebanyak 5,000 pad akhir 2014, maka kombinasi tersebut akanmenjadikan Mitratel sebuah perusahaan tower (“Telkom TowerCo”) dengan sekitar19,000 tower, langsung menjadikannya perusahaan tower terbesar di Indonesia.Dengan benchmark pada EV per Tower milik TBIG dan Protelindo sebesar Rp 5,2milyar per tower, maka dalam beberapa tahun mendatang Mitratel dapatmemiliki EV tidak kurang dari Rp 100 triliun di mana Telkom menjadi pemegangsaham mayoritas dan pengendalian.

14

APABILA USULAN TRANSAKSI TERJADI: TELKOM AKAN KEHILANGAN KONTROL DAN HAK MENGKONSOLIDASI

• Usulan Transaksi berakibatkan kepada Telkom kehilangan kontrolstrategis dan tidak bisa mengkonsolidasikan keuangan Mitratel danberubah menjadi hanya sekedar investasi portofolio dalam bentuksaham minoritas TBIG (13,7%). Keuangan Telkom dari segi revenue danEBITDA akan turun pasca Usulan Transaksi karena kepemilikan Telkomhanya sebagai minoritas (meskipun Telkom telah meningkatkankepemilikan saham di TBIG menjadi 24%).

• Ini dapak berdampak negatif karena:

– Evaluasi kinerja Telkom secara keseluruhan akan menurun;sementara pertumbuhan revenue telecom operator terusmelambat; dan

– Bertentangan dengan tujuan Telkom untuk mendiversifikasikanrevenue dan EBITDA Telkom dan justru hanya berkosentrasi padakinerja Telkom sebagai operator telekomunikasi saja.

15

16

MELAWAN UNDANG UNDANGUU BUMN, UU KEUANGAN NEGARA, UU PERBENDAHARAAN NEGARA

• Bahwa aksi korporasi pertukaran saham “share swap exchange” Miratel-TBIG merupakan bentuk penjualan saham milik Badan Usaha Milik Negara.

• Bahwa penandatanganan perjanjian “Share Exchange Agreement” antaraPT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesiapada tanggal 9 Oktober 2014 berpotensi melanggar UU.

• Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 dan pasal 46 Undang Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, untuk tindakanpemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan,yang dalam hal ini saham, yang bernilai lebih dari Rp 100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah) harus mendapat persetujuan dari DPR.

• Amar putusan Mahkamah Konstitusi. No. 62/PUU-XI//2013 ttg pengujianUU 17/2003 dan UU 15/2006 sama sekali tidak mengubah ketentuanmengenai pengawasan BUMN/BUMD sebagai bagian dari pengelolakeuangan negara yang dipisahkan. Bahkan semakin meneguhkan fungsipemeriksaan BPK dan DPR/DPD/DPRD yg representasi rakyat.

17

• DEFINITION OF STOCK EXCHANGE: A stock exchange is a form ofexchange which provides services for stock brokers and traders tobuy or sell stocks, bonds, and other securities. Stock exchanges alsoprovide facilities for issue and redemption of securities and otherfinancial instruments, and capital events including the payment ofincome and dividends.

• DEFINITION OF 'EXCHANGE‘ A marketplace in which securities,commodities, derivatives and other financial instruments aretraded. The core function of an exchange - such as a stock exchange- is to ensure fair and orderly trading, as well as efficientdissemination of price information for any securities trading on thatexchange. Exchanges give companies, governments and othergroups a platform to sell securities to the investing public.

18

• Pasal 1 ayat (1) UU BUMN Nomor 19/2003

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalahbadan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki olehnegara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaannegara yang dipisahkan.”

• Pasal 1 ayat (2) UU BUMN Nomor 19/2003

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMNyang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam sahamyang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnyadimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejarkeuntungan.”

• Pasal 24 ayat (5) UU Keuangan Negara 17/2003:

"Pemerintah pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasiperusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR“

19

• UU Perbendaharaan Negara 1/2004

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2)

“(1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugaspemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.

(2) pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual,dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelahmendapat persetujuan DPR/DPRD”

• UU Perbendaharaan Negara No. 1/2004

Pasal 46 Ayat (1) point c:

"Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk: (c)Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yangbernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 46 ayat (1) Ayat (2)

"Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yangbernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan SETELAHmendapat persetujuan PRESIDEN.

