KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN TELEMATIKA

Dini Dewi Heniarti*, Husni Syawali*, dan Diana Wiyanti*

#Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

Abstract

The rush development of information technology has created the super modem and smarter hardware andsoftware for information and communication process which may fulfill the needs of society at this fieldsFurthermore, it has changed the mindset and the business activity in industrial, trade, government and other livesectors and it influence the social live and law. Actually there is also negative impact which is caused by thedevelopment of information technology such as the possibility for new crime on data security. However, there are atleast three approach models can be used to prevent or control the negative impact of this development there are-first, traditional approach (through law enforcement), second, making new interpretation, and third makinq newcriminal policy.

Keywords: Technology, communicationjnformation.

1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat berpendapat bahwa sekarang kitamemasuki era informasi, sebagaimana dikatakan olehEdmon Makarim:.

"Banyak pendapat yang menyatakan bahwainternet mempunyai kelebihan sebagai suatu jaringanglobal dari suatu jaringan komputer dengan berbagaifasilitas kemudahan. Hanya sedikit orang yang kritismempertanyakan, apakah media komunikasi eletronikini dapat mempunyai akibat hukum bagi penggunanya?Alam baruyang dinamakandengan cybercspace (duniamaya) sering dianggap tidak ada hukumnya, sebagaisuatu ruang baru tanpa hukum. Akibatnya orang punmenjadi liar dalam menampilkan informasiV

Istilah cyberspace sebenarnya lahir dari konsepcomputer dan communication, konsep itu lebih dikenaldengan konvergensi telematika, yaitu keterpaduanantara teknologi telekomunikasi, media, daninformatika. Istilah senada dikemukakan olehSuwarno,2 bahwa telematika merupakan persenyawaan(konvergensi) telekomunikasi dan telematika. Penulis

Edmon Makarim, Cyberlaw antara Wacana danKenyataan, Tempo, 3 February, 2002, him. 3.Suwarso, Makalah pada Seminar Hukum Nasional StrategiPenanggulangan Kejahatan dalam bidang Telematikakerjasama Universitas Semarang dengan Dirjen Pos danTelekomunikasi, 2002, him. 1.

dalam hal ini juga mempergunakan telematikawalaupun bukan satu-satunya terminologi.

Telekomunikasi merupakan salah satu mediamanusia berinteraksi, dalam hal ini interaksi yangdilakukan dalam jarak jauh. Telekomunikasi memilikipengertian sendiri karena memiliki karakteristik sendiri.3

Di era perkembangan teknologi sekarang ini,informasi menjadi hal yang sangat vital, bagaimanaorang mencari informasi sesuai dengan kebutuhannyadan keakuratan informasi tersebut menjadi hal yangtidak kalah penting juga, arus komunikasi yangberkembang sangat cepat memerlukan suatuinstrument hukum komunikasi yang baik, yang dapatmenunjang perkembangan arus informasi.

Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, media,dan informatika atau disingkat dengan teknologitelematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola pikir dancara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan,pemerintahan, pendidikan, dan berbagai sektorkehidupan lainnya.

Perkembangan teknologi telematika membawadampak permasalahan baik dalam kehidupan sosialmaupun hukum. Dampak permasalahan tersebutterletak pada karakteristik teknologi telematika itu

3 Agus Budi Riswandi, Hukum dan Internet diIndonesia, UllPres, 2003, him. 3.

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika(Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, dan Diana Wiyanti) 27

sendiri, yang menciptakan pola prilaku antara individudengan masyarakat.

Perubahan perilaku tersebut baik positif maupunnegatif akan menimbulkan masalah baru dalam halpengawasan dan pengaturannya. Perlu diperhatikankiranya bahwa kemajuan teknologi komunikasi tersebutmemiliki sisi gelap baik kecanggihan dankemampuannya dalam menyediakan berbagai macamkemudahan. Sekalipun pada akhirnya perangkat hukumakan digunakan untuk mencegah dan menindak orangyang menyalahgunakan atau melanggar aturanpenggunaannya, namun akan lebih baik apabila etikaatau moral dijadikan landasan untuk mengendalikanmanusia dari perbuatan yang merugikan atauperbuatan yang tidak terpuji.4

Dalam dunia nyata (real) manusia berkomunikasibiasanya secara kasat mata (face to face), sedangkanseiring dengan perkembangan teknologi informasimisalnya manusia dalam melakukan aktivitas internetbaik untuk keperluan bisnis, pendidikan, kesehatan,pemerintahan tidak secara face to face melainkandengan jarak jauh bahkan lintas batas negara.Fenomena semacam ini menggambarkan kepada kitabahwa dunia sudah menyatu.

Dalam dunia bisnis transaksi perdagangan melaluisarana elektronik mengalami dilema. Di satu sisi modeltransaksi perdagangan melalui sarana elektronikmenawarkan biaya rendah, efesiensi, dan praktis.Namun di sisi lain dengan beberapa nilai tambah darimodel transaksi perdagangan melalui media elektroniktelah menciptakan keraguan-keraguan dari pelakukalangan bisnis.5

Permasalahan yang muncul kemudian adalahmasalah keamanan dan beraktivitas dengan melaluimedia elektronik, bahkan aktivitas ini telahmenimbulkan dimensi kejahatan baru. VolodymyrGolubev.6 Menyebutnya sebagai "The new form ofantisocial behavior."

4 Tien Sumartini Saefullah, Peranan Etika atau Moral dalamkegiatan Cyberspace Sebagai Salah Satu UpayaPenegakkan Hukum , Jurnal Syiar Madani, vol. IV. No.1.2003, him. 1.

6 Ibid. him. 39.6 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2002, him. 252. selanjutnyadikatakan beberapa julukan lainnya antara lain sebagaikejahatan dunia maya (cyber/virtual space offence),dimensi baru ini hi tech, transnational crime dan dimensibaru dari white collar crime.

28

Kejahatan dalam bidang telematika ini merupakansisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyaidampak yang sangat luas bagi seluruh bidangkehidupan modern saat ini. Beberapa bentuk kejahatantelematika terdapat dalam bidang, antara lain:7

a. Penggunaan kartu kredit milik orang lain.

b. Transaksi perbankan.

c. Pemanfaatan kode rahasia (PIN) milik orang lainuntuk penarikan uang tunai dari ATM.

d. Perikatan atau kontrak elektronik.

e. Penggunaan domain milik orang lainmelanggar hak atas kekayaan intelektual.

yang

mengirimkan, atauyang mengakibatkan

f. Membuat, menyediakan, mengirimkan, ataumenghapus data komputer yang mengakibatkanterganggunya fungsi sistem.

g. Membuat, menyediakan, mengirimkan, ataumenghapus data elektronik yang mengakibatkankerugian ekonomi bagi orang lain.

h. Mengakses jaringan komputer dengan maksudmencuri data (hacker).

