death & dying (end of life care)

7/29/2019 Death & Dying (End of Life Care)

http://slidepdf.com/reader/full/death-dying-end-of-life-care 1/26

KEHIDUPAN & KEMATIAN

(END OF LIFE CARE)



Pendahuluan

Kasus 1:

• Suatu saat dg diantar orang tuanya datang ke UGD

sebuah RS seorang anak 10 th & ternyata si anak tlhmeninggal (DOA),

• Berkaitan dg SOP, dr memerintahkan agar jenazah si

anak segera masuk ke kamar jenazah,

• Namun orang tua si anak menolak dan bahkan

marah/mengamuk serta meminta anaknya untuk

dibawa pulang, sehingga terjadilah ‘sengketa’ antara

RS dg orang tua pasien,



Kasus 2:

• Kepada keluarga pasien tim dokter bedah disuatu RS memberi tahu bahwa operasi tdk dpt

dilanjutkan karena kondisi tdk memungkinkan

& sebaiknya mempersiapkan segalanya krnpasien yg sdh berusia lanjut akan meninggal

dlm waktu dekat,

•Ternyata pasien bertahan hidup puluhantahun lagi sp umur lbh dari 100 tahun,



Kepmenkes No. 282/1993: Pola Tarif RS Swasta

Bab VI Tarif Perawatan Jenazah, Ps 12:

(1) Perawatan Jenazah meliputi:

a. Perawatan jasadb. Perawatan jenazah

c. Penyimpanan jenazah

(2) Komponen Biaya perawatan jenazah: a. biaya bahan

& alat, b. jasa pelayanan RS,

(3) Tarif penyimpanan jenazah ditetapkan sebesar tarif

yan klas II



Tanda-tanda Mati

Tanda-tanda Klinis

• Pernapasan berhenti / beslag pd cermin (-),

•

Denyut jantung berhenti sec askultatoris,Tanda-tanda sekundair

• Livor mortis (bercak mayat, 3-4 jam post †),

• Rigor mortis (kaku mayat, 2-4 jam post †), • Algor mortis (pembusukan),

• Decomposisi,



Issues Penangannan Jenazah terkait dg

Etika & Hukum

• Perlukah kpd keluarga pasien diberi tahu bhw ajal pasien sdh

dekat (kasus Ny. K.) ?

• Kapan jenazah dimasukkan ke kmr jenazah, mengapa ?

• Stlh kematian, apakah memasukkan jenazah ke kmr jenazah

sustu keharusan ?

• Bgmn sikap RS bila keluarga menolak untuk memasukkan

jenazah ke kamar jenazah ?

• Bagaimana SOP yang sebaik-baiknya terhadap penanganan

jenazah ?



KUHP & KODEKI

KUHP Ps 320:

(1) Tdk blh mencemarkan jenazah,

(2) Pencemaran akan dituntut atas pengaduan dari

keluarga (delik aduan),KUHP Ps 321:

(1) Mencemarkan dg gbr/tulisan di muka umum thd si

mati, diancam pidada,

(2) Pelaku pencemaran dpt dicabut haknya utk

menjalankan profesinya,

(3) Mrpkn delik aduan dari keluarga,



Kodeki

• Pasal 12 setiap dokter wajib merahasiakan sgl

suatu yg diketahuinya ttg seorang pasien,

bahkan juga stlh pasien itu meninggal dunia,



KEHIDUPAN – KEMATIAN

• Kehidupan: kapan dimulai kehidupan?; apakah saatpertemuan sel mani dan sel telor?; apakah pd saat nidasi

zygote di dinding rahim?; stlh 12 minggu?; apakah biladianggap blm ada kehidupan kehamilan dpt diakhiri?

• Kematian: kapan dimulai kematian?; pd saat slrh fungsi tbhberhenti?; apakah kematian batang otak dapat dijadikanukuran kematian?

• Kriteria pengobatan: apakah pengobatan akan dilakukan /dimulai?; apakah pengobatan akan dihentikan?



BANTUAN PENGOBATAN YANG SIA-SIA

• Memulai tindakan medik

• Menghentikan tindakan medik• Yang utama adalah informed consent kpd

pasien / kel ttg keuntungan / kerugian dari

memulai / menghentikan tindakan medik• Kepentingan pasien didahulukan



THE RIGHT OF SELF DETERMINATION

(TROS)

• Hak asasi pasien yg paling dasar utk menentukanmenerima / menolak tindakan pengobatan

• Rhodes island case: The health care power of attorney act (kasus Marcia Gray yg mengalami matiklinis / hidup secara vegetatip krn bantuan alat²medis suami minta menghentikan bantuan alat²dr. menolak, namun pengadilan mengabulkanpermohonan suami Marcia)

• The right of terminally ill act



PENGAKHIRAN KEHIDUPAN

• Pasien kompeten (sadar, dewasa, cakap): menyatakanpenolakan dengan tegas untuk meneruskan pengobatan;telah mendapat informasi yang jelas / akurat; menandatangani surat keterangan pulang paksa

