9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian dan Unsur Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R.

Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo (2013:2):

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam definisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak,

sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur.Apabila

memperhatikan coraknya dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat

dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum,

segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini ini juga akan mewarnai titik berat yang

diletakkannya, sebagai contoh: segi penghasilan dan segi daya beli, namun

kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya

adalah sebagai berikut:

1. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku Essay

in Taxation yang diterbitkan di Amerika menyatakan:

“Tax is compulsary contribution from the person, to the government to

depray the expenses incurred in the common interest of all, without

reference to special benefit conferred”.

10

Dari definisi diatas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan

kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada

seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu

ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

2. Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku The Economics of

Public Finance memberikan batasan pajak seperti di atas hanya

menggantikan without reference dengan little reference.

3. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over

Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang

dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-

norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

4. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku De

Economische Betekenis Belastingen (terjemahan): Pajak adalah prestasi

kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang

dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasiyang dapat ditunjukan

dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah.

5. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam

disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”

menyatakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai

11

kesejahteraan umum”. Dari definisi diatas tidak tampak istilah

“dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya

yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan

kontraprestasi itu diperlukan pajak.

6. Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum

Pajak dan Pajak Pendapatan (1990: 5) menyatakan: “Pajak adalah iuran

kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat

ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengeritan-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri

yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut.

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya

yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk

membiayai public investment.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

12

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam buku Suandy (2008:13) mempunyai 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi Budgetair atau Finansial

Fungsi budgetair atau finansial yaitu fungsi yang mengumpulkan

uang dari sektor pajak sebanyak-banyaknya yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulerend atau Mengatur

Fungsi regulerend atau mengatur yaitu fungsi pajak yang mengatur

dalam bidang masyarakat, ekonomi, politik, dan sosial yang

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan menjaga kestabilan

dalam bidang tersebut seperti menjaga kestabilan inflasi.

2.1.3 Syarat-syarat pemungutan pajak

Syarat-syarat pemungutan pajak dalam buku Mardiasmo (2012:2) yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Pemungutan pajak yang dikenakan secara adil dan melihat

kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945

untuk memberikan jaminan hukum yang adil baik bagi negara

maupun Warga Negara Indonesia.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

13

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan

perekonomian dan tidak menganggu kehidupan ekonomi dari Wajib

Pajak.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga biaya pemungutan

pajak tidak terlalu besar.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang berguna bagi

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Sistem pemungutan pajak

Dalam buku Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak dibagi atas 3

macam yaitu :

1. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak

yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak untuk

menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau

Wajib Pajak.

2. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya

utang pajak pada suatu tahun pajak.

3. Witholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberikan wewenang pada pihak ketiga (selain Fiskus dan Wajib

14

Pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang

terutang pada suatu tahun pajak.

2.1.5 Teori Pemungutan Pajak

Dalam buku Erly Suandy (2008:28)terdapat lima teori pemungutan

pajak yaitu :

1. Teori Asuransi

Teori Asuransi merupakan teori pemungutan pajak dimana

pembayaran pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebagai premi

untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan merupakan teori pemungutan pajak dimana

negara memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut

dari warga negaranya berdasarkan pada kepentingan masing-masing

individu.

3. Teori Gaya Pikul

Dasar teori pemungutan pajak ini adalah asas keadilan yaitu setiap

orang yang dikenakan pajak harus sama besarnya atau adil dan pajak

yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan kemampuan ekonomi

Wajib Pajak.

4. Teori gaya Beli

15

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan

masyarakat kepada negara dimaksudkan untuk memelihara

kesejahteraan masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

5. Teori Bakti

Teori Bakti ini menekankan pada negara mempunyai hak mutlak

untuk memungut pajak dan sebagai organisasi yang mempunyai

tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum maka rakyat

harus membayar pajak kepada negara sebagai kewajiban dan tanda

bakti kepada negara.

2.2 Citra Petugas Pajak

2.2.1 Citra

Bill Canton dalam Sukatendel (ArdiantodanSoemirat, 2004: 111)

mengatakan bahwa citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap

perusahaan, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau

organisasi. Jadi, menurut Sukatendel, citra itu dengan sengaja perlu diciptakan

agar bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu aset terpenting dari

suatu perusahaan atau organisasi.

Dalam buku Essential of Public Relations, Jefkins (Ardianto danSoemirat,

2004: 111) menyebut bahwa citra adalah kesan yang diperoleh berdasarkan

pengetahuan dan pengertian seseorang tentang fakta-fakta atau

kenyataan.Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi (Ardianto

danSoemirat, 2004: 111) menyebutkan bahwa citra adalah penggambaran tentang

16

realitas. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang

diterima seseorang.

