evaluasi sistem akuntansi penggajian studi kasus di...
TRANSCRIPT
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN
Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Singkawang
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh :
Aurelia Gagas
NIM : 132114048
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN
Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Singkawang
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh :
Aurelia Gagas
NIM : 132114048
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Success is often achieved by those who don't know that failure is inevitable”
-Coco Chanel-
“I’m not saying I’m gonna change the world, but I guarantee that I will spark
the brain that will change the world”
-Tupac Shakur-
“The best people posses a feeling for beauty, the courage to take risks, the
discipline to tell the truth, the capacity for sacrifice. Ironically, their virtues
make them vulnerable ; they are often wounded, sometimes destroyed.”
-Ernest Hemingway-
Skripsi ini dipersembahkan kepada :
Bapak dan Mamak (Yulianus Anus dan Lusia Pika)
Adik-adik (Alma Yuliska, Restituta Gumare dan Blandina Gebi)
Keluarga Tercinta
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN
Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi
ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil
dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol
yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang
saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian
atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan
orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak,
dengan ini saya mengatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil
tulisan saya sendiri ini. Jika terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan
menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri,
berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.
Yogyakarta, 28 Februari 2018
Yang membuat pernyataan,
Aurelia Gagas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :
Nama : Aurelia Gagas
Nomor Mahasiswa : 132114048
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan
Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN
Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan
kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan,
mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam pangkalan data,
mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media
lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun
memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Februari 2018
Yang menyatakan,
Aurelia Gagas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan
arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih
yang tak terhingga kepada:
1. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanata
Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan
mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, CA selaku Ketua Program Studi
Akuntansi.
3. Dr. FA. Joko Siswanto, M.M.,Akt., QIA., CA selaku Pembimbing yang
telah membantu serta membimbing dan sabar terhadap penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Syech Bandar, M.Si selaku sekretaris daerah Sekretariat Daerah Kota
Singkawang yang telah mengijinkan dilaksanakannya penelitian.
5. Titin Windarti, SJP, selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kota Singkawang atas masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam
menemukan informasi yang tepat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
6. Hemdi, Bapak selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah yang memberikan saran dan keperluan data penelitian.
7. Titis, Ikbal dan Juan, selaku narasumber pada Sekretariat Daerah,
terimakasih sudah memberi informasi yang dibutuhkan dan segenap
pegawai yang telah mempermudah proses penelitian.
8. Bapak dan Mamak, yang menyekolahkan selalu mendoakan dan tanpa
lelah membimbing hingga menjadi pendorong agar skripsi dapat selesai.
9. Keluarga besar tercinta, terimakasih selalu jadi penyemangat dari jauh.
10. Desiderius Jalu Wicaksono,terimakasih selalu ada danselalu dibuat repot.
11. Sahabat-sahabat, menjadi panutan supaya segera selesai kuliah.
12. Teman-teman angkatan 2013, terimakasih atas kenangan selama di bangku
kuliah.
13. Kakak tingkat dan adik tingkat yang selalu membantu tugas-tugas kuliah.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini
dapat bermanfaat bagi pembaca.
Yogyakarta, 28 Februari 2018
Aurelia Gagas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN................................................................................ iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ................................ v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ............................. vi
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL .................................................................................................. xi
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii
ABSTRAK ........................................................................................................... xiii
ABSTRACT ......................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 3
C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 3
D. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 3
E. Sistematika Penulisan .................................................................................. 4
BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................. 6
A. Sistem Akuntansi ......................................................................................... 6
B. Sistem Akuntansi Penggajian pada Perusahaan ......................................... 11
C. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ........................................................ 18
D. Pengawasan Intern ..................................................................................... 26
BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 30
A. Jenis Penelitian ........................................................................................... 30
B. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian .................................................... 30
C. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian ................................................... 30
D. Jenis Data yang Diperlukan ....................................................................... 31
E. Data yang Dibutuhkan................................................................................ 31
F. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 32
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
G. Teknik Analisis Data .............................................................................. 32
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ............................................... 36
A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah ........................................................ 36
B. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Singkawang ................................. 38
C. Kepegawaian .............................................................................................. 39
D. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah ...................................................... 39
E. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ................................................ 48
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN ......................................................... 55
A. Deskripsi Sistem Penggajian Sekretariat Daerah Kota Singkawang ......... 55
B. Deskripsi Data dan Dokumen Pendukung dari Sistem Penggajian pada
Sekretariat Daerah Kota Singkawang ........................................................ 56
C. Pembahasan Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di
Sekretariat Daerah Kota Singkawang dengan Permendagri ...................... 68
BAB VI PENUTUP .............................................................................................. 77
A. Kesimpulan ................................................................................................ 77
B. Keterbatasan Penelitian .............................................................................. 77
C. Saran ........................................................................................................... 78
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 79
LAMPIRAN .......................................................................................................... 81
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Perbandingan teori dan praktik berkaitan dengan fungsi yang
ada pada Sistem Akuntansi Penggajian Sekretariat Daerah
Kota Singkawang .......................................................................... 33
Tabel 3.2 Perbandingan teori dan praktik berkaitan dengan dokumen
yang digunakan pada Sistem Akuntansi Penggajian
Sekretariat Daerah Kota Singkawang ........................................... 33
Tabel 3.3 Perbandingan teori dan praktik berkaitan dengan catatan
akuntansi yang digunakan pada Sistem Akuntansi
Penggajian Sekretariat Daerah Kota Singkawang......................... 34
Tabel 3.4 Perbandingan teori dan praktik berkaitan dengan jaringan
prosedur pada Sistem Akuntansi Penggajian Sekretariat
Daerah Kota Singkawang .............................................................. 34
Tabel 3.5 Perbandingan teori dan praktik berkaitan dengan
unsur pengendalian intern pada Sistem Akuntansi
Penggajian Sekretariat Daerah Kota Singkawang......................... 35
Tabel 4.1 Data Pegawai Sekretariat Daerah Pada Bulan Oktober 2016 ....... 39
Tabel 5.1 Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan
dengan fungsi yang terkait pada Sekretariat Daerah ..................... 68
Tabel 5.2 Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan
dengan dokumen yang digunakan pada Sekretariat Daerah ......... 69
Tabel 5.3 Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan
dengan catatan akuntansi yang digunakan pada Sekretariat
Daerah ........................................................................................... 70
Tabel 5.4 Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan
jaringan prosedur yang membentuk sistem pada Sekretariat
Daerah ........................................................................................... 70
Tabel 5.5 Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan
dengan unsur pengendalian intern pada Sekretariat Daerah ......... 72
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang ........... 47
Gambar 5.1 Flowchart Sistem Akuntansi Penggajian Sekretariat Daerah
Kota Singkawang .......................................................................... 65
Gambar 5.2 Flowchart Penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan ................... 66
Gambar 5.3 Flowchart Pembelanjaan Dana Gaji dan Tunjangan ..................... 67
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
ABSTRAK
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN
Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Aurelia Gagas
NIM : 132114048
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2017
Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi sistem akuntansi penggajian.
Jenis penelitian ini merupakan studi kasus di Sekretariat Daerah Kota
Singkawang.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan
adalah dengan cara membandingkan sistem akuntansi penggajian pada Sekretariat
Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah dan melakukan analisis perbandingan sistem akuntansi
penggajian pada Sekretariat Daerah.
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa, sistem akuntansi penggajian
Sekretariat Daerah sudah baik.
Kata kunci : sistem akuntansi, penggajian, evaluasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
ABSTRACT
PAYROLL ACCOUNTING SYSTEM EVALUATION
A Case Study in Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Aurelia Gagas
NIM : 132114048
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2017
The purpose of this research is to evaluate payroll accounting system. The
type of this research is a case study in Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
The data in this research were gathered through interview, observation,
and documentation. The data analysis technique used in this research was
comparing payroll accounting system with Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah and then perform
comparative analysis of payroll accounting system at Sekretariat Daerah.
The result of analysis show that payroll accounting system in Sekretariat
Daerah Kota Singkawang was good.
Keywords : payroll, accounting system, evaluation
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem penggajian merupakan salah satu bentuk sistem pelayanan
intern yang digunakan untuk melakukan pembayaran gaji pada setiap
bulannya. Dengan adanya sistem penggajian yang memadai, proses
penggajian dari awal hingga gaji dibayarkan sesuai dengan hak masing-
masing pegawai dapat dilakukan dengan sistematis dan diharapkan tidak
akan terdapat kesalahan dalam prosedur penggajian.
Sistem penggajian yang baik sangat dibutuhkan oleh setiap
perusahaan, terutama untuk perusahaan yang sudah memiliki cukup
banyak pegawai. Perusahaan dengan banyak pegawai tentunya
membutuhkan sistem penggajian yang dapat memudahkan mereka untuk
membayarkan gaji secara tepat dan efisien, agar gaji dapat dibayar secara
tepat dan efisien maka dalam sistem penggajian membutuhkan sistem
penggajian yang tepat.
Tujuan dari perusahaan atau instansi memiliki sistem penggajian
yang tepat karena gaji yang dibagikan harus sesuai dengan nominal yang
diterima oleh pegawai, jangan sampai nominal gaji yang diterima tidak
sesuai atau tidak sesuai dengan pegawai yang menerima gaji. Alur,
dokumen, otorisasi serta pegawai yang menjalankan jabatannya harus
sesuai dengan peraturan yang ada, jika terjadi ketidaksesuaian dengan
semua itu maka dapat dipastikan ada terjadi tindak manipulasi atau
kecurangan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
Penelitian ini dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota
Singkawang. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan
Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota.Sekretariat Daerah Kotabertugas
membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan
pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kota. Sekretaris
Daerah untuk kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul
Walikota.
