1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari segi

luas wilayah maupun jumlah populasi. Wilayah Indonesia yang terbentang dari

Sabang di ujung Pulau Sumatera hingga ke Merauke di Pulau Papua, yang terdiri

dari beribu pulau, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di

dunia. Dari segi jumlah populasi, Indonesia turut pula mengungguli negara

lainnya di kawasan Asia Tenggara. Bahkan untuk tingkat Asia, Indonesia

menempati posisi ketiga sebagai negara dengan populasi terbanyak setelah

China dan India.

Dari sudut pandang kepentingan negara-negara baik di tingkat regional

maupun global, Indonesia dipandang strategis dan penting. Penilaian demikian

bukan semata karena jumlah populasi yang mencapai hampir 250 juta

penduduk yang menjadikannya potensial dari aspek ekonomi bagi kepentingan

negara-negara besar, namun mencakup pula dari aspek politik dan keamanan.

Lebih lanjut, Indonesia merupakan negara yang kuat di kawasan. Secara

geografis, Indonesia memiliki 2/3 perairan di Asia Tenggara dan berada di jalur

perdagangan internasional atau Sea Lanes of Trade (SLOT) dan jalur komunikasi

internasional atau Sea Lanes of Communication (SLOC) yang menghubungkan

dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di tingkat regional

Asia Tenggara, Indonesia juga memainkan peran penting, termasuk peran

kepemimpinan de facto Indonesia dalam ASEAN. Dari segi ekonomi, Indonesia

2

menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan positif sekaligus

merupakan pasar yang potensial dengan jumlah penduduk yang besar.

Sementara dalam bidang keamanan, Indonesia memiliki jalur-jalur strategis

pertahanan dan keamanan serta perdagangan.

Dengan pelbagai modal seperti yang dijelaskan di atas, maka tidak

mengherankan jika Indonesia disebut sebagai pemimpin de facto Perhimpunan

Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Hal ini juga didukung dengan prinsip

yang dianut Indonesia yaitu politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif.

Politik luar negeri Indonesia yang demikian dianggap ‘bersahabat’ sekaligus

mengindikasikan bahwa Indonesia tidak akan pernah berpihak pada satu

kekuatan atau aliansi tertentu. Di samping itu, melalui Deklarasi Bangkok,

Indonesia merupakan salah satu founding fathers of ASEAN, bersama dengan

Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, yang dibentuk pada 8 Agustus 1967.

Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia telah berkali-kali dipercaya untuk

memimpin pelbagai pertemuan dan forum yang digelar negara-negara ASEAN.

Sebagai contoh, Indonesia memimpin Pertemuan Menteri Pertahanan Negara-

negara ASEAN 2011 (ASEAN Defence Ministerial Meeting/ADMM 2011) yang

diselenggarakan sekali setahun,1 memimpin negara ASEAN dalam pertemuan

para Menteri Lingkungan Hidup (Informal ASEAN Ministerial Meeting on

Environment/IAMME) yang diselenggarakan pada tahun 2013, pemimpin ASEAN

Ministerial Meeting, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT ASEAN), Southeast Asian

Nuclear-Weapon-Free Zone (SEANWFZ) dan ASEAN Regional Forum (ARF).

3

Politik luar negeri bebas aktif yang dipegang teguh oleh Indonesia turut

pula meningkatkan kepercayaan dari negara-negara ASEAN untuk menjadikan

Indonesia sebagai penengah konflik yang terjadi antar anggota di kawasan.

Kepercayaan terhadap Indonesia bahkan dipercaya hingga ke tingkat regional

Asia Pasifik, dimana Indonesia berperan sebagai penengah ketegangan yang

terjadi antara dua kekuatan besar, China dan Amerika Serikat di Laut China

Selatan. Sementara konflik yang pernah terjadi di kawasan Asia Tenggara

seperti konflik antara Thailand dan Kamboja akibat sengketa perbatasan

terhadap Kuil Preah Vihear, Indonesia sukses sebagai mediator ketika Menteri

Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, mampu mendamaikan kedua negara

di PBB pada 14 Februari 2011.2

Lebih lanjut lagi, Indonesia selaku ketua ASEAN pada tahun 2011 senantiasa

dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konkrit bagi perkembangan

ASEAN sebagai sebuah building block (kawasan pembangunan). Indonesia

menjabat sebagai ketua ASEAN sejak tanggal 1 Januari 2011 hingga akhir tahun

2011 dengan mengusung tema “ASEAN Community in a Global Community of

Nations”. Keketuaan Indonesia diumumkan secara resmi oleh Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono pada saat penutupan KTT ASEAN ke-17 di Hanoi, Vietnam.

Selama menjabat sebagai ketua, ASEAN berhasil mencetak angka nilai

perdagangan pada tahun 2011 yang mencapai 1,6 triliun Dollar AS per tahun.3

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang

menjabat selama dua periode sebagai Presiden Indonesia (2004-2014),

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menjadi leader state di

4

kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Upaya Indonesia menjadi leader state ini

tentunya tetap sejalan dengan prinsip fundamental yang dipegang oleh

Indonesia yaitu pelaksaanaan politik luar negeri bebas aktif. Dalam

pelaksanaannya, Indonesia juga menaati kesepakatan dalam Deklarasi Bangkok

bahwa negara-negara ASEAN sepakat untuk membangun kerjasama

memajukan kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya yang dituangkan dalam

prinsip ASEAN yaitu kerjasama, persahabatan, dan non-intervensi.4 Di samping

itu, Indonesia juga aktif mendorong negara-negara kawasan untuk bersama

menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Setiap konflik dan

perselisihan yang terjadi harus diselesaikan dengan cara damai tanpa

melibatkan penggunaan kekuatan militer (hard power). Hal ini sejalan pula

dengan kepentingan nasional Indonesia yang terus mengupayakan agar

tercapai keseimbangan dinamis (dynamic equilibrium), yaitu kondisi dimana

tidak ada kekuatan dominan tunggal di kawasan dan berbagai negara

berinteraksi secara damai dan menguntungkan.5

Secara spesifik di bidang pertahanan, Indonesia mengupayakan pelbagai

kerjasama termasuk dengan melakukan diplomasi pertahanan dengan China

dan merumuskan kebijakan pertahanan yang disebut dengan Kebijakan

Kekuatan Pokok Minimum/Minimum Essential Force (MEF).

Indonesia dan China, merupakan dua negara yang terletak di kawasan yang

sama, Asia Pasifik. Di samping sebagai mitra strategis Indonesia, kedua negara

ini dikenal pula dengan jumlah populasi penduduk yang padat yang sekaligus

menjadikannya modal yang sangat besar untuk berkembang. Menanggapi

5

kenyataan bahwa China sedang melakukan modernisasi militer, Indonesia di

bawah rezim Susilo Bambang Yudhoyono, di interval waktu 2004-2014,

melakukan diplomasi pertahanan dengan China, sebagai salah satu usaha untuk

mencapai kepentingan nasional. Melalui upaya diplomasi pertahanan,

Indonesia berusaha untuk melakukan pendekatan kepada China melalui

kerjasama pertahanan dan mengajak China untuk bersama menjaga stabilitas

kawasan. Indonesia dan China saling mengunjungi negara masing-masing untuk

melakukan dialog dan konsultasi, pertukaran informasi, mendeklarasikan

kerjasama strategis yang disepakati kedua negara melalui penandatanganan

Strategic Partnership pada tahun 2005 di Jakarta. Kedua negara juga saling

bertukar perwira militer, pendidikan militer, juga mengadakan latihan bersama.

Selain melakukan diplomasi pertahanan dengan China, di masa Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia mulai menata pertahanannya dengan

lebih baik. Diantara upaya yang dilakukan adalah berusaha membangun

Kebijakan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) dan meningkatkan anggaran

pertahanan. Lembaga untuk mendorong terciptanya industri pertahanan dalam

negeri yang kuat, yaitu Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), dibentuk.6

Hal ini penting untuk menyiapkan industri pertahanan yang mandiri di masa

depan.

Pada tahun 2004, di awal masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono, baru terlihat adanya perumusan kebijakan jangka panjang di

bidang pertahanan Indonesia yang lebih terencana dan lebih rapi, terutama

dalam hal penguatan sektor pertahanan negara, mencakup doktrin, sistem,

6

serta kelembagaan. Penguatan postur pertahanan Indonesia terlihat hampir

merata di ketiga postur pertahanan, yaitu darat, laut, dan udara. Berbeda

dengan periode 2001-2004, di masa kepemimpinan Presiden Megawati

Soekarnoputri yang lebih menekankan pada pembangunan postur pertahanan

udara.7

Selain itu, Indonesia juga membuat kebijakan mulai dari menambah

personil militer, peningkatan mutu sumber daya manusia prajurit militer,

kecanggihan dan teknologi alat utama sistem persenjataan, mengajak rakyat

untuk ikut bersama menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

serta berusaha untuk memproduksi secara independen beberapa alutsista

tanpa menggantungkannya pada negara lain. Semua ini merupakan tujuan yang

ingin dicapai Indonesia melalui pembangunan Kebijakan MEF.

Dalam implementasi MEF, Indonesia tidak terlepas dari kerjasama

internasional, baik bilateral maupun multilateral. Indonesia memaksimalkan

hubungan dengan negara-negara kawasan melalui pembelian alutsista impor

sebagai usaha Indonesia dalam memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri

yang belum dapat diproduksi industri pertahanan nasional. Selain itu,

pelaksanaan kerjasama ini merupakan landasan atau penguat kerjasama

keamanan dengan negara lain. Kerjasama ini dimaksimalkan pula oleh

Indonesia dengan mendorong negara-negara yang terdapat di kawasan agar

bersama menjaga stabilitas kawasan dan menjadi penengah dalam konflik yang

terjadi antar negara di kawasan.

7

Berdasarkan paparan latar belakang usaha Indonesia untuk menjadi leader

state di Asia Tenggara, Indonesia menetapkan berbagai kebijakan, khususnya

kebijakan di sektor pertahanan. Berangkat dari kenyataan tersebut, timbul

pertanyaan besar tentang bagaimana Indonesia melakukan diplomasi

pertahanan dengan China dan membangun kebijakan MEF. Dalam hal ini, upaya,

komitmen, dan kerja keras Indonesia dalam membangun kebijakan pertahanan,

merupakan sebuah penelitian yang menarik untuk diteliti.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membuat batasan masalah dengan

memfokuskan penelitian pada kebijakan pertahanan yang diterapkan pada

masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode

kepemimpinan di Indonesia (2004-2009 dan 2009-2014). Hal ini sekaligus

mengindikasikan bahwa penulis tidak akan membahas kebijakan pertahanan

yang diterapkan pada masa presiden sebelum maupun setelah Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono. Dari batasan masalah tersebut, maka penulis

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Kebijakan pertahanan apa yang diterapkan Indonesia (2004-2014) dalam upaya

menjadi leader state di Asia Tenggara dan bagaimana Indonesia membangun

kebijakan tersebut?

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian penulis, maka tujuan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Menguraikan upaya Indonesia untuk menjadi leader state di

kawasan Asia Tenggara melalui perumusan kebijakan pertahanan pada

masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode

kepemimpinan (2004-2009 dan 2009-2014).

2. Tujuan Khusus

a. Menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan

pertahanan Indonesia di interval waktu 2004-2014.

b. Menguraikan kebijakan pertahanan yang diterapkan Indonesia

sebagai upaya menjadi leader state di Asia Tenggara melalui

diplomasi pertahanan dengan China dan pembangunan kebijakan

Kekuatan Pokok Minimum (MEF).

c. Menguraikan alasan Indonesia memilih China dalam melakukan

diplomasi pertahanan.

d. Menguraikan perbandingan postur pertahanan negara-negara di

Asia Tenggara.

e. Menganalisa kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

f. Untuk dasar penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan tujuan umum dan khusus tersebut, maka penelitian ini

memiliki manfaat sebagai berikut.

9

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa, akademisi, dan

pengkaji di bidang ilmu Hubungan Internasional.

b. Diharapkan dapat menambah khazanah (pengetahuan) dalam hal

kebijakan pertahanan yang diterapkan Indonesia, khususnya di era

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama menjabat sebagai

presiden Republik Indonesia dua periode (2004-2014).

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi kebijakan

yang diterapkan Indonesia, secara khusus di bidang pertahanan.

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan

(tinjauan) terhadap keberhasilan kebijakan-kebijakan yang

diterapkan di Indonesia, khususnya kebijakan di bidang

pertahanan.

D. Studi Literatur

Dalam penelitian ini, penulis menemukan banyak literatur yang memiliki

topik permasalahan serupa sebagaimana permasalahan yang ingin diteliti oleh

penulis. Diantara literatur tersebut adalah artikel ilmiah yang mengemukakan

argumen bahwa kebangkitan China telah memberikan dampak positif untuk

Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Artikel ilmiah ini ditulis oleh Greta Nabbs-

Keller dengan judul “Growing Convergence, Greater Consequence: The Strategic

Implications of Closer Indonesia-China Relations.”8 Meskipun hubungan

Indonesia dan China diwarnai dengan hubungan kedua negara yang mengalami

10

pasang surut, bersahabat melawan sisa ketidakpercayaan, namun Indonesia

lebih mengutamakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan

dibandingkan kompetisi untuk bersaing. Indonesia berusaha memaksimalkan

peluang kebangkitan China melalui kerjasama, meskipun dalam

perkembangannya, China memberikan sikap ketidakpastian.

Dalam dinamika hubungan bilateral Indonesia dan China, terjadi

pergeseran kekuasaan Indo-Pasifik yang melihat Indonesia muncul sebagai

kunci penengah ketegangan yang terjadi antar negara di kawasan. Realita ini

meningkatkan ketergantungan Beijing pada Jakarta terkait kebijakan luar

negerinya di kawasan. Lebih lanjut, China juga membutuhkan komoditas alam

dan suplai energi dari Indonesia yang menjadi salah satu kepentingan nasional

negara China.

Artikel ilmiah kedua mengemukakan argumen terkait ketegangan yang

terjadi antara China dengan beberapa negara Asia Tenggara tidak menghalangi

Indonesia dan China untuk melakukan kerjasama bilateral. Kendati pun

beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, seperti Amerika Serikat menganggap

modernisasi militer China sebagai ancaman, namun lain halnya dengan

Indonesia. Indonesia menyambut baik modernisasi militer China, meskipun

Indonesia turut mengkhawatirkan kekuatan militer China saat ini dapat

disalahgunakan oleh Naga Asia tersebut. Artikel ilmiah ini berjudul “Southeast

Asia and China: Balancing or Bandwagoning?” ditulis oleh Denny Roy.9

Meskipun Indonesia dan China sempat mengalami beberapa turbulensi

selama menjalin hubungan bilateral, namun kedua negara berhasil

11

menyelesaikannya dengan cara damai. Turbulensi tersebut diantaranya adalah

klaim China atas teritori Indonesia di Kepulauan Natuna dan isu Partai Komunis

Indonesia. Lebih lanjut, kedua negara bahkan mengukuhkan perjanjian

Kemitraan Strategis pada tahun 2005 yang ditandatangani langsung oleh

presiden kedua negara. Indonesia juga menganggap bahwa China adalah

sekutu politik dalam menentang kolonialisasi modern Barat.

Artikel ilmiah lainnya berjudul “Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry

in Southeast Asia,” yang ditulis oleh Rizal Sukma.10 Artikel ilmiah ini memaparkan

tentang posisi Indonesia di tengah rivalitas China dan Amerika Serikat terhadap

kepentingan masing-masing negara di kawasan. Sebagai salah satu negara yang

berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menyadari ketegangan yang

terjadi antara dua negara besar tersebut. Indonesia dalam merespon hal ini

adalah dengan bersikap netral dan tidak memihak salah satu negara.

Rivalitas yang terjadi antara China dan Amerika Serikat, salah satu

pemicunya adalah modernisasi militer China. Menanggapi kenyataan ini,

Indonesia berupaya mendekatkan diri kepada kedua negara, baik Amerika

Serikat maupun China. Salah satu upaya Indonesia adalah diplomasi pertahanan

yang dilakukan terhadap China. Melalui diplomasi pertahanan, Indonesia

mengajak China untuk bersama menjaga stabilitas kawasan dan melalui upaya

konstruktif, Indonesia meyakinkan China agar tidak menyalahgunakan

kekuatan militernya yang dapat mempengaruhi instabilitas kawasan Asia

Tenggara, bahkan Asia Pasifik.

12

Literatur berikutnya adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Prashanth

Parameswaran yang berjudul “The Limits to Sino-Indonesian Relations.”11 Dalam

artikel ilmiah tersebut, Prashanth memaparkan bahwa Deklarasi Bersama

Kemitraan Strategis yang ditandatangani kedua negara pada tahun 2005

merupakan upaya untuk mendorong kerjasama bilateral yang telah meningkat

secara signifikan sejak ditandatanganinya deklarasi tersebut. Mengutip

pernyataan dalam pidato yang disampaikan Perdana Menteri China, Wen

Jiabao, menyatakan bahwa hubungan China dengan Indonesia bahkan sudah

dimulai sejak awal abad pertama Masehi dimana saat biarawan dari China kuno

menimba ilmu di Sumatera dan Jawa, pedagang China yang berdagang di

kerajaan-kerajaan yang terletak di Asia Tenggara, dan masjid yang dibangun

oleh navigator muslim China, Zheng He di Indonesia pada abad ke-15.