Dari berbagai contoh kejahatan telematika yangdikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwakejahatan yang dilakukan merupakan tindak pidanayang selama ini telah di kenal yaitu pencurian,pemalsuan, kejahatan kesusilaan, penggunaan hakmilik orang lain tanpa izin, akan tetapi pelaksanaantindak pidana tersebut dilakukan dengan menggunakanjaringan dan atau jasa telekomunikasi. Adapunbeberapa kasus yang menonjol dan terjadi di Indonesiaantara lain:

1. Kasus hacking murni.

Berikut ini grafik korban Hacker di Indonesiaberdasarkan domainnya yang terdata dari tahun 1986-2000, jumlahnya: 16 kasus (data dari sumber yangcukup valid: Attrition.org). jumlah ini tidak menunjukkansituasi yang sebenarnya karena banyak yang tidakterdata atau dark number, karena para korban masihenggan melaporkan kepada Polri.

7 Sutrisman, Makalah pada Seminar Nasional, StrategiPenanggulangan Kejahatan dalam Bidang Telematika,kerjasama Universitas Semarang dengan Dirjen Pos danTelekomunikasi Dephub Rl, 2002, him. 2.

JS"ttlO S Volume III No 1 Januari - Juni 2005 : 27 - 39

Korban Hacker di Indonesia (Tahun 1986-2000).

5000%4000%

com 4 % org 6% edu 50%

El Generik Domain Komersil (com)@ Generik Domain Organisasi (org)? Generik Domain Pendidikan (edu)

(Sumber: http:// www.attrition.org)

Di bawah ini adalah data tanggal penyerangan,nama-nama situs yang menjadi korban di Indonesiaserta nama hacker yang melakukannya. Denganbeberapa contoh website yang menjadi korbankejahatan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dataini pun belum mencerminkan kejadian yangsesungguhnya (lebih banyak), serta belum terdatakankerugian finansial/ekonomi.

Website di Indonesia vanq meniadi Korban Hacking(Tahun 1996-2000).

(Sumber: http://www.attrion.org)

Dari data tersebut terlihat bahwa pada tanggal 18dan 19 Januari 1998 situs Polri dan ABRI menjadi

korban namun tidak berdaya untuk mengungkaptersangkanya, adapun hacker yang seringmelakukannya dan berasal dari Indonesia adalah:Kecoak E, Phait, dan Antihackerlink, sedangkan yanglainnya sulit untuk di identifikasi kemungkinan besarhac/cer tersebut dari luar negeri.

Akibat yang ditimbulkan dari ulah para hackertersebut adalah sebagai berikut:

a. Planetdata.co.id penampilannya tertutup habis, yangmuncul cuma tulisan Hacked!!. Troya Rulezzz,Ferical yang membobol situs ini juga memberipesan-pesan. Ferizal misalnya menulis, / knew Ilove you before I met you (dedicated for datu). Situsaslinya sendiri hingga akhir Oktober 2000 belumpulih.

b. Situs Matahari tiba-tiba berubah menjadi Khaterina,dibawahnya tertera tulisan / really love you so much.Hacker tersebut menuliskan nama Iwan dan Kahtdan Gambar Hati. Mengaku sebagai Chikebum,salah satu kelompok dari anti hackerlink, membobolsitus matahari karena frustasi akibat putus cinta.

Sebelumnya situs milik perusahaan terkait dengangroup Lippo, kabelvision juga diserang, tidakteridentifikasi siapa yang melakukannya. Di halamanweb hanya tertera: sorry, http:\

ww.kabelvision.co.id stiil under heavy attack.

c. Situs Astek.co.id. milik PT. Jamsostek pada tanggai6 Oktober 2000 berubah tampilannya, terteragambar Adolf Hitler lengkap dengan logo nazi dantulisan HC, craker ini menamakan dirinya HilterCrew, dibagian bawah situs ada teks tentang Yahudijuga link ke www.hitler.org.

d. Situs Universitas Trisakti (trisakti.ac.id) padapertengahan Juli tahun 2000 berubah wajah,seseorang yang menamakan dirinya SubZeromenyusup dan mengubah halaman tersebut.Halaman web berwarna hitam itu diisi oleh tulisanSubZero owns you dan ketikan besar berbunyiHacked by Subzero, la juga meninggalkan emailatas nama Ch4m313.on@hotmail.com.

e. Situs Rad.net, perusahaan Internet Service Provider(ISP) juga kebobolan, terjadi pada tanggal 24 Mei2000, pelakunya Antihackerlink, mereka mengubahtampilan situs dengan menuliskan namaAntihackerlink besar-besar, di bawah tulisan: existwithout skin colour, without nationally, with outreligions bias. Pelakunya juga meninggalkan e-mail,antihackerlink(5)antionline.0rg.

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika(Dini Dew/ Heniarti, Husni Syawali, dan Diana Wiyanti) 29

Tanggal

28Oktober2000

27Oktober200026Oktober200025Oktober200024Oktober2000

07Oktober2000

14Juli200014Juli200024Mei2000

12September1999

24Agustus199921Agustus1999

01Agustus199819Januari199818Januari1998

23Desember1996

NamaSitusKorbanPianetdata.co.id

Matahari.co.id

Asaba.co.id

Kabelvision.co.id

Commerce.net.id

Astek.co.id

Deka.co.id

Trisakti.ac.id

Rad.net.id

Webprimus.inptek.net.id

Redhat.or.id

Satelindo.co.id

Bit.net.id

Polri.mil.id

Abri.mil.id

Bppt.go.id

NamaHacker

Troya

AntihackerlinkReboot

-Stolen

HitlerCrewSuBZero

SuBZero

Antihackerlink

HPT

Stroomtrooper

Mozy

KaoTikTeam

KecoakE

KecoakE

Phait

f. Satelindo.co.id, dibubuhi sebuah gambar dengantulisan dibawahnya, / caal that one ... "The LastWar," pelakunya Mozy pada Agustus tahun laluselain teks singkat juga meninggalkan e-mail dimozv(8)usa.com,

g. Polri.mi.id dan Abri.mil.id, situs milik Polri di susupioleh Kecoak Elektronik terjadi pada tanggal 19Januari 1998, si kecoak mengubah halaman depansitus dengan tulisan Tritura 98. Isinya berupatuntutan agar menurunkan harga, rombak kabinet,dan bebaskan tapol. Juga disertakan hujatankepada pemerintah. Bersamaan dengan itu situsPolri di ubah tampilan tetapi tidak merusak server,situs milik TNI, abri.mil.id, dibagian atas tertulis, thecruel, violent, and corrupted.

h. Situs BPPT, di rusak dan di serang oleh merekayang menamakan dirinya Portuguese HackersAgaint Indonesia Tiranny (Phait) melakukan masshack ke situs Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi (BPPT), pada tanggal 23 Desember 1996.Pelakunya mengatakan bahwa serangan itu bukanmelawan rakyat Indonesia, melainkan pemerintahIndonesia.

