compile jawaban kasus pph

7/25/2019 Compile Jawaban Kasus PPh

1/12

KASUS PPh PT. ELEKTRINDO

1) Berikan komentar Anda terkait dengan pemagian t!ga" dan peker#aan "ta$ pa#ak

Per!"ahaan%

&a'a(

Pembagian tugas dan pekerjaan staf pajak Perusahaan sudah cukup baik dan efektif

dimana setiap staf mengerjakan jenis perpajakan yang berbeda. Ada yang mengerjakan

withholding taxesdan PPh pasal 25, PPN, dan PPh badan. Selain itu, hal tersebut juga cukup

bagus untuk perusahaan agar dapat menghindari pajak kurang bayar perusahaan yang disebabkan

oleh kesalahan dalam mengisi SPt. Dengan adanya pembagian tugas dan pekerjaan, pekerjaan

menjadi lebih ringan dan dapat lebih fokus dalam membuat SP perpajakan sehingga tidak

terjadi keterlambatan dalam melapor. !ika tidak dibagi maka kemungkinan telat melapor akan

besar sehingga jumlah yang harus dibayar bertambah karena adanya sanksi. "anya saja, staf PPh

badan sebaiknya berkoordinasi dengan staf PPN sehingga perbedaan yang terjadi pada peredaran

usaha menurut PPh dan PPN tidak ada perbedaan serta sesuai dengan selisih yang seharusnya.

) *en+angk!t om"et per!"ahaan, mengapa terdapat peredaan antara om"et

Per!"ahaan erda"arkan PPh Badan dan SPT PPN- &ea"kan #a'aan Anda%

Apa tindakan +ang har!" diak!kan PT ELEKTRINDO terkait dengan peredaan

ter"e!t-

&a'a(

Perbedaan#perbedaan nilai peredaran usaha menurut SP ahunan PPh $adan dan SP

%asa PPN, yang mungkin timbul antara lain dikarenakan oleh &

a. Pengha"ian di SPT Tah!nan PPh "!dah diak!i tetapi di SPT PPN, di mana PPN/

n+a e!m dip!ng!t dan diaporkan. Karena SPT Tah!nan PPh menga0! pada

metode pem!k!an accrual basisdan "edangkan SPT *a"a PPN, Pem!ng!tan PPN

+ang ditandai dengan peneritan $akt!r pa#ak "tandar diak!kan paing amat

pada akhir !an erik!tn+a "eteah ter#adi pen+erahan BKP&KP ata! pada "aat

pema+aran diak!kan.

. Adan+a penerimaan !ang m!ka 2down payment) +ang "!dah dikenakan PPN tetapi

e!m diak!i "eagai pengha"ian di SPT PPh karena ma"ih ter0atat "eagai po"

!tang. *i"an+a pendapatan +ang diterima di m!ka ata" pen+erahan BKP&KP.

0. Adan+a pengha"ianpen#!aan +ang mer!pakan o#ek PPh tetapi !kan

mer!pakan o#ek PPN ata! $a"iita" PPN. 3a"iita" PPN "eperti diea"kan ata!


2/12

tidak dip!ng!t, mi"an+a ek"por dikenai PPN tari$ 45, pen#!aan makanan dan

min!man di"a#ikan di hote +ang mer!pakan o#ek PPh akan tetapi !kan

mer!pakan o#ek PPN tetapi o#ek pa#ak daerah.

d. Adan+a pengha"ian +ang dikenakan PPh $ina tetapi dip!ng!t PPN dan diaporkan

di SPT *a"a PPN. *i"an+a pendapatan "e'a tanah dan ata! ang!nan mer!pakan

o#ek PPh 3ina "ehingga tidak diperhit!ngkan daam SPT PPh Badan. Padaha

pen+erahann+a adaah o#ek PPN.

e. B!kan pengha"ian di SPT PPh tetapi o#ek pem!ng!tan PPN +ang !kan

mer!pakan pen#!aan, mi"an+a( adan+a pemakaian "endiri ata! pemerian 0!ma/

0!ma di SPT PPN. Pemakaian "endiri ata! pemerian 0!ma/0!ma dikenakan PPN

dan diperhit!ngkan "eagai pen+erahan +ang ter!tang PPN. Sedangkan di PPh

tidak akan ada pengak!an pengha"ian.