Kendati demikian, hubungan Indonesia dengan China tidak selalu berjalan

mulus, dimana turbulensi sempat terjadi di antara kedua negara seperti pada

saat maraknya isu unsur-unsur komunisme di Indonesia pada tahun 1967.

Hubungan kedua negara bahkan sempat dibekukan karena hal tersebut.

Normalisasi hubungan kedua negara pada awal 1990-an, membuat kedua

negara semakin memperkuat hubungan untuk ke depannya.

Gagasan mengenai special relationship pertama kali digagas oleh

pemerintah China pada tahun 2001 yang akhirnya berhasil dikukuhkan melalui

deklarasi bersama kedua negara pada tahun 2005. Sejak saat itu, kedua belah

pihak telah memperdalam dan memperluas kerjasama dalam bidang politik-

keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

13

Secara spesifik di sektor pertahanan, melalui Deklarasi Kemitraan Strategis

2005, kedua negara menyepakati kerjasama di sektor pertahanan, termasuk

kerjasama teknologi pertahanan, peresmian konsultasi pertahanan bilateral,

dan mendirikan komite kerjasama militer untuk mengatur latihan bersama

personil militer dari kedua negara. Selain itu, Indonesia dan China juga bermitra

dalam memproduksi senjata militer dengan memprakarsai penmbuatan rudal

melalui nota kesepahaman antara kedua negara. Selain itu, pada Juni 2011, PLA

dan TNI mengadakan latihan bersama pasukan khusus melalui kerjasama yang

disebut “Sharp Knife.”

Artikel ilmiah kelima ditulis oleh Natasha Hamilton-Hart dan Dave McRae

dalam artikel ilmiah berjudul “Indonesia: Balancing the United States and China,

Aiming for Independence.”12 Dalam artikel ilmiah ini, dipaparkan mengenai

hubungan China dengan Indonesia melalui kerjasama di pelbagai sektor, seperti

sektor pertahanan, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Sebagai upaya

mempererat hubungan dan kerjasama, Indonesia dan China mengambil

langkah besar pada tahun 2005 melalui penandatanganan Deklarasi Bersama

Kemitraan Strategis. Kedua negara kemudian menyetujui Rencana Aksi (Plan of

Action) yang juga ditandatangani pada tahun 2010. Pada Oktober 2013,

perjanjian yang mengikat kedua negara ditingkatkan melalui Kemitraan

Strategis Komprehensif dengan komitmen untuk bekerjasama dalam ruang

lingkup yang luas, mulai dari aktivitas kerjasama pendidikan hingga militer.

Kerjasama yang dilakukan kedua negara merupakan kerjasama yang saling

menguntungkan. Hubungan militer kedua negara telah dimulai sejak tahun

14

2000. Delegasi militer Indonesia berkunjung ke China pada tahun 2o00 dan

2001. Pertemuan ini turut dihadiri pula oleh Duta Besar Indonesia untuk China

di Beijing. Pada tahun 2002, Menteri Pertahanan Indonesia, Matori Abdul Djalil

menyatakan bahwa Indonesia akan memperluas hubungan kerjasama dengan

negara-negara di dunia, termasuk hubungan kerjasama pertahanan dengan

China.

Kedua negara membentuk Forum Konsultasi Pertahanan pada tahun 2007

yang membuat pertemuan tingkat tinggi antar pejabat militer kedua negara

meningkat sejak saat itu. Latihan bersama personil militer kedua negara yang

dinamai Sharp Knife yang diikuti oleh pasukan khusus dari Indonesia (Kopassus)

dan PLA merupakan upaya kedua negara dalam menandai permulaan

serangkaian kontak militer ke militer.

Selain literatur yang dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah, literatur

terkait masalah dalam penelitian ini juga ditemukan dalam bentuk buku. Sebuah

buku bertemakan Pertahanan Indonesia dengan judul “Membangun

Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia” karya Silmy Karim, Direktur Utama

PT. Pindad (Persero) saat ini. Dalam buku karangannya tersebut, Silmy

berupaya menggambarkan kekuatan pertahanan Indonesia, terutama dari segi

industri pertahanannya. Lewat penggambaran tersebut, Silmy berasumsi

bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di bidang industri

pertahanan sekaligus kuat dalam postur pertahanan negara. Buku ini

mendiskusikan pelbagai aspek strategis industri pertahanan di Tanah Air dan

tren yang ada di dunia yang terdiri dari lembaran demi lembaran yang

15

mendokumentasikan policy dan ikhtiar pemerintah Indonesia dalam

mengembangkan industri pertahanan.13

Penerima Bintang Dharma Pertahanan dari Menteri Pertahanan atas darma

baktinya terhadap Kementerian Pertahanan pada 2014 ini mengemukakan

pendapatnya bahwa kuatnya industri pertahanan yang dimiliki suatu negara

mencerminkan kekuatan ekonomi mereka. Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan

Prancis adalah contoh negara yang mempunyai industri pertahanan maju.14

Buku ini juga mengulas tentang apa saja yang harus dilakukan Indonesia untuk

medorong pertumbuhan industri pertahanan negara secara optimal. Buku ini

diterbitkan pada tahun 2014, tahun dimana jabatan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono berakhir, dan banyak mengulas kebijakan pertahanan Indonesia

pada interval waktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai

presiden Indonesia selama dua periode.

Literatur berikutnya adalah berupa tesis, salah satu tesis yang diteliti oleh

Iwan Sulistyo dalam tesis yang berjudul “Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-

2010 dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara.”15

Dalam tesis ini, Iwan menjelaskan bahwa kebijakan pertahanan yang

pernah diimplementasikan di Indonesia, berbeda dari satu pemimpin dengan

pemimpin lainnya, dan turut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Tesis Iwan Sulistyo ini meneliti kebijakan pertahanan di interval waktu 1998-

2010, dimana selama interval waktu itu, empat presiden Indonesia memangku

jabatan secara silih berganti. Iwan membagi interval waktu 1998-2010 menjadi

tiga babak; 1998-2000, 2001-2004, dan 2004-2010.

16

Dalam setiap kebijakan pertahanan yang dirumuskan masing-masing

pemimpin, memiliki kekhasan dan ciri tersendiri. Misalnya pada 1998-2000, di

masa B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kebijakan pertahanan

Indonesia turut dipengaruhi oleh beban krisis ekonomi tahun 1997 dan adanya

reformasi pemerintahan negara di tahun 1998. Memasuki masa kepemimpinan

Megawati pada 2001-2004, penguatan postur pertahanan lebih difokuskan

pada pertahanan udara. Sementara pada masa Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono 2004-2010, Indonesia mulai merumuskan upaya untuk memperkuat

postur pertahanan secara merata di tiga matra TNI, darat, laut, maupun udara.

Pada masa ini, pemerintah juga mulai memperhatikan bagaimana cara yang

harus ditempuh untuk mengembangkan industri strategis domestik. Iwan

Sulistyo juga sedikit mengelaborasi mengenai Kekuatan Pokok Minimum (MEF)

yang ditetapkan Indonesia sebagai salah satu kebijakan pertahanan di periode

kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.16

Literatur kedelapan adalah tesis yang pernah diteliti oleh R. Mokhamad

Luthfi, dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi Revolution in Military Affairs

(RMA) dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia.”17 Tesis ini memaparkan tentang

adanya kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia di sektor pertahanan,

dimana kebijakan pertahanan tersebut ditetapkan sebagai upaya untuk

mencapai postur Minimum Essential Force (MEF). Dalam tesisnya, Luthfi

menjelaskan bahwa pembangunan MEF Renstra I memperhitungkan pelbagai

faktor, diantaranya lingkungan strategis-kawasan regional, perlombaan

senjata, kepentingan dan kebijakan negara adidaya, wilayah yurisdiksi nasional

17

dan perbatasan negara, dan anggaran.18 Selain itu dijelaskan pula sasaran dan

arah pembangunan postur pertahanan Indonesia, yang diantaranya berusaha

mencapai kemandirian industri pertahanan nasional sebagai langkah untuk

mengurangi ketergantungan terhadap alutsista dari luar negeri. Turut

dijelaskan pula mengenai arah pembangunan TNI di tiga matra, yaitu darat, laut

dan udara. Pada bab selanjutnya, Luthfi juga memasukkan kajian dalam

penelitiannya mengenai Revolution in Military Affairs (RMA) dalam Postur

Pertahanan Minimum Essential Force (MEF). Pembangunan postur pertahanan

Indonesia turut diinspirasi oleh RMA, dengan pembangunan postur pertahanan

berdimensi teknologi dan adanya perubahan organisasi dan doktrin terkait

RMA.19

E. Kerangka Konseptual

1. Teori Hegemoni

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno ‘hegemonia’ yang

secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai status dominan dan represif

dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Hegemoni memiliki keterkaitan erat

dengan konsep kekuasaan dan ideologi, dimana ketiganya bekerja secara

simultan, meskipun dapat dilihat secara terpisah. Secara sederhana,

hegemoni dapat diartikan sebagai hubungan yang tidak dimaksudkan untuk

mendominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan yang

dilakukan melalui adanya persetujuan dengan menggunakan

kepemimpinan politik dan ideologis. Dalam ruang lingkup kawasan

(regional), hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu

18

negara tertentu terhadap negara-negara lain di kawasan. Menurut Antonio

Gramsci, dalam masyarakat memang selalu ada yang memerintah dan yang

diperintah. Hegemoni dijadikan sebagai rantai kemenangan atau sumber

kekuasaan yang diperoleh melalui konsensus daripada melalui penindasan.

Lebih lanjut lagi, Antonio Gramsci menyatakan bahwa hegemoni

merupakan status paling kuat yang dimiliki negara dalam sistem

internasional atau posisi negara yang dominan di kawasan/region

tertentu.20

Teori hegemoni mempunyai asumsi yang sama dengan realis tetapi

tidak menekankan pentingnya anarki namun menekankan manajemen

sistem dalam dalam tatanan hirarkis. Negara-negara hegemoni biasanya

muncul dan menggunakan kekuatan mereka untuk menciptakan

seperangkat struktur politik dan ekonomi dan norma-norma perilaku yang

meningkatkan stabilitas sistem pada saat yang sama ketika mereka

memperkuat keamanan mereka sendiri.21

Terdapat beberapa gagasan tentang hubungan antara hegemoni dan

imperialisme. Imperialisme didefinisikan sebagai usaha memperluas

dominasi suatu bangsa atas bangsa yang lain melalui instrumen politik dan

ekonomi yang terbuka. Imperialisme menggunakan pendekatan untuk

mengekspansi kekuasaan dengan menaklukkan wilayah baru. Sementara

hegemoni merupakan usaha memanipulasi hubungan dengan prinsip tidak

ada superioritas dari pihak tertentu. Lebih lanjut, hegemoni adalah posisi

yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengubah aturan dan

19

norma-norma dalam sistem internasional berdasarkan keinginan dan

motivasi sendiri.22 Beberapa determinasi umum dalam kaitannya dengan

ciri-ciri kekuasaan hegemoni adalah seperti unit mata uang yang efektif di

tingkat internasional, postur militer yang kuat dengan aliansi dan pangkalan

di setiap belahan dunia, kepemimpinan dalam konflik dan krisis regional,

kemampuan melakukan persuasi terhadap negara-negara lain, melegitimasi

status dengan menyebarkan nilai-nilai budaya dan standar kehidupan di

seluruh dunia. Sementara untuk sumber kekuatan hegemoni, menurut Nye,

dapat berasal dari (1) kepemimpinan di bidang teknologi, (2) supremasi

ekonomi dan militer, (3) soft power, dan (4) kontrol terhadap jalur

komunikasi internasional.23

Dalam hubungan internasional, negara-negara yang dikenal memiliki

kekuasaan dan pengaruh di suatu kawasan dianggap sebagai kekuatan

regional. Negara yang menjadi kekuatan regional memiliki kemampuan

penting di kawasan tersebut namun tidak pada skala global. Menurut

European Consortium for Political Research (ECPR), kekuatan regional

diartikan sebagai berikut.

Regional power, which shall be provisionally defined as a state belonging to a geographically defined region, dominating this region in economic and military terms, able to exercise hegemonic influence in the region and considerable influence on the world scale, willing to make use of power resources and recognized or even accepted as the regional leader by its neighbours.24

Menurut definisi dari ECPR di atas, kekuatan regional dapat diartikan

sebagai suatu negara yang mendominasi sebuah kawasan dalam hal

20

ekonomi dan militer, memberikan pengaruh hegemoni di kawasan tersebut

dan pengaruh yang apabila memungkinkan secara global, bersedia

menggunakan sumber kekuasaan, dan diakui atau bahkan diterima sebagai

pemimpin regional dari negara-negara yang ada di kawasan itu. Lebih lanjut,

German Institute of Global and Area Studies (GIGA), mengemukakan

argumen bahwa suatu negara harus memenuhi delapan kriteria utama

berikut ini untuk bisa menjadi kekuatan regional.25

a. Menjadi bagian dari kawasan dengan tetap berpegang pada

identitasnya sendiri

b. Mengklaim dirinya sendiri sebagai kekuatan regional

c. Memiliki pengaruh besar terhadap perluasan geografis kawasan

juga konstruksi ideologinya

d. Memiliki kemampuan militer, ekonomi, demografi, politik dan

ideologi yang tinggi

e. Terintegrasi dengan baik terhadap kawasan

f. Mengutamakan agenda keamanan regional

g. Diakui sebagai kekuatan regional oleh negara lainnya yang terdapat

di kawasan maupun di luar kawasan, khususnya oleh kekuatan

regional lain

h. Terhubung dengan baik dengan pelbagai forum regional maupun

global.

21

2. Diplomasi Pertahanan

Politik luar negeri suatu negara memiliki tujuan untuk memajukan,

mencapai, serta melindungi kepentingan nasional negara itu. Diplomasi

yang dilakukan suatu negara memiliki tujuan yang sama sebagaimana tujuan

politik luar negeri suatu negara. Namun meskipun keduanya terkesan sama,

terdapat perbedaan antara politik luar negeri dan diplomasi. Apabila fungsi

utama politik luar negeri adalah mengambil keputusan mengenai hubungan

luar negeri, maka diplomasi berperan sebagai alat untuk melaksanakannya

dengan baik dan efektif. Tujuan dilakukannya diplomasi adalah untuk

memelihara perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional. Mengutip

definisi dari S.L. Roy, diplomasi adalah:

Diplomasi, yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.26

Diplomasi dapat dilakukan dalam pelbagai bidang, tergantung tujuan

dari diplomasi itu sendiri. Misalnya dalam bidang ekonomi, dikenal diplomasi

ekonomi, diplomasi budaya untuk mempromosikan budaya, diplomasi

musik, untuk memperkenalkan jenis musik terntentu. Begitu pula dengan

diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan merupakan salah satu jenis

dalam diplomasi. Diplomasi pertahanan merupakan konsep yang dicetuskan

oleh Inggris melalui Strategic Defence Review pada tahun 1998, yang

22

ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik terkait

pencegahan konflik dan mengelola krisis.27

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai diplomasi pertahanan.

Mayor Laut (P) Salim dalam artikel ilmiah berjudul “Peningkatan Kerjasama

Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung

Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan”,

mengartikan diplomasi pertahanan sebagai upaya untuk saling memperkuat

confidence building measure dan sekaligus memperkuat stabilitas kawasan.

Diplomasi pertahanan dapat mendukung upaya untuk menjaga perdamaian

dan stabilitas kawasan.28 Matsuda Yasuhiro dalam esainya yang berjudul

“An Essay on China’s Military Diplomacy: Examination of Intentions in Foreign

Strategy,” mendefinisikan diplomasi pertahanan “all diplomatic activitities

relating to national security and military diplomatic activities.”29

Sementara Bhubhindar Singh dan See Seng Tan dalam karyanya

berjudul “Defence Diplomacy in Southeast Asia, From ‘Boots’ to ‘Brogues’: The

Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia,” menyatakan bahwa diplomasi

pertahanan selalu berkaitan erat dengan: Pertama, aktivitas kerjasama yang

dilakukan militer dan infrastruktur terkait pada masa damai. Kedua,

diplomasi pertahanan melibatkan kerjasama militer dalam isu yang lebih

luas, mulai dari peran militer sampai peran non-tradisional, seperti penjaga

keamanan (peacekeeping), penegakan keamanan (peace enforcement),

mempromosikan good-governance, tanggap bencana, melindungi HAM.

Ketiga, berbeda dengan masa lalu, dimana militer hanya bekerjasama

23

dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga dilakukan antar negara

bahkan negara yang sedang bersaing.30

Dalam pengimplementasiannya, diplomasi pertahanan memiliki tujuan

untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan menjaga

kepercayaan, dan membantu angkatan bersenjata yang bertanggung jawab

secara demokratis, serta berkontribusi terhadap pencegahan dan

penyelesaian konflik, termasuk upaya membangun kepercayaan dan

keamanan, bantuan terhadap negara-negara (materil maupun non-materil),

dan pengontrolan senjata (arms control).31

Cottey A. dan Forste mengatakan bahwa aktivitas-aktivitas dalam

diplomasi pertahanan adalah sebagai berikut:32

a. Terjalinnya hubungan bilateral dan multilateral antara pejabat

b. Penunjukan atase pertahanan di luar negeri

c. Perjanjian kerjasama pertahanan bilateral

d. Latihan bersama antara personil pertahanan militer asing dan sipil

e. Penyediaan keahlian dan saran dalam kontrol demokrasi kekuatan

bersenjata, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer

f. Pertukaran personil dan unit militer, dan kunjungan kapal

g. Penempatan personil militer ataupun sipil di Kementerian

Pertahanan atau militer negara sahabat

h. Penyebaran tim pelatih

i. Penyediaan peralatan militer dan bantuan material lainnya

j. Latihan militer bilateral ataupun multilateral.

