etika dan stakeholder karyawan
TRANSCRIPT
ETIKA DAN STAKEHOLDER KARYAWAN
Oleh:
Kelompok VII
Dicky Pratama ( 105030300111045 )
Dermonto Siburian ( 105030300111023 )
Wigih Sarono ( 105030300111063 )
PROGRAM STUDI BISNIS INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2011
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa karena atas rahmat dan
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Tanpa pertolongan-Nya, penulis
tidak akan mungkin menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini disusun agar
para pembaca dapat memahami konsep dari Etika dan Stakeholder Karyawan. Dalam
penyusunan makalah ini, penulis telah menghadapi berbagai hambatan. Baik itu yang
datang dari diri penulis maupun dari luar. Untuk itu penulis menghanturkan terima
kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian makalah
ini.
Makalah ini dapat dibaca untuk umum, terutama bagi mahasiswa yang
mengambil mata kuliah etika bisnis. Dengan kata lain, pembaca dapat lebih mudah
memahami isi makalah ini dengan bahasa yang digunakan oleh penulis.
Harus diakui bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dimohon kritik
dan saran dapat langsung disampaikan kepada penulis.
Malang, Maret 2011
Penulis
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kehidupan organisasi menyentuh berbagai karakteristik yang problematis
dari organisasi bisnis : pengasingan yang dialami oleh karyawan, pekerjaan yang
monoton, perasaan tertekan yang muncul karena masalah otoritas, tanggung
jawab yang harus diterima manajer, taktik kekuasaan, tekanan yang dialami oleh
bawahan oleh karena atasan yang sewenang-wenang.
Munculnya masalah dan pertanyaan tentang batas-batas moral serta
perilaku etis serta tidak etis dalam kehidupan seringkali seing ditemui belakangan
ini sehingga materi ini yang memaparkan dan menjelaskan apa kewajiban
daripada seorang karyawan, hak daripada karyawan dan kewajiban serta hak
perusahaan perlu dibahas lebih lanjut.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan organisasi rasional?
2. Apa saja yang menjadi kewajiban karyawan?
3. Apa saja yang menjadi kewajiban perusahaan?
4. Apa saja yang menjadi hak karyawan?
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Organisasi Rasional
Koordinasi rasional atas aktivitas-aktivitas sejumlah individu untuk
mencapai tujuan eksplisit bersama, melalui pembagian tenaga kerja dan fungsi
dan melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab.
Jika suatu organisasi dilihat dengan cara seperti itu, maka sebagian besar realita
dasar organisasi merupakan hierarki otoritas formal yang diidentifikasikan dalam
bagan organisasional yang mewakili berbagai jabatan resmi dan garis
kewenangan dalam organisasi. Model organisasi rasional mengasumsikan bahwa
sebagian besar informasi dikumpulkan dari tingkat operator, naik melewati
sejumlah tingkat manajemen formal, yang masing-masing mengumpulkan
informasi serupa, sampai akhirnya mencapai manajemen tertinggi. Berdasarkan
informasi ini, manajer tertinggi membuat keputusan tentang kebijakan-kebijakan
umum, yang selanjutnya diturunkan melalui hierarki formal dan diperjelas dalam
setiap tingkat manajerial sampai menjangkau tingkat operator dalam bentuk
instruksi kerja yang mendetail. Keputusan-keputusan semacam ini didesain untuk
mencapai tujuan-tujuan ekonomi umum seperti efisiensi, produktivitas,
keuntungan, pengembalian, investasi maksimum, dan sebagainya. Tujuan
ditetapkan oleh individu-individu yang menduduki jabatan tertinggi dalam
hierarki otoritas yang dianggap memiliki hak yang sah untuk membuat keputusan
semacam itu.
