11

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.Pajak

2.1.1.Pengertian Pajak

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha harus memenuhi kewajiban

perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku pada negara di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usaha.

Di Indonesia menganut sistem self assessment dalam pemungutan

perpajakan. Sistem self assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak

yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus dibayar.

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan

sumber pendapatan negara untuk membangun semua pengeluaran, termasuk

pengeluaran pembangunan.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin

maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak

merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah

12

beberapa kali diubah terakhir disebut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU KUP

yaitu sebagai berikut: Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Thomas Sumarsam (2013) yaitu:

a. Pajak sebagai sumber dana atau penerima (budgetair), yaitu pajak sebagai

penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

b. Pajak sebagai pengatur (regulerend), yaitu pajak berfungsi sebagai alat

untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur

kekayaan antara pelaku ekonomi.

2.1.3.Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi:

a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang.

b. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak

13

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.4.Asas Pengenaan Pajak

Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan

untuk mengenakan pajak adalah:

a. Asas domisili atau asas kependudukan, berdasarkan asas ini negara akan

mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh

orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang

pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara atau

apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

b. Asas sumber, berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas

suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan

hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau

diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-

sumber yang berada di negara ini.

c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas (asas kewarganegaraan), landasan

dalam pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau

badan yang memperoleh penghasilan.

Pembagian pajak menurut golongan adalah sebagai berikut:

14

a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib

pajak yang bersangkutan, contohnya Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan

pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pajak

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya Pajak Penghasilan.

b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya PPN

dan PPNBM.

Pembagian pajak menurut pemungutan:

a Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, PPN dan PPNBM, PBB dan Bea Materai.

b Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: pajak

reklame, pajak hiburan dan lain-lain.

2.1.5.Perlawanan Terhadap Pajak

15

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi:

a Perlawanan pasif, berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak

dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

b Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung

ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari

pajak. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu:

1) Penghindaran pajak (tax avoidance)

Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam

penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar

undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan

undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat

undang-undang. Contoh: di Indonesia diberikan keringanan bagi

investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian

Timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha, atau

perusahaan yang akan membuka cabang baru. Mereka membuka

cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

2) Pengelakan pajak (tax evation)

Pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan

diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara

menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Contoh: konsultan

bebas menyembunyikan sebagian pendapatannya, kecil kemungkinan

diketahui oleh fiskus karena dia sendiri yang mencatat penghasilannya.

16

3) Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang

seharusnya dilakukan. Contoh: menolak membayar pajak yang telah

ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus

dipenuhi oleh wajib pajak. Pengusaha yang telah memotong pajak

karyawannya, tetapi pajak tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan ke

kantor pajak.

2.2.Perencanaan Pajak (Tax Planning)

2.2.1.Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah awal dalam

melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan

penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis

tindakan penghematan yang akan dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari dua

definisi perencanaan pajak di bawah ini:

a. Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at

the minimization of tax liability in current and future tax periods

(Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B., 1994).

b. Tax planning is arrangements of a person’s business and/or private affairs

in order to minimize tax liability (Lyons Susan M., 1996).

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax

burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan

yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka

17

perencanaan pajak sama dengan tax avoidance karena secara hakikat

ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak

karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk

dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2.2.2.Tahapan Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi,

seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana

strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan

adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan

pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu

seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini:

a. Menganalisis informasi yang ada, yakni dengan menganalisis komponen

yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung

seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Selain itu, juga

harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal yaitu

berupa :

1) Fakta yang relevan

Perencanaan pajak disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, baik

dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan

perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat

dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun

transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

Contoh: ruang lingkup kegiatan penjualan produksinya harus

18

diidentifikasikan apakah suatu produk yang akan dijual tergolong

sebagai objek pengenaan pajak penjualan barang mewah atau tidak.

2) Faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam

penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang

berkaitan dengan faktor-faktor berikut ini:

a) Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.

b) Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan, baik

undang-undang domestik maupun kebijakan perpajakan (Barry

Spitz, 1983).

3) Faktor nonpajak lainnya

Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam

penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain sebagai berikut:

a) Masalah badan hukum

Badan hukum perusahaan terdiri atas berbagai bentuk seperti

perseroan terbatas, perseroan terbuka, trust, persekutuan, dan

badan hukum lainnya. Pemilihan bentuk badan usaha yang

diusulkan sering dibuat sebagai fungsi dari seluruh peraturan (baik

untuk pajak maupun non pajak), dalam rangka administrasi

pembentukan dari pembubaran badan hukum yang bersangkutan

b) Masalah mata uang dan nilai tukar

Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil

memberikan risiko usaha yang cukup tinggi yang berakibat pada

19

posisi laba rugi, terutama apabila terdapat banyak transaksi baik

ekspor/impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing

c) Masalah pengawasan devisa

Suatu negara menganut pembatasan/larangan untuk

mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi

internasional, ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau

menarik uang dari luar tanpa seizin bank sentral atau Menteri

Keuangan.

d) Masalah program insentif investasi

Negara memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan

investasi/pemekaran usaha pada suatu lokasi/negara tertentu

e) Masalah faktor nonpajak lainnya

Faktor nonpajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi

yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar,

ada atau tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim

usaha, bahasa, sistem akuntansi, dan sebagainya.

b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya

pajak.

c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak, yakni untuk melihat sejauh

mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak,

perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif

perencanaan.

