BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangTrauma (injury) atau perlukaan adalah hilangnya diskontinuitas dari jaringan. Adapun pengertian trauma dari aspek medikolegal sering berbeda dengan pengertian medis. Dalam pengertian medikolegal trauma adalah pengetahuan tentang alat atau benda yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seseorang. Orang yang sehat akan terganggu kesehatannya akibat efek dari alat atau benda yang dapat menimbulkan cedera. Aplikasinya dalam pelayanan Kedokteran Forensik adalah untuk memperjelas suatu tindak kekerasan yang terjadi pada seseorang.Trauma tumpul adalah suatu ruda paksa yang mengakibatkan luka pada permukaan tubuh yang disebabkan oleh benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul. Luka akibat trauma benda tumpul adalah kerusakan jaringan yang disebabkan oleh benda atau alat yang tidak bermata tajam, konsistensi keras atau kenyal, dan permukaan halus atau kasar. Di Malang, berdasarkan data autopsi di instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar tahun 2012 mendapatkan data korban mati akibat trauma benda tumpul sebagian besar disebabkan karena trauma kepala dari kecelakaan lalu lintas.Pada kasus kematian karena cedera, trauma kepala merupakan jenis trauma terbanyak yang sering ditemukan, yaitu lebih dari 50% trauma. Pada pasien yang mengalami trauma multipel, kepala adalah bagian yang paling sering mengalami cedera, dan pada kecelakaan lalu lintas yang fatal, autopsi memperlihatkan bahwa cedera otak ditemukan pada 75% penderita (Satyo, 2006). Trauma kepala/trauma kapitis adalah suatu ruda paksa yang menimpa struktur kepala sehingga dapat menimbulkan kelainan struktural dan atau gangguan fungsional jaringan otak (Sastrodiningrat, 2009). Menurut Brain Injury Association of America, cedera kepala adalah suatu kerusakan pada kepala, tidak bersifat kongenital ataupun degeneratif, tetapi disebabkan oleh serangan atau benturan fisik dari luar, yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran yang menimbulkan kerusakan kemampuan kognitif dan fungsi fisik (Langlois, Rutland-Brown, Thomas, 2010). Menurut WHO 2012, Case Fatality Rate (CFR) trauma kepala tertinggi dijumpai di beberapa negara, yaitu Amerika Latin (41,7%), Korea Selatan (21,9%), dan Thailand (21,0%). Menurut Gillian yang dikutip oleh Basuki di Amerika Serikat, terdapat 500.000 kasus cedera kepala setiap tahunnya (Basuki, 2003). Di Indonesia, trauma kepala merupakan penyebab kematian urutan kedua (4,37%) setelah stroke dan merupakan urutan kelima (2,18%) pada 10 pola penyakit terbanyak yang dirawat di rumah sakit di Indonesia (Depkes RI, 2009). Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Medan, trauma kepala pada tahun 2005 sampai 2007 berada pada peringkat kedua dari 10 penyakit terbesar yang menyebabkan kematian di seluruh rumah sakit kota Medan. Adapun di Palembang pada tahun 2010 sebanyak 1.057 orang meninggal akibat trauma kepala dari kecelakaan (Profil Kesehatan Kota Palembang, 2010). Pada aspek medikolegal, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dikenal luka akibat kelalaian atau karena yang disengaja. Luka yang terjadi ini disebut kejahatan terhadap tubuh atau misdrijven tegen hel lijf. Kejahatan ini terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan doleuse (yang dilakukan dengan sengaja) dan kejahatan culpose (yang dilakukan karena kelalaian). Jenis kejahatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat mengakibatkan suatu cedera, seperti cedera kepala diatur dalam bab XX KUHP pasal 351 sampai dengan 358. Jenis kejahatan yang disebabkan karena kelalaian yang mengakibatkan cedera diatur dalam pasal 359, 360, dan 361 KUHP. Dikatakan lalai sehingga menyebabkan trauma, yaitu kurang hati-hati, lupa, dan amat kurang perhatiannya yang tidak disebabkan secara langsung oleh terdakwa, akan tetapi karena salahnya tersebut. Pada umumnya trauma kepala terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, jatuh/tertimpa benda berat (benda tumpul), serangan/kejahatan (benda tajam), pukulan (kekerasan), akibat tembakan, dan pergerakan mendadak sewaktu berolahraga (Chusid, 2008). Adapun klasifikasi luka akibat suatu trauma dijelaskan dalam pasal 90 KUHP dan pasal 361 KUHP yang menjelaskan hukuman bagi pelaku kejahatan yang dilakukan dalam suatu jabatan atau pekerjaan (Satyo, 2006). Di bidang medikolegal, kasus trauma kepala perlu dijelaskan. Oleh karena itula, pada referat ini akan dibahas lebih lanjut mengenai trauma kepala/trauma kapitis dan aspek medikolegal pada trauma kepala yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dan membantu dalam proses pemeriksaan untuk kepentingan di bidang kedokteran forensik.