Setiap instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya
sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Peraturan pemerintah
yang menjadi pedoman untuk penelitian ini yaitu Standar Akuntansi
Pemerintah Daerah (SAPD) sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-
prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP), sebagai acuan penelitian menggunakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah.
Berdasarkan uraian di atas dan pentingnya suatu sistem khususnya
pada penggajian yang dilakukan pada setiap instansi sektor publik, maka
penelitian yang dilakukan tentang“Evaluasi Sistem Akuntansi Penggajian
Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Singkawang.”
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka
dirumuskan masalah penelitian Apakah penerapan sistem akuntansi
penggajian di Sekretariat Daerah Kota Singkawang sudah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan
sistem akuntansi penggajian di Sekretariat Daerah Kota Singkawang sudah
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa
pihak diantaranya :
1. Bagi Sekretariat Daerah
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berharap penelitian ini
dapat dijadikan sumber informasi, bahan pertimbangan dan evaluasi
dalam pelaksanaan dan pengembangan pengendalian intern
penggajian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Sebagai tambahan pustaka, serta diharapkan mampu memberi
informasi dibidang sistem, terlebih pada sistem informasi penggajian
dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa.
3. Bagi Penulis
Menambah pengalaman penulis dengan pelaksanaan penelitian, serta
menerapkan teori yang didapat selama dibangku kuliah terhadap
praktik nyata di lapangan. Dan mengetahui cara melakukan penelitian
yang baik dan benar sesuai prosedur yang ada.
E. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika
Penelitian.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar
dan acuan dalam penelitian melakukan evaluasi terhadap sistem akuntansi
penggajian.
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu
penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data yang dicari, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisis data.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah berdirinya perusahaan, visi dan
misi, data kepegawaian, struktur organisasi perusahaan, serta tugas yang
dilaksanakan menurut undang-undang.
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini membahas tentang sistemakuntansi penggajian yang
diterapkan oleh perusahaan, menilai dan menyimpulkan masalah yang
terdapat dalam sistem tersebut.
BAB VI PENUTUP
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan, keterbatasan penelitian
dan saran bagi perusahaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Sistem Akuntansi
1. Pengertian Sistem Akuntansi
Menurut Kertahadi (2014:2) yang dikutip dari Mulyadi
menyebutkan bahwa :
“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan
yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi
keuangan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan”.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” pasal 232 ayat (3)
menyatakan bahwa :
“Sistem Akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur
mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer”.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi
adalah suatu organisasi formulir, catatan, prosedur dan alat-alat lainya
yang dikoordinasikan satu dengan yang lainya sehingga dapat
mengumpulkan, mengorganisir, dan mengikhtisarkan tentang berbagai
transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang dapat digunakan oleh
pihak manajemen dalam mengelola jalannya operasi perusahaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
2. Sistem Akuntansi SKPD dan PPKD
Menurut Ratmono (2015:99) sistem akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD) diperlukan sebagai instrumen penting dalam implementasi
SAP berbasis akrual. Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan
siapa melakukan apa sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat
bagaimana.
Pedoman ini dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah
demi langkah yang dijelaskan melalui sebuah bagan alir. SAPD terdiri
atas sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
a. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Sesuai dengan Lampiran II Permendagri 64 Tahun 2013 yang
secara terperinci mengatur sistem dan prosedur akuntansi pemda,
maka Sistem Akuntansi SKPD terdiri dari lima sub sistem
akuntansi yaitu :
1) Akuntansi Pendapatan
2) Akuntansi Belanja dan Beban
3) Akuntansi Aset
4) Akuntansi Kewajiban
5) Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian
b. Sistem Akuntansi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
Menurut Ratmono (2015:116) sesuai dengan Lampiran II
Permendagri Nomor 64 tahun 2013 yang secara terperinci
mengatur sistem dan prosedur akuntansi Pemda, Sistem Akuntansi
PPKD terdiri atas tujuh sub sistem akuntansi yaitu :
1) Akuntansi Pendapatan
2) Akuntansi Belanja dan Beban
3) Akuntansi Aset
4) Akuntansi Kewajiban
5) Akuntansi Pembiayaan
6) Akuntansi Konsolidator
7) Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian
3. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD
Menurut Ratmono (2015:106-112) yang dikutip dari PSAP Nomor
1, belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban merupakan
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Sistem dan prosedur akuntansi belanja dan beban terdiri atas dua
sub sistem yaitu Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembelanjaan
Langsung (LS) dan Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
Pembebanan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan
Tambahan Uang Persediaan (TU).
Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembelanjaan Langsung
(LS) digunakan untuk mencatat dana yang dipergunakan untuk
pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Pemda, pembayaran
pengadaaan barang dan jasa dari pihak ketiga dan belanja bunga,
hibah, bantuan, belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan.
a. Fungsi Terkait
1) Pengguna Anggaran
2) Bendahara Pengeluaran
3) Fungsi Akuntansi-PPK-SKPD
4) Kuasa BUD
b. Dokumen yang Digunakan
1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.
2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD.
c. Catatan yang Digunakan
1) Buku Jurnal Umum
2) Buku Besar
3) Buku Besar Pembantu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
d. Langkah-langkah dalam melakukan prosedur akuntansi belanja dan
beban LS Gaji dan Tunjangan
1) PPK-SKPD menerima SP2D-LS dari Kuasa BUD melalui
Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SP2D. Penjurnalan
dapat dilakukan pada buku jurnal umum.
2) Fungsi akuntansi PPK-SKPD juga dapat mencatat transaksi-
transaksi ke dalam buku pembantu yang berisi rincian item
buku besar setiap rekening yang dianggap perlu.
3) Pada akhir periode, fungsi akuntansi PPK-SKPD memindahkan
saldo yang ada di setiap Buku Besar ke dalam Neraca Saldo.
Neraca Saldo akan menjadi dasar penyusunan laporan
keuangan SKPD.
4. Akuntansi Belanja dan Beban PPKD
Menurut Ratmono (2015:121) akuntansi belanja dan beban PPKD
sebagai berikut :
a. Fungsi Terkait
Dalam prosedur akuntansi belanja dan beban pelaksanaan pada
tingkat PPKD dilaksanakan oleh Fungsi Akuntansi PPKD.
b. Dokumen yang Digunakan
1) SP2D-LS
2) Nota Debit Bank
3) Bukti Pengeluaran Lainnya
c. Catatan Akuntansi yang Digunakan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
1) Buku Jurnal Umum
2) Buku Besar
3) Buku Besar Pembantu
5. Bagan alir (flowchart)
Menurut Romney (2003:191) bagan alir (flowchart) adalah teknik
analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek
sistem informasi secara jelas, ringkas dan logis. Bagan alir
menggunakan serangkaian simbol standar untuk mendeskripsikan
melalui gambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan
perusahaan, dan arus data yang melalui sistem.
Menurut Widjajanto (2001:39) bagan alir adalah suatu diagram
simbol yang menampilkan aliran data dan rangkaian tahapan operasi
dalam suatu sistem.
B. Sistem Akuntansi Penggajian pada Perusahaan
1. Pengertian Sistem Penggajian
Menurut Mardi (2014:107) sistem penggajian merupakan salah
satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami
proses dalam bentuk batch (bertahap), disebut proses secara bertahap
karena daftar gaji karyawan dibayarkan atau dibuat secara periodik
demikian pula pembayaran gaji, sebagian besar pegawai dibayar pada
waktu yang bersamaan.
Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang
dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer
(Mulyadi, 1993:377).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang
diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai tetap
(Mardi, 2014:107).
2. Dokumen yang Digunakan
Menurut Mulyadi (1993:378-386) dokumen yang digunakan dalam
sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah :
a. Dokumen pendukung perubahan gaji
Umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat
keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat,
perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian
sementara dari pekerjaan, dan pemindahan.
b. Kartu jam hadir
Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa,
dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat
waktu.
c. Kartu jam kerja
Digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga
kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu.
d. Daftar gaji
Berisi jumlah gaji karyawan, dikurangi potongan-potongan PPh
Pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan.
e. Rekap daftar gaji
Merupakan ringkasan gaji per departemen, yang dibuatberdasarkan
daftar gaji.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
f. Surat pernyataan gaji
Dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji
yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang
menjadi beban setiap karyawan.
g. Amplop gaji
Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam
amplop gaji.
h. Bukti kas keluar
Merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi
akuntansi kepada fungsi keuangan.
3. Catatan Akuntansi yang Digunakan
Menurut Mulyadi (1993:386) catatan akuntansi yang digunakan
dalam pencatatan gaji dan upah adalah:
a. Jurnal umum
Digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam
setiap departemen dalam perusahaan.
b. Kartu penghasilan karyawan
Digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya
yang diterima oleh setiap karyawan.