20

d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak,

dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak

harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

e. Memutakhirkan rencana pajak, karena meskipun suatu rencana pajak telah

dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan

setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun

pelaksanaannya yang dapat berdampak terhadap komponen suatu

perjanjian.

2.2.3.Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya

bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (tax policy), yaitu alternatif dari berbagai sasaran

yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

2. Undang-undang perpajakan (tax law), yaitu kenyataan yang menunjukkan

bahwa di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap

permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya

selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lain. Tidak jarang pula

ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu

sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam

mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah bagi

wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk

perencanaan pajak yang baik.

21

3. Administrasi perpajakan (tax administration), yaitu tujuannya agar

terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya

perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat

luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang

masih belum efektif. Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan

pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut

mempengaruhi pengambilan keputusan atau suatu tindakan dalam

operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang

cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam

ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk

memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi

hakikatnya sama dengan memanfaatkan:

a) Perbedaan tarif pajak.

b) Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak.

c) Loopholes, shelters, dan havens.

2.3.Pajak Tangguhan

2.3.1.Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK NO. 46)

PSAK No. 46 merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi

pajak penghasilan dengan menerapkan pendekatan neraca. Pendekatan neraca

mengakui adanya kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap

konsekuensi fiskal masa depan sebagai akibat adanya perbedaan waktu dan

sisa kerugian yang belum dikompensasikan.

22

Apabila perusahaan belum menerapkan PSAK No. 46 sehingga perubahan

penerapan kebijakan yang baru menyebabkan laporan keuangan harus

disajikan kembali. Dari hasil penyajian kembali tersebut diketahui bahwa

penerapan PSAK No. 46 mengakibatkan munculnya akun baru yaitu aktiva

pajak tangguhan yang menambah jumlah aktiva perusahaan sebagai akibat

dari adanya manfaat pajak tangguhan yang mengurangi beban pajak

perusahaan.

Adanya manfaat pajak tangguhan mengakibatkan bertambahnya laba

perusahaan sehingga meningkatkan ekuitas perusahaan.

2.3.2.Beban Pajak Tangguhan (deferred tax expense)

Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba

akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan

pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia

yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak). Perbedaan antara laporan

keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan

keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen

dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang

diperbolehkan menurut peraturan pajak.

Suandy (2016) mengungkapkan bahwa “apabila pada masa mendatang

akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus

diakui sebagai suatu kewajiban”. Sebagai contoh apabila beban penyusutan

aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset

23

tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode

penyusutan aktiva tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan

beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang.

Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak

tangguhan. “Apabila pembayaran pajak lebih kecil pada masa yang akan

datang maka berdasarkan SAK dianggap sebagai suatu aset”. Contohnya, rugi

fiskal yang masih dapat dikompensasi berdasarkan peraturan perpajakan atau

kemungkinan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang

akan mengurangi beban pajak, maka dapat diakui sebagai suatu aset pajak

tangguhan.

2.4.Laba

Laba (keuntungan) merupakan salah satu tujuan utama perusahaan

dalam menjalankan aktivitasnya. Laba yang diperoleh perusahaan akan

digunakan untuk berbagai kepentingan, laba akan digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan perusahaan tersebut atas jasa yang diperolehnya. Adapun pengertian

laba menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut M. Nafarin (2007: 788) dalam

Herdawati (2015) “Laba (income) adalah perbedaan antara pendapatan dengan

keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu”. Adapun

menurut Halim & Supomo (2005:139) dalam Herdawati (2015) “laba merupakan

pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarannya diukur dengan

menghitung selisih antara pendapatan dan biaya”. Selanjutnya menurut committee

of terminology: “Laba merupakan jumlah yang berasal dari pengurangan pokok

24

produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan

operasi.”Sedangkan, menurut Kuswadi (2005:135) dalam Herdawati (2015),

menyatakan bahwa “perhitungan laba diperoleh dari pendapatan dikurangi semua

biaya”. Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian laba, maka dapat

disimpulkan bahwa laba adalah keseluruh total pendapatan yang dikurangi dengan

total biaya-biaya. Analisis laba merupakan salah satu kegiatan yang sangat

penting bagi manajemen guna mengambil keputusan untuk masa sekarang dan

masa yang akan datang. Artinya analisis laba akan memberi manfaat dan akan

banyak membantu manajemen dalam melakukan tindakan apa yang akan diambil

ke depan dengan kondisi yang terjadi sekarang atau untuk mengevaluasi apa

penyebab turun atau naiknya laba tersebut sehingga target tidak tercapai. Dengan

demikian, analisis laba memberikan manfaat yang cukup banyak bagi pihak

manajemen. Adapun menurut Kasmir (2011:303) dalam Herdawati (2015)

menyatakan bahwa ada dua jenis laba yakni :

a. Laba Kotor (Gross Profit) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi

biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan

yang pertama sekali perusahaan peroleh.

b. Laba bersih (Net Profit) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya

yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk

pajak.