24

3. Kepentingan Nasional

Setiap negara di dunia memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai

oleh negara tersebut. Kepentingan nasional sangat diperlukan suatu negara

untuk menentukan kebijakan luar negerinya. Dalam setiap kebijakan luar

negeri yang dirumuskan suatu negara, terkandung kepentingan nasional di

dalamnya yang seringkali digunakan sebagai pedoman atau tolak ukur bagi

para pengambil keputusan (decision makers).

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional yang dimiliki setiap

negara relatif tetap dan sama, yaitu untuk menciptakan keamanan (security)

dan untuk mewujudkan kesejahteraan (prosperity).33 Morgenthau dengan

tegas menyatakan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional

dituntun oleh pengejaran kepentingan nasional, dan kepentingan nasional

itu adalah memperoleh, mempertahankan atau memperbesar kekuatan

negara.34 Tujuan negara dalam politik internasional adalah mencapai

kepentingan nasional. Morgenthau selanjutnya menyatakan bahwa

negarawan-negarawan yang paling berhasil dalam sejarah adalah mereka

yang berusaha memelihara kepentingan nasional, yang didefinisikan

sebagai penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga pelbagai

kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian negara-bangsa.35

Menurut Michael G. Roskin, kepentingan nasional dapat dibedakan

menjadi empat berdasarkan jenisnya, yaitu berdasarkan tingkat

kepentingannya (importance), berdasarkan durasinya (duration),

25

berdasarkan pelaksanaannya (compatibility), dan berdasarkan

kekhususannya (specificity).36

a. Berdasarkan tingkat kepentingannya (importance),

kepentingan nasional dapat dibedakan menjadi vital dan

secondary. Vital adalah kepentingan nasional yang tidak bisa

dikompromikan atau dinomorduakan, seperti masalah

kedaulatan dan keamanan. Sedangkan secondary merupakan

kepentingan nasional yang masih bisa dikompromikan,

misalnya dalam bidang sosial budaya.

b. Berdasarkan durasinya (duration), kepentingan nasional dibagi

menjadi permanent dan temporary. Permanent adalah

kepentingan nasional suatu negara untuk jangka waktu panjang

(long term). Temporary adalah kepentingan nasional untuk

jangka waktu pendek (short term), seperti hubungan bilateral

antar negara, yang bisa saja berakhir atau putus dikarenakan

konflik dan perang).

c. Berdasarkan pelaksanaannya (compatibility), kepentingan

nasional dibedakan menjadi complementary dan conflicting.

Complementary merupakan kepentingan nasional yang dicapai

melalui kerjasama. Sedangkan conflicting merupakan

kepentingan nasional yang dicapai melalui konflik atau perang.

d. Berdasarkan tingkat kekhususannya (specificity), kepentingan

nasional dapat dibedakan menjadi specific dan general. Specific

26

adalah kepentingan nasional yang bersifat khusus, misalnya

upaya memberantas kelompok teroris tertentu. General

merupakan kepentingan nasional yang bersifat umum,

misalnya upaya menciptakan keamanan negara.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep kepentingan nasional di atas,

maka penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dianalisa menggunakan

konsep kepentingan nasional. Dalam upaya menyikapi modernisasi militer

China, Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut sebagai cara untuk

semakin mempererat kerjasama bilateral, khususnya di bidang pertahanan

demi mencapai kepentingan nasional. Indonesia memiliki kebijakan

pertahanan yaitu Minimum Essential Force (MEF), dimana kerjasama

pertahanan yang terjalin dengan negara lain dapat membantu realisasi

kebijakan MEF.

4. Collective Security Theory (Teori Keamanan Bersama)

Organisasi collective security modern pertama adalah Liga Bangsa-

Bangsa (LBB) yang didirikan pada masa setelah Perang Dunia I. Negara-

negara anggota yang tergabung dalam LBB berjanji untuk saling

melindungi dari serangan negara lainnya. Tindakan agresi yang dilakukan

oleh satu atau lebih anggota terhadap yang lain akan ditentang keras dan

jika perlu menggunakan cara kekerasan (hard power). Teori keamanan

bersama (collective security) menguraikan tentang masalah bagaimana

untuk menciptakan perdamaian.37 Dibutuhkan kesadaran mengenai fakta

bahwa politik internasional dan kunci untuk menjaga stabilitas di dunia

27

adalah dengan mengelola kekuatan militer dengan benar. Untuk dapat

menciptakan keamanan bersama, penggunaan kekuatan militer perlu

diperhatikan.38 Secara sederhana, Richard Cohen dalam karyanya yang

berjudul “Cooperative Security: New Horizons for International Order”,

mendefinisikan keamanan bersama sebagai usaha untuk memastikan

keamanan dalam kelompok negara-negara berdaulat serta mengutamakan

perdamaian dan stabilitas. Collective security juga menekankan pentingnya

kerjasama yang erat antar anggota sebagai upaya untuk melawan ancaman

umum seperti terorisme, kejahatan terorganisir, imigrasi dan obat-obatan

ilegal, polusi dan aksi bersama dalam menangnai bencana alam.39 Selain

Richard Cohen, terdapat pula berbagai pendapat mengenai definisi

keamanan bersama yang dikemukakan oleh para ahli. Roberts dan

Kingsbury mendefinisikan keamanan bersama sebagai berikut.

An arrangement where each state in the system accepts that security of one of them is a concern of all, and agrees to join in a collective response to aggression.40

Sementara Johnson dan Niemeyers mengemukakan definisi dari

keamanan bersama (collective security) sebagai berikut.

A system based on the universal obligation of all nations to join forces against an aggressor state as soon as the fact of aggression is determined by established procedure. In such a system, aggression is defined as a wrong in universal terms and an aggressor, as soon as he is identified stands condemned. Hence, the obligation of all nations to take action against him is conceived as a duty to support right against wrong. It is equally founded upon the practical expectation that a communal solidarity of all nations would from the outset make it clear to every government that aggression does not pay.41

28

Lebih lanjut, Inis L. Claude, Jr. menyatakan bahwa keamanan kolektif

merupakan instrumen khusus kebijakan internasional yang ditujukan untuk

mencegah sikap sewenang-wenang dan mencegah penggunaan kekuatan

secara agresif. Tatanan dunia yang aman dapat dijaga dengan tindakan

menahan diri, namun bukan berarti sebagai jaminan untuk menghormati

semua kewajiban hukum.42

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif memiliki tujuan untuk

menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Penelitian

ini memiliki titik tolak pada pertanyaan dasar “bagaimana” dan

“mengapa”.43 Dalam penelitian ini nantinya, penulis akan memaparkan

tentang diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap China dan

MEF Renstra I, yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

(2004-2014) di bidang pertahanan sebagai bagian dari kebijakan pertahanan

Indonesia. Kebijakan tersebut ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai

kepentingan nasional Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan

digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (library research),

dokumentasi, dan observasi non-partisipan. Penulis menggunakan teknik

dokumentasi karena penulis membutuhkan data yang merujuk pada masa

29

lampau dengan fungsi utama sebagai catatan atau bukti suatu peristiwa,

aktivitas, dan kejadian tertentu.44 Sementara untuk teknik observasi non-

partisipan, dilakukan oleh penulis dengan mencari data pelengkap informasi

melalui pemberitaan di pelbagai media massa online dalam negeri maupun

luar negeri, dan dari pelbagai situs resmi, seperti www.kemhan.go.id,

www.csis.org, www.eng.mod.gov.cn, www.thejakartapost.com. Penulis

akan mengumpulkan data dari pelbagai literatur yang berhubungan dengan

permasalahan yang dibahas, baik itu berupa buku-buku, jurnal, majalah,

dokumen, peta, Undang-Undang, hasil salinan Peraturan Presiden, surat

kabar, tesis, salinan pidato presiden, laporan, maupun artikel online yang

tersedia di internet. Penulis akan menganalisa data-data yang diperoleh

untuk kemudian digunakan dalam memperkuat argumen penulis dalam

penelitian ini.

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data

primer dan sekunder. Untuk data primer, penulis menggunakan data

berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum

yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang

memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri

dari Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam Undang-Undang, dan bahan hukum autoritatif lainnya.45

30

Sebagai data primer, penulis menggunakan Buku Putih Pertahanan

Indonesia 2008, tiga Undang-Undang Republik Indonesia, beberapa

Peraturan Presiden, naskah perjanjian, Keputusan Presiden dan

beberapa Peraturan Menteri Pertahanan, yaitu sebagai berikut.

1) Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 dari Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002

Tentang Pertahanan Negara.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004

Tentang Tentara Nasional Indonesia.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012

Tentang Industri Pertahanan.

5) Naskah perjanjian-perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-

China selama dua periode pemerintahan Presiden SBY.

Sementara untuk data sekunder, penulis menggunakan pelbagai

literatur diantaranya sebagai berikut.

1) Salinan Amanat Presiden pada Upacara Hari Ulang Tahun ke-64

Tentara Nasional Indonesia (HUT ke-64 TNI).

2) Salinan Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-67 Republik

Indonesia di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia.

31

3) Salinan Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2015 di

Gedung Nusantara Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4) Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa, Minister for

Foreign Affairs, Republic of Indonesia. At the General Debate of

the 66th Session of the United Nations General Assembly, New

York, September 26, 2011.

Selain data sekunder di atas, penulis juga menggunakan pelbagai

literatur terkait, seperti buku-buku, jurnal, tesis, laporan, majalah, video,

dan artikel dari internet. Adapun data sekunder yang dibutuhkan adalah

data terkait kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan negara yang

pernah diterapkan selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode

kepemimpinan (2004-2009 dan 2009-2014).

b. Sumber Data

Penulis memperoleh sumber data secara langsung melalui situs

resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berupa Buku Putih

Pertahanan Indonesia 2008 (data primer). Sementara data pendukung

diperoleh melalui telaah pustaka, buku-buku, artikel ilmiah internasional,

majalah, tesis, juga artikel online yang didapatkan penulis dari pelbagai

tempat seperti perpustakaan, penelusuran data secara online, dan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Adapun tempat-tempat

yang dikunjungi selama pengumpulan data, antara lain:

32

1) Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta

2) Perpustakaan “Ali Alatas”, Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia di Jakarta

3) Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret di Surakarta

4) Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sebelas Maret di Surakarta

5) Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta

6) Media internet: pelbagai situs resmi seperti situs Kemenhan

Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia, Kementerian Pertahanan China, dan lain-lain.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa

data hasil penelitian adalah teknik analisa data kualitatif. Dalam menganalisa

permasalahan penelitian akan dipaparkan berdasarkan fakta-fakta yang

diperoleh, kemudian menghubungkan fakta yang ditemukan dengan fakta

lainnya sehingga menghasilkan argumen yang kuat dan tepat. Sementara

untuk data kuantitatif akan digunakan oleh penulis dalam memperkuat

analisa kualitatif.

33

4. Kerangka Berpikir

Bagan 1.1. Kerangka Berpikir

Pembangunan Kebijakan Kekuatan Pokok

Minimum/Minimum Essential Force (MEF)

China

Industri Pertahanan Domestik

Diplomasi Pertahanan Kebijakan Pertahanan Indonesia

Leader State di Asia Tenggara

Indonesia

34

BAB II DESKRIPSI LOKASI DAN PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Lokasi

1. Profil Negara Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di

kawasan Asia Tenggara. Negara kepulauan yang terletak di antara dua

benua, Benua Asia dan Benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia

dan Samudra Pasifik. Letak negara Indonesia yang berada di antara dua

benua dan dua samudra tersebut menjadikan Indonesia memiliki posisi

strategis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan

jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau,46 yang terbentang dari Sabang sampai

Merauke.

Gambar 2.1. Peta Negara Indonesia Sumber: CIA World Factbook47

Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti

Malaysia di Pulau Kalimantan, Papua Nugini di Pulau Papua, dan Timor Leste

di Pulau Timor (lihat gambar 2.1). Selain itu Indonesia juga memiliki beberapa

negara tetangga lainnya yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang

35

tergabung dalam ASEAN, diantaranya Singapura, Thailand, Filipina,

Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar, dan di

selatan Indonesia berbatasan dengan negara Australia.

Indonesia termasuk salah satu negara terluas di dunia, dengan total luas

wilayah mencapai 1.904.569 km2, dengan luas wilayah daratan 1.811.569

km2, dan luas wilayah perairan 93.000 km2, serta garis pantai sepanjang

54.716 km.48 Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dimana penggunaan

lahan untuk pertanian (agrikultur) sebanyak 31,2%, kawasan hutan Indonesia

terdiri dari 51,7% dan lainnya (built-up areas, jalan, tanah tandus, dan tanah

kosong) terdiri dari 17,1%.49 Lahan untuk pertanian dibagi lagi menjadi tiga

bagian yang terdiri dari 13% arable land (tanaman yang memerlukan

penanaman ulang setelah dipanen, seperti: gandum, jagung, padi), 12,1%

tanaman permanen (tanaman yang tidak memerlukan penanaman ulang

setelah dipanen, seperti: jeruk, kopi, karet), dan padang rumput permanen

6,1%.50

Sebagai salah satu negara multietnis, komposisi etnis di Indonesia

sangat bervariasi, dengan ratusan adat, tradisi, dan budaya, dimana etnis

Jawa sebagai etnis terbanyak di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) Indonesia, diketahui bahwa Indonesia terdiri dari 1.128 etnis.51

Kelompok etnis Jawa sebanyak 40,1%; Sunda 15,5%; Melayu 3,7%; Batak 3,6%;

Madura 3%; Betawi 2.9%; Minangkabau 2.7%, Bugis 2,7%; Banten 2%; dan

beberapa suku lainya seperti Banjar, Bali, Aceh, Dayak, Sasak, Tionghoa, dan

lainnya.52 Bahasa yang digunakan di Indonesia adalah Bahasa Indonesia

36

sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris, dan lebih dari 700 bahasa daerah

dengan dialek berbeda-beda yang berasal dari pelbagai provinsi di

Indonesia.53 Sementara agama yang diakui di Indonesia terdapat 6 agama,

yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konguchu, dengan agama

Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia.

Dengan jumlah populasi sekitar 250 juta penduduk, Indonesia adalah

negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia (lihat tabel 2.1).54

No. Negara Jumlah Penduduk (juta jiwa)

2011 2012 2013 2014

1. China 1.344,13 1.350,695 1.357,38 1.364,27

2. India 1.247,446 1.263,589 1.279,498 1.295,291

3. Amerika

Serikat 311,721 314,112 316,497 318,857

4. Indonesia 244,808 248,037 251,268 254,454

5. Brasil 200,517 202,401 204,259 206,077

Tabel 2.1. Lima Negara Berpenduduk Terbanyak di Dunia (2011-2014) Sumber: World Bank55

Berdasarkan tabel 2.1, terlihat bahwa negara Indonesia menempati

posisi keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia.

Dengan China dan India berada di posisi pertama dan kedua. Akan tetapi,

laporan terbaru dari PBB menyatakan bahwa tujuh tahun dari sekarang,

India diperkirakan akan melampaui China sebagai negara dengan penduduk

terbanyak di dunia, sedang dalam 35 tahun mendatang, Nigeria akan

menggeser posisi Amerika Serikat di peringkat ketiga populasi terbanyak.56

Diantara 10 negara terbesar di dunia, satu berada di Afrika (Nigeria), lima

37

ada di Asia (Bangladesh, China, India, Indonesia dan Pakistan), dua berada

di Amerika Latin (Brasil dan Meksiko), satu berada di Amerika Utara

(Amerika Serikat) serta satu lagi berada di Eropa (Rusia).57

Sebagai salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia, Indonesia

tidak terlepas dari pelbagai permasalahan demografi, diantaranya

masyarakat yang mengalami kekurangan gizi, buta huruf, kesadaran akan

lingkungan yang bersih dan sehat, sanitasi yang buruk, jumlah penduduk

miskin, tingkat pengangguran yang masih tergolong tinggi, dan

permasalahan lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah

penduduk miskin di Indonesia pada September 2014 mencapai 27,73 juta

orang atau 10,96 persen, relatif menurun dari periode yang sama tahun lalu

yang tercatat 28,6 juta orang atau 11,46 persen.58 Penurunan angka

kemiskinan ini terjadi sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga

BBM pada Nopember 2014. Selama periode Maret 2014-September 2014,

jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,15 juta orang

(dari 10,51 juta orang pada Maret 2014 menjadi 10,36 juta orang pada

September 2014). Sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 0,40 juta

orang (dari 17,77 juta orang pada Maret 2014 menjadi 17,37 juta orang pada

September 2014).59 Untuk tingkat pengangguran di Indonesia, berdasarkan

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7,24 juta orang (per Agustus

2014), dimana jumlah ini meningkat dari 7,15 juta dari posisi Februari 2014

(5,7 persen menjadi 5.94 persen).60 Angka pengangguran di Indonesia ini

jika dibandingkan dengan negara maju lainnya masih tergolong tinggi.