2. Kasus bermotif ekonomi/penyalahgunaan kartukredit.

Berikut ini adalah data para hacker yangbermotivasikan ekonomi atau sengaja menipu belanjapada website e'commerce dengan menggunakannomor kartu kredit untuk orang lain, secara melawanhukum. Pelakunya, lazim disebut dengan carder karenamodus ini bukan cara hacking yang sesungguhnya,sebagian tertangkap oleh reserse Polda Jawa Tengahdan Polda D.I. Yogyakarta.

a. Kasus di Semarang.

Berdasarkan laporan dari MasterCard InternationalSecurity & Risk Management tanggal 13 November2000 yang berpusat di Singapura. Dasar laporantersebut dari keluhan perusahaan komputerGreywolf Computer Services yang berada di kotaWeirton negara bagian West Virginia AmerikaSerikat, pemiliknya Mr. Mark Bunner pada tanggal17 November 2000, melaporkan ke MasterCardtelah di tipu oleh orang Indonesia sebanyak14.644,41 US$. Dari laporan ini dapat diketahuisiapa pelakunya di Indonesia, dari kota manatransaksi dilakukan:

Tersangka Yang Paling Sering MelakukanTransaksi

(Sumber: Mastercard Intemasional Security & RiskManagement).

Penyidikan terhadap para tersangka tersebut danmodus operandi yang mereka lakukan adalahsebagai berikut; pada tanggal 15 November 2000tersangka Adhenico A. Kurniawan (Nico), umur 20tahun seorang mahasiswa UNIKA-Salatiga ditangkap oleh Reserse Polda Jawa Tangah, dalamlaporan Polisi No:A/133/XI/2000/Serse tanggal 15November 2000, ia dituduh melakukan tindak pidanasebagaimana dalam pasal 378 KUHP, 363 KUHP.

b. Kasus di Yogyakarta.

Adapun rekap data dari kasus yang terjadi diYogyakarta adalah sebagai berikut (terlampir):

1. Jumlah Kasus (tersangka dicurigai): 127 kasus.

2. Dapat disidik tuntas: 5 kasus.

3. Belum bisa disidik : 118 kasus.

Beberapa kasus penggunaan nomor-nomor kartukredit secara tidak syah (penipuan) melalui caramenggunakan internet yang tersangkanya dapat ditangkap, sedangkan dalam proses untuk diajukan kepersidangan oleh penyidik Polri di Yogyakarta danSemarang atau pun yang ditangani oleh penyidik diMabes Polri. Dengan jumlah tersangka lebih dari 10orang, perkembangan terakhir seluruh kasuscybercrime yang tercatat Polri atau dilaporkan olehkorbannya adalah sebagai berikut:

30 lES-tllO S Volume III No 1 Januari - Juni 2005: 27 - 39

No

12

34

5

6

78

NamaTersangka

BenySum

AryantoSurya

BanuPradipto

Adhenico.a

Kumiawan

Suriapuspa

FerdinanKesi

JanuarMaulana

Jumlah

JumlahTransaksi

42

32

3

2

1

118

Kerugian(US$)35002010

15004000840

600300

28013010

Kota

SalatigaUngaran

Ungaran

Semarang

Salatiga

Salatiga

Salatiga

Salatiga

1. Kasus hacking/cracking

Kasus Hacking/Cracking di Indonesia(November 2001- Februari 2002).

2. Kasus kejahatan umum dengan internet sebagai media.

Kasus Kejahatan Umum yang menqqunakan Internet di Indonesia.(November 2001 - February 2002).

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika(Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, dan Diana Wiyanti) 31

No

1

2

345

ModusOperandiDDOSAttack

Defacing

Cracking

PhreakingLain-lain

JumlahTotal

Jumlah

3

2

1017

Korban

1 Korea

2Jepang

2Jepang

1Jakarta

01Jakarta

7

Pelaku

1Jakarta1 Bandung

1Jakarta1Bandung1Bandung

01Bandung

7

Catatan

0NimdaAttack

No

1

2

3

4

567

ModusOperandi

PenipuanKartuKredit

ValisHit&Run

PenipuanInternetBanking

PornografiAnak

Terorisme

PeyelundupanSenpi

Narkoba

Jumlah

Total

10

1

2

1

1

01

15

Korban

3Singapura3USA

3Australia

1 1nggris

1Australia

1Semarang

1Jakarta

1Jakarta

1 USA0

1Jakarta15

Tersangka

1 Bali1Jakarta1 Batam

2Bandung3Semarang

1Jakarta1Manila

1Jakarta

1Jakarta1 USA

1Bandung

01 Bandung

15

Catatan

E-mail

0Narcotics

Kejahatan dalam bidang telematika ini mendapatperhatian dalam seminar RUU PTI. Dalam InternationalInformation Industry Congress (NIC) 2000 MilleniumCongress, yang diselenggarakan di Quebec danInformation Technology Association of Canada (ITAC),juga sangat mengkuatirkan masalah ini yangmenyatakan bahwa Cybercrime sebagai dampak dari hitech (CC) merupakan sisi paling buruk dari masyarakatinformasi "Cybercrime is part of the seamy side of theinformation society?

Kejahatan dimensi baru yang ditimbulkan akibatperkembangan teknologi telematika seyogyanyamendapat perhatian bersama untukmenanggulanginya. Dalam menghadapi kejahatantelematika sebagian berpendapat bahwa penerapansistem hukum tradisional untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dunia online ini sangat mendesak untukdilakukan, tanpa harus menunggu akhir perdebatanakademis mengenai sistem hukum yang paling pas,pertimbangan pragmatis yang didasarkan atasmeluasnya akibat yang ditimbulkan telah memaksanegara manapun untuk segera membentuk aturanhukum mengenai hal tersebut. Untuk itu semua yangpaling mungkin adalah dengan mengaplikasikan sistemhukum tradisional yang saat ini berlaku, sambilmenunggu kebijakan formulasi. Model pendekatansemacam ini rupanya sudah mulai dilakukan olehaparat penegak hukum di Indonesia. Beberapa contohkasus yang berkembang misalnya kasus domain namedengan menggunakan nama mustika ratu.com. Dalamkasus ini aparat penegak hukum mencobamenggunakan hukum konvensional semacam UUMerek, UU Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan KitabUndang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal alatpembuktian pun hakim saat ini mulai didorong untukmelakukan terobosan-terobosan hukum berkaitandengan kehadiran digital signature dalam transaksi e-commerce atau internet payment system melalui modelinterprestasi hukum.

