environmental dispute verdict 02_pdt.g_2011_pn.bdw

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 02/PDT.G/2011/PN. BDW

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

di dalam perkara gugatan antara :

1. JEMI ROVA BASUDI, lahir di Bondowoso, 7 April 1963, pekerjaan petani

beralamat di RT/RW 007/001 Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso,

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. SUSI JUHARTI, lahir di Bondowoso, 29 September 1945, pekerjaan

pedagang, beralamat di RT/RW 007/001 Desa Taman Kec Grujugan Kab.

Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.

3. SAMSUDIN, lahir di Bondowoso, 01 Januari 1942, pekerjaan buruh,


selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

4. RAHMANI, lahir di Bondowoso, 10 Juli 1987, pekerjaan ibu rumah tangga,

beralamat di RT/RW 007/001 Desa Taman Kec Grujugan Kab. Bondowoso,

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

5. MARYONO/P. SAMSUL ARIFIN, lahir di Bondowoso, 10 Juni 1960,

pekerjaan wiraswasta, beralamat di RT/RW 007/001 Desa Taman Kec.

Grujugan Kab. Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

6. MARYONO, lahir di Bondowoso, 05 Juni 1980, pekerjaan wiraswasta,


selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI.

7. WARTONO, lahir di Bondowoso, 05 Mei 1973, pekerjaan wiraswasta,


selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

- 1 -

- 1 -

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


8. MOHAMMAD, lahir di Bondowoso, 20 April 1964, pekerjaan wiraswasta,


selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII.

9. SURAHMAN, lahir di Bondowoso, 2 April 1971, pekerjaan buruh, beralamat

di RT/RW 007/001 Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT IX;

10. IMAM BASUKI, lahir di Bondowoso, 15 Januari 1974, pekerjaan wiraswasta,


selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X.

11. JUMAIYAH, lahir di Bondowoso, 16 Juni 1955, pekerjaan wiraswasta,


selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;

12. TITIK SUNARSIH, lahir di Bondowoso, 05 Juli 1971, pekerjaan ibu rumah

tangga, beralamat di RT/RW 010/002 Desa Taman Kec Grujugan Kab.

Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII.

13. BUDI JUHARIANTO P.TAUFIK, lahir di Bondowoso, 27 Oktober 1977,

pekerjaan petani, beralamat di RT/RW 010/002 Desa Taman Kec. Grujugan

Kab. Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIII;

14. ASMUYATI, lahir di Bondowoso, 27 Pebruari 1976, pekerjaan ibu rumah

tangga, beralamat di RT/RW 010/002 Desa Taman Kec Grujugan Kab.

Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV.

15. P. WAKIK, lahir di Bondowoso, 01 Januari 1940, pekerjaan petani, beralamat

di RT/RW 010/002 Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT XV;

16. SITI HATIJAH, lahir di Bondowoso, 01 Juli 1959, pekerjaan petani,


selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVI.

- 2 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


17. HAMINA, lahir di Bondowoso, 01 Januari 1965, pekerjaan, beralamat di RT/

RW 010/002 Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT XVII;

18. ARTANI, lahir di Bondowoso, 10 Mei 1968, pekerjaan pedagang, beralamat

di RT/RW 010/002 Desa Taman Kec Grujugan Kab. Bondowoso, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT XVII.

19. P. ACHMADI/TUR, lahir di Bondowoso, 25 Pebruari 1944, pekerjaan petani,


selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIX;

20. B. BUDI, lahir di Bondowoso, 01 Januari 1960, pekerjaan ibu rumah tangga,


selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XX.

21. KUSNO, lahir di Bondowoso, 24 April 1967, pekerjaan petani, beralamat di

RT/RW 010/002 Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT XXI;

22. SUNJOTO, lahir di Bondowoso, 15 Maret 1962, pekerjaan petani, beralamat

di RT/RW 009/002 Desa Taman Kec Grujugan Kab. Bondowoso, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT XXII.

23. HENDRI SUTIKNO, lahir di Bondowoso, 09 Agustus 1971, pekerjaan

wiraswasta, beralamat di RT/RW 009/002 Desa Taman Kec Grujugan Kab.

Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXIII.

24. BUDIANTO, lahir di Bondowoso, 08 Agustus 1985, pekerjaan, beralamat di

RT/RW 011/002 Desa Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT XXIV;

25. TOMAJI, lahir di Bondowoso, 20 Agustus 1963, pekerjaan wiraswasta,


selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXV.

- 3 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


26. SURYADI, lahir di Bondowoso, 3 Maret 1954, pekerjaan wiraswasta,


selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXVI;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. JARMOKO, SH;

2. A.B.BABUN NAJIB, SH.

3. Drs. H.A. IRHAM SANTOSO, SH,

4. YAMINI, SH.

Para advokat dan Konsultan hukum serta kandidat advokat pada kantor Bantuan

Hukum Rakyat Mandiri (KBHR) yang beralamat kantor di Jl Arowana Blok IX No.

20 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2010 No. 33/

KBHR/SK.Pdt/XII/10, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

--------------------------------------------------- L A W A N --------------------------------

1. PT. ARIA ENERGY PERSADA, di jl. Manyar Kertoharjo V/15 Surabaya,

untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. SANTOSO WAHYUDI, SH, pemilik saham serta Pengelola SPPBE di Desa

Taman Kec Grujugan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl RE Martadinata

No. 4 Bondowoso, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II;

3. BUPATI BONDOWOSO, di Jl Amir Kusuma No. 2 Bondowoso, untuk

selanjutnya disebut TERGUGAT III.

4. PT. PERTAMINA (Persero) qq Gas Domestik Region IV, di jalan Jagir

Wonokromo No. 88 Surabaya, TERGUGAT IV.

Majelis Hakim tersebut :

Telah membaca seluruh surat-surat berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan

Negeri Bondowoso dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2011 terdaftar dalam register

perkara No. 02/Pdt.G/2011/PN/BDW, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 4 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


A. URAIAN FAKTA.

1. Bahwa pada bulan Juli 2009 PT Aria Energy Persada telah memulai

Pembangunan SPPBE yang berlokasi di RW 01 Pedukuhan Congkrong Barat

Desa Taman Kecamatan Grujugan Kab Bondowoso.

2. Bahwa sebelum Pembangunan, ada 8 orang yang dimintai tandatangan oleh

Santoso (Tergugat III) yang mengaku sebagai pemilik perusahaan.

Tandatangan tersebut katanya diperlukan pembebasan lahan. Kedelapan orang

tersebut tidak mendapat penjelasan mengenai usaha yang hendak dibangun.

3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009, kedelapan orang tersebut yang terdiri

dari bpk Sunjoto, Abdul Latif, Budiyanto, Agus Djumantoro, Budi Eksan, Abd

Azis, Frikas Abdillah, Suyanto telah mencabut pernyataan tidak keberatan

serta telah mengirimkan kepada direktur PT Aria Energy persada.

4. Bahwa jumlah penduduk disekitar lokasi Pembangunan SPPBE adalah sekitar

300 KK dan atau sekitar 1.200 jiwa tidak pernah memberikan ijin dan atau

dimintai ijin Pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji

(SPPBE) di wilayah pemukiman mereka, termasuk para Penggugat;

5. Bahwa melalui surat tertanggal 18 Agustus 2009, 122 (seratus dua puluh dua)

orang warga Pedukuhan Congkrong Barat Desa Taman Kec Grujugan Kab.

Bondowoso, mengirimkan pernyataan yang pada pokoknya: 1. Meninjau

kembali izin yang telah diberikan kepada PT. Aria Energy Persada; 2.

Memindahkan SPPBE tersebut ketempat yang sesuai dengan ketentuan

Pertamina dan harus jauh dari pemukiman warga, yang dikirimkan ke Bupati

Bondowoso serta ditembuskan kepada 1. Ketua DPRD Bondowoso, 2.

Kapolres Bondowoso, 3. Komandan Kodim Bondowoso, 4. Manager Gas

Domestik Regional IV Pertamina Surabaya, 5. Kantor perizinan terpadu

Bondowoso, 6. Direktur PT. Aria Energy Persada di Desa Taman, 7. Camat

Grujugan, 8. Kapolsek Grujugan, 9. Koramil Grujugan dan 10. Kepala Desa

Taman Kec. Grujugan.

- 5 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6. Bahwa melalui surat No. 158/F14550/2009-S3 tertanggal 4 September 2009

Pertamina Gas Domestik Region IV (Tergugat IV) yang ditujukan kepada

Direktur PT. Aria Energy Persada di Jl. Manyar Kertoharjo V/15 Surabaya,

telah meminta aktifitas Pembangunan SPPBE di Desa Taman Kec. Grujugan

Kab. Bondowoso untuk dihentikan sementara waktu.

7. Bahwa pada tanggal 17 September 2009, sebagian warga diundang dalam

acara sosialisasi Program Konversi LPG dan Pendirian SPPBE, buka puasa

dan ramah tamah di Pendopo Kec Grujugan. Dimana masyarakat tetap

menolak pendirian SPPBE di Desa Taman Kec Grujugan tersebut, termasuk

para Penggugat juga menolak pendirian SPPBE;

8. Bahwa masyarakat dusun Congkrong Barat Desa Taman Kec. Grujugan

melalui Forum masyarakat Taman telah mengirimkan kembali Permohonan

merelokasi SPPBE, dengan surat No. 05/FORMAT/X/2009 tertanggal 12

Oktober 2009 yang ditujukan kepada Bupati Bondowoso;

9. Bahwa pada bulan Desember 2009 warga Dsn Congkrong Barat Desa Taman

mendapat tembusan surat dari Pertamina Pemasaran Gas Domestik Region IV

Sales Representative LPG Rayon III, (Tergugat IV) dengan surat no. 125/

F14550/2009-S3 tertanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Direktur

PT Aria Energy Persada yang pada pokoknya berisi: mencabut surat terkait

penghentian Pembangunan SPPBE baru atas nama PT Aria Energy Persada di

Desa Taman Kec Grujugan Kab Bondowoso dan pencabutan surat tersebut

mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini.

10. Bahwa sebagaimana dalam surat dari Pertamina Pemasaran gas Domestik

Region IV Sales Representative LPG Rayon III (Tergugat IV) dengan surat

No. 215/F14550/2009-S3 tertanggal 02 Desember 2009 disebutkan pula

bahwa “ PT Aria Energy Persada telah melengkapi berkas-berkas dan ijin-ijin

yang dipersyaratkan untuk pembangunan SPPBE termasuk didalamnya Ijin

Gangguan (HO) dan ijin mendirikan bangunan IMB.

- 6 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


11. Bahwa salah satu acuan surat tersebut (angka 4) adalah adanya surat

masyarakat Congkrang barat Desa Taman tanpa nomor tanggal 16 September

2009 perihal pencabutan pernyataan menolak proyek SPPBE dan acuan surat

tersebut didapatkan dalam bentuk fax.

Setelah dikonfrontir, surat pernyataan serta tanda tangan yang terlampir adalah

tidak benar.

12. Bahwa melalui surat No. 09/Format/XII/2009 tertanggal 13 Desember 2009,

masyarakat yang tergabung di forum masyarakat taman (Format) perihal:

Penolakan surat Pertamina Pemasaran gas Domestik Region IV Rayon III No.