$. Pen+erahan BKP dari p!"at ke 0aang dan "eaikn+a. Tran"ak"i ini !kan

pen#!aan ditin#a! dari "i"i ak!ntan"i dan PPh, tetapi mer!pakan pen+erahan BKP

men!r!t Undang Undang PPN.

g. Pen+erahan BKP "e0ara kon"in+a"i. Dari "i"i ak!ntan"i dan PPh e!m diak!i

pen#!aan, tetapi dari "i"i Undang/Undang PPN "!dah mer!pakan pen+erahan BKP

dan 'a#i meneritkan $akt!r pa#ak.

h. Adan+a tran"ak"i +ang t!#!an "em!a tidak !nt!k diper#!aeikan +ang dip!ng!t

PPN dan diaporkan SPT *a"a PPN. Sering pengha"ian ter"e!t di !ar !"aha

2other income)6 tidak ma"!k daam om7et SPT Tah!nan PPh meainkan ma"!k other

in0ome, tetapi di SPT *a"a PPN mer!pakan o#ek PPN.

i. Adan+a pen+erahan kepada pem!ng!t PPN. Pen+erahan kepada pem!ng!t PPN

mengan!t prin"ip cash basis, PPN ar! dip!ng!t pada "aat pem!ng!t meak!kan

pema+aran. *aka 'a#i pa#ak rekanan pem!ng!t meaporkan $akt!r pa#akn+a

pada ma"a pa#ak diak!kan pema+aran, tetapi tran"ak"i pen#!aan di SPT

Tah!nan PPh diak!i #a!h hari "ee!m ter#adi pema+aran.

#. Ter#adi di a'a tah!n di mana terdapat $akt!r pa#ak di SPT *a"a PPN ata"

pen#!aan BKP&KP, tetapi pengha"ian "!dah diak!i pada periode "ee!mn+a

2tah!n pa#ak "ee!mn+a) di SPT Tah!nan PPh.Terdapat peredaan k!r" +ang

dipakai daam men0atat Pen#!aan di aporan ke!angan dengan pem!atan 3akt!r

Pa#ak.

'urs (aluta asing yang digunakan untuk mengakui penjualan disesuaikan dengan

Standar Akuntansi 'euangan yang berlaku di )ndonesia *PSA'+, yang dilakukan dengan

taat asas. $erdasarkan PSA' Nomor - diatur baha setiap transaksi dalam mata uang


3/12

asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Namun dalam

praktek di lapangan, kurs yang dipakai tidak selalu menggunakan kurs transaksi.

'adangkala /ajib Pajak menggunakan kurs rata#rata dalam seminggu atau sebulan,

menggunakan kurs tengah $), dan lain#lain. Sedangkan dalam membuat 0aktur Pajak,

penyerahan $'P atau !'P yang menggunakan mata uang asing, harus menggunakan kurs%enteri 'euangan yang berlaku pada saat pembuatan 0aktur Pajak.

k. Pemerian Cash Discount

Pada umumnya P'P penjual sering memberikan diskon tambahan apabila pembeli

dapat membayar lebih cepat dari tanggal jatuh tempo 1 syarat pembayaran yang telah

disepakati sebelumnya. Diskon tambahan ini disebut dengan Cash Discount.

Cash Discount tidak mengurangi Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum dalam

0aktur Pajak, sehingga dapat dipastikan ketika pembeli memanfaatkan Cash Discount

tersebut maka omset yang tercantum di SP %asa PPN akan lebih besar daripada omset

yang dilaporkan dalam SP ahunan PPh $adan.

. Adan+a ke"aahan t!i" ata! hit!ng

Perbedaan omset menurut PPh dan PPN juga dapat timbul atas kesalahan tulis atau

kesalahan hitung *human error+ dalam pembuatan 0aktur Pajak atau pengisian SP %asa

PPN.

Ada baiknya pekerjaan rekonsiliasi atau ekualisasi PPN ini dilakukan secara rutin tiap

bulannya, karena apabila timbul perbedaan akan jauh lebih mudah ditelusuri. Apabila

ternyata perbedaan timbul karena human error, maka dapat langsung diambil tindakan

antisipasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Dari penjabaran tersebut, yang membuat perbedaan antara SP ahunan PPh $adan dengan

SP %asa PPN adalah

a. Pada bulan Desember 2-2 Perusahaan melakukan penjualan senilai p 25- juta yang

sampai dengan akhir Desember 2-2 belum diterima pembayarannya.Penjualan pada bulan Desember 2-2 sudah dimasukkan dalam SP ahunan PPh $adan

2-2, tetapi belum dimasukkan dalam SP %asa PPN 2-2 karena asumsinya faktur

pajak baru dibuat setelah pembayaran pada tahun 2-3 sehingga transaksi tersebut baru

dipungut PPNnya dan dimasukkan dalam SP %asa PPN tahun 2-3.

b. Pada aal %aret 2-3, sebagai bentuk 4S Perusahaan, diserahkan produk senilai p

25- juta kepada 2- panti asuhan yang ada di !abodetabek.


