Untuk Program S-2 Ilmu Untuk Program S-2 Ilmu HukumHukum

Univ. Islam JakartaUniv. Islam Jakarta

BAHAN KULIAH BAHAN KULIAH KEBIJAKAN KRIMINAL KEBIJAKAN KRIMINAL

((Criminal PolicyCriminal Policy))

Literatures:Literatures:1.1. Prof. Dr. Bardanawawi Arief, S.H., Prof. Dr. Bardanawawi Arief, S.H., Beberapa Aspek Beberapa Aspek

Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum PidanaPidana, PT Citra Aditya Bhakti-Bandung., PT Citra Aditya Bhakti-Bandung.

2.2. Prof. Dr. Bardanawawi Arief, S.H., Prof. Dr. Bardanawawi Arief, S.H., Masalah Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan KejahatanKejahatan, PT Citra Aditya Bhakti-Bandung., PT Citra Aditya Bhakti-Bandung.

3.3. Prof. Dr. Bardanawawi Arief, S.H. dan Prof. Dr. Muladi, Prof. Dr. Bardanawawi Arief, S.H. dan Prof. Dr. Muladi, S.H., S.H., Teori-teori dan Kebijakan PidanaTeori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni-, Alumni-Bandung.Bandung.

4.4. Prof. Dr. Muladi, S.H., Prof. Dr. Muladi, S.H., Kapita Selekta Sistem Peradilan Kapita Selekta Sistem Peradilan PidanaPidana, Badan Penerbit Undang-Undang., Badan Penerbit Undang-Undang.

5.5. Prof. Soedarto, Prof. Soedarto, Kapita Selekta Hukum PidanaKapita Selekta Hukum Pidana, Alumni-, Alumni-Bandung.Bandung.

6.6. Prof. Soedarto, Prof. Soedarto, Hukum dan Hukum PidanaHukum dan Hukum Pidana, Alumni-, Alumni-Bandung.Bandung.

““Er is geen rust voor Er is geen rust voor het recht”het recht”(tiada istirahat bagi hkm),

““Er is geen rust voor Er is geen rust voor het recht”het recht”(tiada istirahat bagi hkm),

(J.J. Loeff)(J.J. Loeff)

Sbgi konsekwensi Sbgi konsekwensi logisnyalogisnya: : ““er is geen rust er is geen rust voor juridische voor juridische opleiding”opleiding” (tiada (tiada istirahat bagi pendidikan istirahat bagi pendidikan hkm)hkm)..

Sbgi konsekwensi Sbgi konsekwensi logisnyalogisnya: : ““er is geen rust er is geen rust voor juridische voor juridische opleiding”opleiding” (tiada (tiada istirahat bagi pendidikan istirahat bagi pendidikan hkm)hkm)..

KERANGKA SISTEM HUKUMKERANGKA SISTEM HUKUM

SISTEM HUKUMKeseluruhan

Sistem NormatifPeran negara

SISTEM HUKUMSistem adalah (1) Jaringan cara; (2) Keseluruhan yg tersusun dr pelbagai bagian; (3) Keseluruhan dr pelbagai macam dalil yg tersusun menurut asas2 tertentu, sehingga dalil2 tsbt. berhubungan satu dng yg lain

Lembaga Pelaksana & Pengawas UU

-Eksekutif-Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan-Mahkamah Konstitusi-Militer-Institusi Lainnya.

Rakyat dan Masyarakat secara individu maupun

kolektif-Sebagai Subjek-Sebagai Objek

Hukum & Perundang-undangan

- Aturan2 Formal- Prinsip2 Hkm yg hidup dlm masyarakat

- Faktor2 di luar hkm yg turut mempengaruhi hkm

UNSUR-UNSUR:-Hkm dan Aturan2

-Lembaga Pemerintahan-Aparatur Negara-Warga negara

Lembaga Pembuat Hukum:

- Legislatif (DPR & MPR)- Eksekutif- Mahkamah Agung- Lain-lain

HAK, KEWAJIBAN, & TANGGUNG JAWAB

SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Menurut Modern Legal System Encyclopedia dlm Charles F. Albernathy, perbandingan sistem hukum Common Law & Code

Law sebagai berikut:Code Law Common Law

Legislature creates law.Law changes as legislature states.Court find law scientifically.Logic and structure guide courts.

Law is integrated in code.Law is persavise.Law is collection of doctrines.Law is known from written code.

Security resides in certainly.Government makes law.The code speaks; no case precedent.Law professor know law best.

Legislature creates law.Law changes as legislature states.Court find law scientifically.Logic and structure guide courts.

Law is integrated in code.Law is persavise.Law is collection of doctrines.Law is known from written code.

Security resides in certainly.Government makes law.The code speaks; no case precedent.Law professor know law best.

Courts creates law.Law evolves every time.Court conceive law organically.Experience and practicality,some logic,guide court.Law is diffuse, incomplete.Law is interstitial.Law is collection of results.Law is known internally by citizens,social osmosis.Security may reside in uncertainty.Law reflects citizens values.Law precedents disclose law..Professor affect law little.

3

STRUKTURSTRUKTUR BIDANG STUDI HUKUMBIDANG STUDI HUKUM(van Apeldorn)(van Apeldorn)

I. Kesenian HukumPer-UU-anPeradilan

Ajaran2 HukumSosiologi HukumSejarah HukumPerbandingan HukumAntropologi HukumPolitik HukumPsikologi Hukum, dll

Apa Hakekat Hukum

Apa tujuan hukum

Mengapa hukum mengikat

III.Filsafat Hukum

II. Ilmu Pengetahuan

Hukum

O.N. HAMIDJOYO:~ Apakah hakekat hukum

~ Apakah asal hukum

~ Apakah tujuan hukum

~ Apakah kedudukan manusia dlm hukum

~ Apakah norma2 bagi penggembala hukum

LogicJuridis

EtikJuridis

Tiga Pandangan Hukum:1. Legalitas Positivisme.2. Pandangan fungsional Jeremy Bentham

“greatest happiness for the greatest number”.

3. Pandangan kritis social engineering Roscoepound

Sembilan materi Sembilan materi muatan dlm UU:muatan dlm UU:1.1. Tegas diperintahkan oleh UUD Neg. RI 1945.Tegas diperintahkan oleh UUD Neg. RI 1945.

2.2. Mengatur lbh banyak ketentuan UUD Neg. RI Mengatur lbh banyak ketentuan UUD Neg. RI 1945.1945.

3.3. Mengatur HAM.Mengatur HAM.

4.4. Mengatur hak & kewajiban warga negara.Mengatur hak & kewajiban warga negara.

5.5. Mengatur pembagian kekuasaan negara.Mengatur pembagian kekuasaan negara.

6.6. Mengatur organisasi pokok lembaga negara.Mengatur organisasi pokok lembaga negara.

7.7. Mengatur pembagian wilayah/daerah negara.Mengatur pembagian wilayah/daerah negara.

8.8. Mengatur siapa warga negara dan cara Mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh kewarganegaraan.memperoleh kewarganegaraan.

