perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac · 2013-07-25 · disusun dan diajukan untuk ... dorongan...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

KAJIAN KEDUDUKAN DAN NILAI PEMBUKTIAN

SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI KASUS NO.REG.PERK : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010

BERKAIT KORUPSI DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

SURAKARTA)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

SEPTIAN TRI YUWONO

E 1106047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Septian Tri Yuwono

NIM : E1106047

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

KAJIAN KEDUDUKAN DAN NILAI PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA

SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

KORUPSI (STUDI KASUS NO.REG.PERK : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010

BERKAIT KORUPSI DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA)

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan

gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 4 Juni 2011

yang membuat pernyataan

Septian Tri Yuwono

NIM. E1106047


commit to user

v

ABSTRAK

SEPTIAN TRI YUWONO, E 1106047, KAJIAN KEDUDUKAN DAN NILAI

PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS

NO.REG.PERK : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 BERKAIT KORUPSI DI

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA), FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum

menurut jaksa penuntut umum digunakannya saksi mahkota serta kedudukan dan

nilai pembuktian saksi mahkota dalam pandangan hakim sebagai alat bukti dalam

kasus perkara No. Reg. Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010. Pengertian saksi

mahkota dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1986 K/Pid/1989 adalah teman

terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama yang diajukan sebagai saksi untuk

membuktikan dakwaan penuntut umum dalam hal ini perkaranya dipisah

dikarenakan kurangnya alat bukti. Tetapi dalam perkembangannya di dalam

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan

Mahkamah Agung RI No. 1590/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan

Mahkamah Agung RI No. 1592/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 tidak

membenarkan adanya penggunaan saksi mahkota. Menurut putusan ini saksi

mahkota juga pelaku yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan yang

terpisah sehingga hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi terdakwa. Pada

kenyataannya dalam praktek peradilan di Indonesia masih sering digunakannya

saksi mahkota dalam mengatasi masalah kurangnya alat bukti saksi.

P e n u lisa n H u k u m in i te rm asu k da la m je n is p en e litia n h u k u m e m p iris

a ta u non doctrinal ya itu pe n e litia n ya n g d ilak u ka n se ca ra la n gsu n g de n ga n

m e m ba n d in gk a n h u k u m da la m ha l te o ritis de n ga n m e n ga m ati pe rila k u ya n g

te rjad i d ida la m m a sya rak a t. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif dengan

pendekatan kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa selain dari Putusan

Mahkamah Agung RI tidak ada dasar hukum mengenai saksi mahkota dan


commit to user

vi

penggunaan saksi mahkota dalam perkara No.Reg.Perk : PDS-

01/SKRTA/Ft.1/03/2010 berkait korupsi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

dibenarkan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu terdapat kekurangan alat

bukti, dalam perkara delik penyertaan (Deelneming), diperiksa dengan mekanisme

pemisahan (Splitsing). Saksi mahkota dalam kasus ini berkedudukan murni

sebagai saksi karena memenuhi syarat sebagai saksi sesuai Pasal 1 angka 26

KUHAP maka sah untuk dapat diperiksa sebagai saksi, sehingga majelis hakim

akan menerima dan mengakui kesaksian dari saksi mahkota ini dan akan digunakan

sebagai pertimbangkan dalam menyusun putusan.

Kata kunci : saksi mahkota.


commit to user

vii

ABSTRACT

SEPTIAN TRI YUWONO, E 1106047, A STUDY ON POSITION AND

AUTHENTICATION VALUE OF CROWN WITNESS AS THE

EVIDENCE IN AUTHENTICATING THE CORRUPTION CRIME (A

CASE STUDY NO. REG.PERK: PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010

CONCERNING THE CORRUPTION IN SURAKARTA LOCAL MENTAL

HOSPITAL), LAW FACULTY OF SEBELAS MARET UNIVERSITY.

Legal writing research aims to know the legal basic used by the public

prosecutor and and the status of crown witness and evidentiary value in view of

the judge as evidence in case No. Reg. Perk: PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010. The

definition of crown witness is the verdict of RI’s Supreme Court No. 1986

K/Pid/1989 is the defendant’s friend simultaneously proposed as the witness to

authenticate the public prosecutor’s indictment in this case the case is separated

because of inadequate evidence. However, in its development in the verdict of

RI’s Supreme Court No. 1174/K/Pid/1994 on May 3, 1995, the verdict of RI’s

Supreme Court No. 1590/K/Pid/1995 on May 3, 1995 and the verdict of RI’s

Supreme Court No. 1174/K/Pid/1994 on May 3, 1995 do not justify the existence

of main witness use. According to this decision, the crown witness and the doer

are proposed as the defendant in the separate indictment, so that it can be

considered as the violation of the defendant’s basic right. In fact, in Indonesian

judicature practice, the crown witness is still used frequently in copying with the

problem of witness evidence inadequacy.

Legal writing is included in this type of empirical legal research or non

doctrinal research is conducted directly by comparing the theoretical with

the law in terms of observing the behavior that occurs in society. This writing is

descriptive in nature using qualitative approach.

The result obtained from this research is that beside in the verdict of RI’s

Supreme Court there is no legal foundation concerning the crown witness and the

use of crown witness in the case No. Reg.Perk: PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010


commit to user

viii

concerning the corruption in Surakarta Local Mental Hospital is justified based on

certain principles: There is evidence inadequacy, in the attending case indictment

(Deelneming), it is examined using separation mechanism (Splitsing).

Crown witness in this case positioning purely as a witness because the crown

witness meets the condition as the witness according to the Article 1 number 26 of

KUHAP, so that is legal to be examined as the witness, so that the chamber of

judge will accept and recognize the testimony from this crown witness and will be

used as the deliberation in making verdict.

Key words : crown witness.


commit to user

ix

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamutelah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan) yang lain. (Q.S. Alam Nasyroh (94) : 6-7)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang hambanyakecuali ia sendiri berusaha untuk mengubahnya (Q.S. Ar-Ra’d : 11)

Ketika ku mohon kepada Allah kekuatan

Allah memberiku kesulitan agar aku menjadi kuat

Ketika ku mohon kepada Allah kebijaksanaan

Allah memberiku masalah untuk kupecahkan

Ketika ku mohon kepada Allah kesejahteraan

Allah memberiku akal untuk berfikir

Ketika ku mohon kepada Allah keberanian

Allah memberiku kondisi bahaya untuk kuatasi

Ketika ku mohon kepada Allah sebuah cinta

Allah memberiku orang-orang bermasalah untuk ku tolong

Ketika ku mohon kepada Allah bantuan

Allah memberiku kesempatan

Aku tidak selalu menerima apa yang kupinta

Tapi…

Aku menerima segala yang aku butuhkan

Doaku terjawab sudah

(History of prayer)


commit to user

x

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati, Penulis

mempersembahkan skripsi ini kepada :

1.Allah SWT.2. Kedua orang tuaku Bapak Joko Sutono dan

Ibu Sri Sukarti

3. Kakakku Aris Nugroho, Hesti Budhi Safitri

dan Didik Ismu Praptono

4. Keponakanku Zaidan dan Safira

6. Keluarga besar Sastrodijojo dan Hadi

Sunarto

5. Teman-teman dan Sahabat-sahabatku


commit to user

xi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur dan sembah sujud penulis panjatkan atas kehadirat

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya, serta shalawat serta

salam kepada Nabi junjungan Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan hukum dengan judul KAJIAN KEDUDUKAN DAN

NILAI PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI

DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS

NO.REG.PERK : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 BERKAIT KORUPSI DI

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA)

Penyusunan penulisan hukum ini mempunyai tujuan yang utama untuk

melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang

ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis banyak memperoleh

bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan

ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi M. S., selaku Rektor Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

2. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan

kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan

hukum ini.

3. Wasis Sugandha, S.H., M.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang

telah memberikan bimbingan bagi tersusunnya penulisan hukum ini dan

bimbingan-bimbingan yang berkenaan dengan perkuliahan.

4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing 1 dan Bapak

Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku pembimbing 2 penulisan hukum

yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan

bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.

5. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku kepala bagian hukum Acara.


commit to user

xii

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis sehingga dapat

menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini.

7. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah

membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar

dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.

8. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Bapak Johny Aswar S.H., dan Jaksa

Kejaksaan Surakarta Bapak M. Arief K. S.H., Bapak Syafruddin S.H., dan

Bapak Johar Arifin S.H., yang telah meluangkan waktu sebagai narasumber

dalam penelitian hukum ini.

9. Bapak Joko Sutono dan Ibu Sri Sukarti selaku kedua orang tua penulis yang

selalu memberikan cinta dan kasih, dorongan bantuaan serta doa yang tiada

henti kepada penulis.

10. Kakak-kakakku Aris Nugroho, Hesti Budhi Safitri dan Didik Ismu Praptono

sebagai suri tauladan dan panutanku.

11. Keponakanku Zaidan dan Safira yang membuatku merasa sudah tua.

12. Keluarga besar Sastrodijojo dan Hadi Sumarto, penulis bangga menjadi

bagian dari kalian.

13. Sahabat, teman seperjuangan di Fakultas Hukum Agus Klaten, Agus

Wonogiri, Budhi Anduk, Deni, Ditya Unyil, Adit, Adjeng, Novia, Demmy,

Beta, Agus Hao-hao, Gilang, adik-adik tingkat yang tidak dapat di sebutkan

satu-persatu penulis dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu terima kasih atas persahabatan dan persaudaraan yang terlahir dari

satu tujuan untuk menyambut kehidupan dan masa depan yang cerah, semoga

jalinan persahabatan kita abadi selamanya.

14. Teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas

segala pengalaman dan motivasinya.

15. Teman-teman magang di Kantor Kejaksaan Surakarta Anton, Eko, Umar,

Dwi, Tejo, Rusdi, Agus, Yoga dan Terry terima kasih atas kebersamaannya


commit to user

xiii

sewaktu magang dan sehingga penulis dapat menemukan judul penulisan

hukum ini.

16. Teman-teman wisma Aryo, Eko, Tembe, Lutfy, Slamet, Tepe, Titus, Tunang,

Ryan, Farel, Endot, Bayu, terima kasih atas kebersamaan yang terjalin selama

ini.

17. Teman-teman Karang Taruna Muda Siaga Dk Yagan terima kasih atas

dukungan dan kebersamaan dalam bersosialisasi di masyarakat.

18. Teman-Teman Ndeso Mandra, Kebow, Fajar, Suneo, Bontot, Cepot, Garong,

Sindhu, Antok dan teman-teman bolaku serta teman-teman lain yang tidak

bisa disebut satu-persatu terima kasih dukungan dan kebersamaannya.

19. Teman-teman satu kawasan yang kuliah di Universitas Sebelas Maret Sigit,

Seto, Awang, Lilik ternyata aku dapat menyelesaikan masalah kalian lulus

sebagai sarjana.

20. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih

atas segala bantuan dan dukungannya sehingga penulisan hukum ini dapat

terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum ini masih

jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya karena keterbatasan dan

kemampuan penulis. Namun demikian, penulis berharap agar karya ini dapat

memberikan manfaat bagi semuanya. Sehingga segala kritik dan saran yang

bersifat membangun merupakan hal yang sangat penulis harapkan.

Surakarta, 4 Juni 2011

Penulis

Septian Tri Yuwono


commit to user

xiv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ...................................................................... iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

ABSTRACT..................................................................................................... vi

MOTTO ....................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN ........................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ................................................................................. ix

DAFTAR ISI ............................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……………………………………………….. 1

B. Perumusan Masalah .…………………………………………………… 5

C. Tujuan Penelitian...…………………………………………………….. 6

D. Manfaat Penelitian ……………………………………………………. 7

E. Metode Penelitian ..…………..………………………………………… 7

F. Sistematika Penulisan ………………………………………………..... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori…………………………………………………………. 14

1. Tinjauan Tentang Pembuktian dan Alat Bukti

a). Pengertian Pembuktian……………………………………… .. 14

b). Sistem Pembuktian……………………………………………. 15

c). Prinsip Pembuktian…………………………………………… 19


commit to user

xv

d). Asas-asas Pembuktian………………………………………… 19

e). Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian…………………………. 20

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidan Korupsi…………………………. 31

3. Tinjauan Tentang Saksi Mahkota………………………………… 33

B. Kerangka Pemikiran ………………………………………………….. 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian…………………………………………………………. 39

B. Pembahasan……………………………………………………………... 58

1. Dasar hukum digunakannya saksi mahkota sebagai alat bukti dalam

perkara No.Reg.Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 berkait korupsi di

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta………………………………. 58

2. Kedudukan dan nilai pembuktian saksi mahkota sebagai alat bukti

dalam perkara No.Reg.Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 berkait

korupsi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta……………………. 63

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ………………………………………………………………… 68

B. Saran …………………………………………………………………...... 69

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….

LAMPIRAN…………………………………………………………………


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor penghambat pembangunan Nasional adalah tindak

pidana korupsi. Mengingat secara kasat mata tindak pidana korupsi di

Indonesia telah tumbuh dan berkembang dengan leluasa di dalam kehidupan

masyarakat. Perkembangannya itu dari tahun ke tahun terus meningkat, baik

dari segi kualitas kasus yang terjadi dan kuantitas kerugian keuangan negara

maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan pelaku cenderung

semakin sistematis serta luas lingkupnya yang merasuk ke dalam setiap lini

kehidupan masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali kemungkinan besar

akan membawa bencana. Disamping itu, tindak pidana korupsi yang meluas

dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan

hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, tindak pidana korupsi tidak

dapat lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi

suatu kejahatan yang luar biasa maka dalam upaya pemberantasannya tidak

lagi dapat dilakukan secara biasa, melainkan harus dituntut dengan cara-cara

luar biasa pula, termasuk putusan pengadilan yang harus setimpal agar

mempunyai efek jera, sehingga akan terlihat efektifitas hukum dan undang-

undang yang ada relevansinya dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana harus benar-benar

diprioritaskan. Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar

dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan

yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang

majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan so sia l-b u da ya yang

dilakukan oleh orang-orang berda si ya n g m e m ilik i in te lek tua lita s tin g g i

(white collar crime). B erba ga i u pa ya pem be ra n ta sa n se ja k d u lu te rn y a ta

tida k m a m p u m eng ik is hab is ke jaha tan k oru psi. H a l in i m enuru t B in to ro

T jokroam id jo jo disebabkan karena 1) Persoalannya memang rumit, 2)


commit to user

2

Sulitnya menemukan bukti, 3 ) A da n ya ke k ua ta n ya n g ju stru m e n g ha la n g i

pe m be rsiha n itu (B in to ro T jo kroam id jo jo da la m N in ik M a riya n ti,1986 :

200).

Masalah pem b u k tia n d a lam tin da k p ida na k o rup si m e ru p a ka n

m a sa la h ya n g ru m it, k a re na p e la k u tin da k p ida na ko ru p si m ela k u ka n

ke ja ha ta n n ya de n ga n ra p i da n sa n ga t m e n ja ga ke ra ha sia n n ya . S u litny a

pem bu k tian da lam perk ara ko rup si in i m erupa kan tan tangan bag i pa ra

apara t penegak hukum dalam mencari dan memperoleh atau setidak-tidaknya

mendekati kebenaran materiil sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bagian Penjelasan Umum disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat

terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk

membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib

memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda

istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang

diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan jaksa

penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya sesuai asas

yang ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) : “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Asas ini

merupakan penegasan dari prinsip batas minimum pembuktian yang diatur

dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Asas pembuktian dalam Pasal 183 ini menentukan bahwa untuk

menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya

harus dapat dibuktikan “sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang

sah”. Dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi


commit to user

3

alat-alat bukti yang diatur secara ekplisit dalam undang-undang, maka alat

bukti inilah yang dipakai dan sebagai landasan hakim untuk memutus

terbukti atau tidaknya perkara yang di adili.

Dalam hal jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan

dakwaannya maka penyusunan teknik pembuktian oleh jaksa penuntut

umum sangatlah penting. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Rumah

Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan terdakwa Drs. Ambar Kuato selaku

ketua tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin Rumah Sakit Jiwa Daerah

Surakarta berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Departemen

Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal

02 Januari 2006 bersama-sama dengan Adi Buntaran, SH dan Naman, SH

yang keduanya sebagai anggota tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (yang dilakukan penuntutan secara

terpisah) dan juga bersama dengan dr. Siti Nuraini Arief, .SpKj binti

Munadji, dr. Dwi Priyo Hartono, SpKj, dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina

A.K, SpKj (yang perkaranya sudah disidangkan) sangat sulit dalam

pembuktiannya sehubungan dengan kurangnya alat bukti saksi, maka

jaksa penuntut umum menggunakan kewenangannya untuk melakukan

pemisahan berkas perkara (splitsing) berdasarkan Pasal 142 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak proses di tingkat penyidikan

guna menguatkan pembuktian jaksa penuntut umum di muka persidangan.