38

Bahkan apabila dibandingkan dengan Thailand, sebagai negara yang

tergabung di organisasi regional yang sama, Indonesia masih mencatat

angka yang jauh lebih besar untuk tingkat pengangguran. Angka

pengangguran di Thailand tercatat pada angka 0,56 persen dan ini sudah

berlangsung sejak 2011.61

Indonesia, yang memiliki nama panjang Republik Indonesia, merupakan

negara bekas jajahan Belanda yang dulu sempat memiliki nama Hindia

Belanda, sebelum nama Indonesia dipakai sebagaimana yang sekarang ini.

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan ibukota negara di

Jakarta. Indonesia memiliki 34 provinsi, yang terdiri dari 31 provinsi, 1

provinsi otonom (Aceh), 1 daerah istimewa (Yogyakarta), dan 1 daerah

khusus ibukota (Jakarta Raya).62 Negara Indonesia tidak menerapkan sistem

kewarganegaraan ganda (non-dual citizenship recognized), dan

kewarganegaraan tidak ditentukan berdasarkan tempat kelahiran

(citizenship by birth/ius soli), melainkan berdasarkan keturunan (citizenship

by descent/ius sanguinis).

Sebagai negara demokratis, Indonesia menerapkan sistem

pemerintahan Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan

yudikatif.63 Kekuasaan legislatif dijalankan oleh lembaga yang bernama

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) beranggotakan 560 anggota dan Dewan Perwakilan Daerah

(DPD) beranggotakan 132 anggota.64 Lembaga eksekutif merupakan

lembaga yang berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinetnya.

39

Terakhir adalah lembaga yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung

(MA), Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Warna bendera

Indonesia yang terdiri dari warna merah melambangkan keberanian,

sedangkan warna putih melambangkan kesucian. Simbol nasional negara

Indonesia adalah burung garuda, sejenis burung mitos, dengan lagu

kebangsaan Indonesia Raya, yang diciptakan oleh Wage Rudolf

Supratman.65

Dari segi perekonomian, Indonesia merupakan negara nomor satu

kekuatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dengan Produk Domestik

Bruto/PDB (in PPP) USD 2,839 triliun (2015) yang mengalami peningkatan

sejak tahun 2013 dan 2014, masing-masing senilai USD 2,582 triliun dan USD

2,712 triliun.66 Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi

tinggi, sering disebut sebagai calon layak untuk menjadi salah satu anggota

negara-negara BRIC (Brazil, Russia, India, and China) karena ekonominya

dengan cepat menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang sama dengan

anggota lain tersebut.67 Indonesia menjalin kerjasama ekspor dengan

beberapa negara seperti Jepang, China, Singapura, Amerika Serikat, India,

Korea Selatan dan Malaysia, dengan komoditas ekspor Indonesia berupa

bahan bakar mineral, lemak hewani atau nabati (termasuk minyak sawit),

mesin listrik, karet, mesin, dan peralatan mekanik.68 Nilai ekspor Indonesia

mencapai USD 152,5 miliar (2015), menurun dari tahun 2014 sebesar USD 176

miliar.69 Sementara untuk impor, rekan kerjasama utama Indonesia adalah

China, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Amerika

40

Serikat, dengan barang impor berupa bahan bakar mineral, ketel uap,

mesin, peralatan mekanik, besi dan baja, dan bahan makanan.70 Nilai impor

Indonesia juga mengalami penurunan dari tahun 2014 ke 2015, awalnya

senilai USD 178,2 miliar menjadi USD 138,4 miliar.71

2. Profil Negara China

Republik Rakyat China, atau lebih sering disingkat China, adalah negara

berpenduduk terpadat di dunia. Negara ini telah memiliki budaya dan

peradaban sejak 4.000 tahun yang lalu.72 Negara China terletak di Benua

Asia, tepatnya di kawasan Asia Timur, berbatasan dengan Laut China Timur,

Teluk Korea, Laut Kuning, Laut China Selatan, dan Vietnam (lihat gambar

2.2).73 Negara ini memiliki total luas wilayah 9.596.960 km2, dengan luas

daratan 9.326.410 km2, luas wilayah perairan 270.550 km2, dan garis pantai

dengan panjang 14.500 km, membuat China sebagai salah satu negara yang

memiliki wilayah terluas di dunia, ketiga setelah Rusia dan Kanada.74

Gambar 2.2. Peta Negara China Sumber: Global Security75

Memiliki kesamaan dengan Indonesia, negara ini juga kaya akan sumber

daya alam seperti batubara, bijih besi, minyak bumi, gas alam, selain itu ada

41

juga merkuri, timah, tungsten, mangan, molibdenum, vanadium, aluminium,

seng, uranium, potensi tenaga air (terbesar di dunia), dan tanah yang

subur.76

Agama mayoritas di negara ini adalah Buddha, agama lain yang terdapat

di China diantaranya Kristen, Islam, dan Taoisme.77 Negara ini menggunakan

bahasa Mandarin (Mandarin Chinese) sebagai bahasa utama, sekaligus

sebagai bahasa nasional. Etnis Han merupakan etnis yang paling banyak

terdapat di China, sebanyak 91,6% dari total populasinya, disusul dengan

etnis Zhuang yang hanya 1,3%, dan etnis lainnya sebanyak 7,1% seperti etnis

Hui, Manchu, Uighur, Miao, Yi, Tujia, Tibetan, Mongol, Dong, Buyei, Yao, Bai,

Korean, Hani, Li, Kazakh, dan Dai.78 Dalam jangka waktu setahun, populasi

di China mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan. Pada tahun

2014, populasi di negara ini tercatat 1,364 miliar jiwa,79 meningkat menjadi

1,367 miliar pada tahun 2015.80 Jika dikalkulasikan dengan lebih rinci, China

mengalami peningkatan populasi sebanyak 7 juta jiwa dalam jangka waktu

setahun.

China adalah negara komunis dengan ibukota di Beijing, kota

berpenduduk 14 juta jiwa.81 Negara ini terdiri dari 23 provinsi (Anhui, Fujian,

Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei,

Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi,

Sichuan, Yunnan, Zhejiang, dan Taiwan), lima wilayah otonom (Guangxi, Nei

Mongol (Inner Mongolia), Ningxia, Xinjiang Uygur, dan Xizang (Tibet)), dua

42

wilayah administratif khusus (Hong Kong dan Macau), dan empat

kotamadya setingkat provinsi (Beijing, Chongqing, Shanghai, dan Tianjin).82

Lembaga eksekutif di China terdiri dari presiden dan wakil presiden,

serta perdana menteri dan para wakil perdana menteri. Presiden China saat

ini adalah Xi Jinping, dengan wakil presiden Li Yuanchao yang mulai

menjabat sejak 14 Maret 2013.83 Xi Jinping berkuasa sebagai pewaris dari

pendahulunya, Hu Jintao, dan akan memimpin China selama dekade

berikutnya. Presiden merupakan kepala negara, yang dipilih oleh Kongres

Rakyat Nasional untuk masa jabatan lima tahun, sedangkan kepala

pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, yang diusulkan oleh

presiden melalui persetujuan Kongres Rakyat Nasional. Perdana menteri

China saat ini adalah Li Keqiang, dengan empat wakil perdana menteri yaitu

Zhang Gaoli, Liu Yandong, Wang Yang, dan Ma Kai.84

Untuk lembaga legislatif, China menggunakan sistem unikameral, yaitu

Kongres Rakyat Nasional atau dalam bahasa China disebut Quanguo Renmin

Daibiao Dahui, yang terdiri dari 2.987 anggota yang merupakan perwakilan

dari kota, daerah, dan provinsi, untuk masa jabatan lima tahun.85 Lembaga

ini merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan penting di China dan

anggotanya berasal dari Partai Komunis China.

Lembaga Yudikatif terdiri dari Mahkamah Rakyat Agung sebagai badan

kehakiman (pengadilan) tertinggi, yang terdiri dari 340 hakim termasuk

hakim agung, 13 hakim agung bertugas mengatur Komite Sipil dan

pengadilan untuk sipil, ekonomi, administrasi, banding, dan kasus

43

transportasi dan komunikasi.86 Hakim agung ditunjuk oleh Kongres Rakyat

Nasional dengan masa jabatan lima tahun dan terbatas selama 2 periode

jabatan, sementara hakim lainnya dicalonkan oleh hakim agung dan ditunjuk

oleh Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat.87 Pengadilan dengan tingkat di

bawah Mahkamah Rakyat Agung diantaranya adalah Pengadilan Tingkat

Tinggi, Pengadilan Tingkat Menengah, Pengadilan Daerah dan Kabupaten,

Pengadilan Wilayah Otonom, dan Pengadilan Khusus untuk militer, maritim,

transportasi, dan isu-isu kehutanan.

Dari segi perekonomian, meskipun China adalah negara komunis,

namun dalam praktiknya China telah melakukan liberalisasi selama

beberapa dekade terakhir.88 Sejak memulai reformasi pasar pada tahun

1978, China telah bergeser dari sistem ekonomi terpusat ke ekonomi

berbasis pasar dan mengalami perkembangan ekonomi dan sosial yang

cepat.89 Salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi China berkembang

pesat adalah adanya dukungan dari sektor ekspor berupa barang elektronik,

mebel, pakaian dan tekstil. Nilai ekspor China selama dua tahun terakhir

mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 senilai USD 2,24 triliun

meningkat menjadi USD 2,27 triliun pada tahun 2015.90 Meskipun produk

domestik bruto per kapita China masih rendah dibandingkan standar Barat,

banyak ahli berspekulasi produk domestik bruto (PDB) China akan melebihi

Amerika Serikat dalam waktu kurang dari 20 tahun, yang menjadikannya

ekonomi terbesar dunia.91

44

B. Penyajian Data

1. Kekuatan Militer Indonesia

Dalam menghadapi ancaman militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI)

perlu ditempatkan sebagai komponen utama pertahanan, yakni sebagai

“tentara nasional yang terampil dan profesional”.92 Tentara Nasional

Indonesia sudah seyogianya dapat mengemban tugas sesuai dengan yang

tercantum dalam undang-undang yaitu tugas operasi militer untuk perang

dan operasi militer selain perang. Sebagai negara yang merdeka dan

berdaulat, Indonesia adalah negara yang gigih memperjuangkan hak dan

kedaulatannya. Untuk memperjuangkan kedaulatan dan mengantisipasi

adanya invasi dari negara lain, maka Indonesia memerlukan angkatan

bersenjata (TNI) yang telah terlatih dan tangguh. Sebagai contoh adalah

menjaga batas negara, sebagai salah satu dari bentuk dari pertahanan

negara. Indonesia perlu menjaga batas negara terhadap kemungkinan

adanya pembajakan (hijacking), pencurian ikan, penyelundupan atau invasi

dari negara lain di wilayah laut Indonesia, baik itu batas Teritorial, batas

Kontinen, hingga batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk

mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.93 Setiap warga negara

Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan negara demi

45

kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Adapun tujuan pertahanan negara

di antaranya, Pertama, menjaga kedaulatan negara, yang mencakup upaya

menjaga sistem ideologi dan politik negara. Kedua, menjaga keutuhan NKRI

sebagai keputusan final yang harus tetap dipelihara dan dipertahankan.

Ketiga, menjamin keselamatan bangsa dan melindungi warga negara dari

segala bentuk ancaman.94

Sebagai negara bekas jajahan kolonial Belanda, Indonesia merebut

kemerdekaannya tidak hanya melalui jalur diplomasi, namun juga

melibatkan perjuangan fisik yang sampai sekarang memberikan perngaruh

besar dalam sistem pertahanan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2002 disebutkan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem

pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara,

wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini

oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan

berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan

keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.95

Berbicara mengenai ketangguhan militer Indonesia, menurut Global

Firepower (GFP),96 Indonesia menjadi negara yang terkuat di kawasan Asia

Tenggara dan menempati peringkat 12 dunia, satu peringkat di bawah Israel

(11), dan berada di atas Australia (13).97 Militer Indonesia terbagi menjadi tiga

matra yakni TNI Angkatan Darat (TNI-AD) yang dibentuk pada tanggal 5

Oktober 1945,98 TNI Angkatan Laut (TNI-AL) yang dibentuk pada tanggal 10

September 1945,99 dan TNI Angkatan Udara (TNI-AU) yang dibentuk pada

46

tanggal 9 April 1946.100 Ketiga matra TNI ini memiliki fungsi dan tugas yang

masing-masing tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional

Indonesia.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.101

Untuk kekuatan, saat ini kekuatan tentara aktif yang dimiliki Indonesia

berdasarkan data dari The Military Balance 2014 adalah 395.500 personil,

yang terdiri atas 300.400 tentara Angkatan Darat, 65.000 personil Angkatan

Laut, dan 30.100 tentara Angkatan Udara. Ditambah dengan jumlah

paramiliter sebanyak 281.000 orang dan jumlah cadangan 400.000 orang.102

Gambar 2.3. Lambang TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU (dari kiri ke kanan) Sumber: www.tniad.mil.id, www.tnial.mil.id, www.tni-au.mil.id

Jika dilihat dari masing-masing matra, Angkatan Darat dipersenjatai

dengan pelbagai macam alutsista, seperti main battle tank jenis Leopard

serta 350 tank ringan seperti AMX dan Scorpion. Militer Indonesia juga

mempunyai pelbagai jenis kendaraan angkut tempur, yang berjumlah 549,

seperti panser Anoa, Stormer, Black Fox, Commando Ranger, Saracen,

47

Casspir, dan Barracuda. Jumlah artileri yang dimiliki TNI-AD mencapai 1.907,

dan pelontar roket (LMRS) sebanyak 50 unit.103

Untuk Angkatan Laut, Indonesia didukung pelbagai kapal, seperti 2

kapal selam Cakra, 6 kapal perang, 23 kapal perang kecil, 11 frigate, 72 kapal

patroli dan penjaga pantai dengan 18 di antaranya merupakan korvet, 11

mine warfare, serta sekitar 32 kapal pendukung dan logistik.104

Adapun Angkatan Udara Indonesia, yang diperkuat 30.100 personil,

mengandalkan 78 pesawat tempur, seperti pesawat Sukhoi Su-27SK (2 unit),

Su-27SKM Flanker (3 unit), Su-30MK Flanker (2 unit), dan Su-30MK2 Flanker

(9 unit). Selain mengandalkan Sukhoi, Indonesia memiliki F-5E Tiger, F-16A,

dan F-16B. Indonesia juga mempunyai pelbagai pesawat angkut seperti

Hercules, 444 pesawat militer, dan pelbagai jenis helikopter yang totalnya

187 unit.105

Mengenai gelar, untuk matra darat pada saat ini TNI Angkatan Darat

memiliki 13 komando daerah militer (kodam), yaitu 3 kodam di Sumatera, 4

kodam di Jawa, 2 kodam di Kalimantan, 1 kodam di Bali, Nusa Tenggara

Barat, dan Nusa Tenggara Timur, 1 kodam di Sulawesi, 1 kodam di Kepulauan

Maluku, serta 1 kodam di Papua. Angkatan Laut terdiri atas 2 armada

wilayah, yaitu di Jakarta dan Surabaya. Sedangkan TNI Angkatan Udara

memiliki 4 skuadron tempur, di Pangkalan Udara Iswahyudi, Pekanbaru,

Hasanuddin, dan Supadio.106

Anggaran pertahanan Indonesia mengalami kenaikan selama lima

tahun terakhir (2010-2014). Jika dilihat dari PDB Indonesia, jumlah anggaran

48

pertahanan Indonesia mencapai Rp86,3 triliun pada 2014, dimana angka ini

hanya 0,9 persen dari besaran PDB Indonesia (lihat tabel 2.2). Apabila

Indonesia bisa mencapai angka 2 persen, maka ada peluang bagi kemajuan

pertahanan Indonesia, sebagaimana anggaran pertahanan negara-negara

anggota NATO yang mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 2% dari

PDB negara mereka.

Tabel 2.2. Anggaran Pertahanan Indonesia (2010-2014)

Sumber: Defence Economic Trends 2015107

Jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan pada tahun 2013

terhadap lima dari sepuluh negara-negara ASEAN, anggaran Indonesia

(Rp81,963 triliun) merupakan anggaran paling besar kedua, setelah

Singapura (Rp114,051 triliun), disusul oleh Thailand (Rp67,381 triliun) di

posisi ketiga, Malaysia (Rp54,363 triliun) menempati posisi keempat,

sementara kelima adalah Vietnam (Rp43,738 triliun).108 Adanya kenaikan

anggaran pertahanan menjadi salah satu indikator bahwa perekonomian

Indonesia mengalami perkembangan sekaligus menunjukkan bahwa

No. Variabel Anggaran Pertahanan Indonesia

2010 2011 2012 2013 2014

1. PDB (USD Miliar) 880,1 970,8 965,5 917,3 856,1

2. Anggaran Pertahanan

(USD Miliar) 4,7 5,4 7,7 7,9 7,3

3. Anggaran Pertahanan

(Rp Triliun) 42,310 47,498 72,538 81,963 86,376

4. Anggaran Pertahanan

dari Total PDB (%) 0,7 0,6 0,9 0,9 0,9

49

pemerintah semakin menyadari pentingnya mengatasi pelbagai persoalan

di bidang pertahanan.