1.2 Identifikasi Masalah

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan di bidangtelematika membawa implikasi bentuk-bentukkejahatan baru, dimana dalam hal ini peiiu ada suatukebijakan dalam penanggulangannya. Oleh karena itudari latar belakang permasalahan tersebut dapatdiidentifikasikan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penanggulangan kejahatantelematika melalui sarana penal?

2. Bagaimana kebijakan penanggulangan kejahatantelematika melalui sarana non penal?

1.3Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminalpenanggulangan kejahatan telematika melaluisarana penal.

2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminalpenanggulangan kejahatan telematika melaluisarana non penal.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapatmemberikan kontribusi baik secara teoritis maupunsecara praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapatmenambah wawasan dan pengetahuan bagipeneliti, khususnya mengenai kebijakan kriminaldalam penanggulangan kejahatan telematika.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapatmenambah wawasan bagi masyarakat luaskhususnya dalam bidang Pembaharuan HukumPidana.

2. PEMBAHASAN

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan di bidangtelematika membawa implikasi bentuk-bentuk kejahatanbaru, dimana dalam hal ini perlu ada suatu kebijakandalam penanggulangannya.

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologitelematika merupakan salah satu program dalampembangunan nasional. Pesatnya perkembanganteknologi telematika selain mengandung aspekkemanfaatan juga bisa berdampak kriminogen.

Dalam suatu pertimbangan "Milan Plan Action"hasil kongres PBB ke VII dinyatakan:9

"The past years have witnessed rapid andfarreaching social and economic transmormation inmany countries. Development is not criminogenics perse sepecially where is fruit are equitable distributes

Ibid. him. 240.

32

9 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan HukumPidana, Citra Aditya Bhakti, 1996, him. 9.

GtllO S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:27 - 39

among all the peoples, thus contributing to theimprovement of overall social conditions, however,unbalanced or inadequately planedd developmentcontributies to increases of criminality."

Dari pemyataan kongres PBB tersebut terlihatsuatu penegasan bahwa, pembangunan itu padahakikatnya tidak bersifat kriminogen apabila hasil-hasilnya didistribusikan secara pantas dan adil kepadasemua rakyat serta menunjang kondisi sosial, akantetapi pembangunan bersifat kriminogen atau dapatmeningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itutidak direncanakan secara rasional, perencanaannyatidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural danmoral serta tidak mencakup strategi perlindunganmasyarakat yang integral.

Oleh karena itu kebijakan pembangunan dalambidang teknologi juga harus diletakan secara integraldengan kebijakan pembangunan nasional. Dampaknegatif dari perkembangan teknologi telematika adalahterjadinya kejahatan dimensi baru. Hukum (hukumpidana-penal) akan dipanggil, walaupun tidak selaludemikian, untuk mengatasi hal tersebut karena hukumhanyalah salah satu sarana kontrol sosial.

Sehubungan dengan hal ini, Sudarto pemahmengemukakan,10 bahwa apabila hukum pidanahendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-seginegatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi(antara lain penanggulangan kejahatan), makahendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politikkriminal atau social defence planning, dan ini pun harusmerupakan bagian integral dari rencana pembangunannasional.

Hukum pidana sebagai sarana terakhir dalampenanggulangan kejahatan, artinya apabila hendakmenggunakan hukum pidana maka harus betul-betulmemperhatikan prinsip-prinsip pembatas agar tidakdigunakan secara serampangan. Akan tetapi dalamkasus-kasus tertentu hukum pidana akan dipanggil.

Upaya penanggulangan kejahatan denganmenggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan carayang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.

Sampai saat ini pun hukum pidana masih diandalkansebagai salah satu politik kriminal, bahkan pada akhir-akhir ini pada bagian akhir produk perundang-

undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentangketentuan pidana.11

Hukum pidana merupakan salah satu sarana penalyang digunakan untuk menanggulangi kejahatan,dimana penal policy ini merupakan bagian yang integraldari seluruh kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.Penggunaan sarana penal ini antara lain adalahdengan melakukan pembaharuan hukum pidana {penalreform). Dengan demikian pembaharuan hukum pidanamerupakan bagian dari kebijakan hukum pidana {penalpolicy).

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidanaberkaitan erat dengan latar belakang dan urgensidiadakannya pembaharuan hukum pidana yang dapatditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofis, dansosio kultural atau dari beberapa aspek kebijakan;khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dankebijakan penegakan hukum, artinya pembaharuanhukum pidana pada hakikatnya hams merupakanperwujudan dan perubahan terhadap berbagai aspekdan kebijakan yang melatarbelakangi. Dengandemikian pembaharuan hukum pidana padahakekatnya mengandung makna reorientasi danreformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilaisentral sosio politik, sosio filosofis, dan sosio kulturaldengan pendekatan yang berorientasi kepadapendekatan kebijakan {policy oriented) dan pendekatanyang berorientasi pada nilai {value orientedapproach).12

Selain alasan-alasan tersebut di ataspembaharuan hukum pidana didasarkan pada alasanadaptif yaitu dengan melihat kecenderungan-kecenderungan internasional. Kebijakan kriminal (politikkriminal) merupakan suatu usaha yang rasional darimasyarakat dalam menanggulangi kejahatan.13Defenisi dari Marc Ancel merumuskan sebagai "therational organization of the control of crime by society".14

10 Sudarto, Hukum dan Hukum-Pidana, 1981, him. 104.

11 Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek KebijakanPenegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana, CitraAditya Bhakti, 1998, him. 39.

12Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan HukumP/tfana, Op.cit.hlm.31.

13Sudarto, Ibid, hlm.38.

14Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan HukumPidana , Op. Cit, hal.2. Selanjutnya dikatakan, bertolakdari pengetahuan Marc Ancel, G. Peter Hoefnaglesmengemukakan bahwa "criminal policy is the rationalorganization of the social reaction to crime".

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika(Dini Dew/ Heniarti, Husni Syawali, dan Diana Wiyanti)

33

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan padahakikatnya merupakan bagian yang integral dari upayaperlindungan masyarakat (social defence) dan upayamencapai kesejahteraan masyarakat [social welfare).Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhiratau tujuan utama dari politik kriminal adalahkesejahteraan masyarakat. Selanjutnya G. PeterHoefnagels mengatakan.15

"Criminal policy as a science of policy is part alarger policy; the law enforcement policy, the legislativeand enforcement policy is in turn part of social policy".