4/12

4S dalam bentuk produk merupakan objek pemungutan PPN, namun transaksi tersebut

tidak dapat dimasukkan sebagai pengurang Penghasilan 'ena Pajak * PPh pasal 6 ayat

huruf g+c. Pada bulan !uli 2-3, Perusahaan menggunakan produk kamera 447 yang

diproduksinya senilai p -- juta untuk digunakan di area kantor dan gudang Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan juga menggunakan produk 7 dan kulkas yang diproduksinya

untuk diletakkan di ruang customer service kantor, ruang tunggu sopir dan pantry kantor

senilai p 5- juta.

Penggunaan produk perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak dapat dimasukkan

sebagai pengurang Penghasilan 'ena Pajak * PPh pasal 6 ayat huruf b+, tetapi

merupakan objek pemungutan PPN.

d. Pada bulan Agustus 2-3 Perusahaan berperan serta mensukseskan " 'emerdekaan

) dengan menyumbangkan produk elektroniknya senilai p 2-- juta kepada Pemda

D').

Sumbangan produk tidak dapat dimasukkan sebagai pengurang Penghasilan 'ena Pajak

* PPh pasal 6 ayat huruf g+, tetapi merupakan objek pemungutan PPN.

e. Pada akhir bulan Desember 2-3, Perusahaan melakukan penjualan ekspor senilai p --

juta yang pembayarannya diterima pada minggu pertama 2-8.

Penjualan ekspor merupakan objek PPh badan tetapi merupakan objek fasilitas PPN

dimana tarifnya -9.

Atas perbedaan tersebut, perusahaan harus melakukan analisis e:ualisasi informasi dan

rekonsiliasi PPN. Analisis e:ualisasi digunakan untuk memastikan dalam satu tahun pajak apakah

om;et di SP ahunan PPh $adan atau


5/12

rekonsiliasi di akhir tahunnya menjadi perlu sekali karena terkait dengan pengakuan pendapatan

di SP $adan >> nantinya. ntuk melakukan rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai *PPN+

caranya sangat mudah dan sederhana, yaitu dengan mengambil angka Penjualan kemudian

dikalikan -9. Apabila sudah didapat nilai penjualan dan PPN keluarannya serta nilai pembelian

dan PPN masukannya, maka tinggal cross check dengan yang sudah dilaporkan dalam SuratPemberitahuan %asa *SP%+ PPN setiap bulannya. Apabila masih ada yang tertinggal belum

dilaporkan, kalau itu ada pada sisi PPN keluaran maka harus segera dilakukan pembetulan SP%

dan dibayar kekurangan pajaknya. %eskipun hal ini tetap menjadi e?posure *potensi kena denda+.

Namun apabila ditemukan faktur pajak masukan yang belum dilaporkan sebagai PPN masukan,

maka pilihannya adalah melakukan pembetulan SP% atau membiarkannya dengan tidak

mengkreditkan dalam SP% dan pembukuan accounting akan mencatat sebagai beban tambahan.

8) Terkait ean kar+a'an(

a. Apakah per!"ahaan meak!kan ke"aahan daam pengak!an ean kar+a'an

!nt!k menghit!ng aa $i"ka- &ea"kan #a'aan Anda%

Bean kar+a'an makan "iang tidak oeh dieankan dan harus dikoreksi. "al ini

dikarenakan menurut PPh pasal 6 ayat *+ poin e, Penghasilan 'ena Pajak *P'P+ tidak dapat

dikurangkan natura kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegaai. 'arena

perusahaan P =@=')ND< hanya memberikan makan siang kepada karyaan bagian gudangmaka itu tidak dapat dibebankan.

Seragam "atpam har!"n+a dieankan. "al ini dijelaskan pada penjelasan PPh pasal 6

ayat *+ poin e tersebut, seragam bagi petugas keamanan *satpam+ dapat dibebankan.

Bia+a pengoatan tidak dapat dieankankarena langsung dibayarkan ke rumah sakit.