9.9. Diperintahkan oleh UU utk diatur dgn UUDiperintahkan oleh UU utk diatur dgn UU

Sistem Hukum 8 Asas Sistem Hukum 8 Asas Fuller:Fuller:1.1. Harus mengandung peraturan.Harus mengandung peraturan.2.2. Peraturan yg telah diatur harus diumumkan.Peraturan yg telah diatur harus diumumkan.3.3. Peraturan tdk boleh ada yg berlaku surut.Peraturan tdk boleh ada yg berlaku surut.4.4. Peraturan harus dirumuskan sebagai susunan Peraturan harus dirumuskan sebagai susunan

kalimat yg mudah dimengerti.kalimat yg mudah dimengerti.5.5. Suatu susunan kttn tdk boleh mengandung Suatu susunan kttn tdk boleh mengandung

peraturan yg bertentangan satu sama lain.peraturan yg bertentangan satu sama lain.6.6. Peraturan tdk boleh mengandung ketentuan yg Peraturan tdk boleh mengandung ketentuan yg

memiliki apa yg tdk dpt dilakukan.memiliki apa yg tdk dpt dilakukan.7.7. Tdk boleh saling merubah peraturan sehingga Tdk boleh saling merubah peraturan sehingga

menyebabkan orang kehilangan orientasi.menyebabkan orang kehilangan orientasi.8.8. Harus ada kecocokan suatu peraturan yang Harus ada kecocokan suatu peraturan yang

diundangkan dgn pelaksanaannya.diundangkan dgn pelaksanaannya.

Perumusan per-uu-an yg sering bermasalahPerumusan per-uu-an yg sering bermasalah::1.1. Bersifat elipsi: (rumusan sering mengulang kata2 atau Bersifat elipsi: (rumusan sering mengulang kata2 atau

membuang kata2 agar kalimat kelihatan indah), berakibat:membuang kata2 agar kalimat kelihatan indah), berakibat:

aa. Ill-difined. Ill-difined, (tdk jelas defi, (tdk jelas defininisini atau maknanya),sini atau maknanya),

b. b. Unclear-outline (tdk jelas penggarisannya),Unclear-outline (tdk jelas penggarisannya),

c. Unclear-meaning c. Unclear-meaning (tidak jelas artinya),(tidak jelas artinya),

d. d. Elusive term Elusive term (tdk tertangkap maksudnya),(tdk tertangkap maksudnya),

e. e. Unexpressed word Unexpressed word (tdk diungkapkan kata2nya krn dianggap (tdk diungkapkan kata2nya krn dianggap sudah tercakup (sudah tercakup (impliedimplied) dlm kalimat sebelumnya ,) dlm kalimat sebelumnya ,

f. f. Ambiguity Ambiguity (pengertiannya mendua atau (pengertiannya mendua atau ambiguitaambiguitas).s).

2.2. Mengandung rumusan yang Mengandung rumusan yang broad-term (broad-term (peristilahan yang luas); peristilahan yang luas); sehingga mengandung pengertian yg: sehingga mengandung pengertian yg:

a. Kabur pengertian (a. Kabur pengertian (vague-outlinedvague-outlined),),

b. Tidak pasti pengetiannya b. Tidak pasti pengetiannya (uncertainty(uncertainty) shgg tidak pasti dlm ) shgg tidak pasti dlm penerapannya. penerapannya.

3.3. Perumusannya bercorak political Perumusannya bercorak political uncertaintyuncertainty..

4.4. Rumusan yg brsifat error (tdak mendlm mengkaji dalam Rumusan yg brsifat error (tdak mendlm mengkaji dalam pertimbangan, perumusan mengandung konflik)pertimbangan, perumusan mengandung konflik)

ASAS HKMUngkapan hkm yg sangat umum sifatnya, yg bertumpu pd perasaan yg hidup pd setiap org & dorongan batin dr pembentuk UU.

Prosesnya panjang, karena berbicara ttg bahan & struktur.

BAHAN

STRUKTURKelengkapan organisasi pembuatan hkm, berbeda antara satu negara dgn negara lainnya.

PEMBUATAN HKM

TAHAP SOSIO POLITIS:Gagasan awal diolah, dibicarakan, dikritik, dipertahankan melalui pertukaran pendapat antar berbagai golongan & kekuatan dlm masyarakat.

PROSES PEMBUATANHUKUM

TAHAP YURIDIS:Perumusan dlm bahasa hukum, meneliti konteksnya dlm sistem hukum. Harmonis dgn rumsuan pasal dgn pasal dan juga dgn uu yang telah ada

RINCIANPEMBUATANHKM (Baca UU)

TAHAP INISIATIF

TAHAP SOSIOPOLITIS

TAHAP YURIDIS

Struktur Organisasi Hukum:• Menyangkut penyusun organisasi

yg mengatur kelembagaan pembuatan hkm & mekanisme kerjanya.

• Struktur pembuatan hkm tdk berdiri sendiri

Istilah Kebijakan.Kebijakan berbeda dgn kebijaksanaan dlm kehidupan sehari-hari.Kebijakan menyangkut serangkaian alternatif yg siap dipilih berdsrkan prinsip2 tertentu. Kebijaksanaan adalah suatu kptsn yg memperbolehkan sesuatu yg sebenarnya dilarang atau sebaliknya berdasarkan alasan2 tertentu, seperti alasan utk kemanusiaan, keadaan gawat, dll. Jadi kebijaksanaan selalu melanggar segala sesuatu yg pernah ditetapkan, krn alasan tertentu.

Kebijakan menurut Graycar dpt dilihat dr perspektif filosofis, produk, proses dan kerangka kerja .

Kebijakan sbg filosofis: dipandang sbg serangkaian prinsip atau kondisi yg diinginkan/dicita-citakan.

Kebijakan sbg suatu produk: serangkaian kesimpulan atau rekomendasi

Kebijakan sbg suatu proses: menunjuk suatu cara dan dgn cara tsbt suatu organinasasi dpt mengetahui apa yg dihrpkan darinya, yi progran dlm mencapai produknya.

Kebijakan sbg suatu kerangka kerja: mrpkan suatu mekanisme tawar-menawar dan negosiasi utk merumuskan isu2 dan metode implementasinya.

Hogwood: Kebijakan adalah label bagi suatu bidang kegiatan, seperti kebijakan ekonomi, hkm, industri, ketertiban, dll.

Teori kebijakan:

Mnrt Robert Eyestone: Kebijakan publik adlh hub. suatu unit pemerintah dgn lingkungannya. Definisi ini terlalu luas, kurang pasti.

