cegah korupsi bangun bisnis berintegritas - kpk · 2020. 9. 28. · bc, pajak, perijinan,...
TRANSCRIPT
CEGAH KORUPSIBANGUN BISNIS BERINTEGRITAS
20201 6 J U N I
Giri Suprapdiono - Direktur Dikyanmas KPK
Corruption Perception Indexstable trend and continue increasing
Score Improvement1999 - 2019
Indonesia : 23Argentina : 15Vietnam : 11Nigeria : 10 China : 7Ukraine : 4Thailand : 4Malaysia : 2Brazil : - 6
Source : hhtp://www.transparency.org/research/cpi
Kondisi CPI KPK pada tahun 2019 adalah sebesar 40 yang mengalamikenaikan jika dibandingkan tahun 2018.
Economist Intelligence Unit/EIU (Country Risk Rating):• Akuntabilitas dana publik• Penyalahgunaan dana publik• Pendanaan khusus yang tdk akuntabel• Rekrutmen PNS• Independensi Badan Audit• Independensi Peradilan• Kebiasaan suap u/ kontrak
IMD world Competitiveness:• Eksistensi Suap dan Korupsi
Varities Democracy Project (baru masuk di 2017)• Mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara :
electoral, liberal, participatory,deliberative, egalitarian,
majoritarian and consensual
PERC:• Persepsi korupsi sektor publik :
a. Pimpinan politik nasional dan lokalb. PNS Pusat dan Daerah
• Persepsi Korupsi pada instansitertentu: (Kepolisian, pengadilan,BC, Pajak, Perijinan, Pengawasan,militer)
CPI SCORE
40
37 37 48
59International Country Risk Guide:• Suap terkait ijin ekspor-impor, kontrol
perdagangan, penghitungan pajak,
perlindungan polisi, pinjaman
• Potensi atau korupsi aktual dalam
bentuk kroni, nepotisme, pendanaan
rahasia, kedekatan politik dan bisnis
Bertlesmann Transformation
Index:• Efektivitas pemidanaan tipikor
pada pejabat publik
• Kesuksesan mengontrol korupsi
dan efektivitas penegakan
integritas
21World Justice Project:• Mengukur ketaatan satu negara
dalam penegakan hukum (rule of
law)
• Mengukur penyalahgunaan
kewenangan publik pada: Eksekutf,
Yudisial, Polisi/Militer dan Legislatif
47Global Insight (Country Risk
Rating):• Korupsi, dampaknya terhadap
operasional bisnis (analisis penyebab
politis & ekonomi)
• Assessmen pengalaman pebisnis
dalam proses perjinan dan regulasi
pendukung
46
World Economic Forum –
Executive Opinion Survey:• Seberapa lazim perusahaan tidak
mendokumentasikan suap terkait Impor-
Ekspor, fasilitas publik, pembayaran
pajak tahunan, kickback kontrak,
memenangkan putusan pengadilan
• Seberapa lazim dana publik dialihkan
kepada swasta, individu atau kelompok 28 36
Corruption Perception Index
7
Crimes: Frequency of overall experience
Source: PWC’s 2020 Global Economic Crime and Fraud Survey
Source: http://fcpa.stanford.edu/
FAKTOR PALING PROBLEMATIK UNTUK BISNIS DI INDONESIA
Tindak Pidana Korupsi di IndonesiaBerdasarkan Jenis Profesi/Jabatan Tahun 2004 – DES 2019
297 orangSwasta merupakan peringkat tertinggipelaku korupsi berdasarkan data penanganan
perkara KPK tahun 2004 – Desember 2019
PERMA 13/2016Pasal 4 Ayat 2 : Korporasi dapat dipidana bila:
Memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak
pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan
untuk kepentingan Korporasi
Melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana
Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk:
• melakukan pencegahan;
• mencegah dampak yang lebih besar;
• memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlakuguna menghindari terjadinya tindak pidana.
