daftar isi - djppr · realisasi penyerapan pdn dan kemajuan fisik kegiatan secara berkala ... c....
TRANSCRIPT
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Dasar Hukum
Bagian 1
Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah
1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008
3. Pemantauan (1)
4. Pemantauan (2)
5. Evaluasi (1)
6. Evaluasi (2)
7. Evaluasi (3)
Bagian 2
Pemantauan dan Evaluasi Project Based Sukuk (PBS)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011
9. Pemantauan
10. Evaluasi (1)
11. Evaluasi (2)
12. Evaluasi (3)
Bagian 3
Lingkup Pemantauan Proyek
13. Outstanding Utang Pemerintah
14. Komposisi Outstanding Utang Pemerintah
15. Lingkup Pemantauan (1)
16. Lingkup Pemantauan (2)
17. Komposisi Pinjaman Luar Negeri
18. Komposisi Pinjaman Dalam Negeri
19. Komposisi Hibah Luar Negeri
20. Komposisi Hibah Dalam Negeri
21. Komposisi Surat Berharga Negara
22. Nilai Komitmen Pembiayaan Proyek Per 31 Maret
2017
Bagian 4
Pinjaman Luar Negeri
23. Nilai komitmen Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan
Lender
24. Nilai komitmen Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan
Lender (Grafik)
25. Nilai komitmen Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan
Kementerian/Lembaga
26. Nilai komitmen Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan
Kementerian/Lembaga (Grafik)
27. Kinerja PLN Berdasarkan Progress Variant
28. Kinerja PLN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 5
Pinjaman Dalam Negeri
29. Nilai komitmen Pinjaman Dalam Negeri Berdasarkan
Lender
30. Nilai komitmen Pinjaman Dalam Negeri Berdasarkan
Lender (Grafik)
31. Nilai komitmen Pinjaman Dalam Negeri Berdasarkan
Kementerian/Lembaga
32. Nilai komitmen Pinjaman Dalam Negeri Berdasarkan
Kementerian/Lembaga (Grafik)
33. Kinerja PDN Berdasarkan Progress Variant
34. Kinerja PDN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)
Bagian 6
Hibah Luar Negeri
35. Nilai komitmen Hibah Luar Negeri Berdasarkan
Negara/Lembaga Donor
36. Nilai komitmen Hibah Luar Negeri Berdasarkan
Negara/Lembaga Donor (Grafik)
37. Nilai komitmen Hibah Luar Negeri Berdasarkan
Kementerian/Lembaga
38. Nilai komitmen Hibah Luar Negeri Berdasarkan
Kementerian/Lembaga (Grafik)
39. Kinerja HLN Berdasarkan Progress Variant
40. Kinerja HLN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)
Bagian 7
Hibah Dalam Negeri
41. Nilai komitmen Hibah Dalam Negeri Berdasarkan
Lembaga Donor
42. Nilai komitmen Hibah Dalam Negeri Berdasarkan
Lembaga Donor (Grafik)
43. Nilai komitmen Hibah Dalam Negeri Berdasarkan
Kementerian/Lembaga
44. Nilai komitmen Hibah Dalam Negeri Berdasarkan
Kementerian/Lembaga (Grafik)
45. Kinerja HDN Berdasarkan Progress Variant
46. Kinerja HDN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)
Bagian 8
Project Based Sukuk (PBS)
47. Realisasi Project Financing Sukuk T.A. 2013-2016
48. Nilai Komitmen PBS Tahun 2017
49. Pembiayaan Project Based Sukuk Tahun 2017
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi
50. Kinerja PBS Tahun 2017
51. Kinerja PBS Tahun 2017 (Grafik)
Lampiran 1 Pinjaman
Lampiran 2 Hibah
Lampiran 3 Project Based Sukuk (PBS)
Dasar Hukum
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah
PP Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan
Surat Berharga Syariah Negara
PMK Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan
Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah
PMK Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan
Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah
PMK Nomor 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi,
dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat
Berharga Syariah Negara
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 1
Pemantauan dan Evaluasi
Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pasal 76
Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota atau Direksi BUMN,
selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau
Hibah, masing-masing harus menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri
dan Menteri Perencanaan paling sedikit mengenai :
a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
b. Kemajuan fisik kegiatan;
c. Realisasi penyerapan;
d. Permasalahan dalam pelaksanaan; dan
e. Rencana tindak lanjut penyelesaian masalah.
Pasal 77
(1) Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan triwulanan
mengenai realisasi penyerapan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar
Negeri dan aspek keuangan lainnya.
(2) Menteri Perencanaan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
triwulanan mengenai kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari
Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah Luar Negeri.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pasal 26
(1) Kementerian Negara/Lembaga harus menyampaikan laporan
mengenai realisasi penyerapan PDN dan kemajuan fisik kegiatan
kepada Menteri dan Menteri Perencanaan setiap triwulan.