Dari uraian Hoefnagels terlihat bahwa upayapenanggulangan kejahatan dapat ditempuh denganpendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminaldengan politik sosial.

2. Ada upaya keterpaduan antara upayapenanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal.

3. Ada keterpaduan antara treatment offender'sdengan treatment of society.

4. Ada keterkaitan antara penyembuhan simptomatikdengan causative.

5.' Ada keterpaduan antara treatment of offender'sdengan treatment of the victim.

6. Ada keterpaduan antara individual/personalresponsibility dengan structural /functionalresponsibility.

7., Ada keterpaduan antara sarana formal/tradisional/legal system dengan extra legal system.

Dari uraian di atas tampak bahwa kejahatan dalambidang telematika tidak dapat ditanggulangi hanyamelalui sarana penal (hukum pidana), karena hukumpidana mempunyai batas-batas kemampuan.Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan,dengan demikian penggunaan atau intervensi penalseyogyanya dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat,selektif, dan limitatif. Hal yang sama dikemukakan olehJeremi Bentham bahwa;15 hukum pidana jangandigunakan apabila "groundless, needless, unprofitable,or inefficacious." Hal ini senada seiring ditegaskan

dalam kongres-kongres PBB bahwa upaya non penalmerupakan "The basic strategies crime prevention."

2.1 Pembaharuan Hukum Pidana sebagai Bagiandari Kebijakan Kriminal.

Perkembangan telematika ditandai dengan adanyakonvergensi antara aspek teknologi dan bisnis.Konvergensi ini meliputi beberapa hal, yakni:konvergensi perangkat (equiepmenf), konvergensijaringan {network), konvergensi jasa (services),konvergensi pasar (market), dan konvergensikonsumen (costumer). Dengan kemunculan perangkat-perangkat (keras maupun lunak) dan jaringan-jaringanserta sektor-sektor jasa baru, terkait dengankeberadaan internet sebagai suatu jaringantelekomunikasi global {global telecomunication network)atau sering juga disebut jalan raya informasi(information super highway),^7 orang mulaimembayangkan terjadinya konvergensi pasar dankonvergensi konsumen itu.

Selanjutnya dalam bidang perdagangan telahmelahirkan model transaksi (e-commerce), dalambidang pendidikan (e-learning), pemerintahan (e-governmenf), bisnis (e-bussines), dan politik (e-democracy), dengan demikian telematika tidak hanyadapat dimanfaatkan untuk bertelekomunikasi tetapidapat dipergunakan untuk perdagangan, pendidikan,politik, dan akan memberikan nilai tambah apabiladikelola dengan baik.

Dalam rangka pemberdayaan telematika,pemerintah Indonesia sangat concern dalammengembangkan kerangka hukumnya, terbukti saat inisedang disusun RUU Pemanfaatan Teknologi Informasidan RUU Cyberlaw.

Karakteristik dari super highway information jugatelah mendorong banyak negara untuk membuataturan-aturan hukumnya. Aturan hukum inidimaksudkan untuk memberikan tindakan preventifmaupun represif atau kemungkinan pelanggaran-pelanggaran hukum melalui teknologi telematika.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukumsenantiasa berdialektika dengan aspek non hukum.Sejalan dengan pemahaman ini tidak menutup

15 Ibid.16Nigel Walker dalam Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek

Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Op. Cit. him. 48. lihat juga Herbert L. Packer, The limit ofcriminal sanction, 1968, him. 366.

34

17 Edmon Makarim, Hukum dan Telematika (cyverlaw),http://www.cyberlaw.lkht.org/asp/hukumtelematika.

IE-iJn.0 S Volume III No 1 Januari - Juni 2005 : 27 - 39

kemungkinan juga hukum berdialektika denganperkembangan teknologi.18

Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakanbagian dari upaya kebijakan kriminal. Salah satumasalah sentral dari penanggulangan kejahatantelematika melalui penal reform adalah masalahkriminalisasi.

Dalam hal ini apa-apa sajakah yang dapatdikategorikan/dikriminalisasikan sebagai tindak pidanadalam bidang telematika. Kebijakan kriminalisasimerupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatuperbuatan yang semula bukan tindak pidana (tindakpidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yangdapat di pidana).19

Dalam work shop "Computer Related Crime" yangdiselenggarakan dalam kongres PBB X tahun 2000dinyatakan bahwa negara-negara anggota harusberusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuanyang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian,dan prosedur (States should seek harmonization,evidence, and procedure).20 Dengan demikianmasalahnya bukan sekedar membuat kebijakanformulasi legislatif, akan tetapi bagaimana adaharmonisasi kebijakan penal diberbagai negara. Iniberarti kebijakan kriminalisasi tindak pidana dalambidang telematika bukan semata-mata masalahnasional, akan tetapi terkait juga dengan kebijakanregional dan internasional.

Kebijakan kriminalisasi tindak pidana bidangtelematika tidak boleh dilakukan secara serampanganagar tidak terjadi krisis kelebihan perbuatan yangdikriminalisasikan (The crisis of criminalization), krisiskelebihan batas kemampuan pidana (The crisis of overeach of the criminal law), dan melebihi beban aparatpenegak hukum (over velasting). Selain itu hal-hal yangperlu diperhatikan dalam hal kriminalisasi adalahprinsip-prinsip pembatas (The limitating principles)?

18Agus Budi Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia, Op.Cit. him. 59. selanjutnya dikatakan bahwa dalam posisiyang demikian ada tiga kemungkinan yang akan timbul,yakni pertama, hukum akan dipengaruhi perkembanganteknologi, kehdua hukum akan mempengaruhiperkembangan teknologi, dan ketiga hukum dan teknologiakan saling mempengaruhi (bersinergi).

19Barda Nawawi Arif, Perbandingan Hukum Pidana, Op. Cit.him. 269.

20Dokumen A/CONF 187/15, Report of the Tenth UNCongress on The Prevention of Crime and the Treatmentof Offenders, 19 Juli 2000, hlrn.27.