6 KORPORASI
Tersangka oleh KPK
Pasca PERMA 13 /2016
Proses Hukum terhadap 6 KorporasiPasca Perma 13/2016
1) PT. Duta Graha Indah atau PT. NKE
2) PT. Tuah Sejati
3) PT. Nindya Karya (persero)
4) PT. Tradha
5) PT. Merial Esa
6) PT. Palma Satu
Kasus TPPU pertama kali untuk korporasi adalah PT. TRADHA sebagai pengembangankasus Kebumen
Upaya Pencegahan KorupsiSektor Swasta
Kelengkapan dan kecukupan hukumKelengkapan dan kecukupan hukum
Penindakan Takut Korupsi
Pencegahan Tidak Bisa Korupsi
Pendidikan &
Peran serta
Masyarakat
Tidak ingin korupsi
Komitmen Politik dan Pimpinan
Penindakan Takut Korupsi
Pencegahan
Knowledge
Character
Values
Beliefs
Gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) adalah wujud kolaborasi multisektoral yang menggabungkan semangat dan energi bersama untuk melawan bisnis dan tatakelola bisnis
yang tidak transparan, guna mengoptimalkan pertumbuhan (growth) dan berkelanjutan(sustainability) yang merupakan tujuan sektor usaha itu sendiri.
Program PROFIT
Pencegahan Korupsi Dunia Usaha
K A DKomite Advokasi Daerah
K A NKomite Advokasi Nasional
Komite Advokasi adalah forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk
Dialog Publik Privat (Public-Private Dialogue) yang membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya
pencegahan korupsi di tingkat daerah (KAD) dan pusat (KAN)
I B I CInternational Business
Integrity Conference
IBIC merupakan konferensi bisnis untuk
mendorong aksi kolaborasi antara regulator,
pelaku usaha dan publik dalam menciptakan iklim
bisnis yang berintegritas
PANDUAN
CEK
Panduan pencegahan korupsi untuk Dunia Usaha
mengenai langkah-langkah praktis yang dapat
dilakukan oleh Korporasi dalam membangun
sistem pencegahan korupsi
AHLI
PEMBANGUN
INTEGRITAS
single point of contact dalam organisasi terkait
peraturan antikorupsi dan antisuap, dan Memastikan
perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan
antikorupsi, terutama suap
KOMITE ADVOKASI DAERAH34 P rov i n s i (2017 - 2019 )
KOMITE ADVOKASI NASIONALAn t i -Co r r up t i on Wor k i ng Group (2017 – 2018)
Migas Kehutanan Infrastruktur
Pangan Kesehatan
5 Sektor
KOMITE ADVOKASI NASIONALSos ia l i sa s i Panduan CEK (2019)
Logistik &
Transportasi Udara
Migas
Kehutanan
Infrastruktur
Pangan
Kesehatan
Telekomunikasi
Jasa Keuangan
8 Sektor
International Business Integrity Conference ( IBIC) 2016
International Business Integrity Conference ( IBIC) 2017
International Business Integrity Conference ( IBIC) 2018
PELUNCURAN PANDUAN CEK (PENCEGAHAN KORUPSI)UNTUK DUNIA USAHA – JAKARTA, 5 DESEMBER 2018
Sebagai respon atas aturan pemidanaan
korporasi (Perma 13/2016)
Fokus pada konteks Pencegahan korupsi
Mengacu pada aturan hukum di Indonesia
Bersifat self-assessment
Praktis, memiliki checklist untuk menilai kecukupan
prosedur antikorupsi di organisasi
Non-Sertifikasi
Dapat diadaptasi sesuai ukuran dan kapasitas
korporasi
PANDUAN C E K
Link download: Bit.ly/Panduan-CEK
STRUKTUR PANDUAN CEKCOMMITMENT PLAN DO CHECK ACTION RESPONSE
TOP MANAGEMENT
POLICY
CODE OF ETHICS
EXECUTIVE
FUNCTION
UNDERSTAN-DING
OF LAWS
POLICIES PLANNING
RISK BASED
PLANNING
RISK ASESSMENT
DUE DILLIGENCE
ANTICORRUPTION
CLAUSE
REGULATION ON GIFTS
REGULATION ON
POLITICAL DONATION
WBS
REGULATION ON COI
CONTROL OF
FINANCIAL
TRANSACTION
COMMUNICATIONS
CONTINUOUS TRAINING
AUDIT
MONEV
AWARDS &
SANCTIONS
CONTINUOUS
IMPROVEMENT
COLLECTIVE
ACTIONS
REPORTING
INDICATION OF
CORRUPTION
STRUKTUR SNI ISO 37001:2016
SNI ISO 37001:2016 PANDUAN CEK KPK
COMMITMENT
PLAN
DO
CHECK
ACTION
RESPONSE
a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; d. penanganan benturan kepentingan; e. penerapan fungsi kepatuhan; f. penerapan fungsi audit intern; g. penerapan fungsi audit ekstern; h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; i. penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan
dana besar (large exposure); j. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan
pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan k. rencana strategis.