Splitsing pada umumnya dikualifikasi dari kualitas pelaku yaitu rekanan dan

pejabat negara. Pemisahan itu dikarenakan melibatkan beberapa orang

tersangka, peran masing-masing terdakwa berbeda (tindak pidana

penyertaan), serta bisa juga dilihat dari locusnya.

Dengan dilakukannya pemisahan berkas perkara oleh jaksa penuntut

umum dalam upaya menghindari kekurangan alat bukti saksi, dalam praktek

peradilan di Indonesia jaksa penuntut umum ada yang menghadirkan

terdakwa sebagai saksi. Terdakwa harus saling bersaksi dalam perkara

masing-masing baik sebagai saksi maupun terdakwa hal inilah yang sering

disebut dengan saksi mahkota. Saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara


commit to user

4

pidana yang merupakan delik penyertaan. Hal ini berdasarkan pada Pasal

168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa

tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai

saksi. Tinjauan pemahaman tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam

perkara pidana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986

K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Pengertian saksi mahkota dalam

putusan Mahkamah Agung RI No.1986 K/Pid/1989 adalah teman terdakwa

yang dilakukan secara bersama-sama yang diajukan sebagai saksi untuk

membuktikan dakwaan penuntut umum dalam hal ini perkaranya dipisah

dikarenakan kurangnya alat bukti. Di dalam Putusan ini memang

membenarkan adanya pengajuan saksi mahkota yang mana keterangannya

dipergunakan sebagai alat bukti bersama dengan keterangan saksi yang lain.

Dalam Kitab Undang‐Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

definisi otentik mengengenai saksi mahkota belum diatur namun

berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai

saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa

lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan kepada saksi

tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi

yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan

penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang

sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan

atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Tetapi dalam perkembangannya di Putusan Mahkamah Agung RI

No. 1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI

No. 1590/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung

RI No. 1592/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 tidak membenarkan adanya

penggunaan saksi mahkota. Menurut putusan ini saksi mahkota juga pelaku

yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan yang sama oleh terdakwa

yang diberikan kesaksian. Sebagaimana ketentuan untuk menjadi seorang

saksi adalah ia harus melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri karena


commit to user

5

apabila diketahui bahwa keterangannya adalah palsu, maka ia dapat

dikenakan dengan pidana atas kesaksiannya tersebut.

Pada kenyataannya dalam praktek peradilan di Indonesia masih

berlangsung dan masih sering digunakannya saksi mahkota dan tidak dapat

di pungkiri lagi penggunaan saksi mahkota dapat mengatasi masalah

kurangnya alat bukti saksi dalam kasus tindak pidana umum maupun tindak

pidana korupsi. Dalam menetapkan putusan, hakim berhak untuk

mempertimbangkan atau tidak mengenai keterangan yang diberikan oleh

saksi mahkota.

Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian yang membahas permasalahan tentang penggunaan

saksi mahkota sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut

penulis sajikan dalam bentuk penelitian penulisan hukum yang berjudul

”KAJIAN KEDUDUKAN DAN NILAI PEMBUKTIAN SAKSI

MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN

TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS NO.REG.PERK : PDS-

01/SKRTA/Ft.1/03/2010 BERKAIT KORUPSI DI RUMAH SAKIT

JIWA DAERAH SURAKARTA)”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu

penelitian karena dengan adanya perumusan masalah berarti seorang

peneliti telah mampu mengidentifikasikan persoalan yang diteliti sehingga

sasaran yang hendak dicapai akan menjadi jelas, terarah, dan mencapai

sasaran yang diharapkan sebagai sebuah konsepsi permasalahan yang akan

dicari jawabannya.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulis merumuskan

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar hukum menurut jaksa penuntut umum

digunakannya saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara

No.Reg.Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 berkait korupsi di Rumah

Sakit Jiwa Daerah Surakarta?


commit to user

6

2. Bagaimana kedudukan dan nilai pembuktian saksi mahkota dalam

pandangan hakim sebagai alat bukti dalam perkara No.Reg.Perk : PDS-

01/SKRTA/Ft.1/03/2010 berkait korupsi di Rumah Sakit Jiwa Daerah

Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah, dimana berbagai data dan

informasi dikumpulkan, dirangkai dan dianalisis yang bertujuan untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan

masalah-masalah yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 2006 : 3). Suatu

penelitian dilakukan uktuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan

dari penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui dasar hukum menurut jaksa penuntut umum

digunakannya saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara

No.Reg.Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 berkait korupsi di

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

b. Untuk mengetahui kedudukan dan nilai pembuktian saksi mahkota

dalam pandangan hakim sebagai alat bukti dalam perkara

No.Reg.Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 berkait korupsi di

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang

hukum serta pemahaman aspek yuridis pada teoritik dan praktik dalam

lapangan hukum khususnya terhadap penerapan saksi mahkota dalam

pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar

kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh

agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan

masyarakat pada umumnya.


commit to user

7

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya, dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum

pidana yang berkaitan dengan pembuktian.

b . H a sil pene litian in i dapat m enam bah lite ra tu r, refe rensi dan ba han -

bahan informasi ilmiah serta pengetahuan bidang hukum yang telah

ada sebelumnya, khususnya untuk memberikan suatu deskripsi yang

je las m en gena i pen ggu na an saksi m ahk o ta seba ga i a la t buk ti.

2. Manfaat Praktis

a. M em berikan jaw a ban a tas pe rm a sa lahan yang d ite liti penu lis ya itu

bagaimana penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara

tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surakarta serta bagaimana

kedudukan dan nilai pembuktiannya sebagai alat bukti.

b. D e n g a n p e n u lisa n sk rip si in i d ih a ra p k a n d a p a t m e n in g k a tk a n

d a n m e ngem ban gka n k em am puan pen u lis da lam b idang h uk um

sebaga i bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya

c. H a sil pe ne litia n in i d iha ra p ka n da pa t m e m b an tu p iha k -p iha k

ya n g terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan denga

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu,

sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka teori tertentu

(Soerjono Soekanto, 2006 : 42).

Metode penelitian dapat dirumuskan dengan kemungkinan-

kemungkinan sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2006 : 5)

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

3. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.


commit to user

8

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas,

maka dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris atau

non doctrinal yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan

membandingkan hukum dalam hal teoritis dengan mengamati perilaku

yang terjadi di masyarakat ( Soerjono Soekanto, 2006 : 52). Dalam

penelitian ini penulis melakukan penelitian pada data primer di lapangan

yaitu di Kejaksaan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, bentuk penelitian yang dilakukan oleh

penulis termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu

penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara

mengumpulkan data, menyususan, mengklasifikasi, menganalisis, dan

menginterpretasikannya (Soerjono Soekanto, 2006 : 10). Dalam

penelitian ini gejala yang diklarifikasi adalah penggunaan saksi mahkota.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden

atau narasumber secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih dua lokasi penelitian untuk

menjawab kedua rumusan masalahnya. Untuk menjawab rumusan

masalah pertama lokasi penelitian berada di Kejaksaan Negeri Surakarta,

dan untuk menjawab rumusan masalah kedua lokasi penelitian berada di

Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan bisa dinyatakan secara jelas

terutama mengenai kelompoknya. Jenis data ini sangat berkaitan dengan


commit to user

9

arah pemilihan yang tepat mengenai sumber datanya. Penjelasan jenis

data ini akan menunjukkan tingkat pemahaman peneliti mengenai apa

yang diperlukan untuk digali dan dianalisis untuk menemukan

kesimpulan yang tepat (H.B Sutopo, 2002 : 180).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh

dari sumber data untuk tujuan penelitian dan mendapat hasil yang

sebenarnya pada objek yang diteliti yaitu dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau fakta yang digunakan oleh

seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan,

dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-

teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara

langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat

melalui penelitian (Soerjono Soekanto, 2006 : 12). Dalam penelitian

ini data langsung diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa

Penuntut Umum dan Hakim yang terlibat langsung dalam

penanganan kasus perkara No.Reg.Perk : PDS-

01/SKRTA/Ft.1/03/2010 berkait korupsi di Rumah Sakit Jiwa

Daerah Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak

secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen,

peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil

penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer (Soerjono


commit to user

10

Soekanto, 2006 : 12). Sumber data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

1) Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, misalnya peraturan

perundang-undangan.

2) Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berisi

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari

hasil-hasil penelitian sebelumnya, makalah, artikel, buku, dan

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus, ensiklopedi,

dan lain-lain.

7. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini,

maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

a. Wawancara mendalam

Wawancara yang dilakukan dengan cara terbuka, tidak

berstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan dapat dilakukan

berulang pada informan yang sama, teknik ini akan dilakukan pada

semua informan. Informan dalam penelitian hukum ini adalah:

1) Jaksa Penuntut Umum di lingkup Kejaksaan Negeri Surakarta

yang menangani kasus perkara No.Reg.Perk : PDS-

01/SKRTA/Ft.1/03/2010 berkait korupsi di Rumah Sakit Jiwa

Daerah Surakarta.

2) Hakim di lingkup Pengadilan Surakarta yang mengadili kasus

perkara No.Reg.Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 berkait

korupsi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.


commit to user

11

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan

data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan

sebagainya.

c. Penelitian Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari

buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian

terdahulu dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang

sudah terkumpul dapat dianalisis, sehingga dapat menghasilkan jawaban

untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan

interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data

dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data

terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan

dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali

mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2002 : 8). Menurut H.B.

Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas,

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak

penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan

penelitian dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang

memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data

dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan

kerja, kaitan kegiatan dan tabel.


commit to user

12

c. Kesimpulan atau verifikasi

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti

berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan peraturan-

peraturan, pola-pola, pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang

mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan

yang diverifikasi

Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaktif model

adalah sebagai berikut :

Gambar 1 : Skema Analisis Interaktif

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada

waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan sajian

data. Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai

melakukan usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasikan berdasarkan

apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan siklus

antara komponen-komponen tersebut akan didapat data yang benar-benar

mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Sistem Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka

penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam

sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah

Pengumpulan Data

Penarikan Kesimpulan

Reduksi DataPenyajian Data


commit to user

13

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian

dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian

pembuktian, sistem pembuktian, prinsip pembuktian, asas-asas

pembuktian dan alat bukti beserta kekuatan pembuktian yang sah

menurut KUHAP, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dan

tinjauan umum tentang saksi mahkota.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan

yang telah ditentukan sebelumnya : Pertama, dasar hukum menurut

jaksa penuntut umum digunakannya saksi mahkota sebagai alat bukti

dalam perkara No.Reg.Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 berkait

korupsi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Kedua, kedudukan

dan nilai pembuktian saksi mahkota dalam pandangan hakim sebagai

alat bukti dalam perkara No.Reg.Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010

berkait korupsi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi

obyek penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Pembuktian dan Alat Bukti

a. Pengertian Pembuktian

K ita b U n da n g-U n da n g H u k u m A cara P ida na (K U H A P )

m em berika n rua n g ba g i pem b u k tia n , te ta p i tida k m e m be rika n

def in is i ya n g se ca ra k h u sus m e n ge n a i pe m b u k tia n . S e h in g ga

m u n c u l be be ra p a defin is i da ri be be ra p a a h li ya n g mencoba

memberikan definisi mengenai pembuktian, diantaranya :

P e m b u k tia n se ca ra e tim o lo g i be ra sa l da ri b u k ti ya n g b e ra rti

se sua tu ya n g m e n ya ta k an ke b e na ra n sua tu pe ris tiw a , K a ta b u k ti

jika m e n da pa t a w a la n pe - d a n a k h ira n -a n m ak a be ra rti p ro ses,

pe rb ua ta n , da ri m e m b u k tika n , seca ra te rm in o lo g i pe m b u k tia n

be ra rti u sa ha u n tu k m e n u n ju k ka n b e na r a ta u sa lah n ya si te rda k w a

da la m s ida n g d i pe n ga d ilan (A n sh o ru d d in 2 0 0 4 : 2 5 ).

P e m b u k tia n a d a la h ke te n tua n -k e te n tu a n y an g be ris i

pe n g ga risa n da n pe d o m a n te n ta n g ca ra -c a ra ya n g d ib en a rka n

u n da n g -u n d a n g m e m b u k tika n ke sa la h a n ya n g d id a k w a k a n k e pa da

te rda k w a . P e m b u k tia n ju ga m e ru pa ka n ke te n tu an ya n g m e n ga tu r

a la t-a la t b u k ti y a n g d ibe na rk a n o le h u n da n g -u n da n g d a n b o le h

d ip e rgu n a k a n h a k im m e m b u k tika n ke sa la ha n ya n g d ida k w a ka n

(M .Y a h ya H a ra ha p , 2 0 0 6 : 2 7 3 ).

H u k u m pe m b u k tia n itu se be na rn ya m e ru pa k a n sua tu ba g ia n

da rip a da h u k u m a ca ra , k a re n a ia m e m be rika n a tu ra n -a tu ra n te n ta n g

ba ga im a n a be rla n gsu n g n ya su a tu p e rk a ra d im u ka ha k im (Law of

Procedure) (R . S u b e k ti, 2 0 0 7 : 2 ).

H u k u m pe m b u k tia n a da la h k ese lu ru ha n a tu ra n h u k u m a ta u

pe ra tu ra n u n da n g -u n d a n g m e n ge n a i ke g ia ta n u n tu k re k o n stru k si

sua tu ke n ya taa n ya n g b en ar da ri se tia p ke ja d ia n m a sa la lu ya n g


commit to user

15

re le va n de n ga n pe rsa n gk aa n te rha d a p o ra n g ya n g d id u ga

m ela k u ka n pe rb ua ta n p ida na da n pe n ge sa ha n se tia p sa ra na b u k ti

m e n u ru t ke te n tua n h u k u m ya n g b e rla k u u n tu k ke p e n tin ga n

pe ra d ila n da la m p e rka ra p id a na (B a m ba n g P oe rn o m o , 1 9 8 8 : 3 8 ).

b. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana

meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang

diperiksa, hasil, kekuatan dan nilai pembuktian yang bagaimana

yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan

terdakwa. Ada beberapa macam sistem pembuktian yaitu :

1. Conviction-in Time (Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan

hakim saja)

H ak im da lam m en ja tuhka n p u tu san tidak te rika t

dengan a la t b uk ti y ang ada . T idak m en jad i m asa lah

keyak inan hak im te rseb u t d ipe ro leh dari m ana . H ak im hanya

m eng iku ti ha ti n u ran i saja dan semua tergantung kepada

kebijaksanaan hakim. Kesan hakim sangat subjektif untuk

menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jadi putusan

hakim dimungkinkan .tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti

yang diatur oleh undang-undang. P a da h a l h a k im se n d iri y a k in

h a n y a la h se o ra n g m a n u sia b ia sa , ten tunya da pa t sa lah da lam

m enen tukan keyak inan te rsebu t. S e seo ra n g b isa d in ya takan

bersa la h den gan ta n pa bu k ti ya n g mendukungnya, dan dapat

pula seseorang dibebaskan dari dakwaan m esk ip u n b u k ti-b u k ti

ya n g a da m e n u n ju k ka n ba hw a te rda kw a bersalah melakukan

tindak pidana. Sistem pembuktian conviction in time

dipergunakan dalam sistem pe ra d ila n ju ri ( jury rechtspraak )

m isa ln ya d i In g g ris da n Amerika Serikat.

2. Conviction Raisonnee (S is te m P e m b u k tia n b e rda sa rka n

K e ya k in a n H a k im )


commit to user

16

M e nuru t teo ri siste m pem b uk tian in i pe ranan

keyak inan ha k im sa n g a t pe n tin g . N am u n ha k im baru da pa t

m en g h u k u m seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa

perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan

tersebut harus d ise rta i de ngan a lasa n -a lasan yan g berda sa rkan

a tas sua tu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib

menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari

keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus

benar-benar dapat diterima oleh akal.

Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu

tetapi tidak ditetapkan oleh undang-undang. Banyaknya alat bukti

yang d ig unakan un tu k m enen tukan be rsa lah a tau tidakn ya

te rda k w a m e ru pa ka n w e w e na n g ha k im se pe n u h n ya . T e n tu sa ja

hak im haru s b isa m en je laskan a la san -a lasan m e n gena i pu tu san

yang diambilnya.

3. Positif Wettelijke Bewijstheorie (S is te m pem bu k tian

berda sa rkan undan g -u n d an g seca ra positif )

Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem Conviction

in Time (sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja)

keyak inan hak im dike sam pingkan da lam siste rn in i. M enuru t

sis tem in i, u nda n g -u nda n g d ite tap kan seca ra lim ita tive a la t-a la t

buk ti m ana yang b o leh d ipaka i hak im . C ara -ca ra bagaimana

hakim menggunakan alat-alat bukti serta kekuatan pem bu k tian

dari a la t-a la t buk ti sede m ik ian rupa . Jika a la t-a la t bukti tersebut

telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-

undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti.

Menurut D. Simons, sistem pembuktian menurut undang-

undang positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua

pertim ba n gan sub jek tif h ak im dan m en g ika t h uk u m seca ra ke ta t

menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Hati

nurani hakim tidak ikut hadir dalam menentukan salah tidaknya


commit to user

17

terdakwa. T e o ri in i u m u m n ya d ia n u t d i n e ga ra -ne ga ra E ro pa

pa da w a k tu b e rla k u n ya asas in k u isito r da la m acara p id an a .

H a k im d i sin i se o la h -o lah ha n ya be rsika p sebagai robot

pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani.

Hakim hanya sebagai suatu alat pelengkap pengadilan saja

(Simons dalam Andi Hamzah, 2002 : 247).

4 . Negatief Wettelljke Stelsel (S istem pem b uk tian m enuru t

unda ng -un dang seca ra nega tif)

S iste m pe m b u k tia n in i m e ru p a ka n pe n g ga b u n g an a n ta ra

sistem pembuktian menurut undang undang secara positif dengan

sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem

pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan

suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak

belakang secara ekstrim (M. Yahya Harahap, 2006 : 278).

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa

menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, dapat

dinyatakan terdapat dua komponen, yaitu :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat

bukti yang sah menurut undang-undang.

2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan

dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subyektif”

dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang

dominan diantara kedua unsur tersebut jika salah satu diantara dua

unsur itu tidak ada tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan

terdakwa.

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem

pembuktian Conviction in time (sistem pembuktian berdasarkan

keyakinan hakim saja) hakim dalam mengambil keputusan tentang

salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang

ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim


commit to user

18

sendiri. Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa

ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang

diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang

belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Hari Sasangka dan

Lily Rosita, 2003 : 16).

Dalam perkembangannya selain sistem-sistem pembuktian di

atas, dalam teori modern dikenal juga sistem pembuktian terbalik

(omkeering van het bewujs theori), d im ana teo ri in i m em be ban kan

pem b uk tian k e pa da te rd ak w a . S iste m in i m u la i d igu n a ka n da la m

pe ru n da n g -undangan, khusus d i Ind onesia , an ta ra la in U nda n g

U n dan g N o m or 3 l Tahun 19 9 9 jo U nda n g -U n dan g N om o r 20

T a hu n 2 0 0 1 ten tan g pem beran tasan T in dak P idana K o ru psi da n

U n d a n g -U n d a n g N o m o r 1 5 T a h u n 20 0 2 jo Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2003 ten ta n g T indak P idana P encuc ian U an g .

Dilihat dari penjelasan sistem-sistem pembuktian diatas maka

dapat diambil kesimpulan bahwa sistem yang dianut Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana adalah sistem Negatief

WettelljkeStelsel (S iste m pem bu k tian m enuru t undan g -un dang

secara nega tif). D im ana d iliha t da ri pasal yang berkaitan dengan

pembuktian yaitu Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :”Hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dimana dalam sistem

pembuktian ini, merupakan penggabungan antara sistem convictionin

time (sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja) dengan

positief wettelijk stelsel (sistem pembuktian menurut undang-undang

secara positif) (M. Yahya Harahap, 2006 : 280).


commit to user

19

c. Prinsip minimum pembuktian

Prinsip minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang

harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti

membuktikan salah atau tidaknya terdakwa (M. Yahya Harahap,

2006 : 283). Artinya sampai “batas minimum” pembuktian mana

yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam

menentukan minimum pembuktian tersebut tetap harus berpegang

pada Pasal 183 serta Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dari rumusan Pasal

183 serta Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka prinsip minimum

pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk menurut sistem

pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP yaitu :

a. Sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, atau paling

minimum kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat

bukti yang sah.

b. Dengan demikian tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup

kesalahan terdakwa jika hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal

183 tidak membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa hanya

dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.

d. Asas-Asas dalam Pembuktian

Pembuktian didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana dikenal adanya asas-asas sebagai pedoman yang harus

dipatuhi dalam pembuktian, yaitu diantaranya :

1. Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian, karena

pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum

pembuktian, jadi, meskipun terdakwa mengaku, penuntut umum

dan persidangan tetap wajib membuktikan kesalahan terdakwa

dengan alat bukti yang lain, karena yang dikejar adalah

kebenaran materiil (Pasal 189 ayat (4) KUHAP).

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu

dibuktikan/notoire feiten (Pasal 184 ayat (2) KUHAP).

3. Menjadi saksi adalah kewajiban (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).


commit to user

20

4. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya

sendiri, sehingga hanya mengikat dirinya sendiri (Pasal 189 ayat

(3) KUHAP).

5. Satu saksi bukan saksi / unus testis nullus testis (Pasal 185 ayat

(2) KUHAP).

e. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Alat bukti memegang peranan penting dalam pembuktian, Bukti

dalam pengertian sehari-hari merupakan segala hal yang

dipergunakan untuk meyakinkan pihak lain dimana macamnya tidak

terbatas asalkan bukti tersebut bisa meyakinkan pihak lain tetang

pendapat, peristiwa dan keadaan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang

ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat

bukti te rsebu t, dapa t d ipe rg unakan sebaga i bahan pem buk tian

guna m en im b u lka n ke y ak inan hak im a tas kebe naran adan ya sua tu

tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily

Rosita, 2003 : 11).

Macam-macam alat bukti yang sah dalam Hukum Acara

Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) Pasal 184 urut-urutan alat bukti itu adalah :

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa.

Jadi keterangan saksi disini adalah alat bukti yang utama

karena seseorang didalam melakukan kejahatan tentu akan berusaha

menghilangkan jejaknya, sehingga dalam perkara pidana, pembuktian

akan di titikberatkan pada keterangan saksi.

Perluasan pengertian alat bukti yang sah dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai dengan

perkembangan teknologi telah diatur dalam pasal 26 A Undang-


commit to user

21

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu alat bukti

yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal

188 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

khususnya untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim,

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau

yang serupa dengan itu dan;

2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang

dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan

dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang

diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang

terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang

memiliki makna.

Berikut adalah penjelasan alat bukti yang sah dalam Hukum

Acara Pidana yang dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

a. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan

guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang

suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal

1 angka 26 KUHAP). Sedangkan pengertian keterangan saksi

sebagai alat bukti adalah salah satu alat bukti yang berupa

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut

alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Pada

umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang

paling utama dalam perkara pidana, dapat dikatakan tidak ada

perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan

saksi.


commit to user

22

Agar keterangan saksi mempunyai nilai dan kekuatan

pembuktian atau the degree of evidence maka harus memenuhi

beberapa pokok ketentuan, yaitu :

1) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa

sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan

sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing,

bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya

dan tidak lain dari yang sebenarnya. Seorang saksi yang

menolak bersumpah atau berjanji tidak dianggap sebagai

alat bukti, melainkan hanya sebagai keterangan yang

menguatkan keyakinan hakim sesuai dengan ketentuan

Pasal 1 angka 27 KUHAP.

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan

saksi dianggap bernilai sebagai alat bukti dalam perkara

pidana ialah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa

pidana:

a. yang saksi lihat sendiri,

b. saksi dengan sendiri,

c. saksi alami sendiri dan;

d. menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

3) Keterangan saksi harus diberikan di persidangan

Saksi dapat dinilai sebagai alat bukti sesuai dengan

Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :”Keterangan

saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di

sidang pengadilan”. Keterangan saksi yang dinyatakan

diluar sidang pengadilan (outside the court) bukan alat

bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan

kesalahan terdakwa meskipun hakim, jaksa penuntut umum,


commit to user

23

terdakwa atau penasehat hukum ada mendengar keterangan

seseorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang

sedang diperiksa, Keterangan yang demikian tidak dapat

dinilai sebagai alat bukti karena itu tidak dinyatakan di

persidangan.

4) Keterangan satu saksi saja tidak dianggap tidak cukup

Hal ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP

yang berbunyi :”Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap

perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Meskipun

keterangan saksi tunggal itu sedemikian jelasnya, tetapi

terdakwa tetap mungkir serta kesaksian tunggal itu tidak

dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus

dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian

atas alasan unus testis nullus testis. Apabila jika terdakwa

memberikan keterangan yang mengakui kesalalahan yang

didakwakan kepadanya. Maka dalam hal ini seorang saksi

sudah cukup membuktikan keslahan terdakwa, karena

disamping keterangan saksi tunggal itu telah dicukupi alat

bukti keterangan terdakwa. Tetapi dalam pemeriksaan acara

cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti

yang sah seperti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Masih sering terjadi kekeliruan dimana ada pendapat

yang beranggapan dengan adanya beberapa saksi dianggap

keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan

kesalahan terdakwa. Tetapi pendapat tersebut keliru

sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar

keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif”

telah melampui batas minimum pembuktian, belum tentu

keteranagan mereka secara “kualitatif” sebagai alat bukti


commit to user

24

yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada

gunanya menghadirkan saksi yang banyak jika secara

kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa

adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain

yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya

kejadian atau keadaan tertentu.

Satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat

membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi

dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri (Andi Hamzah

2002 : 161). Pendapat D. Simons tersebut sejalan dan tidak

bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (4)

KUHAP. Jika satu keterangan saksi berdiri sendiri dipakai

sebagai bukti untuk suatu keadaan atau suatu unsur delik.

Nilai Kekuatan Pembuktian yang melekat pada

Keterangan Saksi sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Pada alat bukti kesaksian “tidak melekat sifat

pembuktian yang sempurna” (volledig bewijskracht), dan

juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian

yang mengikat dan menentukan (beslissende bewijskracht).

Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah

mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas”. Oleh

karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah,

tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang

menentukan. Atau dapat dikatakan bahwa alat bukti

kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas

dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau”tidak

mengikat”.


commit to user

25

2) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian

hakim.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang

bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak

mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan

dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk

menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan

bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan

saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang

melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau

“menyingkirkannya” (M. Yahya Harahap, 2006 : 294-295).

b. Keterangan Ahli

P a sa l 1 a n g k a 2 8 K U H A P d ise b u tk a n k e te ra n g a n a h li

a da la h ke te ran gan yan g d iberikan o leh se seoran g yan g

m em ilik i keah lian k h u su s ten tan g h a l yan g d ip erlu k an

u n tu k m e m b u a t te ra n g su a tu p e rk a ra p id a n a g u n a

k e p e n tin g a n pem erik saan . S edan gkan da lam P asa l 18 6

K U H A P d isebu tkan K e te ran ga n ah li ia lah a pa ya n g se o ra n g

ah li n ya takan d i s ida n g p en gad ila n .

P erlu d ip e rha tika n b ah w a K U H A P m e m be da ka n

ke te ran gan seoran g ah li d i pen gad ilan sebag a i a la t bu k ti

“ke te rangan ah li” (P asa l 186 K U H A P ) dan k e te rangan ah li

sec a ra te rtu lis d i lua r s ida n g pe n ga d ila n se ba ga i a la t b u k ti

“su ra t” . A pab ila ke te rang an d ib e rikan pada w ak tu

p e m erik aa n o le h p e n y id ik a ta u p e n u n tu t u m u m , y a n g

d ituangkan da lam sua tu ben tuk lapo ran , dan d ibua t de n g a n

m e n g in g a t su m p a h se w a k tu ia m e n e rim a ja b a ta n a tau

pekerjaan , m aka ke te rangan ah li te rsebu t sebaga i a la t b u k ti

su ra t. C o n to h ya n g pa lin g ba ik m e n ge na i ke d u a ha l te rseb u t


commit to user

26

dia ta s ada lah “visum et repertum” yan g d ib ua t o le h se o ra n g

d o k te r.


Keterangan Ahli sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij

bewijskracht”. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan.

Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya

dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi

hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli

yang dimaksud. Akan tetapi, hakim dalam menggunakan

wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus

benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi

terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum

serta kepastian hukum.

2) Di samping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian

yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang

berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti

yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan

kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), yang

menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk

membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun, berlaku

untuk pembuktian keterangan ahli. Bahwa keterangan

seorang ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan

terdakwa. Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat

dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus

disertai dengan alat bukti yang lain (M. Yahya Harahap,

2006 : 304-305).


commit to user

27

c. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-

tanda bacaan yang dapat dibaca, dimengerti, dimaksud untuk

mengeluarkan isi pikiran (Sudikno Mertokusumo, 2006 : 100).

Seperti alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan

ahli, alat bukti surat ini pun hanya diatur dalam satu pasal saja,

yaitu Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan ini, suatu surat

yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-

Undang, yaitu:

1) surat yang dibuat atas sumpah jabatan,

2) surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian pasal itu sendiri telah memperinci secara luas

bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai

sebagai alat bukti, yaitu :

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat

oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat

dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian

atau keadaan dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan

alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung

jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu

hal atau sesuatu keadaan.

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahliannya menenai sesuatu hal atau sesuatu

keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya

dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Nilai Kekuatan Pembuktian yang melekat pada Surat

sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP Kitab Undang-


commit to user

28

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1) Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang

disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti

yang sempurna. Karena bentuk surat-surat yang disebut

didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan

dipenuhinya ketentuan formal dalampembuatannya serta

dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat

yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang

terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka

ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut

pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang

bernilai “sempurna”. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi

mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna.

2) Ditinjau dari segi materiil

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat

yang disebut dalam Pasal 187,”bukan alat bukti yang

mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat bukti surat

itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya

dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan

keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan

pembuktian yang bersifat bebas. Hakim bebas untuk

menilai kekuatan pembuktiannya.

d. Petunjuk

Yang dimaksud dengan petunjuk adalah suatu kejadian-

kejadian atau keadaan atau hal lain, yang keadaannya dan

persamaannya satu sama lain maupun dengan peristiwa itu

sendiri, nyata menunjukkan, bahwa telah terjadi suatu tindak

pidana (Moch. Faisal Salah, 2001: 300).


commit to user

29

Pasal 188 ayat (1 ) K U H A P m e n g a ta ka n ba h w a

pe tu n ju k a da lah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun

dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi

suatu tindak pidana dan siapa pe laku nya . D alam aya t

se lan ju tnya d iseb u tka n bahw a pe tu n juk seba ga im ana

d im ak su d da la m a ya t (1 ) han ya dapa t d ipe ro leh da ri

ke te rangan sak si, su ra t a tau ke te rangan te rdak w a . A pa b ila a la t

b u k ti y an g m e n ja d i su m ber da ri pe tu n ju k tid ak a da dalam

persidangan pengadilan, maka dengan sendirinya tidak akan ada

alat bukti petunjuk.

Nilai Kekuatan Pembuktian yang melekat pada Petunjuk

sebagai alat bukti dalam P asa l 184 KUHAP Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang

diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas

menilai dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian,

2) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri

membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada

prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar

petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

cukup, harus didukung dengan sekurang kurangnya satu alat

bukti yang lain (M. Yahya Harahap, 2006 : 317).

e. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 1 angka 15 terdakwa adalah seorang

tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang

pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang

terdakwa nyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan

yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami

sendiri.


commit to user

30

Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati

mendekati kebenaran materiil, undang-undang tidak dapat

menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti

yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan

menentukan


Keterangan Tredakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184

KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yaitu:

1) Sifat nilai kekuatan pembuktian adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan pembuktian alat

bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai

kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat

menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan

jalan mengemukakan alasan-alasannya.