2.5.Manajemen Laba (Earning Management)

2.5.1.Pengertian Manajemen Laba

25

Menurut Sulistyanto (2014), beberapa definisi-definisi manajemen laba

yang menggunakan terminologi berbeda namun secara garis besar definisi-

definisi mempunyai pengertian serupa adalah sebagai berikut:

1. Davidson, Stickney, dan Weil (1987)

Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu

yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk

menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.

2. Schipper (1989)

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan

pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh

keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini

hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari

sebuah proses).

3. National Association of Certified Fraud Examiners (1993)

Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam

membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga

menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat

pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya

akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.

4. Fisher dan Rosenzweig (1995)

Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan

(menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang

26

dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan

ekonomi perusahaan jangka panjang.

5. Lewitt (1998)

Manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarafkan

diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika public

memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan

sesungguhnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-

keputusan manajer.

6. Healy dan Wahlen (1999)

Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan

tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk

mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin

mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk

mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi

yang dilaporkan itu.

Menurut Ahmed dan Belkaoui (2000) dalam Handayani dan Rachadi

(2009) dalam Margaretha (2016) menyatakan bahwa informasi laba penting

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan alasan, yaitu:

1. Laba menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan

deviden.

2. Laba merupakan dasar dalam memperhitungkan kewajiban perpajakan

perusahaan.

27

3. Laba dipandang sebagai petunjuk dalam menentukan arah investasi dan

pembuat keputusan ekonomi.

4. Laba diyakini sebagai sarana prediksi yang membantu dalam

memprediksi laba dan kejadian ekonomi di masa mendatang.

5. Laba dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja manajemen.

2.5.2.Teori Manajemen Laba

a. Teori Keagenan (Agency Theory)

Konsep manajemen laba dapat dimulai dari pendekatan teori agensi

(agency theory). Jensen dan Meckling (1976) dalam Herdawati (2015)

menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara

manajemen (agent) dengan investor (principal). Pandangan agency theory

yakni adanya pemisahan antara pihak principal dan agent yang

menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi

kualitas laba yang dilaporkan. Maksud dengan principal dalam teori

keagenan ini, yakni pemegang saham atau pemilik yang menyediakan

fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan sedangkan agent

adalah manajemen yang memiliki kewajiban mengelola perusahaan

sebagaimana yang telah diamanahkan principal kepadanya.

Teori keagenan memiliki asumsi bahwa masing-masing individu

semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya

sendiri. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk

menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga

saham perusahaan. Sedangkan pihak agent termotivasi untuk

28

meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi.

Konflik kepentingan semakin meningkat ketika principal tidak memiliki

informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidakmampuan

principal memonitor aktivitas agent dalam perusahaan. Ditambah lagi

agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri,

lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh

principal dan agent dan dikenal dengan istilah asimetri informasi.

Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal

dan agent mendorong pihak agent untuk menyembunyikan beberapa

informasi yang tidak diketahui oleh principal dan menyajikan informasi

yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama informasi tersebut

berkaitan dengan pengukuran kinerja agent.

Konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dengan pemegang

saham akan mengakibatkan biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan

dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat

mensejajarkan kepentingan yang terkait tersebut. Pemegang saham akan

berusaha menjaga agar pihak manajemen tidak terlalu banyak memegang

kas karena kas yang banyak akan merangsang pihak manajemen untuk

menikmati kas tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri.

b. Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)

Teori akuntansi positif merupakan teori yang mencoba untuk

membuat prediksi yang bagus dari kejadian dunia nyata. Teori akuntansi

29

positif berkaitan dengan memprediksi tindakan seperti pilihan kebijakan

akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana respon manajer

tersebut terhadap standar akuntansi baru yang diusulkan (Scott, 2003)

dalam Herdawati (2015). Menurut Watts dan Zimmerman (1990) dalam

Herdawati (2015), Teori akuntansi positif yaitu berusaha untuk

menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-

alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Maksudnya, teori

akuntansi positif dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi

konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu.

Penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif didasarkan pada

proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok

lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan

institusi pemerintah. Selain itu, Watt dan Zimmerman (1986) dalam

Herdawati (2015) juga mengaitkan positive accounting theory dengan

fenomena perilaku oportunistik manajer dengan membentuk tiga hipotesis

yang melatarbelakangi perilaku oportunistik manajer tersebut, yaitu:

1) Bonus Plan Hypothesis, menyatakan bahwa rencana bonus atau

kempensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan

metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkan

menjadi lebih tinggi.

2) Debt (Equity) Hypothesis, menyatakan bahwa perusahaan yang

mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan

30

laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang

apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya.