Pasti mencakup banyak hal .

Dimensi kebijakan berkenaan dng keputusan ttg apa yg hrs dikerjakan. Dimensi kebijakan selalu dianologikan dng pekerjaan otak yg selalu memutuskan apa yg hendak dikerjakan oleh sistem organ tubuh atau dimensi struktur organisasi .

Dimensi kebijakan sangat penting, krn kedudukannya sbgi penentu mengenai apa yg hendak dikerjakan. Apa yg hrs dikerjakan hrs responsif thdp masalah, kebutuhan, dan aspirasi. Tdk benar kalau ada kebijakandikeluarkan atau diputuskan tanpa ada masalah atau kebutuhan dan aspirasi yg riil, tentu saja tdk bisa dikarang pihak tertentu utk memenuhi kepentingannya.

Jadi kebijakan pd prinsipnya selalu terkait dng kebijakan publik, yaitu hrs senantiasa memperhatikan kepent. publik atau masy. yg dilayani.

Teori kebijakan-publik

Mnrt Robert Eyestone: Kebijakan publik adalah hub suatu unit pemerintah dgn lingkungannya. Definisi ini terlalu luas, kurang pasti, sebab pasti mencakup banyak hal .

Mnrt Thomas R. Dye: Kebijakan publik adlh apa yg dipilih olh pemerintah utk dilakukan dan tdk dilakukan. Jadi sifatnya sngt strategis.

Dimensi kebijakan berkenan dng keputusan ttg apa yg hrs dikerjakan. Dimensi kebijakan selalu dianalogikan dng pekerjaan otak yg selalu memutuskan apa yg hendak dikerjakan olh sistem organ tubuh atau dimensi struktur organisasi .

Dng dmkn istilah kebijakan dpt digunakan dlm kehidupan sehari-hari yg mempunyai maksud dan tujuan yg berbeda-beda.

Akan ttpi bgmn prinsip2 yg terbaik tsbt digunakan dlm proses pembuatan keputusan, itulah isu yg penting dan krng mendpt perhatian.

Pengertian politik:

Mnrt J. Barents, ilmu politik adalah ilmu yg mempelajari kehidupan neg. yg mrpkn bagian dari kehidupan masy.

Dgn dmkn ilmu politik mempelajari neg, tujuan2 neg., hubungan antar neg dgn warganya serta dgn negara2 lain.

Pada umumnya dpt dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dlm satu sistem politik (negara) yg menyangkut proses menentukan tujuan2 dari sistem dan melaksanakan tujuan itu.

Pengambilan kptsan (decision making) mengenai apakah yg menjadi tujuan2 dr sistem politik itu menyangkut seleksi antara brbrp alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan2 yg telah dipilih itu.

Utk melaksanakan tujuan2 tsbt perlu ditentukan kebijakan2 umum (public policies) yg menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) dr sumber2 yg ada.

Utk melaksanakan kebijakan2 itu perlu memiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yg akan dipakai utk membina kerjasama atau menyelesaikan konflik

Mnrt J. Barents, ilmu politik adalah ilmu yg mempelajari kehidupan neg. yg mrpkn bagian dari kehidupan masy.

Dgn dmkn ilmu politik mempelajari neg, tujuan2 neg., hubungan antar neg dgn warganya serta dgn negara2 lain.

Pada umumnya dpt dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dlm satu sistem politik (negara) yg menyangkut proses menentukan tujuan2 dari sistem dan melaksanakan tujuan itu.

Pengambilan kptsan (decision making) mengenai apakah yg menjadi tujuan2 dr sistem politik itu menyangkut seleksi antara brbrp alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan2 yg telah dipilih itu.

Utk melaksanakan tujuan2 tsbt perlu ditentukan kebijakan2 umum (public policies) yg menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) dr sumber2 yg ada.

Utk melaksanakan kebijakan2 itu perlu memiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yg akan dipakai utk membina kerjasama atau menyelesaikan konflik

Mencapai hal yg diinginkanMencapai hal yg diinginkanVARIABLE POLITIK:

Ada 4 (empat) variabel politik:

1.Kekuasaan, sbg cara utk mencapai hal yg diinginkan antara lain membagi sumber2, di antara kelompok2 politik;2.Kepentingan, tujuan2 yg dikejar olh pelaku atau kelompok politik;3.Kebijaksanaan (kebijakan), hsl interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dlm bentuk perundang-undangan;4.Budaya politik, orientasi subjektif dr individu terhdp sistem politik.

FUNGSI NEGARA:1.Melaksanakan penertiban (law and order) utk mencapai tujuan bersama, mencegah bentrok2 dlm masyarakat (negara sbgi stabilator);2.Menyelenggarakan kesejahteraan/kemakmuran rakyat;3.Pertahanan, utk menjaga serangan dari luar;4.Menegakan keadilan (melalui bdn peradilan).

Politik Hkm (Prof. Soedarto, S.H.):Politik Hkm (Prof. Soedarto, S.H.):

Usaha utk mewujudkan peraturan2 yg baik sesuai dgn keadaan& situasi pada suatu waktu.

Politik hkmMemberi 3 arah/petunjuk

1. Apakah perlu ada pembaharuan hkm.

2. Sampai sejauh mana pembaharuan itu hrs dilaksanakan.

3. Bagaimana bentuk pembaharuan itu.

Kebijakan Kriminal (Prof. Soedarto) adalah:“Usaha rasional dr masy. utk menanggulangi

kejahatan (The rational organization of control of crime by society)” (March Ancel)

SECARA GRS BSR RUANG LINGKUP POLITIK HKM MENCAKUP 3 HAL YI: (1) TUJUAN IDEAL YG HENDAK DICAPAI, (2) CARA/METODE YG TEPAT UTK MENCAPAI TUJUAN ITU, DAN (3) KONFIGURASI HKM YG EFEKTIF UTK MEUJUDKAN TUJUAN TSBT.

G. Peter Hoenagels mengatakan:

Kebijakan kriminal (criminal policy) adalah :

1. mrpkn ilmu sbgi respon atau tanggapan /the science of responses; 2. ilmu ttg pencegahan kejahatan (the science of crime prevention); 3. menunjuk pd perilaku manusia sbgi suatu kejahatan (a designating human behavior as crime); 4. respon/tanggapan/reaksi secara keseluruhan terhdp kejahatan (a rational total of responses to crime).

Kebijakan kriminal menyangkut kebijakan di bidang penal dan non penal.

Marc Ancel memberi rumusan kebijakan kriminal: “The rational organization of the control of crime by society” .

G. Peter Hoefnagel memberikan rumusan kebijakan criminal:

“Criminal policy is the rational organization of social reactions to crime”

DUA MASALAH SENTRAL DLM KEBIJAKAN KRIMINAL:1. PERBUATAN APA YG SEHARUSNYA DIJADIKAN TINDAK PIDANA. 2. SANKSI APA YG SEBAIKNYA DITERAPKAN/DIKENAKAN PD KEJAHATN.