2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Hakim harus memperhatikan ketentuan yang dirumuskan

pada Pasal 189 ayat (4), yang menentukan “keterangan

terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang

lain”. Dari ketentuan ini jelas dapat disimak keharusan

mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan

sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, baru

mempunyai nilai pembuktian yang cukup.

3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang

diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut

Pasal 183 KUHAP adalah :”pembuktian menurut undang-

undang secara negatif”. Artinya di samping dipenuhi batas

minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka


commit to user

31

dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi

dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Tinjauan Tentang Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai

dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara

dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian

korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan

zaman.

Mengenai asal usul perkataan korupsi tersebut yakni dan

bahasa latin “Corruptio” atau “Corruptus”. Dari bahasa latin lalu

diturunkan dalam bahasa Inggris sebagai “Corruption”, “Corrupt”,

dan menurut bahasa Belanda “Corruptie” yang selanjutnya menurut

bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “Korupsi”.

Arti harfiah dan kata corrupt sebagaimana ditemukan dalam

The Lexion Webster Dictionary diartikan kebusukan, keburukan,

kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral,

penyimpangan dari kesucian (The Lexion Webster Dictionary, 1978

: 76), sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi

adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau

perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. (Kamus

Besar Bahasa Indonesia, 1990 : 462).

Menurut Transparency Internasional, Korupsi adalah perilaku

pejabat publik, maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara

tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya

mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan

kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi termasuk dalam tindak pidana khusus diatur dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor


commit to user

32

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

mempunyai kekhususan atau keistimewaan antara lain :

1) Unsur “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan

hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil, artinya

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan, manun jika perbuatan tersebut dianggap

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan

tersebut dapat dipidana. (penjelasan Pasal 2 ayat (1)).

2) Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk

melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang

sama sebagaimana melakukan delik selesai/delik sui generis

(Pasal 15).

3) Perampasan barang bukti diperluas tidak hanya hal-hal yang

ditentukan oleh Pasal 39 KUHAP (Pasal 18).

4) Jika Penyidik tidak menemukan cukup bukti, sedangkan secara

nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penyidik

segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada

Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan

untuk melakukan gugatan perdata (Pasal 32).

5) Pembebasan dari kewajiban menjadi saksi dibatasi hanya

terhadap mereka yang mempunyai hubungan keluarga dalam

garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara kandung dan istri atau

suami (Pasal 35).

6) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta

bendanya, harta benda keluarganya dan setiap orang atau

korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara

yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

7) Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan

tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut


commit to user

33

Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 37 ayat

(1)).

8) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di

persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat

diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya/in absentia (Pasal 38).

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat

disimpulkan bahwa hak-hak seorang terdakwa berdasarkan asas

praduga bersalah terasa agak di kurangi, alasan yang dipergunakan

oleh pembentuk undang-undang adalah karena sulitnya pembuktian

perkara korupsi dan bahaya yang di akibatkan oleh perbuatan

korupsi tersebut.

Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan

“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara

pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang

ini”, dengan demikian sifat hukum acara dalam pembuktian tindak

pidana korupsi bersifat lex specialis derogat lex generalis terhadap

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Tinjauan Tentang Saksi Mahkota

Perdebatan kontroversial tentang saksi mahkota (kroongetuide)

dalam due-process of law telah lama terjadi, sebenarnya saksi mahkota

hanyalah istilah yang digunakan untuk menyebut saksi yang juga

berkedudukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana penyertaan.

Perdebatan itu muncul dikarenakan adanya dua Yurisprudensi

yang berbeda mengenai penggunaan saksi mahkota, berdasarkan pada

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1986 K/Pid/1989 tanggal 21

Maret 1990 yang menjelaskan penggunaan saksi mahkota dibenarkan

didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu dalam perkara delik


commit to user

34

penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti, diperiksa dengan mekanisme

pemisahan (splitsing). serta apabila dalam perkara pidana bentuk

penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya

keterangan saksi hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas

dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam

Yurisprudensi disebutkan saksi mahkota adalah teman terdakwa yang

melakukan tindak pidana be rsam a-sam a, d ia jukan sebaga i sak si

un tuk m em buk tikan d ak w aa n jak sa p e n u n tu t u m u m . T e tap i da lam

perkem bangann ya muncul Putusan Mahkamah Agung RI No.

1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No.

1590/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI

No. 1592/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 yang menjelaskan bahwa

pemecahan terdakwa menjadi saksi mahkota terhadap terdakwa lainnya

secara yuridis adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang

menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM)

(Muhammad Rustamaji, 2011 : 86).

M e n u ru t S e tiy o n o d a lam a rtike l E K S IS T E N S I S A K S I

MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana mengenai sak si m ahk o ta . B erdasa rkan

perspek tif em p irik m aka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang

berasal atau diambil dari sa lah seo ran g te rsan gka a tau te rdak w a la in n ya

ya n g be rsam a-sam a melakukan perbuatan pidana, dan kepada saksi

tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi

yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan

penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang

sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau

dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Loebby

Loqman, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah

kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa

penyertaan (www. MMS Consulting Advocates & Counselorsat Law -


commit to user

35

EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM

PERKARA PIDANA.htm).

Jika dicermati lebih mendalam apabila penggunaan saksi mahkota

dipaksakan dalam praktek peradilan akan terjadi bentuk-bentuk

pelanggaran sebagai berikut :

a. Bahwa saksi mahkota pada esensinya adalah berstatus sebagai

terdakwa. Karena sebagai terdakwa ia mempunyai hak untuk diam

atau bahkan hak untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar

atau bohong. Hal ini sebagai konsekwensi yang melekat akibat tidak

diwajibkannya terdakwa untuk bersumpah dalam memberikan

keterangan. Pasal 66 KUHAP juga mengatur bahwa terdakwa tidak

dibebani pembuktian.

b. Bahwa terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka

terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya di persidangan.

Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota

tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas

karena terikat dengan sumpah. Kosekuensi terhadap pelanggaran

sumpah ini adalah ia bisa diancam melanggar Pasal 242 KUHPidana.

Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut tentunya akan

menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena ia tidak dapat

menggunakan haknya untuk ingkar atau berbohong. Oleh karena itu,

pada hakikatnya kesaksian yang diberikan saksi mahkota tersebut

disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan

kekerasan dalam hal ini kekerasan psikis. Sehubungan dengan status

tersebut, maka secara teoretik akan mengalami tekanan a tau

se tidak -tidak nya tekanan p sik is, seh in gga ke te rangannya da pa t

d irag u k an se rta a pa b ila d i pe rsida n ga n sa k si-sa k si te rse b u t

sem ua n ya m e n ca b u t ke te ra n ga n ya n g te rm ua t da la m B e rita

A ca ra P e m erik saa n , ba ik ke te ran gan se ba ga i saksi m au pu n

te rdak w a , seh in gga hakim tidak memperoleh kebenaran Berita Acara

Pemeriksaan Penyidik (Lilik Mulyadi, 2007 : 45).


commit to user

36

c. Bahwa sebagai pihak yang bersatus sebagai terdakwa walaupun

dalam perkara lainnya berperan sebagai saksi maka pada prinsipnya

keterangan yang diberikan oleh terdakwa atau saksi mahkota hanya

dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang

dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP.

d. Bahwa seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai

saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar

alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya

sendiri apabila terdakwa berbohong. Hal ini tentunya bertentangan

dan melanggar asas non-self incrimination (Setiyono, 2008).

Apabila dicermati penggunaan dan pengajuan saksi mahkota

merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang

adil dan tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran

terhadap kaidah HAM sebagaimana dikenal dalam KUHAP sebagai

instrumen nasional maupun International Covenant on Civil and

Political Rights (ICCPR).


commit to user

37

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2 : Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

P ada saa t te rjad i tindak p idana k o rup si se sua i yang d ia tu r da lam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang d ilakukan o leh

Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian di Pengadilan

Keterbatasan Alat bukti

Penggunaan Saksi Mahkota

Nilai Kekuatan Pembuktiandalam Putusan hakim

Pasal 183 KUHAP

Diatur dalamPutusan MA RI No.1986 K/Pid/1989

Dilarang dalamPutusan MA RINo.1174 K/Pid/1994,No.1592K/Pid/1995danNo.1592/K/Pid/1995

Tidak diaturdalam KUHAP


commit to user

38

pejaba t-pe jaba t pem erin tahan a tau sua tu ko rpo rasi d im ana pe lakunya leb ih

dari seo rang , m aka penanganan pe rk a ra d a la m p ersid a n g a n a d a la h d e n g a n

p e m b u k tia n pa d a p ro se s d i pe ngad ilan . S eba ga im ana ke ten tuan da lam P asa l

183 K U H A P , bah w a “H ak im tidak bo leh m en ja tuh kan p idana kepada

se se o ra n g k ec u a li a p a b ila d e n g a n se k u ra n g k u ra n g n y a d u a a la t b u k ti ya n g

sa h” da n P a sa l 1 8 4 K U H A P , ba h w a a la t b u k ti ya n g sa h ialah : ke te ra n g a n

sa k si, ke te ra n g a n a h li, su ra t, p e tu n ju k , ke te rangan te rdak w a .

T in d a k p id a n a k o ru p si m e ru p a k a n tin d a k p id a n a y a n g su lit d a la m

p e m b u k tia n n y a , k are n a se rin g te rja d i k e k u ra n g a n a la t b u k ti. D a la m h a l in i

se rin g m u n c u l y a n g d in a m a k a n sa k si m a h k o ta . S a k si m a h k o ta ad a lah adalah

teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersam a-sam a, d ia jukan sebaga i

sak si u n tu k m em buktikan d a k w aa n jak sa p e n u n tu t u m u m , dan saksi mahkota

ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan ya n g

be rka s pe rk a ra n ya d ip isah ka re na kurangnya alat bukti. P en ga tu ran m en gena i

peng gu naan dari saksi m ahko ta send iri tidak d ia tu r seca ra tegas da lam

K U H A P . T e tap i d ia tu r da lam P u tusan M ahkam ah A gung N o . 198 6

K /P id /1 98 9 yang m em perb o leh kan pen gg un aan sak si M ahk o ta , te tap i da lam

perkem ban gann ya ke lua r P u tu sa n M ah kam ah A gun g RI No : 1174/K/Pid/1994

tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No : 1590/K/Pid/1995 tanggal

3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No : 1592/K/Pid/1995 tanggal 3

Mei 1995 da lam pu tu san in i tidak d ipe rb o leh kann ya p en g g u n aan sak si m ah k o ta

d a lam p em b u k tian p erk ara p id an a ka re na m e lan g ga r ha k a sa si te rda k w a .

D alam prak teknya m asih se rin g d ig u n ak an n y a sak si m ah k o ta da lam

p em b u k tian d ip en g ad ilan m e sk ip u n tida k a da da sa r h u k um ya n g k ua t

m engena i peng gu naan sak si m ahk o ta te rsebu t. U n tu k m e ne n tu k a n k e k ua ta n

pe m b u k tia n da ri sa k si m a h k o ta in i te rga n tu n g d ari p e rtim b a n g a n m aje lis

h a k im y a n g te rm u a t d a la m p u tu sa n , a p a b ila h a k im m e n g a n g g a p sa k s i

m a h k o ta te la h d in y a takan sah u n tu k d ip erik sa seb ag a i sak si seh in g g a

ke te rangannya dapa t d ipe rgu nakan .


commit to user

39

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi

Pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 20

Februari 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari

Tahun 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006,

bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Jalan Ki Hajar Dewantoro

XII Jebres Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa Drs.

AMBAR KUATO selaku Ketua Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin

pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berdasarkan Surat Tugas

Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Januari 2006 secara bersama sama

dengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH yang keduanya sebagai

Anggota Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa

Daerah Surakarta (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga

bersama dengan dr. Siti Nuraini Arief, .Sp.Kj binti Munadji, dr.Dwi Priyo

Hartono, SpKj, dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina A.K, SpKj (yang

perkaranya sudah disidangkan) secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

2. Identitas Terdakwa

Nama lengkap :: Drs. AMBAR KUATO

Tempat lahir :: Purwokerto

Umur/tgl lahir :: 58 tahun / 28 Mei 1952

Jenis kelamin :: Laki-laki

Kebangsaan :: Indonesia

Tempat tinggal :: Kompleks Departemen Kesehatan RI Jl. Iman

Bonjol No. 9 Karawaci Tangerang Banten


commit to user

40

Agama :: Islam

Pekerjaan :: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Departemen

Kesehatan RI

Pendidikan :: S-1

3. Dakwaan

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Drs. AMBAR KUATO selaku Ketua Tim PemeriksaVerifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakartaberdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Januari 2006 secarabersama sama dengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH yangkeduanya sebagai Anggota Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin padaRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (yang dilakukan penuntutan secaraterpisah) dan juga bersama dengan dr. Siti Nuraini Arief, .Sp.Kj binti Munadji,dr.Dwi Priyo Hartono, SpKj, dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina A.K, SpKj(yang perkaranya sudah disidangkan) sebagai orang yang melakukan, atauturut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2006 sampai dengantanggal 20 Februari 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam BulanFebruari Tahun 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006,bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Jalan Ki Hajar DewantoroXII Jebres Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau PerekonomianNegara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya surat Departemen Kesehatan RI Direktorat JenderalPelayanan Medik Nomor : PR.03.02.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005perihal Permintaan isian Form Verifikasi RS/BP4/BKMM yang salah satuitemnya berupa daftar isian pengajuan dana penggantian defisit ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM)Bidang Kesehatan Tahun 2004 yang ditujukan kepada pihak Rumah SakitJiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Atas surat dari Direktur Jenderal PelayananMedik DEPKES RI tersebut, meskipun di RSJD Surakarta tidak mengalamidefisit dalam pengelolaan dana Program Kompensasi Pengurangan SubsidiBahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM Bid Kes) tetapi Wakil


commit to user

41

Direktur Adminstrasi dan Keuangan RSJD Surakarta Dr. DWI PRIYOHARTONO Sp.Kj. atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakartadengan surat nomor : 460/3414/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005mengusulkan defisit penggantian dana untuk PKPS BBM Bid Kes tahun2004 sebesar Rp.2.334.505.334,00 (dua milyard tiga ratus tiga puluh empatjuta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada MenteriKesehatan RI di Jakarta untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di RSJDSurakarta dengan cara yang tidak benar, yaitu memasukkan data pasienmiskin yang sudah dirawat dari tanggal 27 Nopember 2002 s/d 31 Desember2002, tanggal 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2003, tanggal 1 September2004 s/d 31 Desember 2004 dengan pembiayaan APBD Propinsi JawaTengah yang diusulkan kembali untuk mendapatkan penggantian danadefisit dari PKPS BBM tahun 2004.

Bahwa pengajuan penggantian dana defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun2004 yang diajukan oleh Dr. DWI PRIYO HARTONO Sp.Kj atas namaDirektur RSJD Surakarta tersebut kemudian disetujui oleh MenteriKesehatan RI dengan Surat Keputusan Nomor : 02/Menkes/ SK/I/2006tanggal 4 Januari 2006 tentang penggantian defisit dana ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM)Bidang Kesehatan untuk Pelayanan Pasien Miskin tahun 2004, yangmenyebutkan bahwa RSJD Surakarta mendapatkan dana sebesarRp.2.334.505.334,00 (dua milyard tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratuslima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Untuk mencairkan danatersebut diperlukan data pendukung berupa data jumlah pasien miskin yangtelah dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telahdiverifikasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen KesehatanRepublik Indonesia (Itjen Depkes RI).

Bahwa terdakwa Drs. AMBAR KUATO selaku Ketua Tim PemeriksaVerifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yangtelah mendapatkan surat tugas dari Inspektorat Jenderal DepartemenKesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal02 Februari 2006 dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan verifikasidana askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di lingkunganDinas Kesehatan propinsi Jawa Tengah dan menyusun Laporan HasilPelaksanaan Tugas tersebut.

Bahwa atas dasar Surat Tugas dari Inspektorat Jenderal DepartemenKesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal02 Februari 2006 tersebut pada sekitar tanggal 7 Pebruari 2006 sampaidengan tanggal 20 Februari 2006, terdakwa Drs. AMBAR KUATObersama dengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH datang ke RSJDSurakarta dengan tugas untuk melakukan verifikasi data pendukung usulanpengajuan dana penggantian defisit PKPS BBM Bidang Kesehatan Tahun2004 sebagaimana yang telah diusulkan sebelumnya oleh dr. Dwi PriyoHartono Sp.KJ selaku Wadir Administrasi dan Keuangan RSJD Surakarta.