215/F14550/2009-S3 tentang membuka kembali Pembangunan SPPBE baru

atas nama PT Aria Energy Persada di Desa Taman Kec Grujugan Kab

Bondowoso yang ditujukan kepada Senior Vice President Pemasaran di

Jakarta.

13. Bahwa selanjutnya masyarakat beberapa kali melakukan aksi dan

mengadukan kebeberapa instansi terkait untuk menghentikan dan atau

memindahkan pembangunan SPPBE ketempat yang jauh dari pemukiman

penduduk.

14. Bahwa terakhir adalah aksi penolakan kedatangan Skid tank yang berisi LPG

pada tanggal 3 Nopember 2010;

15. Bahwa sebagaimana surat dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pemerintah Kab Bondowoso, nomor 503/0515/430.911/2010, perihal

Permohonan ijin HO dan IMB tertanggal 23 Nopember 2010 didapatkan

keterangan dan penjelasan bahwa perijinan HO dan IMB PT Aria Energi

Persada telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Tergugat III) dan sudah

disampaikan kepada yang bersangkutan.

16. Bahwa selama ini, warga Dusun Congkrong Barat Desa Taman Kec Grujugan

kab Bondowoso, termasuk para Penggugat tidak pernah diberitahu dan atau

diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan terhadap HO dan IMB

SPPBE tersebut. Bahkan minta secara tertulispun oleh Pemerintah Kabupaten

- 7 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bondowoso melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tidak diberikan

salinan dan atau copynya.

B. ANALISA HUKUM

B. 1. IUS STANDI PARA PENGGUGAT.

1. Para Penggugat adalah orang-orang yang berdomisili dan atau penduduk

di RT 007 RW 01, RT 09 RW 02, RT 10 RW 02 dan RT 011 RW 02 Dusun

Congkrong Barat Desa Taman Kec Grujugan Kab Bondowoso. Sedangkan

SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) milik PT Aria

Energy Persada juga dibangun di dusun Congkrong Barat Desa Taman

Kec Grujugan Kab Bondowoso.

2. Bahwa jarak rumah/kediaman Para Penggugat dengan radius

pembangunan SPPBE tersebut kurang dari 200 (dua ratus) meter. Atau

Para Penggugat berdiam diradius kurang dari 200 (dua ratus meter) dari

SPPBE.

3. Bahwa para Penggugat dirugikan secara ekonomis, ekologis, maupun

psikologis atas dibangunnya SPPBE. Pembangunan SPPBE merupakan

usaha yang berbahaya jika dilakukan diareal pemukiman warga. Gas elpiji

sangat rentan terhadap api. Sedangkan masyarakat termasuk para

Penggugat masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Juga

diwilayah tempat para Penggugat ada dua usaha Pembakaran batu bata.

Jika gas elpiji tersebut bocor, dan kita semua tidak tahu kapan akan terjadi,

maka akan dimungkinkan akan tersulut api dari pemukiman warga. Dan

membayangkan adanya ledakan gas sepanjang hidup adalah siksaan yang

luar biasa, baik secara fisik maupun psihis;

4. Bahwa dengan demikian para Penggugat adalah subjek hukum yang

mempunyai kedudukan hukum (Yus standi) sebagai Penggugat terhadap

Tergugat sebab para Penggugat telah merasa dirugikan hak-haknya selaku

warga yang harus dilindungi hak-haknya, baik hak untuk hidup sejahtera

maupun hak terhindar dari rasa takut akibat perbuatan Tergugat.

- 8 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


B. 2. Hubungan hukum Para Penggugat.

1. Para Penggugat telah membentuk kelompok bernama Forum Masyarakat

Taman sebab mempunyai kesamaan kepentingan (common interest) dan

kesamaan penderitaan (common grievance), sehingga hubungan hukum para

Penggugat dalam perkara ini telah melekat dengan adanya kesamaan

kepentingan dan penderitaan serta diformulasikan dalam bentuk kelompok

kepentingan tersebut.

2. Hubungan hukum para Penggugat juga dapat dilihat dalam kelaziman serta

kebiasaan perkara-perkara sengketa lingkungan yang menimbulkan korban

massal, yang mempunyai akibat hukum yang sama bagi para warga yang

dimungkinkan berdampak akibat kesalahan pengelolaan usaha berkaitan

bahan yang berbahaya dalam waktu yang bersamaan maupun yang

berkelanjutan.

3. Dalam perkara ini, para Penggugat mempunyai hubungan hukum dalam arti

nasib dan kepentingan yang sama oleh perbuatan Tergugat I yang membangun

SPPBE didaerah pemukiman yang telah didiamin/dihuni terlebih dahulu oleh

para Penggugat.

B. 3. Argumentasi pokok perkara.

1. Bahwa pendirian SPPBE sebagaimana peraturan pertamina yang

dimuat di Web Sitenya, menyatakan bahwa SPPBE bisa dibangun

didaerah mana saja yang bukan daerah pemukiman dan berada

disekitar Sutet;

Bahwa faktanya Pembangunan SPPBE yang dibangun Tergugat I dan

Tergugat II terletak di daerah pemukiman para Penggugat. Yaitu berada di

Dusun Congkrong Barat Desa Tamanan Kec Grujugan, termasuk

bersebelahan dengan industry tembakau yang ketika berproduksi menyerap

ratusan tenaga kerja.

- 9 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Serta ada dua usaha masyarakat yang memproduksi batu merah, dimana

ketika berproduksi pasti akan melakukan pembakaran terhadap batu bata

tersebut.

2. SPPBE di Dusun Congkrong Barat Desa Taman Kec Grujugan Kab

Bondowoso dapat dimungkinkan berbahaya karena mudah terbakar

dan meledak, akan dapat menimbulkan kerusakan harta milik,

kematian dan gangguan berat lainnya terhadap warga yang berada

disekeliling bangunan yang letaknya dalam lingkungan radius dua

ratus meter atau lebih.

Bahwa berdasarkan Undang-undang gangguan pasal 6 ayat (2), para

Penggugat berhak mengajukan keberatan sehingga ijin pendirian usaha

SPPBE dapat ditolak. Bahwa para Penggugat berada dalam lingkungan

radius dua ratus meter, dan selama ini tidak ada permohonan ijin,

penyampaian Amdal, maupun sosialisasi kepada para Penggugat dan

masyarakat lainnya.

3. Bahwa pendirian dan pembangunan SPPBE diareal pemukiman

merupakan perbuatan melanggar hukum berkaitan Rencana Tata

Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bondowoso. Bahwa fakta

sebenarnya areal lokasi pendirian SPPBE adalah wilayah pemukiman

warga yang sudah hidup dan menetap berpuluh tahun lamanya. Dan

usaha SPPBE merupakan usaha yang memiliki resiko kesehatan,

keamanan, kerusakan yang tinggi.

4. Bahwa Pembangunan SPPBE oleh Tergugat I dan Tergugat II yang

dibiarkan dan diberikan persetujuan secara diam-diam oleh Tergugat

III dan Tergugat IV telah melanggar hukum, karena tidak disertai

Analisa Dampak Lingkungan yang harus diketahui masyarakat sekitar.

5. Bahwa pemberian ijin terhadap usaha yang dapat membahayakan

keselamatan jiwa haruslah dibuat secara hati-hati, sekaligus dilakukan

oleh sebuah tim yang memiliki kapasitas untuk itu. Hal ini tidak

- 10 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat

IV.

6. Bahwa pendirian dan pembangunan SPPBE oleh Tergugat I dan

Tergugat II dilakukan dengan banyak rekayasa berkaitan prosedur

pendirian. Bahwa ketika pendirian SPPBE, ijin mendirikan maupun

ijin gangguan yang berasal dari masyarakat belum ada. Bahkan ada

dugaan rekayasa persetujuan yang dilakukan oleh orang-orang atas

perintah dan atau suruhan perusahaan SPPBE. Saat ini dugaan itu talah

kami laporkan kepada Kepolisian daerah Jawa Timur di Surabaya.

D. PETITUM.

Berdasarkan uraian tersebut maka para Penggugat meminta kepada Pengadilan ini

untuk berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan

hukum dengan cara membangun SPPBE diareal Pemukiman warga dusun

Congkrong Barat Desa Taman Kec Grujugan Kab. Bondowoso.

3. Menyatakan menurut hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan

hukum dalam proses perijinan dan pembangunan SPPBE diareal Pemukiman

warga dusun Congkrong Barat Desa Taman kec.Grujugan Kab Bondowoso.

4. Menghukum Tergugat I dan II untuk memindahkan lokasi pembangunan SPPBE

dari pemukiman warga dusun Congkrong Barat Desa Taman Kec. Grujugan Kab

Bondowoso.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat III telah melanggar hukum dengan

membiarkan Pembangunan SPPBE yang tidak memiliki ijin dan atau ijinnya tidak

sesuai denganRencana tata Ruang dan Tata wilayah Kab Bondowoso.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat III melalui dinas perijinan Kab

Bondowoso telah lalai dan atau tidak sesuai peraturan perijinan usaha dalam

- 11 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


membuat Keputusan Perijinan Pendirian SPPBE di Pemukiman warga Dusun

Congkrong Barat Desa Taman Kec Grujugan Kab Bondowoso;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin

Gangguan (HO) adalah cacat hukum dan melawan hukum serta dibatalkan.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat IV dalam pemberian rekomendasi

dan ijin Pembangunan SPPBE adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan menurut hukum lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian dan

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Dusun Congkrong Barat Desa Taman Kec

Grujugan Kab Bondowoso dikosongkan dari Usaha Pengisian dan Pengangkutan

Bulk Eppiji.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon diputuskan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pihak-pihak hadir antara lain :

Penggugat dihadiri oleh kuasanya: JARMOKO, SH, BABUN NAJIB, SH, DRS. H. A.

IRHAM SANTOSO, SH dan YAMINI, SH kesemuanya advokat dan kandidat advokat

pada Kantor bantuan Hukum Rakyat (KBHR) beralamat di jalan Arowana Blok IX No.

20 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2010 No. 33/KBHR/

SK.Pdt/XII/10.

Tergugat I dan II diwakili oleh kuasanya EKO SAPUTRO, SH.,MH, Advokad dan

Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Perum kembang Permai Nomor 7 Bondowoso,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari 2011.

Tergugat III diwakili oleh kuasanya: HARI SETIYONO, SH Kepala Kejaksaan Negeri

Bondowoso dan ROSLEILY, SH DAN PURJIO, SH, masing-masing Jaksa Pengacara

serta H NOER SOETJAHJONO, SH.,MH, WAWAN SETIAWAN, SH, MIKE

NURHIDAYAH, SH dan ANDRI SETIAWAN, SH, masing-masing asisten dan staf pada

Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

januari 2011 No. 188/15.A/430.42/2011 jo Tanggal 20 Januari 2011 No. SK-1/0.5.17.5/

Gp.1/01/2011, jo tanggal 20 januari 2011 No. 188/15.A/430.42/2011.