$iaya pengobatan sebagai pengurang jumlah pajak penghasilan yang harus dikeluarkan oleh

perusahaan karena berdasarkan PPh pasal ayat huruf a menyatakan baha Bbiaya untuk

mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya

berkenaandengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,gratifikasi, dan

tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sea, royalti, biaya perjalanan, biaya

pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.C

. Berikan ma"!kan Anda kepada per!"ahaan mengenai ke'a#ian perpa#akan +ang

terkait dengan ean kar+a'an%


6/12

Perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal dengan mengurangi biaya pengobatan dan

beban makan siang karyaan *koreksi positif+ serta menambahkan biaya seragam dalam

perhitungan laba fiscal *koreksi negatif+.

9) Terkait ean !nga, apakah per!"ahaan meak!kan ke"aahan daam pengak!anean !nga pin#aman !nt!k menghit!ng aa $i"ka- &ea"kan #a'aan anda%

$erdasarkan Surat =daran Direktur !endral Pajak Nomor S=#81P!.81665, tentang

Perlakuan $iaya $unga yang Dibayar atau erhutang dalam hal /ajib Pajak %enerima atau

%emperoleh Penghasilan $erupa $unga Deposito atau abungan @ainnya *seri PPh mum No. #

2-+, menjelaskan baha penghitung biaya bunga yang dikoreksi adalah&

1. Apabila jumlah rata#rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah

rata#rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka

bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat

dibebankan sebagai biaya.

2. Apabila jumlah rata#rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata#rata dana yang

ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman

yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata#

rata pinjaman yang melebihi jumlah rata#rata dana yang ditempatkan sebagai deposito

berjangka atau tabungan lainnya.

Sehingga beban bunga pinjaman yang dapat menjadi pengurang laba fiskal adalah

!umlah ata ata tang $ank A$4 E otal Pinjaman & %asa Pinjaman

E p 2---.---.---,# & 2

E p ..,#

!umlah ata ata Deposito E otal Deposito & %asa Deposito

E p ---.---.---,# & 2

E p F3.333.333,#

$iaya bunga pinjaman E -9 ? *p .. # p F3.333.333+

E p F.333.333


7/12

!adi, biaya bunga yang dapat dibebankan dalam perhitungan laba fiskal adalah sebesar

pF.333.---,#

/alaupun demikian, tidak semua biaya bunga yang telah dibebankan oleh perusahaan

akan dikoreksi secara fiskal. $erdasarkan ndang ndang Nomor > ahun 6F3 pasal ayat

yang telah diubah dengan ndang ndang Nomor - tahun 668, ada beberapa pengecualian

sehingga biaya bunga pinjaman dapat dibebankan untuk menghitung Penghasilan 'ena Pajak,

diantaranya &

. Dana pinjaman tersebut disimpan atau ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas

jasanya dikenakan PPh yang bersifat final.

2. Adanya keharusan bagi /ajib Pajak untuk menempatkan dana jumlah tertentu pada suatu

bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang#undangan yang berlaku,

sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata#mata untuk memenuhi

keharusan tersebut, cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk

deposito atau tabungan di $ank Pemerintah.

3. Dapat dibuktikan baha penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal

dari tambahan modal dan sissa laba setelah terkena pajak.

Selain itu perusahaan tidak dapat mengkreditkan PPh 23 atas pembayaran bunga kepada

bank A$4 karena tidak ditemukan bukti potong PPh 23. ntuk pendapatan deposito selama

tahun 2-3 sebesar %iliyar harus dikeluarkan dari perhitungan PPh $adan karena pendapatan

deposito merupakan pajak final *PP 3 tahun 2--- jo. '%' Nomor 51'%'.-812--+.

:) Seh!!ngan dengan ean kon"!ta"i mana#emen, &ea"kan apakah diper!kan korek"i

!nt!k ean kon"!ta"i mana#emen +ang diak!i per!"ahaan- &ea"kan #a'aan anda %

$erdasarkan pada No.3 ahun 2--F Pasal 8 Ayat *g+, menjelaskan baha di(iden

merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau

pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.ermasuk dalam pengertian di(iden adalah&

1. pemagian aa aik "e0ara ang"!ng ata!p!n tidak ang"!ng, dengan nama dan

daam ent!k apap!n6

2. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetorG3. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang

berasal dari kapitalisasi agio sahamG


8/12

4. pembagian laba dalam bentuk sahamG

5. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoranG

6. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang

saham karena pembelian kembali saham#saham oleh perseroan yang bersangkutanG

7. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam

tahun#tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali ituadalah akibat dari pengecilan modal dasar *statuter+ yang dilakukan secara sahG

8. pembayaran sehubungan dengan tanda#tanda laba, termasuk yang diterima sebagai

penebusan tanda#tanda laba tersebutG

9. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasiG

10. bagian laba yang diterima oleh pemegang polisG11. pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasiG

12. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan

sebagai biaya perusahaan.