3) Political Cost Hypothesis, menyatakan bahwa perusahaan cenderung

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat

memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini

membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi

pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat

dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya , manajer akan

mempermainkan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi

sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan.

2.5.3.Motivasi Manajemen Laba

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan

manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2000) dalam Herdawati

(2015), yaitu :

a) Bonus purposes, yakni manajer yang memiliki informasi atas laba bersih

perusahaan akan bertindak secara oportunistic untuk melakukan

manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.

b) Kontrak utang jangka panjang, yakni semakin dekat perusahaan

dengan perjanjian kredit, maka manajer akan cenderung memilih prosedur

yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Hal

ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami

kegagalan dalam pelunasan hutang.

31

c) Political motivations, yakni manajemen laba digunakan untuk mengurangi

laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Jadi perusahaan cenderung

mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang

mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

d) Taxation motivations, yakni saat ini motivasi penghematan pajak menjadi

motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi

digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

e) Pergantian CEO, yakni CEO yang mendekati masa pensiun akan

cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka.

Apabila kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan

pendapatan agar tidak diberhentikan.

f) Initital Public Offering (IPO), yakni perusahaan yang akan go public

belum memiliki nilai pasar, sehingga mendorong manajer perusahaan yang

akan go public melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka

dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

g) Pentingnya memberi informasi kepada investor, yakni informasi mengenai

kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan

laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut

dalam kinerja yang baik.

2.5.4.Bentuk-bentuk Manajemen Laba

Dalam melakukan manajemen laba, Pemilihan metode akuntansi harus

dilakukan dengan penuh kecermatan oleh manajer agar tidak diketahui oleh

pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu manajer harus memiliki strategi

32

agar manajemen laba yang dilakukan tidak diketahui pihak luar. Adapun

bentuk-bentuk manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2003) dalam

Herdawati (2015), yaitu:

a) Taking a bath, yakni dilakukan manajer dengan cara menggeser biaya

akrual discretionary periode mendatang ke periode kini atau menggeser

pendapatan akrual discretionary periode kini ke periode mendatang. Hal

ini dilakukan manajer untuk memaksimumkan kompensasi atau bonus

yang akan diterimanya pada tahun berikutnya karena menghadapi

kenyataan bahwa bonus tahun ini tidak dapat diterima.

b) Income minimization (minimisasi laba), yakni dimaksudkan untuk

keperluan pertimbangan pajak dengan meminimumkan kewajiban

pajak perusahaan.

c) Income maximization (maksimisasi laba), yakni dimaksudkan untuk

memaksimumkan bonus manajer, menciptakan kinerja perusahaan yang

baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (pertimbangan pasar

modal), menunda pelanggaran perjanjian utang, dan manajer dapat

memperoleh kendali atas perusahaan.

d) Income smoothing (perataan laba), yakni tindakan dimana manajemen

memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode dengan cara

memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode

yang memiliki laba rendah.

2.5.5.Peluang Manajemen Laba

33

Dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh manajemen, terdapat

berbagai motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba

dan terdapat peluang dari kondisi dan keadaan yang timbul saat manajemen

melakukan penyusunan laporan. Peluang dari kondisi dan keadaan yang

timbul, yaitu (Setiowati, 2007) dalam (Ferry, 2013):

a) Kelemahan yang inheren dalam akuntansi itu sendiri. Fleksibilitas dalam

menghitung angka laba disebabkan oleh:

1) Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk

mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda.

2) Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk

melibatkan subyektivitas dalam menyusun estimasi.

b) Informasi asimetri antara manajer dengan pihak luar manajemen relatif

lebih tinggi. Mustahil bagi pihak luar (termasuk investor) untuk dapat

mengawasi semua perilaku dan semua keputusan manajer secara detail.

2.5.6.Teknik Manajemen Laba

Semakin banyak manajer mendapatkan pengetahuan atau pelatihan

tentang akuntansi, maka semakin mudah pula bagi manajemen tersebut untuk

melakukan praktik akuntansi yang dapat digunakan untuk melakukan

manajemen laba. Adapun teknik-teknik umum yang digunakan dalam

manajemen laba (Stice, 2006) dalam Herdawati (2015), yakni :

a) Penentuan waktu transaksi yang tepat, yaitu dilakukan dengan mengatur

transaksi yang akan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa

34

transaksi dilakukan pada periode yang tepat atau paling menguntungkan.