(2) Penerima Penerusan PDN harus menyampaikan laporan mengenai
realisasi penyerapan PDN dan kemajuan fisik kegiatan secara berkala
sesuai dengan Naskah Perjanjian Penerusan PDN kepada Menteri dan
Menteri Perencanaan.
(3) Menteri dan Menteri Perencanaan melakukan pemantauan dan
evaluasi setiap triwulan atas realisasi penyerapan PDN dan Penerusan
PDN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pemantauan (1)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
PMK Nomor 224/PMK.08/2011 Ruang Lingkup Pemantauan:
a. Disbursement plan atas perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah yang masih
berstatus aktif dan perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah baru dalam
rangka memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) berjalan;
b. Pemenuhan condition precedents of effectiveness Pinjaman dan/atau
Hibah termasuk persyaratan biaya Pinjaman dan realisasi
pembayarannya;
c. Amandemen perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah;
d. Restrukturisasi Pinjaman termasuk rescheduling, prepayment, debt swap
dan skema restrukturisasi lainnya;
e. Rencana penarikan dana Pinjaman dan/atau Hibah yang dialokasikan
dalam DIPA tahun berjalan;
f. Realisasi pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah yang ditunjukkan di
dalam dokumen SP2D, WA, SP3, Nodis dan dokumen sejenis lainnya; dan
g. Realisasi pencairan dana dari pemberi Pinjaman dan/atau Hibah yang
tercermin dalam NOD atau dokumen sejenis lainnya.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pemantauan (2)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
PMK Nomor 224/PMK.08/2011
Sumber Data:
a. Basis data Debt Management and Financial Analysis System
(DMFAS);
b. Laporan triwulanan yang diterima dari K/L, Pemda, dan BUMN
selaku Executing Agency;
c. Hasil rapat berkala dan ad hoc dengan K/L, Pemda dan BUMN
selaku Executing Agency;
d. Dokumen atau sumber-sumber lain yang relevan.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Evaluasi (1)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
PMK Nomor 224/PMK.08/2011
Pengujian konsistensi data perencanaan anggaran dan realisasi:
a. Membandingkan antara rencana penarikan dana dengan alokasi
dana dalam DIPA;
b. Membandingkan antara alokasi Pinjaman dan/atau Hibah dalam
DIPA dengan realisasi pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah
berupa SP2D, WA, Nodis, dan SP3;
c. Membandingkan antara WA serta SP3 dari KPPN Khusus dengan
realisasi NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari pemberi
Pinjaman dan/atau Hibah; dan
d. Mengukur atau membandingkan antara capaian pelaksanaan
kegiatan yang sedang berjalan dengan menggunakan teknik
perhitungan PV.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Evaluasi (2)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
PMK Nomor 224/PMK.08/2011
Progress Variant (PV) merupakan perbandingan antara persentase
penarikan (disbursement ratio) dengan persentase waktu terpakai
(elapsed time ratio)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Disbursement Ratio = Akumulasi Disbursement
X 100% Nilai Pinjaman
Elapsed Time Ratio = Elapsed Time Ratio
X 100% Availability Period
Progress Variant = Disbursement Ratio
X 100% Elapsed Time Ratio
Evaluasi (3)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
PMK Nomor 224/PMK.08/2011
Kategori PV (ada penarikan):
Kategori PV (belum ada penarikan):
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
PV ≥ 1
(on and above schedule)
Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah telah sesuai
atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan
0,3 < PV < 1
(behind schedule)
Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah lebih lambat
dari jadwal yang direncanakan
PV ≤ 0,3
(at risk)
Realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah mengalami
keterlambatan yang akut sehingga berisiko memunculkan
biaya tambahan yang harus ditanggung APBN
behind schedule ETR ≤ 70% dari Availability Period
at risk ETR > 70% dari Availability Period
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 2
Pemantauan dan Evaluasi
Project Based Sukuk (PBS)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pasal 20
(1) Pemrakarsa Proyek menyampaikan laporan mengenai perkembangan
pelaksanaan proyek kepada Menteri dan Menteri Perencanaan yang
mencakup paling sedikit :
a. perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik proyek; dan
b. Perkembangan realisasi penyerapan anggaran.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada
setiap akhir triwulan, sampai dengan saat berakhirnya pelaksanaan
proyek.
Pasal 21
(1) Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai
realisasi penyerapan serta aspek keuangan lainnya.
(2) Menteri Perencanaan melakukan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan mengenai kinerja pelaksanaan proyek.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pemantauan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
PMK Nomor 120/PMK.08/2016
Pemantauan Realisasi Penyerapan Dana:
a. Berdasarkan pada laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh
Pemrakarsa Proyek.
b. Berpedoman pada Rencana Penarikan Dana (RPD).
c. Dilakukan dengan membandingkan antara RPD dengan realisasi
penyerapan dana.
d. Melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan
dan Kementerian Perencanaan/Bappenas apabila diperlukan.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Evaluasi (1)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
PMK Nomor 120/PMK.08/2016
DJPPR menyusun hasil evaluasi penyerapan dana proyek
Penyusunan hasil evaluasi dapat menggunakan dokumen yang
bersumber, antara lain dari :
a. Data realisasi dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;
b. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pemrakarsa Proyek;
dan/atau
c. Hasil rapat antara DJPPR dengan Pemrakarsa Proyek dan pihak
terkait lainnya.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Evaluasi (2)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
PMK Nomor 120/PMK.08/2016
Nilai Gap Anggaran merupakan persentase kesenjangan antara
realisasi dengan rencana penarikan dana
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Selisih Nilai Kinerja Anggaran = Nilai Target (%) – Nilai Realisasi Anggaran (%)
Nilai Gap Anggaran = Selisih Nilai Kinerja Anggaran
X 100% Nilai Target
Evaluasi (3)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
PMK Nomor 120/PMK.08/2016
Kriteria Nilai Gap Anggaran:
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Gap < 25%
(baik)
Realisasi penyerapan dana proyek telah sesuai atau lebih
cepat dari jadwal yang direncanakan
25% ≤ Gap ≤ 75%
(kurang)
Realisasi penyerapan dana proyek lebih lambat dari jadwal
yang direncanakan
Gap > 75%
(rendah)
Realisasi penyerapan dana proyek sangat lambat dari jadwal
yang direncanakan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Outstanding Utang Pemerintah
INSTRUMEN NOMINAL
%
Pinjaman 55.32 736.91 20.19 Pinjaman Luar Negeri 54.92 731.59 20.04 Pinjaman Dalam Negeri 0.40 5.32 0.15
Surat Berharga Negara 218.66 2,912.84 79.81 Surat Utang Negara 182.61 2,432.55 66.65 Surat Berharga Syariah Negara 36.05 480.29 13.16
Total 273.98 3,649.75 100.00 *) Miliar
**) Triliun
Kurs 31 Maret 2017
USD *) **) IDR
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Komposisi Outstanding Utang Pemerintah
20.04%
0.15%
66.65%
13.16%Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman Dalam Negeri
Surat Utang Negara
Surat Berharga SyariahNegara
Lingkup Pemantauan (1)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen : Pemerintah menandatangani perjanjian Pinjaman dan
Hibah (nilai komitmen) dengan Lender/Donor dalam
rangka membiayai proyek untuk jangka waktu tertentu.
Penarikan dana Pinjaman dan Hibah dilakukan
berdasarkan progres pelaksanaan pekerjaan sesuai
kontrak pengadaan barang dan jasa selama masa
penarikan.
Outstanding Utang : Pemerintah melakukan pembayaran kembali kepada
Lender atas dana Pinjaman yang telah ditarik.
Outstanding utang merupakan kewajiban pemerintah
yang masih harus dibayar kepada Lender.
Lingkup
Pemantauan
: Pemantauan dilaksanakan terhadap Pinjaman dan Hibah
yang masih berstatus active dengan batas waktu
penarikan ≥ 01 April 2017
Lingkup Pemantauan (2)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Project Based Sukuk
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen : Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SUN dan
SBSN/Sukuk) untuk menutup defisit APBN. Sebagian dari
penerbitan SBSN/Sukuk digunakan untuk membiayai
proyek (nilai komitmen) melalui mekanisme Rekening
Khusus. Pengisian Rekening Khusus dilakukan sesuai
Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disampaikan oleh
Pemrakarsa Proyek. Pembiayaan proyek ini bersifat
tahunan.
Outstanding Utang : Atas penerbitan Surat Berharga Negara, Pemerintah
mempunyai kewajiban untuk melunasi utang kepada
investor pada saat jatuh tempo.