DGN DMKN HUKUM PIDANA:

1. HRS MEMPERHATIKAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL.2.PERBUATAN YG DIRUMUSKAN UTK DITANGGULANGI/ DICEGAH HRS PERBUATAN YG TDK DIKEHENDAKI OLH MASY.3.PENGGUNAAN HKM PIDANA HRS TETAP MEMPERHATIKAN BIAYA DAN HASIL.4.PENGGUNAAN HKM PIDANA HRS MEMPERTIKAN KAPASITAS APARAT HUKUM.

Dlm politik hkm (kebijakan kriminal):

Tidak terlepas peranan dari:

1.Legislatif, (perumusan/pembahasan satu RUU menjadi UU atau formulasi substansi/tahap kriminalisasi sutu perbtn).

2. Judicatif; (implementasi dr UU yg tlh disetujui olh DPR/parlemen, klu ada pelanggaran, sehingga perlu diatur mekanisme/prosesnya.

3. Eksekutif, (pelaksaan secara administratif atas suatu kettn uu yg tlh diproses olh judikatif jk melalui satu tahap judikasi), jadi pembinaan, misal di Lapas.

Legislatif dlm hal ini, terkait dgn perumusan suatu perbtn yg semula tdk mrpkan prbtn pidana menjadi perbtn pidana (proses criminalisasi), agar memenuhi asas legalitas.

Dgn dmkn pemaknaan dr asas legalitas hrs ditaati (lex previa, lex scripta, lex certya, dan lex stricta).

1. Dlm arti sempit, yaitu keseluruhan asas & metode yg menjadi dasar sbgi reaksi thdp pelanggaran hukum berupa pidana.

2. Dlm arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dr aparatur penegak hkm, termasuk di dlmnya cara kerja dari

pengadilan & polisi.

3. Dlm arti sangat luas, yaitu keseluruhan kebijakan yg dilaksanakan melalui perundang-undangan & badan resmi yg bertujuan utk menegakkan norma-norma sentral dr masyarakat.

Politik hkm pidana (criminal law politics) mrpkn aktivitas yg menyangkut proses utk menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tsbt.

Dgn dmkn terkait di sini proses pengambilan keptsn atau pemilihan melalui seleksi di antara pelbagai alternatif yg ada mengenai apa yg menjadi tujuan dr sistem hkm pidana utk yg akan dtng.

Dlm rangka pengambilan keptsn dan pilihan tsbt disususunlah berbagai kebijakan yg berorientasi pd pelbagai permasalahan pkok dlm hkm pidana (perbuatan yg bersifat melawan hkm, kesalahan/ pertangjwbn pidana dan pelbagai alternatif sanksi yg mrpkn pidana atau tindakan).

Dlm rangka itu diperlukan berbagai mskn dr sufrastruktur, infrastruktur, akademi, dan masy. internasional/lembaga2 internasional, yg selalu bertujuan utk mewujudkan kepentingan publik.

Politisasi hkm terjadi di segala lini aktivitas hkm, baik dlm proses pembuatan hkm (Law making process), proses gakkum (law enforcement process), dan proses penciptaan kesadaran hkm (law awerness process).

Dlm Politik hkm ada nilai, ada tujuan yg hrs dipertaruhkan/hrs diperjuangkan, ada tujuan yg hrs dicapai. Tdklah keliru bhw jk dikatakan politik hkm hadir pd titik perjumpaan antara realisme hidup dgn tuntutan idealisme.

Politik hkm berbicara mengenai “apa yg seharusnya”, yg tdk selamanya identik dgn “apa yg ada” What oughto thdp what is. Dgn kt lain politik hkm sebenarnya tdk boleh terikat dgn apa yg ada, ttpi hrs mencari jalan keluar “apa yg ada”.

Dgn dmkn politik hkm mrpkn tuntutan utk memilih dan mengambil tindakan. Jd menyangkut cita2/harapan , sehgga hrs ada visi lbh dulu. Dlm hal ini adalah visi hkm, kmdn dlm visi hkm itulah diletakan bangunan2/rancang bangun sesuai dgn visi dimaksud.

Secara grs bsr ruang lingkup politik hkm mencakup 3 hal yi: (1) Tujuan ideal yg hendak dicapai, (2) Cara/metode yg tepat utk mencapai tujuan itu, (3) konfigurasi hkm yg efektif utk meujudkan tujuan tsbt.

Dlm Politik hkm ada nilai, ada tujuan yg hrs dipertaruhkan/hrs diperjuangkan, ada tujuan yg hrs dicapai. Tdklah keliru bhw jk dikatakan politik hkm hadir pd titik perjumpaan antara realisme hidup dgn tuntutan idealisme.

Politik hkm berbicara mengenai “apa yg seharusnya”, yg tdk selamanya identik dgn “apa yg ada” What oughto thdp what is. Dgn kt lain politik hkm sebenarnya tdk boleh terikat dgn apa yg ada, ttpi hrs mencari jalan keluar “apa yg ada”.

Dgn dmkn politik hkm mrpkn tuntutan utk memilih dan mengambil tindakan. Jd menyangkut cita2/harapan , sehgga hrs ada visi lbh dulu. Dlm hal ini adalah visi hkm, kmdn dlm visi hkm itulah diletakan bangunan2/rancang bangun sesuai dgn visi dimaksud.

Secara grs bsr ruang lingkup politik hkm mencakup 3 hal yi: (1) Tujuan ideal yg hendak dicapai, (2) Cara/metode yg tepat utk mencapai tujuan itu, (3) konfigurasi hkm yg efektif utk meujudkan tujuan tsbt.

POLITIK, HKM DAN POLITIK HKM.

Istilah politik sering berkaitan dgn pemerinatahan dgn lembaga2nya.

Politik: dlm sistem politik para pengambil kptsn sllu mempertimbangkan mskn berupa tuntutan dr pok kepent dan dukungan masya yg percaya legitimasinya, stlh melewati konversi, baru mrk merumuskan keluaran berupa keptsn2 dan tindakan2, al. berupa produk2 hkm dan kebijakan umum.

Jadi hkm, dan politik hkm mrpkn produk dr sistem politik. Akan nampak warna dan kwalitas hkm yg berlaku dlm masy. Akan tergantung dr warna dan kwalitas sistem politik yg berlaku. Misalnya UU subvesi.

Di bidang hkm apapun kedudukan variable politik, apakah sbgi dependen atau independen variable pd akhirnya sbgi keluaran. Hkm sbgi kebijakan mrpkn pilihan dr sekian alternatif stlah melalui proses interaksi dlm sistem perjuangan politik.

POLITIK, HKM DAN POLITIK HKM.

