klb restrukturisasi biro organisasi

Download KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

Post on 02-Apr-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    1/21

    FUNGSI BIRO ORGANISASI : MEMFASILITASI TERWUJUDNYA KELEMBAGAANORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG EFISIEN DANEFEKTIF.

    SEBAGAI BERIKUT :

    A. KELEMBAGAAN : - PENATAAN ORGANISASI

    - FASILITASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA

    - ASISTENSI

    - MONITORING DAN EVALUASI- PENYUSUNAN DATABASE ORGANISASI PERANGKAT

    SE NTB

    B. KETATALAKSANAAN : - FASILITASI PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

    - FASILITASI RENCANA KERJA TAHUNAN

    - FASILITASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAPEMERINTAH

    - FASILITASI STANDAR OPERASI PROSEDUR

    - PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK

    - FASILITASI PENJABARAN PENCAPAIAN STANDARPELAYANAN MINIMAL

    ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    2/21

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    3/21

    DASAR PERTIMBANGAN

    DILAKUKANRESTRUKTURISASI

    ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTB SEBELUMNYA, DIBENTUKPADA FASE TRANSISI OTONOMI DAERAH, MENGACU PP NOMOR 25TAHUN 2000 KEWENANGAN DAN PP NOMOR 84 TAHUN 2000 TENTANGPEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (LEBIH BERNUANSA SEMANGAT

    AKOMODATIF);

    PERLU PENYESUAIAN DENGAN PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS(DIUNDANGKANNYA UU NOMOR 32 TAHUN 2004, DAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA);

    MERESPON PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA;

    PENCAPIAN TUJUAN ORGANISASI FOKUS PADA VISI DAN MISI DAERAH.

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    4/21

    PERMASALAHAN POKOK

    INEFISIENSI SUMBERDAYA

    TERJADI PROLIFERASI ORGANISASI,

    DISPASITAS BEBAN KERJA DAN

    TUMPANG TINDIH PENANGANAN

    TUGAS DAN FUNGSI

    BERIMPLIKASI

    PADA

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    5/21

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    6/21

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    7/21

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    8/21

    STRATEGI DALAM

    IMPLEMENTASI PENATAAN OPD

    1 FOKUS PADA VISI DAERAH

    2 ORGANISASI BERBASIS KINERJA

    3 STRUCTURE FOLLOW FUNCTIONS

    4 PENGEMBANGAN JAFUNG

    5 KORPORATISASI/KEMITRAAN

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    9/21

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    10/21

    Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB

    KELEMBAGAAN PENYULUHANPERTANIAN, PERIKANAN DANKEHUTANAN

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    11/21

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    12/21

    Kelembagaan Perangkat Daerah(Lanjutan)

    Pengertian : unsur pembantu KepalaDaerah dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah.

    Provinsi, terdiri dari Setda, Setwan, DinasDaerah, Lembaga Teknis Daerah danLembaga Lain sebagai bagian dariPerangkat Daerah.

    Kabupaten/Kota, terdiri dari Setda,Setwan, Dinas Daerah, Lembaga TeknisDaerah, Kecamatan, Kelurahan danLembaga Lain sebagai bagian dariPerangkat Daerah.

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    13/21

    N0 FUNGSI KELEMBAGAAN NOMENKLATUR1 FUNGSI KOORDINASI,

    PERUMUSAN KEBIJAKAN DANPELAYANAN ADMINISTRASI

    SEKRETARIAT DAERAH

    2 FUNGSI PELAYANAN ANGGOTADPRD

    SEKRETARIAT DPRD

    3 FUNGSI URUSAN WAJIB:

    TUGAS PELAKSANA

    TUGAS KOORDINATIF

    TUGAS SPESIFIK

    DINAS

    BADAN

    INSPEKTORAT, SATPOL PP

    4 FUNGSI URUSAN PILIHAN DINAS

    5 FUNGSI PENDUKUNG BADAN, KANTOR, RUMAH

    SAKIT

    Standarisasi Nomenklatur OPD

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    14/21

    Tugas dan Fungsi masing-masing jenis Perangkat Daerah

    BENTUK FUNGSI

    SETDA Unsur staf yang membantu penyusunankebijakan, koordinasi dan pelayananadministrasi

    SETWAN Unsur pelayanan anggota DPRD

    DINAS DAERAH Unsur pelaksana otonomi daerah

    LEMBAGA TEKNIS

    DAERAH

    Unsur pendukung tugas Kepala Daerah

    LEMBAGA LAIN Unsur pelayanan administrasi danteknis, serta penyelenggaraan tugastertentu.