21 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Op. Cit, him. 44.

mengkaitkan begitu saja kejahatan telematika dengankejahatan-kejahatan tradisional tidak begitu gampang.Untuk adanya pencurian dan penggelapan misalnyadiperlukan perbuatan mengambil barang kepunyaanorang lain. Kesulitan timbul apabila si pelakumengambil deposit uang berkaitan dengan cashdispensers. Demikian pula apabila menyangkut tindakpidana penipuan (fraud). Hal ini sulit ditetapkan apabilayang dicurangi adalah komputer. Sepanjang yangmenyangkut pemalsuan, masalah yang timbul adalahapakah electronically stored data termasuk dokumenyang dipalsukan, padahal untuk ini biasanyadiisyaratkan adanya pernyataan yang dapat dilihat dandibaca. Oleh karena itu dalam kebijakan formulasi perludilakukan pendekatan-pendekatan. Pendekatan yangpertama dilakukan adalah pendekatan global (globalapproach), yang menghendaki adanya pengaturan baruyang bersifat umum. Pendekatan lain disebut jugasebagai pendekatan evolusioner (evolutioneryapproach) yang berusaha untuk mengadakanpembaharuan atau amandemen terhadap perumusan-perumusan kejahatan tradisional, dengan menambahobjek dan cara-cara dilakukannya kejahatan tersebut.22

Mengenai sumber atau dasar hukum ataulandasan legislasi untuk menyatakan suatu perbuatandapat dipidana konsep RKUHP tetap mempertahankanasas legalitas formal tetapi diimbangi denganperumusan materil yang memberi tempat kepadahukum yang hidup,23 atau hukum tidak tertulis. Dalamdokumen intemasional dan KUHP negara lain jugaterlihat perkembangan/pengakuan ke arah asaslegalitas materil, misal dalam Pasal 15 Ayat (2) ICCPRyang menyatakan:

"No one shall be held quility of any criminal offenceon account of any act of mission wich did not constitutea the time when it was commited. Nor shaal or hevierpenalty be imposed tha the one that was applicable atthe time when the criminal offence wa cimmited. Ifsubsequent to the commission of the offence, provisionis made bylawa for the impotion of a lighter penalty, theoffender shall benefit thereby."

Dalam pasal tersebut diakui adanya Generalprinciple of law recognized by the community ofnations, sebagai sumber hukum. Seiring dengan

22Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai HukumPidana, Alumni, Bandung, 1992.him 31. selanjutnyadikatakan pendekatan ketiga tersebut kompromitis, yaitugabungan keduanya.

23 Ibid.

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika(Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, dan Diana Wiyanti)

timbulnya hukum-hukum baru bahkan timbulnya delik-delik banj, maka ada beberapa kelompok yangresponsif atas realitas ini.24 Kelompok pertama:menolak setiap usaha untuk membuat peraturan hukumbagi aktivitas di ruang maya yang didasarkan atassistem hukum tradisional/konvensional. Merekaberalasan bahwa yang layaknya sebagai surgademokrasi {democratic paradise) yang menjanjikanwahana bagi adanya lalulintas ide secara bebas danterbuka tidak boleh dihambat dengan regulasi/aturanyang didasarkan atas sistem hukum tradisional yangbertumpu pada batasan-batasan teritorial. Kelompokkedua: berpendapat bahwa penerapan sistem hukumtradisional untuk mengatur aktivitas di ruang mayamendesak untuk dilakukan. Kelompok ketiga:berpendapat bahwa aturan hukum yang akan mengaturaktivitas di ruang maya harus dibentuk secara evolutifdengan cara menerapkan sistem common law secarahati-hati. Kelompok ini berpendirian moderat danrealistis karena memang ada beberapa prinsip hukumtradisional yang masih responsif terhadap persoalanhukum yang timbul. Oleh karena itu maka dilihat darisudut kebijakan {penal policy), kebijakan kriminalisasibukan sekedar menetapkan/merumuskan ataumemformulasikan perbuatan apa yang dapat di pidana(termasuk sanksi pidananya), melainkan jugamencakup masalah bagaimana kebijakan formulasilegislasi disusun dalam suatu kesatuan hukum pidanayang harmonis dan terpadu sehingga ada harmonisasimateri/subtansi dan harmonisasi kebijakan formulasi.

2.2 Yurisdiksi Kejahatan Telematika

- Berbicara masalah yurisdiksi pidana {criminaljurisdiction), berlaku beberapa prinsip, yaitu:25

1. Prinsip teritorial {territorial principle), yaitu menunjukkepada dimana pelanggaran itu dilakukan.

2. Prinsip nasionalistis {nationality principle), yaitumenunjuk kepada kepentingan kebangsaan orangyang melakukan pelanggaran/kejahatan.

3. Prinsip universal {universality principle), yaitumenunjuk kepada menjaga seseorang yangmelakukan pelanggaran/kejahatan.

4. Prinsip personal pasif {passive personalityprinciple), yaitu menunjuk kepada nationality atau

kebangsaan orang yang dirugikan (korban olehkejahatan). Selanjutnya Lord Mcmillanmengemukakan pengertian yurisdiksi teritorialsebagai berikut:26

"It is an essential attribute of the sovereignty of thisrealm, as of all sovereign independents states, that isshould process jurisdiction over all person and thingswithin its territorial limits and all causes civil andcriminal arising within these limits."

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwapertama beradanya seseorang atau benda secara fisikdalam suatu wilayah negara sudah menimbulkanyurisdiksi negara terhadap benda atau orang tersebut,sehubungan dengan hal ini Akehurst mengemukakanbahwa territorial principle sebagai berikut:27

"Every state claim jurisdiction over crime'scommitted into its own territory, even by foreigners.Some time a criminal act my begin in one state and becomplete in another: for instance, a man may shootaccros a frontier and kill some one on the other side. Insuch circumstance both state have jurisdiction, thestate where the act commenced has jurisdiction underthe subjective territorial principle, and the state wherethe act is completed has jurisdiction under the objectiveterritorial principle (also some time called the effectdoctrine, based on the fact that the injurious effectdoctrine, base on the fact that the injurious effect,although not the act or mission is self, occurred on theterritory of the state)."

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa,yurisdiksi teritorial mengandung prinsip teritorialsubjektif dengan menitikberatkan kepada dimanakejahatan tersebut diselesaikan beserta akibatnya.

Berdasarkan fakta empiris bahwa kejahatan dalambidang telematika banyak dilakukan di wilayah on lineactivity/cyber, maka patut dikemukakan pendapatMasaki Hamano yang membedakan pengertian cyberjurisdiction dari sudut pandang dunia virtual dan sudutpandang hukum. Dari sudut virtual sering diartikansebagai kekuasaan sistem operator dan parapengguna/user untuk menetapkan aturan danmelaksanakannya pada suatu masyarakat di ruangcyber/virtual. Sedangkan dari sudut hukum, cyber

24Agus Budi Riswandi, Hukum dan Internet, Op. Cit. hlm.67-68.