1.2 Rumusan MasalahBagaimana aspek medikolegal pada penderita trauma kapitis dan korban mati akibat trauma kapitis.

1.3 Tujuan UmumMengetahui aspek medikolegal penderita trauma kapitis dan korban mati akibat trauma kapitis

1.4 Tujuan Khusus Mengetahui deskripsi luka akibat trauma benda tumpul. Mengetahui definisi trauma kapitis. Mengetahui tanda dan gejala trauma kapitis. Mengetahui aspek medikolegal pasien dan jenazah akibat trauma kapitis

1.5 Manfaat Menambah pengetahuan tentang trauma kapitis. Menambah informasi tentang aspek medikolegal dari korban mati akibat trauma kapitis. Dapat dijadikan sumber informasi referensi dalam praktik klinis dokter untuk kepentingan di bidang kedokteran forensik.

BAB IIISIDEFINIS TRAUMA KAPITIS?ASPEK KLINIS MASUKE DIKIT MUNGKIN DARI ETIOLOGI SAMPE TATA LAKSANAGEJALA DAN TANDA TRAUMA KEPALA PADA PASIEN HIDUP DAN KORBAN MATIHUKUM PERDATA?? AKU UDAH DAPET 2 DARI 8 KASUS DI BAWAH (mungkin cukupla, soalnya yang laen tindak kekerasan semua)Dapusnya belum, nanti aku buat. Banyak banget soalny sumber yang di masukin disiniMASUKIN TENTANG PASAL 133 KUHP VeR DI BAGIAN PALING BAWAHAspek Medikolegal Trauma Kepala 1. Kekerasan termasuk penganiayaan yang menyebabkan trauma kepalaDiatur dalam bab XX pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 KUHPTrauma kepala yang disebabkan karena tindak kekerasan diatur dalam pasal 351 KUHP, dimana pada pasal 351 ayat (1) seseorang yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan trauma kepala diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat, seperti lumpuh, kecacatan, gegar otak, penurunan kesadaran, kehilangan fungsi salah satu panca indera, hilangnya ingatan, jatuh sakit/mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali, ataupun menimbulkan gangguan pekerjaan dan mata pencaharian maka pelaku terancam pidana penjara menjadi paling lama lima tahun sesuai pasal 351 ayat (2) KUHP. Bila tindak kekerasan yang menyebabkan trauma kepala menyebabkan kematian, maka korban terancam pidana paling lama tujuh tahun sesuai pasal 351 ayat (2) KUHP.Tidak semua perbuatan seperti memukul kepala yang menimbulkan rasa sakit pada kepala dikatakan sebuah tindak kekerasan. Oleh karena tindakan tersebut mendapat perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Seperti contoh: seorang guru yang memukul kepala anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka. Tindakan tersebut bukan sebuah kekerasan, karena maksud dan tujuannya tidak melawan hukum. Sama halnya pada pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya yang menyebabkan rasa sakit pada kepala namun tindakan tersebut tidak melawan hukum. Akan tetapi, bila tindakan tersebut telah malampui batas yang telah ditentukan walaupun telah mendapatkan izin dari pemerintah, maka tindakan tersebut masuk dalam pasal 351-358 KUHP. Pasal 352 KUHPApabila tindak kekerasan yang dilakukan tidak menyebabkan luka atau penyakit dan korban masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, maka tindak kekerasan tersebut diatur dalam pasal 352 KUHP. Pada pada pasal 352 ayat (1) apabila pelaku melakukan tindak kekerasan seperti yang dijelaskan pada pasal 352, maka pelaku terancam penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.Pada pasal 352 ayat (2), bila pelaku berusaha memukul kepala korban, tetapi pukulan tersebut tidak mengenai korban dan tidak membahayakan orang lain, maka pelaku tidak dipidana. Bila percobaan ini membahayakan orang lain maka tindakan tersebut diatur pada pasal 53 ayat (1), yaitu jika niat telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dengan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pasal 353 KUHPBila pelaku telah berencana untuk memukul kepala korban sesuai pasal 353 ayat (1), maka pelaku di ancam pidana paling lama empat tahun. Bila perbuatan tersebut menimbulkan cedera kepala berat sesuai pasal 90 KUHP, maka pelaku dipidana penjara paling lama tujuh tahun penjara. Adapun bila tindak kekerasan