Model ini mengasumsikan pegawai sebagai agen yang secara bebas dan
sadar telah setuju untuk menerima otoritas formal organisasi dan berbagai dan
berusaha meraih tujuan organisasi dan sebagai gantinya mereka memperoleh
dukungan dalam bentuk gaji dan kondisi kerja yang baik. Perjanjian kontraktual
ini mengikat masing-masing pegawai ke dalam organisasi dengan cara
mendefinikan secara formal kewajiban-kewajiban setiap pegawai dan jangkauan
otoritasnya. Dari perjanjian kontraktual, pegawai menerima tanggung jawab
moral untuk mematuhi atasan dalam usaha mencapai tujuan organisasi,
selanjutnya, organisasi jugs memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan
dukungan ekonomi pada para pegawai seperti yang telah dijanjikan.
Tanggung jawab etis dasar yang muncul dari aspek-aspek “rasional” organisasi
difokuskan pada dua kewajiban moral yaitu :
a. Kewajiban pegawai untuk mematuhi atasan dalam organisasi, mencapai
tujuan-tujuan organisasi, dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang
mengancam tujuan tersebut
b. Kewajiban atasan untuk memberikan gaji yang adil dan kondisi kerja yang
baik. Kewajiban-kewajiban ini selanjutnya ditetapkan melalui garis otoritas
formal organisasi dan melalui perjanjian-perjanjian yang menetapkan secara
khusus kewajiban pegawai serta kondisi kerja mereka.
2.2 Kewajiban Pegawai Terhadap Perusahaan
Kewajiban moral utama pegawai adalah untuk bekerja mencapai tujuan
perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin mengancam tujuan
tersebut seperti bersikap tidak etis dan berusaha meraih kepentingan sendiri. Ada
sejumlah situasi di mana pegawai gagal melaksanakan kewajiban untuk mencapai
tujuan perusahaan. Pegawai melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya
“konflik kepentingan”, mencuri dari perusahaan, atau menggunakan jabatannya
sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan melakukan
penerasan atau suap.
1. Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan muncul saat seorang pegawai atau penjabat suatu
perusahaan melaksanakan tugasnya, namun pegawai tersebut memiliki
kepentingan-kepentingan pribadi terhadap hasil dari pelaksanaan tugas tersebut
yang :
a. Mungkin bertentangan dengan kepentingan perusahaan
b. Cukup substansial sehingga kemungkinan mempengaruhi penilaiannya
sehingga tidak seperti yang diharapkan perusahaan. Konflik kepentingan muncul
saat kepentingan pribadi pegawai mendorongnya melakukan tindakan yang
mungkin bukan merupakan tindakan yang terbaik bagi perusahaan.
Konflik kepentingan juga bisa muncul apabila penjabat atau pegawai suatu
perusahaan juga bekerja atau menjadi konsultan perusahaan luar yang menjadi
rekan pesaing perusahaan yang pertama. Konflik kepentingan bisa bersifat aktual
atau potensial. Konflik kepentingan aktual terjadi saat seseorang melaksanakan
lewajiban dalam suatu cara yang mengganggu perusahaan dan melakukannya
demi kepentingan pribadi. Konflik kepentingan potensial terjadi saat seseorang
karena didorong oleh kepentingan pribadi, bertindak salam suatu cara yang
merugikan perusahaan
Konflik kepentingan aktual menjadi tidak etis karena bertentangan dengan
perjanjian kontrak bahwa seorang pegawai bebas memilih saat menerima
pekerjaan dari suatu perusahaan. Melanggar hubungan kontraktual berarti
melanggar hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak. Konflik
kepentingan potensial bisa etis ataupun tidak etis tergantung pada kemungkina di
mana penilaian pegawai dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang saling
bertentangan. Ada dua jenis situasi dan aktivitas yang perlu mendapat perhatian :
a. Suap dan pemerasan komersial. Suap komersial adalah sesuatu yang
diinginkan kepada seorang pegawai oleh orang dari luar perusahaan
dengan tujuan agar saat pegawai melakukan transaksi bisnis dengannya
pegawai tersebut akan melakukan sesuatu yang menguntungakan
baginya.
b. Pemberian. Menerima pemberian bisa menjadi etis ataupun tidak etis.