Lingkup
Pemantauan
: Pemantauan dilaksanakan terhadap pembiayaan
1.Kontrak tahun jamak yang belum selesai s.d tahun 2017
2.Kontrak tahun tunggal tahun 2016 yang diperpanjang 90
hari kalender
3.Kontrak tahun tunggal dan tahun jamak tahun 2017
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
STATUS COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED REPAYMENT OUTSTANDING
ACTIVE 299.11 136.59 162.52 5.90 130.69
ACTIVE on going*) 202.98 73.08 129.90 2.49 53.57
ACTIVE exceed DDL **) 96.13 63.51 32.62 3.40 77.12
FULLY DISBURSED 1,068.83 1,054.45 14.38 452.82 600.90
FULLY PAID 1,530.08 1,530.08 0.00 1,278.43 -
TOTAL 2,968.11 2,721.49 246.62 1,737.23 731.59 *) Berstatus active dan efektif
**) Berstatus active, efektif dan closing date telah melewati periode pelaporan 31 Maret 2017
Triliun Rupiah
Komposisi Pinjaman Luar Negeri
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
*) Berstatus active dan efektif
**) Berstatus active, efektif dan closing date telah melewati periode pelaporan 31 Maret 2017
Triliun Rupiah
Komposisi Pinjaman Dalam Negeri
STATUS COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED REPAYMENT OUTSTANDING
ACTIVE 3.64 1.84 1.80 0.01 1.83
ACTIVE on going*) 3.54 1.74 1.80 0.00 1.74
ACTIVE exceed DDL**) 0.10 0.10 0.00 0.01 0.08
FULLY DISBURSED 4.33 4.33 0.00 0.83 3.49
TOTAL 7.97 6.17 1.80 0.85 5.32
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
*) Berstatus active dan efektif
**) Berstatus active, efektif dan closing date telah melewati periode pelaporan 31 Maret 2017
Triliun Rupiah
Komposisi Hibah Luar Negeri
STATUS COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED
ACTIVE 94.99 35.12 59.87
ACTIVE on going*) 35.34 9.58 25.76
ACTIVE exceed DDL**) 59.65 25.54 34.11
CLOSED 44.53 14.07 30.46
FULLY DISBURSED 21.03 11.87 9.16
Total 255.54 70.73 177.91
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Komposisi Hibah Dalam Negeri
*) Berstatus active dan efektif
**) Berstatus active, efektif dan closing date telah melewati periode pelaporan 31 Maret 2017
Triliun Rupiah
STATUS COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED
ACTIVE 21.31 3.01 18.30
ACTIVE on going*) 5.71 0.00 5.39
ACTIVE exceed DDL**) 15.60 3.00 12.91
CLOSED 0.04 0.00 0.04
FULLY DISBURSED 6.88 6.66 0.22
Total 49.53 12.68 36.85
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Komposisi Surat Berharga Negara
INSTRUMEN OUTSTANDING
Surat Utang Negara 2,432.55
Surat Berharga Syariah Negara 480.29
Project Based SUKUK (PBS) 17.95
Non PBS 462.33
Total 2,912.84
Triliun Rupiah
*) Tidak Termasuk SBN yang sudah jatuh tempo
**) posisi per 31 Maret 2017
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen Pembiayaan Proyek
Per 31 Maret 2017
USD *) IDR
**)
Pinjaman 15.51 206.52
Pinjaman Luar Negeri 15.24 202.98
Pinjaman Dalam Negeri 0.27 3.54
Hibah 3.08 41.05
Hibah Luar Negeri 2.65 35.34
Hibah Dalam Negeri 0.43 5.71
Project Based Sukuk 1.35 17.95
Project Based Sukuk 1.35 17.95
Total 19.94 265.52 *) Miliar
**) Triliun
Kurs 31 Maret 2017
Instrumen Amount
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen Pembiayaan Proyek
Per 31 Maret 2017
76.44%
1.35%
13.29%
2.16%6.76%
Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman Dalam Negeri
Hibah Luar Negeri
Hibah Dalam Negeri
Project Based Sukuk
Nilai Komitmen PLN Berdasarkan Lender
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurs 31 Maret 2017
Miliar USD
No Negara/Lender AMOUNT
COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED 1 JAPAN 4.01 1.41 2.60 2 I B R D 2.91 0.95 1.96 3 CHINA 1.69 0.35 1.34 4 I D B 1.35 0.27 1.08 5 KOREA, REPUBLIC OF 1.25 0.93 0.32 6 A D B 1.14 0.27 0.87 7 REPUBLIC OF FRANCE 0.79 0.44 0.35 8 SINGAPORE 0.38 0.09 0.30 9 UNITED STATES OF AMERICA 0.32 0.23 0.09
10 KINGDOM OF NETHERLANDS 0.32 0.26 0.06 11 I F A D 0.23 0.10 0.12 12 AIIB 0.22 0.01 0.20 13 KINGDOM OF SPAIN 0.21 0.08 0.13 14 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTH.IRELAND 0.15 0.03 0.11 15 GERMANY 0.12 0.02 0.10 16 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 0.07 0.03 0.05 17 REPUBLIC OF HUNGARY 0.04 0.01 0.03 18 REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 0.03 0.00 0.02 19 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.02 0.00 0.02 20 REPUBLIC OF ITALY 0.01 0.00 0.01
TOTAL 15.24 5.49 9.75