kepala yang telah direncanakan menyebabkan kematian pada korban, maka pelaku di pidana penjara paling lama sembilan tahun sesuai pasal 353 ayat (3). Apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) maka tindakan tersebut dikatakan pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).Pasal 90 KUHP, menjelaskan luka berat yang berarti: (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; (2) Tidak mampu terus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; (3) Kehilangan salah satu panca indera; (4) Mendapat cacat berat; (5) Menderita sakit lumpuh; (6) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih; (7) Matinya kandungan seseorang perempuan. Tindak kekerasan yang menyebabkan luka berat pasal 90 KUHP diatur pada pasal 354 KUHP.2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan trauma kepalaDiatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 44 dan 51 KUHP. Pasal 44 KUHPSetiap orang yang melakukan tindak kekerasan sehingga mencederai kepala korban dalam lingkup rumah tangga, maka pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah, sesuai pasal 44 ayat (1). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah. Bila trauma kepala yang dilakukan korban mengakibatkan matinya korban, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda paling banyak empat puluh lima juta rupiah. Pasal 51 KUHPIstri boleh menuntut suami bila istri mengalami KDRT dan sebaliknya. Bila suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya sehingga mencederai kepalanya, namun tidak menimbulkan keluhan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka suami atau istri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak lima juta rupiah.3. Kekerasan pada anak yang menyebabkan trauma kepala Diatur dalam Pasal 80 dan 90, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 KUHPPelaku yang melakukan tindak kekerasan sehingga menyebabkan trauma kepala pada korban yang masih dibawah umur/anak-anak, maka pelaku diancam pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Bila terjadi luka berat akibat trauma kepala, seperti lumpuh, kecacatan, gegar otak, penurunan kesadaran, kehilangan fungsi salah satu panca indera akibat pukulan, hilangnya ingatan, jatuh sakit/mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyakseratus juta rupiah. Bila trauma kepala menyebabkan kematian pada anak maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Sesuai dengan pasal 80 ayat (4) KUHP hukuman pidana akan ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan tindak kekerasan tersebut orang tuanya.

Pasal 90Sesuai pasal 90 ayat (1) KUHP bila tindak kekerasan pada anak dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah sepertiga pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 90.4. Trauma kepala yang disebabkan karena kekerasan oleh anak/anak nakalDiatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 5 KUHPBila seorang anak melakukan kekerasan yang menyebabkan trauma kepala bagi orang lain, sesuai pasal 5 KUHP dalam hal anak belum mencapai umur delapan tahun maka anak dapat diserahkan kepada orang tua, wali, orang tua asuhnya, atau Departemen sosial. Pasal 26 KUHPAnak nakal dapat dihukum pidana penjara sesuai pasal 26 KUHP, yaitu setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Walaupun anak nakal diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana penjara hanya boleh paling lama sepuluh tahun. Sesuai pasal 26 ayat (3) dan (4) bila anak berumur kurang dari dua belas tahun dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka anak tetap akan diserahkan kepada orang tua, wali, orang tua asuhnya, atau Departemen sosial. Pasal 28 KUHPPidana denda dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa, namun apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka anak nakal wajib menggantinya dengan latihan kerja, yang dilakukan paling lama sembilan puluh hari kerja, tidak lebih dari empat jam sehari, dan tidak dilakukan pada malam hari.

5. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan trauma kepala

Hukum pidana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 234 KUHPPengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum, seperti travel, taksi, atau angkutan kota bertanggung jawab atas trauma kepala yang diderita oleh penumpang bila pengemudi lalai membawa kendaraan, namun sesuai pasal 234 ayat (3) bila adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan pengemudi, seperti gerakan orang atau hewan yang tiba-tiba berada di jalan, maka pengemudi tidak dapat dipidana. Pasal 229 Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyebabkan cedera terhadap badan seseorang, seperti cedera kepala atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana yang ada. Hal ini juga dinyatakan pada pasal 236 ayat (1) dimana pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Namun, bila terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat, ganti rugi akibat cedera kepala karena kecelekaan dapat dilakukan di luar pengadilan Hukum perdata diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum PerdataDalam hal, perusahaan angkutan umum/travel yang mempekerjakan sopir, dan sopir tersebut tersangkut masalah kecelekaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami trauma kepala, maka perusaan bertanggung jawab perdata untuk membayar ganti kerugian kepada keluarga korban atau ahli warisnya bila korban meninggal.Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.......Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.Oleh karena itu, secara hukum perdata keluarga korban dapat menuntut perusahaan yang mempekerjakan sopir truk tersebut untuk membayar segala ganti kerugian atas hilangnya nyawa korban akibat kecelakaan tersebut. 6. Kecelakaan kerja yang menyebabkan trauma kepala

Hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 15 ayat (2) dalam UU No. 1 tahun 1970Perusahaan wajib mencegah/mengurangi kecelakaan yang dapat menyebabkan trauma kepala pada pekerjanya, perusahaan juga wajib memberi alat perlindungan diri secara cuma-cuma pada para pekerjanya, seperti helm pada saat bekerja, sehingga trauma kepala akibat kecelakaan kerja dapat dihindari. Sesuai pasal 15 ayat (2) tentang ketentuan-ketentuan hidup apabila perusahaan tidak menerapkan prinsip keselamatan kerja pada pekerjanya sehingga pekerja tersebut mengalami cedera, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan tindak pidana dengan hukuman tiga bulan penjara bagi pimpinan perusahaan atau denda maksimal seratus ribu rupiah Pasal 186 dalam UU No. 13 tahun 2003Perusahaan wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik kepada tenaga kerja sejak rekrutmen sampai penempatan. Bila terjadi kecelakaan yang menyebabkan trauma kepala akibat keselahan manejemen perusahaan, maka perusahaan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit sepuluh juta rupiah dan paling banyak empat ratus juta rupiah. Hukum perdata diatur dalam Pasal 1604-1617 Kitab Undang-Undang Hukum PerdataDalam hal ini, bila perusahaan bukan merupakan suatu badan hukum, seperti pemborong dalam pembanguan suatu bangunan. Bila terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan trauma kepala pada pekerjanya, pemborong harus bertanggung jawab kepada pekerjanya. SesuaiPasal 1613 KUHPer, pemborong bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang ia pekerjakan. Namun pekerja tidak memiliki hak untuk menuntut pidana, pekerja hanya bisa meminta ganti rugi atas kecelakaan yang dialaminya. Sesuai Pasal 1614 KUHPer, yang menyatakan:Para tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan tukang-tukang lainnya yang dipekerjakan untuk mendirikan sebuah bangunan atau membuat suatu barang lain yang diborongkan,dapat mengajukan tuntutan terhadap orang yang mempekerjakan mereka membuat barang itu, tetapi hanya atas sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemborong pada saat mereka mengajukan tuntutan.

7. Tindakan kekerasan oleh penderita gangguan jiwa/cacat mental yang menyebabkan trauma kepalaDiatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 44 Bagi pelaku yang menyebabkan trauma kepala, dan perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena daya akalnya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Sehingga pelaku dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.8. Tindakan kekerasan oleh seseorang yang mabuk/dibawah pengaruh alkohol yang menyebabkan trauma kepalaDiatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 492Bagi pelaku yang menganggu ketentraman umum yang menyebabkan korban cedera kepala, maka pelaku mendapat ancaman pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Keadaan mabuk seseorang tidak mengurangi hukumanan yang didapatnya. Justru orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lain jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk.