penyelarasan - djppr
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENYELARASANPERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN KINERJAKEMENTERIAN KEUANGAN
2
Siklus Kinerja, Anggaran, dan Risiko
Nasional
Kementerian/ Lembaga
RPJP NASIONAL
VISI & MISI PRESIDEN
RPJM NASIONAL
RKP RAPBN
RENSTRA KL RENJA KL RKAKL
KONTRAK KINERJA
(PS & IKU)DIPA
RENSTRA UNIT ORGANISASI
VISI & MISI MENTERI
NILAI-NILAI KEMENKEU
ANALISIS INTERNAL DAN
EKSTERNAL
ASPIRASI MASYARAKAT
dipedomanidipedomani
dipedomani
dipedomani
dipedomani
dipedomani dipedomani dipedomani
dipedomani dipedomani
dipedomani dipedomani
dipedomani
RF RF
3
Penyelarasan dalam aspek perencanaan kegiatanmaupun indikator kinerja
IMPLEMENTASI PENYELARASAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN KINERJA (LEVEL NASIONAL - KEMENKEU)
4
Comprehensive Budget Document (CBD)
• CBD memberikan deskripsi atas nama PN/PU, deskripsi, urgensi, risiko, indikator keberhasilan dan deliverables, timeline, anggaran, dan key activities.
• Memudahkan monitoring dan menjaga keselarasan perencanaan, penganggaran, dan kinerja, khususnya untuk Kegiatan Strategis
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP 2020
Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP
55
Perencanaan masih belum optimal sebagai alat pengendalian yang efektif
Kriteria Output masihberagam, sehinggasulit dilakukanverifikasi atas capaian Output dan anggaran masing-masingK/L
Hasil monitoring dan evaluasibelum digunakansecaraoptimal dalam pengambilan kebijakan strategis pada tataranperencanaan
Rumusanstruktur anggaranmasih berbasis strukturorganisasi
Belum adanya hubungan yang kuat antara Peta Strategi (BSC) dengan anggaran
Hasil Evaluasi Sistem Penganggaran Existing
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI SAKIP KEMENKEU
6
Perubahan
Penerapan PBK
• Sudah ada informasi kinerja yang terhubung dengan anggaran;
• Alur input-aktivitas-output-outcome dari unit kerja, pelaksanaannya
jelas sesuai PIC.
Perencanaan
• Satu Program dilaksanakan oleh beberapa Es. I ;
• Satu Kegiatan dilaksanakan oleh beberapa Es. II , yang dapat
berasal dari antar Es. I;
• Output dapat ditentukan dengan lebih jelas pengaruhnya terhadap
outcome.
Penganggaran
• Anggaran dapat ditelusuri (tracking) dari input, proses, output, dan
outcome;
• Mudah dalam menentukan standar biaya per output dan per
kegiatan;
• Dapat memilah kebutuhan anggaran untuk operasional dan non
operasional, serta prioritas dan non prioritas secara tepat dan akurat.
Penerapan BSC
• Peta strategi dapat menggambarkan peran Kementerian Keuangan
sesuai Visi Misi Presiden;
• Sasaran strategis dan Indikator kinerja sudah dapat ditentukan
kebutuhan anggarannya.
Existing
Penerapan PBK
• Sudah ada informasi kinerja, namun belum terhubung dengan
anggaran;
• Alur input-aktivitas-output-outcome dari unit kerja, pelaksanaannya
tumpang tindih.
Perencanaan
• Satu Program dilaksanakan oleh satu Eselon I ;
• Satu Kegiatan dilaksanakan oleh satu Eselon I;
• Output tersebar di unit-unit kerja dan tidak jelas pengaruhnya
terhadap outcome.
Penganggaran
• Anggaran banyak yang overlapping dan tidak jelas peruntukkannya;
• Sulit menentukan standar biaya per output dan per kegiatan;
• Sulit memilah kebutuhan anggaran untuk operasional dan non
operasional, serta prioritas dan non prioritas dengan tepat dan
akurat.
Penerapan BSC
• Peta strategi hanya menggambarkan Visi Misi Kementerian
Keuangan;
• Sasaran strategis dan Indikator kinerja belum dapat dihubungkan
dengan anggaran.