Pemberian dari seseorang secara Cuma-Cuma dan atanpa ada syarat
dikatakan etis.
2. Pencurian Pegawai dan Komputer
Tindakan pegawai yang mencari keuntungan pribadi dengan
menggunakan sumber daya perusahaan tanpa persetujuan pemilik yang sah
dapat dikatakan sebagai pencurian. Macam-macam bentuk pencurian :
a. Pencurian komputer. Yang dikatakan dengan pencurian komputer
yaitu mengcopy program-program komputer perusahaan, menyalin
data-data komputer perusahaan, menggunakan komputer tidak pada
saat jam kerja.
b. Rahasia perdagangan. Rahasia perdagangan terdiri dari informasi
publik yang :
- Menyangkut aktivitas, teknologi, perencanaan, kebijakan, dan
catatan suatu perusahaan.
- Hak paten yang dimiliki perusahaan.
- Langkah-langkah pengamanan, perjanjian kontraktual, serta
perintah eksplisit.
Hal-hal di atas jika diketahui oleh pesaing maka akan mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk bersaing secara komersial.
3. Insider Trading
Insider trading adalah suatu tindakan menjual dan membeli saham
perusahaan berdasarkan informasi dari orang dalam perusahaan. Insider
trading adalah ilegal karena tidak etis dan orang yang melakukannya berarti
mencuri informasi dan memperoleh keuntungan yang tidak adil dari
anggota masyarakat lain.
2.3 Kewajiban Perusahaan Terhadap Pegawai
Kewajiban perusahaan terhadap pegawai diantaranya :
1. Gaji
Dari sudut pandang pegawai gaji adalah sarana untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.
Sedangkan, dari sudut pandang perusahaan gaji adalah biaya yang harus
ditekan dalam rangka menekan biaya produksi sehingga harga produk bisa
menjadi lebih murah dan tidak kalah bersaing.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan gaji adalah
sebagai berikut :
a. Gaji dalam industri dan wilayah tempat seseorang bekerja. Pasar kerja
setidaknya memberikan indikator kasar tentang gaji yang layak dan
cukup kompetitif. Selain itu biaya hidup di tiap-tiap wilayah tidaklah
sama sehingga perlu diperhitungkan dalam menentukan gaji karyawan.
b. Kemampuan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan harus
diperhitungkan dalam menentukan gaji karyawan.
c. Sifat pekerjaan. Sejauh mana pekerjaan yang dilakukan karyawan itu
beresiko merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan
oleh perusahaan saat menentukan gaji karyawan.
d. Peraturan upah minimum. Upah minimum yang ditetapkan suatu wilayah
tertentu merupakan batas dasar gaji yang harus dipenuhi perusahaan.
e. Kelayakan negosiasi gaji. Negosiasi yang dilakukan dengan karyawan
masalah gaji haruslah independen dan tanpa paksaan.
f. Biaya hidup lokal. Barang dan jasa yang diperlukan oleh individu
maupun keluarga berbeda-beda dari wilayah yang satu dengan wilayah
yang lain.
2. Kondisi Kerja
Kondisi kerja ada kaitannya dengan kesehatan dan keamanan serta
kepuasan kerja.
Kesehatan dan Keamanan
Jaminan kesehatan dan keamanan haruslah diberikan secara seimbang
dengan pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai. Kewajiban tersebut
diantaranya :
a. Perusahaan wajib menawarkan gaji yang merefleksikan relevansi resiko
resmi dalam pasar kerja yang serupa namun kompetitif.
b. Perusahaan wajib untuk memberikan program asuransi dalam rangkan
menjamin pegawai dari bahaya yang diketahui.
c. Perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang pekerjaan yang
dilakukan oleh karyawan dan menginformasikan bahaya serta resiko
pekerjaan tersebut.