    UPTD/UPTB Unsur pelaksana operasional

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    15/21

    KERANGKA PIKIR PENATAAN OPD

    BEBAN KERJA

    PEMDA

    KEWENANGAN

    WAJIB

    POTENSI &

    KEWENANGAN

    PILIHAN

    DINAS

    LTD

    LBG

    LAIN

    SETDA/

    SETWAN

    TIPOLOGI

    DAERAH

    SOTK

    PEMDA

    DESAIN

    ORGANISASI

    BERBASIS

    KINERJA

    GROUPING

    FUNGSI

    RUMPUN

    BIDANGKEWENANGAN

    VISI, MISI

    DAERAH &

    PEMDA

    5

    4

    3

    2

    1

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    16/21

    ANALISIS JABATAN

    IDEALNYA DALAM PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAHDIDAHULUI DENGAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA;

    KARENA KETERBATASAN WAKTU, PADA SAAT RESTRUKTURISASIBESARAN ORGANISASI BELUM DIDASARKAN ANALISIS JABATAN DANANALISIS BEBAN KERJA;

    SAAT INI SEDANG DILAKSANAKAN ANALISIS JABATAN PADA BEBERAPASKPD;

    ANALISIS JABATAN BELUM DAPAT DILAKSANAKAN PADA KESELURUHANSKPD, MENGINGAT KETERBATASAN SUMBERDAYA (ANGGARAN DANTENAGA ANALIS);

    DASAR HUKUM PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN YAITU

    PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN ANJAB DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    17/21

    TAHAPAN PELAKSANAAN ANJAB

    PELATIHAN TENAGA NALIS; PEMBENTUKAN TIM ANJAB;

    BINTEK ANJAB, DENGAN MAKSUD MENYAMAKAN PERSEPSI DANPENYEGARAN INGATAN TIM ANALIS;

    TAHAP PERSIAPAN MELIPUTI PERENCANAAN PROSES PELAKSANAAN

    ANJAB, PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN FORMULIR ANJAB (FORMULIR D,FORMULIR I. 1 S.D 1.3);

    TAHAP PENGUMPULAN DATA PADA OBYEK ANJAB MELIPUTIPERKENALAN PADA SKPD OBYEK ANJAB SEKALIGUS PENYAMPAIANCARA PENGISIAN FORMULIR, STUDI PENGENALAN ORGANISASI,PENYEBARAN DAN PENARIKAN FORMULIR ANJAB;

    TAHAP PENGOLAHAN DAN VERIFIKASI DATA MELIPUTI PENULISAN,PENGETIKAN, PEMBETULAN HASIL, SEMINAR HASIL, PENYEMPURNAANHASIL SEMINAR DAN KONSULTASI HASI ANJAB KE BIRO ORGANISASIKEMENTERIAN DALAM NEGERI;

    TAHAP AKHIR, YAITU PENETAPAN HASIL ANJAB DENGAN KEPUTUSANGUBERNUR.

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    18/21

    HASIL ANJAB

    HASIL ANJAB DIGUNAKAN UNTUK : EVALUASI KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH;

    PENYEMPURNAAN SISTEM KETATALAKSANAAN SKPD DALAM RANGKAPENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK;

    PERENCANAAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN MULAI DARI KEBUTUHAN

    S.D PENGEMBANGAN POLA KARIER; PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN

    KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN DAERAH;

    PENGAWASAN MELEKAT.

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    19/21

    EVALUASI KELEMBAGAAN

    ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

    KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG ADASEKARANG SUDAH IDEAL SESUAI DENGAN LUAS WILAYAH, JUMLAHPENDUDUK YANG DILAYANI DAN BESARAN APBD;

    STRUKTUR APBD TAHUN 2010, BELANJA APARATUR 34, 66% DANBELANJA PUBLIK 65,34;

    EVALUASI KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LEBIHDIARAHAKAN PADA PENYEMPURNAAN BESARAN ORGANISASINYASESUAI DENGAN HASIL ANJAB;

    PENGINTEGRASIAN UNIT KERJA YANG MENANGANI PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SESUAI AMANAT UU

    NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UU NOMOR1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA;

    PENGAHPUSAN JABATAN ESELON IV PADA INSPEKTORAT DANBEBERAPA UPTD YANG TELAH MEMILIKI TENAGA FUNGSIONAL;

    PENGHAPUSAN NOMENKLATUR DAN TUPOKSI PADA BEBERAPA SKPDTERKAIT DENGAN DIBENTUKNYA LEMBAGA LAIN (SEKRETARIAT

    BAKORLUH DAN PELAKSANA APBD).

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    20/21

    PERUBAHAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

    1. ORGANISASI BERSIFAT DINAMIS, OLEH KARENANYA PERLU

    DILAKUKAN PENYESUAIAN DENGAN PERUBAHAN LINGKUNGANSTRATEGIS;

    2. PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAPAT TERJADI : (a)KARENA TUNTUTAN INTERNAL YAITU DALAM RANGKA PENGUATANTUGAS DAN FUNGSI YANG DILAKSANAKAN, DAN (b) KARENATUNTUTAN EKSTERNAL YAITU KARENA TERBITNYA PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN BARU YANG MENGATUR;

    3. MENGINGAT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHANDAERAH (TERMASUK PERATURAN PELAKSANAANNYA, YAITU PP 38TAHUN 2007 DAN PP NOMOR 41 TAHUN 2007) SEDANG DALAM PROSESDIREVISI, MENTERI DALAM NEGERI MENGELUARKAN EDARAN AGARPEMERINTAH DAERAH TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN ORGANISASIPERANGKAT DAERAH SECARA MENYELURUH (SESUAI SURATMENDAGRI NOMOR 061/1259/SJ TANGGAL 7 APRIL 2010);

    4. PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILAKUKAN TERHADAPHAL-HAL YANG BERSIFAT URGEN DAN DIPAKSA OLEH PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN MENGATUR.

  • 7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

    21/21