Pada teknik ini, ketika terjadi kerugian yang besar atas suatu transaksi,

maka dengan sengaja manajer akan mempercepat transaksi lainnya yang

dapat memberikan keuntungan untuk menutup kerugian atas transaksi

sebelumnya pada periode yang sama. Sebaliknya, apabila terdapat

keuntungan yang besar atas suatu transaksi, maka dengan sengaja manajer

akan mempercepat transaksi yang berpotensi merugikan.

b) Perubahan dalam metode atau estimasi akuntansi, yaitu dilakukan

dengan memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi yang tidak secara

tegas menyatakan metode atau estimasi yang harus diterapkan ataupun

tidak boleh diterapkan. Adapun perubahan metode akuntansi

yang dapat meningkatkan laba seperti, penilaian biaya persediaan dari

LIFO ke FIFO pada periode inflasi. Menurunkan laba dapat dilakukan

dengan mengubah metode penyusutan dari garis lurus ke saldo

menurun ganda. Selain itu, perubahan estimasi akuntansi juga

mengakibatkan naik turunnya laba. Contohnya untuk meningkatkan

laba, dilakukan perpanjangan umur ekonomi aktiva tetap atau

merendahkan persentase jumlah piutang yang tidak dapat ditagih,

sehingga jumlah yang dibebankan lebih rendah.

c) Akuntansi tidak sesuai standar, yaitu teknik manajemen laba dengan

melakukan penyimpangan secara sengaja terhadap standar akuntansi.

Teknik ini dapat dikategorikan sebagai kecurangan dalam pelaporan

35

keuangan. Contohnya melakukan kapitalisasi terhadap beban

operasional perusahaan sehingga laba menjadi lebih besar.

d) Transaksi fiktif, yaitu teknik manajemen laba yang memanipulasi

informasi dengan mengakui transaksi yang sebenarnya tidak terjadi

ataupun tidak mengakui transaksi yang telah terjadi. Hal ini juga dapat

dikategorikan sebagai kecurangan, misalnya mengakui penjualan fiktif

atau menyembunyikan barang dagangan yang diretur untuk

menghindari pengurangan penjualan.

2.5.7.Faktor-faktor Manajemen Laba

a) Ukuran Perusahaan

Brigham dan Houston (2006:117) dalam Siti (2016) menyatakan bahwa

ukuran perusahaan adalah perusahaan dengan rata-rata total penjualan bersih

untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Perusahaan yang

berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan

sumber daya perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualan rendah

kebutuhan terhadap sumber daya perusahaan juga. Apabila perusahaan

dihadapkan pada kebutuhan dana yang semakin meningkat akibat

pertumbuhan penjualan, dan sumber intern sudah digunakan semua, maka

tidak ada pilihan lain bagi perusahaan untuk menggunakan dana yang berasal

dari luar perusahaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pihak manajer akan cenderung melakukan manajemen laba dengan pola

peningkatan laba (income increasing) agar mendapat sumber dana yang

36

berasal dari luar perusahaan, baik dengan tujuan untuk memperoleh pinjaman

atau menarik investor baru.

b) Kepemilikan Manajerial

Shleifer dan Vishny (1997) dalam Dewa dan Made (2016), menyatakan

bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki

insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen

rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik

manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham

perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan

antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jansen dan Meckling, 1976)

dalam Dewa dan Made (2016). Sehingga permasalahan keagenen diasumsikan

akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang

pemilik.

c) Perencanaan Pajak

Pada teori akuntansi positif dalam hipotesis ketiga yaitu The Political Cost

Hypothesis (Scott, 2003) dalam Ratna dan Titik (2016), menjelaskan bahwa

perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan

rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang

harus mereka tanggung, misal: melakukan pergeseran pajak, dengan

mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian

orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya,

melakukan kapitalisasi, dengan melakukan pengurangan harga objek pajak

37

sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

Merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban perpajakan

berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan

perpajakan. Hal tersebut merupakan tindakan manajemen dalam

meminimalisasi laba.

d) Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba

akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan

pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia

yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak). Hal tersebut merupakan

tindakan manajemen dalam melakukan motivasi penghematan pajak.

e) Aset Pajak Tangguhan

Menurut Waluyo (2014) dalam Inasa (2015) menyatakan bahwa aset pajak

tangguhan (deferred tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan yang

terpulihkan (recovered) pada periode mendatang sebagai akibat adanya

perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat

dikompensasi. Hal tersebut merupakan tindakan manajemen dalam melakukan

motivasi penghematan pajak.

2.5.8.Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2014), manajemen laba biasanya diteliti dengan cara

pembentukan hipotesa oleh peneliti kemudian manajemen laba

kemungkinan bisa muncul dan menguji kemungkinan tersebut dengan

38

penggunaan metode yang tepat. Secara umum ada tiga pendekatan untuk

mendeteksi manajemen laba yakni:

a) Model berbasis aggregate accrual merupakan model yang menggunakan

discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba. Model ini

dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), serta

Dechow, Sloan dan Sweeney (1995).

b) Model berbasis specific accruals, yaitu pendekatan yang menghitung

akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan

keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan

oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beneish, serta

Beaver dan McNichols.

c) Model berbasis distribution of earnings, yaitu pendekatan dengan

melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba

untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba.