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI SAKIP KEMENKEU
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI SAKIP KEMENKEU
Perencanaan dan penganggaran lebih tepat
sasaran dan fleksibel
Peningkatan informasi pada dokumen anggaran
Peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja
TUJUAN REDESIGN SISTEM PENGANGGARAN
MANFAAT
Restrukturisasi Program
•Restrukturisasi 12 Program menjadi 5 Program
Penajaman Fokus (Refocusing) Program
•Peningkatan kolaborasi proses pengalokasian anggaran dengan metode pengelolaan kinerja
Simplifikasi Struktur Informasi Kinerja Anggaran
• Simplifikasi struktur anggaran menjadi lebih ringkas dan fleksibel dalam pelaksanaan anggaran
REDESIGN SISTEM PENGANGGARAN DILAKUKAN MELALUI:
Hubungan Logika Aktivitas (Outuput-outcome) Dapat Tergambar Dengan Lebih
Jelas
Sinergi Antar Unit Eselon I Dalam Mencapai Output Dan
Outcome Program
Tidak Adanya Overlapping KegiatanDan Fokus Pada Kegiatan Yang Mendukung Output Program
Sehingga Menghasilkan Efisiensi Anggaran
Integrasi IT Serta PenataanOrganisasi Yang Lebih Baik
MAPPING RESTRUKTURISASI PROGRAM PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kemenkeu (SETJEN)
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Keuangan (ITJEN)
Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang
Keuangan Negara (BPPK)
Program Pengelolaan Anggaran Negara (DJA)
Program Peningkatan Kualitas Hub. Keuangan Pusat & Daerah (DJPK)
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan (BKF)
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara (DJPb)
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak (DJP)
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang
Kepabeanan dan Cukai (DJBC)
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan
Piutang Negara & Pel. Lelang (DJKN)
Program Integrasi Layanan INSW (LNSW)
Program Kebijakan Fiskal (BKF, DJP, DJBC, DJA, DJPK, & DJPPR)
Program Pengelolaan Penerimaan Negara(DJP, DJBC, DJA & LNSW)
Program Pengelolaan Belanja Negara(DJA, DJPK, DJPb & DJPPR)
Program Pengelolaan Perbendaharaan,
Kekayaan Negara, dan Risiko(DJPb, DJKN, DJPPR & ITJEN)
Program Dukungan Manajemen(SETJEN, ITJEN, BPPK, LNSW, Sekretariat UE I, BLU &
SMV Terkait)
9
Restrukturisasi (5
PROGRAM)Existing (12 PROGRAM)
Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil
Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri,
dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata
dan berkeadilan), dengan upaya:
1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui
pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang
efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan
produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko
minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan
pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai
kemajuan teknologi.
1
SS 1.1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2
SS 2.1. Penerimaan negara
dari sektor pajak,
kepabeanan dan cukai
serta PNBP yang
optimal
3
SS 3.1. Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat.
4SS 4.1. Pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran
belanja pemerintah yang efektif,
efisien, dan akuntabel
SS 4.2. Pengelolaan Kekayaan Negara
yang lebih efisien dan efektif
serta memberi manfaat finansial.
SS 4.3. Pengelolaan pembiayaan yang
optimal dan risiko keuangan
negara yang terkendali
5
SS 5.1. Organisasi dan SDM yang optimal
SS 5.2. Sistem Informasi yang Andal dan
Terintegrasi
SS 5.3. Pengendalian dan pengawasan
internal
yang bernilai tambah
SS 5.4. Pelaksanaan tugas khusus yang
optimal
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN 2020-2024
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif,
Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
VISI & MISI KEMENKEU
TUJUAN 3:Pengelolaan Belanja Negara
yang Berkualitas
TUJUAN 2:Penerimaan Negara yang
Optimal
TUJUAN 1:Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan
TUJUAN 5:Birokrasi dan Layanan Publik
yang Agile, Efektif, dan Efisien
TUJUAN 4:Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan
Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan
Produktif dengan Risiko yang Terkendali
10
KERANGKA PENYELARASAN INFORMASI KINERJA DAN BSC
Outcome Kemenkeu (Ultimate):Pertumbuhan ekonomi yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan
Pengelolaan Penerimaan Negara Pengelolaan Belanja NegaraKebijakan FiskalPengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan
Negara, dan RisikoPROGRAM
STAKEHOLDER/OUTCOMES
CUSTOMER/OUTPUT
INTERNAL PROSES/
AKTIVITAS
LEARNING & GROWTH/
INPUT
Penerimaan Negara yang Optimal
Belanja Negara yang Berkualitas
Pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara yang akuntabel dan
produktif dengan risiko yang terkendali
Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
1. Realisasi Penerimaan Negara2. Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang
Tinggi
1. Ketepatan Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKDD
2. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda
1. Kecukupan kas negara 2. Utilitsasi Kekayaan Negara3. Fasilitasi Investasi
1. Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
1. Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan
2. Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
3. Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
4. Monitoring dan evaluasi kondisi fiskal, ekonomi dan keuangan
5. Komunikasi dan Edukasi
1.Perumusan Kebijakan Administratif
2.Pelayanan, Edukasi, dan Komunikasi
3.Ekstensifikasi Penerimaan Negara4.Pengawasan dan Penegakan
Hukum5.Penanganan Keberatan/Banding/
Gugatan
1. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD
2. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD
3. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD
4. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
1. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif
2. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi3. Pengelolaan kas dan pembiayaan
Negara4. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara5. Pengelolaan Aset6. Akuntansi dan pelaporan keuangan
negara7. Monev Perbendaharaan dan risiko
DUKUNGAN MANAJEMEN
Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, efektif, dan efisien
1. Tata Kelola Sumber Daya Kementerian2. Hasil Pengelolaan Tugas Khusus
1. Pengelolaan organisasi dan SDM2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum3. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi4. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik5. Legislasi dan litigasi6. Pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal
Pelaksanaan tugas khusus (special mission)
11
KERANGKA PENYELARASAN INFORMASI KINERJA DAN BSC
PETA STRATEGI KEMENKEU-WIDE TAHUN 2020
7
Formulasi kebijakan
fiskal serta
kerjasama ekonomi
dan keuangan
internasional yang
berdaya saing
8
Transformasi
proses bisnis
dan
penggalian
potensi
penerimaan
yang optimal
9
Sinergi
pengawasa
n dan
penegakan
hukum
yang efektif
15
Pengelolaan
Keuangan dan BMN
yang optimal
14
Organisasi dan SDM
yang optimal
VISI
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Stakeholder
Internal
Process
Learning &
Growth
Customer
PETA STRATEGI KEMENKEU-WIDE TAHUN 2020
1
Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung
perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan
12
Pengelolaan
kas,
pembiayaan
dan risiko
keuangan
negara yang
optimal
11
Pengelola
an aset
yang
optimal
16
Komunikasi publik
yang efektif dan Sistem
Informasi yang andal
17
Pelaksanaan tugas
khusus (special
mission) yang
optimal
2
Kebijakan fiskal
dan sektor
keuangan yang
berkualitas
3
Penerimaan negara yang
optimal
6
Birokrasi dan layanan
publik yang agile, efektif,
dan efisien
5
Pengelolaan perbendaharaan,
kekayaan Negara, pembiayaan
yang akuntabel dan produktif
dengan risiko terkendali
4
Belanja negara yang
berkualitas
13
Pengendalia
n kualitas
pengelolaan
keuangan
negara yang
berkelanjuta
n
10
Sistem
perencanaan dan
penganggaran
pusat dan TKDD
yang terpadu
• BPK
• K/L
• Pemda
• Masyarakat/
pelaku ekonomi
• Bondholders
▪ Presiden
▪ DPR
▪ Masyarakat
12
14
Output
Indikator Kinerja Output (IKO)
Sub-output
Komponen
Rupiah
Target
Rupiah
Rupiah
Renja 2020
Program
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Rupiah
Target
Rupiah
Target
KomponenRupiah
Komponen merupakan aktivtias riil yang dilakukan untuk mencapai SS (Konkrit dan Spesifik)
IKU pada Stakeholder Perspective dan/atau Customer Perspective mengacu pada IKK
SS pada Stakeholder Perspective mengacu pada Sasaran Kegiatan
Output merupakan deliverable SS pada Stakeholder Perspective (Kebijakan/Layanan)
IKU pada SS Internal Proses Perspective mengacu pada IKO (1 IKU tiap SS sesuai kualitas IKU)
PETA STRATEGI BIRO CANKEU TAHUN 2020 (disusun Y-1)
VISI:Menjadi Pengelola Keuangan Negar aUntuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kometitif, Inklusif, dan Berkeadilan Untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju Yang
Berdaulat, Mandiri, dan erkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Cu
sto
me
r P
ers
pe
ctiv
eIn
tern
al
Pro
cess
Pe
rsp
ect
ive
Le
arn
ing
&
Gro
wth
P
ers
pe
ctiv
e
Sta
ke
ho
lde
r P
ers
pe
ctiv
e
2Kebijakan Fiskal
& Sektor Keuangan Yang
Berkualitas
▪Presiden▪DPR▪Masyarkaat
▪BPK▪KL▪Pemda▪Masyakarat▪Bondholders
1Pengelolaan Keuangan, Negara
Yang Optimal Dalam Mendukugn Pereknonomian Yang Produktif,
Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilam
14Organisasi dan
SDM Yang Optimal
15Pengelolaan
Keuagnan dan BMN Yang
Optimal
16Komunikasi Publik Yang Efektif dan
Sistem Informasi Yang
Terpadu
17Pelaksanaan
Tugas Khusus Yang Optimal
7Formulsi
Kebijakan Fiskal serta kerjasama
Ekonomi dan Keuangan
Internasional Yang Berdaya
Saing
5PPKNP Yang Akuntabel &
Produktif Dengan Risiko
Terkendali
4Belanja Negara
Yang Berkualitas
3Peenrimaan Negara Yang
Optimal
6Birokrasi dan
Layanan Publik Yang Agile,
Efektif & Efisien
8Transformasi
Proses Bisnis dan Penggalian
Potensi Penerimaan Yang
Optimal
9Sinergi
Pengawasan daN Penegakan
Hukum Yang Efektif
10Sistem
Perencanaan dan Penganggaran
Pusat dan TKDD Yang Terpadu
11Pengelolaan Aset
Yang Optimal
12Pengelolaan Kas, Pembiayaan, dan Risiko Keuangan
Negara Yang Optimal
13Pengendalian
Kualitas Pengelolaan Keuamgam
Negara Yang Berkelanuutan
Selaras dengan Tujuan & SS Pada Renstra Kemenkeu Tahun
2020-2024
IMPLEMENTASI PENYELARASAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN KINERJA KEMENKEU TAHUN 2020
IKU
IKU
IKU
IKU
Terima Kasih
Manajer Kinerja Organisasi PusatBiro Perencanaan dan Keuangan
15