Istilah politik sering berkaitan dgn pemerinatahan dgn lembaga2nya.

Politik: dlm sistem politik para pengambil kptsn sllu mempertimbangkan mskn berupa tuntutan dr pok kepent dan dukungan masya yg percaya legitimasinya, stlh melewati konversi, baru mrk merumuskan keluaran berupa keptsn2 dan tindakan2, al. berupa produk2 hkm dan kebijakan umum.

Jadi hkm, dan politik hkm mrpkn produk dr sistem politik. Akan nampak warna dan kwalitas hkm yg berlaku dlm masy. Akan tergantung dr warna dan kwalitas sistem politik yg berlaku. Misalnya UU subvesi.

Di bidang hkm apapun kedudukan variable politik, apakah sbgi dependen atau independen variable pd akhirnya sbgi keluaran. Hkm sbgi kebijakan mrpkn pilihan dr sekian alternatif stlah melalui proses interaksi dlm sistem perjuangan politik.

Penanggulangan Kejahatan.

Pengertian kejahatan, secara juridis dan sosiologis.

Secara juridis tdk terlepas dr prinsip legalitas.Secara sosiologis, phenomena dlm kehidupan masya.Yg tidak menerima kenyataan yg terjadi atau menggejala.

Teori Faktor-Faktor Korelatif Kriminogen FKK)/faktor-faktor pencetus terjadinya ganguan keamanan dan menjurus pd kejahatan.

Faktor Tri Gatra (Geografis, SDA dan Demografi).Faktor Pancagatra: Ipoleksosbud hankam.

- SECURE- SAFETY- SURETY- PEACE

AMAN

REPRESIF/GAKKUM

PREVENTIF

PRE-EMTIF

ANCAMAN STRATEGI TERPADU SASARAN

KONDUSIFBAGI

BANGNAS

TUJUAN

D

E

T

E

K

S

I

NIAT+KESEMPATAN

GN

AG

SPG

ASTA GATRA

STRATEGI PEMELIHARAAN KEAMANAN

GN : Gangguan Nyata.AG : Ambang Gangguan.SPG : Sumber Potensi Gangguan.

Security: aman dari gangguan atau ancaman yg dpt membahayakaneksistensi seserg.

Safety:selamat dr. kecelakaan, bencana (bencana alam, bencana akibat ulah manusia, bencana sosial, dsb) atau marabahaya yg dpt mengancam keselamatan kehidupan individu, masya. termasuk harta benda.

Surety: jaminan adanya kepastian/keyakinan suatu kegiatan dpt berlangsung lancar, aman dan tertib. Termasuk adanya kepastian hkm.

Peace: suasana damai dan tentram jiwa.

FAKTOR KESEMPATAN

REPRESIF

PREVENTIF

PRE-EMTIF - PEMBINAAN- KOORDINASI- ENGINERING

- ATUR- JAGA- KAWAL - PATROLI- REKAYASA

- GAKKUM- PELAKU- REHABI- RECOVERY

- POLRI- KEMENTERIAN TERKAIT- MASY

- POLRI- POLSUS,SATP,POTMAS- KOMPONEN KAM- INSTANSI TERKAIT- WARGA MASY

- POLRI- PPNS- AP KAM- WARGA MASY

AKTOR

KEJAHATAN GAR HUKUM BENC ALAM BENC SOSIAL

- WAKTU- LOKASI- EVEN MASY- EVEN PEM

- WILAYAH

- PENDUDUK- SUMDA - IDEOLOGI

- POLITIK- EKON- SOSBUD- HANKAM

POLA PENANGGULANGANANCAMAN

- D

E

T

E

K

S

I

D

I

N

I- E

A R

L Y

W A

R N

I N

G

- POLRI- COM INTEL & KEMEN. TERKAIT- MASY/POLMAS

GN

FAKTOR NIAT

AG

SPG

Hubungan Politik Kriminal dgnHubungan Politik Kriminal dgnPolitik SosialPolitik Sosial

Upaya penanggulangan kejahatan mrpkn bagianintegral dari:1. perlindungan masyarakat (social defence);2. upaya mencapai social welfare (kesejahteraan

masyarakat).

UPAYA AKHIRCRIMINAL POLICY

PERLINDUNGAN MASYARAKAT UTK MENCAPAI KESEJAHTERAAN

LIHATBAGAN

SOCIALPOLICY

SOCIALWELFAREPOLICY

SOCIALDEFENCEPOLICY

CRIMINALPOLICY

NONPENAL

PENAL

Tujuan kesejahteraan/per lindungann masyarakat.

Kebijakan Kesejahteraan sosial

Kebijakan Perlindungan masyarakat.Kebijakan kriminal NON

Penal

Penal:-formulasi.-Aplikasi.-eksekusi

Kebijakan sosial

Jadi kebijakan kriminal pd hakekatnya mrpkan bgian dr kebijakan/politik social. Jadi menyangkut:

1.Pencegahan penaggulangan kejahatan hrs menunjang tujuan (goal), social welfare, dan social defence. Ketiganya saling terkait dan tergantung satu sama lain;

2.Pencegahan kejahatan dilak secara integral, ada keseimbangan, jadi bkn hny urusan satu institusi saja.

3.Penanggulangan kejahatan dgn menggunakn penal hrs mengikuti tahapan, mulai dari formulasi uu, aplikasi dan esekusi.

Jadi kestiga aspek ini tdk terlepas dr tujuan negara sebgmn tlh ditetapkan dlm pembukaan UUD Negara RI.

CRIMINAL POLICYLawEnforcementPolicy

Social Policy

Influencing view ofsociety on crime &punishment (massmedia).

Criminal lawApplication(prachticalcriminology).

Prevention withoutpunishment.

Adm. of Criminal Justice in narrow sense:- Criminal legislation- Criminal jurisprudence- Criminal process in widesense- Centencing

Forensic psychiatry & psychologie.Forensik social work.Crime sentence execution & policy .....

- Social policy.- Community

planning health.- Natural mental heal

social work child welfare.

- Adm. & civil law.

Dari skema tsb, maka kebijakan kriminal dlm penanggulangan kriminal ditempuh melalui pendekatan:

Dari skema tsb, maka kebijakan kriminal dlm penanggulangan kriminal ditempuh melalui pendekatan:a. Ada keterpaduan (integritas) politik kriminal & politik sosial.b. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan

kejahatan dgn “penal” dan “non penal”.

a. Ada keterpaduan (integritas) politik kriminal & politik sosial.b. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan

kejahatan dgn “penal” dan “non penal”.

Penegasan perlu upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dgn kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional.Penegasan perlu upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dgn kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional.