Model ini dikembangkan oleh Burgtahler dan Dichev, Degeorge, Patel,

dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner. Pendekatan distribusi laba

mengidentifikasikan batas pelaporan laba (earnings thresholds) dan

menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah earnings thresholds

akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan

manajemen laba. Philips et al. ( 2003) dalam Ferry Aditama (2013)

menyatakan bahwa para manajer melakukan manajemen laba dengan

pendekatan distribusi laba dikarenakan manajer sadar bahwa pihak

eksternal, khususnya para investor, bank, dan supplier menggunakan batas

39

pelaporan laba dalam menilai kinerja manajer. Philips et al. (2003) dalam

Ferry Aditama (2013) menyatakan bahwa terdapat dua macam earnings

thresholds, yaitu:

1) Titik pelaporan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba

untuk menghindari pelaporan kerugian. Philips et al. (2003) dalam

Ferry Aditama (2013) menggunakan pendekatan ini dengan

membandingkan antara tahun perusahaan yang memiliki tingkat laba

berskala nol atau positif dengan sampel tahun perusahaan yang

memiliki laba negatif. Hasil penelitian Philips et al. (2003) dalam

Ferry Aditama (2013) menyatakan bahwa peningkatan dalam beban

pajak tangguhan dan perencanaan pajak meningkatkan peluang

pengelolaan laba untuk menghindari pelaporan kerugian.

2) Titik perubahan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba

untuk menghindari penurunan laba. Philips et al. (2003) dalam Ferry

Aditama (2013) menggunakan titik perubahan nol untuk mengetahui

indikasi praktik manajemen laba. Adanya upaya praktik manajemen

laba dilakukan dengan membandingkan perusahaan yang perubahan

labanya negatif. Philips et al. (2003) dalam Ferry Aditama (2013)

menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tangguhan dan

perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk

menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa beban pajak

tangguhan berguna dalam memprediksi manajemen laba.

40

Akan tetapi dari ketiga model diatas hanya model berbasis aggregate

accrual yang dinilai sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam

mendeteksi manajemen laba. Alasannya karena model empiris ini sejalan

dengan akuntansi berbasis akrual yang digunakan oleh dunia usaha dan model

empiris ini menggunakan semua komponen laporan keuangan dalam

mendeteksi rekayasa keuangan. Adapun beberapa model empiris berbasis

aggregate accrual untuk mendeteksi manajemen laba yakni :

1) Model Healy (1985), yaitu mendeteksi manajemen laba dengan

menghitung nilai total akrual dengan cara mengurangi laba akuntansi

yang diperoleh selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi

periode yang bersangkutan. Perhitungan nondiscretionary accruals

model Healy dengan membagi rata-rata total akrual dengan total aktiva

periode sebelumnya. Ada kelemahan mendasar dalam model Healy

yang diindikasikan oleh Dechow et al. (1995) yaitu bahwa total akrual

yang digunakan sebagai proksi manajemen laba mengandung

nondiscretionary accruals. Padahal nondiscretionary accruals

merupakan komponen total akrual yang tidak bisa dikelola atau diatur

oleh manajer seperti halnya komponen discretionary accruals.

2) Model DeAngelo (1986), yaitu mengukur manajemen laba dengan

nondiscretionary accrual dengan cara menghitung total akrual sebagai

selisih antara laba akuntansi yang diperoleh suatu perusahaan selama

satu periode dengan arus kas atau dihitung dengan menggunakan total

akrual akhir periode yang diskala dengan total aktiva periode

41

sebelumnya. Seandainya nondisdretionary accrual selalu konstan

setiap saat dan discretionary accruals mempunyai rata-rata sama

dengan nol selama periode estimasi, maka kedua model ini akan

mengukur discretionary accrual tanpa kesalahan. Akan tetapi, apabila

nondiscretionary accrual berubah dari periode ke periode, maka kedua

model ini akan mengukur discretionary accrual dengan kesalahan.

3) Model Jones (1991), yaitu dalam model ini tidak lagi menggunakan

asumsi bahwa nondiscretionary accrual adalah konstan. Namun,

model ini menggunakan dua asumsi sebagai dasar pengembangan yaitu

akrual periode berjalan (current accruals) dan gross property, plant,

and equipment. Secara implisit model Jones mengasumsikan bahwa

pendapatan merupakan nondiscretionary. Apabila laba dikelola dengan

menggunakan pendapatan discretionary accrual, maka model ini akan

menghapus bagian laba yang dikelola untuk proksi discretionary

accrual.

4) Model Jones Dimodifikasi (Dechow, Sloan dan Sweeney,1995), yaitu

modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi

kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari

model Jones untuk menentukan discretionary accruals ketika

discretion melebihi pendapatan. Sama halnya dengan model

manajemen laba berbasis aggregate accrual yang lain, model ini

menggunakan discretionary accrual sebagai proksi manajemen laba.

Kelebihannya, model ini memecah total akrual menjadi empat

42

komponen utama akrual, yaitu discretionary current accrual,

discretionary long term accrual, dan nondiscretionary long term

accruals. Discretionary current accrual dan nondiscretionary current

accrual merupakan akrual yang berasal dari aktiva lancar. Sedangkan

discretionary long term accrual dan nondiscretionary long term

accruals merupakan akrual dari aktiva tidak lancar.