4. Fungsi Terkait
Menurut Mulyadi (1993:386-388) fungsi yang terkait dalam
akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut :
a. Fungsi kepegawaian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
Bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi
calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru,
membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat
dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan.
b. Fungsi pencatat waktu
Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir
bagi semua karyawan perusahaan.
c. Fungsi pembuat daftar gaji
Bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi
penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang
menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran
gaji.
d. Fungsi akuntansi
Bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam
hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan (misalnya utang
gaji karyawan, utang pajak, utang dana pensiun).
e. Fungsi keuangan
Bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan
menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian
dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan, selanjutnya
dibagikan kepada karyawan yang berhak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
5. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem
Menurut Mulyadi (1993:389-390) sistem penggajian terdiri dari
jaringan prosedur berikut ini :
a. Prosedur pencatatan waktu hadir
Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa,
yang karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang
dari perusahaan atau dapat menggunakan kartu hadir yang diisi
secara otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu.
b. Prosedur pencatatan waktu kerja
Waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga
kerja langsung kepada produk yang diproduksi.
c. Prosedur pembuatan daftar gaji
Data yang dipakai sebagai sebagai dasar pembuatan daftar gaji
adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan
baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan
pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir.
d. Prosedur distribusi biaya gaji
Biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen
yang menikmati manfaat tenaga kerja.
e. Prosedur pembayaran gaji
Melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi
akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi
keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji. Fungsi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
keuangan kemudian menguangkan cek ke bank dan memasukkan
uang ke amplop gaji.
6. Unsur Pengendalian Intern
Unsur pengendalian intern menurut Mulyadi (1993:391-395)
adalah :
a. Organisasi
1) Fungsi pembuatan daftar gaji harus terpisah dari fungsi
pembayaran gaji
Fungsi personalia bertanggung jawab atas tersedianya berbagai
informasi operasi. Informasi operasi ini dipakai sebagai dasar
untuk menghasilkan informasi akuntansi berupa gaji yang
disajikan dalam daftar gaji, yang selanjutnya digunakan untuk
dasar pembayaran gaji kepada karyawan. Dalam sistem
akuntansi penggajian, fungsi pembuat daftar gaji merupakan
fungsi akuntansi, yang bertanggung jawab atas penghitungan
penghasilan setiap karyawan. Hasil penghitungan penghasilan
karyawan ini didasarkan pada berbagai surat keputusan yang
diterbitkan oleh fungsi kepegawaian dan dituangkan dalam
daftar gaji. Fungsi keuangan merupakan fungsi penyimpanan.
2) Fungsi pencatat waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi
Untuk menjamin keandalan data waktu hadir karyawan,
pencatatan waktu hadir tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi
operasi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan
1) Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus
memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan
perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama.
2) Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat,
perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada
surat keputusan direktur keuangan.
3) Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak
penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji
yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian.
4) Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu.
5) Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen
karyawan yang bersangkutan.
6) Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia.
7) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh
fungsi akuntansi.
8) Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi
dengan daftar gaji.
c. Praktik yang sehat
1) Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja
sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi
biaya tenaga kerja langsung.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
2) Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu
harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu.
3) Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan
ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan
sebelum dilakukan pembayaran.
4) Penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi
dengan catatan penghasilan karyawan.
5) Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat
daftar gaji.
C. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) secara terperinci telah
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64
tahun 2013. Dalam pasal 5 Permendagri 64 tahun 2013 disebutkan bahwa
SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan
identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar,
penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.
1. Pelaksana Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Menurut Ratmono (2015:93-97) menjelaskan bahwa
penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah dilakukan dengan
memperhatikan penatausahaan keuangan daerah termasuk Struktur
Organisasi yang menunjukkan tugas pokok dan fungsi pihak-pihak
yang terkait dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Adapun
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan
penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi :
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Kepala
Daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk
pengelolaan keuangan daerah.
c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
PPKD mempunyai tugas :
1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah.
2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
3) Melaksanakan fungsi BUD.
4) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
5) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggunggjawaban pelaksanaan APBD.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
6) Melaksanakan tugas lainnya berdasar kuasa yang dilimpahkan
oleh Kepala Daerah.
Kepala SKPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara
Umum Daerah (BUD) berwenang untuk :
1) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah.
5) Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
7) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama pemerintah daerah.
8) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah.
9) Menyajikan informasi keuangan daerah.
10) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah.
d. Pejabat Pengguna Anggaran
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran mempunyai
tugas:
1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
2) Menyusun DPA-SKPD.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja.
4) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran.
6) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
7) Mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak lain dalam batasan
anggaran yang telah ditetapkan.
8) Menandatangani surat perintah membayar.
9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab
SKPD yang dipiminnya.
10) Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya.
11) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya.
12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
13) Melaksanakan tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa
yang dilimpahkan Kepala Daerah.
14) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Daerah melalui Sekretariat Daerah.
e. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya
dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit
kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran.
f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK mempunyai tugas :
1) Menyusun rencana kegiatan kerja.
2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
4) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
g. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
PPK-SKPD mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Meneliti kelengkapan SSP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan telah diketahui
oleh PPTK.
2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran.
3) Melakukan verifikasi SPP.
4) Menyiapkan SPM.
5) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
6) Melaksanakan akuntansi SKPD.
7) Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Bendahara penerimaan merupakan pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Sedangkan
bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Menurut Halim (2012:86-88) prosedur akuntansi pengeluaran kas
dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian
keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan
pengeluaran kas pada SKPD dan SKPKD.
a. Fungsi yang terkait
Fungsi yang terkait dalam proses akuntansi pengeluaran kas pada
SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD.
Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada
SKPKD.
b. Dokumen yang digunakan
Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran
kas pada SKPD dan SKPKD sebagai berikut :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
1) Surat Penyediaan Dana (SPD), merupakan dokumen yang
dibuat oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)
sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana
untuk diserap/direalisasi.
2) Surat Perintah Membayar (SPM), merupakan dokumen yang
dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterbitkan oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD.
3) Kuitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya,
merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.
4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), merupakan dokumen
yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD untuk mencairkan
uang pada bank yang telah ditunjuk.
5) Bukti transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer
pengeluaran daerah.
6) Nota debit bank, merupakan dokumen atas bukti dari bank
yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari transaksi
kas umum daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
c. Catatan akuntansi yang digunakan
1) Buku jurnal pengeluaran kas, merupakan catatan yang
diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan
menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang
berhubungan dengan pengeluaran kas.
2) Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh
fungsi akuntansi untuk mem-posting semua transaksi atau
kejadian selain kas dari jurnal pengeluaran kas ke buku besar
untuk setiap rekening aset, kewajibam, ekuitas, pendapatan dan
beban.
3) Buku besar pembantu, merupakan catatan yang
diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua
transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar
untuk setiap transaksi yang dianggap perlu.
d. Uraian prosedur
1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan
oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan, pada
SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
2) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi
pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal
pengeluaran kas, disertai rekening-lawan asal pengeluaran kas
tersebut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
3) Bukti transfer penerimaan kas mencakup Surat Perintah
Pencairan (SP2D), bukti transfer, nota kredit dan bukti
penerimaan lainnya.
4) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan fungsi akuntansi pada
SKPKD secara berkala melakukan posting ke buku besar.
5) Jika dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan
fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar
pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan
berlaku sebagai kontrol.
6) Pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas, buku besar dan
buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada
PPK-SKPD dan fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan
yang berlaku.
7) Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan
fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.
D. Pengawasan Intern
1. Pengertian Pengendalian Intern
Menurut Bastian (2002:203) sistem pengawasan intern meliputi
struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan
untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya
kebijakan pimpinan. Definisi sistem pengendalian intern tersebut
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur
yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian
pengendalian intern tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan
yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin
pembukuan, maupun dengan komputer.
2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern
Tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi Bastian
(2002:203) adalah:
a. Menjaga kekayaan organisasi
b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
c. Mendorong efisiensi
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
3. Unsur Pengendalian Intern
Unsur pokok sistem pengendalian intern menurut Bastian
(2002:204-210) adalah:
a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi
didasarkan pada prinsip-prinsip harus dipisahkan fungsi operasi
dan penyimpanandari fungsi akuntansi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk
melaksanakan suatu kegiatan misalnya pembelian. Setiap kegiatan
dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang
memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan tersebut.
Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang
untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.Jika fungsi
penyimpanan disatukan dengan fungsi akuntansi, perangkapan
fungsi ini akan menemukan kemungkinan terjadinya pencatatan
transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga data akuntansi
yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya dan akibatnya
kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.
b. Sistem wewenang dan prosedur
Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan
dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas
dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk
menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam
organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian
wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
Seperti kita ketahui bahwa formulir merupakan media yang
digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk
memberikan otorisasi terlaksananya setiap transaksi dalam
organisasi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi.
Dengan demikian, sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya
dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi
masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.
Prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang
teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan
dan biaya suatu organisasi.
c. Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan
prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana
dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk praktik yang
sehat dalam pelaksanaanya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang,
kelompok atau lembaga yang dianggap mengalami kasus tertentu. Tujuan
penelitian studi kasus untuk mempelajari secara mendalam dan sistematis
tentang suatu kasus sehingga dapat dicari alternatif pemecahannya.
B. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada periode bulan Desember 2016 sampai
dengan Februari 2017.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
C. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian
1. Subyek Penelitian
Subyek yang akan diteliti meliputi kepala bagian keuangan, bendahara,
dan bagian akuntansi.
2. Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah sistem akuntansi penggajian pada
Sekretariat Daerah Kota Singkawang meliputi fungsi yang terkait,
dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, prosedur yang
digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan bagan alir dokumen.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
D. Jenis Data yang Diperlukan
1. Data Primer
Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli (tidak melalui media perantara), dapat berupa opini subyek
(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi, dalam hal ini
keterangan-keterangan dari pihak pelaksana penggajian Sekretariat
Daerah mengenai prosedur penggajian pegawai, dan sistem
pengendalian internal penggajian pegawai di Sekretariat Daerah Kota
Singkawang.