Di samping kekuatan alutsista dan kenaikan anggaran pertahanan,

Indonesia juga memiliki beberapa industri strategis di bidang pertahanan

yang berproduksi di dalam negeri. Di bidang kedirgantaraan, Indonesia

memiliki PT Dirgantara Indonesia (Persero), di bidang kemaritiman

ditangani PT PAL (Persero), sementara di bidang persenjataan, amunisi, dan

kendaraan tempur dipegang oleh PT Pindad (Persero), dan bidang bahan

peledak oleh PT Dahana (Persero). Tonggak awal cita-cita bangsa Indonesia

membangun industri strategis berakar dari Keputusan Presiden Nomor 59

Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-

industri Strategis dan Industri Pertahanan Keamanan.109 Selain keempat

industri pertahanan tersebut, Indonesia juga memiliki enam industri

strategis lainnya, meliputi PT INKA (Industri Kereta Api), PT INTI di bidang

telekomunikasi, PT Krakatau Steel (baja), PT Boma Bisma Indra (kontainer

dan peralatan ekspor), PT Barata Indonesia (mesin diesel), dan PT LEN

(elektronik).110

Pada awal keberadaannya, PT Pindad merupakan bengkel senjata yang

bermula pada era kolonial Belanda. Pada 1808, Herman Willem Daendels,

Gubernur Jenderal Belanda yang tengah berkuasa, mendirikan sebuah

bengkel di Surabaya. Tujuan Daendels membangun fasilitas ini selain untuk

perbaikan dan pemeliharaan, juga sebagai tempat pengadaan perkakas

senjata bagi serdadu Belanda, bengkel ini dikenal dengan nama Constructie

50

Winkel (CW). Selain CW, Daendels juga membangun sebuah pabrik amunisi

berkaliber besar yang lengkap dengan laboratorium kimia, bernama

Proyektiel Fabriek (PF). Pabrik dan bengkel inilah yang menjadi fondasi

pembentuk PT Pindad.111

Dilihat dari produknya, PT Pindad terdiri atas dua direktorat, yaitu

Direktorat Produk Militer dan Direktorat Produk Komersial. Direktorat

Produk Militer terdiri atas Divisi Amunisi, Divisi Senjata, serta Unit Bisnis

Workshop dan Prototipe. Sedangkan Direktorat Produk Komersial terdiri

atas Divisi Mekanik, Listrik, Forging, dan Pengecoran serta Unit Bisnis Tool

Shop, Stamping, dan Laboratorium.112 Pelbagai produk berhasil diproduksi

oleh PT Pindad, bahkan ada beberapa produk yang telah mendunia, produk

tersebut diantaranya produk kendaraan tempur Anoa 6x6 telah digunakan

oleh pasukan pemelihara perdamaian PBB di Lebanon dan Suriah. Selain itu

ada juga produk pelbagai jenis senjata, peluru kaliber, rifles, senapan serbu,

pistol, revolver, senapan sniper, peluncur granat, pelindung tubuh (personal

body protection), dan lainnya.113 Saat ini PT Pindad telah melakukan

kerjasama membentuk perusahaan joint venture antara lain dengan PT

Fanuc GE Automation Indonesia (mesin CNC, rekayasa otomatisasi pabrik,

dan PLC), PT Siemens Indonesia (MV/LV Switcgear & Machinery), PT GHH

Borsig Southeast Asia (konstruksi dan pemeliharaan turbin uap dan gas), dan

PT Lucas Pindad Aerospace Indonesia (pembuatan dan perakitan komponen

pesawat terbang).114

51

Di matra udara, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) hadir untuk menjawab

tantangan pertahanan udara. Industri pesawat terbang sangat penting bagi

Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga pertahanan udara Indonesia.

PT DI atau Indonesian Aerospace (IAe), nama yang diresmikan Presiden

Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid, di Bandung pada 24

Agustus 2000, menggantikan nama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara

(PT IPTN), yang sudah disandang badan usaha strategis ini sejak kurang

lebih 38 tahun yang lalu.115 Sebelum berganti nama menjadi PT DI, PT

Industri Pesawat Terbang Nurtanio merupakan nama yang pertama kali

digunakan, didirikan oleh Dr. B.J. Habibie, pada 28 April 1976.116 Perusahaan

ini sudah bisa menghasilkan pelbagai macam produk, baik produk pesawat

maupun produk yang bersifat jasa, dan menyerahkan produk dan jasa

tersebut kepada konsumen dalam dan luar negeri. Produk tersohor mereka

adalah CN-235, yang telah digunakan di beberapa negara untuk keperluan

militer dan sipil.117

Untuk matra laut, pemerintah mendirikan PT PAL yang berlokasi di

Surabaya, yang memiliki andil dalam membangun industri pertahanan laut.

PT PAL mendesain dan memproduksi kapal selam hasil kerjasama dengan

negara-negara sahabat. Sejarah PT PAL telah dimulai jauh sebelum

Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1822, seorang jenderal Belanda,

Gubernur Jenderal Van der Capellen, adalah orang yang mencetuskan ide

membangun industri perkapalan di Hindia Belanda dengan nama Marine

Establishment/ME (ME berubah nama menjadi Penataran Angkatan Laut

52

(PAL) pada 27 Desember 1949, setelah Indonesia memperoleh

kemerdekaan).118 Dengan adanya industri perkapalan ini, Capellen berharap

akan mampu menunjang armada laut Kerajaan Belanda yang berada di

wilayah Asia pada saat itu. Pada tahun 1979, Bea dan Cukai membeli kapal

FPB 28 sebanyak 24 unit dari PT PAL, dengan komponen kapal dari Belgia

dan Jerman.119 Sebelum memutuskan membeli kepada PT PAL, Bea dan

Cukai pada awalnya berencana membeli langsung dari Belgia (Belgium

Shipbuilding Company (BSC)). Setelah melihat hasil kerja PT PAL, Bea dan

Cukai mengakui bahwa kapal buatan PT PAL lebih baik daripada buatan BSC,

yang membuat Bea dan Cukai memesan lima FPB 28 lagi langsung kepada

PT PAL. Kesuksesan tersebut terulang di saat Pertamina membeli kapal

tanker berukuran 3.000-5.000 ton dari PT PAL, melalui kerjasama yang

dirintis dengan Mitsui Engineering and Shipbuilding (MES) dari Jepang.120

Pada 1983, mulai dibangun kapal pertama di PT PAL, dan disusul kapal kedua

pada tahun 1985. Kapal pertama diberi nama Minas, sedangkan kapal kedua

bernama Melahin.121

Selain PT Pindad, PT PAL, dan PT DI, Indonesia juga memiliki industri

strategis lainnya, yang bergerak di bidang bahan peledak, bernama PT

Dahana.122 PT Dahana berawal dari proyek roket Angkatan Udara Indonesia

pada 1957 di Desa Menang, Madiun, Jawa Timur. TNI Angkatan Udara

kemudian meneruskan proyek ini menjadi Menang 2 dengan mendirikan

pabrik dinamit (NG based) dengan bantuan Hispano-Suiza123 pada 1966 di

lingkungan pangkalan TNI Angkatan Udara Tasikmalaya.124 Pada 1999,

53

Dahana memperoleh sertifikasi ISO 9002:1994, yang kemudian ditingkatkan

lagi dengan mendapatkan ISO 9001:1994 pada 2001, sementara

pemutakhiran untuk menjadi sistem ISO 9001:2000 sedang dilakukan saat

ini.125 PT Dahana telah membangun pelbagai sarana, prasarana, dan

pergudangan bahan peledak, dan terus berkembang untuk menghasilkan

produk dan jasa berdaya saing tinggi juga ramah lingkungan.

2. Alutsista TNI AD, TNI AL, dan TNI AU Tahun 2008 (Pra Implementasi

Kebijakan MEF)

Postur pertahanan Indonesia pada tahun 2008 (sebelum implementasi

MEF) memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan

pasca tahun 2008 (setelah implementasi MEF). Kebijakan MEF yang mulai

diimplementasikan sejak tahun 2009 akan berlanjut hingga tahun 2024.

Dalam kebijakan MEF, salah satu target yang ingin dicapai Indonesia adalah

penguatan postur pertahanan negara, termasuk upaya modernisasi

alutsista. Pada tahun 2008, Indonesia menganggarkan belanja pertahanan

sebesar 0,89% dari total GDP Indonesia. Dari segi jumlah personil militer,

Indonesia memiliki 297.000 personil militer aktif pada tahun 2008.126 Tabel

2.3 di bawah ini menampilkan data tahun 2008 terkait jumlah persenjataan

TNI di tiga matra.

54

Army (TNI AD) Unit (s) Navy (TNI AL) Unit (s) Air Force (TNI AU)

Unit (s)

Attack Helicopters

50 Aircraft Carriers

− Combat Aircrafts

69

Main Battle Tanks (MBT)

– Corvette Warships

26

Frigates 7

Submarines 2

Nuclear Submarines

−

Amphibious Warfare Ships

4

Patrol Boats 30 Tabel 2.3. Jumlah Persenjataan (Alutsista) TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU Tahun 2008

Sumber: Nation Master127

Berdasarkan tabel 2.3, dapat dilihat bahwa kepemilikan jumlah

persenjataan TNI masih kurang merata. Di matra darat, pada tahun 2008,

Indonesia bahkan belum memiliki tank tempur utama (main battle tanks).

Untuk matra laut, angkatan bersenjata Indonesia hanya didukung oleh 2

unit kapal selam. Sementara di matra udara, Indonesia memiliki 69 unit

pesawat tempur (combat aircrafts).

Kendati demikian, menurut data dari Discovery Channel Military edisi

2008, Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) Indonesia masuk dalam 3

besar angkatan bersenjata terbaik di tingkat global. Peniliaian ini ditentukan

berdasarkan performa dan keahlian yang dimiliki angkatan bersenjata suatu

negara, tanpa melibatkan advanced military technology dari negara

tersebut. Indonesia berada di peringkat ketiga setelah SAS Inggris Raya dan

MOSSAD Israel.128

55

3. Sejarah Kerjasama Pertahanan Indonesia−China

Hubungan diplomatik yang telah dijalin Indonesia dengan China sejak 13

April 1950, tidak serta-merta membuat hubungan kerjasama di pelbagai

bidang langsung dilakukan kedua negara. Misalnya, kerjasama di bidang

ekonomi baru disepakati kedua negara setelah Presiden Indonesia

keempat, Abdurrahman Wahid, mengadakan kunjungan ke China pada

tanggal 1-3 Desember 1999. Kunjungan presiden Indonesia tersebut menjadi

penanda era baru dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Hal

ini disusul dengan penandatanganan MoU mengenai Bantuan Hibah

tentang Kerjasama Ekonomi dan Teknik pada 28 Desember 1999 di Jakarta.

Di samping itu, ratifikasi mengenai bergabungnya Indonesia dengan ASEAN-

China Free Trade Area (ACFTA) pada masa Presiden Megawati tidak

diratifikasi Indonesia pada saat itu. Kesepakatan mengenai perdagangan

bebas antara Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dengan China baru

diratifikasi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan

menyatakan Indonesia secara resmi tergabung dalam ACFTA.

Tidak jauh berbeda dengan hubungan kerjasama bilateral di sektor

ekonomi. Hubungan Indonesia-China di sektor pertahanan bahkan baru

dijajaki sejak awal tahun 2000-an. Hubungan yang terjalin saat itu juga hanya

sebatas kunjungan para pejabat militer. Kedua negara belum pernah

mengadakan perjanjian kerjasama pertahanan yang mengikat hubungan

kedua negara.

56

Terdapat beberapa aktivitas kunjungan para pejabat militer kedua

negara pada tahun 2003. Tercatat pada tanggal 3-6 November 2003, Kepala

Staf TNI AD saat itu, Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu berangkat bersama

rombongan ke China atas undangan dari industri pertahanan nasional China,

North Industries Corporations (NORINCO). Tujuan kunjungan ini adalah

untuk meninjau industri persenjataan China. Selanjutnya pada tanggal 14-17

November 2003, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Mayor Jenderal TNI

Mochamad Luthfie Wetto beserta rombongan dari Indonesia mengunjungi

China atas undangan Military Intelligence Department People’s Liberation

Army dengan tujuan untuk menjajaki kerjasama dalam bidang intelijen

strategis. Sebelumnya, pada tanggal 11-23 Oktober 2003, Letkol Tek Naviardi

Suryanto berangkat ke China untuk mengikuti pelatihan dan inspeksi rudal

QianWei-3 (QW-3) bersama rombongan dalam rangka pelaksanaan kontrak

jual beli Nomor 003/KE/XII/2002/AU tanggal 11 Desember 2002 tentang

pengadaan Rudal QW-3.129

Kerjasama pertahanan yang dijajaki Indonesia dan China sebelum

disepakatinya Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis 2005, hanya sebatas

kunjungan pejabat militer kedua negara dan pembelian beberapa alutsista.

Puncak hubungan kerjasama bilateral kedua negara di sektor pertahanan

diwujudkan dengan ditandatanganinya Joint Declaration on Strategic

Partnership 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu

Jintao, yang dilaksanakan di Jakarta, 25 April 2005. Deklarasi ini juga

mengatur kerjasama tidak hanya di sektor pertahanan, namun juga

57

difokuskan untuk memperkuat kerjasama politik dan keamanan,

memperdalam kerjasama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan

kerjasama sosial budaya dan memperluas hubungan non-pemerintah.

Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis yang telah ditandatangani

Indonesia dan China tersebut telah mempererat hubungan keduanya dan

memperluas lingkup kerjasama di antara kedua negara. Deklarasi ini

sekaligus merupakan upaya kedua negara untuk memusatkan perhatian

pada kepentingan jangka panjang dan membawa hubungan kedua negara

ke tatanan baru demi keuntungan kedua negara. Pernyataan ini tercantum

dalam paragraf kedua dari isi naskah perjanjian yang ditandatangani kedua

negara.

Kami sepakat bahwa Indonesia dan China telah menjadi dua mitra penting dalam kerjasama, dan untuk itu, sebagai dua negara berkembang yang utama, kami harus membangun perspektif strategis dalam memusatkan perhatian pada kepentingan jangka panjang kami dan membawa hubungan kami ke tataran baru demi keuntungan kedua negara dan rakyat kami serta untuk memberi sumbangan baru bagi solidaritas dan kerjasama antar negara-negara berkembang serta pada perdamaian dan pembangunan umat manusia.130

Secara spesifik di sektor pertahanan, pada poin ke-8 deklarasi ini

mengatur bagaimana upaya kedua negara dalam mempromosikan rasa

saling percaya dan keyakinan dalam bidang pertahanan dan militer dengan

maksud untuk membangun industri pertahanan masing-masing dan secara

aktif menyelidiki kemungkinan untuk membentuk mekanisme konsultasi

pertahanan dan keamanan. Kemudian dilanjutkan pada poin ke-9, kedua

negara juga menyatakan akan bekerjasama dengan erat pada isu maritim

58

melalui perbaikan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan

membangun mekanisme konsultasi dan kerjasama maritim.

Komitmen kedua negara untuk menjajaki hubungan kerjasama di sektor

pertahanan terus berlanjut dengan menandatangani pelbagai perjanjian

hingga tahun 2012, selama masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao. Pada tanggal 28 Juli 2005, di Beijing,

tepat tiga bulan setelah kedua negara menyepakati untuk menandatangani

Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis di Jakarta, kedua negara kembali

menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MoU) mengenai

Kerjasama dalam Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertahanan.

MoU ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kedua negara saat itu, dari

pihak Indonesia oleh Juwono Sudarsono dan dari pihak China oleh Cao

Gangchuan. Di tahun-tahun berikutnya, kedua negara menandatangani

berbagai perjanjian mulai dari Memorandum of Understanding, Agreement,

Plan of Action, dan Joint Communique. Selama masa pemerintahan SBY,

terdapat enam perjanjian kerjasama pertahanan yang telah disepakati

bersama antara Indonesia dan China. Keenam perjanjian tersebut adalah

sebagai berikut.

a. Deklarasi Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat

China mengenai Kemitraan Strategis

Deklarasi Bersama (Joint Declaration) yang ditandatangani secara

langsung oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan

Presiden China, Hu Jintao, dilakukan di Jakarta pada 25 April 2005.

59

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian,

yaitu 25 April 2005, dengan masa berlaku dan cara pengakhiran

perjanjian yang tidak tercantum dalam naskah. Deklarasi Kemitraan

Strategis ini merupakan awal dari dimulainya hubungan kerjasama yang

lebih erat antara Indonesia dan China di berbagai bidang, termasuk di

bidang pertahanan keamanan, bersama dengan kerjasama di bidang

politik, ekonomi dan sosial budaya.

Menteri Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan

Kementerian Pertahanan Indonesia mengadakan pertemuan rutin

antara Indonesia dan China yang berlangsung tujuh kali dalam satu

tahun. Pertemuan ini baik di tingkat menteri, wakil menteri, industri

pertahanan, dialog strategis, angkatan darat, angkatan laut dan

angkatan udara. Terdapat tujuh bidang kerjasama pertahanan yang

telah dilakukan kedua negara yaitu pertemuan rutin menteri

pertahanan, forum konsultasi bilateral bidang pertahanan, dialog

strategis, industri pertahanan, pendidikan dan latihan bersama, dan

kerjasama maritim. Pertemuan bilateral ini merupakan implementasi

dari Kemitraan Strategis yang ditandatangani oleh presiden kedua

negara tahun 2005 dan semakin diperkuat dengan pelbagai perjanjian

lainnya di bidang pertahanan.131

Contoh pertemuan yang dilakukan di tingkat menteri adalah ketika

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengadakan kunjungan ke

Beijing pada 21 September 2014.132 Dalam pertemuan tersebut, Purnomo

60

membicarakan pelbagai hal dengan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat

China, Fan Changlong. Menurut Fan, Indonesia dan China telah menjalin

kerjasama untuk waktu yang cukup lama dan kedua negara harus

bersama menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Kedua negara

memiliki beberapa kesamaan termasuk jumlah populasi dan luas wilayah

yang besar serta pertumbuhan ekonomi yang positif. Penguatan

kerjasama ini diyakini akan meningkatkan rasa saling percaya,

meningkatkan frekuensi pertukaran perwira dan personil militer, dan

bentuk kerjasama lainnya. Kedua negara berkomitmen akan semakin

mempererat kerjasama untuk ke depannya.

b. Memorandum Saling Pengertian mengenai Kerjasama Penelitian

dan Pengembangan Teknologi Pertahanan antara Kementerian

Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Komisi Ilmu

Pengetahuan, Teknologi dan Industri untuk Pertahanan Nasional

Republik Rakyat China

Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding)

yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2004-

2009, Hassan Wirajuda, dan Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan, Teknologi

dan Industri untuk Pertahanan Nasional China (Komisi lebih tinggi

pangkatnya daripada Kementerian), Zhang Yunchuan, dilakukan di

Beijing pada 28 Juli 2005. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal

penandatanganan perjanjian, yaitu 28 Juli 2005, dengan masa berlaku

perjanjian selama lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis

61

setiap lima tahun berikutnya. Cara pengakhiran perjanjian dapat

dilakukan dengan cara pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelum masa

berlaku berakhir.

Melalui kerjasama ini, Indonesia menyambut baik ajakan China

untuk kerjasama teknologi militer yang antara lain mencakup

pembuatan perlengkapan militer dan pemasarannya. Menurut

Indonesia, teknologi militer China telah memasuki taraf maju dan sudah

dapat menjadi penyeimbang kemajuan teknologi militer negara-negara

Barat. Dalam pertemuan pejabat tinggi militer kedua negara dilakukan

ketika Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy

Purdijatno dan KASAL China Laksamana Wu Shenghi menyepakati untuk

meningkatkan kerjasama, terutama dalam pendidikan dan latihan.133

Bahasan mengenai kerjasama penelitian dan pengembangan

teknologi pertahanan China-Indonesia direalisasikan setelah Menteri

Luar Negeri China, Yang Jiechi berkunjung ke Jakarta pada 10 Agustus

2012. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan untuk

memproduksi misil bersama pada Maret 2013.134 Kerjasama Indonesia-

China dalam memproduksi misil bersama telah membuahkan hasil

dimana TNI AL telah menerima misil varian C-705 dan telah melalui tahap

uji coba yang dilakukan di Selat Sunda. Selain kerjasama produksi misil,

China juga mengajak 10 orang pilot dari TNI AU untuk mengadakan

latihan bersama mengoperasikan simulator pesawat tempur Sukhoi di

62

China.135 Hingga tahun 2014, beberapa rudal yang telah digunakan TNI

diantaranya adalah rudal C-802, C-705, QW-1 dan QW-3.

c. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan

Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerjasama Aktivitas

dalam Bidang Pertahanan

Persetujuan (Agreement) ini ditandatangani oleh masing-masing

Menteri Pertahanan kedua negara. Dari pihak Indonesia, ditandatangani

oleh Juwono Sudarsono, selaku Menteri Pertahanan Indonesia periode

2004-2009, dan Menteri Pertahanan China, Cao Gang Chuan, dilakukan

di Beijing pada 07 November 2007. Perjanjian ini mulai berlaku sejak

tanggal Nota Pemberitahuan terakhir, dengan masa berlaku perjanjian

selama lima tahun dan dapat diperpanjang otomatis setiap lima tahun

berikutnya. Cara pengakhiran perjanjian dapat dilakukan dengan cara

pemberitahuan tertulis 90 hari sebelum masa berlaku berakhir.

Tepat dua minggu setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama

pertahanan ini, pemerintah China mulai menunjukkan keseriusannya

untuk menjajaki pengembangan kerjasama sektor industri pertahanan

di Indonesia. China menawarkan kepada Indonesia untuk memberi dana

pembangunan galangan kapal dan menghidupkan kembali beberapa

industri pertahanan strategis yang dimiliki Indonesia. Dari sudut

pandang China, mengaku sangat tertarik untuk terlibat dalam

pengembangan industri pertahanan di Indonesia terutama soal

persenjataan. Pasalnya, China ingin membangun kemampuan

63

pertahanan yang layak di Indonesia supaya jalur minyak ke China

terjamin. Dari sisi inilah dapat dilihat kepentingan ekonomi dua negara

berpenduduk padat ini bisa bertemu dan bisa berlanjut kepada

kerjasama yang saling menguntungkan.

d. Rencana Aksi dari Implementasi Deklarasi Bersama mengenai

Kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Rakyat China

Rencana Aksi (Plan of Action) yang ditandatangani secara langsung

oleh Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009-2014, Marty

Natalegawa, dan Menteri Luar Negeri China, Yang Jiechi, dilakukan di

Jakarta pada 21 Januari 2010. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal

penandatanganan perjanjian, yaitu 21 Januari 2010, dengan masa berlaku

dan cara pengakhiran perjanjian yang tidak tercantum dalam naskah.

e. Komunike Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Rakyat China dalam Rangka Memperkuat

Kemitraan Strategis Selanjutnya antara Indonesia-China

Komunike Bersama (Joint Communique) ini disepakati oleh Presiden

Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Perdana Menteri China,

Wen Jiabao, saat SBY mengundang Wen Jiabao ke Indonesia sebagai

bentuk kunjungan balasan pada bulan April 2011. Ikatan kerjasama

melalui Komunike Bersama ini dilakukan di Jakarta pada 29 April 2011.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian,

64

yaitu 29 April 2011, dengan masa berlaku dan cara pengakhiran perjanjian

yang tidak tercantum dalam naskah.

f. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerjasama Maritim antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat

China [MoU ini mengakhiri MoU Kerjasama Maritim tertanggal 25

April 2005]

Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding)

yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty

Natalegawa, dan Menteri Luar Negeri China, Yang Jiechi, dilakukan di

Beijing pada 23 Maret 2012. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal

penandatanganan perjanjian, yaitu 23 Maret 2012, dengan masa berlaku

perjanjian selama lima tahun dan akan diperpanjang otomatis setiap lima

tahun berikutnya. Cara pengakhiran perjanjian ini dapat dilakukan

dengan cara pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak enam bulan

sebelumnya.

Implementasi dari kerjasama ini berawal dari adanya kesadaran

akan pentingnya keselamatan navigasi di laut. Melalui MoU ini, dibentuk

Komite Kerjasama Maritim (KKM) Indonesia-China. Dalam pertemuan

ini, dibentuk badan yang mendanai proyek-proyek KKM dengan dana

awal diberikan oleh China. Tindak lanjut dari MoU ini adalah dengan

diadakannya siding pertama KKM di Beijing, China pada bulan Desember

2012. Komite Kerjasama Maritim ini diketuai bersama oleh Wakil Menteri

Luar Negeri dari masing-masing negara, dengan anggotanya yang terdiri

65

dari wakil-wakil instansi pemerintah terkait dari masing-masing pihak.

Dari Indonesia terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan

Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Markas Angkatan Laut dan

Kepolisian Republik Indonesia.

Lebih lanjut, kerjasama maritim antara China-Indonesia melalui

peningkatan daya mampu dan pelatihan operator vessel traffic service

(VTS) di Selat Lombok dan Selat Sunda tentunya akan sangat membantu

Indonesia dalam menjamin kepentingan internasional tetap terjaga di

SLOC, SLOT maupun ALKI Indonesia. Demikian pula dengan bantuan

China melalui penggantian alat bantu navigasi di sepanjang Selat Malaka

yang rusak akibat tsunami Aceh pada tahun 2006 dan pendirian pusat

kelautan dan iklim Indonesia-China. Pembangunan Kamsalat (satelit

keamanan laut) juga merupakan bagian dari upaya China untuk

membantu Indonesia menjamin keselamatan pelayaran di jalur-jalur

strategis ini.136

Indonesia dan China telah menyepakati untuk memperkuat lebih

lanjut lagi mekanisme kerjasama maritim bilateral dalam bidang

keselamatan pelayaran, lingkungan laut dan keamanan maritim.

a) Dalam bidang keselamatan pelayaran, baik Indonesia maupun

China menyetujui pertukaran informasi mengenai keselamatan

pelayaran; penyediaan alat bantu pelayaran untuk keselamatan

pelayaran dan fasilitas terkaitnya; dan kerjasama dalam dialog

66

antara negara pantai dan negara pengguna Selat Malaka dan

Singapura.

b) Dalam bidang kerjasama lingkungan laut dan perikanan, MoU ini

menyepakati pertukaran informasi mengenai lingkungan laut;

perlindungan lingkungan dan ekologi maritim; pertukaran teknis

dan kerjasama mengenai tumpahan minyak di laut dan

pencegahan polusi; pertukaran teknis dan kerjasama untuk

memerangi, mencegah, menangkal dan menghapuskan

penangkapan ikan yang ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan;

dan melakukan penelitian ilmiah kelauatan, program observasi

dan pelatihan.

c) Dalam kerjasama keamanan maritim disepakati adanya

pertukaran informasi mengenai keamanan maritim; penyediaan

bantuan untuk pengawasan, pemantauan dan manajemen

maritim; kerjasama untuk memerangi kejahatan transnasional,

dan pertukaran angkatan bersenjata masing-masing negara.

d) MoU ini juga menyepakati hal-hal lain seperti kerjasama

pencarian dan pertolongan maritim; pembangunan dan

penyediaan kapal, peningkatan kapasitas mengenai isu-isu

maritim, dan kerjasama di berbagai forum maritim

internasional.137

67

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pertahanan Indonesia (2004-

2014)

1. Lokasi/Letak Negara

Letak strategis Indonesia menjadi salah satu pertimbangan dalam

memutuskan kebijakan pertahanan yang ditetapkan Indonesia. Sebagai

negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau,

mengharuskan Indonesia memprioritaskan perlindungan, baik di darat, laut,

maupun udara, demi melindungi kedaulatan Indonesia yang terbentang dari

Sabang sampai Merauke. Letak negara Indonesia diapit oleh dua samudra

besar (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia), dan dua benua (Benua Asia

dan Benua Australia) serta berbatasan langsung dengan negara lain dan

lautan bebas.

Berdasarkan jenis-jenis lokasi suatu negara, Indonesia masuk dalam

jenis multi-sea and insular location,138 yaitu negara dengan banyak batas

lautnya. Selain Indonesia, negara yang termasuk dalam jenis ini adalah

Australia, Rusia, Jepang, Inggris Raya, Singapura, Filipina, Islandia, dan

negara kepulauan lainnya. Lokasi Indonesia ini mempengaruhi Indonesia

dalam menentukan sebagian besar aktivitas, karakter, maupun interest

negara, baik politik, maupun sosial dan ekonomi. Masalah yang dihadapi

negara-negara maritim akan berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh

negara-negara kontinental (daratan atau benua).

68

Dari posisi tersebut peran Indonesia menjadi sangat penting bagi dunia

internasional, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pertahanan.

Lokasi negara Indonesia juga menjadi salah satu jalur pelayaran dunia (sea

lines of communication/SLOC). Di satu sisi, posisi Indonesia ini sangat

menguntungkan. Akan tetapi di sisi lain, letak Indonesia menjadi rawan

terhadap kedaulatan negara, seperti pelanggaran batas wilayah, pencurian

kekayaan alam Indonesia, penyelundupan dan perdagangan narkoba,

perampokan, dan kejahatan internasional lainnya. Pentingnya menetapkan

kebijakan pertahanan Indonesia berdasarkan letak dan kondisi negara

ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002

Tentang Pertahanan Negara. Pada Pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa

“Kebijakan Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi

geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.”139

Berdasarkan uraian di atas, Indonesia memerlukan pengembangan

postur pertahanan negara dari segi kemampuan, kekuatan, maupun gelar di

tiga matra TNI, darat, laut dan udara, untuk menjaga luas wilayah dan

kedaulatan negara.

2. Politik Luar Negeri

Indonesia mempertahankan komitmen yang kuat dalam hal prinsip

dasar yang sekaligus menjadi politik luar negeri Indonesia yaitu “bebas

aktif”. Dengan politik luar negeri bebas aktif, ini berarti bahwa Indonesia

tidak akan masuk ke dalam aliansi formal manapun, akan tetapi secara aktif

terus meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral dengan

69

negara-negara di dunia, dan turut menjaga perdamaian dunia. Dalam

menyikapi suatu konflik yang terjadi, Indonesia selalu berpegang teguh

pada prinsip bebas aktif tersebut dengan bersikap netral dan berupaya

menengahi konflik yang terjadi demi terciptanya perdamaian dan keamanan

bersama.

Jika dilihat dari sudut pandang politik luar negeri Indonesia yang

menganut prinsip bebas aktif, Indonesia menilai kemajuan teknologi militer

yang dicapai China dapat menjadi penyeimbang kemajuan teknologi militer

negara-negara Barat. Hal ini sekaligus merupakan salah satu upaya

Indonesia dalam menyeimbangkan politik luar negerinya agar tidak terlalu

condong ke Barat, sebagai wujud implementasi politik luar negeri bebas

aktif. Dikarenakan dalam menjalankan kerjasama, Indonesia menjalin

kerjasama tidak hanya dengan mitra dari Barat, seperti Amerika Serikat,

Jerman, Perancis, dan Inggris Raya, namun juga dengan mitra dari Timur,

seperti Rusia, Jepang, India, dan China.

3. Kepentingan Nasional

Sama halnya dengan negara lain, dalam merumuskan setiap kebijakan

luar negeri, terkandung kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh

Indonesia. Dalam bidang pertahanan dan kemanan negara, Indonesia

menetapkan kebijakan berupa upaya bersama negara-negara kawasan

untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, baik di Asia Pasifik

maupun Asia Tenggara. Kebijakan luar negeri “dynamic equilibrium” yang

dicetuskan oleh Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Indonesia,

70

merupakan salah satu kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh

Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, Indonesia mendorong negara-negara

di kawasan untuk bersama menjaga stabilitas kawasan agar terciptanya

perimbangan kekuatan sehingga tidak ada satu pihak yang lebih dominan.

Di samping itu, Indonesia juga aktif menjalin kerjasama dengan negara

lainnya, terutama kerjasama di bidang pertahanan untuk mempererat

hubungan antar negara sekaligus membantu modernisasi militer Indonesia

melalui penjualan maupun pembelian alutsista, transfer ilmu pengetahuan

dan teknologi, maupun latihan bersama personil militer.

Adanya sikap keterbukaan dari Indonesia dalam menjalin kerjasama dari

pelbagai negara, merupakan salah satu upaya Indonesia dalam

mengimplementasikan kepentingan nasional di level internasional. Salah

satu kepentingan nasional Indonesia adalah berupaya menjaga perdamaian

dunia yang termasuk di dalamnya menjalin kerjasama dengan mitra

strategis dan negara-negara sahabat, dengan mengesampingkan Blok Barat

atau Blok Timur yang diikuti suatu negara.

4. Aktor/Decision Maker

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun

2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat 1,

disebutkan bahwa Presiden menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan

Negara dalam rangka pengelolaan Sistem Pertahanan Negara.140 Kebijakan

yang ditetapkan Presiden inilah yang menjadi acuan bagi perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara. Kebijakan

71

Umum Pertahanan Negara ini ditetapkan sebagai dasar bagi Menteri

Pertahanan dalam menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan

pertahanan negara dan dasar bagi pimpinan Kementerian atau Lembaga

Pemerintah Non-Kementerian dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan

wewenang, tanggung jawab dan fungsi masing-masing terkait bidang

pertahanan.141

Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan

Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008

Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan

Negara Tahun 2010-2014, dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27

Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun

2010-2014, dijelaskan bahwa semua dokumen resmi tersebut merupakan

dasar dalam penyusunan kebijakan bagi Menteri Pertahanan dalam

penyelenggaraan pertahanan negara yang digunakan sebagai dasar bagi

pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI sesuai dengan wewenang,

tugas pokok, dan fungsi masing-masing.