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen PLN Berdasarkan Lender (Grafik)
Kurs 31 Maret 2017
JAPAN I B R D CHINA I D B KOREA A D B FRANC
E
NETHERLAN
DS USA
SINGAPORE
OTHER
UNDISBURSED 2.60 1.96 1.34 1.08 0.32 0.87 0.35 0.06 0.09 0.30 0.80
DISBURSEMENT 1.41 0.95 0.35 0.27 0.93 0.27 0.44 0.26 0.23 0.09 0.29
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50 Miliar USD
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen PLN Berdasarkan Kementerian/Lembaga
Kurs 31 Maret 2017
Milliar USD
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA AMOUNT
COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED
1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 4.44 1.42 3.02
2 PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3.27 0.60 2.67
3 KEMENTERIAN PERTAHANAN 2.57 1.79 0.78
4 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2.18 0.52 1.65
5 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 0.94 0.35 0.59
6 PT. PERTAMINA 0.54 0.24 0.30
7 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 0.38 0.09 0.29
8 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 0.18 0.12 0.06
9 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 0.15 0.08 0.07
10 KEMENTERIAN AGAMA 0.12 0.00 0.12
11 KEMENTERIAN PERTANIAN 0.12 0.08 0.04
12 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 0.06 0.04 0.02
13 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 0.06 0.05 0.01
14 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0.05 0.05 0.00
15 BP BATAM 0.05 0.00 0.05
16 BADAN PUSAT STATISTIK 0.05 0.01 0.04
17 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 0.03 0.00 0.03
18 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0.02 0.02 0.00
19 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 0.02 0.01 0.00
20 PT.PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) 0.00 0.00 0.00
TOTAL 15.24 5.49 9.75
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen PLN Berdasarkan Kementerian/Lembaga (Grafik)
Kurs 31 Maret 2017
PUPR PT. PLN
PERTAHANA
N
PERHUBUNGAN
RISTEK DAN DIKTI
PT. PERTAMINA
KEPOLISIAN
BAPPE
NAS KP
AGAM
A
LAINNYA
UNDISBURSED 3.02 2.67 0.78 1.65 0.59 0.30 0.29 0.06 0.07 0.12 0.20
DISBURSEMENT 1.42 0.60 1.79 0.52 0.35 0.24 0.09 0.12 0.08 0.00 0.26
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00 Miliar USD
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kinerja PLN Berdasarkan Progress Variant
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KATEGORI PROGRESS VARIANT JUMLAH
PINJAMAN
ON SCHEDULE
BEHIND SCHEDULE
AT RISK
1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 6 34 5 45
2 KEMENTERIAN PERTAHANAN 5 25 6 36
3 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2 20 2 24
4 PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 9 12 21
5 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 2 9 3 14
6 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 5 4 10
7 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 4 5
8 PT. PERTAMINA 2 1 3
9 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 2 2
10 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1 1 2
11 KEMENTERIAN PERTANIAN 1 1 2
12 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 2 2
13 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1 1
14 PT.PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) 1 1
15 BADAN PUSAT STATISTIK 1 1
16 BP BATAM 1 1
17 KEMENTERIAN AGAMA 1 1
18 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 1 1
19 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 1
20 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 1
TOTAL 22 114 38 174
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kinerja PLN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)
KEM PUPR
KEMHAN
KEPOLISIAN
PT. PLN
KEMRISTEK
KEMHUB
KEM KP
PT. PERTAMINA
LIPI KEM PPN
LAINNYA
AT RISK 5 6 2 12 3 4 1 5
BEHIND SCHEDULE 34 25 20 9 9 5 4 2 2 1 3
ON SCHEDULE 6 5 2 2 1 1 1 4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen PDN Berdasarkan Lender
Triliun Rupiah
NO LENDER AMOUNT
COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED
1 BANK DKI 0.13 0.10 0.03
2 BANK JABAR BANTEN 0.12 0.11 0.02
3 BANK JATENG 0.04 0.00 0.04
4 BANK MANDIRI 0.12 0.04 0.08
5 PT. BNI (PERSERO) 3.01 1.39 1.61
6 PT. BRI (PERSERO) 0.12 0.10 0.02
TOTAL 3.54 1.74 1.80
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen PDN Berdasarkan Lender (Grafik)
BANK DKI BANK JABAR
BANTEN
BANK JATENG
BANK MANDIRI
PT. BNI (PERSERO)
PT. BRI (PERSERO)
UNDISBURSED 0.03 0.02 0.04 0.08 1.61 0.02
DISBURSEMENT 0.10 0.11 - 0.04 1.39 0.10
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50 Triliun Rupiah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen PDN Berdasarkan Kementerian/Lembaga
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA AMOUNT
COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED
1 KEMENTERIAN PERTAHANAN 2.74 1.27 1.47
2 KEPOLISIAN NEGARA RI 0.80 0.47 0.33
TOTAL 3.54 1.74 1.80
Triliun Rupiah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen PDN Berdasarkan Kementerian/Lembaga (Grafik)
KEMENTERIAN PERTAHANAN KEPOLISIAN NEGARA RI
UNDISBURSED 1.47 0.33
DISBURSEMENT 1.27 0.47
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3 Triliun Rupiah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kinerja PDN Berdasarkan Progress Variant
NO. KEMENTERIAN/LEMBAGA KATEGORI PROGRESS VARIANT
JUMLAH PINJAMAN
ON SCHEDULE BEHIND
SCHEDULE AT RISK
1 KEMENTERIAN PERTAHANAN 18 27 3 48
2 KEPOLISIAN NEGARA RI 20 3 23
TOTAL 38 30 3 71
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kinerja PDN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)
KEMENTERIAN PERTAHANAN KEPOLISIAN NEGARA RI
AT RISK 3
BEHIND SCHEDULE 27 3
ON SCHEDULE 18 20
0
10
20
30
40
50
60
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen HLN Berdasarkan Negara/Lembaga Donor
COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED
1 UNITED STATES OF AMERICA 0.82 0.75 0.07
2 INTERNATIONAL ORGANIZATION 0.79 0.50 0.28
3 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 0.53 0.38 0.15
4 GERMANY 0.12 0.10 0.02
5 I B R D 0.23 0.05 0.18
6 KINGDOM OF DENMARK 0.04 0.04 0.00
7 CANADA 0.02 0.02 0.00
8 JAPAN 0.02 0.02 0.00
9 A D B 0.02 0.02 0.00
10 SWITZERLAND 0.01 0.01 0.00
11 KINGDOM OF NETHERLANDS 0.02 0.01 0.01
12 NEW ZEALAND 0.01 0.01 0.00
13 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTH.IRELAND 0.00 0.00 0.00
14 KOREA, REPUBLIC OF 0.00 0.00 0.00
15 I F A D 0.00 0.00 0.00
16 REPUBLIC OF INDONESIA 0.00 0.00 0.00
17 KINGDOM OF NORWAY 0.00 0.00 0.00
18 CHINA 0.00 0.00 0.00
19 PHILIPPINES 0.00 0.00 0.00
20 MOROCCO 0.00 0.00 0.00
21 SINGAPORE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2.65 1.93 0.72
NEGARA / LEMBAGA DONORAMOUNT
NO.
Miliar USD
Kurs 31 Maret 2017
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen HLN Berdasarkan Negara/Lembaga Donor (Grafik)
Kurs 31 Maret 2017
USA INT ORG
AUSTRALIA
GERMANY
IBRD DENM
ARK CANAD
A JAPAN ADB
SWITZERLAND
Others
UNDISBURSED 0.07 0.28 0.15 0.02 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
DISBURSEMENT 0.75 0.50 0.38 0.10 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.04
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90 Miliar USD
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen HLN Berdasarkan Kementerian/Lembaga
Miliar USD
Kurs 31 Maret 2017
COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED
1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1.21 1.09 0.12
2 KEMENTERIAN KESEHATAN 0.28 0.19 0.10
3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0.18 0.15 0.03
4 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0.25 0.11 0.14
5 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 0.22 0.08 0.14
6 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 0.09 0.05 0.03
7 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 0.05 0.05 0.00
8 KEMENTERIAN PERTANIAN 0.06 0.04 0.02
9 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 0.04 0.03 0.02
10 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 0.04 0.03 0.01
11 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 0.12 0.02 0.10
12 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 0.03 0.02 0.01
13 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0.02 0.02 0.00
14 KEMENTERIAN KEUANGAN 0.02 0.02 0.00
15 MAHKAMAH AGUNG 0.01 0.01 0.00
16 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 0.01 0.01 0.00
17 KEMENTERIAN PARIWISATA 0.01 0.01 0.00
18 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0.01 0.01 0.00
19 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 0.00 0.00 0.00
20 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 0.00 0.00 0.00
