Download - KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

7/27/2019 KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

1/21

FUNGSI BIRO ORGANISASI : MEMFASILITASI TERWUJUDNYA KELEMBAGAANORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG EFISIEN DANEFEKTIF.

SEBAGAI BERIKUT :

A. KELEMBAGAAN : - PENATAAN ORGANISASI

- FASILITASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA

- ASISTENSI

- MONITORING DAN EVALUASI- PENYUSUNAN DATABASE ORGANISASI PERANGKAT

SE NTB

B. KETATALAKSANAAN : - FASILITASI PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

- FASILITASI RENCANA KERJA TAHUNAN

- FASILITASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAPEMERINTAH

- FASILITASI STANDAR OPERASI PROSEDUR

- PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK

- FASILITASI PENJABARAN PENCAPAIAN STANDARPELAYANAN MINIMAL

ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN


2/21


3/21

DASAR PERTIMBANGAN

DILAKUKANRESTRUKTURISASI

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTB SEBELUMNYA, DIBENTUKPADA FASE TRANSISI OTONOMI DAERAH, MENGACU PP NOMOR 25TAHUN 2000 KEWENANGAN DAN PP NOMOR 84 TAHUN 2000 TENTANGPEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (LEBIH BERNUANSA SEMANGAT

AKOMODATIF);

PERLU PENYESUAIAN DENGAN PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS(DIUNDANGKANNYA UU NOMOR 32 TAHUN 2004, DAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA);

MERESPON PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA;

PENCAPIAN TUJUAN ORGANISASI FOKUS PADA VISI DAN MISI DAERAH.


4/21

PERMASALAHAN POKOK

INEFISIENSI SUMBERDAYA

TERJADI PROLIFERASI ORGANISASI,

DISPASITAS BEBAN KERJA DAN

TUMPANG TINDIH PENANGANAN

TUGAS DAN FUNGSI

BERIMPLIKASI

PADA


5/21


6/21


7/21


8/21

STRATEGI DALAM

IMPLEMENTASI PENATAAN OPD

1 FOKUS PADA VISI DAERAH

2 ORGANISASI BERBASIS KINERJA

3 STRUCTURE FOLLOW FUNCTIONS

4 PENGEMBANGAN JAFUNG

5 KORPORATISASI/KEMITRAAN


9/21


10/21

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB

KELEMBAGAAN PENYULUHANPERTANIAN, PERIKANAN DANKEHUTANAN


11/21


12/21

Kelembagaan Perangkat Daerah(Lanjutan)

Pengertian : unsur pembantu KepalaDaerah dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah.

Provinsi, terdiri dari Setda, Setwan, DinasDaerah, Lembaga Teknis Daerah danLembaga Lain sebagai bagian dariPerangkat Daerah.

Kabupaten/Kota, terdiri dari Setda,Setwan, Dinas Daerah, Lembaga TeknisDaerah, Kecamatan, Kelurahan danLembaga Lain sebagai bagian dariPerangkat Daerah.


13/21

N0 FUNGSI KELEMBAGAAN NOMENKLATUR1 FUNGSI KOORDINASI,

PERUMUSAN KEBIJAKAN DANPELAYANAN ADMINISTRASI

SEKRETARIAT DAERAH

2 FUNGSI PELAYANAN ANGGOTADPRD

SEKRETARIAT DPRD

3 FUNGSI URUSAN WAJIB:

TUGAS PELAKSANA

TUGAS KOORDINATIF

TUGAS SPESIFIK

DINAS

BADAN

INSPEKTORAT, SATPOL PP

4 FUNGSI URUSAN PILIHAN DINAS

5 FUNGSI PENDUKUNG BADAN, KANTOR, RUMAH

SAKIT

Standarisasi Nomenklatur OPD


14/21

Tugas dan Fungsi masing-masing jenis Perangkat Daerah

BENTUK FUNGSI

SETDA Unsur staf yang membantu penyusunankebijakan, koordinasi dan pelayananadministrasi

SETWAN Unsur pelayanan anggota DPRD

DINAS DAERAH Unsur pelaksana otonomi daerah

LEMBAGA TEKNIS

DAERAH

Unsur pendukung tugas Kepala Daerah

LEMBAGA LAIN Unsur pelayanan administrasi danteknis, serta penyelenggaraan tugastertentu.

UPTD/UPTB Unsur pelaksana operasional


15/21

KERANGKA PIKIR PENATAAN OPD

BEBAN KERJA

PEMDA

KEWENANGAN

WAJIB

POTENSI &

KEWENANGAN

PILIHAN

DINAS

LTD

LBG

LAIN

SETDA/

SETWAN

TIPOLOGI

DAERAH

SOTK

PEMDA

DESAIN

ORGANISASI

BERBASIS

KINERJA

GROUPING

FUNGSI

RUMPUN

BIDANGKEWENANGAN

VISI, MISI

DAERAH &

PEMDA

5

4

3

2

1


16/21

ANALISIS JABATAN

IDEALNYA DALAM PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAHDIDAHULUI DENGAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA;

KARENA KETERBATASAN WAKTU, PADA SAAT RESTRUKTURISASIBESARAN ORGANISASI BELUM DIDASARKAN ANALISIS JABATAN DANANALISIS BEBAN KERJA;

SAAT INI SEDANG DILAKSANAKAN ANALISIS JABATAN PADA BEBERAPASKPD;

ANALISIS JABATAN BELUM DAPAT DILAKSANAKAN PADA KESELURUHANSKPD, MENGINGAT KETERBATASAN SUMBERDAYA (ANGGARAN DANTENAGA ANALIS);

DASAR HUKUM PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN YAITU

PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN ANJAB DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.