TRANSPARENCY ACCOUNTABILITY RESPONSIBILITY INDEPENDENCY
Pentingnya insersi Panduan CEK dalam penilaian GCG
FAIRNESS
AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS
F u n g s i Pe l a k s a n a
01
03
05
07
02
04
06
08
Merancang kebijakan
integritas organisasi
Melakukan penilaian
risiko korupsi
Melakukan pemeriksaan pelanggaran
terhadap kebijakan integritas organisasi
Memantau sistem
integritas organisasi
Melaksanakan program
integritas organisasi
Memantau pelaksanaan rencana
mitigasi risiko korupsi
Memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan
terhadap kebijakan integritas organisasi
Mengevaluasi sistem
integritas organisasi
Memastikan perusahaan
mematuhi peraturan dan
kebijakan antikorupsi,
terutama suap
Menjadi narasumber (single
point of contact) dalam
organisasi terkait peraturan
antikorupsi dan antisuap
FUNGSI DASARUNIT
KOMPETENSI
HIMBAUAN PENCEGAHAN KORUPSI KEPADA SEKTOR SWASTA
1) Tidak memberi sesuatu dalam bentuk apapun (suap,
gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin) kepada Pegawai
negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan
dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya.
2) Apabila karena kondisi tertentu terpaksa memberikan suap,
gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin, agar melaporkan
kepada KPK pada kesempatan pertama dengan
menjelaskan kepada siapa diberikan, kapan, dimana,
berupa apa, nilai nominal/harganya, dan dalam konteks apa
diberikan.
3) Diharapkan komitmennya untuk meningkatkan
kesadaran/ketaatan tidak memberikan gratifikasi atau suap
dalam menjalankan usaha dan turut serta secara aktif
menjaga integritas pegawai negeri/penyelenggara negara.
Surat No. B-33/01-13/01/2014
4) Dalam rangka melaksanakan corporate liability (tanggung jawab
perusahaan), diharapkan kepada para
Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perusahaan untuk:
a) Tidak menyuruh atau menginstruksikan untuk menawarkan atau
memberikan suap gratifikasi, pemerasan, atau uang pelicin dalam
bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau
kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan
berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh
perundang-undangan yang berlaku;
b) Tidak membiarkan adanya praktik suap, gratifikasi, pemerasan atau
uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah,
perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing
untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana
dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku
5) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap
korporasi dan atau pengurusnya. TIndak pidana korupsi yang dilakukan oleh
korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-
orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan
lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun
bersama-sama (Pasal 20 UU Tipikor).
HIMBAUAN PENCEGAHAN KORUPSI KEPADA SEKTOR SWASTA
TANTANGAN
ETHICAL or PROFIT ?SURVIVE or SUSTAIN ?
Pemberantasan Korupsidi Masa Pandemi
• Kecepatan penanganan pandemi menjadi prioritasdibandingkan proses yang baik dan benar (speed vs quality)
• Tantangan menciptakan pengawasan yang optimal
• Konsentrasi negeri terbagi kepada pilkada serentak dengansegala permasalahannya
Tantangan lainnya
• Beragamnya ukuran, ruang lingkup, dan maturity in compliance, termasuk karakteristik geografisperusahaan di Indonesia
• Keterbatasan regulasi KPK dalam menangani kasuskorupsi antar sektor swasta.
• Budaya dalam memberikan tipping, facilitation payment, entertainment fee, tipping, dsb
Faktanya…
PEMBANGUNAN
INTEGRITAS BISNIS
Lingkungan bisnis
yang bersih,
Transparan dan
Akuntabel Tercapai TujuanPembangunan Berkelanjutan
IMPLEMENTASI SISTEM
PENCEGAHAN
KORUPSI
Your Company Name 39
THANK YOUTERIMA KASIH
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jln. Kuningan Persada Kav - 4 Jakarta 12920
Telp: (021) 2557 8300
www.kpk.go.id
QUESTION& ANSWER