21 KEMENTERIAN SOSIAL 0.00 0.00 0.00
22 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 0.00 0.00 0.00
23 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 0.00 0.00 0.00
24 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 0.00 0.00 0.00
25 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 0.00 0.00 0.00
26 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 0.00 0.00 0.00
27 BADAN PUSAT STATISTIK 0.00 0.00 0.00
28 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 0.00 0.00 0.00
29 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 0.00 0.00 0.00
30 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2.65 1.93 0.72
KEMENTERIAN/LEMBAGANoAMOUNT
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen HLN Berdasarkan Kementerian/Lembaga (Grafik)
Kurs 31 Maret 2017
BAPPENAS
KEMENKES
KEMENLHK
KEMENDIKBU
D
KEMEN PUPR
SETNEG
KEMENKOPM
PERTANIAN
KEMENHUB
KEMEN KP
LAINNYA
UNDISBURSED 0.12 0.10 0.03 0.14 0.14 0.03 - 0.02 0.02 0.01 0.11
DISBURSEMENT 1.09 0.19 0.15 0.11 0.08 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.13
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40 Miliar USD
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kinerja HLN Berdasarkan Progress Variant
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KATEGORI PROGRESS VARIANT
JUMLAH HIBAH ON SCHEDULE BEHIND SCHEDULE AT RISK
1 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1 28 10 39
2 KEMENTERIAN PERTANIAN 2 14 7 23
3 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 10 12 22
4 KEMENTERIAN KESEHATAN 14 6 20
5 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 10 2 13
6 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2 7 3 12
7 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 5 1 6
8 KEMENTERIAN KEUANGAN 5 1 6
9 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 2 5
10 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 4 4
11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4 4
12 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 3 3
13 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2 1 3
14 BADAN PUSAT STATISTIK 1 1 2
15 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2 2
16 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 1 1 2
17 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 2
18 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2 2
19 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 2 2
20 KEMENTERIAN SOSIAL 2 2
21 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 1 1 2
22 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 2 2
23 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 1 1
24 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 1 1
25 KEMENTERIAN PARIWISATA 1 1
26 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 1 1
27 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 1 1
28 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 1 1
29 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 1 1
30 MAHKAMAH AGUNG 1 1
TOTAL 7 129 50 186
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kinerja HLN Berdasarkan Progress Variant (Grafik)
KEM LHK
KEMPER
BAPPENAS
KEMKES
KEM KP
KEM PUPR
BTNN KEMKEU
KEM ESDM
KEM PB
LAINNYA
AT RISK 10 7 12 6 2 3 1 1 2 6
BEHIND SCHEDULE 28 14 10 14 10 7 5 5 3 4 29
ON SCHEDULE 1 2 1 2 1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen HDN Berdasarkan Lembaga Donor
NO LEMBAGA DONOR AMOUNT
COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED
1 PEMERINTAH DAERAH 5.52 0.31 5.20
2 OTHERS 0.19 0.00 0.19
3 CORPORATIONS 0.00 - 0.00
4 INDIVIDUALS 0.00 - 0.00
Total 5.71 0.32 5.39
Triliun Rupiah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen HDN Berdasarkan Lembaga Donor (Grafik)
PEMDA OTHERS CORPORATIONS INDIVIDUALS
UNDISBURSED 5.20 0.19 0.00 0.00
DISBURSEMENT 0.31 0.00 - -
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Triliun Rupiah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai komitmen HDN Berdasarkan Kementerian/Lembaga
Triliun Rupiah
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA
AMOUNT
COMMITMENT DISBURSEMENT UNDISBURSED
1 KOMISI PEMILIHAN UMUM 4,01 0,26 3,75
2 BADAN PENGAWAS PEMILU 0,75 0,03 0,73
3 KEPOLISIAN NEGARA RI 0,60 0,02 0,57
4 KEMENTERIAN PERTAHANAN 0,12 0,00 0,11
5 KEMENTERIAN SOSIAL 0,11 0,00 0,11
6 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 0,09 0,00 0,09