17/21

TAHAPAN PELAKSANAAN ANJAB

PELATIHAN TENAGA NALIS; PEMBENTUKAN TIM ANJAB;

BINTEK ANJAB, DENGAN MAKSUD MENYAMAKAN PERSEPSI DANPENYEGARAN INGATAN TIM ANALIS;

TAHAP PERSIAPAN MELIPUTI PERENCANAAN PROSES PELAKSANAAN

ANJAB, PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN FORMULIR ANJAB (FORMULIR D,FORMULIR I. 1 S.D 1.3);

TAHAP PENGUMPULAN DATA PADA OBYEK ANJAB MELIPUTIPERKENALAN PADA SKPD OBYEK ANJAB SEKALIGUS PENYAMPAIANCARA PENGISIAN FORMULIR, STUDI PENGENALAN ORGANISASI,PENYEBARAN DAN PENARIKAN FORMULIR ANJAB;

TAHAP PENGOLAHAN DAN VERIFIKASI DATA MELIPUTI PENULISAN,PENGETIKAN, PEMBETULAN HASIL, SEMINAR HASIL, PENYEMPURNAANHASIL SEMINAR DAN KONSULTASI HASI ANJAB KE BIRO ORGANISASIKEMENTERIAN DALAM NEGERI;

TAHAP AKHIR, YAITU PENETAPAN HASIL ANJAB DENGAN KEPUTUSANGUBERNUR.


18/21

HASIL ANJAB

HASIL ANJAB DIGUNAKAN UNTUK : EVALUASI KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH;

PENYEMPURNAAN SISTEM KETATALAKSANAAN SKPD DALAM RANGKAPENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK;

PERENCANAAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN MULAI DARI KEBUTUHAN

S.D PENGEMBANGAN POLA KARIER; PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN

KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN DAERAH;

PENGAWASAN MELEKAT.


19/21

EVALUASI KELEMBAGAAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG ADASEKARANG SUDAH IDEAL SESUAI DENGAN LUAS WILAYAH, JUMLAHPENDUDUK YANG DILAYANI DAN BESARAN APBD;

STRUKTUR APBD TAHUN 2010, BELANJA APARATUR 34, 66% DANBELANJA PUBLIK 65,34;

EVALUASI KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LEBIHDIARAHAKAN PADA PENYEMPURNAAN BESARAN ORGANISASINYASESUAI DENGAN HASIL ANJAB;

PENGINTEGRASIAN UNIT KERJA YANG MENANGANI PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SESUAI AMANAT UU

NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UU NOMOR1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA;

PENGAHPUSAN JABATAN ESELON IV PADA INSPEKTORAT DANBEBERAPA UPTD YANG TELAH MEMILIKI TENAGA FUNGSIONAL;

PENGHAPUSAN NOMENKLATUR DAN TUPOKSI PADA BEBERAPA SKPDTERKAIT DENGAN DIBENTUKNYA LEMBAGA LAIN (SEKRETARIAT

BAKORLUH DAN PELAKSANA APBD).


20/21

PERUBAHAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

1. ORGANISASI BERSIFAT DINAMIS, OLEH KARENANYA PERLU

DILAKUKAN PENYESUAIAN DENGAN PERUBAHAN LINGKUNGANSTRATEGIS;

2. PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAPAT TERJADI : (a)KARENA TUNTUTAN INTERNAL YAITU DALAM RANGKA PENGUATANTUGAS DAN FUNGSI YANG DILAKSANAKAN, DAN (b) KARENATUNTUTAN EKSTERNAL YAITU KARENA TERBITNYA PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN BARU YANG MENGATUR;

3. MENGINGAT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHANDAERAH (TERMASUK PERATURAN PELAKSANAANNYA, YAITU PP 38TAHUN 2007 DAN PP NOMOR 41 TAHUN 2007) SEDANG DALAM PROSESDIREVISI, MENTERI DALAM NEGERI MENGELUARKAN EDARAN AGARPEMERINTAH DAERAH TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN ORGANISASIPERANGKAT DAERAH SECARA MENYELURUH (SESUAI SURATMENDAGRI NOMOR 061/1259/SJ TANGGAL 7 APRIL 2010);

4. PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILAKUKAN TERHADAPHAL-HAL YANG BERSIFAT URGEN DAN DIPAKSA OLEH PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN MENGATUR.


21/21

Download - KLB Restrukturisasi BIRO Organisasi

Top Related