Kepuasan Kerja
Ada beberapa determinan kepuasan kerja, diantaranya :
a. Arti yang dialami. Seseorang puas ketika dia melihat pekerjaannya
sebagai sesuatu yang penting.
b. Tanggung jawab yang dialami. Seseorang merasa puas ketika secara
pribadi ia merasa telah melakukan tanggung jawabnya terhadap
pekerjaannya.
c. Pengetahuan akan hasil. Seseorang merasa puas ketika dia menemui hasil
daripada pekerjaanya itu adalah memuaskan.
Untuk mempengaruhi ketiga determinan tersebut, pekerjaan haruslah
diperluas sepanjang lima dimensi berikut :
a. Keragaman keahlian. Tingkat dimana suatu pekerjaan mewajibkan
karyawan untuk melaksanakan aktivitas yang menantang keahlian dan
kemampuannya.
b. Identitas tugas. Tingkat dimana suatu pekerjaan mewajibkan karyawan
untuk menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan dan melaksanakan
tugas dari awal hingga akhir dengan jelas.
c. Arti penting tugas. Tingkat dimana pekerjaan memiliki pengaruh
substansial dan dapat dipahami orang lain, baik dalam organisasinya
maupun dalam dunia pada umumnya.
d. Otonomi. Tingkat dimana pekerjaan memberikan kebebasan kepada
karyawan dalam usahanya merencanakan pekerjaan serta menentukan
seberapa baik ia akan melaksanakannya.
e. Umpan balik. Tingkat dimana seorang karyawan memperoleh informasi
tentang efektivitas usaha-usahanya.
2.4 Organisasi Politik
Bagi semua orang yang pernah bekerja di organisasi besar, struktur
berorientasi tujuan dan efisien yang diberikan dari model organisasi rasional
pada perusahaan bisnis mungkin akan terlihat agak tidak lengkap atau malah
tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun banyak perilaku dalam organisasi
sejalan dengan gambaran yang diberikan model rasional, namun sejumlah besar
perilaku organisasi tidak bisa dikatakan orientasi tujuan, efisiensi, maupun
rasional. Para pegawai dalam organisasi sering terlibat dalam berbagai intrik,
persaingan memperoleh sumber daya organisasi, membentuk kelompok kecil
yang saling bermusuhan, perlakuan pengawasan yang sewenang-wenang, berebut
memperoleh kesempatan memajukan karier, saling berdebat mengenai tujuan
organisasi yang sesungguhnya, serta berselisih tentang strategi untuk mencapai
tujuan tersebut.
Analisis politik akan organisasi yang akan kita lihat sekarang adalah
pandangan yang lebih mutakhir tentang organisasi dibanding analisis rasional.
Tidak seperti model rasional, model politik organisasi tidak hanya melihat pada
garis kewenangan (otoritas) dan komunikasi dalam organisasi ataupun
mengasumsikan bahwa semua perilaku organisasi secara rasional didesain untuk
mencapai suatu tujuan dan sasaran ekonomi seperti keuntungan atau
produktivitas. Namun sebaliknya, model politik melihat organisasi sebagai suatu
system yang terdiri dari sejumlah koalisi kekuatan yang saling bersaing, jalur
pengaruh dan komunikasi formal dan informal yang terbentuk dari koalisi-koalisi
tersebut.
Dalam model politik, individu dilihat berkumpul membentuk koalisi yang
selanjutnya saling bersaing satu sama lain memperebutkan sumber daya,
keuntungan, dan pengaruh. Dengan demikian tujuan organisasi menjadi tujuan
yang dibentuk oleh koalisi yang paling kuat dan yang paling dominan. Tujuan
tidak dibentuk oleh otoritas yang sah, namun ditetapkan melalui tawar menawar
antara berbagai koalisi. Realita dasar organisasi, menurut model ini, bukanlah
otoritas formal atau hubungan kontraktual, namun kekuasaan : kemampuan
individu ( atau kelompok individu ) untuk mengubah perilaku pihak lain menuju
cara yang diinginkan tanpa harus mengubah perilaku mereka sendiri menuju cara
yang tidak diinginkan. Satu contoh koalisi organisasi dan kekuatan nonformal
yang dapat dipakai, bahkan untuk mendesak otoritas formal, didapatkan dari
catatan tentang kehidupan dalam suatu lembaga pemerintah.