7 KEMENTERIAN AGAMA 0,01 0,00 0,01
8 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 0,01 0,00 0,01
9 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 0,00 0,00 0,00
10 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0,00 0,00 0,00
11 MAHKAMAH AGUNG RI 0,00 0,00 0,00
12 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5,71 0,32 5,39
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai komitmen HDN Pada Kementerian/Lembaga (Grafik)
KPU BAWA
SLU KEPOLISIAN
KEMENHAN
KEMENSOS
BKKBN
KEMENAG
KEMENRIST
EK BNN
KEM LHK
MA KEMHUKHA
M
UNDISBURSED 3.75 0.73 0.57 0.11 0.11 0.09 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
DISBURSEMENT 0.26 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50 Triliun Rupiah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kinerja Hibah HDN Berdasarkan Progress Variant
NO. KEMENTERIAN/LEMBAGA
KATEGORI PROGRESS VARIANT JUMLAH
HIBAH ON SCHEDULE
BEHIND SCHEDULE
AT RISK
1 MAHKAMAH AGUNG RI 4 4
2 KEMENTERIAN PERTAHANAN 1 93 94
3 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 1 1
4 KEMENTERIAN AGAMA 8 8
5 KEMENTERIAN SOSIAL 1 1
6 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 1 1
7 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1 1
8 KEPOLISIAN NEGARA RI 8 113 121
9 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 4 4
10 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 1 1 2
11 KOMISI PEMILIHAN UMUM 9 99 1 109
12 BADAN PENGAWAS PEMILU 4 69 73
TOTAL 22 395 2 419
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kinerja Hibah HDN Berdasarkan Progress Variant (grafik)
KEPOLISIAN
KPU KEMENHAN
BAWASLU
KEMENAG
MA BNN BKKBN
HUKUM
DAN HAM
KEMENSOS
KEMENRISE
T
KEMLHK
AT RISK 1 1
BEHIND SCHEDULE 113 99 93 69 8 4 4 1 1 1 1 1
ON SCHEDULE 8 9 1 4
0
20
40
60
80
100
120
140
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Project Financing Sukuk
T.A. 2013 – 2016
TAHUN KEMENTERIAN /LEMBAGA PAGU DIPA REALISASI %
2013 KEMENHUB 0.80 0.78 97.23%
TOTAL 0.80 0.78 97.23%
2014
KEMENHUB 1.37 0.96 70.06%
KEMENAG 0.20 0.20 97.97%
TOTAL 1.57 1.16 73.61%
2015
KEMENHUB 2.92 1.01 34.56%
KEMENAG 0.68 0.51 75.88%
KEMEN PUPR 3.54 3.33 94.12%
TOTAL 7.14 4.85 67.98%
2016 *)
KEMENHUB 4.98 2.46 49.34%
KEMENAG 1.47 1.38 93.82%
KEMEN PUPR 7.23 6.10 84.38%
TOTAL 13.68 9.93 72.60%
Triliun Rupiah
Keterangan: *) Realisasi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dari Dit. PKN – DJPBN dengan data dari Dit. EAS - DJPPR berdasarkan laporan yang disampaikan oleh K/L Pemrakarsa Proyek.
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Nilai Komitmen PBS Tahun 2017
Triliun Rupiah
NO K/L PEMRAKARSA PROYEK PAGU DIPA NILAI
BLOKIR NILAI DIPA REALISASI SISA DIPA
1 PERHUBUNGAN DJKA 7,54 1,62 5,92 0,28 5,64
2
AGAMA
DITJEN BIMAS ISLAM 0,32 0,00 0,32 0,00 0,32
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 1,06 0,00 1,06 0,00 1,06
DITJEN PENYEL. HAJI DAN UMRAH
0,47 0,02 0,45 0,00 0,45
3
PUPR
DITJEN BINA MARGA 5,81 0,00 5,81 0,31 5,50
DITJEN SUMBER DAYA AIR 2,73 0,00 2,73 0,20 2,53
TOTAL 17,95 1,64 16,29 0,79 15,50
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pembiayaan Project Based Sukuk Tahun 2017
DJKA DITJEN BIMAS
ISLAM
DITJEN PENDIDIKAN
ISLAM
DITJEN PENYEL. HAJI DAN UMRAH
DITJEN BINA MARGA
DITJEN SUMBER DAYA AIR
REALISASI 0.28 0 0 0 0.31 0.2
SISA DIPA 5.64 0.32 1.06 0.45 5.5 2.53
0
1
2
3
4
5
6
7
Triliun Rupiah
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kinerja PBS Tahun 2017
NO. K/L PEMRAKARSA PROYEK
KINERJA JUMLAH SATKER BAIK KURANG RENDAH N/A*
1 PERHUBUNGAN DJKA 1 4 5
2 AGAMA DITJEN BIMAS ISLAM 11 3 106 28 148
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 5 5 21 4 35
DITJEN PENYEL. HAJI DAN UMRAH 2 2 8 5 17
3 PUPR DITJEN BINA MARGA 15 5 8 15 43
DITJEN SUMBER DAYA AIR 17 17 20 18 72
TOTAL 50 33 167 70 320
*N/A: 1. DIPA masih diblokir 2. Tidak ada rencana penarikan sampai dengan triwulan berjalan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
DITJEN PERKERETAAPI
AN
DITJEN BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM
DITJEN PENDIDIKAN
ISLAM
DITJEN PENYELENGGA
RAAN HAJI DAN UMRAH
DITJEN BINA MARGA
DITJEN SUMBER DAYA
AIR
N/A 28 4 5 15 18
RENDAH 4 106 21 8 8 20
KURANG 1 3 5 2 5 17
BAIK 11 5 2 15 17
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Kinerja PBS Tahun 2017 (Grafik)