ABSTRAK

Wima Wulandari (00000024250).

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2OOI

TENTANG MEREK DALAM PRODUK FASHION (Studi Kasus PemalsuanMerek Busana Cressida dan Damor)

(ix + 146 halaman)

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang No. 15 tahun2001 tentang Merek yang menganut sistem konstitutif, yaitu perlindungan hukumterhadap pemegang hak atas merek baru akan diperoleh apabila merek tersebutsudah didaftarkan (first to file). Undang-undang tentang Merek sudah 3 (tiga) kalidirevisi. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu penetapan sementara pengadilan, perubahan

delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskansengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan

ketentuan pidana yang diperberat. Sebagai bagian penting dari suatu perdagangan,

merek adalah tanda pengenal dan tanda pembeda bagi konsumen, yang dapat

menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa

yang diperdagangkan dipasaran. Lebih dari itu suatu merek dapat memberi status

atau gengsi bagi si pemakainya, misalnya merek-merek dibidang fashion.

Meskipun Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah berlaku lebihdari 10 tahun pada kenyataannya pelanggaran masih terus terjadi. Tesis ini ditulisuntuk mengkaji beberapa kasus seperti merek busana Cressida dan Damor, POLOdan POLOPLAYER menggambarkan banyaknya pelanggaran merek. Bagaimana

implementasi Undang-undang No. l5 Tahun 2001 tentang Merek dan bagaimana

kebijakan Pemerintah dalam upaya menghilangkan praktek pemalsuan merek.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatifdengan pendekatan Undang-undang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwapemahaman masyarakat dan para pelaku usaha mengenai HKI, pemahaman aparat

penegak hukum masih lemah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi

tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Merek.

Referensi : 35 (1985-2014)

ABSTRACT

Wima Wulandari (00000024250)

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 15 YEAR 2OO1 REGARDINGTRADEMARK LAW IN FASHION (CASE STUDY: CRESSIDA ANDDAMOR CLOTHING BRAND COUNTERFEIT)

(ix + 146 pages)

The Government of Indonesia has enacted Law Number 15 Year 2001Regarding Trademark Law which adopts a constitutive system, namely the legalprotection of the rights holder for the new biand will be obtained if the trademarkhas been registered (first to file). The law on Trademark has been revised three (3)times and its important changes are listed in Law Number 15 Year 2001Regarding Trademark Law, which is an interlocutory injunction. The changes are

the transition from normal offence to complaint offence, the role of theCommercial Court in deciding the Trademark dispute, the possibility of usingalternative dispute resolution and aggravated criminal provision. As an importantpart of a trade, the brand is the identification and distinguishing mark forconsumers,'as well as describing the personality insurance (individuality) and thereputation of the goods and services traded in the market. More than that, abrandcan give status or prestige for the wearer, for exarnple fashion brands. AlthoughLaw Number 15 Year 2001 Regarding Trademark Law already applies more than10 years, in fact infringement still occurs and lasts. This thesis was written toexamine some cases such as fashion brands Cressida and Damor, POLO andPOLOPLAYER that describe many Trademark infringements and how theGovernment policy regarding the effort to eliminate Trademark infringements.The writer examines the problem by using the method of normative legal research

with the approach of the Act. The results of the study show that there is still lackof understanding of the public, businesses and law enforcement officers aboutIntellectual Property Rights are still weak that it was due to lack of disseminationof the importance of Intellectual Property Rights Regarding Trademark Law.

Reference: 35 (l 985-2014)

VI