- 12 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tergugat IV diwakili oleh kuasanya: BENEDICTUS DICKY SIMARMATA, YUNITA

EKAWATI, M. ALIS TABRI, HANGGOWO WICAKSONO, TUTUKO WIDODO, IDA

BAGUS DWIJAKSANA, MUHAMAD IRFAN kesemuanya adalah pekerja PT

Pertamina (Persero) Legal Area Jatim Balinus bertempat tinggal di Surabaya dan Legal

Counsels bertempat tinggal di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4

Pebruari 2011 No. SK-19/C00000/2011-S0.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Majelis Hakim

telah mengupayakan untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui

mediasi, dan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator sesuai dengan Surat

Penetapan tanggal 14 Maret 2011 No.02/Pdt.G/2011/PN.Bdw dan ternyata setelah

diberikan waktu yang cukup, mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil menyelesaikan

perkara ini dengan perdamain, sesuai dengan surat keterangan Hakim Mediator tanggal

22 Maret 2011 No.02/Pdt.G/2011/PN.Bdw oleh karenanya pemeriksaan perkara ini

dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan

Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II mengajukan jawaban pada pokoknya

sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi absolut.

• Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah izin (IMB dan HO)

yang dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso kepada Tergugat I untuk

pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Desa

Grujugan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, sebagaimana didalilkan/

diuraikan dalam fundamentum petendi/posita gugatan nomor 5 (uraian fakta)

halaman 5 Nomor 15 (uraian fakta) halaman 6, nomor 16 (uraian fakta) halaman

6, nomor B 3.2, dan Petitum nomor 3, serta petitum nomor 7. Sedangkan Para

Penggugat mendalilkan (sebagaimana tersebut dalam posita point B.1.2) “…..

berdiam diradius kurang dari 200 (dua ratus) meter dari SPPBE….”. Selanjutnya

para Penggugat mendalilkan bahwa: “……. Pembangunan SPPBE terletak di

- 13 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


daerah pemukiman Para Penggugat, dapat dimungkinkan berbahaya karena

mudah terbakar dan meledak, akan dapat menimbulkan kerusakan harta milik,

kematian dan gangguan berat lainnya terhadap warga” (vide: argumentasi pokok

perkara point B 3.1 jo. B 3.2 gugatan para Penggugat).

• Bahwa didalilkan pula oleh para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita

nomor 1 : “bahwa pada bulan Juli 2009, PT Aria Persada telah memulai

pembangunan SPPBE…..” Dan demikian jika dihubungkan dengan Posita nomor

15, telah secara tegas diakui kalau izin HO dan IMB sudah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati (tepatnya untuk IMB dengan Keputusan Bupati Bondowoso

tertanggal 30 Juli 2009, nomor: 640/786/430.42/2009 dan untuk izin HO

tertanggal 22 Juni 2009 nomor: 530.08/112/430.42/2009) dan posita B.3.2.

secara tegas mendalilkan: “….. Para Penggugat berhak mengajukan keberatan

sehingga ijin pendirian usaha SPPBE dapat ditolak”. Hal ini berarti bahwa

pembangunan SPPBE terjadi setelah keluarnya izin, dan karenanya menurut

hukum keberadaan SPPBE adalah sah dan tidak melawan hukum;

• Bahwa tentang perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso yaitu HO

dan IMB, sudah jelas merupakan Keputusan Bupati selaku Pejabat Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo

UU No. 9 tahun 2004 yaitu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit,

individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata.

• Bahwa izin menurut Spelt dan Ten Berge (terjemahan Philipus M.Hadjon dalam

bukunya : Pengantar hukum Perizinan, penerbit Yuridika Surabaya, 1993, adalah

suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan

Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan

larangan perundangan. Dengan memberi izin berarti penguasa memperkenankan

orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang

- 14 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang

bagi kepentingan umum diharuskan pengawasan khusus atasnya, karena fungsi

izin adalah mengarahkan/mengendalikan (sturen) aktifitas tertentu dan mencegah

bahaya bagi lingkungan.

Bahwa untuk mendapatkan izin tersebut (HO dan IMB) tentunya sudah

dipenuhi syarat-syaratnya dan telah dilalui pentahapannya dalam proses

perizinan. Begitu juga syarat-syarat yang harus dilakukan setelah memperoleh

izin, karena apabila syarat-syarat setelah memperoleh izin tersebut dilanggar,

maka pemberi izin akan mencabut izin sebagai suatu sanksi dan itupun tidak

dilakukan secara langsung, melainkan ada suatu proses atau prosedur yang

memuat tindakan-tindakan atau peringatan-peringatan dan atu tegoran keras

dan pembekuan izin bahkan dapat dilakukan paksaan perintahan/bongkar

paksa (bestuur dwaang);

• Bahwa sengketa atau gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat setelah

Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa izin dikeluarkan oleh Bupati selaku

Pejabat Tata Usaha Negara, dengan dalih ada 8 (delapan) orang yang mencabut

pernyataan tidak keberatan sebagaimana dalil posita nomor 3 dan juga

mendalilkan bahwa para Penggugat berdiam diradius kurang dari 200 (dua ratus)

meter dari SPPBE sebagaimana Posita point B.1.2 dan lain-lain.

Bahwa sengketa sebagaimana akibat dikeluarkannya izin sebagai Keputusan

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UU No, 5

Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 adalah merupakan kompetensi absolute

PTUN.

• Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang untuk

memeriksa dan memutus perkara ini, karenanya mohon dalam putusan sela untuk

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Menyatakan gugatan Para

Penggugat tidak dapat diterima.

2. DILATOIR EKSEPSI

- 15 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa gugatan Para Penggugat perihal Perbuatan melawan hukum belum

waktunya untuk diajukan.

• Bahwa dalam posita gugatan, B.1. Ius Standi Para Penggugat nomor 3 secara

tegas didalilkan: bahwa Para Penggugat dirugikan secara ekonomis, ekologis,

maupun psikologis atas dibangunnya SPPBE……. Jika gas elpiji tersebut bocor,

dan kita semua tidak tahu kapan akan terjadi….. maka akan dimungkinkan akan

tersulut api dari pemukiman warga dan membayangkan adanya ledakan gas

sepanjang hidup……….”

• Bahwa dengan demikian, kerugian materiil maupun immaterial akibat

dibangunnya SPPBE masih belum terjadi, tetapi hanya merupakan kemungkinan

yang dibayangkan oleh Para Penggugat;

Bahwa tentang kemungkinan dan bayangan para Penggugat akan adanya

bahaya, sama sekali tidak mendasar atas hukum dan para restoration to

original condition sebagaimana yang dikehendaki pula dalam ketentuan pasal

1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu Tiap perbuatan

melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan

pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian;

• Bahwa salah unsure pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya kerugian, sedangkan

dalam gugatan Para Penggugat, selain hanya kemungkinan dan bayangan, tidak

disebutkan berapa kerugian materiil ataupun kerugian immaterial yang dapat

dinilai dengan uang dan yang diderita oleh Para Penggugat;

• Bahwa dengan adanya izin yang telah dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso,

maka keberadaan SPPBE adalah sah dan tidak melawan hukum sebagaimana

yang dimaksud dalam unsure pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga jika dikaitkan

dengan unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian juga

sangat tidak terpenuhi;

• Bahwa kalau Para Penggugat dalam gugatannya, posita B.2 (hubungan hukum

para Penggugat) nomor 1,2 dan 3 yang pada intinya mendalilkan: “……. Adanya

- 16 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


kesamaan kepentingan dan penderitaan serta diformulasikan dalam bentuk

kelompok….. kebiasaan perkara sengketa lingkungan yang menimbulkan korban

masal…..”, maka seharusnya berdasarkan pasal 3 PERMA nomor 1 tahun 2002,

“ dalam petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan dengan jelas dan rinci,

memuat atau menjelaskan cara pendistribusian ganti rugi itu kepada seluruh

anggota kelompok dan usul pembentukan tim atau panel yang bertindak

membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi”.

• Bahwa dengan adanya aksi dan upaya lain yang dilakukan oleh Para Penggugat,

sampai saat ini SPPBE belum beroperasi dan justru Tergugat I yang amat sangat

dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil;

• Bahwa karena tidak atau belum ada kerugian yang diderita Para Penggugat, baik

materiil maupun immaterial yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak ada

perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, justru

Tergugat I yang dirugikan, maka gugatan Para Penggugat belum saatnya pula

untuk diajukan. Untuk itu mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak

dapat diterima.

3. EKSEPSI DISKWALIFIKATOR

• Bahwa Para Penggugat salah menentukan dan menarik Tergugat II dalam perkara

ini;

• Bahwa sebagai pengusaha yang mendirikan SPPBE adalah PT Aria Energy

Persada, sedangkan Tergugat II dan PT tersebut hanyalah sebagai salah satu

pemegang saham yang diberi tugas dalam mengelola SPPBE oleh Direktur PT

Aria Energy Persada;

• Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, yang berhak

mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direktur;

• Bahwa karena gugatan juga ditujukan kepada Tergugat II yang menurut hukum

acara Perdata tidak mempunyai tanggunggugat, maka mohon agar gugatan Para

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- 17 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


II. DALAM KONPENSI

• Bahwa eksepsi Tergugat I dan II merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan

pokok perkara ini dan Tergugat I dan II menolak dalil-dalil gugatan kecuali yang

akan diakui secara tegas akan kebenarannya;

• Bahwa adapun jawaban Tergugat I dan II adalah sebagai berikut:

A. Tentang Fakta

1. Bahwa benar PT Aria Energy Persada telah membangun SPPBE “mini” di

Desa Taman Dusun Congkrong Barat Kecamatan Grujugan Kabupaten

Bondowoso dengan kronologis sebagai berikut:

• Tanggal 27 Maret 2008, dengan Suratnya nomor 001/AEP/K/08/Sausulan,

Tergugat I mengajukan permohonan Ijin Pembangunan SPPBE Mini di

Kabupaten Bondowoso;

• Tanggal 6 Juni 2008 dengan Suratnya nomor: 1023/F10000/2008-S3, Tergugat

IV memberikan Persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan SPPBE untuk pengisian

LPG 3 Kg;

• Kemudian Tergugat I melalui salah satu pemegang sahamnya (yaitu Tergugat II)

membeli tanah untuk lokasi Pembangunan SPPBE;

• Selanjutnya ada Pernyataan Lingkungan yang ditandatangani oleh 8 (delapan)

orang serta diketahui oleh Kepala Desa Taman dan Camat Grujugan yang isinya

menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan adanya/didirikannya PT Aria

Energy Persada (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji);

• Tanggal 01 Mei 2009 dilakukan Survey/kunjungan ke Lokasi Rencana

Pembangunan SPPBE oleh Tergugat IV dan hasilnya dinyatakan sesuai dan

memenuhi persyaratan untuk didirikan SPPBE;

• Tanggal 01 Mei 2009 setelah dinyatakan sesuai dan memenuhi syarat oleh

Tergugat IV seketika itu pula Tergugat I mengajukan peermohonan ijin prinsip

Pembangunan SPPBE di Desa Taman Kecamatan Grujugan Kabupaten

Bondowoso kepada Tergugat III;

- 18 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Tim 11 (sebelas) dari Tergugat III melakukan peninjauan lokasi yang akan

didirikan SPPBE. Tim tersebut meliputi: Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu,