Daam ka"!" ini, pema+aran #a"a kon"!ta"i mana#emen dapat di"e!t "eagai

pemagian ata! pema+aran di;iden "e0ara ter"e!!ng. "al ini dikarenakan P

=@=')ND< memiliki hubungan istimea dengan P !AHA A%A sebagai pemegang

saham. Dalam kasus ini, pembayaran atas jasa konsultasi manajemen P !AHA A%A diatas

harga ajar *pembagian di(iden dimasukkan kedalam perhitungan jasa konsultasi manajemen+.

Sehingga terdapat koreksi dimana beban konsultasi manajemen yang harus diakui oleh

perusahaan adalah sebesar harga ajar *mempertimbangan biaya konsultasi manajemen yang

sama dari perusahaan lain+. Nilai konsultasi manajemen yang harus dibayarkan dan menjadi

beban untuk P =@=')ND< adalah sebesar p -- juta sehingga terdapat koreksi positif atas

beban konsultasi manajemen sebesar *p2-- juta p-- juta+ p-- juta.


9/12

Setiap perusahaan mempunyai aturan dan standar biaya masing masing dalam

menetapkan besaran biaya perjalanan dinas. !ika dibandingkan dengan unsur#unsur biaya

perjalanan dinas pada pegaai pemerintah *P%' 31P%'.-512-2+, secara umum pada

perusahaan sasta juga terdapat biaya perjalanan dinas yang dapat dibagi atas tiga komponen,

yaitu&. $iaya ransportasi *tiket keberangkatan dan kepulangan+

2. $iaya Akomodasi *hotel1penginapan, penyeaan kenderaan, pengepakan barang+

3. ang Saku *uang makan harian, transport lokal, biaya komunikasi+.

etapi untuk komponen ang Saku, bukti biayanya sulit diperoleh dan sulit untuk

distandarisasi.


10/12

perjalanan dinas dianggap bukan sebagai imbalan berkenaan dengan pekerjaan dan terhadap

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan

bruto *ndang#ndang Pajak Penghasilan pasal ayat +.

Dalam kasus ini, P =@=')ND< dikoreksi atas biaya perjanan dinas yang dibayarkansecara lumpsum. "al ini mungkin dikarenakan &

. Perusahaan tidak menerapkan sistem pengembalian uang sisa. Sehingga uang saku yang

terdapat dalam $iaya Perjalanan Dinas seharusnya diakui sebagai pendapatan bagi

karyaan karena menambah kemampuan ekonomis bagi karyaan * Pajak

Penghasilan Pasal 8 ayat +. Pendapat tersebut harus dikenai PPh 2.

2. Perusahaan menerapkan cara tidak memerlukan bukti pengeluaran atas komponen ang

Saku tersebut tetapi perusahaan tidak mampu menghitung dengan cara yang sangat detail

dan ajar atas semua pengeluaran yang akan dijadikan sebagai komponen ang Saku

tersebut, sehingga ang Saku tersebut dianggap tidak habis saat pegaai melakukan

perjalan.Sehingga akan menjadi pendapatkan bagi karyaan dan dikenai PPh 2.

3. Perusahaan menerapkan cara memerlukan bukti pengeluaran atas komponen uang saku

tersebut. Akan tetapi, bukti yang diberikan tidak lengkap, sehingga tidak dapat

dibebankan keseluruhan atas biaya perjalan dinas tersebut. Perlu adanya koreksi positif

karena biaya yang tidak ada bukti tidak dapat dijadikan sebagai beban perusahan.

Bean "!mangan, dimana per!"ahaan memerikan "!mangan kepada

perorangan in"tit!"i +ang memerikan propo"a meminta ang"!ng ke per!"ahaan

ma!p!n "!mangan kepada koran/koran en0ana na"iona di Indone"ia.

$erdasarkan Nomor 3 ahun 2--F tentang Pajak Penghasilan Pasal Ayat ,

sumbangan kepada perorangan1 institusi tidak dapat dibebankan. etapi untuk sumbangan kepada

korban korban bencana nasional di )ndonesia dapat dibebankan sesuai dengan Pasal Ayat *i+.