2.6.Tinjauan Pustaka/Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Berikut beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian dengan

topik yang sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Nama Peneliti : Ferry Aditama (2013)

Judul Penelitian : Pengaruh perencanaan pajak terhadap

manajemen laba pada perusahaan

nonmanufaktur yang terdaftar di BEI.

Tahun Penelitian : 2009-2012

Variabel Penelitian : a. Variabel Independen:

Perencanaan pajak (X)

b. Variabel Dependen:

Manajemen Laba (Y)

43

Hasil Penelitian : Analisis data menunjukkan bahwa

perencanaan pajak tidak berpengaruh positif

terhadap manajemen laba. Sedangkan, hasil

pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa

77 perusahaan yang menjadi sampel dalam

penelitian melakukan perencanaan pajak

dengan cara menghindari penurunan laba.

2. Nama Peneliti : Inasa Singkianti (2015)

Judul Penelitian : Pengaruh aset pajak tangguhan, beban

pajak tangguhan dan perencanaan pajak

terhadap manajemen laba (studi empiris

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia).

Tahun Penelitian : 2011-2014

Variabel Penelitian : a. Variabel Independen:

Aset pajak tangguhan (X1)

Beban pajak tangguhan (X2)

Perencanaan pajak (X3)

b. Variabel Dependen:

Manajemen Laba (Y)

44

Hasil Penelitian : (1) Aset pajak tangguhan tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba untuk

menghindari laporan rugi pada perusahaan

dengan nilai signifikansi sebesar 0,490 >

0,05, (2) Beban pajak tangguhan tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba untuk

menghindari laporan kerugian pada

perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar

0,538 > 0,05, (3) Perencanaan pajak tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba

dengan nilai signifikansi sebesar 0,677 >

0,05.

3. Nama Peneliti : Widyasenja dkk (2015)

Judul Penelitian : Pengaruh tax planning dan beban pajak

tangguhan terhadap manajemen laba (studi

empiris pada perusahaan manufaktur sektor

konsumsi sub sektor makanan dan

minuman yang terdaftar di BEI Tahun

2011-2015).

Tahun Penelitian : 2011-2015

Variabel Penelitian : a. Variabel Independen:

45

Tax planning (X1)

Beban pajak tangguhan (X2)

b. Variabel Dependen:

Manajemen Laba (Y)

Hasil Penelitian : Perencanaan pajak yang diproksikan

dengan tingkat retensi pajak berpengaruh

terhadap manajemen laba, tetapi beban pajak

tangguhan tidak berpengaruh signifikan

terhadap manajemen laba.

4. Nama Peneliti : Herdawati (2015)

Judul Penelitian : Analisis pengaruh perencanaan pajak dan

beban pajak tangguhan terhadap manajemen

laba (studi kasus pada perusahaan

manufaktur di BEI).

Tahun Penelitian : 2012-2014

Variabel Penelitian : a. Variabel Independen:

Perencanaan pajak (X1)

Beban Pajak Tangguhan (X2)

b. Variabel Dependen:

Manajemen Laba (Y)

46

Hasil Penelitian : Perencanaan pajak memiliki pengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap

manajemen laba, begitupun dengan beban

pajak tangguhan berpengaruh positif dan

tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Artinya peningkatan perencanaan pajak dan

beban pajak tangguhan mempengaruhi

peningkatan peluang serta probabilitas

perusahaan dalam melakukan manajemen

laba. Akan tetapi, hasil pada analisis

deskriptif menunjukkan bahwa memang

terjadi manajemen laba dengan tujuan untuk

menghindari pelaporan kerugian.

5. Nama Peneliti : Hellen Hermanto (2016)

Judul Penelitian : Analisis pengaruh beban pajak tangguhan

dan perencanaan pajak dalam praktik

manajemen laba pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI.

Tahun Penelitian : 2012-2014

Variabel Penelitian : a. Variabel Independen:

Beban pajak tangguhan(X1)

47

Perencanaan pajak (X2)

b. Variabel Dependen:

Manajemen Laba (Y)

Hasil Penelitian : Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh

signifikan terhadap manajemen laba,

sedangkan perencanaan pajak berpengaruh

positif terhadap manajemen laba.

6. Nama Peneliti : Dewa dan Made (2016)

Judul Penelitian : Pengaruh perencanaan pajak, kepemilikan

manajerial dan ukuran perusahaan terhadap

praktik manajemen laba.

Tahun Penelitian : 2008-2010

Variabel Penelitian : a. Variabel Independen:

Perencanaan pajak (X1)

Kepemilikan manajerial (X2)

Ukuran perusahaan (X3)

b. Variabel Dependen:

Manajemen Laba (Y)

48

Hasil Penelitian : Perencanaan pajak berpengaruh positif

terhadap praktik manajemen laba, sedangkan

kepemilikan manajerial dan ukuran

perusahaan menunjukkan hasil tidak

berpengaruh.