Bahwa dalam melaksanakan tugas verifikasi di RSJD Surakarta yaitupengecekan data-data pendukung yang diberikan oleh pihak RSJD


commit to user

42

Surakarta, terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi bertugas mengkoordinirdan memantau kerja anggota Tim (yaitu ADI BUNTARAN, SH. danNAMAN, SH.).

Bahwa pada saat itu terdakwa Drs. AMBAR KUATO bersama dengan ADIBUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RImelakukan Verifikasi telah bersama-sama dengan dr. Siti Nur Aini AriefSp.KJ., dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina AK, Sp. Kj membuat rekapandata pasien miskin yang telah ditangani RSJD Surakarta yang ternyata tidakbenar yaitu :1. Data nama-nama pasien miskin yang telah dibayarkan atau dibiayai oleh

anggaran APBD Propinsi Jawa Tengah tahun 2002, tahun 2003 dantahun 2004,

2. Data pasien miskin yang mendapat keringanan biaya pengobatan sampaidengan 50% (lima puluh persen) yang seharusnya tidak berhakmendapatkan biaya PKPS BBM Bid Kes selaku pasien miskin, yaitu :

N

O.

BULAN RAWAT JALAN RAWAT INAP JUMLAH

UANGGAKI

N

JUMLA

H Rp

GAKI

N

HAR

I

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Nopember2

002

175

org

4.777.80

0

14

org

673 21.735.789 26.513.589

2. Desember2

002

186

org

5.276.37

5

103

org

4.94

9

162.437.26

0

167.713.63

5

3. Januari

2003

192

org

5.564.02

5

114

org

4.66

5

161.040.51

5

166.604.54

0

4. Pebruari

2003

171

org

4.959.79

5

89

org

3.48

5

118.572.89

0

123.532.68

5

5. Maret 2003 214

org

6.160.69

0

125

org

5.28

4

174.506.30

0

180.666.99

0

6. April 2003 222

org

6.415.45

8

119

org

5.17

0

173.495.45

0

179.910.90

8

7. Mei 2003 194

org

5.505.16

0

97

org

3.40

6

114.464.01

5

119.969.17

5

8. Juni 2003 220 6.101.57 111 3.88 144.398.76 150.500.33


commit to user

43

org 5 org 7 0 5

9. Juli 2003 232

org

6.700.51

0

94

org

3.28

0

117.436.50

0

124.137.01

0

10. Agustus

2003

228

org

6.367.40

5

99

org

4.12

7

138.082.40

0

144.449.80

5

11. September2

003

211

org

6.175.49

0

123

org

4.37

9

147.081.40

0

153.256.89

0

12. Oktober

2003

224

org

6.287.14

5

128

org

4.45

9

150.398.80

0

156.685.94

5

13. Nopember2

003

187

org

5.374.99

0

101

org

3.64

1

115.423.71

5

120.798.70

5

14. Desember

2003

240

org

6.706.97

5

118

org

4.63

8

150.354.70

0

157.061.67

5

15. September2

004

230

org

6.466.75

0

30

org

891 27.331.610 33.798.360

16. Oktober

2004

229

org

6.886.07

5

105

org

2.31

5

72.85.150 78.971.225

17. Nopember2

004

218

org

6.316.43

5

111

org

2.47

3

79.428.950 85.745.385

18. Desember

2004

238

org

6.743.44

5

1

01org

2.02

3

66.610.675 73.354.120

Jumlah 3.811

org

108.736,

098

1.782

org

63.7

45

2.134.884.

879

2.243.670.

977

Perbuatan terdakwa memasukkan data pasien yang mendapat keringanan

sampai dengan 50 % tersebut, bertentangan dengan SK Menkes RI

No.553/MenKes/SK/IV/2003 tertanggal 22 April 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan PKPS-BBM BIDKES karena mengambil data yang sudah

dibayarkan oleh APBD Propinsi Jawa Tengah.

Bahwa setelah melalui verifikasi data data pasien miskin yang ditanganioleh Rumah Sakit Jiwa Surakarta selanjutnya terdakwa Drs. AMBAR


commit to user

44

KUATO bersama dengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selakuTim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut membuat rekapan data data pasienmiskin Rumah Sakit Jiwa Surakarta untuk data pasien miskin yang sudahdirawat dari tanggal 27 Nopember 2002 s/d 31 Desember 2002, tanggal 1Januari 2003 s/d 31 Desember 2003, tanggal 1 September 2004 s/d 31Desember 2004 selanjutnya dari data rekapan pasien RSJD Surakarta yangtelah diverifikasi oleh terdakwa Drs. AMBAR KUATO bersama denganADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku Tim Verifikasi ItjenDepkes RI, kemudian menyusun Laporan hasil verifikasi dana PKPS BBMBidang Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Propinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2004 Nomor : 03.R.PS.02.0125.06.25.33 tanggal21 Februari 2006 yang tidak benar, yaitu menyatakan bahwa dalammelayani pasien miskin dari Nopember 2002 s/d Desember 2002, Januari2003 s/d Desember 2003 dan September 2004 s/d Desember 2004, pihakRSJD Surakarta telah mengalami defisit sebesar Rp.2.243.670.977,00 (duamilyard dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribusembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan pada kolom B jugamenyebutkan “Tidak terdapat dana dari Sumber lain (untuk pelayananpasien miskin)” tersebut.

Bahwa terdakwa Drs. AMBAR KUATO bersama dengan ADIBUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RIjuga menyebutkan dalam laporannya bahwa terjadi selisih sebesarRp.90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ributiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari dana penggantian defisit PKPS BBMBid Kes yang diajukan RSJD Surakarta sebelumnya yaitu sebesarRp.2.334.505.334,00 (dua milyard tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratuslima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Atas temuan Tim VerifikasiItjen Depkes RI tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juni 2006, dengansepengetahuan dr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ., RSJD Surakartamengembalikan kelebihan dana penggantian defisit PKPS BBM Bid KesTahun 2004 sebesar Rp.90.834.357,00 (sembilan puluh juta delapan ratustiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) ke kas Negaramelalui kantor Bank BRI Cabang Solo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. AMBAR KUATO bersama denganADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku Tim Verifikasi ItjenDepkes RI yang telah menyusun Laporan Hasil Verifikasi Dana PKPS BBMBidkes Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta Propinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2004 Nomor : 03.R.PS.02.0125.06.25.33 tanggal21 Februari 2006 tersebut, akhirnya pihak RSJD Surakarta dapatmencairkan dana yang seharusnya merupakan dana penggantian defisitPKPS BBM Bidang Kesehatan Tahun 2004 sebesar Rp. 2.243.670.977,00(dua milyard dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribusembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh terdakwa bersama tim Itjen yanghasilnya menyebutkan RSJD Surakarta benar-benar difisit sebesarRp.2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratus empat puluh tiga juta enam


commit to user

45

ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sertamenyebutkan tidak terdapat dana dari Sumber lain (untuk pelayanan pasienmiskin), kemudian pada tanggal 16 Mei 2006 dr. Siti Nuraini A. Sp.Kjselaku Direktur RSJD Surakarta telah memerintahkan kasir penerima yaituNur Rosyid untuk mencairkan dana pengganti defisit PKPS BBM Bid Kessebesar Rp. 2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratus empat puluh tiga jutaenam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) diBank Britama BRI Surakarta, selanjutnya dr. Siti Nur Aini AriefSp.KJ.melalui memo atau surat tanggal 4 Mei 2006 kepada Nur Rosyid,agar dana tersebut disetorkan ke kas Daerah Pemda Propinsi Jawa Tengahsebagai Pendapatan RSJD Surakarta, dengan surat tanda setoran Nomor :109/RSJD/Slo/ 2006 Bank BPD Jateng dengan Nomor Rekening :1034.01503.7 sebesar Rp.2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratus empatpuluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuhrupiah). Padahal dana sejumlah tersebut bukan merupakan PendapatanRSJD Surakarta.

Dari penyetoran dana Penggantian Defisit PKPS BBM Bid Kes tahun2004 sebesar Rp.2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratus empat puluh tigajuta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) keKas Daerah Propinsi Jawa Tengah yang oleh dr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ.diakui sebagai pendapatan RSJD Surakarta tersebut, pihak RSJD Surakartamenerima pengembalian dari Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah sebesar30% sejumlah Rp. 673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratussatu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagai uang jasapelayanan, yang semestinya sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1) PeraturanDaerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2003 tentang RetribusiPelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah yang berbunyi kepadaInstansi pemungut Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (limapersen) dari realisasi Retribusi yang disetorkan ke kantor Kas DaerahPropinsi Jawa Tengah, tidak dibenarkan menerima pengembalian uangsebesar 30% tersebut karena uang sebesar Rp.2.243.670.977,00 (duamilyard dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribusembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang disetorkan tersebut bukanmerupakan hasil pendapatan RSJD Surakarta. Selain menerimapengembalian yang tidak benar sejumlah Rp.673.101.293,00 (enam ratustujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah),RSJD Surakarta juga menerima jasa pelayanan rutin yang resmi dari KasDaerah Propinsi Jawa Tengah untuk bulan Mei 2006 sebesarRp.58.139.640,00 (lima puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribuenam ratus empat puluh rupiah) diterima melalui transfer ke rekeningDirektur RSJD Surakarta yang total seluruhnya sejumlah Rp.731.240.933,00(tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratustiga puluh tiga rupiah).

Berdasarkan memo atau surat dr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ. selakuDirektur RSJD Surakarta tanggal 17 Juni 2006 kepada Tim PKPS BBM /JPS tahun 2002, 2003 dan 2004 yaitu Kusdiah, Handayani, dan Nur


commit to user

46

Rosyid untuk menyisihkan uang sebesar Rp.495.820.495,00 (empat ratussembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratussembilan puluh lima rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2006 dana tersebutditransfer ke Bank BRI Britama atas nama Direktur RSJD Surakarta,sedangkan sisanya sebesar Rp. 235.420.438,00 (dua ratus tiga puluh limajuta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)diambil oleh Sri Handayani staf pada bagian keuangan RSJD Surakarta,dan pada tanggal 20 Juni 2006 oleh Sri Handayani atas perintah dr. Siti NurAini Arief Sp.KJ. dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawaiRSJD Surakarta termasuk pensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Surakartayang berjumlah lebih kurang 507 (lima ratus tujuh) orang.

Kemudian dana sebesar Rp.495.820.495,00 (empat ratus sembilan puluhlima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh limarupiah) atas memo atau surat dr. Siti Nuraini Arief Sp.Kj tanggal 17 Juli2006, uang tersebut pada tanggal 27 Juli 2006 dibagikan lagi ke seluruhPegawai RSJD Surakarta termasuk pensiunan pegawai RSJD Surakarta.Disamping dari uang Rp.495.820.495,00 (empat ratus sembilan puluh limajuta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)yang dicampur dengan uang Jasa Pelayanan Rutin yang resmi untuk bulanJuni 2006 sebesar Rp.177.280.798,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta duaratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah ),sehingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp.673.101.293,00 (enam ratustujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)dan uang tersebut dibagikan secara cuma cuma kepada seluruh pegawaiRSJD Surakarta termasuk pensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Surakartayang berjumlah lebih kurang 507 (lima ratus tujuh) orang.

Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.

673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus

sembilan puluh tiga rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara dari BPK RI Nomor : 23/S/II-X/08/2007 tertanggal 07 Agustus 2007

atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


commit to user

47

SUBSIDAIRBahwa terdakwa Drs. AMBAR KUATO selaku Ketua Tim

Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa DaerahSurakarta berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal DepartemenKesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal02 Januari 2006 secara bersama sama dengan ADI BUNTARAN, SH danNAMAN, SH yang keduanya sebagai Anggota Tim Pemeriksa VerifikasiDana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (yang dilakukanpenuntutan secara terpisah) dan juga bersama dengan dr. Siti Nuraini Arief,.Sp.Kj binti Munadji, dr.Dwi Priyo Hartono, SpKj, dr. Rukma Astuti dandr. Hendrina A.K, SpKj (yang perkaranya sudah disidangkan) sebagaiorang yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 7Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 20 Februari 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Rumah SakitJiwa Daerah Surakarta Jalan Ki Hajar Dewantoro XII Jebres Surakarta atausetidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Surakarta, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya surat Departemen Kesehatan RI Direktorat JenderalPelayanan Medik Nomor : PR.03.02.1.1.4060 tertanggal 16 September2005 perihal Permintaan isian Form Verifikasi RS/BP4/BKMM yangsalah satu itemnya berupa daftar isian pengajuan dana penggantian defisitProgram Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM) Bidang Kesehatan Tahun 2004 yang ditujukan kepada pihakRumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Atas surat dari DirekturJenderal Pelayanan Medik DEPKES RI tersebut, meskipun di RSJDSurakarta tidak mengalami defisit dalam pengelolaan dana ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak BidangKesehatan (PKPS BBM Bid Kes) tetapi Wakil Direktur Adminstrasi danKeuangan RSJD Surakarta Dr. DWI PRIYO HARTONO Sp.Kj. atasnama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan surat nomor :460/3414/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 mengusulkan defisitpenggantian dana untuk PKPS BBM Bid Kes tahun 2004 sebesarRp.2.334.505.334,00 (dua milyard tiga ratus tiga puluh empat juta limaratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada MenteriKesehatan RI di Jakarta untuk pelayanan kesehatan pasien miskin diRSJD Surakarta dengan cara yang tidak benar, yaitu memasukkan datapasien miskin yang sudah dirawat dari tanggal 27 Nopember 2002 s/d 31Desember 2002, tanggal 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2003, tanggal 1September 2004 s/d 31 Desember 2004 dengan pembiayaan APBD


commit to user

48

Propinsi Jawa Tengah yang diusulkan kembali untuk mendapatkanpenggantian dana defisit dari PKPS BBM tahun 2004.

Bahwa pengajuan penggantian dana defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun2004 yang diajukan oleh Dr. DWI PRIYO HARTONO Sp.Kj atas namaDirektur RSJD Surakarta tersebut kemudian disetujui oleh MenteriKesehatan RI dengan Surat Keputusan Nomor : 02/Menkes/ SK/I/2006tanggal 4 Januari 2006 tentang penggantian defisit dana ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM)Bidang Kesehatan untuk Pelayanan Pasien Miskin tahun 2004, yangmenyebutkan bahwa RSJD Surakarta mendapatkan dana sebesarRp.2.334.505.334,00 (dua milyard tiga ratus tiga puluh empat juta limaratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Untuk mencairkandana tersebut diperlukan data pendukung berupa data jumlah pasienmiskin yang telah dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yangtelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal DepartemenKesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI).

Bahwa terdakwa Drs. AMBAR KUATO selaku Ketua Tim PemeriksaVerifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakartayang telah mendapatkan surat tugas dari Inspektorat JenderalDepartemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor :01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Februari 2006 dengan tugas untukmelakukan pemeriksaan verifikasi dana askeskin pada Rumah Sakit JiwaDaerah Surakarta di lingkungan Dinas Kesehatan propinsi Jawa Tengahdan menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tersebut. Bahwaberdasarkan Program Kerja Verifikasi periode Tahun Anggaran 2002sampai dengan tahun 2004, Tim Verifikasi memiliki tugas pokok danfungsi antara lain :1. Mendapatkan dan mempelajari :

Data Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta; Dokumen usulan klaim dana PKPS BBM; Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman pengelolaan

PKPS BBM;2. Melakukan observasi sekilas dan pembicaraan pendahuluan dengan

pejabat terkait dan mencatat masalah-masalah yang dihadapi;3. Mendapatkan dan mempelajari dokumen verifikasi klaim dana PKPS

BBM Tahun 2002-2004 RSJD Surakarta;4. Melakukan pengumpulan dokumen verifikasi klaim dana PKPS BBM

RSJD Surakarta sesuai yang diusulkan kepada Dirjen PelayananMedik Depkes RI;

5. Mendapatkan dokumen-dokumen klaim dan mempelajari data pasienmiskin per pasien, per bulan dan jenis pelayanan yaitu pasien rawatjalan dan pasien rawat inap;

6. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut diatassesuai persyaratan pasien miskin yang telah ditetapkan;

7. Mengkoreksi dan meneliti kembali kebenaran angka-angka dan carapenjumlahan hasil verifikasi.


commit to user

49

Bahwa atas dasar Surat Tugas dari Inspektorat Jenderal DepartemenKesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117tanggal 02 Februari 2006 tersebut pada sekitar tanggal 7 Pebruari 2006sampai dengan tanggal 20 Februari 2006, terdakwa Drs. AMBARKUATO bersama dengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SHdatang ke RSJD Surakarta dengan tugas melakukan verifikasi datapendukung usulan pengajuan dana penggantian defisit PKPS BBMBidang Kesehatan Tahun 2004 sebagaimana yang telah diusulkansebelumnya oleh dr. Dwi Priyo Hartono Sp.KJ Wadir Administrasi danKeuangan RSJD Surakarta, antara lain yang dilakukan adalah meneliti,mendata dan merekap pasien miskin yang dimintakan penggantian defisitserta mengecek kebenaran ada tidaknya defisit PKPS BBM BidangKesehatan di RSJD Surakarta, namun kenyataannya terdakwa bersamaTim tidak menanyakan kepada pihak RSJD Surakarta mengenaipembiayaan yang telah dikeluarkan untuk penanganan pasien miskinsejak tahun 2002, 2003 dan tahun 2004 jika dana PKPS BBM belum cairserta terdakwa tetap memasukan data-data pasien miskin yangsebenarnya telah dibiayai dari anggaran rutin RSJD Surakarta setiaptahunnya baik sejak tahun 2002, 2003 maupun tahun 2004, yaitu berasaldari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi JawaTengah, guna mendapatkan dana pengganti defisit PKPS BBM TA 2004.