• Pasien tdk kompeten: melalui keluarga / pengampu dlmkondisi terminal berhak utk menerima / menolak bantuansecara vegetatif

• Kasus pasien terminal: yg penting diperhatikan adalahkompetensi pasien dlm menentukan diri sendiri + pendapatsetidaknya dari 2 dokter lain yg tdk ikut merawat pasien

• Demi kepentingan pasien bila ada keberatan dari pihak lain,hendaknya dokter yg menentukan



KEMATIAN BATANG OTAK

• SK PB IDI No. 231/PB/A.4/07/90: seseorang dinyatakan matibila: - fungsi spontan pernapasan dan jantung tlh berhentisecara pasti / irreversibel; - tlh terjadi kematian batang otak

• Leenen: kematian otak = kriterium matinya seseorang krn tlh

berakhirnya intelektual dan psikis seseorang• Kriteria kematian otak: otak mutlak tdk berfungsi dan fungsi

otak tdk dpt dipulihkan kembali berdasarkan ilmu ttgNeuro-elektrologi diukur dg alat EEG.

• Pertanyaan: bila tlh terjadi mati klinis tetapi pasien masihhidup secara vegetatif apakah kehidupan boleh diakhiri?

Jawab: dahulu hukum tdk mengatur diserahkan kpd etikayg berlaku (+ fatwa IDI SK di atas) skr ?• Skr Ps 117 UU No.36/2009: Kes † bila jantug + paru tlh

berhenti permanen atau † btg otak tlh terbukti (Ps 123: dptutk donor)



Hasil Peran Ulama Syariat & Ahli

Kedokteran

• Ulama Syariat: “Tanda adanya perpisahan

antara roh & jasad adalah hilangnya rasa dan

gerakan berkehendak sama sekali”

• Ahli Kedokteran: “Tanda kematian otak adalah

tdk adanya rasa dan aktivitas berkehendak

sama sekali”

• Hasil / Kesimpulan: tanda berpisahnya roh dg

jasad adalah matinya otak sama sekali.(Nu’aim Yasin, M.: 63)



PRINSIP KOPENHAGEN: PRINSIP DASAR

BIOETIKA DAN BIOHUKUM

• Otonomi, bebas dari paksaan (Beucham – Childress ttginformed consent yg perlu dijelaskan kemungkinanakibatnya): pengungkapan-kejelasan; pemahaman; sukarela;kompeten; persetujuan

•

Martabat manusia (human dignity) karena kemajuanteknologi kemungkinan maju tanpa akhirNoelle Lenoir:“Bioetik dan Biolaw utk melindungi martabat manusia darikemajuan teknologi”

• Integritas: konsep filsafat yg terkait erat dg otonomi danmartabatmemiliki dimensi spiritual dan dimensi tubuh

• Dimensi spiritual dpt diungkapkan sbg konsep yg tdk dpttersentuh; integritas psikis & fisik sekarang berkaitan dgkemajuan teknologi kedokt muncul dlm manipulasi genetik

• Vulnerable (kedudukan lemah): dipakai sbg dasar utkmelindungi yg lemah dibuat berbagai norma etika / hukum



EUTHANASIA

Pasal 344 KUHP: “Barangsiapa hilangkan nyawa oranglain atas permintaan yg sungguh² dipidana penjara <12 tahun”

• Psl ini dianggap sbg dasar hukuman thdp seseorang

yg membantu menghilangkan nyawa orang lain ataspermintaan yg sungguh² dari orang itu

• Sering disebut = euthanasia aktif krn adanyapermintaan yg diucapkan (pembunuhan ataspermintaan)

• Euthanasia pasif apabila tidak terdapat permintaandari orang ybs (pembunuhan tanpa permintaan)



SEJARAH EUTHANASIA

• Belanda1951: seorang wanita tua menderita rapuh tulang sakit amat sangat + tdk dpt lakukan apa-apa

• Ia meminta kpd anak perempuannya (seorang dokter) utkmengakhiri hidupnya

• Pd mulanya anaknya selalu menolak krn takut sanksi hukum ibunya marah² akhirnya si anak menuruti kemauanibunya dg suntikan sang ibu †

• Di pengadilan putusan hakim dokter dinyatakan bersalah pidana 1 hari penjara



UU TENTANG BANTUAN PENGAKHIRAN

KEHIDUPAN• Diundangkan di Bld pd 1 April 2001

• Dasar: the right of self determination (TROS)

•Penghargaan thd kwalitas dari kehidupan (bio)

• Syarat utama: permintaan bebas dari pasien

• Syarat lain: sakit yg amat sangat; penyakit tdk dpt

disembuhkan / terminal; dilakukan oleh dr. keluarga

atas rekomendasi dr. spesialis

• Stlh dilaksanakan lapor kejaksaan



PELAKSANAAN EUTHANASIA

• Mengikut sertakan banyak pihak: pekerja sosial

• Bila perlu dpt diberikan bantuan psikolog, rohaniwan

• Pasien betul² tlh siap, kalau ragu² ditunda

• Keluarga tdk berhak meminta/menolak euthanasia

• Dari thn ke thn permintaan euthanasia makin btbh

• Diperkirakan sblm UU diberlakukan tindakan euthanasia tlh

banyak dilakukan, trtm oleh dr.