Mackiewicz (1993) dalam Oliver (2007:51) percaya bahwa citra korporasi

yang kuat adalah aset yang penting dalam era kompetisi tanpa batas. Namun,

seberapa samar-samarnya sebuah citra, citra merupakan realitas karena orang

hanya dapat bereaksi terhadap apa yang telah mereka alami dan rasakan. Jadi sifat

citra korporasi itu sendiri, tetap merupakan sebuah bidang pertumbuhan dari

produktivitas PR yang dikombinasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan

mengenai harapanstakeholder, tetap merupakan fokus perhatian yang populer.

Kotler (1988) dalam Oliver (2007: 53) menyatakan bahwa citra korporasi

dapat sangat spesifik atau sangat berlebihan dan bahwa beberapa organisasi

mungkin tidak ingin atau tidak memerlukan citra yang spesifik. Beberapa

organisasi lebih memilih citra yang berlebihan sehingga kelompok yang berbeda

dapat memproyeksikan kebutuhan mereka dalam organisasi dan hal ini jelas

terjadi pada cara berpikir orang Inggris.

2.2.2 Manfaat Citra

Image (citra) yang baik dan powerful merupakan harta yang tak ternilai

bagi perusahaan manapun karena citra perusahaan yang handal, kuat dan kokoh

akan memberikan banyak sekali manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh

Siswanto Sutojo dalam Arafat (2006 :12) sebagai berikut:

17

1. Mid and ling term sustainable competition position

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan barang maupun jasa,

dengan memilikicorporate image yang positif maka hal ini dapat melindungi

perusahaan dari serangan perusahaan saingan. Citra perusahaan yang baik dan

kuat akan tumbuh menjadi “kepribadian” perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan

saingan tidak akan mudah menjiplak apa yang kita lakukan.

2. An insurance for adverse time

Ketika sebuah perusahaan berada pada masa kritis dan terlilit oleh masalah

dan tercium oleh pihak media massa, maka dalam waktu singkat masyarakat luas

akan mengetahuinya. Oleh karena perusahaan memiliki Image (citra) yang baik,

maka sebagian besar masyarakat dapat memahami dan memaafkan kesalahan

yang dialami oleh perusahaan tersebut yang menyebabkan mereka krisis.

3. Attracting the best executives available

Perusahaan yang memiliki Image (citra) positif tidak akan pernah

mendapat kesulitan yang berarti dalam merekrut karyawan-karyawan yang handal.

4. Increasing the effectiveness of marketing instrument

Dalam banyak kejadian, Image (citra) baik perusahaan menunjang

efektifitas strategi pemasaran produk. Pencitraan positif akan membuat

konsumennya semakin loyal dan memiliki harapan ketika perusahaan akan

menerjunkan produk atau merek baru.

5. Cost saving

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, perusahaan dengan citra positif

akan mudah dalam merekrut karyawan handal sehingga mengakibatkan

18

perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana ekstra untuk

proses recruitment dan training bagi karyawan tersebut. Tidak hanya itu,

perusahaan hanya membutuhkan usaha dan biaya yang lebih sedikit untuk

mempromosikan produk mereka ke pasar (khalayak).

Dalam penelitian Hapsari (2012) dapat disimpulkan bahwa berdasarkan

perhitungan koefisien korelasi diperoleh nilai sebesar 0,768, yang dapat dikatakan

bahwa korelasi antara pengaruh account representative terhadap kegiatan

intensifikasi perpajakan memiliki hubungan interpretasi yang “kuat”.

Sedangkanberdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesis dapat diketahui

bahwa nilai thitung > ttabelyaitu sebesar 5,743 > 2,069, maka dapat disimpulkan

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.Dengan demikian dapat disimpulkan

hipotesis yang diajukan yaitu ”Diduga Account Representative sangat

berpengaruh dalam kegiatan intensifikasi perpajakan” dapat“diterima”.

2.2.3 Jenis-Jenis Citra

Frank Jefkins menyebutkan beberapa jenis Image (citra). Berikut adalah

lima jenis citra yang dikemukakan, yakni:

1. Citra Bayangan (Mirror Image)

Citra jenis ini adalah citra yang diyakini oleh perusahaan bersangkutan

terutama pihak manajemen yang tidak percaya “apa dan bagaimana” kesan pihak

luar terhadap institusi yang dipimpinnya, tidak selamanya dalam posisi yang baik.

2. Citra Kini (Current Image)

19

Citra yang sekarang dimiliki oleh pihak luar dalam memandang institusi

tersebut. Ada kemungkinan“citra kini” yang dimiliki oleh sebuah institusi adalah

citra yang buruk atau negatif.

3. Citra Harapan (Wish Image)

Citra yang menjadi harapan dan cita-cita dari suatu insitusi yang hendak

ditampilkan kepada publiknya. Idealnya citra sebuah insitusi adalah positif.