2. Data Sekunder
Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak
lain). Data sekunder dapat berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan
historis baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan,
buku-buku teks literatur mengenai sistem akuntansi penggajian
pegawai.
E. Data yang Dibutuhkan
1. Sejarah dan perkembangan Sekretariat Daerah.
2. Struktur organisasi dan deskripsi jabatan.
3. Dokumen, formulir dan catatan-catatan yang digunakan oleh
Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan sistem akuntansi penggajian.
4. Prosedur-prosedur dalam sistem akuntansi penggajian.
5. Peraturan Kepegawaian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
F. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan tanya
jawab secara langsung kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan
perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
oleh peneliti. Teknik ini memperoleh penjelasan tentang gambaran
umum perusahaan.
2. Observasi
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara
langsung terhadap kegiatan perusahaan.
3. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan dan
mempelajari dokumen atau data yang ada dalam perusahaan yang
berhubungan dengan sistem penggajian guna melengkapi data diatas.
G. Teknik Analisis Data
Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan alat analisis
deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan
logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang
dianalisis.
Penilaian prosedur penggajian pegawai dilakukan dengan metode
wawancara langsung dengan responden yaitu pihak pelaksana penggajian
sehingga diperoleh jawaban berkaitan dengan pokok penelitian. Di
samping itu proses dan analisa data menggunakan langkah editing, yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
merupakan langkah meneliti ulang kelengkapan dan kebenaran jawaban
yang diperoleh dari responden melalui wawancara sehingga data yang
diperoleh akan sesuaidengan pokok penelitian.
Membandingkan hasil temuan lapangan mengenai sistem akuntansi
penggajian di Sekretariat DaerahKota Singkawang dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013.
Langkah-langkahnya adalah:
1. Membandingkan fungsi organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi
penggajian.
Tabel 3.1 Perbandingan Permendagri dan praktik berkaitan dengan
fungsi yang ada pada Sistem Akuntansi Penggajian Sekretariat Daerah
Kota Singkawang.
Fungsi Terkait Praktik
Penjelasan Ada Tidak
Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Fungsi AkuntansiPPK-
SKPD
Kuasa BUD
2. Membandingkan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi
penggajian.
Tabel 3.2 Perbandingan Permendagri dan praktik berkaitan dengan
dokumen yang digunakan pada Sistem Akuntansi Penggajian
Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
Dokumen yang
Digunakan
Praktik Penjelasan
Ada Tidak
Surat Perintah
Membayar(SPM)
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
3. Membandingkan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem
akuntansi penggajian.
Tabel 3.3 Perbandingan Permendagri dan praktik berkaitan dengan
catatan akuntansi yang digunakan pada Sistem Akuntansi Penggajian
Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
Catatan yang
Digunakan
Praktik Penjelasan
Ada Tidak
Buku Kas Umum
Buku Pembantu
Rincian Objek Belanja
4. Membandingkan jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi
penggajian.
Tabel 3.4 Perbandingan Permendagri dan praktik berkaitan dengan
jaringan prosedur pada Sistem Akuntansi Penggajian Sekretariat
Daerah Kota Singkawang.
Jaringan Prosedur Praktik
Penjelasan Ada Tidak
Prosedur Penerbitan
SPP
Prosedur Penerbitan
SP2D
Prosedur Pembelanjaan
Dana Gaji
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
5. Membandingkan unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi
penggajian.
Tabel 3.5 Perbandingan Permendagri dan praktik berkaitan dengan
unsur pengendalian intern pada Sistem Akuntansi Penggajian
Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
Unsur Pengendalian
Intern
Praktik Penjelasan
Ada Tidak
Struktur Organisasi
Sistem Wewenang dan
Prosedur
Praktik yang Sehat
6. Menilai sistem akuntansi penggajian yang berjalan pada Sekretariat
Daerah Kota Singkawang.
Setelah membandingkan antara sistem akuntansi penggajian yang
ada pada intansi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 maka akan ditarik kesimpulan sesuai
dengan yang ada pada peraturan pemerintah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah
Penamaan kota Singkawang ada dalam beberapa versi menurut
bahasa, dalam versi Melayu dikatakan nama Singkawang diambil dari
nama tanaman ‘Tengkawang’ yang terdapat di wilayah hutan tropis.
Menurut versi bahasa Cina, Singkawang berasal dari kosa kata ‘San Kew
Jong’ yang berarti Gunung Mulut Lautan, maksudnya suatu tempat yang
terletak dikaki gunung menghadap ke laut.
Dari beberapa catatan sejarah Singkawang mulai dikenal oleh
orang Eropa sejak tahun 1834 yang tercantum dalam buku tulisan George
Windsor Earl berjudul “The Eastern Seas” yang menyebut nama kota ini
dengan kata ‘SINKAWAN’. Pada masa itu Singkawang lebih dikenal
sebagai daerah koloni Cina dimasa kongsi-kongsi penambang emas
berkuasa dengan Monterado sebagai pusat kekuasaan para penambang
tersebut.
Kota Singkawang semula merupakan bagian dan ibukota dari
wilayah Kabupaten Sambas (UU Nomor 27 Tahun 1959) dengan status
Kecamatan Singkawang dan pada tahun 1981 kota ini menjadi Kota
Administratif Singkawang (PP Nomor 49 Tahun 1981). Kemudian Kota
Singkawang pernah diusulkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II
Singkawang yaitu melalui usul pemekaran Kabupaten Sambas menjadi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
tiga daerah otonom. Namun Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang
tidak langsung direalisir oleh Pemerintah Pusat.
Saat itu melalui UU Nomor 10 Tahun 1999, hanya pemekaran
Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dari Kabupaten
Sambas yang disetujui, sehingga wilayah Kota Administratif Singkawang
menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang, sekaligus menetapkan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sambas beribukota di Sambas.
Akhirnya Singkawang ditetapkan sebagai daerah otonom
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Singkawang, dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 di
Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama
Presiden Republik Indonesia.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
B. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Singkawang
1. Visi
Terdepan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
2. Misi
a. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan pemetintahan daerah
yang pro growth (pertumbuhan), pro poor (kemiskinan), pro job
(lapangan kerja), dan pro environment (lingkungan).
b. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah.
c. Meningkatkan koordinasi kepemerintahan.
d. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah.
e. Meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas aparatur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
C. Kepegawaian
Berikut adalah informasi mengenai jumlah pegawai yang berhubungan
dengan sekretariat daerah :
Tabel 4.1
Data Pegawai Sekretariat Daerah
Pada Bulan Oktober 2016
NO NAMA BAGIAN L P JUMLAH
SEKDA DAN ASISTEN 2 - 2
STAF AHLI 3 - 3
1 BAG. PEMERINTAHAN 6 2 8
2 BAG. HKM & PER-UU 6 5 11
3 BAG. KESRA 8 3 11
4 BAG. KERTAS 5 - 5
5 BAG. EKON 5 3 8
6 BAG. ASDA 4 1 5
7 BAG. MINBAG 2 4 6
8 BAG. PDE 5 2 7
9 BAG. HUMAS PROTOKOL 5 4 9
10 BAG. ORTAL 4 5 9
11 BAG. KEUANGAN 4 5 9
12 BAG. UMUM 24 16 40
JUMLAH PNS 83 50 133
TENAGA KONTRAK 61
TOTAL 194
Sumber: Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
D. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, mempunyai tugas dan
kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat
Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 tahun
2008 tentang “Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang”, susunan organisasi
Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Bagian
4. Sub Bagian
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59
tahun 2009 tentang “Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Singkawang” tugas-tugas dalam Sekretariat
Daerah sebagai berikut :
1. Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas :
a. Merumuskan dan menyusun kebijakan pemerintahan daerah
berdasarkan peraturan dan ketentuan pemerintah daerah maupun
pemerintah untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga
teknis daerah melalui rapat koordinasi Satuan Perangkat Daerah
sesuai kebijakan pemerintahan daerah/arahan Pimpinan serta sesuai
dengan kewenangan masing-masing guna menyingkronisasikan
kebijakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Satuan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
Kerja Perangkat Daerah sebagai pendukung pelaksana kebijakan
pemerintah daerah.
c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan yang telah
dilaksanakan.
d. Membina Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah
Kota Singkawang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku guna peningkatan kinerja pegawai.
e. Membina administrasi pemerintahan daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan daerah yang direalisasikan
melalui tata naskah dinas dan informasi lainnya guna menghasilkan
tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan pada seluruh
perangkat daerah.
f. Memfasilitasi pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh
perangkat daerah dan komponen anggota masyarakat yang
berkepentingan sesuai dengan kewenangannya baik secara lisan
maupun secara tertulis untuk mewujudkan pelayanan prima kepada
perangkat daerah dan masyarakat.
g. Merumuskan Rencana Strategis Sekretariat Daerah berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota yang telah
ditetapkan sebagai dasar penentuan sasaran dan program kerja
Sekretariat Daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
h. Mengarahkan para Asisten baik secara langsung maupun melalui
disposisi, memo, nota dinas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing guna menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
i. Mengevaluasi seluruh tugas Sekretariat Daerah dengan
membandingkan tugas kegiatan yang telah dilaksanakan dan
kegiatan yang belum terlaksana agar dapat diketahui permasalahan
yang dihadapi guna dicarikan upaya pemecahannya.
j. Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada Walikota/Wakil
Walikota baik diminta maupun tidak terhadap suatu permasalahan
pemerintahan guna dijadikan pertimbangan Pimpinan dalam
pengambilan keputusan.
k. Melaporkan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab
Sekretariat Daerah kepada Walikota dengan membuat data
kebijakan yang akan ditempuh serta rangkuman program kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai bahan kelengkapan
pertanggungjawaban kepada Pimpinan.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan
tupoksi sesuai petunjuk dan arahan yang diberikan oleh
Walikota/Wakil Walikota untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten 1)
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian,
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan
perundang-undangan, administrasi kesejahteraan rakyat, kerjasama
dan perbatasan sesuai kebijakan Walikota dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat membawahi :
a. Kepala Bagian Pemerintahan
Kepala Bagian Pemerintahan membawahi :
1) Kepala Subbagian Pemerintahan Umum.