2.5 Hak Pegawai
Hak dari pegawai diantaranya :
1. Hak Privasi
Hak privasi adalah hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa,
seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diketahui atau
diungkapkan kepada orang lain. Walaupun perusahaan secara hukum
diizinkan untuk mengawasi para pegawai yang menggunakan asset-asset
perusahaan, kinerja mereka, keterlibatan dalam kepentingan pribadi (yang
dapat merugikan perusahaan), perusahaan tetap harus memperhatikan hal
berikut :
a. Relevansi. Perusahaan harus membatasi penyelidilkan terhadap pegawai
yaitu hanya sebatas pada bidang-bidang yang bersangkutan langsung
dengan masalah yang dihadapi perusahaan.
b. Metode. Perusahaan perlu membedakan metode-metode penyelidikan
yang sifatnya biasa dan dapat diterima serta metode lainnya.
2. Kebebasan Suara Hati
Seorang karyawan bebas untuk tidak melakukan sesuatu yang
dianggapnya salah sehingga perusahaan tidak boleh memaksa seorang
karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan yang secara nurani
dianggapnya salah.
3. Whistle Blowing
Usaha yang dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan untuk
mengungkapkan kesalahan perusahaan. Orang yang melakukan tindakan
whistle blowing tersebut di sebut whistle blower. Whistle blowing bisa
bersifat internal dan eksternal. Dikatakan internal ketika karyawan hanya
melaporkan kepada petinggi perusahaan, dikatakan eksternal ketika adanya
keterlibatan pihak luar akibat tanggapan dari laporan karyawan kepada
pihak luar tersebut. Jadi apabila ada seorang karyawan atau mantan
karyawan yang melaporkan kegiatan perusahaan yang tidak etis kepada
pihak berwenang itu bukan merukapakn kesalahan sebatas :
a. Ada bukti yang kuat, jelas dan komprehensif.
b. Karyawan telah memalui proses whistle blowing internal.
c. Dapat dipastikan bahwa tindakan whistle blowing eksternal tersebut
dapat mencegah praktek tidak etis tersebut.
d. Pelanggaran etika yang dilakukan perusahaan cukup serius dan
merugikan kalayak banyak serta lebih buruk dibandingkan akibat
tindakan whistle blowing pada diri sesrorang, keluarganya dan pihak
lain.
Contoh kasus Jeffrey Wigand adalah seorang Whistle Blower yang sangat
terkenal di Amerika Serikat sebagai pengungkap sekandal perusahaan The
Big Tobbaco. Perusahaan ini tahu bahwa rokok adalah produk yang
addictive dan perusahaan ini menambahkan bahan carcinogenic didalam
ramuan rokok tersebut. Kita tahu bahwa carcinogenic adalah bahan
berbahaya yang dapat menimbulkan kanker. Yang perlu diingat bahwa
Whistle Blower tidak hanya pekerja atau karyawan dalam bisnis melainkan
juga anggota di dalam suatu institusi pemerintahan (Contoh Khairiansyah
adalah auditor di sebuah institusi pemerintah benama BPK). Didalam dunia
nyata yang mengalami pelanggran dalam hal hukum tidak hanya terjadi di
dalam perusahaan atau institusi pemerintahan yang dapat menimbulkan
ancaman secara substansial bagi masyarakat akibat dari tindakan Whistle
Blowing.
Secara lengkapnya seorang whistle blower telah menyimpang dari
kepentingan perusahaan. Jika pengungkapan ternyata dilarang oleh hukum
atau diminta atas perintah eksekutif untuk tetap dijaga kerahasiannya maka
laporan seoarang whistle blower tidak dianggap berkhianat. Bagaimanapun
juga di amerika serikat tidak ada kasus dimana seorang whistle blower
diadili karena dianggap berkhianat . Terlebih lagi di dalam U.S federal
whistleblower statues, untuk dianggap sebagai seorang whistle blower
seorang pekerja harus secara beralasan yakin bahwa seseorang atau
institusi atau organisasi ataupun perusahaan telah melakukan tindakan
pelanggaran hukum.