4. Citra Perusahaan (Corporate Image)

Citra adalah citra yang berkaitan dengan sosok insititusi sebagai tujuan

utamanya, bagaimana citra institusi yang positif lebih dikenal serta diterima oleh

publiknya.

5. Citra Serba Aneka (Multiple Image)

Citra ini adalah komplimen (pelengkap) dari corporate image sebagai

contoh pihak Public Relation dapat menampilkan citra dari atribut logo, nama

produk, tampilan gedung dan lain sebagainya.

6. Citra Penampilan (Performance Image)

Citra ini lebih ditujukan kepada subyek yang ada pada institusi, bagaimana

kinerja atau penampilan diri dari para profesional pada institusi yang

bersangkutan sebagai contoh citra yang ditampilkan karyawan dalam menangani

keluhan para pelanggan.

20

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu, Safri (2006:148), mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah

“Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib

pajak dimasukan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan suraat pemberitahuan untuk semua

jenis pajak dalam dua tahun terakhir

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.

d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelanggarakan pembukuan

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 2007 KUP pasal 28, dan

dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi

pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang

paling banyak 5%.

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengeruhi laba rugi

fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (long form

21

report) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh

akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a,

b, c, dan d di atas.

Berdasarkan pengertian diatas, kepatuhan mengandung unsur sebagai

berikut:

a. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap

obyek pajak.

b. Adanya sikap setuju dari subyek.

c. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan

sikap yang telah dimilikinya.

Menurut Sofa, Pakde (2008:2) tentang Definisi Kepatuhan Perpajakan yaitu:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya.”

Terdapat dua macam kepatuhan, menurut Ony dtt (2008:70) yakni:

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam

undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara

substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai

22

isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat

meliputi kepatuhan formal.

Dalam penelitian Susanto (2013) dapat disimpulkan bahwa pelayanan aparat

pajak bersama-sama dengan persepsi pengetahuan wajib pajak dan pengetahuan

koruspi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak.

Teori penghubung yang menghubungkan pengaruh citra petugas pajak

dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dikemukakan Nasucha (2004)

sebagai berikut:

“Bagaimanapun peran aparat pajak dalam menjalankan fungsinya sebagai

pelayan, pembina atau penyuluh, pengawas dan penerap sanksi masih dibutuhkan.

Lalu apajadinya jika aparatnya saja sudah menyimpang? Oleh karena itu, kunci

utamapeningkatan kepatuhan pajak wajib pajak untuk dapat melaksanakan Self

AssessmentSystem adalah tersedianya aparat pajak yang profesional. Jika tidak

profesional, makapenyelenggaraan penegakan hukum terhadap mereka menjadi

harapan besar. Tentu sajahal tersebut akan berkaitan erat dengan profesionalitas

aparat penegak hukum di lapangan.”

23

2.4 Kerangka Pemikiran

berpengaruh

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Citra Petugas

Pajak Kepatuhan Wajib

Pajak Orang

Pribadi

1. Disukai (Likeability) 2. Kompetensi (Competence) 3. Kualitas (Quality) 4. Kinerja (Performance) 5. Tanggung Jawab (Responsibility) Zhang (2009:32)

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri

2. Kepatuhan untuk mengembalikan Surat

Pemberitahuan (SPT)

3. Kemampuan dalam menghitung dan

pembayaran pajak terutang

4. Kepatuhan dalam pembayaran

tunggakan

(UU No. 28 Tahun 2007, tentang KUP)

Hipotesis Citra Petugas Pajak

memiliki pengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Pajak sebagai

pengumpul uang dan

mengatur

Fungsi Budgetair

Fungsi Regulerend

Fungsi Pajak

24

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitiandi atas dapat digambarkan

hubungan antara citra petugas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi sebagai berikut:

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.5 Hipotesis

Berdasarkan skema kerangka pemikiran, hipotesis yang akan diuji dalam

penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya hubungan antara variabel X (variable

independent) dan variabel Y (variable dependent). Hipotesis ( ) merupakan

hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini. Hipotesis tersebut dijabarkan sebagai

berikut:

Ha : Ada pengaruh antara citra petugas pajak terhadap kepatuhan wajib

pajakorang pribadi.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Y)

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri

2. Kepatuhan untuk mengambalikan

Surat Pemberitahuan (SPT)

3. Kemampuan dalam menghitung dan

pembayaran pajak terutang

4. Kepatuhan dalam

pembayarantunggakan.

(UU No. 28 Tahun 2007, tentang KUP)

Citra Petugas Pajak (X)

1. Disukai (Likeability) 2. Kompetensi (Competence) 3. Kualitas (Quality) 4. Kinerja (Performance) 5. Tanggung Jawab (Responsibility) Zhang (2009:32)