EUTHANASIA DI INDONESIA

• Pasal 344 KUHP masih berlaku euthanasia

dilarang. Bila dilakukan penjara < 12 th + ⅓ bila

pelakunya dr.

• Pbtkn uu ttg euthanasia dlm wkt dekat tampaknyasulit, di samping apakah ada dr. yang mau

melakukan?

• Apakah secara diam-diam euthanasia tlh dilakukan?

Mungkin saja, namun krn ancaman hukuman yg

berat maka sulit utk mengetahuinya



PP NO. 18/1981: BEDAH MAYAT KLINIS,

ANATOMIS & TRANSPLANTASI ORGAN

• Bab V, Pasal 10 s/d 19: hanya dpt dilakukan di RS

tertentu yg ditunjuk Pemerintah

•Transplantasi organ: tdk boleh dilakukan oleh dokterdonor

• Penentuan † dilakukan oleh 2 dokter yg tdk

bersangkutan dg tindakan transplantasi

• Ketentuan khusus: persetujuan ditanda tangani di

atas meterai dengan 2 saksi



DONOR

• Korban kecelakaan yang † harus dengan ijin keluarga (kecualitlh ada kodisil)

• Kodisil = pernyataan dari orang yg masih hidup, bahwa bila †bersedia mendonorkan organnya

• Syarat kodisil: mampu berbuat hukum (dewasa, cakap, sadar)

• Utk donor hidup harus betul² diberikan informasi yanglengkap

• Dokter harus yakin bahwa donor tlh mengerti betul ttg segalahal berkaitan operasi pengangkatan organ

•

Tidak boleh ada kompensasi dlm bentuk apapun bagi donor /keluarga donor



LARANGAN

• Jual-beli organ / kompensasi dilarang (norma etika /moral dijadikan norma hukum)

• Menerima & mengirim organ dari & ke luar negeridilarang

• Kecuali untuk penelitian dan keperluan lain yangditetapkan oleh Menkes

• Ketentuan pidana: 3 bln penjara atau denda Rp.7.500,- (skr: + Rp. 20 jt.)

• Dpt pula ditambah hukuman administratif



PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI)

Pidana Kejahatan• KUHP: pelaku & perempuan yg digugurkan kandungan diancam

pidana penjara• Tindak pidana kejahatan thd kemanusiaan• UU 23/’92: utk menyelamatkan nyawa ibu dpt dilakukan

pengguguran (indikasi medis)

• Dilakukan oleh dokter tertentu di sarkes tertentu• Melanggar UU 23/’92: dokter dihukum penjara dan atau denda• KUHP: dr. jadi pelaku pidana + ⅓ -nya• Di Bld sejak 1981 dg alasan apapun aborsi boleh dilakukan siapa

saja (hak individu + kesadaran hukum)• Dr. Handoko Tjokroputranto: “krn kandungannya bumil stres berat /

ingin bunuh diri boleh diaborsi• Di Indonesia: 2 jt pengguguran kandungan / th (?) † …% RUU

Aborsi / revisi Pasal 15 UU 23/’92



INDIKASI MEDIS

• Untuk menyelamatkan nyawa ibu

• Hanya fisik terancam nyawanya

• Kegagalan KB dpt dilakukan tindakan tertentu

• Hasil perkosaan dpt dilakukan (bumil stres berat /bahaya bunuh diri)

• Hak perempuan atas alat reproduksi dlm UU 23/’04:Penghapusan KDRT, tdk memberikan hak untukmelakukan pengguguran kandungan



BACAAN

• Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, GrafikatamaJaya, Jakarta, 1991;

• FK UI, Pedoman Etik Penelitian Kedokteran Indonesia, FKUIJakarta, 1987;

• Guwandi, J., Bioethis & Biolaw (Kumpulan Kasus), FKUIJakarta, 2000;

• Soeprono, R., dkk., Kelahiran, Kehidupan dan Kematian, FKUGM Yogyakarta, 1984;

• KERSI RSUD Dr. Soetomo, Etik dan Hukum di BidangKesehatan, KERSI RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 2001;

• Munir Fuady, Sumpah Hipporates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005;

•

Nu’aim Yasin, M., Fikih Kedokteran, Pustaka Al-Kautsar,Jakarta, 2008;• Wila Ch. Supriadi,Bioetik dan Biohukum, (Monograf Kuliah di

Program S2 Magister Hukum Unika Soegijapranata),Semarang, 2007

death & dying (end of life care)

Documents