$erdasarkan P%' No. >1 P%'.-312- pasal *a+, sumbangan untuk korban bencana nasional

merupakan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional sehingga diperbolehkan

untuk dibebankan sebagai pengurang pendapatan perusahaan *deductible expense+.

. &ea"kan tindakan dan kei#akan apa +ang har!" di!ah diak!kan PT ELEKTRINDO

!nt!k men#amin korek"i "ema0am it! tidak ter#adi agi%

$eban perjalanan dinas


11/12

!ika P =@=')ND< tetap ingin menggunakan metode lupm sum untuk biaya

perjalanan dinas, seharusnya P =@=')ND< juga menerapkan sistem pengembalian uang sisa

sehingga tidak ada sisa dari uang saku yang didapatkan pimpinan atau staf yang melakukan

perjalanan dinas. "al tersebut membuat tidak adanya tambahan kemampuan ekonomis bagi

pimipinan atau staf tersebut sehingga tidak akan menjadi objek PPh 2, atau!ika P =@=')ND< tetap ingin menggunakan metode lump sum dan tidak ingin

menggunakan sistem pengembalian uang sisa, P =@=')ND< harus mampu menghitung

dengan cara yang sangat detail dan ajar atas semua pengeluaran yang akan dijadikan sebagai

komponen ang Saku tersebut, yang membuat ang Saku tersebut dianggap habis saat pegaai

melakukan perjalanan. Sehingga tidak akan menjadi pendapatkan bagi pimpina1karyaan dan

tidak dikenai PPh 2. Selain itu, pimpinan atau staf yang melakukan perjalanan dinas juga

seharusnya memberikan bukti yang lengkap atas biaya selama perjalanan tersebut agar

keseluruhan biaya perjalanan dinas dapat dibebankan.

Namun ada alternatif lain jika perusahaan tidak ingin biaya perjalanan dinas tersebut

dikoreksi oleh pemerika pajak, yaitu dengan menerapkan sistem penggantian1 reimbursement.

Sistem penggantian1 reimbursement dengan cara penggantian biaya yang telah dikeluarkan

pegaai berdasarkan bukti#bukti yang ada. Dengan sistem ini, perusahaan hanya akan membayar

atau membebankan biaya perjalanan dinas berdasarkan bukti yang ada *deductable expense+

sehingga tidak ada yang dikoreksi atas biaya perjalanan dinas tersebut.

$eban sumbangan

ntuk sumbangan kepada korban#korban bencana nasional di )ndonesia, P

=@=')ND< boleh membebankan biaya tersebut sehingga tidak menjadi masalah. Namun

untuk sumbangan kepada perorangan1institusi yang memberikan proposal1 meminta langsung,

seharusnya P =@=')ND< tidak membebankan biaya sumbangan tersebut dalam perhitungan

pendapatan karena sumbangan tersebut merupan non deductable expense *karena tidak tercantum

pada Nomor 3 ahun 2--F Pasal Ayat tentang deductable expense+

>) Berikan komentar anda terkait dengan pe"an Direkt!r Ke!angan kepada S!giri daam

pem!atan SPT PPh Badan tah!n 418%

%enurut kami, pesan dari direktur keuangan tidak tepat karena selain beban depresiasi

dan beban karyaan masih banyak beban beban lain yang harus dikoreksi, seperti & beban

bunga pinjaman, beban jasa konsultasi manajemen, beban perjalanan dinas, dan beban


12/12

sumbangan. Selain itu, seharusnya beban seragam tidak perlu dikoreksi karena beban seragam

merupakan deductible expense * PPh Pasal 6 ayat *e++. Disamping adanya koreksi atas

beban, terdapat koreksi untuk PPh 25. "al ini dikarenakan perusahaan belum menemukan

dokumen terkait pembayaran PPh 25. Sehinnga Sugiri sebagai manajer perpajakan harus

menelusuri dan menemukan dokumen terkait pembayaran PPh 25.

Da$tar P!"taka

Prod!k ?!k!m

. Peraturan %enteri 'euangan Nomor >1 P%'.-312- tentang ata 4ara Pencatatan dan

Pelaporan Sumbangan Penanggulangan $encana Nasional, Sumbangan Penelitian dan

Pengembangan, Sumbangan 0asilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan

compile jawaban kasus pph

Documents