4. Hak Untuk Berpartisipasi
Perusahaan harus memberikan peran bagi karyawan-karyawannya
dalam pengmbilan keputusan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk
mewujudkan hal tersebut adalah :
a. Keputusan harus ditetapkan melalui proses diskusi yang menyeluruh dan
bebas bagi para pegawai.
b. Memberikan hak untuk membuat keputusan tentyang aktivitas-aktivitas
yang bersangkutan dengan pekerjaan mereka.
c. Mengizinkan pegawai turut serta dalam pengambilan keputusan besar
yang berpengaruh pada operasi perusahaan secara umum.
5. Hak Proses Yang Layak Dan PHK Sepihak
Proses yang layak mengacu kepada proses yang adil saat pembuat
keputusan menetapkan sanksi kepada karyawan. Proses yang layak
menjamin bahwa individu tidak diperlakukan secara sewenang-wenang,
tidak adil, kejam, dan juga menetapkan batasan moral atas pelaksanaan
kekuasaan atasan.
6. Hak Pegawai dan Penutupan Perusahaan
Meskipun penutupan perusahaan terkadang perlu, namun pihak
perusahaan juga harus menghargai hak-hak pegawai dan tidak merugikan
mereka. Langkah-langkah yang dapak dilakukan untuk menekan pengaruh
yang merugikan bagi pegawai adalah :
a. Pemberitahuan sebelum pabrik ditutup.
b. Pemberian pesangon saat perusahaan dinyatakan tutup.
c. Jaminan kesehatan paling tidak ditanggung perusahaan selama satu
tahun.
d. Karyawan yang akan pensiun dalam waktu tiga tahun layak mendapatkan
uang pension.
e. Jika perusahaan memiliki anak perusahaan yang lain hendaknya
mentransfer karyawannya untuk bekerja di anak perusahaannya yang
lain.
f. Perusahaan bisa melakukan pelatihan kembali bagi karyawan yang
ditransfer.
g. Pemberian kesempatan bagi pegawai untuk turut serta dalam kesempatan
membeli perusahaan.
h. Perusahaan harus membayar pajak lokal selama lima tahun.
7. Hak Untuk Berserikat
Pegawai berhak untuk menjalin hubungan satu sama lain dan
membentuk serta menjalankan serikat pekerja untuk mencapai tujuan-
tujuan moral yang sah. Pekerja juga berhak melakukan pemogokan apabila
ada praktek tidak etis dari perusahaan.
BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari uraian pembahasan diatas kita dapat menarik kesimpulan :
1.Model Organisasi rasional mengasumsikan pegawai sebagai agen yang secara bebas
dan sadar telah setuju untuk menerima otoritas formal organisasi dan berbagai dan
berusaha meraih tujuan organisasi dan sebagai gantinya mereka memperoleh dukungan
dalam bentuk gaji dan kondisi kerja yang baik.
2.Dalam kewajiban pegawai terhadap perusahaan, kewajiban moral utama pegawai
adalah untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatan
yang mungkin mengancam tujuan tersebut seperti bersikap tidak etis dan berusaha
meraih kepentingan sendiri.
1. Konflik Kepentingan
2. Pencurian Pegawai dan Komputer
3. Insider Trading
3.Dalam menjalankan kewajiban perusahaan terhadap pegawai antara lain perusahaan
harus memenuhi :
1. Gaji
2. Kondisi Kerja
Kondisi kerja ada kaitannya dengan kesehatan dan keamanan serta kepuasan kerja.