2) Kepala Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
3) Kepala Subbagian Kependudukan dan Pertanahan.
b. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan membawahi :
1) Kepala Subbagian Rancangan dan Telaahan Hukum.
2) Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM.
3) Kepala Subbagian Perundang-undangan.
c. Kepala Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
membawahi:
1) Kepala Subbagian Pendidikan dan Mental Spritual.
2) Kepala Subbagian Kesehatan dan Bina Sosial.
3) Kepala Subbagian Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita.
d. Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan
Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan membawahi:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
1) Kepala Subbagian Kerjasama Pihak Ketiga dan Antar Daerah.
2) Kepala Subbagian Perbatasan Wilayah.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2)
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian,
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian, sumber daya
alam, administrasi pembangunan dan pengolahan data elektronik
sesuai kebijakan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :
a. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian membawahi :
1) Kepala Subbagian Sarana Perekonomian.
2) Kepala Subbagian Produksi Daerah.
3) Kepala Subbagian Pemasaran.
b. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam membawahi :
1) Kepala Subbagian Administrasi Pertanian dan Kelautan.
2) Kepala Subbagian Bagian Administrasi Lingkungan Hidup.
3) Kepala Subbagian Administrasi Sumber Daya Mineral.
c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan membawahi :
1) Kepala Subbagian Bina Program.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
2) Kepala Subbagian Pengendalian.
3) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
d. Kepala Bagian Pengolah Data Elekronik
Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik membawahi :
1) Kepala Subbagian Pengolah Data dan Sarana Teknologi
Informasi.
2) Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak.
4. Asisten Administrasi Umum (Asisten 3)
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian, penyusunan kebijakan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah di bidang pembinaan dan penataan organisasi,
pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan
Sekretariat Daerah, administrasi keuangan Sekretariat Daerah, humas
dan protokol sesuai kebijakan Walikota dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
a. Kepala Bagian Organisasi
Kepala Bagian Organisasi membawahi :
1) Kepala Subbagian Kelembagaan.
2) Kepala Subbagian Tatalaksana.
3) Kepala Subbagian Pengembangan Kinerja.
b. Kepala Bagian Keuangan
Kepala Bagian Keuangan membawahi :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran.
2) Kepala Subbagian Perbendaharaan.
3) Kepala Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.
c. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi :
1) Kepala Subbagian Pelayanan dan Media Informasi.
2) Kepala Subbagian Peliputan dan Penyiaran.
3) Kepala Subbagian Protokol.
d. Kepala Bagian Umum
Kepala Bagian Umum membawahi :
1) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2) Kepala Subbagian Perlengkapan.
3) Kepala Subbagian Rumah Tangga.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
E. KekuasaanPengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang nomor 2 tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah susunan kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Singkawang adalah :
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Walikota selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
b. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai
kewenangan:
1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.
3) Menetapkan kuasa pengguna anggaran.
4) Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara
pengeluaran.
5) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah.
6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
utang dan piutang daerah.
7) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
barang milik daerah.
8) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
c. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD dan kepala
SKPD selaku pejabat pengguna anggaran.
d. Dalam pelaksanaan kekuasaan, sekretaris daerah bertindak selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah.
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas
koordinasi di bidang:
1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang
daerah.
3) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD.
4) Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5) Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat
pengawas keuangan daerah.
6) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
7) Memimpin tim anggaran pemerintah daerah.
8) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD.
9) Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah.
10) Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
11) Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan
daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Walikota.
b. Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas kepada Walikota.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
a. PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah.
2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
5) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Walikota.
b. PPKD selaku BUD berwenang :
1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2) mengesahkan DPA-SKPD.
3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
5) melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk.
7) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD.
8) menyimpan uang daerah.
9) menetapkan SPD.
10) melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi.
11) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
12) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama pemerintah daerah.
13) melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah.
14) melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
15) melakukan penagihan piutang daerah.
16) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah.
17) menyajikan informasi keuangan daerah.
18) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
c. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja
pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
d. Kuasa BUD mempunyai tugas yaitu menyiapkan anggaran kas,
menyiapkan SPD, menerbitkan SP2D dan menyimpan seluruh
bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
4. Pejabat Pengguna Anggaran
Pejabat pengguna anggaran daerah mempunyai tugas dan wewenang:
a. Menyusun RKA-SKPD.
b. Menyusun DPA-SKPD.
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja.
d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran.
f. Menandatangani SPM.
g. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
h. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan.
i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya.
j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya.
l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh walikota.
n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada walikota
melalui sekretaris daerah.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
a. Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam
melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada
unit kerja SKPD selaku PPTK.
b. PPTK mempunyai tugas yaitu mengendalikan pelaksanaan
kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
a. Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan
keuangan SKPD.
b. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD mempunyai tugas yaitu
meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK, meneliti
kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
bendahara pengeluaran, menyiapkan SPM dan menyiapkan laporan
keuangan SKPD.
c. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap
sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
7. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
a. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat
fungsional.
b. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang
melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan
tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga
keuangan lainnya atas nama pribadi.
c. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
PPKD selaku BUD.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Sistem Penggajian Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Pembayaran gaji kepada pegawai di Sekretariat Daerah adalah
bentuk pengeluaran yang diakui sebagai belanja. Gaji pegawai merupakan
belanja tidak langsung yang termasuk dalam belanja pegawai, menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
“Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” belanja pegawai merupakan
belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Sistem penggajian diawali dengan pegawai masuk kerja dengan
mengisi daftar hadir. Di Sekretariat Daerah sudah tidak menggunakan
penggajian manual oleh karena itu pegawai mengisi presensi pada mesin
pencatat sidik jari ataufinger print. Setiap akhir bulan ada bagian yang
bertugas mengumpulkan rekap dari finger print dan akan diserahkan
kepada petugas yang berwenang untuk mengolah data tersebut.
Staf bagian umum Sekretariat Daerah mengumpulkan rekap finger
print atau biasa disebut rekap absensi bulanan, dokumen ini memiliki
empat rekap. Rekap pertama disimpan sebagai arsip oleh bagian umum
Sekretariat Daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
Rekap kedua diberikan kepada masing-masing bagian yang ada di
Sekretariat Daerah, masing-masing bagian membuat daftar beban kerja
dan uang makan pegawai dalam bentuk berkas nota dinas usulan
pembayaran. Kemudian berkas nota dinas usulan pembayaran dari masing-
masing bagian diserahkan kepada bagian keuangan Sekretariat Daerah
yaitu sub bagian perbendaharaan khususnya bendahara. Selanjutnya
bendahara memproses dengan membuat dan mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar(SPM) ke Badan
Keuangan Daerah (BKD).
Rekap ketiga untuk asisten 1, asisten 2 dan asisten 3 untuk laporan.
Berkas yang diberikanuntuk BKD juga sebagai bahan perhitungan
kehadiran PNS, jika ada pegawai yang tidak hadir maka akan dikenakan
sanksi disiplin sesuai peraturan kepegawaian.
B. Deskripsi Data dan Dokumen Pendukung dari Sistem Penggajian
pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang
1. Fungsi yang terkait
a. Pengguna Anggaran
Fungsi Sekretaris Daerah dalam sistem penggajian untuk
menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Surat
Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ditujukan kepada PPKD
(Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
selaku BUD.Sebelum menerbitkan SPM-LS gaji, Pengguna
Anggaran terlebih dahulu membuat surat permintaan penerbitan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
Surat Pencairan Dana (SPD) Belanja Langsung kepada BUD/Kuasa
BUD.
b. Bendahara Pengeluaran
Fungsi bendahara pengeluaran dalam sistem penggajian untuk
memverifikasi dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) yang ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Bendahara pengeluaran juga
berfungsi untuk mencatat Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
(SP2D-LS) dan Bendahara Pengeluaran juga bertugas mencatat
bukti-bukti pembelanjaan dana Langsung.
c. Fungsi Akuntansi PPK-SKPD
Fungsi PPK-SKPD dalam sistem penggajian untuk memverifikasi
Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Kemudian,
menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang
diberikan kepada Pengguna Anggaran. PPK-SKPD juga menginput
data yang ada di Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-
LS) ke dalam Buku Kas Umum (BKU).
d. Kuasa BUD
Fungsi Kuasa BUD dalam sistem penggajian adalah membuat Surat
Penyediaan Dana (SPD) yang merupakan pembuatan anggaran
untuk pencairan dana yang diajukan oleh SKPD. Selanjutnya
Kuasa BUD juga bertugas melakukan pengujian SPM dan
menerbitkan SP2D.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
2. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian
Sekretariat Daerah sebagai berikut :
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Surat Permintaan Pembayaran disingkat SPP merupakan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP). SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran. Gaji termasuk dalam belanja langsung jadi
menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang
disingkat SPP-LS.
b. Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Perintah Membayar biasa disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah
Membayar (SPM). Lebih tepatnya surat yang dipergunakan untuk
mencairkan dana lewat bank. SPM merupakan dokumen yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
untuk penerbitan SP2D. Gaji termasuk dalam belanja langsung jadi
menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang
disingkat SP2D-LS.