Bapeda, Kantor Satpol PP, Bagian hukum, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan

Hidup, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, bagian perekonomian, Dinas

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Kecamatan Grujugan, Kepala

Desa Taman;

• Tanggal 22 Juni 2009, Tergugat III membeerikan Persetujuan Ijin Prinsip

Pembangunan SPPBE dan mengeluarkan Ijin Tempat Usaha berdasarkan HO,

Surat Ijin Undang-undang Gangguan (HO) atas nama Tergugat I;

• Tanggal 30 Juli 2009, Tergugat III mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB) atas nama Tergugat I dan setelah itu baru dimulai pembangunan SPPBE

oleh Tergugat I;

• Tanggal 15 Agustus 2009 ada Pencabutan pernyataan dari 8 (delapan) orang

yang sebelumnya memberikan persetujuan dan tidak keberatan dengan

dibangunnya SPPBE;

• Tanggal 18 Agustus 2009 ada surat pernyataan yang isinya menolak lokasi

SPPBE;

• Tanggal 4 September 2009, ada Surat nomor: 158/F14550/2009-S3 dari Sales

Representative LPG Rayon III Pertamina yang isinya meminta agar aktivitas

pembangunan SPPBE dihentikan untuk sementara waktu;

• Tanggal 16 September 2009, ada Surat Pencabutan Pernyataan yang isinya

menerima SPPBE;

• Tanggal 27 Nopember 2009, peertemuan dengan PT Pertamina, Bupati

Bondowoso dan masyarakat Taman Kecamatan Grujugan-Bondowoso;

• Tanggal 02 Desember 2009, ada Surat nomor: 215/F14550/2009-S3 dari Sales

Representative LPG Rayon III Pertamina yang isinya mencabut Surat nomor:

158/F14550/2009-S3, tanggal 04 September 2009 yang intinya menyatakan

bahwa PT Pertamina (Persero) tidak berwenang untuk menghentikan aktifitas

- 19 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


pembangunan SPPBE dan meminta agar Tergugat I melanjutkan pembangunan

SPPBE;

• Tanggal 03 Pebruari 2011, terjadi Minute of Meeting, Pertemuan masyarakat

Congkrong Barat yang kontra SPPBE dengan KH Muhammad Ma’shum

(pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlah) yang intinya menawarkan 2 (dua) opsi

yaitu: Mubahalah antara penguasa dan pengusaha serta dengan masyarakat yang

kontra SPPBE, jika Muhabalah disetujui maka SPPBE dipersilahkan untuk

beroperasi dan semua perkara dicabut, serta opsi yang kedua yaitu:

• Masyarakat menghentikan kegiatan unjuk rasa sedangkan SPPBE mencabut

semua perkara criminal di Polres maupun di Kejaksaan, sedangkan perkara

perdata tetap berjalan;

• Tanggal 06 Pebruari 2011, terjadi Minute of Meeting, peertemuan masyarakat

Congkrong Barat yang kontra SPPBE dengan KH. Muhamad Ma’shum

(pimpinan pondok Pesantren Al-Ishlah) yang intinya kesepakatan dari peserta

rapat untuk meminta kepada Bupati Bondowoso ganti rugi yaitu:

1. Ganti rugi biaya pidana dan perdata Rp. 50 juta dan biaya operasi

Suryadi Rp. 100 juta;

2. Tenaga kerja 80% masyarakat sekitar SPPBE terdiri dari yang pro dan

kontra;

3. Penerangan jalan radius 200 m;

4. Paving jalan desa;

5. CSR;

6. Bengkel kerja untuk para pemuda yang tidak tertampung di SPPBE

(bengkel las, sepeda motor, pertukangan, dll).

7. Fasilitas olahraga;

8. Air bersih di tiga titik;

9. Santunan awal kepada 300 Kepala Keluarga terdampak Rp. 900 juta

dll.

- 20 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2. Bahwa sangat tidak benar kalau didalilkan ada 8 orang dimintai tandatangan

oleh Tergugat II untuk pembebasan lahan, karena sudah jelas dalam isi

pernyataannya yang berbunyi: “….. menyatakan setuju dan tidak keberatan

dengan adanya/didirikannya Perusahaan PT Aria Energy Persada (SPPBE)”

dan dalam Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2009 juga

sudah disebutkan sendiri yaitu: “ yang isinya menyetujui tentang akan

dibangunnya SPPBE PT Aria Energy Persada di Desa Taman Kecamatan

Grujugan Kabupaten Bondowoso”.

Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah merekayasa fakta yang tidak sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa pencabutan Pernyataan tidak keberatan

yang dilakukan oleh 8 (delapan) orang adalah tidak benar dan sangat melawan

hokum, karena pencabutan tersebut dilakukan setelah semua proses dan perizinan

SPPBE sudah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan setelah masa

sanggah/keberatan yang ditentukan perundang-undangan telah lewat waktu serta

pembangunan SPPBE sudah berjalan/selesai;

Bahwa faktanya ada diantara kedelapan orang tersebut yang merekomendasi

orang-orang untuk bekerja di SPPBE dari sejak mulai awal pembangunan sampai

para karyawan SPPBE yang terdiri dari orang-orang Desa Taman itu sendiri;

3. Bahwa tentang fakta dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan 300 KK

atau sekitar 1.200 jiwa disekitar lokasi Pembangunan SPPBE tidak

memberikan ijin. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah 300 KK

atau 1200 jiwa tersebut benar-benar mempunyai kapasitas dan wewenang

serta ada relefansinya untuk memberikan ijin, sedangkan menurut hukum

yang berhak dan berwenang memberikan ijin adalah Tergugat III dan

mengapa mereka 300 KK atau 1200 jiwa tidak ikut mengajukan gugatan?.

Bahwa dengan demikian faktanya adalah kediaman 300 KK atau 1200 jiwa

tersebut jauh dari lokasi Pembangunan SPPBE dan karenanya memang tidak

mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak ada

- 21 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


relefansinya jika Para Penggugat mendramatisir dengan mengatasnamakan

masyarakat dan/atau 300 KK atau 1200 jiwa tersebut;

4. Bahwa para Penggugat yang mendalilkan pada tanggal 18 Agustus 2009 ada

122 (seratus dua puluh dua) orang penduduk warga Congkrong Barat Desa

Taman Kecamatan Grujugan mengirimkan Pernyataan yang pada pokoknya

meninjau kembali ijin yang telah diberikan dan memindahkan SPPBE.

Bahwa dalil fakta dan pernyataan yang demikian haruslah dikesampingkan,

karena faktanya ke -122 orang tersebut tidak dirugikan baik secara materiil

maupun immaterial dan juga bukan pihak dalam perkara ini, mereka juga

tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan.

Terbukti mereka ke-122 orang tidak menjadi pihak Penggugat atau para

Penggugat atau mewakilkan dan/atau terwakili serta tidak memberikan kuasa

kepada para Penggugat;

5. Bahwa keberatan Para Penggugat dan/atau 122 (seratus dua puluh dua) orang

terhadap keberadaan SPPBE adalah tanpa dasar alas hak yang sah dan justru

melawan hokum serta tidak beritikad baik. Faktanya adalah bahwa keberatan

itu dilakukan dan diajukan setelah pembangunan SPPBE (yang sudah

mendapat izin dari Pejabat yang berwenang) dan setelah adanya persetujuan

lokasi dari Pertamina (Tergugat IV);

Bahwa dengan pengkondisian dari Para Penggugat kepada 122 orang tersebut

telah berhasil mempengaruhi Usman Lekki (Sales Representative LPG Rayon III)

untuk menghentikan aktifitas Pembangunan SPPBE. Padahal antara Tergugat I

dengan Tergugat IV adalah mitra kerja, karena SPPBE dibangun dengan pola

kerja sama. Sedangkan untuk pembangunan dan segala perijinannya bukanlah

merupakan kewenangan dan tanggung jawab PT Pertamina (Persero)

sebagaimana telah diakui sendiri oleh Tergugat IV dan faktanya setelah

mengadakan pertemuan dengan Bupati dan masyarakat, berdasarkan suratnya

nomor 215/F14550/2009-S3 tanggal 02 Desember 2009 Tergugat IV berharap

agar pembangunan dilanjutkan dan diselesaikan.

- 22 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6. Bahwa aksi masyarakat atau Para Penggugat dan/atau apalagi ke 122 orang

yang tergabung dalam forum Masyarakat Taman (Format) adalah tanpa

dasar fakta dan hanya berdasar atas kemungkinan-kemungkinan dari suatu

akibat yang sebenarnya tidak mungkin terjadi atas keberadaan SPPBE;

Bahwa faktanya SPPBE telah dibangun berdasarkan syarat pengamanan

berstandar internasional dan dengan konstruksi/system keamanan (dari resiko

terbakar/meledak) yang amat sangat memadai karena dilengkapi dengan : alarm

deteksi gas, pemadam kebakaran, hidran (kolam) 500 m3, katub dan lain-lain

yang memang sengaja disiapkan dan diharuskan apabila sewaktu-waktu terjadi

hal-hal serta resiko yang tidak diinginkan, sehingga SPPBE mini milik Tergugat I

dengan prediksi terjelek terjadi kebakaran/ledakan maka tidak akan sampai

berpengaruh pada lingkungan diluar bangunan SPPBE itu sendiri, mengingat

ketentuan dari Tergugat IV, jarak aman dari storage tank adalah dalam radius 50

feet/15,24 m, sedangkan faktanya jarak storage tank dengan batas dalam

lingkungan dalam SPPBE keliling adalah dalam radius rata-rata lebih dari 25 m2.

Kontruksi/system serta tata ruang bangunan SPPBE sudah ditinjau langsung oleh

Manager external affair serta selalu dimonitor/dipantau oleh SR LPG Rayon III

Pertamina dan oleh pemberi izin;

7. Bahwa sangat ironis dan bertolak belakang dengan dasar gugatan Para

Penggugat yang mendalilkan SPPBE berbahaya sedangkan disisi lain mereka

membawa obor dan paku yang ditancapkan kekayu dalam jarak kurang lebih

5 sampai 10 m untuk mencegat dan menghalangi Skid Tank saat akan

dimasukkan ke SPPBE. Hal ini sangat merugikan Tergugat I;

Bahwa dengan demikian faktanya adalah Para Penggugat mendalilkan SPPBE

berbahaya dipemukiman dengan radius kurang dari 200 m hanyalah alas an yang

sama sekali tidak berdasar atas hokum dan hanya omong kosong belaka, apalagi

telah terbukti berdasarkan fakta hokum bahwa khususnya Penggugat I yang

dikatakan oleh Para Penggugat sebagai koordinatornya terhadap keberadaan

SPPBE sebagaimana tersebut dalam Minute of Meeting tanggal 6 Pebruari 2001,

- 23 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


ikut mengajukan/mengusulkan kepada Bupati Bondowoso sesuatu yang sama

sekali tidak terkait untuk mengurangi/menanggulangi bahaya melainkan turut

mengusulkan;

1. Ganti rugi biaya Pidana dan Perdata Rp. 50 juta dan biaya operasi

Suryadi Rp. 100 juta.