Bahwa dalam melaksanakan tugas verifikasi di RSJD Surakarta yaitupengecekan data-data pendukung yang diberikan oleh pihak RSJDSurakarta, terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi bertugas mengkoordinirdan memantau kerja anggota Tim (yaitu ADI BUNTARAN, SH. danNAMAN, SH.)

Bahwa pada saat itu terdakwa Drs. AMBAR KUATO bersama denganADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku Tim Verifikasi ItjenDepkes RI melakukan Verifikasi, menyalahgunakan kewenangan dankesempatan yang ada padanya yang seharusnya meneliti usulanpenggantian defisit yang sebelumnya diajukan oleh pihak RSJDSurakarta, namun yang bersangkutan justru telah bersama-sama dengandr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ., dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina AK,Sp. Kj membuat rekapan data pasien miskin yang telah ditangani RSJDSurakarta yang ternyata tidak benar yaitu :1. Data nama-nama pasien miskin yang telah dibayarkan atau dibiayai

oleh anggaran APBD Propinsi Jawa Tengah tahun 2002, tahun 2003dan tahun 2004,

2. Data pasien miskin yang mendapat keringanan biaya pengobatansampai dengan 50% (lima puluh persen) yang seharusnya tidak berhakmendapatkan biaya PKPS BBM Bid Kes selaku pasien miskin, yaitu :


commit to user

50

NO

.


UANGGAKI

N

JUMLAH

Rp

GAKI

N

HARI JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Nopember

2002

175 org 4.777.800 14 org 673 21.735.789 26.513.589

2. Desember

2002

186 org 5.276.375 103 org 4.949 162.437.260 167.713.635

3. Januari

2003

192 org 5.564.025 114 org 4.665 161.040.515 166.604.540

4. Pebruari

2003

171 org 4.959.795 89 org 3.485 118.572.890 123.532.685

5. Maret 2003 214 org 6.160.690 125 org 5.284 174.506.300 180.666.990

6. April 2003 222 org 6.415.458 119 org 5.170 173.495.450 179.910.908

7. Mei 2003 194 org 5.505.160 97 org 3.406 114.464.015 119.969.175

8. Juni 2003 220 org 6.101.575 111 org 3.887 144.398.760 150.500.335

9. Juli 2003 232 org 6.700.510 94 org 3.280 117.436.500 124.137.010

10. Agustus

2003

228 org 6.367.405 99 org 4.127 138.082.400 144.449.805

11. September

2003

211 org 6.175.490 123 org 4.379 147.081.400 153.256.890

12. Oktober

2003

224 org 6.287.145 128 org 4.459 150.398.800 156.685.945

13. Nopember

2003

187 org 5.374.990 101 org 3.641 115.423.715 120.798.705

14. Desember

2003

240 org 6.706.975 118 org 4.638 150.354.700 157.061.675

15. September

2004

230 org 6.466.750 30 org 891 27.331.610 33.798.360

16. Oktober 229 org 6.886.075 105 org 2.315 72.85.150 78.971.225


commit to user

51

2004

17. Nopember

2004

218 org 6.316.435 111 org 2.473 79.428.950 85.745.385

18. Desember

2004

238 org 6.743.445 1 01org 2.023 66.610.675 73.354.120

Jumlah 3.811

org

108.736,0

98

1.782

org

63.74

5

2.134.884.8

79

2.243.670.97

7






Bahwa setelah melalui verifikasi data data pasien miskin yang ditanganioleh Rumah Sakit Jiwa Surakarta selanjutnya terdakwa Drs. AMBARKUATO bersama dengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SHselaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut membuat rekapan datadata pasien miskin Rumah Sakit Jiwa Surakarta untuk data pasien miskinyang sudah dirawat dari tanggal 27 Nopember 2002 s/d 31 Desember2002, tanggal 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2003, tanggal 1 September2004 s/d 31 Desember 2004 selanjutnya dari data rekapan pasien RSJDSurakarta yang telah diverifikasi oleh terdakwa Drs. AMBAR KUATObersama dengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku TimVerifikasi Itjen Depkes RI, kemudian menyusun Laporan hasil verifikasidana PKPS BBM Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa DaerahSurakarta Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 Nomor :03.R.PS.02.0125.06.25.33 tanggal 21 Februari 2006 yang tidak benar,yaitu menyatakan bahwa dalam melayani pasien miskin dari Nopember2002 s/d Desember 2002, Januari 2003 s/d Desember 2003 danSeptember 2004 s/d Desember 2004, pihak RSJD Surakarta telahmengalami defisit sebesar Rp.2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratusempat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuhpuluh tujuh rupiah), dan pada kolom B juga menyebutkan “Tidakterdapat dana dari Sumber lain (untuk pelayanan pasien miskin)”tersebut.

Bahwa terdakwa Drs. AMBAR KUATO bersama dengan ADIBUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku Tim Verifikasi Itjen DepkesRI juga menyebutkan dalam laporannya bahwa terjadi selisih sebesarRp.90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu


commit to user

52

tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari dana penggantian defisit PKPSBBM Bid Kes yang diajukan RSJD Surakarta sebelumnya yaitu sebesarRp.2.334.505.334,00 (dua milyard tiga ratus tiga puluh empat juta limaratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Atas temuan TimVerifikasi Itjen Depkes RI tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juni2006, dengan sepengetahuan dr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ., RSJDSurakarta mengembalikan kelebihan dana penggantian defisit PKPSBBM Bid Kes Tahun 2004 sebesar Rp.90.834.357,00 (sembilan puluhjuta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuhrupiah) ke kas Negara melalui kantor Bank BRI Cabang Solo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. AMBAR KUATO bersamadengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku Tim VerifikasiItjen Depkes RI yang telah menyusun Laporan Hasil Verifikasi DanaPKPS BBM Bidkes Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) SurakartaPropinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 Nomor :03.R.PS.02.0125.06.25.33 tanggal 21 Februari 2006 tersebut, akhirnyapihak RSJD Surakarta baru dapat mencairkan dana yang seharusnyamerupakan dana penggantian defisit PKPS BBM Bidang KesehatanTahun 2004 sebesar Rp. 2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratus empatpuluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluhtujuh rupiah).

Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh terdakwa Drs. AMBAR KUATObersama dengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku TimVerifikasi Itjen Depkes RI yang hasilnya menyebutkan RSJD Surakartabenar-benar difisit sebesar Rp.2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratusempat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuhpuluh tujuh rupiah) serta menyebutkan tidak terdapat dana dari Sumberlain (untuk pelayanan pasien miskin), kemudian pada tanggal 16 Mei2006 dr. Siti Nuraini A. Sp.Kj selaku Direktur RSJD Surakarta telahmemerintahkan kasir penerima yaitu Nur Rosyid untuk mencairkandana pengganti defisit PKPS BBM Bid Kes sebesar Rp.2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratus empat puluh tiga juta enamratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) di BankBritama BRI Surakarta, selanjutnya dr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ.melaluimemo atau surat tanggal 4 Mei 2006 kepada Nur Rosyid, agar danatersebut disetorkan ke kas Daerah Pemda Propinsi Jawa Tengahsebagai Pendapatan RSJD Surakarta, dengan surat tanda setoran Nomor :109/RSJD/Slo/ 2006 Bank BPD Jateng dengan Nomor Rekening :1034.01503.7 sebesar Rp.2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratusempat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuhpuluh tujuh rupiah). Padahal dana sejumlah tersebut bukan merupakanPendapatan RSJD Surakarta.

Dari penyetoran dana Penggantian Defisit PKPS BBM Bid Kes tahun2004 sebesar Rp.2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratus empat puluhtiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuhrupiah) ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah yang oleh dr. Siti Nur Aini


commit to user

53

Arief Sp.KJ. diakui sebagai pendapatan RSJD Surakarta tersebut, pihakRSJD Surakarta menerima pengembalian dari Kas Daerah Propinsi JawaTengah sebesar 30% sejumlah Rp. 673.101.293,00 (enam ratus tujuhpuluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)sebagai uang jasa pelayanan, yang semestinya sesuai ketentuan pasal23 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2003tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerahyang berbunyi kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan uangperangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi Retribusi yangdisetorkan ke kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah, tidak dibenarkanmenerima pengembalian uang sebesar 30% tersebut karena uang sebesarRp.2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratus empat puluh tiga juta enamratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yangdisetorkan tersebut bukan merupakan hasil pendapatan RSJD Surakarta.Selain menerima pengembalian yang tidak benar sejumlahRp.673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah), RSJD Surakarta juga menerima jasapelayanan rutin yang resmi dari Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah untukbulan Mei 2006 sebesar Rp.58.139.640,00 (lima puluh delapan jutaseratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) diterimamelalui transfer ke rekening Direktur RSJD Surakarta yang totalseluruhnya sejumlah Rp.731.240.933,00 (tujuh ratus tiga puluh satu jutadua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Berdasarkan memo atau surat dr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ. selakuDirektur RSJD Surakarta tanggal 17 Juni 2006 kepada Tim PKPSBBM / JPS tahun 2002, 2003 dan 2004 yaitu Kusdiah, Handayani, danNur Rosyid untuk menyisihkan uang sebesar Rp.495.820.495,00 (empatratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratussembilan puluh lima rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2006 danatersebut ditransfer ke Bank BRI Britama atas nama Direktur RSJDSurakarta, sedangkan sisanya sebesar Rp. 235.420.438,00 (dua ratustiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluhdelapan rupiah) diambil oleh Sri Handayani staf pada bagiankeuangan RSJD Surakarta, dan pada tanggal 20 Juni 2006 oleh SriHandayani atas perintah dr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ. dibagikan secaracuma-cuma kepada seluruh pegawai RSJD Surakarta termasukpensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Surakarta yang berjumlah lebihkurang 507 (lima ratus tujuh) orang.

Kemudian dana sebesar Rp.495.820.495,00 (empat ratus sembilan puluhlima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh limarupiah) atas memo atau surat dr. Siti Nuraini Arief Sp.Kj tanggal 17 Juli2006, uang tersebut pada tanggal 27 Juli 2006 dibagikan lagi ke seluruhPegawai RSJD Surakarta termasuk pensiunan pegawai RSJD Surakarta.Disamping dari uang Rp.495.820.495,00 (empat ratus sembilan puluhlima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh limarupiah) yang dicampur dengan uang Jasa Pelayanan Rutin yang resmi


commit to user

54

untuk bulan Juni 2006 sebesar Rp.177.280.798,00 (seratus tujuh puluhtujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluhdelapan rupiah ), sehingga keseluruhan berjumlah sebesarRp.673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu duaratus sembilan puluh tiga rupiah) dan uang tersebut dibagikan secaracuma cuma kepada seluruh pegawai RSJD Surakarta termasukpensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Surakarta yang berjumlah lebihkurang 507 (lima ratus tujuh) orang.

Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.

673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus

sembilan puluh tiga rupiah) sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara dari BPK RI Nomor : 23/S/II-X/08/2007 tertanggal 07 Agustus 2007

atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Drs. AMBAR KUATO selaku Ketua TimPemeriksa Verifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakartaberdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal 02 Januari 2006 secarabersama sama dengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH yangkeduanya sebagai Anggota Tim Pemeriksa Verifikasi Dana Askeskin padaRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (yang dilakukan penuntutan secaraterpisah) dan juga bersama dengan dr. Siti Nuraini Arief, .Sp.Kj binti Munadji,dr.Dwi Priyo Hartono, SpKj, dr. Rukma Astuti dan dr. Hendrina A.K, SpKj(yang perkaranya sudah disidangkan) sebagai orang yang melakukan atau turutserta melakukan pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2006 sampai dengantanggal 20 Februari 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam BulanFebruari Tahun 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2006,bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Jalan Ki Hajar Dewantoro


commit to user

55

XII Jebres Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai pegawai negeriatau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatanumum secara secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengansengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaanadministrasi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari adanya surat Departemen Kesehatan RI Direktorat JenderalPelayanan Medik Nomor : PR.03.02.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005perihal Permintaan isian Form Verifikasi RS/BP4/BKMM yang salah satuitemnya berupa daftar isian pengajuan dana penggantian defisit ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM)Bidang Kesehatan Tahun 2004 yang ditujukan kepada pihak Rumah SakitJiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Atas surat dari Direktur Jenderal PelayananMedik DEPKES RI tersebut, meskipun di RSJD Surakarta tidak mengalamidefisit dalam pengelolaan dana Program Kompensasi Pengurangan SubsidiBahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM Bid Kes) tetapi WakilDirektur Adminstrasi dan Keuangan RSJD Surakarta Dr. DWI PRIYOHARTONO Sp.Kj. atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakartadengan surat nomor : 460/3414/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005mengusulkan defisit penggantian dana untuk PKPS BBM Bid Kes tahun2004 sebesar Rp.2.334.505.334,00 (dua milyard tiga ratus tiga puluh empatjuta lima ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada MenteriKesehatan RI di Jakarta untuk pelayanan kesehatan pasien miskin di RSJDSurakarta dengan cara yang tidak benar, yaitu memasukkan data pasienmiskin yang sudah dirawat dari tanggal 27 Nopember 2002 s/d 31 Desember2002, tanggal 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2003, tanggal 1 September2004 s/d 31 Desember 2004 dengan pembiayaan APBD Propinsi JawaTengah yang diusulkan kembali untuk mendapatkan penggantian danadefisit dari PKPS BBM tahun 2004.