3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian Sekretariat
Daerah sebagai berikut :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
Pembukuan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bermula ketika
bendahara pengeluaran menerima SP2D-LS gaji dari BUD/Kuasa
BUD.
a. Buku Kas Umum
Buku kas umum meliputi semua transaksi yang terjadi yaitu
pengeluaran dan penerimaan.
b. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja
Buku pembantu rincian objek belanja digunakan untuk mencatat
seluruh belanja gaji dan tunjangan yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran.
4. Prosedur-prosedur dalam sistem penggajian sebagai berikut :
a. Prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-
LS) Gaji dan Tunjangan
1) Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Penyediaan
Dana(SPD) kepada Bendahara dan Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah(PPK-SKPD).
2) Berdasarkan Surat Penyediaan Dana(SPD), Bendahara
membuat SPP-LS Gaji beserta dokumen lainnya. Dokumen lain
ini terdiri dari Surat PengantarSPP-LS Gaji, Ringkasan SPP-LS
Gaji, Rincian SPP-LS Gaji, serta lampiran yang berupa
Pembayaran Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Gaji
Terusan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
3) Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta dokumen lain
kepada PPK-SKPD.
4) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS Gaji berdasarkan
SPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
5) Apabila SPP-LS Gaji dinyatakan lengkap maka PPK-SKPD
membuat Rancangan SPM, paling lambat dua hari kerja sejak
SPP diterima.
6) PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran
untuk diotorisasi.
7) Jika SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan
menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling
lambat satu hari kerja sejak SPP-LS Gaji diterima.
8) Surat Penolakan Penerbitan SPM ini kemudian diberikan PPK-
SKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.
9) Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara
agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-LS Gaji.
b. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
(SP2D-LS) Gaji dan Tunjangan
1) Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada Kuasa
Bendahara Umum Daerah(Kuasa BUD).
2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
3) Bila SPM dinyatakan lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan
SP2D paling lambat dua hari sejak diterimanya pengajuan
SPM.
4) SP2D ini diserahkan kepada Pengguna Anggaran.
5) Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan Nota Debet pada
dokumen Penatausahaan.
6) Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada Bendahara.
7) Bendahara mencatat SP2D pada dokumen Penatausahaan.
8) Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D paling lambat
satu hari kerja sejak SPM diterima.
9) Surat penolakan penerbitan SP2D ini diserahkan kepada
Pengguna Anggaran agar dilakukan penyempurnaan.
c. Prosedur pembelanjaan Dana Gaji dan Tunjangan
1) Bendahara Pengeluaran menyerahkan SP2D kepada Bank.
2) Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mencairkan dana dan
membuat Nota Debet. Nota Debet ini kemudian diserahkan
kepada Kuasa BUD.
3) Bank mentransfer uang melalui rekening kepada Penerima
Gaji.
5. Unsur pengendalian intern yang digunakan dalam sistem penggajian
Sekretariat Daerah sebagai berikut :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
a. Struktur Organisasi
1) Fugsi pembuat daftar gaji terpisah dari fungsi keuangan
Fungsi pembuat daftar gaji dilakukan oleh bendahara
pengeluaran dan fungsi keuangan bertanggungjawab
melakukan pembayaran gaji merupakan bagian di luar
lingkungan Sekretariat Daerah yaitu Bank.
2) Fungsi akuntansi terpisah dari fungsi keuangan
Fungsi akuntansi pada Sekretariat Daerah yaitu Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang
bertanggungjawab mencatat pemasukan dan pengeluaran kas,
sedangkan fungsi keuangan melakukan pembayaran yaitu
Bank.
3) Fungsi pencatat waktu hadir terpisah dari fungsi operasi
Fungsi pencatat waktu hadir pegawai menggunakan mesin
sidik jari atau finger print merupakan tugas bagian umum
untuk mengumpulkan rekap finger print setiap akhir bulan,
sedangkan fungsi operasi yaitu bagian umum Sekretariat
Daerah bertanggungjawab mengumpulkanrekap daftar hadir
dan diberikan ke bagian-bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
b. Sistem Wewenang dan Prosedur
1) Setiap pegawai yang namanya tercantum dalam daftar gaji
memiliki surat keputusan pengangkatan pegawai yaitu SK. SK
PNS (Pegawai Negri Sipil) ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah.
2) Perubahan gaji pegawai berdasarkan peraturan pemerintah
yang berlaku dan menggunakan SK kenaikan gaji berkala.
3) Potongan-potongan gaji pegawai diotorisasi oleh bendahara
pengeluaran.
4) Pengisian presensi pegawai menggunakan finger print atau
mesin sidik jari dan yang mengotorisasi adalah bagian umum.
5) Perintah lembur pegawai menggunakan surat keputusan (SK)
dan sudah menyesuaikan peraturan pemerintah.
6) Daftar gaji pegawai diotorisasi oleh pengguna anggaran.
7) Bukti kas keluar berupa buku pembantu simpanan/bank
diotorisasi oleh PPK-SKPD.
c. Praktik yang Sehat
1) Gaji pegawai negri sipil ditetapkan berdasarkan golongan dan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor
30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
2) Pegawai sudah tidak menggunakan kartu waktu tetapi
menggunakan mesin sidik jari untuk presensi. Pengisian
presensi dilakukan pada saat masuk kerja yaitu pagi dan siang
serta sore saat pulang kerja.
3) Bagian umum mengumpulkan rekap absensi bulanan pegawai
kemudian diserahkan ke bagian-bagian di Sekretariat Daerah
dan diserahkan ke Bagian Keuangan Daerah.
4) Surat pencairan gaji yaitu SP2D, sebelum diterbitkan SP2D
terlebih dahulu melalui prosedur penerbitan surat pendukung
lainnya yaitu SPD, SPP dan SPM. Pencatatan dilakukan pada
Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja.
5) Yang menyetujui daftar gaji adalah pengguna anggaran
(sekretaris daerah) dan yang melakukan pembayaran pihak
ketiga yaitu Bank.
6) Pembayaran gaji dilakukan oleh bagian di luar lingkungan
Sekretariat Daerah yaitu Bank, kemudianBank mentransfer gaji
ke rekening pegawai.
7) Pengawasan internal atau pengendalian internal yang dilakukan
oleh badan di luar lingkungan Sekretariat Daerah.