2. Tenaga kerja 80% masyarakat sekitar SPPBE, terdiri dari yang pro dan

kontra.

3. Penerangan jalan radius 200 m.

4. Paving jalan desa.

5. CSR.

6. Bengkel kerja untuk para pemuda yang tidak tertampung di SPPBE

(bengkel las, sepeda motor, pertukangan, dll).

7. Fasilitas olah raga.

8. Air bersih di tiga titik.

9. Santunan awal kepada 300 kepala keluarga terdampak Rp. 900 juta.

8. Bahwa jarak rumah/kediaman Para Penggugat dengan SPPBE rata-rata lebih

dari 200 m, yaitu masing-masing Penggugat (selanjutnya disingkat P) dengan

SPPBE berjarak kurang lebih sebagai berikut: P. I = 325 m, P.II = 325 m,

P.III = 200 m, P.IV = 210 m, P.V = 385 m, P.VI = 320 m, P.VII = 315 m,

P.VIII = 340 m, P. IX = 335 m, P. X = 330 m, P. XI = 270 m, P. XII = 280 m,

P. XIII = 260 m, P. XIV = 250 m, P. XV = 270 m, P. XVI = 280 m, P. XVII =

270m, P.XVIII = 515 m, P. XIX = 270 m, P. XX = 575 m, P. XXI = 500 m,

P.XXII = 500 m, P. XXIII = 250 m, P. XXIV = 575 m, P. XXV = 600 m, P.

XXVI = 630 m.

9. Bahwa dengan demikian faktanya adalah Para Penggugat telah beritikad baik

terhadap Tergugat I khususnya terhadap keberadaan SPPBE, padahal

Tergugat I tidak akan membangun SPPBE kalau tidak ada persetujuan dari

warga dan kalau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

B. ANALISA HUKUM

- 24 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


B. 1. Tentang Ius Standi Para Penggugat

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Para Penggugat karena Para

Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat, baik karena

berdasar atas alasan dalam satu pemukiman, apalagi atas dasar jarak kediaman

mereka dalam radius kurang dari 200 m dari SPPBE.

2. Bahwa karena alasan satu pemukiman, bukan berarti Para Penggugat secara

hukum bisa mempunyai kedudukan hukum selaku subjek hukum untuk

mengajukan gugatan. Apalagi alasan pemukiman oleh para Penggugat hanya

didasarkan kepada web site, sedangkan menurut hukum, web site bukanlah

merupakan sumber hukum, norma atau kaidah yang berisi larangan, perintah atau

sanksi;

3. Bahwa karena alasan jarak dalam radius kurang dari 200 m juga tidak

memberikan kedudukan hukum bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan,

karena selain faktanya Para Penggugat bertempat tinggal/berkediaman dijarak

lebih dari 200 m dari SPPBE, jarak dalam radius 200 dari tempat usaha SPPBE

juga tidak ada sumber atau dasar hukumnya. Namum apabila yang dimaksud oleh

Para Penggugat adalah jarak 200 m sebagaimana diatur dalam psal 6 ayat (2)

Undang-undang Gangguan Stb 1926 – 266, maka Para Penggugat semakin tidak

mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan perdata. Karena keberatan

tersebut harus ditujukan kepada pemberi izin atau gugatan tersebut harus

ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan itupun kalau ada hal yang

menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah Para Penggugat tidak baik atau

kurang baik didiami atau ada hal yang merintangi para Penggugat menggunakan

rumah-rumahnya atas beberadaan SPPBE.

4. Bahwa kekhawatiran Para Penggugat akan terjadi bahaya dengan adanya SPPBE

bukan merupakan dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan perdata

sebagaimana yang dikehendaki pasal 1365 KUH Perdata, karena menurut

ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Gangguan (Stb 1926 -266)

kekhawatiran tersebut merupakan salah satu penyebab ditolaknya izin, tetapi

- 25 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


faktanya izin tidak ditolak dan bahkan telah dikeluarkan oleh Pejabat yang

berwenang;

5. Bahwa karena ius standi Para Penggugat terkait erat dengan izin yang telah

dikeluarkan, sedangkan tentang perizinan sebagaimana telah dibahas dalam

eksepsi, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka gugatan Perdata yang

diajukan oleh Para Penggugat adalah salah alamat, karena Pengadilan Negeri

Bondowoso tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa akibat

dikeluarkan izin oleh pejabat Tata Usaha Negara.

B.2. Tentang Hubungan hukum Para Penggugat.

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan

hubungan hukum diantara mereka Para Penggugat.

2. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan mempunyai kedudukan

hokum (ius standi) karena berdiam diradius kurang dari 200 m dari SPPBE.

3. Bahwa faktanya para Penggugat bertempat tinggal/berdiam pada jarak dalam

radius lebih dari 200 m dan masing-masing Penggugat jarak dari SPPBE tidak

sama, sehingga jika memang benar SPPBE menimbulkan bahaya maka ada dari

mereka Para Penggugat yang berdiam diradius lebih dari 200 m tidak akan

berdampak. Sehingga karena ada perbedaan diantara para Penggugat yang sangat

prinsipil dan substansial maka dengan demikian diantara Para Penggugat sudah

jelas tidak ada hubungan hokum, karena tidak mempunyai kesamaan fakta apalagi

persamaan kepentingan dan penderitaan;

4. Bahwa hubungan hukum diantara Para Penggugat tidak lazim dan bahkan tidak

pernah ada dalam perkara sengketa lingkungan, karena yang lazim sebagaimana

diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah hubungan hokum antara

Kelompok (class) Perwakilan Kelompok (class Representative) dan anggota

kelompok (class Members) dan berdasarkan ketentuan pasal 38 UU Nomor 23

Tahun 2007 (UUPLH) yang diberi hak untuk mengajukan gugatan dan tuntutan

atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup adalah LSM yang sudah

berbadan hokum;

- 26 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5. Bahwa dengan demikian Para Penggugat yang telah membentuk kelompok

bernama Forum Masyarakat taman (Format) haruslah diabaikan dan

dikesampingkan karena:

• Tidak berbentuk badan hokum atau yayasan;

• Tidak dijelaskan tujuannya dalam anggaran dasarnya;

• Baru dalam perkara ini Format secara insidentil mewakili dirinya sendiri;

6. Bahwa karena format bertindak untuk diri sendiri dan bukan untuk

kepentingan kelompok tertentu, sehingga kedudukan dan kapasitasnya bukan

sebagai legal mandatory atau wettelijke vertegenwoordig dan oleh karena itu

tidak mempunyai hak legal standing untuk mengajukan gugatan.

B.3. Tentang Argumentasi Pokok Perkara.

Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan

Argumentasi Pokok Perkara yang diajukan Para Penggugat.

1. Bahwa argumentasi keberatan pada Penggugat terhadap SPPBE yang bias

dibangun didaerah mana saja yang bukan merupakan daerah pemukiman

didasarkan kepada web sitenya Pertamina. Web site termasuk yang memuat

ketentuan tersebut bukanlah peraturan yang merupakan sumber hokum;

Bahwa logika hukumnya adalah: kalau dibangun diluar area pemukiman

maka tidak perlu persetujuan masyarakat dan sebaliknya, karena ada

persetujuan dari masyarakat, khususnya yang benar-benar bersebelahan/

berdekatan, maka boleh dan sah menurut hokum. Masyarakat yang telah

memberikan persetujuan adalah Bp. Sunjoto, Abdul Latif, Budiyanto, Agus

Djumantoto, Budi, Eksan, Abd Azis, Frikas Abdillah dan Suyanto.

Persetujuan tersebut dilakukan secara tertulis. Sehingga sangat tidak benar

kalau didalilkan persetujuan untuk pembebasan lahan yang dijadikan dasar

untuk pencabutan persetujuan oleh mereka, karena sudah sangat jelas dalam

surat pencabutan itupun tertulis: menyetujui akan dibangunnya SPPBE,

bahkan diantara masyarakat yang telah menyetujui tersebut, ada yang telah

merekomendasi para pekerja dari sejak akan dibangunnya sampai adanya

- 27 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


karyawan SPPBE. Pencabutan tersebut dilakukan setelah semua proses dan

perizinan SPPBE sudah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan

setelah masa sanggah/keberatan yang ditentukan perundang-undangan telah

lewat waktu serta pembangunan SPPBE sudah berjalan/selesai;

Bahwa syarat pengamanan berstandar Internasional sudah diterapkan dalam

SPPBE dan jarak aman dari storage tank adalah dalam radius 50 feet/15,24

m, sedangkan faktanya SPPBE milik Tergugat I jarak storage tank dengan

batas dalam dilingkungan dalam SPPBE adalah dalam radius rata-rata lebih

25 m. Dengan demikian adanya gudang tembakau dan produksi batu merah

tidak akan mengakibatkan resiko pada SPPBE karena jaraknya lebih dari

15,24 m bahkan lebih dari 200 m.

2. Bahwa sangat tidak benar Para Penggugat yang mendalilkan bahwa SPPBE

dapat menimbulkan kerusakan harta milik, kematian dan ganggugan berat

lainnya terhadap warga yang berada disekeliling bangunan yang letaknya

dalam lingkungan radius dua ratus meter atau lebih. Hal itu sudah

dipertimbangkan sebelum dilkeluarkannya izin oleh pemberi izin.

Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Gangguan Stb. 1926 –,

para Penggugat hanya berhak mengajukan keberatan kepada pemberi izin

atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan itupun

kalau ada hal yang menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah para

Penggugat tidak baik atau kurang baik didiami atau ada hal yang merintangi

para Penggugat menggunakan rumah-rumahnya;

3. Bahwa pendirian dan pembangunan SPPBE oleh Tergugat I berdasarkan alas

hak yang sah dan tidak melanggar hukum, karena SPPBE didirikan dan

dibangun setelah semua perizinan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Perlu digaris bawahi bahwa SPPBE yang dibangun oleh Tergugat I hanya

merupakan stasiun pengisian atau transit gas/LPG 3 kg dan bukan pembuatan/

pemrosesan gas, walau demikian sudah dilengkapi pula dengan UKL-UPL

untuk menekan bahaya terhadap lingkungan dan sarana penegakan hokum

- 28 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


lingkungan melalui perizinan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa dengan dikeluarkannya semua izin maka keberadaan SPPBE adalah

sah dan tidak melawan hukum, begitu juga dengan perbuatan Tergugat I

mendirikan dan membangun SPPBE adalah sah serta tidak melawan hokum

pula.

Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama PT Aria Energy Persada

membangun SPPBE adalah untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam

mengganti minyak tanah dengan gas elpiji yang lebih ekonomis dan dapat

menghemat pengeluaran Negara sampai Rp. 30 triliun.

Bahwa keberadaan SPPBE tersebut selain didukung oleh masyarakat sekitar

(bukti persetujuan dan banyaknya para pekerja/karyawan) juga ditanggapi

baik oleh PT Pertamina selaku mitra kerja/usaha dengan memberikan

persetujuan ijin prinsip Pembangunan SPPBE mini untuk pengisian LPG 3

kg serta diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah pembangunan selesai dan SPPB sudah siap beroperasi

tepatnya bulan Nopember 2010, ternyata ada aksi dengan tujuan

menghalang-halangi kegiatan SPPBE, dimana aksi tersebut tidak hanya

merupakan aksi damai tetapi lebih daripada itu sudah mengarah kepada

kekerasan dengan menutup paksa pintu masuk SPPBE dan bahkan

menghalang-halangi masuknya skid tank dengan membawa obor dan paku

yang ditancapkan ke kayu.