4.Analisis politik akan organisasi yang akan kita lihat sekarang adalah pandangan yang
lebih mutakhir tentang organisasi dibanding analisis rasional. Tidak seperti model
rasional, model politik organisasi tidak hanya melihat pada garis kewenangan (otoritas)
dan komunikasi dalam organisasi ataupun mengasumsikan bahwa semua perilaku
organisasi secara rasional didesain untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran ekonomi
seperti keuntungan atau produktivitas
5. Hak dari pegawai diantaranya :
1. Hak Privasi
Hak privasi adalah hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa,
seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diketahui atau
diungkapkan kepada orang lain.
2. Kebebasan Suara Hati
Seorang karyawan bebas untuk tidak melakukan sesuatu yang
dianggapnya salah sehingga perusahaan tidak boleh memaksa seorang
karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan yang secara nurani
dianggapnya salah.
3. Whistle Blowing
Usaha yang dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan untuk
mengungkapkan kesalahan perusahaan. Orang yang melakukan tindakan
whistle blowing tersebut di sebut whistle blower. Whistle blowing bisa
bersifat internal dan eksternal. Jadi apabila ada seorang karyawan atau
mantan karyawan yang melaporkan kegiatan perusahaan yang tidak etis
kepada pihak berwenang itu bukan merukapakn kesalahan sebatas :
a. Ada bukti yang kuat, jelas dan komprehensif.
b. Karyawan telah memalui proses whistle blowing internal.
c. Dapat dipastikan bahwa tindakan whistle blowing eksternal tersebut
dapat mencegah praktek tidak etis tersebut.
d. Pelanggaran etika yang dilakukan perusahaan cukup serius dan
merugikan kalayak banyak serta lebih buruk dibandingkan akibat
tindakan whistle blowing pada diri sesrorang, keluarganya dan pihak
lain.
4. Hak Untuk Berpartisipasi
Perusahaan harus memberikan peran bagi karyawan-karyawannya
dalam pengmbilan keputusan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk
mewujudkan hal tersebut adalah :
a. Keputusan harus ditetapkan melalui proses diskusi yang menyeluruh dan
bebas bagi para pegawai.
b. Memberikan hak untuk membuat keputusan tentyang aktivitas-aktivitas
yang bersangkutan dengan pekerjaan mereka.
c. Mengizinkan pegawai turut serta dalam pengambilan keputusan besar
yang berpengaruh pada operasi perusahaan secara umum.
5. Hak Proses Yang Layak Dan PHK Sepihak
Proses yang layak mengacu kepada proses yang adil saat pembuat
keputusan menetapkan sanksi kepada karyawan. Proses yang layak
menjamin bahwa individu tidak diperlakukan secara sewenang-wenang,
tidak adil, kejam, dan juga menetapkan batasan moral atas pelaksanaan
kekuasaan atasan.
6. Hak Pegawai dan Penutupan Perusahaan
Meskipun penutupan perusahaan terkadang perlu, namun pihak
perusahaan juga harus menghargai hak-hak pegawai dan tidak merugikan
mereka. Langkah-langkah yang dapak dilakukan untuk menekan pengaruh
yang merugikan bagi pegawai adalah :
a. Pemberitahuan sebelum pabrik ditutup.
b. Pemberian pesangon saat perusahaan dinyatakan tutup.
c. Jaminan kesehatan paling tidak ditanggung perusahaan selama satu
tahun.
d. Karyawan yang akan pensiun dalam waktu tiga tahun layak mendapatkan
uang pension.
e. Jika perusahaan memiliki anak perusahaan yang lain hendaknya
mentransfer karyawannya untuk bekerja di anak perusahaannya yang
lain.
7. Hak Untuk Berserikat
Pegawai berhak untuk menjalin hubungan satu sama lain dan
membentuk serta menjalankan serikat pekerja untuk mencapai tujuan-
tujuan moral yang sah.
3.2 Daftar Pustaka
Velasquez, Manuel. Etika Bisnis. Edisi Kelima. ANDI. Yogyakarta : 2002
http://www.csrbusinessindonesia.com/2010/04/sang-whistle-blower.html.Diunduh
tanggal 4 Mei 2011.