6. Mendiskripsikan bagan alir dokumen
Di bawah ini adalah bagan alir yang berkaitan dengan sistem
penggajian pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
Gambar 5.1
Flowchart Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
Sumber : Sekretariat Daerah Kota Singkawang
PP
K S
KP
D
SP
D
Pem
bu
atan
SP
P-L
S
Len
gkap
Pem
buatan
Surat
Pen
olak
an S
PM
SP
DSP
D
SP
DS
PP
-LS
dan
Dokum
en L
ain
DP
A
SK
PD
SP
D
Pen
elitian
SP
P-L
S
DP
A
SK
PD
SP
D
SP
P-L
S d
an
Dokum
en L
ain
SP
P-L
S d
an
Dokum
en L
ain
Surat P
enolak
an
Pen
erbitan
SP
M
Surat P
enolak
an
Pen
erbitan
SP
M
SP
P-L
S d
an
Dokum
en L
ainR
ancan
gan
SP
MR
ancan
gan
SP
M
SP
P-L
S d
an
Dokum
en L
ain
Surat P
enolak
an
Pen
erbitan
SP
M
Pem
bu
atan
SP
M
Oto
risasi
SP
P-L
S d
an
Dokum
en L
ain
Surat P
enolak
an
Pen
erbitan
SP
M
Ran
cangan
SP
MS
PM
Oto
risasi1
1 h
ari kerja
sejak S
PP
diterim
a
2 h
ari kerja
sejak S
PP
diterim
a
Reg
ister Surat
Pen
olak
an P
enerb
itan
SP
M
Reg
ister
SP
M L
S G
aji
Ketera
ng
an
PP
K S
KP
D : P
ejab
at
Pen
ata
usa
ha
an
Keu
an
ga
n S
atu
an
Kerja
Pera
ng
ka
t Da
erah
SP
D : S
ura
t Pen
yed
iaa
n D
an
a
DP
A S
KP
D : D
ok
um
en
Pela
ksa
na
an
An
gg
ara
n S
atu
an
Kerja
Pera
ng
ka
t Da
erah
SP
P L
S : S
ura
t Perm
inta
an
Pem
ba
ya
ran
La
ng
sun
g
SP
M : S
ura
t Perin
tah
Mem
ba
ya
r
SP
M L
S : S
ura
t Perin
tah
Mem
ba
ya
r La
ng
sun
g
SP
2D
LS
: Su
rat P
erinta
h
Pen
caira
n D
an
a L
an
gsu
ng
Dokum
en S
PP
-LS
terdiri d
ari:
1. S
urat P
engan
tar SP
P-L
S G
aji
2. R
ingkasan
SP
P-L
S G
aji
3. R
incian
SP
P-L
S G
aji
4. L
amp
iran S
PP
-LS
Gaji
Lam
piran
Dokum
en S
PP
-LS
Gaji
1. P
emb
ayaran G
aji Induk
2. G
aji Susu
lan
3. K
ekuran
gan
Gaji
4. d
ll
Tid
ak
Ya
Pen
erbitan
SP
2D
-LS
Gaji
Ku
asa BU
DB
end
ahara P
eng
eluaran
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
Penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan
Gambar 5.2
Flowchart Penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan
Sumber : Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Bendahara Pengeluaran Pengguna Anggaran Kuasa BUD
Dokumen
Penatausahaan
1
SPMPembuatan
SPM
SPM
Penelitian
Kelengkapan
Lengkap
Pembuatan
Surat Penolakan
Penerbitan
SP2D
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
Surat Penolakan
Penerbitan SP2D
Penerbitan
SP2D
SP2D
SP2D
SP2D
Pencatatan
SP2D
SP2D
SP2D
SP2D
Pencatatan
SP2DDokumen
Penatausahaan
2
Register Surat
Penolakan
Penerbitan SP2D
Nota
Debet
2 hari kerja
sejak SPM
diterima
1 hari kerja
sejak SPM
diterima
Dari
Pembelanjaan
Dana Gaji
Keterangan
Kuasa BUD : Kuasa
Bendahara Umum
Daerah
SPP LS : Surat
Permintaan Pembayaran
Langsung
SPM : Surat Perintah
Membayar
SP2D : Surat Perintah
Pencairan Dana
Dari pengajuan
SPP-LS Gaji &
Tunjangan
Ya
3
Ke
Pembelanjaan
Dana Gaji
Register SP2D
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
Pembelanjaan Dana Gaji dan Tunjangan
Gambar 5.3
Flowchart Pembelanjaan Dana Gaji dan Tunjangan
Sumber : Sekretariat Daerah Kota Singkawang
Bendahara Pengeluaran Bank
2
SP2D
SP2D
Nota
Debet
SP2D
Pencairan
Dana
Nota
Debet
Uang
PNS
Daerah
Ke Penerbitan
SP2D LS Gaji
Keterangan
SP2D LS : Surat
Perintah Pencairan
Dana Langsung
PNS Daerah : Pegawai
Negeri Sipil Daerah
3
Dari Penerbitan
SP2D LS Gaji
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
C. Pembahasan Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di
Sekretariat Daerah Kota Singkawang dengan Permendagri
Tabel 5.1
Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan dengan fungsi
yang terkait pada Sekretariat Daerah
Fungsi Terkait Praktik
Penjelasan Ada Tidak
Pengguna Anggaran Ada Pengguna Anggaran adalah
Sekretaris Daerah. Fungsi
pengguna anggaran yaitu
melakukan pengajuan Surat
Penyediaan (SPD) kepada
Kuasa Bendahara Umum
Daerah (Kuasa BUD) dan
menerbitkan Surat Perintah
Membayar Langsung (SPM).
Bendahara
Pengeluaran
Ada Fungsi Bendahara
Pengeluaran yaitu membuat
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan
melakukan pencatatan setelah
menerima Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) dan
bukti-bukti pembelanjaan
dana Langsung (LS).
Fungsi Akuntansi
Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan
Kerja Perangkat
Daerah (PPK-SKPD)
Ada PPK-SKPD berfungsi untuk
meneliti kelengkapan dan
kebenaran SPP-LS.
Kemudian merancang Surat
Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS) dan
diajukan kepada Pengguna
Anggaran, serta membuat
surat penolakan penerbitan
SPM.
Kuasa Bendahara
Umum Daerah (Kuasa
BUD)
Ada Fungsi Kuasa BUD yaitu
membuat Surat Penyediaan
Dana (SPD). Kemudian
Kuasa BUD mengotorisasi
dan menerbitkan SP2D.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
Tabel 5.2
Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan dengan
dokumen yang digunakan pada Sekretariat Daerah
Dokumen yang
Digunakan
Praktik Penjelasan
Ada Tidak
Surat Perintah
Membayar (SPM)
Ada SPM digunakan sebagai dasar
untuk mencairkan dana. SPM
dirancang oleh Pejabat
Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat
Daerah (PPK-
SKPD).Kemudian PPK-
SKPD mengajukan SPM
kepada Pengguna Anggaran
untuk diotorisasi. Selanjutnya
Pengguna Anggaran
menerbitkan SPM dan
menyerahkan kepada Kuasa
Bendahara Umum Daerah
(Kuasa BUD) sebagai dasar
pembuatan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D).
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
Ada Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dibuat
oleh Bendahara Pengeluaran.
Dasar pembuatan SPP adalah
Surat Penyediaan Dana
(SPD). Kemudian Bendahara
Pengeluaran mengajukan SPP
kepada PPK-SKPD untuk
penelitian kelengkapan dan
kebenaran dokumen SPP.
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) digunakan
PPK-SKPD sebagai dasar
untuk merancang Surat
Perintah Membayar (SPM).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
Tabel 5.3
Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan dengan catatan
akuntansi yang digunakan pada Sekretariat Daerah
Catatan yang
Digunakan
Praktik Penjelasan
Ada Tidak
Buku Kas Umum Ada
Pencatatan atau pembukuan
dilakukan pada Buku Kas
Umum (BKU). BKU dicatat
pada kolom pengeluaran dan
penerimaan. Pencatatan
dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran.
Buku Pembantu
Rincian
Objek Belanja
Ada
Buku pembantu rincian objek
belanja dicatat pada kolom
belanja LS (langsung).
Tabel 5.4
Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan jaringan
prosedur pada Sekretariat Daerah
Jaringan Prosedur Praktik
Penjelasan Ada Tidak
Prosedur Penerbitan
Surat Permintaan
Pembayaran Langsung
(SPP-LS)
Ada
SPP untuk gaji termasuk
dalam kategori belanja
langsung gaji, maka dari itu
menggunakan Surat
Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) gaji.
SPP-LS dibuat oleh
Bendahara Pengeluaran
dengan dasar SPD. Kemudian
SPP-LS diajukan kepada
Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD untuk
meneliti kelengkapan dan
kebenaran SPP-LS. Jika SPP-
LS disetujui maka akan
dibuat rancangan SPM-LS,
jika tidak maka akan dibuat
surat penolakan penerbitan
SPM-LS dan dikembalikan
kepada Bendahara
Pengeluaran untuk
dilengkapi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
Tabel 5.4
(Lanjutan) Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan
jaringan prosedur pada Sekretariat Daerah
Jaringan Prosedur Praktik
Penjelasan Ada Tidak
Prosedur Penerbitan
Surat Perintah
Pencairan Dana
Langsung(SP2D-LS)
Ada
SP2D-LS diterbitkan oleh
Kuasa Bendahara Umum
Daerah. Dasar pembuatan
SP2D-LS adalah SPM-LS.
SPM-LS diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran dan
diajukan kepada Kuasa
Bendahara Umum Daerah.
SPM-LS yang diajukan
kemudian diteliti
kelengkapan dan
kebenarannya. Jika disetujui
maka SP2D-LS dapat
diterbitkan, jika tidak maka
akan dibuat surat penolakan
penerbitan SP2D-LS dan
dikembalikan kepada
Pengguna Anggaran untuk
dilengkapi.
Prosedur
Pembelanjaan
Dana Gaji
Ada
Setelah Kuasa Bendahara
Umum Daerah menerbitkan
SP2D-LS, barulah Bendahara
Pengeluaran menyerahkan
SP2D-LS kepada Bank.
Berdasarkan SP2D-LS yang
diterima, Bank mencairkan
dana serta membuat nota
debet. Nota debet akan
diberikan kepada Kuasa BUD
dan selanjutnya Bank
mentransfer uang ke rekening
masing-masing pegawai.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
Tabel 5.5
Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan dengan unsur
pengendalian intern pada Sekretariat Daerah
Unsur Pengendalian
Intern
Praktik Penjelasan
Ada Tidak
Struktur Organisasi
Fungsi pembuatan
daftar gaji terpisah
dari fungsi keuangan
Ada Fungsi pembuat daftar gaji
pada Sekretariat Daerah
adalah bendahara
pengeluaran dan fungsi
keuangan dilakukan oleh
bagian di luar lingkungan
Sekretariat Daerah yaitu
Bank.
Fungsi akuntansi
terpisah dari fungsi
keuangan
Ada Fungsi akuntansi pada
Sekretariat Daerah adalah
Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK-SKPD),
sedangkan fungsi keuangan
melakukan pembayaran yaitu
Bank.
Fungsi pencatat waktu
hadir terpisah dari
fungsi operasi
Ada Fungsi pencatat waktu hadir
adalah mesin sidik jari, sistem
sudah otomatis merekam
waktu hadir pegawai. Bagian
umum mengumpulkan rekap
absensi bulanan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
Tabel 5.5
(Lanjutan) Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan
dengan unsur pengendalian intern pada Sekretariat Daerah
Unsur Pengendalian
Intern
Praktik Penjelasan
Ada Tidak
Sistem Wewenang dan Prosedur
Setiap orang yang
namanya tercantum
dalam daftar gaji
memiliki surat
keputusan
pengangkatan sebagai
pegawai perusahaan
yang ditandatangani
oleh pejabat
berwenang
Ada Surat keputusan
pengangkatan sebagai
pegawai adalah SKPNS dan
ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah.
Setiap perubahan gaji
pegawai didasarkan
pada surat keputusan
pejabat yang
berwenang
Ada Perubahan gaji pegawai
menggunakankenaikan gaji
berkala berdasarkan peraturan
pemerintah yang berlaku.