Akibatnya sampai sekarang SPPBE belum beroperasi sementara sudah

banyak karyawan (Satpam dan pesuruh) yang sudah mulai bekerja sejak

bulan Nopember 2010 sampai sekarang. Sehingga dengan demikian Tergugat

I selaku pribadi dan selaku pengusaha sangat dirugikan baik secara materiil

maupun immaterial.

- 29 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Atas dasar hal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Pengadilan

Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi (dalam putusan sela atau dalam pokok perkara).

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dan atau :

Jika Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Dalam Konpensi.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Dan atau:

Jika Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai

berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menyatakan menolak dan menyangkal keras terhadap

seluruh uraian dalil gugatan Para Penggugat (posita) beserta petitumnya

kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas tidak dibantah dan diakui oleh

Tergugat III.

2. Tentang Eksepsi Absolut, bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak

berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

karena ternyata seluruh uraian dalil gugatan Para Penggugat tersebut,

mengenai sah atau tidaknya ijin HO dan IMB yang diterbitkan oleh

Tergugat III, hal demikian dapat terbukti dalam Petitum gugatan para

Penggugat yang pada pokoknya meminta para Pengadilan Negeri

- 30 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Bondowoso agar ijin HO dan IMB yang diterbitkan oleh Tergugat III

dibatalkan.

Bahwa apabila memperhatikan dalil gugatan para Penggugat yang demikian ijin

HO dan IMB adalah merupakan produk hokum yang berupa penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan

hokum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku dan bersifat konkrit, individual dan final, kemudian Keputusan Tata

Usaha Negara tersebut menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan

hokum. Dengan demikian apabila mengacu pada ketentuan pasal 1 butir 3

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur

yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga gugatan perdata terdaftar

dalam perkara nomor: 02/Pdt.G/2011/PN Bdw yang ditujukan kepada Tergugat III

adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso melainkan menjadi

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya gugatan para Penggugat

yang demikian itu sepatutnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan atau

setidak-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut harus dipandang tidak sempurna

(obscure libele) hal yang demikian karena dalam gugatan para Penggugat

diuraikan tidak dengan jelas dan rinci menyebutkan identitas bangunan

SPPBE serta tidak dilengkapi dengan menyebut lokasi batas-batas

pembangunan SPPBE, maka gugatan Para Penggugat yang demikian itu

secara hokum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat III adalah Pejabat

Negara dan didalam menjalankan jabatannya adalah untuk dan atas nama

Negara dan bukan personal seorang bupati, sehingga gugatan seharusnya

ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka gugatan para

Penggugat yang demikian itu harus dipandang tidak sempurna, karena

kekurangan subyek hokum (pihak) yang harus digugat (exeptio plurium

litis consortium).

- 31 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak sempurna, maka

konsekuensi yuridisnya gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaarrd).

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya dalam jawaban ini

Tergugat III mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso melalui yth.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

menjatuhkan putusan sela sebelum pokok perkara diperiksa, dengan

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang

mengadili perkara ini melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tataa

Usaha Negara.

II. Eksepsi Kedudukan Para Penggugat tidak jelas.

1. Bahwa sebagai Penggugat dalam perkara ini terdiri dari Penggugat I

sampai dengan Penggugat XXVI yaitu terdiri dari 26 orang Penggugat

secara individual.

2. Bahwa domisili Para Penggugat sesuai dengan identitas para Tergugat

masing-masing dari Warga Negara/penduduk dari RT 007/RW 001 (10

Penggugat), dari RT 010/RW 002 (9 Penggugat) dari RT 009/RW 002 (3

Penggugat) dari RT 011/RW 002 (4 Penggugat).

3. Bahwa dalil gugatan adalah ijin HO yang tidak memenuhi prosedur dan

standar jarak dengan pemukiman penduduk, sedang jika para Penggugat

beralamat pada 4 RT dan 4 RW, maka adalah mengada-ada jika

keberadaan SPPBE tersebut akan mengancam sampai 4 RT dan 4 RW,

sehingga kedudukan para Penggugat adalah menjadi kabur yang

mendalilkan pihak yang berbatasan langsung dengan SPPBE.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dali diatas tersebut, oleh karena gugatan pihak-

pihak Penggugat kabur maka gugatan Para Penggugat adalah tidak

berdasar dan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur lebels).

- 32 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1. Bahwa objek yang digugat dalam perkara ini tidak diuraikan dengan jelas

tentang HO dan IMB nomor berapa dan tanggal berapa serta tidak jelas

dan tidak secara terperinci menguraikan identitas SPPBE dan letak serta

batas-batas SPPBE yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat adalah kabur

(obscuur libels) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi, maka dianggap

sebagai suatu kesatuan dengan pokok perkara ini sepanjang ada korelasi

dan relevansinya, sehingga tidak perlu diulangi lagi dalam pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat III menyatakan menolak secara tegas terhadap

keseluruhan dalil-dalil uraian Para Penggugat baik posita maupun

petitumnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas tidak dibantah dan

diakuinya.


dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai pada point 2, 3 dan 4

tersebut adalah tidak benar, sebelum Pembangunan SPPBE dimulai

Pembangunannya Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam hal

ini Tergugat III melalui tim/Komisi HO Kabupaten pada tanggal 6 Mei

2009 terlebih dahulu telah memasang Pengumuman atas Rencana

Pembangunan Proyek SPPBE di Kantor Kecamatan Grujugan nomor

530.08/228a/430.911/2009 (bukti T.3.1) dan sampai batas waktu

Pengumuman tersebut yaitu selama 30 (tiga puluh) hari sesuai Peraturan

Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi

ijin bangunan selanjutnya tim/komisi HO melakukan peninjauan

Lapangan dan ternyata warga tidak ada yang keberatan tentang rencana

dibangunnya Proyek SPPBE tersebut, karenanya dengan telah

terpenuhinya prosedur dan persyaratan administrasi perijinan sesuai

peraturan yang berlaku, maka Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

- 33 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Kabupaten Bondowoso memproses Penerbitan ijin SPPBE milik PT Aria

Energi Persada di Desa Taman Kecamatan Grujugan, Kabupaten

Bondowoso.


dalil uraian gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai pada point ke 5

yang pada pokoknya bahwa para Penggugat keberatan dan minta meninjau

kembali atas ijin yang telah diberikan Tergugat III kepada PT. Aria Energi

Persada serta memindah SPPBE tersebut ke tempat yang sesuai dengan

ketentuan Pertamina dan jauh dari pemukiman warga.

Bahwa atas sangkaan para Penggugat yang menyatakan bahwa ijin yang diberikan

adalah perbuatan melawan hokum maka perlu kiranya dipahami bersama bahwa

perbuatan melawan hokum oleh Penguasa (onrechtmatige overheids daad) harus

terlebih dahulu memenuhi unsure-unsur sebagaimana tercantum dalam SEMA

tanggal 25 Pebruari 1977 yaitu sebagai berikut:

a. Melanggar Undang-undang;

b. Pelampauan kewenangan (overss chirjding bevoed heiet).

c. Penyalahgunaan kekuasaan (misbruik van mach atau d’toournement de

poevoir).

d. Kesewenang-wenangan (willekuur) oleh penguasa.

Bahwa terhadap ijin SPPBE yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Bondowoso dalam hal ini Tergugat III telah memenuhi persyaratan legal formal

prosedur perijinan sesuai Peraturan Perundang-undang berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 1997 tentang IMB dan Perda

nomor 12 tahun 2002 tentang Retribusi Ijin gangguan HO sehingga tidak

melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan dan bukan merupakan

perbuatan melawan hokum sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Penggugat

dalam petitum point 5, 6 dan7. Persyaratan legal formal prosedur perijinan

tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

Persyaratan untuk terbitnya HO:

- 34 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1. Formulir permohonan bermeterai tanggal 01 Mei 2009 No. 015/ABP/K

an. Laurensiun Sardjono A. Dr. Dengan alamat Manyar Kartoarjo No. 63

RT 06 RW 11 Kec. Gubeng Surabaya dengan pekerjaan sebagai dokter

(bukti T.3.2).

2. Rekomendasi Camat tertanggal 05 Mei 2009 No. 503/159/430.1011/2009

(bukti T.3.3).

3. Foto copy KTP (bukti T.3.4);

4. NPWPD No. 02.822.742. 9-606.000 an PT Aria Energy Persada ( Bukti

T.3.5).

5. Foto copy PBB No. SPPT (NOP) 35.11.020.008.010.001.3.0 an. DR

Tendean dusun Congkrong Barat PS-47 Taman Grujugan Bondowoso

tertanggal 02 Januari 2009 (bukti T.3.6).

6. Foto copy Sertifikat nomor 3415579 An. Dr Nico Rahmat Tendean (bukti

T.3.7).

7. Persetujuan tetangga yang ditandatangani oleh 8 (delapan) warga dan

diketahui oleh Kepala Desa, Ketua RT dan Kepala Kecamatan Grujugan

(bukti T.3.8).

8. Pas photo 3 x 4 (bukti T.3.9).

9. Rekomendasi tim HO tertanggal 28 Mei 2009 yang terdiri dari 11 instansi

(bukti T.3.10).

Dilengkapi persyaratan tambahan berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian PT Aria Persada No. 082 dengan Notaris Yudi

Suyanto, SH. (bukti T.3.11);

2. Ijin Lokasi/ijin prinsip berupa:

a. Surat Pertamina nomor 1023/F10000/2008-S3 perihal persetujuan ijin

prinsip Pembangunan SPPBE untuk pengisian LPG 3 Kg PT Aria

Energy Persada di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur tertanggal 06

Juni 2008 (bukti T. 3.12).

- 35 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


b. Berita Acara hasil kunjungan ke Lokasi Rencana Pembangunan

SPPBE PT Aria Energy Peersada tanggal 01 Mei 2009 yang

menyatakan bahwa lokasi akan dibangunnya SPPBE telah sesuai dan

memenuhi syarat (bukti T.3.13).

c. Ijin prinsip No. 520.12/07/430.911/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang

Persetujuan ijin Prinsip Pembangunan SPPBE oleh Bupati Bondowoso

(bukti T.3.14).

d. Persetujuan lokasi no. 2856/F10500/2008-S3 tertanggal 11 Nopember

tahun 2008 (bukti T.3.15).

3. Dokumen UKLUPL

4. Keterangan lain berupa Pengumuman sebagaimana bukti T1 diatas;

Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu sepatutnya

ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

5. Bahwa terdapat aturan Pertamina tentang lokasi Pembangunan SPPBE

yang tidak diperbolehkan didaerah pemukiman dan Sutet (point 4) yang

tercantum dalam situs resmi PT Pertamina, dapat kami jelaskan bahwa

lokasi pembangunan SPPBE tidak berada didekat Sutet dan lingkungan

padat penduduk, dengan batas lokasi sebagai berikut:

• Sebelah Utara berbatasan dengan sebidang tanah dan sebuah gudang kosong;

• Sebelah Timur berbatasan dengan lahan tegalan;

• Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;

• Sebelah Selatan berbatasan dengan 3 buah rumah dimana pada bagian belakang

rumah terletak sebidang tanah kosong dan saluran irigasi.