A. MULDER Strafrechtspolitiek, grs bsr kebijakan utk menentukan:

a. Sebrpa jauh kettn pidana yg berlaku perlu diubah/ diperbaharui.

b. Apa yg dpt diperbuat utk mencegah kejahatan.

c. Cara bgmn penyidikan, penuntut umum , peradilan, & pelaksanaan pidana dilaksanakan.

A. MULDER Strafrechtspolitiek, grs bsr kebijakan utk menentukan:

a. Sebrpa jauh kettn pidana yg berlaku perlu diubah/ diperbaharui.

b. Apa yg dpt diperbuat utk mencegah kejahatan.

c. Cara bgmn penyidikan, penuntut umum , peradilan, & pelaksanaan pidana dilaksanakan.

Menurut Menurut ProfProf. Soedarto:. Soedarto:

Apabila hukum pidana dilibatkan Apabila hukum pidana dilibatkan dlm usaha mengatasi segi2 negara, dlm usaha mengatasi segi2 negara, perkembangan perkembangan masyarakat/modernisasi, harus masyarakat/modernisasi, harus dilihat dlm hubungan keseluruhan dilihat dlm hubungan keseluruhan politik kriminal atau politik kriminal atau social defence social defence planningplanning dr rencana pembangunan dr rencana pembangunan nasional.nasional.

Penanggulangan KejahatanPenal

Non PenalSarana penal scr operasional dilaksanakan melalui langkah2:

1. Perumusan norma2 pidana di dalamnya.2. Terkandung adanya unsur substantif, struktur, & kultur

(budaya) masyarakat dimana sistem hukum pidana diberlakukan.

Sistem hukum pidana yg telah dirumuskan scr operasional bekerja lewat suatu sistem yg disebut Criminal Justice System.

Polisi (sidik) PU Hakim LP

PH

Stimnisasi:

Srng yg telah terpidana stlh bebas cenderung melakukan pidana lagi (Bernes dan Teeters). Jadi penjara tlh tumbuh menjadi tmpt pencemaran (a place of contamination) .

Secara filosofi tujuan penjara: Menjamin pengamanan dari Napi dan untuk memberi kesempatan kpd napi utk direhabilitasi. Namun hakekat dari fungsi penjara tsb sering mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi napi yg terlalu lama di dlm lembaga, ketidakmampuan dari napi utk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dlm masy.

Non Penal Non Penal AAbolisionisbolisionisRetributive Justice:Retributive Justice:1.1. Kejahatan dirumuskan Kejahatan dirumuskan

sebagai pelanggaran thdp sebagai pelanggaran thdp negara.negara.

2.2. Perhatian diarahkan pd Perhatian diarahkan pd menentukan kesalahan pd menentukan kesalahan pd masa yg tlh lewat.masa yg tlh lewat.

3.3. Hub pihakHub pihak22 bersifat bersifat perlawanan, melalui proses perlawanan, melalui proses yg teratur & bersifat yg teratur & bersifat normatif.normatif.

4.4. Penerapan penderitaan utk Penerapan penderitaan utk penjeraan & pencegahan.penjeraan & pencegahan.

5.5. Keadilan dirumuskan dgn Keadilan dirumuskan dgn kesengajaan & dgn proses.kesengajaan & dgn proses.

6.6. Hakekat konflik dr kejahatan Hakekat konflik dr kejahatan dikaburkan & ditekan.dikaburkan & ditekan.

7.7. Kerugian sosial yg satu Kerugian sosial yg satu digantikan oleh yg lain.digantikan oleh yg lain.

Restorative Justice:Restorative Justice:1.1. Kejahatan dirumuskan Kejahatan dirumuskan

sebagai pelanggaran sebagai pelanggaran seseorang thdp orang lain.seseorang thdp orang lain.

2.2. Titik perhatian diarahkan pd Titik perhatian diarahkan pd pemecahan masalah pemecahan masalah pertanggungjawaban & pertanggungjawaban & kewajiban masa depan.kewajiban masa depan.

3.3. Sifat normatif dibangun atas Sifat normatif dibangun atas dialog & negosiasi.dialog & negosiasi.

4.4. Restitusi sebagai sarana Restitusi sebagai sarana perbaikan perbaikan bagi bagi pr pihak; pr pihak; rekonsiliasi & restorasi rekonsiliasi & restorasi sebagai tujuan.sebagai tujuan.

5.5. Keadilan dirumuskan Keadilan dirumuskan sebagai hubsebagai hub22 hak; dinilai hak; dinilai atas dasar hasil.atas dasar hasil.

6.6. Kejahatan diakui sebagai Kejahatan diakui sebagai konflik.konflik.

7.7. Sasaran perhatian pd Sasaran perhatian pd perbaikan kerugian sosial.perbaikan kerugian sosial.

8.8. Masyarakat berada pd Masyarakat berada pd garis samping ditampilkan garis samping ditampilkan scr abstrak oleh negara.scr abstrak oleh negara.

9.9. Menggalakkan nilaiMenggalakkan nilai22 kompetitif & kompetitif & indovidualistik.indovidualistik.

10.10. Aksi diarahkan dr negara Aksi diarahkan dr negara kpd pelaku tindak pidana; kpd pelaku tindak pidana; korban hrs pasif.korban hrs pasif.

11.11. Pertanggungjawaban si Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana pelaku tindak pidana dirumuskan dlm rangka dirumuskan dlm rangka pemidanaan.pemidanaan.

12.12. Tindak pidana dirumuskan Tindak pidana dirumuskan dlm terminologi hukum yg dlm terminologi hukum yg bersifat teoritis & murni, bersifat teoritis & murni, tanpa memiliki dimensitanpa memiliki dimensi22 moral, sosial, & ekonomis.moral, sosial, & ekonomis.

8.8. Masyarakat mrpkn Masyarakat mrpkn fasilitator di dlm proses fasilitator di dlm proses restoratif.restoratif.

9.9. Menggalakan bantuan Menggalakan bantuan timbal balik.timbal balik.

10.10. Peran korban & Peran korban & pelaku tindak pidana diakui pelaku tindak pidana diakui baik dlm permasalahan baik dlm permasalahan maupun penyelesaian hakmaupun penyelesaian hak22 & kebutuhan si korban & kebutuhan si korban diakui: pelaku tindak pidana diakui: pelaku tindak pidana didorong utk bertanggung didorong utk bertanggung jawab.jawab.

11. Pertanggungjawaban 11. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman thdp dampak pemahaman thdp perbuatan & utk membantu perbuatan & utk membantu memutuskan mana yg memutuskan mana yg paling baik.paling baik.

12.12. Tindak pidana Tindak pidana dipahami dlm konteks dipahami dlm konteks menyeluruh moral, sosial, & menyeluruh moral, sosial, & ekonomis.ekonomis.

13.13. Dosa/utang diberikan pd Dosa/utang diberikan pd negara & masyarakat negara & masyarakat scr abstak.scr abstak.

14.14. Reaksi & tanggapan Reaksi & tanggapan difokuskan pd difokuskan pd perbuatan pelaku perbuatan pelaku kejahatan yg tlh terjadi.kejahatan yg tlh terjadi.