Bahwa pengajuan penggantian dana defisit PKPS BBM Bid Kes Tahun2004 yang diajukan oleh Dr. DWI PRIYO HARTONO Sp.Kj atas namaDirektur RSJD Surakarta tersebut kemudian disetujui oleh MenteriKesehatan RI dengan Surat Keputusan Nomor : 02/Menkes/ SK/I/2006tanggal 4 Januari 2006 tentang penggantian defisit dana ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM)Bidang Kesehatan untuk Pelayanan Pasien Miskin tahun 2004, yangmenyebutkan bahwa RSJD Surakarta mendapatkan dana sebesarRp.2.334.505.334,00 (dua milyard tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratuslima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Untuk mencairkan danatersebut diperlukan data pendukung berupa data jumlah pasien miskin yangtelah dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang telahdiverifikasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen KesehatanRepublik Indonesia (Itjen Depkes RI).


commit to user

56

Bahwa Terdakwa Drs. AMBAR KUATO selaku Ketua Tim PemeriksaVerifikasi Dana Askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yangtelah mendapatkan surat tugas dari Inspektorat Jenderal DepartemenKesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal02 Februari 2006 dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan verifikasidana askeskin pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di lingkunganDinas Kesehatan propinsi Jawa Tengah dan menyusun Laporan HasilPelaksanaan Tugas tersebut. Bahwa berdasarkan Program Kerja Verifikasiperiode Tahun Anggaran 2002 sampai dengan tahun 2004, Tim Verifikasimemiliki tugas pokok dan fungsi antara lain :1. Mendapatkan dan mempelajari :

Data Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta; Dokumen usulan klaim dana PKPS BBM; Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman pengelolaan PKPS

BBM;2. Melakukan observasi sekilas dan pembicaraan pendahuluan dengan

pejabat terkait dan mencatat masalah-masalah yang dihadapi;3. Mendapatkan dan mempelajari dokumen verifikasi klaim dana PKPS

BBM Tahun 2002-2004 RSJD Surakarta;4. Melakukan pengumpulan dokumen verifikasi klaim dana PKPS BBM

RSJD Surakarta sesuai yang diusulkan kepada Dirjen Pelayanan MedikDepkes RI;

5. Mendapatkan dokumen-dokumen klaim dan mempelajari data pasienmiskin per pasien, per bulan dan jenis pelayanan yaitu pasien rawat jalandan pasien rawat inap;

6. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas sesuaipersyaratan pasien miskin yang telah ditetapkan;

7. Mengkoreksi dan meneliti kembali kebenaran angka-angka dan carapenjumlahan hasil verifikasi.

Bahwa atas dasar Surat Tugas dari Inspektorat Jenderal DepartemenKesehatan Republik Indonesia Nomor : 01T.PS.02.00.214.06.117 tanggal02 Februari 2006 tersebut pada sekitar tanggal 7 Pebruari 2006 sampaidengan tanggal 20 Februari 2006, Terdakwa Drs. AMBAR KUATObersama dengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH datang ke RSJDSurakarta dengan tugas melakukan verifikasi data pendukung usulanpengajuan dana penggantian defisit PKPS BBM Bidang Kesehatan Tahun2004 sebagaimana yang telah diusulkan sebelumnya oleh dr. Dwi PriyoHartono Sp.KJ Wadir Administrasi dan Keuangan RSJD Surakarta, antaralain yang dilakukan adalah meneliti, mendata dan merekap pasien miskinyang dimintakan penggantian defisit serta mengecek kebenaran adatidaknya defisit PKPS BBM Bidang Kesehatan di RSJD Surakarta, namunkenyataannya terdakwa bersama Tim tidak menanyakan kepada pihak RSJDSurakarta mengenai pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk penangananpasien miskin sejak tahun 2002, 2003 dan tahun 2004 jika dana PKPS BBMbelum cair serta terdakwa tetap memasukan data-data pasien miskin yangsebenarnya telah dibiayai dari anggaran rutin RSJD Surakarta setiap


commit to user

57

tahunnya baik sejak tahun 2002, 2003 maupun tahun 2004, yaitu berasaldari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi JawaTengah, guna mendapatkan dana pengganti defisit PKPS BBM TA 2004.

Bahwa dalam melaksanakan tugas verifikasi di RSJD Surakarta yaitupengecekan data-data pendukung yang diberikan oleh pihak RSJDSurakarta, terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi bertugas mengkoordinirdan memantau kerja anggota Tim (yaitu ADI BUNTARAN, SH. danNAMAN, SH.).

Bahwa pada saat itu terdakwa Drs. AMBAR KUATO bersama dengan ADIBUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RImelakukan Verifikasi, menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yangada padanya yang seharusnya meneliti usulan penggantian defisit yangsebelumnya diajukan oleh pihak RSJD Surakarta, namun yang bersangkutanjustru telah bersama-sama dengan dr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ., dr. RukmaAstuti dan dr. Hendrina AK, Sp. Kj membuat rekapan data pasien miskinyang telah ditangani RSJD Surakarta yang ternyata tidak benar yaitu :1. Data nama-nama pasien miskin yang telah dibayarkan atau dibiayai oleh

anggaran APBD Propinsi Jawa Tengah tahun 2002, tahun 2003 dantahun 2004,

2. Data pasien miskin yang mendapat keringanan biaya pengobatan sampaidengan 50% (lima puluh persen) yang seharusnya tidak berhakmendapatkan biaya PKPS BBM Bid Kes selaku pasien miskin, yaitu :

NO

.


UANGGAKI

N

JUMLAH

Rp

GAKI

N

HARI JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Nopember

2002

175

org

4.777.800 14 org 673 21.735.789 26.513.589

2. Desember

2002

186

org

5.276.375 103 org 4.949 162.437.260 167.713.635

3. Januari 2003 192

org

5.564.025 114 org 4.665 161.040.515 166.604.540

4. Pebruari

2003

171

org

4.959.795 89 org 3.485 118.572.890 123.532.685

5. Maret 2003 214

org

6.160.690 125 org 5.284 174.506.300 180.666.990

6. April 2003 222 6.415.458 119 org 5.170 173.495.450 179.910.908


commit to user

58

org

7. Mei 2003 194

org

5.505.160 97 org 3.406 114.464.015 119.969.175

8. Juni 2003 220

org

6.101.575 111 org 3.887 144.398.760 150.500.335

9. Juli 2003 232

org

6.700.510 94 org 3.280 117.436.500 124.137.010

10. Agustus

2003

228

org

6.367.405 99 org 4.127 138.082.400 144.449.805

11. September

03

211

org

6.175.490 123 org 4.379 147.081.400 153.256.890

12. Oktober

2003

224

org

6.287.145 128 org 4.459 150.398.800 156.685.945

13. Nopember

2003

187

org

5.374.990 101 org 3.641 115.423.715 120.798.705

14. Desember

2003

240

org

6.706.975 118 org 4.638 150.354.700 157.061.675

15. September

04

230

org

6.466.750 30 org 891 27.331.610 33.798.360

16. Oktober

2004

229

org

6.886.075 105 org 2.315 72.85.150 78.971.225

17. Nopember

2004

218

org

6.316.435 111 org 2.473 79.428.950 85.745.385

18. Desember

2004

238

org

6.743.445 1 01org 2.023 66.610.675 73.354.120

Jumlah 3.811

org

108.736,0

98

1.782

org

63.74

5

2.134.884.8

79

2.243.670.97

7





commit to user

59



Bahwa setelah melalui verifikasi data data pasien miskin yang ditanganioleh Rumah Sakit Jiwa Surakarta selanjutnya terdakwa Drs. AMBARKUATO bersama dengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selakuTim Verifikasi Itjen Depkes RI tersebut membuat rekapan data data pasienmiskin Rumah Sakit Jiwa Surakarta untuk data pasien miskin yang sudahdirawat dari tanggal 27 Nopember 2002 s/d 31 Desember 2002, tanggal 1Januari 2003 s/d 31 Desember 2003, tanggal 1 September 2004 s/d 31Desember 2004 selanjutnya dari data rekapan pasien RSJD Surakarta yangtelah diverifikasi oleh terdakwa Drs. AMBAR KUATO bersama denganADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku Tim Verifikasi ItjenDepkes RI, kemudian menyusun Laporan hasil verifikasi dana PKPS BBMBidang Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Propinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2004 Nomor : 03.R.PS.02.0125.06.25.33 tanggal21 Februari 2006 yang tidak benar, yaitu menyatakan bahwa dalammelayani pasien miskin dari Nopember 2002 s/d Desember 2002, Januari2003 s/d Desember 2003 dan September 2004 s/d Desember 2004, pihakRSJD Surakarta telah mengalami defisit sebesar Rp.2.243.670.977,00 (duamilyard dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribusembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan pada kolom B jugamenyebutkan “Tidak terdapat dana dari Sumber lain (untuk pelayananpasien miskin)” tersebut.

Bahwa terdakwa Drs. AMBAR KUATO bersama dengan ADIBUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku Tim Verifikasi Itjen Depkes RIjuga menyebutkan dalam laporannya bahwa terjadi selisih sebesarRp.90.834.357,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ributiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari dana penggantian defisit PKPS BBMBid Kes yang diajukan RSJD Surakarta sebelumnya yaitu sebesarRp.2.334.505.334,00 (dua milyard tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratuslima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Atas temuan Tim VerifikasiItjen Depkes RI tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juni 2006, dengansepengetahuan dr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ., RSJD Surakartamengembalikan kelebihan dana penggantian defisit PKPS BBM Bid KesTahun 2004 sebesar Rp.90.834.357,00 (sembilan puluh juta delapan ratustiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) ke kas Negaramelalui kantor Bank BRI Cabang Solo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. AMBAR KUATO bersama denganADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku Tim Verifikasi ItjenDepkes RI yang telah menyusun Laporan Hasil Verifikasi Dana PKPS BBMBidkes Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta Propinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2004 Nomor : 03.R.PS.02.0125.06.25.33 tanggal21 Februari 2006 tersebut, akhirnya pihak RSJD Surakarta baru dapatmencairkan dana yang seharusnya merupakan dana penggantian defisitPKPS BBM Bidang Kesehatan Tahun 2004 sebesar Rp. 2.243.670.977,00


commit to user

60

(dua milyard dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribusembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh terdakwa Drs. AMBAR KUATObersama dengan ADI BUNTARAN, SH dan NAMAN, SH selaku TimVerifikasi Itjen Depkes RI yang hasilnya menyebutkan RSJD Surakartabenar-benar difisit sebesar Rp.2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratusempat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluhtujuh rupiah) serta menyebutkan tidak terdapat dana dari Sumber lain (untukpelayanan pasien miskin), kemudian pada tanggal 16 Mei 2006 dr. SitiNuraini A. Sp.Kj selaku Direktur RSJD Surakarta telah memerintahkankasir penerima yaitu Nur Rosyid untuk mencairkan dana pengganti defisitPKPS BBM Bid Kes sebesar Rp. 2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratusempat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluhtujuh rupiah) di Bank Britama BRI Surakarta, selanjutnya dr. Siti Nur AiniArief Sp.KJ.melalui memo atau surat tanggal 4 Mei 2006 kepada NurRosyid, agar dana tersebut disetorkan ke kas Daerah Pemda Propinsi JawaTengah sebagai Pendapatan RSJD Surakarta, dengan surat tanda setoranNomor : 109/RSJD/Slo/ 2006 Bank BPD Jateng dengan Nomor Rekening: 1034.01503.7 sebesar Rp.2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratus empatpuluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuhrupiah). Padahal dana sejumlah tersebut bukan merupakan PendapatanRSJD Surakarta.

Dari penyetoran dana Penggantian Defisit PKPS BBM Bid Kes tahun2004 sebesar Rp.2.243.670.977,00 (dua milyard dua ratus empat puluh tigajuta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) keKas Daerah Propinsi Jawa Tengah yang oleh dr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ.diakui sebagai pendapatan RSJD Surakarta tersebut, pihak RSJD Surakartamenerima pengembalian dari Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah sebesar30% sejumlah Rp. 673.101.293,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratussatu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagai uang jasapelayanan, yang semestinya sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1) PeraturanDaerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2003 tentang RetribusiPelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah yang berbunyi kepadaInstansi pemungut Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (limapersen) dari realisasi Retribusi yang disetorkan ke kantor Kas DaerahPropinsi Jawa Tengah, tidak dibenarkan menerima pengembalian uangsebesar 30% tersebut karena uang sebesar Rp.2.243.670.977,00 (duamilyard dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribusembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang disetorkan tersebut bukanmerupakan hasil pendapatan RSJD Surakarta. Selain menerimapengembalian yang tidak benar sejumlah Rp.673.101.293,00 (enam ratustujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah),RSJD Surakarta juga menerima jasa pelayanan rutin yang resmi dari KasDaerah Propinsi Jawa Tengah untuk bulan Mei 2006 sebesarRp.58.139.640,00 (lima puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribuenam ratus empat puluh rupiah) diterima melalui transfer ke rekening


commit to user

61

Direktur RSJD Surakarta yang total seluruhnya sejumlah Rp.731.240.933,00(tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratustiga puluh tiga rupiah).

Berdasarkan memo atau surat dr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ. selakuDirektur RSJD Surakarta tanggal 17 Juni 2006 kepada Tim PKPS BBM /JPS tahun 2002, 2003 dan 2004 yaitu Kusdiah, Handayani, dan NurRosyid untuk menyisihkan uang sebesar Rp.495.820.495,00 (empat ratussembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratussembilan puluh lima rupiah) dan pada tanggal 19 Juni 2006 dana tersebutditransfer ke Bank BRI Britama atas nama Direktur RSJD Surakarta,sedangkan sisanya sebesar Rp. 235.420.438,00 (dua ratus tiga puluh limajuta empat ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)diambil oleh Sri Handayani staf pada bagian keuangan RSJD Surakarta,dan pada tanggal 20 Juni 2006 oleh Sri Handayani atas perintah dr. Siti NurAini Arief Sp.KJ. dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawaiRSJD Surakarta termasuk pensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Surakartayang berjumlah lebih kurang 507 (lima ratus tujuh) orang.

Kemudian dana sebesar Rp.495.820.495,00 (empat ratus sembilan puluhlima juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh limarupiah) atas memo atau surat dr. Siti Nuraini Arief Sp.Kj tanggal 17 Juli2006, uang tersebut pada tanggal 27 Juli 2006 dibagikan lagi ke seluruhPegawai RSJD Surakarta termasuk pensiunan pegawai RSJD Surakarta.Disamping dari uang Rp.495.820.495,00 (empat ratus sembilan puluh limajuta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)yang dicampur dengan uang Jasa Pelayanan Rutin yang resmi untuk bulanJuni 2006 sebesar Rp.177.280.798,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta duaratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah ),sehingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp.673.101.293,00 (enam ratustujuh puluh tiga juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)dan uang tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawaiRSJD Surakarta termasuk pensiunan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Surakartayang berjumlah lebih kurang 507 (lima ratus tujuh) orang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


commit to user

62

B. Pembahasan

1. Dasar Hukum Menurut Jaksa Penuntut Umum di Gunakannya

Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara NO.REG.PERK :

PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 Berkait Korupsi di Rumah Sakit Jiwa

Daerah Surakarta

Tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang sangat sulit

diberantas, tidak jarang para koruptor lolos dari jeratan hukum karena

dalam proses pembuktian di pengadilan sulit untuk membuktikan

kesalahannya karena kurangnya alat bukti terutama alat bukti saksi. Hal

ini di karenakan tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang ya n g

m e m ilik i in te le k tua lita s tin g g i (white collar crime). A g a r

m e n da pa tka n sa k si d a n m e m e n u h i a sa s prinsip batas minimum

pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Acara

Hukum Pidana (KUHAP) maka jaksa penuntut umum untuk

menguatkan dakwaannya memisah berkas perkara (splitsing) sejak

penyidikan sehingga dapat menghadirkan terdakwa menjadi saksi yang

secara umum di istilahkan dengan saksi mahkota. Saksi mahkota

acapkali muncul sebagai konsekuensi logis ketika penyidik mengalami

keterbatasan untuk mendapatkan alat bukti, sehingga pada akhirnya

hadirlah saksi mahkota yang notabene juga berstatus sebagai terdakwa

dalam penuntutan terpisah.

B erdasa rka n pe rspek tif em p irik m aka saksi mahkota

didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari sa lah seo ran g

te rsan gka a ta u te rdak w a la inn ya ya n g be rsam a -sa m a melakukan

perbuatan pidana, dan kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun

mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut

adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau

diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya

dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah

dilakukan.


commit to user

63

A dapun sya ra t a taup u n a lasan un tu k d apa t m e n g h a d irk a n

sa k si m a h k o ta d a la m p ersid a n g a n a d a la h be rd a sa rk a n a la sa n yu rid is

ya kn i da la m Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989

tanggal 21 Maret 1990 yang m em perbo leh kan d ipergu nakann ya sa ksi

m ahko ta . N am un , da lam perkem bangannya de n ga n d ike lua rka n

P u tu sa n M a h kam a h A g u n g RI No : 1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei

1995, Putusan Mahkamah Agung RI No : 1590/K/Pid/1995 tanggal 3

Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No : 1592/K/Pid/1995

tanggal 3 Mei 1995 penggu naan sak si m ahk o ta da lam pem b u k tia n

perka ra p ida na tida k m em perb o le h ka n ka re n a d ia n g ga p m elan g ga r

ha k a sa si te rd ak w a .

Tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia m asih se rin g

d ig u nakan sak si m ah k ota da lam pro se s pe m b u k tia n pe rka ra ya n g

ke k u ra n ga n a la t b u k ti te ru tam a da la m ka su s k o ru p si ya n g sa n ga t su lit

da la m pe m b u k tian n y a k a re na ke k u ra n ga n a la t b u k ti sa k si. M e n ge na i

an g ga pa n b ah w a pe n g g u naa n sa k si m a h k o ta be rte n ta n ga n de n ga n

ha k a sa si m a n u sia , ja k sa pe n u n tu t u m u m be rpe n da pa t ke be na ra n

se ja ti ha ru s d iteg ak a n se rta bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari

pertanggung jawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana maka hak

a sa si te rda k w a ha ru s sed ik it d i k u ra n g i ka re na ja k sa pe n u n u n tu t

u m u m leb ih m e n g u ta m aka n ha k a sa si ra k ya t b an ya k (ha k so sia l da n

ha k e k o n o m i ra k ya t) ya n g ua n g n ya d ik o ru p si o le h pa ra pe ja ba t,

ka re na ua n g N e ga ra a da lah ua n g ra ky a t.

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) yang

bersifat pemahaman (reqoknisi) sehingga ketentuan Pasal 168 huruf c

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) menjadi dasar

pengaturan terhadap eksistensi saksi mahkota. Penggunaan saksi

mahkota dibenarkan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu:

1. Terdapat kekurangan alat bukti,

2. Dalam perkara delik penyertaan (Deelneming),

3. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (Splitsing).


commit to user

64

Berdasarkan prinsip-prinsip penggunaan saksi mahkota dalam

kasus perkara No.Reg.Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 dapat

ditemukan fakta-fakta yang memenuhi prinsip-prinsip penggunaan

saksi mahkota tersebut.

Pembuktian dalam tindak pidana korupsi sangat sulit karena

kekurangan alat bukti terutama alat bukti saksi. Kasus korupsi Rumah

Sakit Jiwa Daerah Surakarta (RSJD) bermula dari data laporan

pengajuan dana penggantian defisit Program Kompensasi Pengurangan

Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang Kesehatan Tahun

2004 yang dikembangkan menjadi sebuah kasus dan dikembangkan

lagi menjadi beberapa kasus yang melibatkan beberapa pihak. Hal

kasus yang menyangkut Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI) dalam

kasus perkara No.Reg.Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 dengan

terdakwa Drs. Ambar Kuato selaku Ketua Tim Verifikasi Inspektorat

Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI)

alat bukti saksi yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa adalah

anggota Tim Verifikasi tersebut yaitu Adi Buntaran, SH dan Naman,

SH karena mereka adalah orang-orang yang mendengar sendiri,

melihat sendiri dan mengalami sendiri.

Bahwa ditemukan fakta adanya perbuatan yang saling berkaitan

antara dr. Rukma Astuti (sebagai Ketua Pengelola PKPS BBM 2004),

Hendrina AK, Sp. Kj (sebagai ketua Tim Verifikasi internal RSJD

Surakarta) dan dr. Siti Nur Aini Arief Sp.KJ (Direktur RSJD Surakarta

selaku penanggung jawab pengelolaan PKPS BBM Surakarta) bersama

Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik

Indonesia yaitu terdakwa Drs. Ambar Kuato selaku Ketua Tim,

bersama sama dengan Adi Buntaran, SH (anggota Tim Verifikasi) dan

Naman, SH (anggota Tim Verifikasi), yaitu :

1. Terdakwa bersama Tim Verifikasi telah memasukan data pasien

yang mendapat keringanan biaya pengobatan sampai dengan 50%


commit to user

65

kedalam data pasien miskin. Hal tersebut tidak dibenarkan, sebab

pasien keringanan 50% bukan merupakan pasien miskin, serta

berhak mendapatkan pembiayaan dari APBN berkaitan dengan

program pemerintah memberikan kompensasi atas pengurangan

subsidi bahan bakar minyak;

2. Terdakwa bersama Tim Verifikasi telah memasukan data pasien

2002, 2003 dan 2004 yang telah dibiayai oleh APBD Propinsi Jawa

Tengah, namun tetap diusulkan ke Menteri Kesehatan RI untuk

mendapatkan dana penggantian PKPS BBM yang berasal dari dana

APBN 2004. Bahwa hasil kerja Terdakwa bersama Tim Verifikasi

(yaitu Adi Buntaran, SH. dan Naman, SH.) tersebut kemudian

dibuatkan rekapan yang ditandatangani oleh dr. Siti Nuraini, Sp.Kj

selaku Direktur, dr. Hendrina AK, SpKj. Selaku Ketua Verifikasi

internal dan dr. Rukma, SpKj selaku Ketua Pengelola PKPS BBM

tahun 2004, dan hasil rekapan tersebut kemudian dituangkan atau

di jadikan lampiran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat

dan ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Tim untuk kemudian

dilaporkan kepimpinan Depkes RI.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan tindak

pidana korupsi yang di sangkakan terhadap terdakwa Drs. Ambar Kuato

selaku Ketua Tim, serta Adi Buntaran, SH (anggota Tim Verifikasi) dan

Naman, SH (anggota Tim Verifikasi) berperan yaitu membuat laporan

atau rekapitulasi daftar-daftar nama pasien miskin yang tidak benar

pada saat dilakukan verifikasi oleh Tim dari Itjen Depkes RI di RSJD

Surakarta, sedangkan peran dr. Dwi Priyo Hartono Sp, Kj berperan

mengusulkan penggantian dana defisit PKPS BBM Bidkes di RSJD

Surakarta pada Departemen Kesehatan RI di Jakarta secara tidak benar,

yaitu sebenarnya Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tidak mengalami

defisit dalam pelayanan pasien miskin, selanjutnya perbuatan tersebut

diteruskan atau dilanjutkan oleh Dr. Siti Nuraini Arief, Sp, KJ, dengan

cara menyetorkan dana penggantian defisit tersebut ke Kas Daerah


commit to user

66

Propinsi Jawa Tengah dengan maksud agar mendapat Jasa Pelayanan

sebesar 30% untuk selanjutnya dibagi-bagikan pada seluruh pegawai

dan dokter di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Dengan demikian

unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta

melakukan (penyertaan/deelneming) secara sah dan meyakinkan

terpenuhi.

Kasus korupsi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (RSJD)

yang melibatkan Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen

Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI) diperikasa dalam

mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing) menjadi kasus perkara

No.Reg.Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 dengan terdakwa Drs.

Ambar Kuato selaku Ketua Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI) dan kasus

perkara No.Reg.Perk : PDS-02/SKRTA/Ft.1/03/2010 dengan terdakwa

Adi Buntaran, SH dan dan Naman, SH selaku Anggota Tim Verifikasi

Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen

Depkes RI) berdasarkan Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) sehingga mereka mempunyai status kedudukan

sendiri–sendiri dalam dakwaannya walaupun dalam satu perkara,

karena di dalam satu perkara pelaku memiliki dua status kedudukan

baik sebagai saksi maupun terdakwa. Dalam hal ini Adi Buntaran, SH

dan dan Naman dapat di ajukan menjadi saksi (saksi mahkota) di kasus

perkara No.Reg.Perk : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 dengan terdakwa

Drs. Ambar Kuato selaku Ketua Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI).

Mengenai dua status kedudukan baik sebagai saksi maupun terdakwa

berkonsekuensi yuridis terhadap hak dan kewajibannya pembuktian

akan sumpah dan beban pembuktian. Pada akhirnya akan terjadi

tumbukan kepentingan dan tumbukan peraturan di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atas diri saksi

mahkota. Hal inilah yang sering menjadi perbincangan dan


commit to user

67

pertentangan para praktisi hukum tetapi bagaimana pun kedudukan dan

nilai kekuatan pembuktian saksi mahkota tersebut diserahkan kepada

penilaian hakim, karena hakim yang mempunyai kewenangan tersebut.

2. Kedudukan dan Nilai Pembuktian Saksi Mahkota dalam

Pandangan Hakim Sebagai Alat Bukti dalam Perkara

NO.REG.PERK : PDS-01/SKRTA/Ft.1/03/2010 Berkait Korupsi di

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) dikenal berbagai macam saksi yaitu saksi yang mengalami

tindak pidana (saksi korban), saksi yang mendengar dari orang lain

tentang suatu tindak pidana (saksi testimonium de auditu), dan saksi

yang melihat atau melapor suatu tindak pidana (saksi pelapor), serta

saksi yang memberikan pendapat tentang keahliannya di depan sidang

pengadilan (saksi atau keterangan ahli). Namun dalam praktek di

peradilan sering di hadirkan saksi yang juga berstatus sebagai terdakwa

yang dikenal dengan istilah saksi mahkota.

Pengertian secara umum mengenai Saksi mahkota adalah teman

terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan

sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang

perkara diantaranya dipisahkan karena kurangnya alat bukti (Putusan

Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989).

Pada dasarnya definisi dari saksi itu sendiri diatur dalam Pasal 1

angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

menerangkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan

ia alami sendiri.

Menjadi saksi merupakan kewajiban hal ini di jelaskan dalam

Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) menentukan bahwa saksi memberikan keterangan di


commit to user

68

persidangan merupakan suatu kewajiban hukum, artinya apabila saksi

telah dipanggil secara patut dan sah untuk dihadirkan sebagai saksi

tidak bersedia hadir tanpa alasan yang sah, maka terhadapnya dapat

diperintahkan atau upaya paksa untuk hadir di persidangan dengan

suatu penetapan hakim. Oleh karenanya pada Pasal 224 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 522 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bila seseorang tidak memenuhi

kewajiban tersebut, kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa

hukuman penjara dan/atau hukuman denda.

Tetapi dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) juga mengatur mengenai orang-orang yang tidak

dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri :

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke

bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama

sebagai terdakwa;

b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,

saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai

hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa

sampai derajat ketiga;

c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang

bersama-sama sebagai terdakwa.

Dengan demikian bagi orang yang disebut pada Pasal 168 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mutlak dilarang

memberikan keterangan sebagai saksi. Apabila mereka sendiri

menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas

menyetujui dapat memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai

ketentuan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP). Tanpa persetujuan penuntut umum serta terdakwa

mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah sesuai

ketentuan Pasal 169 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara


commit to user

69

Pidana (KUHAP) yang nanti keterangannya hanya dianggap sebagai

keterangan biasa guna menambah keyakinan hakim.

Pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara

pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk

penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut

diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing), serta apabila dalam

perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan

alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar

terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku

perbuatan pidana.

Sedangkan mengenai hal keterangan saksi di anggap sah

menurut hukum, apabila ia telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi.

Pertama, bahwa saksi adalah orang yang melihat secara langsung,

mendengar ataupun mengalami sendiri peristiwa tersebut. Kedua,

bah w a sak si tidak m em pun ya i hub un gan ke lua rga , se dara h , se m e n da

m a u p u n pe ke rjaa n de n ga n te rsang ka a tau te rdakw a . Terakhir,

bahwa saksi telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan

masing-masing dan ketika memberikan sumpah maupun keterangannya

tidak dibawah tekanan dalam artian saksi tersebut dalam keadaan bebas

dan sadar.

Saksi mahkota diajukan di muka persidangan karena mekanisme

pemisahan berkas perkara (splitsing) yang diatur dalam Pasal 142 Kitab

Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Dengan pemecahan berkas

perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang

terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan

sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung

dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu

dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal

balik. Maka Apabila Adi Buntaran, SH dan dan Naman, SH selaku

Anggota Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan

Republik Indonesia (Itjen Depkes RI) yang dalam kasus perkara


commit to user

70

No.Reg.Perk : PDS-02/SKRTA/Ft.1/03/2010 berstatus sebagai

terdakwa diajukan menjadi saksi di kasus perkara No.Reg.Perk : PDS-

01/SKRTA/Ft.1/03/2010 dengan terdakwa Drs. Ambar Kuato selaku

Ketua Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan

Republik Indonesia (Itjen Depkes RI) maka kedudukan saksi mahkota

tersebut murni sebagai saksi karena memenuhi definisi mengenai saksi

yang di atur dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) karena mereka adalah orang-orang yang

mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang mengalami sendiri.

Pandangan hakim mengenai nilai pembuktiaan saksi mahkota

yang di ajukan dan memberi keterangan di muka persidangan akan

memenuhi unsur-unsur penilaian mengenai saksi sesuai ketentuan Pasal

185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga

hakim dapat m en ja tuhan p idana ka rena te lah m em enuh i ke ten tuan

P a sa l 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (K U H A P )

yang m e nerang kan ba h w a hak im tidak b o leh m en ja tuhkan p idana

kepada seseo rang kecua li apab ila dengan seku rang -ku rangnya

dua a la t buk ti yang sah ia m em pero leh keyak inan bahw a suatu

tindak p idana b ena r-b ena r te rjad i dan bahw a te rdak w alah y a n g

b e rsa la h m e la k u k a n n y a . Berdasarkan hal-hal tersebut, maka saksi

mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

Dalam kasus ini yang telah benar-benar cukup alat bukti

berdasarkan keterangan saksi, kebebasan hakim menilai kebenaran dan

keterangan saksi-saksi harus berpedoman pada tujuan mewujudkan

kebenaran sejati. Pada perwujudan kebenaran sejati, maka tanggung

jawab moral kebebasan penilaian diletakkan hakim. Agar hakim

terhindar dari sifat kecongkakan dan kesewenangan maka kekuatan

pembuktian keterangan saksi makota sama dengan keterangan saksi

sebagai alat bukti yang sah, yaitu bahwa saksi mahkota tidak

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim

mempunyai kebebasan untuk menilainya, mempunyai nilai kekuatan


commit to user

71

pembuktian yang bebas, dapat di lumpuhkan terdakwa dengan alat bukti

yang lain berupa saksi a decharge maupun dengan keterangan ahli atau

alibi.


commit to user

72

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

B erdasarkan pem baha san te rhadap ha sil pene litian , m aka dapat

dirumuskan 2 (dua) simpulan sebagai berikut :

1. A lasan u n tu k dapa t m e n g h a d irk a n sa k si m a h k o ta d a la m

p e rsid a n g a n a d a la h b e rd a sa rk a n P u tu sa n M a h kam a h A g u n g

R I N o . 1 9 8 6 /K /P id /1 9 8 9 tanggal 21 Maret 1990 yang

m em perbo lehkan d iperguna kann ya sak si m ahko ta . N am un

de n ga n d ike lua rka n n ya P u tu sa n M a h ka m a h A gu n g R I N o .

1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung

RI No. 1590/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan

Mahkamah Agung RI No. 1592/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995

peng gu naan sak si m ah k o ta da lam pem b u k tia n perka ra p ida na

tida k d iperb o le h ka n k are na d ian g ga p m e la n g ga r ha k a sa si

te rda k w a . S e be n arn ya tida k ad a da sa r h u k u m ya n g k ua t

m e n ge na i pe n g g un aa n sak si m ah k o ta da la m u n da n g -u n da n g

m a na p u n d i In d o ne sia . Penggunaan saksi mahkota dibenarkan

didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu : (1) Terdapat

kekurangan alat bukti, (2) Dalam perkara delik penyertaan

(Deelneming), (3) Diperiksa dengan mekanisme pemisahan

(Splitsing).

2. Saksi mahkota dalam kasus perkara No.Reg.Perk : PDS-

01/SKRTA/Ft.1/03/2010 dengan terdakwa Drs. Ambar Kuato

selaku Ketua Tim Verifikasi Inspektorat Jenderal Departemen

Kesehatan Republik Indonesia (Itjen Depkes RI) berkedudukan

murni sebagai saksi karena memenuhi syarat sebagai alat bukti

dan memenuhi definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 yang

menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan


commit to user

73

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia

lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam kasus ini hakim

memperbolehkan penggunaan saksi mahkota dan mendengarkan

keterangannya di muka sidang pengadilan maka dapat dijadikan

sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan dan

penilaian pembuktian oleh hakim.

B. Saran

1. Amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau

dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) perlu di justifikasikan

istilah saksi mahkota, karena istilah ini sudah sangat

memasyarakat dalam praktek peradilan dan perlu diatur dasar

hukum dari saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah di masukan

dalam keterangan saksi. Karena dalam prakteknya penggunaan

saksi mahkota merupakan kebutuhan hukum dalam pembuktian

kasus perkara yang kekurangan alat bukti saksi.

2. Diperlukan dokumentasi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI

mengenai penggunaan saksi mahkota. Dari Putusan-Putusan

Mahkamah Agung RI tersebut dapat diketahui kedudukan dan

nilai pembuktian dari saksi mahkota, sehingga berguna sebagai

pedoman para hakim dalam pembuktian yang menggunakan saksi

mahkota.

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac · 2013-07-25 · disusun dan diajukan untuk ... dorongan...

Documents