Dalam RT/RW Kabupaten Bondowoso (Perda No. 8 Tahun 2007) dinyatakan:

bahwa wilayah kecamatan Grujugan merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah

Pengembangan V (SSWP) di Kabupaten Bondowoso, mencakup Kecamatan

Grujugan dan Maesan dengan arahan pemanfaatan umum (fungsi utama) sebagai

kawasan pengembangan salah satunya untuk perdagangan dan jasa local, industry.

- 36 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6. Selanjutnya terhadap produk hukum yang dibuat oleh Tergugat III berupa

Surat Ijin HO dan IMB adalah merupakan Penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang berada dalam jajaran eksekutif/Pemerintah yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan bersifat kongkrit, individual dan final, dan

terhadap keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau badan hukum, oleh karenanya dengan demikian produk hukum

berupa penerbitan ijin HO dan IMB adalah jelas-jelas merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan kewenangan dari

Pemerintah Kabupaten Bondowoso, karenanya dengan diterbitkan ijin HO

dan IMB tersebut jelas tidak dapat dibatalkan Pengadilan Umum

melainkan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),

karenanya gugatan para Penggugat yang demikian itu sepatutnya ditolak

atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat

diterima.

7. Bahwa terhadap hal-hal yang selebihnya dari dalil-dalil gugatan (posita)

maupun tuntutan (petitum) Para Penggugat yang belum ditanggapi oleh

Tergugat III, karenanya secara tegas Tergugat III menyatakan menolak dan

menyangkalnya, karena hal-hal lain dan selebihnya tersebut tidak ada

korelasi maupun relevansi secara yuridis untuk ditanggapi.

Bahwa, berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat

III melalui Para Penerima kuasanya mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini nantinya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut dibawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III.

- 37 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak

berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melainkan

menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijke Verklaard).

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai

berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan masalah

perijinan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) khususnya

ijin HO (Hinder Ordonantie) dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang

diterbitkan oleh Tergugat III sebagaimana ternyata dari dalil-dalil

Penggugat yang diuraikan dalam posita tentang uraian fakta nomor 5, 15,

16, B.3.2 dan petitum nomor 3;

2. Bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 sengketa terkait penerbitan ijin

HO dan IMB merupakan kewenangan absolute dari Peradilan Tata Usaha

Negara. Dengan demikian perkara ini bukan menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa dan memutus, dan oleh

karenanya gugatan para Penggugat yang demikian harus ditolak atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Prematur

1. Pada halaman 1 gugatan disebutkan bahwa perihal gugatan adalah gugatan

melawan hokum. Namun demikian dalam posita para Penggugat tidak

dapat menguraikan dalil-dalil tentang telah dipenuhinya semua unsure

- 38 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


perbuatan melawan hokum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH

Perdata yang menimbulkan hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan

gugatan perbuatan melawan hokum.

2. Bahwa salah satu unsure yang mutlak harus dipenuhi untuk adanya

perbuatan melawan hokum menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata

adalah adanya kerugian nyata yang diderita oleh seseorang, in casu Para

Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh

orang lain, in casu para Tergugat.

3. Bahwa unsure kerugian yang diuraikan oleh para Penggugat dalam

gugatannya hanya merupakan khayalan dan gambaran buruk yang masih

dalam alam pikiran para Penggugat serta sama sekali belum terjadi secara

nyata dan menimpa para Penggugat. Hal ini ternyata dari posita gugatan

Penggugat nomor 3 (bagian analisis hokum, Ius Standi Para Penggugat)

yang menyebutkan “….jika gas elpiji tersebut bocor, dan kita semua tidak

tahu kapan akan terjadi, maka akan dimungkinkan akan tersulut api dari

pemukiman warga….” Dan nomor B.3.2 (bagian argumentasi pokok

perkara) yang menyebutkan “SPPBE di dusun Congkrong Barat Desa

Taman Kec. Grujugan Kab Bondowoso dapat dimungkinkan berbahaya

karena mudah terbakar dan meledak…”

4. Sesuai uraian diatas, unsure-unsur adanya perbuatan melawan hokum

sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1365 KUHPerdata belum

terpenuhi. Dengan demikian gugatan perbuatan melawan hokum dalam

perkara ini terlalu premature untuk diajukan oleh para Penggugat, dan

oleh karenanya gugatan yang demikian sudah sepatutnya ditolak.

C. Gugatan salah alamat (error in persona).

1. Bahwa apabila para Penggugat ingin menarik PT Pertamina (Persero)

sebagai salah satu tergugat, maka seharusnya gugatan para Penggugat

ditujukan kepada Badan Hukum PT Pertamina (Persero) yang beralamat di

jalan Medan Merdeka Timur 1A Jakarta Pusat. Mengingat berdasarkan

- 39 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)

berkedudukan di Jakarta dengan alamat jalan Medan Merdeka Timur No.

1A Jakarta Pusat.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada PT Pertamina

(Persero) Gas Domestik Region IV jalan Jagir Wonokromo No. 88

Surabaya merupakan suatu kekeliruan yang fatal karena Gas Domestik

Region IV yang berkantor di jalan jagir Wonokromo No. 88 Surabaya

hanyalah satu kantor administrasi untuk pelaksanaan unit bisnis PT

Pertamina (Persero) dibidang LPG dan Produk Gas, bukan tempat

kedudukan PT Pertamina (Persero) serta bukan merupakan badan hokum

tersendiri. Oleh karena itu gugatan yang demikian sepatutnya untuk

ditolak.

D. Gugatan kabur (Obscuur Libele).

1. Bahwa terdapat ketidaksinkronan (tidak nyambung) antara maksud/perihal

gugatan posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

2. Bahwa sesuai dengan perihal gugatan para penggugat sepertinya

bermaksud untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hokum.

Namun dalil-dalil yang diuraikan oleh para Penggugat dalam posita

mengarah pada sengketa Tata Usaha Negara yaitu berkaitan dengan

penerbitan Ijin HO dan IMB oleh Tergugat III serta sumir sekali untuk

mendukung adanya perbuatan melawan hokum.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, hak bagi orang

menderita kerugian akibat suatu perbuatan melawan hokum adalah

meminta ganti rugi, sehingga salah satu petitum dari gugatan perbuatan

melawan hokum seharusnya adalah permintaan ganti kerugian. Namun

Para Penggugat dalam petitum gugatannya sama sekali tidak menuntut

suatu ganti kerugian tertentu, sehingga maksud gugatan yang sedianya

merupakan gugatan melawan hokum menjadi kabur dan tidak sinkron

dengan petitumnya.

- 40 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


4. Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa para Penggugat bingung

dan asal-asalan serta tidak mempunyai dasar yang jelas dan kuat dalam

mengajukan gugatan sehingga pokok gugatannya menjadi kabur. Oleh

karena itu gugatan yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak dan

tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian pada eksepsi diatas, Tergugat IV mohon kepada majelis

Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan tersendiri terlebih

dahulu sebelum melanjutkan pada tahap pokok perkara sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat IV secara keseluruhan;

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang untuk

mengadili perkara ini;

3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Selanjutnya apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain,

maka perkenankan Tergugat IV mengajukan tanggapan atau bantahan terhadap pokok

perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat IV pada bagian eksepsi

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok

perkara.

2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat

kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV.

3. Bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan BBM didalam Negeri

dan mengurangi subsidi BBM guna meringankan beban keuangan Negara,

Pemerintah memberlakukan kebijakan substitusi penggunaan atau

konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum gas (LPG) 3 kg sesuai

dengan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007.

4. Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah menugaskan Tergugat

IV selaku Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan dan

- 41 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mendistribusikan LPG 3 Kg kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya

Tergugat IV untuk penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg kepada

masyarakat adalah dengan bekerja sama dengan masyarakat (sebagai mitra

kerja) untuk mendirikan SPBE sebagai sarana penimbunan bulk LPG dan

pengisian tabung LPG 3 kg (supply point) sehingga pemenuhan kebutuhan

masyarakat akan LPG 3 kg dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

5. Bahwa adanya SPBE di Bondowoso yang sedianya telah dibangun oleh

(PT Aria Energy Persada) Tergugat I pada dasarnya memberikan

keuntungan ekonomis kepada warga Dusun Congkrong Desa Taman kec

Grujugan khususnya dan warga Bondowoso umumnya sebagai berikut:

a. Ketersediaan akan LPG 3 kg di Bondowoso akan lebih terjamin serta

distribusi akan lebih cepat, mengingat saat ini belum ada SPBE yang

beroperasi di Bondowoso dan kebutuhan LPG 3 kg dipenuhi dari

SPBE di Jember yang jaraknya kurang lebih 22 KM, dimana apabila

terjadi kerusakan atau shortage pada SPBE Jember, maka pemenuhan

LPG 3 kg di Bondowoso akan terhambat.

b. Akan tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat Bondowoso

khususnya warga Dusun Congkrong Desa Taman Kec Grujugan,

mengingat pengoperasian SPBE membutuhkan banyak pekerja dan

untuk menekan overhead cost ketenagakerjaan tentu pengelola SPBE

akan merekrut pekerja dari sekitar lokasi SPBE.

6. Bahwa dalam proses pembangunan SPBE di Bondowoso, Tergugat IV

sebagaimana suratnya No. 1023/F10000/2008-S0 tanggal 8 Juni 2008

terlebih dahulu telah meminta Tergugat I untuk melengkapi ijin-ijin dari

instansi yang berwenang.

Sesuai dengan persyaratan tersebut, Tergugat I telah mendapatkan ijin-ijin dari

instansi berwenang antara lain sebagai berikut:

- 42 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


a. Ijin Prinsip Pembangunan SPBE di Desa Taman kec Grujugan sesuai

Surat Bupati Bondowoso No. 520.12/07/430.911/2009 tanggal 22 Juni

2009;

b. Surat Ijin Tempat Usaha No. 503/112/430.911/2009 tanggal 22 Juni

2009.

c. Surat Ijin HO No. 530.08/112/430.42/2009 tanggal 22 Juni 2009.

d. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai SK Bupati Bondowoso No.

640/786/430.42/2009 tanggal 30 Juli 2009.

Bahwa Tergugat IV dalam proses pengurusan perijinan sebagaimana disebutkan

diatas sama sekali tidak campur tangan, sehingga semua pengurusan diurus oleh

Tergugat I kepada instansi-instansi terkait.

Bahwa terkait pendirian SPBE di Bondowoso, Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Propinsi Jawa Timur, sesuai Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur

kepada Gubernur jawa Timur No. 545/678/119.2/2010 tanggal 6 Juni 2010 perihal

Laporan Hasil Koordinasi, telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

serta melakukan peninjauan lapangan dengan kesimpulan bahwa pendirian SPBE

oleh Tergugat I telah memenuhi prosedur perijinan dan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya No. B.3.1 (argumentasi Pokok

Perkara) mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pendirian SPBE tidak

sesuai dengan ketentuan dalam web site Tergugat IV karena dibangun

didaerah pemukiman para Penggugat yaitu di Dusun Cangkrong Barat

Desa Taman Kec Grujugan.