15.15. Stigma kejahatan tdk Stigma kejahatan tdk dpt dihilangkan.dpt dihilangkan.

16.16. Tidak ada dorongan utk Tidak ada dorongan utk bertobat & bertobat & mengampuni.mengampuni.

17. Perhatian diarahkan pd 17. Perhatian diarahkan pd debat antara kebebasan debat antara kebebasan kehendak (kehendak (free willfree will) & ) & determinasi sosial determinasi sosial psikologis di dlm kuasa psikologis di dlm kuasa kejahatan.kejahatan.

13.13. Dosa/utang & Dosa/utang & pertanggung-jawaban pertanggung-jawaban thdp korban diakui.thdp korban diakui.

14.14. Reaksi & tanggapan Reaksi & tanggapan difokuskan pd difokuskan pd konsekuensi yg dr konsekuensi yg dr perbuatan si pelaku perbuatan si pelaku tindak pidana.tindak pidana.

15.15. Stigma dpt dihapus Stigma dpt dihapus melalui tindakan melalui tindakan responsif.responsif.

16.16. Ada kemungkinan yg Ada kemungkinan yg bersifat membantu.bersifat membantu.

17.17. Perhatian ditujukan pd Perhatian ditujukan pd pertanggungjawaban pertanggungjawaban thdp akibat perbuatanthdp akibat perbuatan

““The Goals of Restorative Justice” – Howard Zehr (2002;37)The Goals of Restorative Justice” – Howard Zehr (2002;37)

Program tindakan Program tindakan restorative justice restorative justice bertujuan untuk:bertujuan untuk:o Meletakan keputusan terpenting di Meletakan keputusan terpenting di

tangan mereka yang paling terkena tangan mereka yang paling terkena dampak suatu tindak pidana;dampak suatu tindak pidana;

o Menjadikan keadilan lebih memulihkan Menjadikan keadilan lebih memulihkan dan, seyogyanya, lebih transformatif; dan, seyogyanya, lebih transformatif; dandan

o Mengurangi kemungkinan adanya Mengurangi kemungkinan adanya kejahatan di masa yang akan datang.kejahatan di masa yang akan datang.

Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut diperlukan:Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut diperlukan: Keterlibatan korban dalam prose dan korban merasa Keterlibatan korban dalam prose dan korban merasa

puas atas hasil proses tersebut;puas atas hasil proses tersebut; Pelaku tindak pidana mengerti bagaimana tindakan Pelaku tindak pidana mengerti bagaimana tindakan

mereka telah mempengaruhi orang lain dan mereka telah mempengaruhi orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut.bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Hasil proses tersebut membantu memperbaiki Hasil proses tersebut membantu memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan menyelesaikan alasan kerusakan yang telah terjadi dan menyelesaikan alasan dari tindak pidana yang dilakukan (rencana spesifik dari tindak pidana yang dilakukan (rencana spesifik dirancang agar sesuai dengan kebutuhan korban dan dirancang agar sesuai dengan kebutuhan korban dan pelaku); danpelaku); dan

Korban dan pelaku memperoleh suatu “penyelesaian” Korban dan pelaku memperoleh suatu “penyelesaian” dan keduanya dapat berintegrasi kembali dalam dan keduanya dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat.masyarakat.

““The Goals of Restorative Justice” – Howard Zehr (2002;37)The Goals of Restorative Justice” – Howard Zehr (2002;37)

Menurut Howard Zehr (2002; 38), ada 5 pertanyaan yg memandu ttg restorative justice, yaitu :

1.1. Who has been hurt? Who has been hurt? (Siapa yg tersakiti?)(Siapa yg tersakiti?)

2.2. What are their needs? What are their needs? (Apakah keb. (Apakah keb. mereka?)mereka?)

3.3. Whose obligations are these? Whose obligations are these? (Kewajiban (Kewajiban siapakah ini?)siapakah ini?)

4.4. Who has a stake in this situation? Who has a stake in this situation? (Siapakah (Siapakah yg memegang kekuasaan di situasi ini?)yg memegang kekuasaan di situasi ini?)

5.5. What is the appropriate process to involve What is the appropriate process to involve stakeholders in an effort to put things stakeholders in an effort to put things right? right? (Apakah proses sesuai yg melibatkan (Apakah proses sesuai yg melibatkan pemegang kekuasan sbg usaha untuk pemegang kekuasan sbg usaha untuk memperbaiki situasi tsb?)memperbaiki situasi tsb?)

Perbedaan antara Perbedaan antara criminal justice criminal justice dgn dgn restorative justicerestorative justice

a)a) Criminal justice Criminal justice memandang bhw :memandang bhw :i.i. Kejahatan adlh suatu pelanggaran thdp hkm Kejahatan adlh suatu pelanggaran thdp hkm

& negara& negara

ii.ii. Pelanggaran menciptakan kesalahanPelanggaran menciptakan kesalahan

iii.iii. Keadilan membutuhkan pernyataan yg Keadilan membutuhkan pernyataan yg menentukan kesalahan pelaku & menentukan kesalahan pelaku & menjatuhkan pidana thdp pelakunyamenjatuhkan pidana thdp pelakunya

iv.iv. Fokus sentral: pelanggar mendptkan Fokus sentral: pelanggar mendptkan ganjaran setimpal dgn pelanggarannyaganjaran setimpal dgn pelanggarannya

b)b) Restorative justice Restorative justice memandang bhw :memandang bhw :i.i. Kejahatan adl pelanggaran thdp rakyat & Kejahatan adl pelanggaran thdp rakyat &

hubungan antar warga masy.hubungan antar warga masy.

ii.ii. Pelanggaran menciptakan kewajibanPelanggaran menciptakan kewajiban

iii.iii. Keadilan mencakup para korban, para Keadilan mencakup para korban, para pelanggar & warga masy di dlm suatu upaya pelanggar & warga masy di dlm suatu upaya utk meletakkan segala sesuatunya scr benarutk meletakkan segala sesuatunya scr benar

iv.iv. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yg dideritanya (baik scr pemulihan kerugian yg dideritanya (baik scr fisik, psikologis & materi) & pelaku bertggjwb fisik, psikologis & materi) & pelaku bertggjwb utk memulihkannya (biasanya dgn cara utk memulihkannya (biasanya dgn cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dr pelaku & maaf dan rasa penyesalan dr pelaku & pemberian kompensasi ataupun restitusi)pemberian kompensasi ataupun restitusi)

Dua Pandangan BerbedaPeradilan Pidana:Tindak pidana adalah suatu

pelanggaran terhadap hukum dan negara.

Pelanggaran menciptakan kesalahan.

