Menimbang

Mengingat

MENTERI KEUANGAN

REPUBUK INDONESIA

SALINAN

ym

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1329/ KHK CO 1- £2 015

TENTANG

PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Memperhatikan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitaspelayanan publik kepada masyarakat, perlu dilakukanperbaikan pelayanan sehingga mencapai kualitas yangdinarapkan;'

b. bahwa dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publiksebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukanmonitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraanpelayanan dengan melibatkan partisipasi masyarakatsebagai pengguna layanan melalui survei kepuasanmasyarakat;

c. bahwa sehubungan dengan partisipasi masyarakatsebagaimana dimaksud dalamn huruf b, perlu disusunpedoman penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat bagiunit penyelenggara pelayanan publik di lingkunganKementerian Keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkanKeputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman SurveiKepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik DiLingkungan Kementerian Keuangan;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5357);

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013tentang Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan StandarPelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat TerhadapPenyelenggaraan Pelayanan Publik;

k