Setiap potongan atas
gaji pegawai selain
dari pajak
penghasilan
diotorisasi oleh
pejabat yang
berwenang
Ada Potongan selain pajak
diotorisasi oleh bendahara
pengeluaran.
Kartu jam hadir
diotorisasi fungsi
pencatat waktu
Ada Pengisian presensi pegawai
menggunakan mesin sidik
jari. Bagian umum yang
mengotorisasi.
Perintah lembur
diotorisasi oleh
pejabat yang
berwenang
Ada Perintah lembur
menggunakan SK
berdasarkan peraturan
pemerintah yang berlaku.
Daftar gaji diotorisasi
oleh fungsi personalia
Ada Daftar gaji diotorisasi oleh
pengguna anggaran.
Bukti kas keluar
diotorisasi oleh fungsi
akuntansi
Ada Nota debet diotorisasi oleh
Kuasa BUD.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
Tabel 5.5
(Lanjutan) Perbandingan Sistem Akuntansi Penggajian berkaitan
dengan unsur pengendalian intern pada Sekretariat Daerah
Unsur Pengendalian
Intern
Praktik Penjelasan
Ada Tidak
Praktik yang Sehat
Pengaturan gaji dan
upah yang berlaku
Ada Gaji PNS berdasarkan PP
Republik Indonesia nomor 30
tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas
Atas Peraturan Pemerintah
nomor 7 tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil.
Orang-orang yang
mengisi kartu-kartu
waktu
Ada Mesin sidik jari secara
otomatis sudah memiliki data
kehadiran pegawai.
Orang-orang yang
memverifikasi kartu-
kartu waktu
Ada Bagian umum yang
mengumpulkan rekap absensi
bulanan pegawai.
Formulir dan buku
yang digunakan oleh
bagian gaji
Ada Surat untuk mencairkan gaji
yaitu SPD, SPP, SPM dan
SP2D. Pencatatan dilakukan
pada BKU dan Buku
Pembantu Rincian Objek
Belanja.
Orang-orang yang
bertanggung jawab
menyetujui daftar gaji
dan pembayaran
Ada Daftar gaji disetujui oleh
pengguna anggaran dan
pembayaran oleh Bank.
Metode pembayaran Ada Pembayaran gaji melalui
Bank ditransfer langsung ke
pegawai.
Pengecekan internal
yang digunakan untuk
mencegah kecurangan
dan pencurian
Ada Pengawasan internal yang
dilakukan oleh badan diluar
Sekretariat Daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil seluruh perbandingan mengenai
sistem akuntansi penggajian pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang adalah :
Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian pada Sekretariat
Daerah sudah sesuai danmelibatkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
Fungsi Akuntansi PPK-SKPD, Kuasa BUD. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan, fungsi-fungsi tersebut sudah menjalankan tugas dengan baik sesuai
dengan uraian tugas masing-masing fungsi.
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian di
Sekretariat Daerah adalah SPM-LS gaji dan SPP-LS gaji. Dokumen yang
digunakan sudah sesuai. Adapun dokumen SP2D merupakan bagian dari prosedur
pengeluaran kas, khusus untuk penggajian pegawai pemerintah termasuk dalam
kategori belanja yaitu belanja langsung gaji dan tunjangan maka dari itu SP2D
yang digunakan adalah SP2D-LS gaji. Urutan penerbitan dokumen yang
dilakukan instansi pemerintah khususnya SKPD, dimulai dari pengguna anggaran
atau sekretaris daerah mengajukan SPD diperuntukkan sebagai dasar penerbitan
SPP-LS gaji. Kemudian setelah SPP-LS gajiditerbitkan akan diteliti kelengkapan
dan kebenarannya, jika sudah lengkap dan benar maka SPP-LS gaji digunakan
sebagai dasar penerbitan SPM-LS gaji. SPM-LS gaji merupakan dokumen yang
dibuat sebagai dasar untuk menerbitkan SP2D-LS gaji. Dan terakhir setelah
SP2D-LS gaji terbit maka akan diberikan kepada Bank guna pencairan gaji
langsung ke rekening pegawai.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian di Sekretariat
Daerah sudah sesuai yaitu menggunakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku
Pembantu Rincian Objek Belanja. Buku Kas Umum dibukukan oleh bendahara
pengeluaran dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja juga dibukukan oleh
bendahara pengeluaran, Buku Pembantu Rincian Objek Belanja adalah bagian
dari Buku Pembantu BKU.
Jaringan prosedur yang membentuk sistem di Sekretariat Daerah sudah
sesuai yaitu prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-
LS) Gaji dan Tunjangan, prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
Langsung (SP2D-LS) Gaji dan Tunjangan serta prosedur pembelanjaan Dana Gaji
dan Tunjangan. Keseluruhan prosedur ini dilaksanakan oleh beberapa pihak
terkait dan berbeda tugas, serta dokumen pendukung sebagai dasar pembuatan
SPP-LS gaji juga berbeda satu dan yang lainnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil evaluasi atas penelitian yang dilakukan pada
Sekretariat Daerah Kota Singkawang, maka dapat diambil kesimpulan :
Sistem akuntansi penggajian di Sekretariat Daerah Kota
Singkawang melibatkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
PPK-SKPD dan Kuasa BUD. Berdasarkan temuan yang ada, masing-
masing bagian sudah menjalankan tugas dengan baik dan sistem akuntansi
penggajian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Singkawang sudah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah.
B. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak mendapat informasi
yang detail dari pihak yang berwenang.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
C. Saran
Berdasarkan hasil evaluasi atas penelitian yang dilakukan pada Sekretariat
Daerah Kota Singkawang, maka peneliti memiliki beberapa saran :
1. Pegawai yang masih kurang kesadaran terhadap kedisiplinan waktu,
sebaiknya diberikan tindakan tegas terhadap pegawai yang keluar saat
jam kerja untuk melakukan kegiatan diluar pekerjaannya.
2. Sebaiknya menggunakan mesin sidik jari karena mesin sidik jari
digunakan untuk menghitung jam kehadiran yang akan diberi balas
jasa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik:
Konsep untuk Pemerintah Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
Bawono, Icuk Rangga dan Mochamad Novelsyah. 2012. Tata Cara
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan
SKPKD. Salemba Empat, Jakarta.
Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik:
Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Salemba Empat, Jakarta.
Kertahadi, Rendy Satria Agrianto. 2014. “Analisis Sistem Akuntansi Penggajian
dan Pengupahan Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian
Internal Perusahaan Studi Kasus Pada PT. Duta Paper Prigen Pasuruan”.
Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 7 (Januari). No. 1:2-3
Mardi. 2014 Sistem Informasi Akuntansi. Cetakan Kedua. Ghalia
Indonesia, Bogor.
Mulyadi. 1993. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi
Ilmu YKPN, Yogyakarta.
Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 tahun 2008. Tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Singkawang. Walikota Singkawang.
Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 tahun 2008. Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah. Walikota Singkawang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah. Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 tahun 2009. Tentang Uraian Tugas
Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
Walikota Singkawang.
Rahmawati, Mila Mumpuni dan Subekti Djamaluddin. 2013. Akuntansi
Bendaharawan Pemerintah Daerah/Kota. Cetakan pertama. Deepublish,
Yogyakarta.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80
Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihin. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah
Berbasis Akrual. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2003. Accounting Information
Systems Ninth Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit Erlangga,
Jakarta.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82
Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara
A. SEJARAH BERDIRINYA PERUSAHAAN
1. Bagaimana sejarah berdirinya Sekretariat Daerah Kota Singkawang?
2. Apa visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Singkawang?
3. Pemilihan lokasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang atas dasar apa?
B. STRUKTUR ORGANISASI
1. Bagaimana bentuk struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota
Singkawang?
2. Bagian apa saja yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang
dan siapa saja yang menjadi kepala bagian?
3. Bagaimana wewenang dan tanggungjawab masing-masing bagian?
4. Ada berapa unit organisasi yang terkait dalam pengelolaan gaji
karyawan?
C. PERSONALIA
1. Berapa jumlah karyawan yang ada di Sekretariat Daerah Kota
Singkawang?
2. Bagaimana proses perekrutan pegawai baru?
3. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi pegawai?
4. Berapa lama waktu cuti yang diberikan kepada pegawai?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83
Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara
D. JAM KERJA
1. Pukul berapa pegawai mulai bekerja?
2. Jika ada waktu istirahat, berapa lama waktu yang diberikan dan pada
pukul berapa?
E. AKUNTANSI
1. Apakah ada pedoman prosedur penggajian pegawai?
2. Apa saja dokumen yang digunakan dalam prosedur penggajian
pegawai dan bagaimana bentuk formulir tersebut?
3. Bagaimana tahap prosedur penggajiannya?
4. Bagaimana bagan alir dokumen sistem penggajian?
5. Apa saja fungsi yang terlibat dalam prosedur penggajian?
6. Apakah Sekretariat Daerah memiliki staf pengawasan intern?
7. Kapan gaji diberikan kepada pegawai?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84
Lampiran 2 Daftar Gaji Pegawai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85
Lampiran 3 Daftar Pembayaran Gaji Induk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86
Lampiran 4 SPPLS Daftar Gaji dan Tunjangan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87
Lampiran 4 SPPLS Daftar Gaji dan Tunjangan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88
Lampiran 4 SPPLS Daftar Gaji dan Tunjangan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89
Lampiran 5 Tanda Terima Gaji
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI