HAK ATAS TANAH HAK ATAS TANAH SEKUNDER/DERIVATIFSEKUNDER/DERIVATIF

YAITU HAK ATAS TANAH YANG TIDAK LANGSUNG YAITU HAK ATAS TANAH YANG TIDAK LANGSUNG BERSUMBER PADA HAK BANGSA INDONESIA DAN YANG BERSUMBER PADA HAK BANGSA INDONESIA DAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMILIK TANAH DENGAN CARA DIBERIKAN OLEH PEMILIK TANAH DENGAN CARA PERJANJIANPERJANJIAN PEMBERIAN HAK ANTARA PEMILIK TANAH PEMBERIAN HAK ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN CALON PEMEGANG HAK YANG BERSANGKUTAN.DENGAN CALON PEMEGANG HAK YANG BERSANGKUTAN.

YANG TERMASUK HAK ATAS TANAH SEKUNDER ADALAH:YANG TERMASUK HAK ATAS TANAH SEKUNDER ADALAH:- HAK GUNA BANGUNAN- HAK GUNA BANGUNAN- HAK PAKAI- HAK PAKAI- HAK SEWA- HAK SEWA- HAK USAHA BAGI HASIL- HAK USAHA BAGI HASIL- HAK GADAI- HAK GADAI- HAK MENUMPANG- HAK MENUMPANG

Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil dan Hak Menumpang, sifatnya Hasil dan Hak Menumpang, sifatnya adalah adalah sementarasementara, artinya , artinya sebagai suatu sebagai suatu lembaga pada suatu ketika akan lembaga pada suatu ketika akan dihapuskandihapuskan karena pada asasnya Hukum karena pada asasnya Hukum Agraria tidak memperbolehkan adanya Agraria tidak memperbolehkan adanya pemerasan.pemerasan.

Khusus untuk tanah pertanian pada Khusus untuk tanah pertanian pada dasarnya wajib dikerjakan sendiri dasarnya wajib dikerjakan sendiri

(Pasal 10 UUPA).(Pasal 10 UUPA).

HAK SEWAHAK SEWA

Peraturan (dasar hukumnya)Peraturan (dasar hukumnya)

Pasal 44 dan 45 UUPA.Pasal 44 dan 45 UUPA.

PengertianPengertian

Hak Sewa adalah hak yang memberi Hak Sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. waktu tertentu.

Hak sewa ini dalam hukum adat dikenal Hak sewa ini dalam hukum adat dikenal dengan istilah “dengan istilah “jual tahunanjual tahunan”.”.

UANG SEWAUANG SEWA

penguasaan yuridis penguasaan yuridis penguasaan penguasaan fisikfisik

(Hak Milik)(Hak Milik) ( Hak Sewa)( Hak Sewa)

PemilikPemilik PenyewaPenyewa

TANAH

Sifat dan Ciri-ciri

(1) Bersifat pribadi, dalam arti tidak dapat dialihkan tanpa izin pemiliknya;

(2) Dapat diperjanjikan, hubungan sewa putus bila penyewa meninggal dunia;

(3) Tidak terputus bila Hak Milik dialihkan;(4) Tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan

dibebani Hak Tanggungan;(5) Dapat dilepaskan;(6) Tidak perlu didaftar, cukup dengan perjanjian

yang dituangkan diatas akta otentik atau akta bawah tangan

.

Subyek (pasal 45 UUPA)Subyek (pasal 45 UUPA)

(1) (1) Warganegara Indonesia; Warganegara Indonesia;

(2) (2) Badan Hukum Indonesia;Badan Hukum Indonesia;

(3) (3) Warganegara asing yang Warganegara asing yang berkedudukan di Indonesia;berkedudukan di Indonesia;

(4) (4) Badan hukum asing yang Badan hukum asing yang mempunyai mempunyai perwakilan di Indonesia.perwakilan di Indonesia.

Jangka waktuJangka waktuTergantung perjanjian, dengan memperhatikan Tergantung perjanjian, dengan memperhatikan pasal 26 ayat 2 UUPA.pasal 26 ayat 2 UUPA.

TerjadinyaTerjadinya(1) karena perjanjian;(1) karena perjanjian;(2) konversi.(2) konversi.

Luas TanahLuas Tanah(1) Untuk tanah pertanian: dibatasi dengan UU (1) Untuk tanah pertanian: dibatasi dengan UU

No. 56/Prp/1960;No. 56/Prp/1960;(2) Untuk tanah bangunan : tidak ada (2) Untuk tanah bangunan : tidak ada pembatasan.pembatasan.

HAK GADAIHAK GADAI

Peraturan (dasar hukumnya)Peraturan (dasar hukumnya)

(1) Pasal 53 UUPA;(1) Pasal 53 UUPA;

(2) UU No. 56/Prp/1960(2) UU No. 56/Prp/1960

PengertianPengertian

Hak Gadai adalah hubungan hukum Hak Gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang orang lain yang telah menerima uang gadai daripadanya, yang memberi gadai daripadanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk wewenang kepadanya untuk menggunakan atau mengambil manfaat menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.dari tanah tersebut.

UANG GADAIUANG GADAI

penguasaan yuridis penguasaan yuridis penguasaan penguasaan fisikfisik

(Hak Milik)(Hak Milik) ( Hak Gadai)( Hak Gadai)

PemilikPemilik Pemegang gadaiPemegang gadai

TANAH

Sifat dan Ciri-ciriSifat dan Ciri-ciri(1) Jangka waktunya terbatas;(1) Jangka waktunya terbatas;(2) Hak menebus dapat beralih kepada ahli waris;(2) Hak menebus dapat beralih kepada ahli waris;(3) Tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai;(3) Tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai;(4) Dapat dibebani hak atas tanah yang lain, dalam arti dapat (4) Dapat dibebani hak atas tanah yang lain, dalam arti dapat

dianak-gadaikandianak-gadaikan ( (onderverpandenonderverpanden););

HAK GADAI IHAK GADAI I HAK GADAI IIHAK GADAI II

TANAHTANAH TANAHTANAH

UANG GADAI IUANG GADAI I UANG GADAI IIUANG GADAI II

S1 S2 S3

(5) Dapat dialihkan kepada pihak ketiga (=(5) Dapat dialihkan kepada pihak ketiga (= memindah-gadaikan/doorverpandenmemindah-gadaikan/doorverpanden););

UANG GADAIUANG GADAITANAHTANAH TANAHTANAH

Uang GadaiUang Gadai Penebusan uang gadaiPenebusan uang gadai

S1 S2 S3

(6) Tidak hapus bila hak atas tanah (6) Tidak hapus bila hak atas tanah dialihkan kepada pihak lain;dialihkan kepada pihak lain;

uang gadaiuang gadai

TanahTanah Pengalihan HMPengalihan HM

Uang GadaiUang Gadai

(7) Uang gadai dapat ditambah (= (7) Uang gadai dapat ditambah (= mendalami gadaimendalami gadai););

S2 S1 S3

Jangka waktuJangka waktu

(1) Untuk tanah pertanian adalah 7 tahun (1) Untuk tanah pertanian adalah 7 tahun (pasal 7 UU No. 56/Prp/1960);(pasal 7 UU No. 56/Prp/1960);

(2) Untuk tanah bangunan, tidak tertentu (2) Untuk tanah bangunan, tidak tertentu (hukum adat).(hukum adat).

Subyek (Pasal 45 UUPA)Subyek (Pasal 45 UUPA)Warganegara Indonesia (pasal 9 ayat 2 UUPA);Warganegara Indonesia (pasal 9 ayat 2 UUPA);

TerjadinyaTerjadinya(1) karena jual gadai; dan(1) karena jual gadai; dan(2) konversi.(2) konversi.

Luas TanahLuas Tanah(1) Untuk tanah pertanian: dibatasi dengan UU No. (1) Untuk tanah pertanian: dibatasi dengan UU No.

56/Prp/1960;56/Prp/1960;(2) Untuk tanah bangunan, tidak tertentu (hukum (2) Untuk tanah bangunan, tidak tertentu (hukum

adat).adat).

HapusnyaHapusnya

(1) Penebusan oleh pemberi gadai (=pemilik (1) Penebusan oleh pemberi gadai (=pemilik tanah); tanah);

(2) 7 tahun untuk tanah pertanian;(2) 7 tahun untuk tanah pertanian;

(3) Dicabut untuk kepentingan umum;(3) Dicabut untuk kepentingan umum;

(4) Tanahnya musnah.(4) Tanahnya musnah.

Besarnya uang penebusan gadai Besarnya uang penebusan gadai

(Pasal 7 ayat 2 UU No. 56/Prp/1960) (Pasal 7 ayat 2 UU No. 56/Prp/1960)

Rumus : Rumus : (7 + 1/2) - waktu berlangsungnya gadai x uang gadai(7 + 1/2) - waktu berlangsungnya gadai x uang gadai

77

HAK USAHA BAGI HASILHAK USAHA BAGI HASIL

Peraturan (dasar hukumnya)Peraturan (dasar hukumnya)

(1) UUPA : Pasal 5;(1) UUPA : Pasal 5;(2) Luar UUPA:(2) Luar UUPA:

- - UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;- PMPA Nomor 4/1964 tentang Penetapan Perimbangan - PMPA Nomor 4/1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil;Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil;- Inpres No. 13/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan UU - Inpres No. 13/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2/1960;No. 2/1960;- Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Pertanian - Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Pertanian No. 211/1980 - 714/KPTSUM/9/1980 tentang Juklak No. 211/1980 - 714/KPTSUM/9/1980 tentang Juklak Inpres No. 13 Tahun 1980.Inpres No. 13 Tahun 1980.

PengertianPengertian

Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak seseorang atau badan hukum seseorang atau badan hukum (Penggarap) untuk menyelenggarakan (Penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain (pemilik), dengan perjanjian pihak lain (pemilik), dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi di antara bahwa hasilnya akan dibagi di antara keduanya menurut imbangan yang telah keduanya menurut imbangan yang telah disetujui.disetujui.

Sifat dan Ciri-ciriSifat dan Ciri-ciri

(1) Jangka waktunya terbatas;(1) Jangka waktunya terbatas;

(2) Tidak dapat dialihkan tanpa izin pemilik;(2) Tidak dapat dialihkan tanpa izin pemilik;

(3) Tidak dapat hapus bila hak milik beralih;(3) Tidak dapat hapus bila hak milik beralih;

(4) Tidak hapus bila penggarap meninggal dunia, (4) Tidak hapus bila penggarap meninggal dunia, tetapi hapus apabila pemilik meninggal;tetapi hapus apabila pemilik meninggal;

(5) Didaftar menurut peraturan khusus(5) Didaftar menurut peraturan khusus

(UU No. 2/1960);(UU No. 2/1960);

(6) Pada waktunya akan dihapuskan.(6) Pada waktunya akan dihapuskan.

Jangka waktuJangka waktu(1) Untuk tanah sawah, minimum 3 tahun;(1) Untuk tanah sawah, minimum 3 tahun;(2) Untuk tanah kering, minimum 5 tahun (2) Untuk tanah kering, minimum 5 tahun (Pasal 4 UU No. 2/1960). (Pasal 4 UU No. 2/1960).

SubyekSubyek : Warganegara Indonesia : Warganegara Indonesia(1) Subyek yang membagi-hasilkan: (1) Subyek yang membagi-hasilkan:

- Pemilik;- Pemilik;- Penyewa;- Penyewa;- Pemegang Hak Gadai. - Pemegang Hak Gadai.