Keadilan mengharuskan negara untuk menentukan siapa yang bersalah dan menjatuhkan kemalangan (hukuman).

Fokus utama: Pelaku mendapatkan hukuman yang layak.

Restorative Justice:Tindak pidana adalah

pelanggaran terhadap orang dan hubungan.

Pelanggaran menciptakan kewajiban.

Keadilan melibatkan korban, pelaku dan anggota komunitas sebagai usaha untuk memperbaiki keadaan.

Fokus utama: korban butuh dan pelaku bertanggung jawab atas perbaikan kerusakan tersebut.

Tiga Pertanyaan Berbeda

Peradilan Pidana:Hukum apa yang

telah dilanggar?Siapa yang

melakukan itu?Apa yang layak

mereka dapatkan?

Restorative Justice:Siapa yang telah

dirugikan?Apa kebutuhan

mereka?Kewajiban siapa

untuk memenuhi kebutuhan tersebut?

Pencegahan kejahatan & peradilan pidana hrs ditempuh dgn kebijakan integral/ sistemik (jgn simplistik & fragmentir).Pengertian “kebijakan integral/sistemik” mengandung bbrp aspek, a.l.:

1. Ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dgn keseluruhan kebijakan pembangunan sistem politik, ekosok & budaya.Dlm dokumen Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” a.l. dinyatakan:

- The many aspects of criminal policy should be coordinated & the whole should be integrated into the general social policy of each country (Kongres ke-5).

- Crime prevention & criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social & cultural values & social change, as well as in the context of the new international economic order (Kongres ke-6 s.d. ke-8).

2. Ada keterpaduan antara “treatment of offenders” (dgn pidana/tindakan) & “treatment of society”. Seluruh masyarakat (lingkungan hidup) hrs dibangun/disusun sedemikian rupa agar sehat dr faktor2 kriminogen. Dlm Kongres ke-61/1980 dinyatakan “the overall organization of society should be conceived as anti criminogenic.

1. Ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dgn keseluruhan kebijakan pembangunan sistem politik, ekosok & budaya.Dlm dokumen Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” a.l. dinyatakan:

- The many aspects of criminal policy should be coordinated & the whole should be integrated into the general social policy of each country (Kongres ke-5).

- Crime prevention & criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social & cultural values & social change, as well as in the context of the new international economic order (Kongres ke-6 s.d. ke-8).

2. Ada keterpaduan antara “treatment of offenders” (dgn pidana/tindakan) & “treatment of society”. Seluruh masyarakat (lingkungan hidup) hrs dibangun/disusun sedemikian rupa agar sehat dr faktor2 kriminogen. Dlm Kongres ke-61/1980 dinyatakan “the overall organization of society should be conceived as anti criminogenic.

3. Ada keterpaduan antara “penyembuhan/pengobatan simplomatik” & “penyembuhan/pengobatan kausatif”.

4. Ada keterpaduan antara “treatment of offenders”, “treatment of the victim”, & “treatment of society”.Kongres ke-7:“Victim’s rights should be perceived as an integral part/aspect of the total criminal justice system”

Zvonomir-Paul Separovic:“the right ot the victim are a component part of the

concept of human right”

5. Ada keterpaduan antara “individual/personal responsibility” dgn “structural/ functional responsibility”.

6. Ada keterpaduan antara sarana penal dan non penal.

3. Ada keterpaduan antara “penyembuhan/pengobatan simplomatik” & “penyembuhan/pengobatan kausatif”.

4. Ada keterpaduan antara “treatment of offenders”, “treatment of the victim”, & “treatment of society”.Kongres ke-7:“Victim’s rights should be perceived as an integral part/aspect of the total criminal justice system”

Zvonomir-Paul Separovic:“the right ot the victim are a component part of the

concept of human right”

5. Ada keterpaduan antara “individual/personal responsibility” dgn “structural/ functional responsibility”.

6. Ada keterpaduan antara sarana penal dan non penal.

7. Ada keterpaduan antara sarana formal & sarana informal/tradisional; keterpaduan antara “legal system” & “extra legal system”.

Kongres ke-4: - Sangatlah penting bentuk2 kontrol sosial tradisional

dihidupkan kembali & dikembangkan (it was important that traditional forms of primary social-control should be revived & developed).

Kongres ke-7: - Tindakan/kebijakan kejahatan yg baru hendaknya

jgn mengganggu/mengacaukan berfungsinya sistem tradisional yg efektif; identitas kultural hrs dipertahankan/ dipelihara.

8. Ada keterpaduan antara “pendekatan kebijakan” (policy oriented approach) dan “pendekatan nilai” (value oriented approach).

Kejahatan2 yg mendpt perhatian Kongres PBB utk ditanggulangi, a.l.:

1. Economic crimes; crime as business; economic abuses.2. Corruption; corrupt activities of public official.3. Illicit trafficking in drugs.4. Money laundring.5. Violent crime; domestic violence.6. Environmental crime.7. Industrial crime.8. Cyber crime (computer crime, computer related crime).9. Urban crime.10. Juvenile crime; instrumental use of children in criminal

activities.11.Trans-national/international crime.12.Crime against cultural property (cultural heritage).13.Racism (religious/racial crime & all its forms).14.Xenophobia, intolerance, discrimination.

Perlu dibenahi & ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum, antara lain dgn membuat resolusi ttg:- Code of Conduct for Law Enforcement Officials (Resolusi MU-PBB 34/169, 1979).- International Code of Conduct for Public Officials

(Resolusi MU-PBB 51/59).

Perlu dibenahi & ditingkatkan kualitas institusi & sistem manajemen organisasi/manajemen data:- Computerization of records; computerization of

criminal justice operations.- Dibentuknya jaringan informasi/data internasional (UNCJIN = United Nation Crime and Justice Information Network).

Disusunnya beberapa “Guidelines“, “Basic Principles”, “Rule”, “Standart Minimum Rules (SMR)”, antara lain:- SMR for the Treatment of Prisoners (Resolusi Ecosoc 663 C (XXIV) 1957 & 2076 (LXII) 1977).- Safeguards guaranteeing protection of the right of those facing the death penalty (Resolusi Ecosoc 1984/50, Thn 1984).- SMR for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) (Resolusi MU-PBB 40/33, Thn. 1985.)- Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power (Resolusi MU-PBB 40/34, Thn. 1985).- Basic Principles for the Treatment of Prisoners (Resolusi MU-PBB 45/111, Thn. 1990).- UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) (Resolusi MU-PBB 45/112, Thn. 1990).- UN Rules for the Protection of Juvenile Depried of their Liberty (Resolusi MU-PBB 45/113, Thn. 1990).

Ditingkatkannya “kerja sama internasional” (international cooperation) & bantuan teknis (technical assistance) dlm rangka memperkokoh “the rule of law” & “management of criminal justice system”.