20

21

MODAL ASING DI TBIGBISNIS MENARA TERTUTUP BAGI MODAL ASING

BISNIS MENARA TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL ASING

• BERDASARKAN:

– Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan BidangUsaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di BidangPenanaman Modal

– Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika,dan Badan Koordinasi Penanaman Modal TentangPedoman Pembangunan dan Penggunaan BersamaMenara Telekomunikasi

22

PERATURAN PRESIDEN NO. 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA

DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan

Koperasi

b. Kemitraan

c. Kepemilikan modal asing

d. Lokasi tertentu

e. Perizinan khusus

f. Modal dalam negeri 100%

g. Kepemilikan modal asing serta lokasi

h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing

i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus

j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi

penanam modal dari negara-negara ASEAN

23

PERATURAN BERSAMA

Peraturan Bersama Tentang Pedoman Pembangunan dan

Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

Menteri Dalam Negeri: Nomor 18 Tahun 2009

Menteri Pekerjaan Umum: Nomor 07/PRT/M/2009

Menteri Komunikasi dan Informatika: 19/PER/M. KOMINFO/03/2009

Badan Koordinasi Penanaman Modal: 3/P/2009

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

“Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidakberbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri danberkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undanganIndonesia”

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

Pasal 5 ayat (4)

“Penyedia menara yang bukan penyelenggaran telekomunikasi, pengelola menaraatau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan

nasional”

24

JP MORGAN DI TBIG

Sumber: Investor Daily IndonesiaTanggal: 9 Juli 2013

25

26

PENOLAKAN DPR DAN OJK

• AKSI KORPORASI TLKM: Terkait Miratel, TLKM tunggu pemerintahan baruOleh Amailia Putri Hasniawati - Kamis, 25 September 2014 | 17:16 WIB

Sumber: http://kurasio.com/investasi/terkait-miratel-tlkm-tunggu-pemerintahan-baru/detail

Ditolak DPR, TLKM Siapkan Opsi Lain Penjualan MitratelKamis, 25 September 2014 17:19 WIB

Sumber: http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/09/25/ditolak-dpr-tlkm-siapkan-opsi-lain-penjualan-mitratel

• OJK Dukung Dewan Tolak Penjualan MitratelKamis, 25 September 2014 00:40:32

Sumber: http://www.koran-jakarta.com/?20734-ojk+dukung+dewan+tolak+penjualan+mitratel

Tukar Guling Mitratel-Tower Bersama: OJK Mengaku Belum Menerima DokumenOleh : Wiyanto | Sabtu, 18 Oktober 2014 | 02:03 WIB

Sumber: http://mozaik.inilah.com/read/detail/2145830/ojk-mengaku-belum-menerima-dokumen

27

28

KESIMPULAN

1. Tindakan membiarkan/mengizinkan menjalankan/melanjutkan proses ShareSwap Miratel-TBIG akan mengakibatkan hilangnya value/potensipendapatan/potensi kekayaan secara signifikan yang seharusnya diterimaTelkom maupun pemegang saham Telkom, terutama Negara sebagaipemegang saham mayoritas.

2. Tujuan-tujuan Telkom tidak akan tercapai, sebagaimana keinginan untukmeningkatkan bisnis Telkom yang lebih besar dan tidak saja bertumpu padabisnis seluler (pendapatan) Telkomsel tetapi juga menjadikan Telkom sebagaipemain dominan di industri tower telekomunikasi yang merupakan bisnisinfrasturktur pendukung utama pelayanan telekomunikasi nasional sekaligusmengamankan kepentingan bangsa dan negara pada industri telekomunikasi.

3. Share Swap Miratel-TBIG merupakan tindakan penjualan/pelepasan sahammilik BUMN dengan nilai transaksi mencapai Rp 11 triliun. Oleh karenanya,proses ini tidak dapat dilanjutkan sebelum mendapatkan izin /persetujuandari DPR RI.

4. Share Swap Miratel-TBIG harus batal demi hukum karena transaksi inimelanggar Peraturan Presiden No. 39/2014 dan Tentang PedomanPembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

29