(2) Subyek dapat menjadi Penggarap:(2) Subyek dapat menjadi Penggarap:- Warganegara Indonesia (pasal 9 UUPA);- Warganegara Indonesia (pasal 9 UUPA);- Koperasi Tani/Desa (Inpres No. 13/1980). - Koperasi Tani/Desa (Inpres No. 13/1980).

TerjadinyaTerjadinya

(1) karena perjanjian; dan(1) karena perjanjian; dan

(2) konversi.(2) konversi.

Luas TanahLuas Tanah

Maksimum 3 hektar Maksimum 3 hektar

(Pasal 4 UU No. 2/1960).(Pasal 4 UU No. 2/1960).

HapusnyaHapusnya

(1) Jangka waktunya berakhir;(1) Jangka waktunya berakhir;

(2) Atas persetujuan kedua belah pihak sebelum (2) Atas persetujuan kedua belah pihak sebelum jangka waktu berakhir;jangka waktu berakhir;

(3) Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan (3) Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, dalam hal apabila pemilik ternyata pemilik, dalam hal apabila pemilik ternyata kepentingannya dirugikan oleh penggarap, kepentingannya dirugikan oleh penggarap, misalnya penggarap tidak jujur, tidak misalnya penggarap tidak jujur, tidak mengusahakan dengan baik tanah garapannya, mengusahakan dengan baik tanah garapannya, dan lain-lain;dan lain-lain;

(4) Tanahnya musnah.(4) Tanahnya musnah.

HAK MENUMPANGHAK MENUMPANG

Peraturan (dasar hukumnya)Peraturan (dasar hukumnya)Pasal 53 UUPA.Pasal 53 UUPA.

PengertianPengertian Hak Menumpang adalah hak yang memberi kepada Hak Menumpang adalah hak yang memberi kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan orang lain.atas tanah pekarangan orang lain.(istilah: (istilah: numpang sari/magersarinumpang sari/magersari).).

Hak menumpang ini sebenarnya termasuk Hak menumpang ini sebenarnya termasuk speciesspecies Hak Hak Pakai, akan tetapi pada Hak Menumpang hubungan Pakai, akan tetapi pada Hak Menumpang hubungan hukumnya lemah, mudah diputuskan oleh pemilik tanah hukumnya lemah, mudah diputuskan oleh pemilik tanah pekarangan, karena dalam hak menumpang ini tidak pekarangan, karena dalam hak menumpang ini tidak dikenal bayaran (gratis).dikenal bayaran (gratis).

Sifat dan Ciri-ciriSifat dan Ciri-ciri

(1) Hak yang sangat lemah;(1) Hak yang sangat lemah;

(2) Tidak ada pembayaran sewa;(2) Tidak ada pembayaran sewa;

(3)Sewaktu-waktu jika pemilik tanah (3)Sewaktu-waktu jika pemilik tanah memerlukan tanahnya, hak tersebut memerlukan tanahnya, hak tersebut hapus;hapus;

(4) Turun temurun;(4) Turun temurun;

(5) Tidak dapat dialihkan(5) Tidak dapat dialihkan

Jangka waktuJangka waktu

Tidak tetap, tergantung si pemilik tanah.Tidak tetap, tergantung si pemilik tanah.

SubyekSubyek

Warganegara IndonesiaWarganegara Indonesia

TerjadinyaTerjadinya

(1) karena perjanjian (izin pemilik tanah); (1) karena perjanjian (izin pemilik tanah);

(2) karena konversi.(2) karena konversi.

HapusnyaHapusnya

(1) Pengakhiran hubungan;(1) Pengakhiran hubungan;

Tukon taliTukon tali: “pesangon” yang : “pesangon” yang diberikan diberikan pemilik kepada yang pemilik kepada yang menumpang yang menumpang yang terkena pengosongan;terkena pengosongan;

(2) Dicabut untuk kepentingan umum;(2) Dicabut untuk kepentingan umum;

(3) Dilepaskan oleh pemilik;(3) Dilepaskan oleh pemilik;

(4) Tanahnya musnah.(4) Tanahnya musnah.