25Harris D.J. Cases and Material an International Law, thirdedition, sweet and Maxwell, London 1983, him. 210.

36

26Starke J.G. Introduction to International Law,Butterwotrhs, 1989, him. 202.

27Peter Malanzuk, Akeuhurst Modern Introduction toInternational Law, Roudlege, Seven Edition, 1999, him.111.

]E."tla.O S Volume III No 1 Januari - Juni 2005: 27 - 39

jurisdiction adalah kekuasaan fisik pemerintah dankewenangan pengadilan terhadap pengguna internetatau terhadap aktivitas mereka di ruang cyber {physicalgovernment's power and courts authority over net useror their activity in cyber space).26

Jadi membicarakan masalah yurisdiksi padahakikatnya berhadapan dengan masalah kekuasaanatau kewenangan, yaitu siapa yang berkuasa atauberwenang mengatur dunia cyber. Mengenai hal iniDavid R. Jhonson dan David G. Post dalam artikelnyaberjudul "And how Should be governed?.Mengemukakan empat model yang bersaing, yaitu:29

1. Pelaksanaan kontrol saat ini dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang ada saat ini (the exitingjudicial forums).

2. Penguasa nasional melakukan kesepakataninternasional mengenai "the governance ofcyberspace".

3. Pembentukan suatu organisasi internasional baru (Anew international organization), yang secara khususmenangani masalah-masalah di dunia internet.

4. Pemerintahan/pengaturan sendiri (self governance)oleh para pengguna internet.

Jhonson dan Post mendukung hal yang keempat.Keduanya berpendapat bahwa tidak dapat diterapkandan akan mengacaukan apabila diterapkan pada duniacyber. Pendapat kedua orang tersebut banyakmendapat kritikan, karena menganggap orang yangberhubungan di dunia cyber bukanlah orangsungguhan. Sebagai salah satu contoh bahwa kaidah-kaidah konvensional atau pendekatan tradisionaladalah yang dilakukan oleh pengadilan Indonesiadalam kasus domain name dengan menggunakannama mustikaratu.com. Dalam kasus ini para aparatpenegak hukum mencoba menggunakan hukumkonvensional semacam UU Merek, UU PersainganUsaha Tidak Sehat, dan Kitab Undang-undang HukumPidana. Dalam hal pembuktian pun hakim sudah mulaididorong untuk melakukan terobosan hukum berkaitandengan kehadiran digital signature dalam transaksi e-commerce atau internet pay system melalui modelinterprestasi hukum. Hal senada dikemukakan oleh

Qodry Azizy sebagai berikut:30 mengingatperkembangan hukum yang statis perlu ada peaibahanyang sistematis, disamping perlu adanya keberanianpemaknaan atau interprestasi hukum oleh hakim agartidak ketinggalan dan akan memenuhi rasa keadilan.

Hal yang menyangkut masalah yurisdiksi, makaseyogyanya untuk RUU PTI apabila menambah/memperiuas hal-hal yang belum ditegaskan dalamKUHP misalnya dalam KUHP berlakunya asaspersonal/nasional aktif dan asas universal hanya untukdelik-delik tertentu, oleh karena itu dapat diperiuas jugadalam tindak pidana ini. Perluasan asas universal iniuntuk melindungi jaringan komunikasi global. Jadi disinimengandung asas ubikuitasi (Ubequityomnipresence).

Sehubungan masyarakat berkembang denganpesat, sementara hukum sangat statis, sehingga adaperubahan yang sistematis, disamping adanyakeberanian pemaknaan atau interprestasi hukum olehhakim agar tidak ketinggalan zaman dan akanmemenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut makakebijakan kriminalisasi harus terpadu dengan kebijakanpenegakan hukum (law inforcement policy). Kebijakanpenanggulangan kejahatan telematika tidak bisa hanyamelalui upaya penal (penal policy), harus disertai upayanon penal misalnya mempengaruhi pandanganmasyarakat mengenai kejahatan dan penghukuman(influencing view of society on crime and punishment bymass media), pencegahan tanpa kejahatan (prevationwithout punishment). Untuk pencegahan tanpakejahatan bisa melalui penyehatan masyarakat,pengamanan dari sisi teknologi atau yang disebut jugadengan istilah techno prevention, dan dari sisipemerintah harus segera merampungkan UU PTIsebagai umbrella act, melakukan . pembaharuanterhadap hukum pidana, hukum perdata baik materilmaupun formil, perlndungan konsumen dalam e-comerce, sedangkan dari sisi pelanggan/user bisamelalui peningkatan pengamanan terhadap sistem/saran/alat yang digunakan, menjaga kerahasiaannomor kode pasword pribadi.

28Barda Nawawi Arif, Perbaridingan Hukum Pidana, Op. Cit.him. 276.

29Barda Nawawi Arif, Capita Selekta Hukum Pidana, Op. Cit.him. 248.

30 Qodry Azizy, Elektisisme Hukum Nasional, kompetisiantara Hukum Islam dan Hukum Umum, Gama Media,2003. him. 177.

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika(Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, dan Diana Wiyanti)

37

2.3 Penemuan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungankepentingan manusia. Agar kepentingan manusiaterlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaanhukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapatterjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini,hukum yang telah dilanggar ini harus ditegakkan.Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadikenyataan. Dalam memanfaatkan hukum ada tigaunsur yang harus diperhatikan yaitu : kepastian hukum(rechtssicherheif), kemanfaatan (zwecmassigkeit,) dankeadilan (gerechtigheit).3^

Kalau kita berbicara hukum pada umumnya kitahanya melihat kepada peraturan hukum dalam artikaedah atau peraturan perundang-undangan, terutamabagi praktisi. Padahal undang-undang itu tidaksempuma, karena tidak mungkin untuk mengatursegala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya tidak jelas, akan tetapi meskipun demikiantetap harus dilaksanakan.

Oleh karena undang-undang tidak lengkap, makahakim harus mencari hukumnya. la harus melakukanpenemuan hukum (rechtvinding).

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagaiproses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugasmelaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwakonkrit.

Penemuan hukum adalah kegiatan terutamahakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadiperistiwa konkrit. Undang-undang sebagaimana kaedahpada umumnya adalah untuk melindungi kepentinganmanusia. Oleh karena itu harus dilaksanakan atauditegakkan. Untuk dapat melaksanakannya undang-undang harus diketahui orang. Agar dapat memenuhiasas "setiap orang dianggap tahu akan undang-undang", maka undang-undang harus tersebar luas danharus jelas. Kejelasan undang-undang ini sangatpenting, oleh karena itu setiap undang-undang selaludilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalamTambahan Lembaran Negara.

Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkanbegitu saja secara langsung kepada peristiwanya.Untuk dapat menerapkannya harus diberi arti atau

dijelaskan atau ditafsirkan atau disesuaikan denganperistiwanya. Setiap peraturan hukum bersifat abstrakdan pasif. Abstrak karena umum sifatnya dan pasifkarena tidak akan menimbulkan akibat hukum kalautidak terjadi peristiwa konkrit.32

Boleh dikatakan setiap undang-undang perludijelaskan, perlu ditafsirkan tertebih dahulu.Interprestasi atau penafsiran merupakan salah satumetode penemuan hukum yang bersifat memberipenjelasan yang gambling mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkansehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran olehhakim merupakan penjelasan yang harus menujukepada pelaksanaan yang dapat diterima olehmasyarakat mengenai peraturan hukum terhadapperistiwa yang konkrit. Metode interprestasi adalahsarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenarannya terietak pada kegunaanyauntuk melaksanakan ketentuan yang konkrit.

Ada beberapa metode interprestasi, walaupunbukan merupakan metode yang diperintahkan kepadahakim untuk digunakan dalam penemuan hukum, tetapimerupakan penjabaran putusan-putusan hakim. Darialasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yangsering digunakan oleh hakim dalam menemukanhukumnya dapat disimpulkan adanya metodeinterprestasi menurut Bahasa (gramatikal), teleologisdan sosiologis, sistematis atau logis, histories,perbandingan hukum (comparative), dan futuristis.33

Interprestasi gramatikal merupakan carapenafsiran yang paling sederhana untuk mengetahuimakna ketentuan unndang-undang denganmenguraikannya menurut bahasa.

Interprestasi teleologis dan sosilogis yaitu suatumetode yang ditetapkan berdasarkan tujuankemasyarakatan. Dalam hal ini undang-undang yangmasih berlaku sudah tidak sesuai lagi diterapkankepada peristiwa, hubungan, kebutuhan, dankepentingan masa kini. Disini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasisosial yang bam.

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistemperundang-undangan, dengan demikianmenafsirkannya tidak boleh menyimpang dari sistem.

31 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Penemuan Hukum, CitraAdiyta Bhakti, 1993, him. 1.

38

32Ibid, halaman 13.33Ibid, him. 14.

IStllO S Volume III No 1 Januari - Juni 2005:27 - 39

Interprestasi histories adalah menafsirkan denganjelas sejarah terjadinya, yaitu menurut sejarah undang-undang dan sejarah hukum.

Interprestasi komparatif adalah menafsirkandengan jalan memperbandingkan misalnya denganhukum beberapa negara, dan juga bagi hukum yangtimbul dari perjanjian intemasional.

Interprestasi futuristis @ adalah metode penemuanhukum yang bersifat antisipasi dengan berpedomanpada undang-undang yang belum mempunyai kekuatanhukum.

Di lihat dari hasil penemuan hukum dibedakanantara interprestasi restriktik dan ekstensif.Interprestasi restriktif adalah penjelasan ataupenafsiran yang bersifat membatasi, sedangkanpenafsiran ekstensif melampaui batas-batas yangditetapkan oleh penafsiran gramatikal.

3. KESIMPULAN

Ada dua pendapat yang berbeda tentang carapencegahan dan penanggulangan melalui sarana penal(hukum/sanksi pidana) yang disebabkan oleh kegiatantelematika.

1. Mengaplikasikan sistem hukum tradisional yang@ berlaku guna mencegah dan menanggulangiperkembangan kejahatan telematika yang begitucepat. Cara yang ditempuh adalah antara lainadanya keberanian untuk melakukan penafsiransebagai langkah antisipasi guna meminimalisirperkembangan kejahatan telematika. Dalam

@penerapan hukum tradisional tersebut perlumemperhatikan adanya harmonisasi antara hukumpidana matrial dengan hukum pidana formal,misalnya dalam masalah pembuktian harusdisesuaikan dengan perkembangan teknologi.

2. Kejahatan telematika perlu diatur dalam sistemhukum yang bam sesuai dengan karakteristikteknologi telematika. Pendekatan yang digunakanadalah pendekatan global (global approach) yangmenghendaki adanya peraturan baru yang bersifatumum terhadap kejahatan telematika danpendekatan evolusioner (evolusionary approach)yang berusaha mengadakan pembaharuan(amandemen) terhadap perumusan tentangkejahatan tradisional dengan menambah objek dancara yang dilakukan dalam kejahatan telematika.

DAFTAR PUSTAKABukuArif, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan

Hukum Pidana. Citra Aditya Bhakti.. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan

Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana.Citra Aditya Bhakti.

. 2002. Perbandingan Hukum Pidana,Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Azizy, Qodry. 2003. Elektisisme Hukum Nasional,kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum.Gama Media.

D.J., Harris 1983. Cases and Material an InternationalLaw. third edition. London : sweet and Maxwel.

J.G., Starke 1989. Introduction to International Law.Butterwotrhs.

Malanzuk, Peter, 1999. Akeuhurst Modern Introductionto International Law. Roudlege. Seven Edition.

Mertokusumo, Sudikno. 1993. Bab-bab PenemuanHukum. Citra Adiyta Bhakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992. Bunga RampaiHukum Pidana. Bandung : Alumni.

Riswandi, Agus Budi. 2003. Hukum dan Internet diIndonesia. Yogyakarta. Ull Pres.

Saefullah, Tien Sumartini. 2003. Peranan Etika atauMoral dalam kegiatan Cyberspace Sebagai SalahSatu Upaya Penegakkan Hukum., Jurnal SyiarMadani,vol. IV. No. 1.2003.

Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana,.Sutrisman. 2002. Makalah pada Seminar Nasional,

Strategi Penanggulangan Kejahatan dalam BidangTelematika, kerjasama Universitas Semarangdengan Dirjen Pos dan Telekomunikasi Dephub Rl.

Suwarso. 2002. Makalah pada Seminar HukumNasional Strategi Penanggulangan Kejahatandalam bidang Telematika kerjasama UniversitasSemarang dengan Dirjen Pos dan Telekomunikasi.

DokumenDokumen A/CONF 187/15, Report of the Tenth UN

Congress on The Prevention of Crime and theTreatment of Offenders, 19 Juli 2000.

InternetEdmon Makarim. Hukum dan Telematika (cyverlaw),

http://www.cyberlaw.lkht.org/asp/hukum telematika.

MajalahEdmon Makarim. Cyberlaw antara Wacana dan

Kenyataan, Tempo, 3 February, 2002.

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika(Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, dan Diana Wiyanti)

39