Bahwa faktanya memang benar SPBE didirikan di Dusun Cangkrong Barat Desa

Taman KecGrujugan, namun lokasinya tidak berada didaerah pemukiman padat

penduduk (tidak berbatasan langusng dengan perumahan warga) dan tidak berada

disekitar Sutet sehingga lokasi SPBE telah sesuai dengan ketentuan dalam web site

Tergugat IV.

- 43 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


8. Bahwa terkait kekhawatiran para Penggugat akan bahaya kebakaran dan

kerusakan sehubungan didirikannya SPBE sebagaimana dalilnya dalam

posita gugatan No. B.3.2 (argumentasi pokok perkara) yang sebenarnya

tidak perlu dikhawatirkan oleh para Penggugat, dapat kami sampaikan

sebagai berikut:

Bahwa SPBE telah dibangun dengan mengikuti buku Standarisasi SPBE yang

mengacu pada Standar Pengamanan (safety) internasional yang antara lain jarak

antara storage tank dengan pagar SPBE minimal 50 feet atau 15, 24m.

Bahwa lokasi SPBE lebih luas dari persyaratan standar pengamanan (safety)

internasional yaitu minimal 3.735 –.750 m atau yang dipersyaratkan dalam

persetujuan prinsip Pembangunan SPBE dari Tergugat IV yaitu minimal 70 m x 70 m

atau sekitar 4.900 m2, dimana luas lokasi SPBE sebagaimana tercantum dalam denah

Rencana Lokasi SPBE PT Aria Energy Persada yang ditandatangani oleh direkturnya

tanggal 1 Mei 2009 adalah berukuran 150 m x 120 m atau sekitar 18.000 m2. Dengan

demikian secara logika sederhana, standar keamanan (safety) SPBE tersebut tentu

telah terpenuhi dan melebihi persyaratan.

Berdasarkan uraian diatas, maka industry tembakau dan batu merah yang lokasinya

tidak berdekatan dengan SPBE apalagi tempat tinggal para Penggugat yang jaraknya

lebih dari 200 m dari pagar SPBE tentu berada pada daerah/jarak aman (safe area)

dari SPBE apabila terjadi bahaya kebakaran dan lain-lain.

9. Bahwa para Penggugat mendalilkan posita gugatannya poin B.3.4

(argumentasi pokok perkara) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat

IV telah melanggar hokum karena memberikan persetujuan atas

pembangunan SPBE tanpa disertai analisis dampak Lingkungan.

Bahwa sesuai dengan Surat No. 1023/F100000/2008-SO tanggal 8Juni 2008 dan

Surat No. 860/F10500/2009-SO tanggal 11 Juni 2009, Tergugat IV telah menegaskan

bahwa persetujuan Tergugat IV atas pembangunan SPBE dititikberatkan pada aspek

marketing dan kelayakan usaha serta meminta Tergugat I sebagai mitra kerja untuk

mengurus ijin-ijin termasuk UKP/UPL dari instansi yang berwenang. Selain itu,

- 44 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Tergugat IV sebagai badan hokum privat tidak mempunyai kewenangan untuk

melakukan dan membuat analisis dampak Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Mei 2011

dan kemudian Tergugat I,II, III dan IV menyerahkan dupliknya masing-masing

tertanggal 26 Mei 2011 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk

segala hal yang telah diuraikan dalam Berita acara Persidangan dan merupakan bahagian

yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV didalam jawabannya masing-masing

mengajukan eksepsi –eksepsi tentang kompetensi absolute disamping eksepsi prosesuil,

maka berdasarkan pasal 136 HIR, Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut pokok

perkara akan mengambil putusan terhadap eksepsi kompetensi absolute tersebut sebagai

mana dibawah ini:

TENTANG HUKUMNYA.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi kompetensi

absolute yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah berkisar mengenai masalah:

1. Pendirian dan pembangunan SPPBE diareal pemukiman yang dianggap oleh

Penggugat-penggugat sebagai perbuatan melanggar hukum berkaitan Rencana

Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bondowoso, karena areal lokasi

pendirian SPPBE adalah wilayah pemukiman warga yang sudah hidup dan

- 45 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


menetap berpuluh tahun lamanya. Dan usaha SPPBE merupakan usaha yang

memiliki resiko kesehatan, keamanan, kerusakan yang tinggi.

2. Pembangunan SPPBE oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dibiarkan dan

diberikan persetujuan secara diam-diam oleh Tergugat III dan Tergugat IV telah

melanggar hukum, karena tidak disertai Analisa Dampak Lingkungan yang harus

diketahui masyarakat sekitar dilakukan dengan rekayasa berkaitan dengan

prosedur pendiriannya maupun ijin gangguan belum ada dari masyarakat.

3. Pemberian ijin terhadap usaha yang dapat membahayakan keselamatan jiwa

haruslah dibuat secara hati-hati, sekaligus dilakukan oleh sebuah tim yang

memiliki kapasitas untuk itu. Hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III maupun Tergugat IV.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa sengketa dalam perkara ini adalah berkisar kepada permasalahan proses perijinan

dan pembangunan Stasiun Bulk Elpiji (SPBE) khususnya Ijin HO (Hinder Ordonantie)

dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang diterbitkan oleh Tergugat III kepada Tergugat

I dan II.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah pembangunan SPPBE di Dusun

Congkrong Barat, Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso sebagai

perbuatan melawan hukum haruslah memperhatikan perijinan-perijinan yang sudah

dimilikinya sebelum pembangunan SPPBE tersebut, dimana pembangunan dan ijin-ijin

yang melingkupinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa bila pembangunan SPPBE tersebut mempunyai izin, apakah

ijin tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau tidak, jika dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang, apakah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II melaksanakan pembangunan SPPBE yang

menjadi sengketa, sebelumnya telah mendapat ijin yang dikeluarkan oleh Tergugat III

sebagai penyelenggara Pemerintahan yang berwenang mengatur pembangunan di

- 46 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Kabupaten Bondowoso, yaitu ijin HO (Hinder Ordonantie) dan IMB (Ijin Mendirikan

Bangunan) sebagaimana dituangkan dalam lampiran duplik Tergugat I dan II berupa:

1. Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso (Tergugat III) tanggal 22 Juni

2009 No. 520.12/07/430.911/2009 perihal Persetujuan ijin prinsip Pembangunan

Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Desa Taman Kec. Grujugan.

2. Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso (Tergugat III) tanggal 22 Juni

2009 No. 503/112/430.911/2009, perihal Surat Ijin Tempat Usaha berdasarkan

H.O, atas nama PT Aria Energy Persada.

3. Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso tanggal 22 Juni 2009 No.

530.08/112/430.42/2009, perihal Surat Ijin Undang-undang Gangguan (Hinder

Ordonantie) tentang Stasiun Pengisian Bulk Elpiji.

4. Keputusan Bupati Bondowoso tanggal 30 Juli 2009 No. 640/786/430.42/2009

Tentang Izin mendirikan bangungan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji atas nama Dr

Laurensius Sardjono, alamat Manyar Kertoarjo 6/3 RT.06 RW.11 Kecamatan

Gubeng Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa ijin-ijin yang dimiliki oleh Tergugat I dan II tersebut diatas

dikeluarkan oleh Tergugat III sebagai Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten

Bondowoso karenanya merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah keputusan Pejabat tata Usaha Negara

tersebut sah atau tidak merupakan kewenangan Pejabat yang mengeluarkan dan cara-cara

Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengambil keputusan, apakah pejabat

tersebut berwenang atau tidak berwenang, apakah tidak terjadi perbuatan melampaui

wewenang, penyalahgunaan wewenang, perbuatan sewenang-wenang, apakah keputusan

itu diambil karena kekurang hati-hatian, keputusan dikeluarkan secara fair, apakah

keputusan itu diambil tidak mengandung kekeliruan baik objek maupun subjek yang

kesemuanya merupakan sengketa Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa

- 47 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Peradilan Tata Usaha Negara mengadili setiap Keputusan Tata Usaha Negara berupa

Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang.

Menimbang, bahwa tindakan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang

menimbulkan suatu akibat hukum tertentu dalam hal ini Tergugat III mengeluarkan ijin

HO dan IMB bermaksud menimbulkan akibat hukum yaitu Tergugat I dan II berhak

melakukan pembangunan SPPBE yang mengandung arti bahwa bila ada pihak-pihak

yang dirugikan atas dikeluarkannya ijin tersebut, haruslah dinilai lebih dahulu

keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II membangun SPPBE dilandasi

dengan ijin yang sah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk menilai

apakah perbuatan Tergugat – Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, haruslah

dengan menilai keabsahan ijin-ijin yang dikeluarkan oleh Tergugat III, Pengadilan Negeri

Bondowoso tidak berwenang menilai ijin-ijin yang dimiliki Tergugat I dan II yang

merupakan legalitas pembangunan SPPBE.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa

eksepsi Tergugat I, II, III dan IV beralasan secara hukum, maka patutlah menyatakan

mengabulkan eksepsi kompetensi absolute tersebut.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat-Tergugat beralasan secara hukum,

dimana sengketa dalam perkara ini adalah sengketa Tata Uasa Negara yang merupakan

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka patutlah menyatakan Pengadilan

Negeri ( Bondowoso) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri ( Bondowoso ) tidak

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini maka, patutlah menyatakan gugatan

Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima.

- 48 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa karena eksepsi dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul

dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat-Penggugat sebagaimana

ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya

pasal 136 HIR.

M E N G A D I L I

• Mengabulkan eksepsi kompetensi absolute Tergugat I, II, III dan IV tersebut;

• Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili

perkara ini.

• Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima.

• Menghukum Penggugat-Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar

biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 654.000,- ( Enam Ratus

Lima Puluh Empat Ribu Rupiah ).

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bondowoso pada hari RABU, tanggal 1 J U N I 2011, oleh kami BONAR

HARIANJA, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan TAUFAN RACHMADI, SH,

MHum. dan NANANG ZULKARNAIN FAISAL, SH masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh

AFFANDI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri

oleh Kuasa Penggugat-Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III dan tidak dihadiri Kuasa

Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd ttd

- 49 -


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


TAUFAN RACHMADI, SH, MHum. BONAR HARIANJA, SH.,MH.

ttd

NANANG ZULKARNAIN FAISAL, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

AFFANDI, SH.

BIAYA –BIAYA :

Pendaftaran gugatan .................................................Rp. 30.000,-

Biaya proses .............................................................Rp. 100.000,-

Panggilan ..................................................................Rp. 510.000,-

L e g e s ....................................................................Rp. 3.000,-

M e t e r a i ...............................................................Rp. 6.000,-

Redaksi ................................................................... Rp. 5.000,-

---------------------------------------------

J u m l a h : Rp. 654.000,-

( Enam ratus lima puluh empat ribu rupiah ) ; ----------------------------

- 50 -


environmental dispute verdict 02_pdt.g_2011_pn.bdw

Documents