7. Nama Peneliti : Ratna dan Titik (2015)

Judul Penelitian : Pengaruh perencanaan pajak dan beban

pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Tahun Penelitian : 2012-2014

Variabel Penelitian : a. Variabel Independen:

Perencanaan pajak (X1)

Beban pajak tangguhan (X2)

b. Variabel Dependen:

Manajemen Laba (Y)

Hasil Penelitian : Perencanaan pajak dan beban pajak

tangguhan berpengaruh terhadap manajemen

laba pada perusahaan manufaktur yang

bergerak dalam bidang makanan dan

minuman yang mengindikasikan model

penelitian layak dilanjutkan pada analisa

berikutnya. Hubungan antara model yang

49

digunakan dalam penelitian tersebut

terhadap manajemen laba memiliki

hubungan yang erat. Hasil pengujian

secara parsial menunjukkan bahwa

perencanaan pajak dan beban pajak

tangguhan masing-masing mempunyai

pengaruh terhadap manajemen laba pada

perusahaan manufaktur yang bergerak

dalam bidang makanan dan minuman.

2.7.Kerangka Pemikiran

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sering direkayasa oleh pihak

manajemen untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan juga untuk

kepentingan dirinya sendiri atau dikenal dengan manajemen laba. Terdapat

beberapa metode yang digunakan untuk menguji manajemen laba dan biasanya

manajemen laba sering sekali dikaitkan dengan perencanaan pajak dan beban

pajak tangguhan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin,

bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi

sebenarnya perusahan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan

modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan (Herdawati, 2015).

Pajak merupakan unsur pengurang laba, dan dapat digunakan oleh manajemen

untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

50

Dalam hal ini, terdapat suatu indikasi manajemen melakukan manajemen laba

dalam proses perencanaan pajak. Begitupun dengan beban pajak tangguhan

merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya

praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Plesko

(2002) dalam Phillips et al. (2003) dalam Herdawati (2015) mengungkapkan

bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi

menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen.

Artinya, semakin besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan

dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik

manajemen laba pada perusahaan. Serta semakin tingginya praktik manajemen

laba, maka semakin tinggi pula kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh

perusahaan sebagai beban pajak tangguhan (Phillips et al., 2003) dalam Herdawati

(2015).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini

adalah perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Sedangkan variabel

dependennya adalah manajemen laba. Adapun kerangka pemikiran dalam

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut ini:

51

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

2.8.Hipotesis

2.8.1.Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Pengaruh antara perencanaan pajak dengan manajemen laba secara

konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif

yang telah dibahas dalam teori manajemen laba. Perencanaan pajak merujuk

kepada proses merekayasa usaha transaksi wajib pajak agar utang pajak

berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan

perpajakan. Jadi dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat

memperkecil jumlah laba perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan

pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap UU perpajakan yang berlaku.

Perusahaan akan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, dengan

tujuan untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal dan juga untuk

memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak

investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah

Perencanaan

Pajak (X1)

Manajemen

Laba (Y)

Beban Pajak

Tangguhan

(X2)

52

go public umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum

go public. Sehingga untuk meningkatkan nilai saham perusahaan, maka

manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang

sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba

yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh

perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk

mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan. Berdasarkan uraian

diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.8.2.Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki pengaruh

positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti pemberian bonus sehingga

dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan

rekayasa laba (earnings management) dengan memperbesar atau memperkecil

jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba rugi. Beban

yang besar akan menurunkan tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan,

begitu pula sebaliknya beban yang sedikit akan menaikkan tingkat laba yang

diperoleh perusahaan.

Berdasarkan Herdawati (2016) membuktikan adanya praktik manajemen

laba dengan menggunakan beban pajak tangguhan. Hasil pada analisis

deskriptif menunjukkan bahwa memang terjadi manajemen laba dengan tujuan

untuk menghindari pelaporan kerugian. Manajemen laba merupakan peluang

53

manajemen untuk merekayasa besarnya beban pajak tangguhan guna

menaikkan dan menurunkan tingkat labanya.

Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh

menurun dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk

mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang dan mengurangi

besarnya pajak yang dibayarkan. Dari penjelasan diatas dapat terjadi rekayasa

laba (earnings management) dengan menaikkan atau menurunkan jumlah

beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi. Berdasarkan

uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.8.3.Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap

Manajemen Laba

Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap

manajemen laba dijelaskan dengan teori pendekatan distribusi laba. Pendekatan

distribusi laba mengidentifikasikan batas pelaporan laba (earnings thresholds)

dan menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah earnings thresholds

akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen

laba. Philips et al. ( 2003) dalam Ferry Aditama (2013) menyatakan bahwa

para manajer melakukan manajemen laba dengan pendekatan distribusi laba

dikarenakan manajer sadar bahwa pihak eksternal, khususnya para investor,

bank, dan supplier menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja

manajer. Pendekatan ini dapat diukur dengan dua cara, yaitu: titik pelaporan

laba nol (usaha manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian) dan

54

titik perubahan laba nol (usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan

laba). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H3: Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh

terhadap manajemen laba.