5. Industri Pertahanan Domestik

Kemampuan dan kekuatan industri dalam negeri menjadi salah satu

aspek penting yang diperhatikan dalam pengambilan kebijakan pertahanan

Indonesia. Bagaimana kesanggupan industri pertahanan dalam negeri

menopang dan memenuhi kebutuhan militer Indonesia di tiga matra, darat,

laut, dan udara, menjadi dasar dalam penentuan kebijakan yang akan

72

diambil pada tahap berikutnya. Kemandirian industri pertahanan Indonesia

tertinggal jauh jika dibandingkan dengan industri pertahanan di negara yang

kuat dari segi kemampuan militer, seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman,

Prancis, dan Jepang. Kendala industri pertahanan dalam negeri dalam

memproduksi alutsista yang mumpuni dikarenakan pelbagai keterbatasan

yang dimiliki, termasuk keterbatasan dalam penguasaan teknologi dan

inovasi. Dalam hal inilah Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan negara-

negara yang telah mandiri dalam produksi alutsista. Sebagai langkah awal

untuk merealisasikan rencana tersebut, pada tahun 2010, Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Komite Kebijakan Industri

Pertahanan (KKIP) yang secara umum berisi kebijkan nasional yang bersifat

strategis di bidang industri pertahanan yang meliputi kebijakan dalam

penelitian, pengembangan dan perekayasaan, pendanaan, strategi

pemasaran, pembinaan, pemberdayaan, peningkatan sumber daya manusia

dan kerja sama luar negeri industri pertahanan.142

6. Instabilitas Kawasan

Ancaman militer berupa invasi atau agresi dari negara lain diperkirakan

kecil. Akan tetapi, meningkatnya tensi dan konflik yang terjadi di kawasan

membuat Indonesia siap siaga dalam kekuatan militernya. Bukan

dimaksudkan untuk mempersiapkan perang, namun sebagai upaya untuk

menjaga kedaulatan negara. Karena Indonesia memegang prinsip politik

luar negeri bebas aktif. Konflik Laut China Selatan yang diperebutkan oleh

73

enam negara di kawasan Asia Pasifik mengharuskan Indonesia selaku

negara netral menjadi penengah dalam konflik tersebut. Meskipun tidak

terlibat langsung dalam perebutan Laut China Selatan, Indonesia tetap

mengutamakan dialog untuk menghindari eskalasi konflik yang dapat

memberikan dampak yang lebih serius.

B. Kebijakan Pertahanan Indonesia dalam Upaya Menjadi Leader State di

Kawasan Asia Tenggara

Setiap negara di dunia memiliki kebijakan pertahanan masing-masing

sebagai salah satu upaya untuk melindungi kedaulatan dan menjaga tetap

tegaknya negara tersebut. Sama halnya dengan Indonesia. Sebagai negara

kepulauan terbesar di dunia, hal yang mutlak bagi Indonesia untuk memiliki

kebijakan pertahanan yang dapat melindungi wilayah Indonesia yang terdiri dari

beribu-ribu pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Hakikat pertahanan negara bagi Indonesia merupakan segala upaya

pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada

kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada

kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan

negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.143 Sementara pertahanan

negara Indonesia bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara,

keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk

ancaman. Tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara

mencakup upaya untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik

negara.144 Dalam rangka mewujudkan tujuan pertahanan negara sebagaimana

74

yang tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia, Indonesia

menetapkan pelbagai kebijakan pertahanan guna mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan Pertahanan yang diterapkan Indonesia tetap berpegang pada prinsip

bebas aktif.

1. Kebijakan Pertahanan Indonesia 2004-2009: Diplomasi Pertahanan

Indonesia dalam Bentuk Kerjasama Pertahanan Indonesia−China

melalui “Joint Declaration on Strategic Partnership 2005” dan Upaya

Pengembangan Industri Pertahanan Domestik

Republik Rakyat China merupakan salah satu mitra strategis Indonesia.

Kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik sejak 13 April 1950,145 dan

kedua negara telah melakukan kerjasama di pelbagai bidang, mulai dari

bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial budaya, hingga sektor

pertahanan. Akan tetapi, hubungan kedua negara sempat dibekukan pada

masa Orde Baru, tepatnya pada 30 Oktober 1967, dikarenakan Partai

Komunis Indonesia (PKI) yang pernah menjadi penghancur persatuan

bangsa Indonesia, diduga memiliki keterkaitan dengan China dalam

menyediakan dana dan dukungan politik bagi PKI.146 Setelah lebih dari dua

dekade, hubungan diplomatik Indonesia dan China secara resmi kembali

dilanjutkan pada tanggal 8 Agustus 1990 dengan ditandatanganinya MoU on

the Resumption of Diplomatic Relations Republik Indonesia- Republik Rakyat

China di Jakarta.147 Indonesia memilih langkah ini setelah Presiden Suharto

mengeluarkan keputusan pada Februari 1989 untuk merestorasi hubungan

diplomatik dengan China, dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri

75

China, Qian Qichen di Tokyo, saat kedua negara turut menghadiri upacara

pemakaman Kaisar Hirohito.148

Tahun 2005 merupakan tahun yang penting bagi kedua negara. Dimana

pada 25 April 2005, Indonesia dan China menandatangani Deklarasi Bersama

tentang pembinaan kemitraan strategis (Strategic Partnership)149 antara

kedua negara, yang menjadi penunjuk arah bagi perkembangan hubungan

kedua negara.150 Perjanjian ini ditandatangani langsung oleh kepala negara

Indonesia dan China, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu

Jintao di Jakarta, dalam kunjungan kenegaraan Presiden Hu Jintao ke

Indonesia. Dalam kurun waktu tidak sampai empat bulan sejak

penandatanganan kerjasama, Juli 2005, Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono telah mengadakan kunjungan resmi ke China sebagai kunjungan

balasan Presiden Hu Jintao ke Indonesia. Upaya kerjasama yang dijalin oleh

Indonesia dengan China, merupakan salah satu jalan yang ditempuh

Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional, selain untuk mempererat

hubungan kedua negara.

Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negeri China dapat

diartikan melalui tiga makna khusus.151 Pertama, sebagai sesama negara

Asia, yang mengutamakan prinsip anti-penjajahan, maka keinginan kedua

negara untuk membebaskan dunia dan segala bentuk penjajahan bisa lebih

mudah diwujudkan. Terkait hal ini, China memiliki hak veto di PBB. Kedua,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang berupaya dengan giat

dalam memberantas korupsi, bisa belajar banyak dari bangsa China. Negeri

76

komunis tersebut tidak segan menghukum mati walikota dan pejabat tinggi

yang terbukti melakukan korupsi. Ketiga, di bidang pengembangan usaha

kecil dan menengah (UKM), Indonesia bisa belajar juga dari China. Pelbagai

produk China yang terdapat di Indonesia, tidak sedikit yang merupakan hasil

kerja industri rumah tangga dari China. Kunjungan timbal balik yang

dilakukan oleh kedua negara telah memberikan dorongan penting bagi

kemajuan hubungan Indonesia dan China, membangun rasa saling percaya

di antara kedua belah pihak (confidence building), sekaligus sebagai

penanda bahwa Indonesia dan China telah memasuki masa perkembangan

yang baru.

Deklarasi kemitraan strategis yang secara resmi ditandatangani oleh

masing-masing kepala negara memfokuskan kerjasama di pelbagai sektor.

Salah satu sektor yang menjadi fokus utama kedua negara adalah sektor

pertahanan. Kesepakatan kerjasama pertahanan ini merupakan salah satu

dari sembilan kesepakatan kerjasama yang dibuat pada pertemuan bilateral

antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Hu Jintao

pada April 2005. Sebagai bukti keseriusan kerjasama kedua negara di sektor

pertahanan, pada Juli 2006 di Jakarta, dilangsungkan RI-PRC Bilateral

Defense Dialogue, yang membahas pelbagai isu keamanan kawasan.152

Langkah ini dilanjutkan dengan Indonesia dan China menandatangani

kerjasama pertahanan lainnya yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan

Republik Indonesia Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan Republik

Rakyat China (saat itu) Cao Gangchuan, di Beijing, pada 7 November 2007.153

77

Kerjasama ini mencakup kerjasama di bidang kelembagaan, kerjasama di

bidang pertukaran dan alih teknologi, pembelian senjata, serta bidang

pendidikan (pertukaran siswa militer) dan pelatihan. Pada tahun yang sama,

sebuah Forum Konsultasi Pertahanan (Defence Consultation Forum)

dibentuk oleh kedua negara.154 Pertemuan tingkat tinggi para pejabat

militer kedua negara mulai meningkat sejak forum tersebut dibentuk.

Terkait dengan kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia

dan China, Menteri Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa negara

Indonesia tidak bermaksud membentuk pakta atau aliansi pertahanan

dengan China menyusul ditandatanganinya naskah kerjasama kedua

negara.155 Jakarta tetap menganut politik luar negeri bebas aktif. Kerjasama

yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kerjasama pertahanan

kedua negara. Kerjasama ini juga tidak mengartikan bahwa Indonesia telah

mengubah arah kiblatnya ke China, Indonesia akan tetap menganut prinsip

bebas aktif. Kerjasama yang dilakukan adalah saling menguntungkan kedua

belah pihak dan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Sebagai upaya memperlancar kerjasama pertahanan kedua negara,

Indonesia dan China membentuk komite bersama. Pihak Indonesia dipimpin

oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan dari China dipimpin

oleh Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA). Dengan

adanya kerjasama pertahanan dengan China, membuat Indonesia tidak

selalu bergantung pada satu negara saja, terutama negara Amerika Serikat,

yang selama ini dikenal sebagai eksportir alat utama sistem persenjataan

78

(alutsista) terbesar di dunia (lihat tabel 3.1). Berbicara tentang

ketergantungan pada satu negara, peristiwa pada masa Orde Baru bisa

dijadikan sebagai pelajaran penting bagi Indonesia. Saat itu Amerika Serikat

melakukan embargo terhadap Indonesia, dikarenakan adanya kasus

pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Hal itu menyulitkan Indonesia

dalam memperoleh suku cadang dan perlengkapan militer yang baru.

Dalam membeli alutsista dari luar negeri, Indonesia tidak hanya

membuka diri dengan negara-negara tertentu saja. Akan tetapi, atas dasar

kepentingan nasional, Indonesia menerapkan sistem pembelian dengan

memasok alutsista dari pelbagai negara, baik negara Barat maupun Timur.

Langkah ini, menurut Sudarsono, didasarkan pada pertimbangan akan

dua hal, yaitu dalam hal citra sebagai negara yang berimbang (tidak

condong ke Barat atau Timur) dan efisiensi. Persenjataan dari Barat

cenderung lebih efisien karena usia pakai dan mesinnya lebih lama, yaitu

hingga 30-40 tahun. Sementara peralatan yang dibeli dari Timur (China dan

Rusia), walaupun gelagar suaranya lebih meyakinkan, cenderung baik untuk

pemakaian jangka pendek, yakni 5-10 tahun. Mesin pesawat tempur Sukhoi

setelah pemakaian selama 500 jam harus diganti atau diperbaiki, sementara

mesin pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat bisa mencapai 15.000

jam.156 Indonesia telah membeli peralatan militer dari Amerika Serikat

sebanyak 34% (berupa hardware) dan 10% dari Rusia.157

79

No. Exporter Share of World Exports (%)

1. USA 30.2

2. Russia 28.9

3. Germany 8.6

4. France 8.3

5. UK 4.2

6. Netherlands 3.0

7. Italy 2.4

8. China 2.0

9. Sweden 1.8

10. Israel 1.6

Tabel 3.1. The 10 Largest Exporters of Major Conventional Weapons in 2002-2006

Sumber: SIPRI Year Book 2007158

Kerjasama pertahanan Indonesia dengan China terus berlanjut hingga

pada tahun 2009, Indonesia menyambut ajakan China untuk kerjasama

teknologi militer yang antara lain mencakup pembuatan perlengkapan

militer serta pemasarannya.159 Menurut Indonesia, teknologi militer China

terus mengalami perkembangan dan telah memasuki tahap “maju”.

Indonesia menilai kemajuan teknologi militer yang dicapai China dapat

menjadi penyeimbang kemajuan teknologi militer negara-negara Barat.160

Hal ini sekaligus merupakan salah satu upaya Indonesia dalam

menyeimbangkan politik luar negerinya agar tidak terlalu condong ke Barat,

sebagai wujud implementasi politik luar negeri bebas aktif.

Hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dan China telah berjalan

baik. Hal ini ditandai dengan kunjungan pejabat tinggi militer kedua negara

dan Menteri Pertahanan telah beberapa kali saling mengadakan kunjungan

80

luar negeri dan melakukan pembicaraan. Pada peringatan 60 tahun

Angkatan Laut China, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI

Tedjo Edhy Purdijatno dan Kepala Staf Angkatan Laut China Laksamana Wu

Shenghi, mengadakan pertemuan di sela-sela acara peringatan tersebut, di

Qingdao, Provinsi Shandong, akhir April 2009.161 Pertemuan kali itu

membahas tentang upaya konsisten kedua negara dalam meningkatkan

kerjasama pertahanan.

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan China juga

dikembangkan dalam kerjasama di sektor industri pertahanan Indonesia.

Menteri Pertahanan Indonesia saat itu, Juwono Sudarsono, menyatakan

bahwa China menawarkan kepada Indonesia untuk memberi dana

pembangunan galangan kapal dan menghidupkan kembali PT Pindad, PT

Dirgantara Indonesia dan PT PAL.162 Kebijakan kerjasama ini merupakan

salah satu upaya China untuk mencapai kepentingan nasional mereka. China

mengaku bahwa mereka ingin membangun kemampuan pertahanan yang

layak di Indonesia supaya jalur minyak ke China bisa terjamin. Akan tetapi,

kerjasama ini tidak hanya menguntungkan pihak China saja. Indonesia juga

turut mendapatkan keuntungan dengan kerjasama ini berupa bantuan dana

untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri. Hal ini menjadi salah

satu tujuan kerjasama bilateral yang ingin dicapai kedua negara, saling

menguntungkan (tidak ada yang dirugikan), dan mencapai kepentingan

nasional masing-masing.

81

Dari Indonesia sendiri, upaya penguatan postur pertahanan Indonesia

2004-2009, dianggarkan dana sebanyak USD3,7 miliar yang diarahkan pada

upaya kemandirian industri pertahanan domestik. Prioritas yang dilakukan

oleh Indonesia adalah memenuhi kebutuhan akan alat angkut militer untuk

ketiga matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan

Udara (AU).163

Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor

7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Salah satu isi

pokok dalam peraturan presiden tersebut adalah tercantum dalam

lampiran, dimana pada butir 11 dinyatakan bahwa pengalokasian anggaran

dilaksanakan berdasarkan skala prioritas secara ketat. Yang dimaksudkan

dengan prioritas disini dijelaskan pada butir 14, yaitu rencana

pengembangan yang mencakup Pengembangan Alat Utama Sistem

Senjata, Penataan Ruang Kawasan Pertahanan, Pembangunan Pertahanan

Sipil, dan Penataan Struktur Organisasi.164 Selain menerbitkan Peraturan

Presiden, dokumen penting lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah

adalah Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008, yang memuat isi

jauh lebih lengkap dari yang sebelumnya, Buku Putih Pertahanan 2003.

Disusul pada tahun 2009, dokumen penting lainnya juga diterbitkan,

yaitu Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 Tentang

Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan. Dalam peraturan menteri

tersebut diatur tentang bagaimana upaya pembinaan industri pertahanan

domestik sehingga mampu memproduksi sarana pertahanan, baik untuk

82

memehuni kebutuhan di dalam negeri maupun untuk dipasarkan ke negara

lain.165 Pembinaan teknologi dan industri pertahanan juga dikategorikan ke

dalam asas prioritas, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan,

dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan urutan kebutuhan

pembangunan kemampuan pertahanan negara, dengan memperhatikan

keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang ada serta keseimbangan

kepentingan pertahanan dan kesejahteraan dalam kurun waktu tertentu.166

Untuk bisa menguasai teknologi, Indonesia memerlukan kerjasama dengan

negara lainnya yang menguasai teknologi dengan lebih baik. Dalam hal ini,

Indonesia tidak dapat terlepas dari hubungan bilateral yang terjalin dengan

negara lainnya demi mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 menyatakan

bahwa dalam usaha membangun dan mengembangkan industri

pertahanan, ada empat jenis industri pertahanan, yaitu sebagai berikut.167

a. Industri untuk mendukung daya gempur, yaitu industri

pertahanan yang dapat memproduksi sarana pertahanan yang

dipergunakan untuk memperbesar daya gempur, antara lain

senjata, roket, bom, torpedo, peluru kendali, bahan peledak dan

amunisi;

b. Industri untuk mendukung daya gerak, yaitu industri pertahanan

yang dapat memproduksi sarana pertahanan yang

dipergunakan untuk memperbesar mobilitas gerakan di darat,

83

laut dan udara, termasuk di dalamnya produksi komponen suku

cadang;

c. Industri untuk mendukung komando, kendali, komunikasi,

komputer, informasi, pengamatan dan pengintaian (K4IPP),

yaitu industri nasional yang dapat memproduksi berbagai jenis

peralatan elektronik sarana pertahanan antara lain telepon,

radio (UHF, VHF), telex, radar, peralatan navigasi, sonar,

peralatan avionik, komputer dan data provider

(penyelenggaraan sistem jaringan informasi), serta

penyelenggaraan sistem komunikasi satelit termasuk dukungan

perangkat lunaknya pada peralatan terkait; dan sistem

pengendalian senjata; dan

d. Industri pendukung sarana pertahanan, yaitu industri nasional

yang dapat memproduksi kebutuhan bekal untuk kepentingan

sarana pertahanan, antara lain perlengkapan perorangan dan

satuan lapangan, bekal makanan, obat-obatan, bahan bakar dan

pelumas serta jasa lainnya yang diperlukan untuk

penyelenggaraan pertahanan negara.

Sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri

Pertahanan mengamanatkan tentang perlunya meningkatkan kemampuan

dan penguasaan teknologi industri pertahanan yang dilakukan melalui

penelitian dan perekayasaan melalui sistem nasional.168

84

Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pertahanan dan penyusunan

Buku Putih Pertahanan yang baru, merupakan salah satu wujud keseriusan

pemerintah untuk menata postur pertahanan secara lebih terencana dan

terarah.

Untuk menciptakan kemandirian industri pertahanan, hubungan

pemerintah dan industri pertahanan merupakan aspek yang sangat penting.

Industri pertahanan suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan luar

negeri yang dirumuskan negara tersebut dan bagaimana posisinya di level

internasional. Hubungan antara pemerintah dengan industri pertahanan

sebenarnya bukan hanya customer atau pembeli dari barang dan jasa yang

diproduksi. Pemerintah sebenarnya juga sebagai sponsor dan regulator

industri pertahanan.169

Untuk peran sebagai customer, telah jelas bahwa pemerintah adalah

pelanggan utama dalam membeli produk yang dihasilkan industri

pertahanan dalam negeri. Bahkan pemerintah bisa menjadi pelanggan satu-

satunya industri pertahanan tersebut. Peran sebagai sponsor, pemerintah

memiliki kewajiban untuk melindungi, mempromosikan, maupun

memberdayakan produk industri pertahanan yang dimiliki negara. Dengan

demikian, industri pertahanan diharapkan mampu tumbuh dan berkembang

menjadi efektif, berdaya guna, teratur, dan inovatif. Sementara peran

sebagai regulator, pemerintah perlu melakukan regulasi dengan

menetapkan mekanisme kontrol terhadap industri pertahanan.

85

Upaya untuk bisa memberdayakan industri strategis, terutama industri

strategis (BUMN) di bidang pertahanan, menurut Lili Asdjudiredja, selaku

Anggota Komisi VI DPR-RI, mengemukakan lima cara yang dapat ditempuh

oleh Indonesia.170

Pertama, dukungan pembiayaan. Selama ini, problem pembiayaan

menjadi salah satu penyebab buruknya kinerja BUMN strategis. Dengan

menggabungkan beberapa bank BUMN yang ada dan memberikan suntikan

dana bernilai besar, dan tentunya dengan suku bunga perbankan yang

rendah dapat mempermudah BUMN strategis untuk berkembang.

Kedua, memberikan proteksi. Salah satu kelemahan dalam pengelolaan

BUMN strategis adalah tidak adanya proteksi yang seharusnya mereka

dapatkan dan hal ini membuatnya kalah bersaing. Sebagai contoh, regulasi

yang pernah diterapkan di Indonesia yang membolehkan pembelian

pesawat bekas sejak tahun 2000 membuat PT DI memiliki daya saing

rendah. Tidak adanya proteksi dan beban utang yang tinggi membuat

kinerja keuangan perusahaan menjadi terhambat. Pemberian Penyertaan

Modal Negara (PMN) bagi PT DI Rp 600 miliar, PT PAL Rp 600 miliar, PT

Pindad Rp 300 miliar adalah salah satu solusi yang diperlukan.171

Ketiga, membuat kebijakan yang mendorong industri pertahanan

nasional menggunakan jasa dan produk BUMN strategis. Banyak

perusahaan dari luar negeri yang memberi kepercayaan kepada industri

pertahanan domestik. Bukti dari kepercayaan tersebut bisa dilihat dari PT

DI, banyaknya pesanan dari pelbagai perusahaan yang bergerak di industri

86

pesawat terbang seperti Airbus, berperan sebagai subkontrak program

yaitu untuk jenis A330, A340 dan A380. Boeing juga mensubkontrakkan

untuk beberapa bagian dari pesawat yang diproduksinya kepada PT DI yaitu

untuk Boeing 757. Demikian juga dengan Mitsubishi Heavy Industry yang

mensubkontrakkan beberapa bagian dari produk yang dibuatnya.

Komponen Tailboom MK II helikopter EC 225/725 dipesan Eurocopter,

perusahaan gabungan dari Aerospatiale Perancis dan Daimler Chrysler

Aerospace AG Jerman.172 PT PAL, pemesan produk kapal lautnya berasal dari

pelbagai negara, seperti Singapura, Jerman dan Turki. Selain itu, untuk

perbaikan, konsumen asal Singapura dan Australia menjadi langganan

tetap. Produk yang telah dikuasai antara lain Kapal Landing Platform Dock

125 M, Kapal Patroli Cepat Lambung Baja klas 57 M, Kapal Patroli

Cepat/Kapal Khusus Lambung Aluminium sampai dengan klas 38M, Kapal

Tugboat dan Anchor Handling Tug/Supply sampai dengan klas 6.000 BHP,

Kapal Ikan sampai dengan 600 GRT dan Kapal Ferry dan Penumpang sampai

dengan 500 pax.173

PT Pindad, produknya pun sudah sangat dikenal dunia, utamanya

senapan serbu SS2 yang diakui sebagai salah satu senjata serbu terbaik

dunia. Oleh Pindad, SS2 telah diproduksi menjadi beberapa versi, SS2-V1,

SS2-V2 dan SS2-V4. SS2 adalah senapan serbu generasi baru kaliber 5,56 x 45

mm dengan laras kisar 7. SS2 cukup ringan, handal dan memiliki akurasi

tinggi, dengan menggunakan popor lipat sehingga fleksibel untuk

digunakan sesuai kebutuhan. SS2 pun dapat menggunakan mechanical

87

maupun optical sight. Bahkan dapat pula dilengkapi dengan pelbagai

aksesoris seperti silencer, sangkur, pelbagai tipe pelontar granat dan yang

lainnya.174 Lebih lanjut lagi, PT Pindad turut membuat Indonesia bangga

karena telah mampu menjelma menjadi salah satu negara dengan produsen

senjata canggih di dunia. Kualitas produk yang dihasilkan Pindad berhasil

membuat TNI berjaya dalam berbagai kompetisi menembak internasional.

Indonesia telah melakukan ekspansi bisnis hingga ke Timur Tengah dan

penjualan senapan serbu SS-2 merupakan produk andalan Pindad. Selain

senapan serbu SS-2, produk andalan Pindad lainnya adalah senapan serbu

SS-1, senapan sniper SPR-2, senapan antiteror PM-2, senapan SSX dan

senapan serbu bawah air (SSBA).175

Keempat, kebijakan yang terintegrasi. Sistem pengembangan industri

alutsista memerlukan adanya integrasi antara satu dengan yang lainnya.

Mulai dari kebijakan pengelolaan keuangan, pembiayaan dan dukungan

pembeliannya. Karena pembeli terbesar dalam industri alutsista adalah

pemerintah.

Kelima, BUMN strategis mengembangkan bisnisnya sendiri tanpa

adanya intervensi apalagi disrupsi dari pihak yang tidak penting. Indonesia

harus memiliki komitmen untuk tidak bermain-main di BUMN. Membiarkan

mereka berkembang sesuai dengan visi dan misi bisnisnya akan membantu

mereka berkembang ke arah yang lebih baik.

Masih dalam konteks upaya pengembangan industri pertahanan

domestik, pada tahun 2009, pemerintah telah berkomitmen untuk

88

mendukung modernisasi persenjataan militer dan upaya produksi

persenjataan oleh industri domestik.176 Akan tetapi, upaya yang dilakukan

Indonesia ini baru sebatas perumusan regulasi berupa pinjaman dana dari

luar negeri untuk mendukung revitalisasi. Indonesia masih belum bisa

melepas ketergantungannya kepada negara lain untuk memenuhi alutsista

yang dibutuhkan. Salah satu negara yang menjadi tumpuan Indonesia

adalah Amerika Serikat, selaku eksportir alutsista terbesar dunia (lihat tabel

3.1), dengan beberapa industri pertahanan strategis yang dimiliki Amerika

Serikat seperti Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General

Dynamics, dan Raytheon. Akan tetapi, sejumlah alutsista yang diproduksi di

dalam negeri telah digunakan untuk mendukung kebutuhan militer TNI,

bahkan ada yang sudah dipesan dan dibeli sejumlah negara di dunia.

Juli 2009, salah satu industri pertahanan dalam negeri, PT Pindad,

menyelesaikan pembuatan 40 unit panser APS 6x6 pesanan pemerintah.

Kendaraan tempur ini akan diserahterimakan kepada Departemen

Pertahanan Republik Indonesia pada 7 Juli 2009 dan akan digunakan oleh

TNI AD. Total 60 unit panser 6x6 yang dipesan oleh Dephan merupakan

bagian dari pesanan Dephan yang lain berupa panser pengintai sebanyak

154 unit.177 Menyusul Desember 2009, Menteri Pertahanan menandatangani

kontrak dengan PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk pembelian tiga pesawat

patroli maritim tipe CN235-220 seharga USD80 juta, yang dijadwalkan selesai

dalam waktu tiga tahun.178 Pada November 2009, PT PAL juga

menyelesaikan pembuatan dua unit Landing Platform Docks (LPD) yang

89

dipesan oleh TNI AL.179 Upaya mempromosikan pengadaan alutsista dalam

negeri untuk merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas industri

pertahanan domestik, merupakan prioritas baru Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono pada periode pemerintahan yang kedua (2009-2014).

2. Kebijakan Pertahanan Indonesia 2009-2014: Pembangunan Kebijakan

“Kekuatan Pokok Minimum/Minimum Essential Force (MEF)”

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua

(2009-2014), perkembangan kebijakan pertahanan Indonesia cukup pesat,

walaupun terkendala masalah anggaran. Hal ini dapat dilihat dari upaya

Indonesia dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri yang

telah dimulai sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono. Guna menyikapi keterbatasan anggaran, Indonesia

menetapkan suatu prinsip kebijakan, yang dinamakan MEF. MEF adalah

singkatan dari Minimum Essential Force atau Kekuatan Pokok Minimum.

Minimum Essential Force (MEF) merupakan amanat pembangunan

nasional bidang pertahanan keamanan yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sesuai

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2009 telah

dirumuskan Strategic Defence Review (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok

pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam

mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari

postur ideal pertahanan negara.180 MEF sebagai bagian dari kebijakan

90

pertahanan Indonesia dalam merefleksikan kekuatan yang optimal

terhadap pemberdayaan sumber daya nasional yang dimiliki dan dibangun

sesuai dengan kemampuan sumber ekonomi nasional.

Dalam pelaksanaannya, MEF dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

peningkatan pemeliharaan secara terpadu terhadap alutsista untuk

menjaga kesiapan operasional, modifikasi beberapa alutsista lama,

penggantian alutsista lama dengan mengutamakan produksi dalam negeri

atau semaksimal mungkin melibatkan industri pertahanan nasional baik

dalam bentuk joint production maupun transfer of technology untuk

pengadaan luar negeri.181 Berdasarkan pelaksanaan kebijakan MEF tersebut,

secara umum, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjalankannya

secara rasional. Jika industri pertahanan domestik bisa mengerjakan, maka

akan dikerjakan di dalam negeri. Jika tidak, maka Indonesia harus

mengimpornya dari negara lain.

Selama proses pelaksanaan kebijakan MEF, salah satu langkah yang

dipilih Indonesia adalah menjalin kerjasama internasional dengan negara

lain di dunia, yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan kekuatan

maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan. Kebijakan kerjasama

internasional di bidang pertahanan yang dilakukan Indonesia merupakan

bagian dari kebijakan luar negeri yang tetap berpegang teguh pada prinsip

politik luar negeri Indonesia, bebas aktif. Prinsip yang dipegang oleh

Indonesia ini membuat Indonesia tidak condong ke negara-negara Barat

atau Timur. Dikarenakan dalam menjalankan kerjasama, Indonesia menjalin

91

kerjasama tidak hanya dengan mitra dari Barat, seperti Amerika Serikat,

Jerman, Perancis, dan Inggris Raya, namun juga dengan mitra dari Timur,

seperti Rusia, Jepang, India, dan China.

Adanya sikap keterbukaan dari Indonesia dalam menjalin kerjasama dari

pelbagai negara, merupakan salah satu upaya Indonesia dalam

mengimplementasikan kepentingan nasional di level internasional. Salah

satu kepentingan nasional Indonesia adalah berupaya menjaga perdamaian

dunia yang termasuk di dalamnya menjalin kerjasama dengan mitra

strategis dan negara-negara sahabat, dengan mengesampingkan Blok Barat

atau Blok Timur yang diikuti suatu negara. Kerjasama internasional yang

dilakukan Indonesia, selain untuk mempererat hubungan dan menjaga sikap

saling percaya antar negara, juga merupakan bagian dari diplomasi

pertahanan Indonesia terhadap negara-negara di dunia.

Dalam kebijakan MEF, pengembangan atau modernisasi postur

pertahanan negara dijalankan dengan skala kekuatan minimum hingga

tahun 2024. Kebijakan MEF dibagi menjadi tiga Rencana Strategis (Renstra),

yaitu Renstra I akan dijalankan dari tahun 2009-2014, Renstra II dilaksanakan

dari tahun 2014-2019, dan Renstra III dari tahun 2019-2024.

Indonesia memiliki lima kerangka kerja kebijakan MEF. Pertama,

Indonesia merumuskan rencana strategis pertahanan di tingkat makro dan

tahunan dengan mengutamakan keterpaduan TNI-AD, AL, dan AU secara

efisien. Kedua, sembari melakukan alih teknologi, Indonesia memanfaatkan

Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS), guna memadukan

92

antara kebutuhan dan yang sanggup diolah sendiri sebagai bagian dari

upaya pemetaan kebutuhan alutsista. Ketiga, Indonesia masih

membutuhkan pengadaan alutsista yang berteknologi tinggi dari luar negeri

karena belum sanggup membuat sendiri. Keempat, Indonesia melakukan

repowering atau retrofit (memperpanjang usia pakai) alutsista. Hal ini

dipandang sebagai langkah yang efisien bila dibandingkan dengan

pembelian alutsista baru. Kelima, sembari melakukan penyesuaian terhadap

perkembangan teknologi, Indonesia hanya melakukan pembelian alutsista

baru sebagai pengganti alutsista yang tidak dapat dioperasikan.182 Terkait

dengan masalah pembelian alutsista impor, Indonesia perlu

mempertimbangkan pula mengenai kelebihan dan kekurangan dari alutsista

produksi dalam negeri dan impor. Tabel 3.2 berikut ini menampilkan

perbandingan antara kelebihan dan kekurangan produk nasional dan impor.

Dalam menyelenggarakan MEF, strategi pencapaian difokuskan pada

empat strategi, yaitu Rematerialisasi, Revitalisasi, Relokasi, dan Pengadaan.

Menurut isi dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential

Force Komponen Utama, definisi dari keempat strategi tersebut dijelaskan

satu per satu.

93

Produksi Dalam Negeri Impor Kelebihan

Interdependensi teknologi dan otonomi penggunaan alat dalam operasi militer

Bagus untuk moral prajurit dan warga negara. Alutsista buatan dalam negeri sebagai kebanggaan nasional

Dapat memicu pertumbuhan industri pendukung (tier suppliers) bagi industri pertahanan inti

Komoditas sudah tersedia di pasar alutsista (legal) internasional, atau bisa juga commercial off-the-shelf (COTS)

Membuka peluang untuk ‘mencuri’ atau mengambil-alih teknologi militer dari produsen internasional

Menjadi landasan atau penguat kerjasama keamanan dengan negara lain (aliansi)

Kekurangan

Membutuhkan biaya besar bagi proses research & development, pembangunan infrastruktur, dan investasi jangka panjang

Kesenjangan teknologi militer (techonological gap) dengan negara lain yang sudah lebih dulu memiliki teknologi canggih dalam bidang militer, sehingga produk nasional memiliki kapabilitas minor

Industri pertahanan berpotensi menjadi ‘proyek rugi,’ karena dibangun semata demi kebanggaan nasional atau embargo negara produsen komponen alutsista, sehingga alutsista nasional kemudian sulit dipasarkan ke luar negeri karena tidak kompetitif (teknologi minor, harga mahal)

Harga alutsista yang mahal dan pembelian mesti dilakukan secara berjenjang

Ketergantungan teknologi Tidak mendapatkan alutsista

dengan kualitas premium (negara produsen melarang transfer teknologi yang strategis dan sensitif bagi keamanan nasional negaranya kepada negara pembeli)

Keterikatan atau dependensi politik (negara terikat perjanjian untuk tidak memobilisasi alutsista pada kondisi tertentu yang disyaratkan oleh produsen, misalnya negara pengguna dituduh sebagai pelanggar HAM)

Tabel 3.2. Perbandingan Pengadaan Alutsista Produk Nasional dan Impor Sumber: Haripin183

Rematerialisasi adalah pemenuhan menuju 100% Tabel Organisasi dan

Peralatan (TOP) dan Daftar Susunan Personil dan Peralatan (DSPP) personil

94

dan materiil satuan TNI. Revitalisasi adalah peningkatan strata satuan atau

penebalan satuan/materiil setingkat di atasnya yang disesuaikan dengan

perkembangan ancaman dalam wilayahnya. Relokasi merupakan pengalihan

satuan/personil/materiil dari satu wilayah ke proyeksi wilayah flash point

(bagian wilayah Indonesia yang diidentifikasi sebagai daerah yang memiliki

potensi tinggi terjadinya ancaman aktual). Pengadaan dimaknai sebagai

pembangunan satuan baru berikut personil dan alutsistanya dalam

kerangka mewujudkan pembangunan MEF Komponen Utama.184

Dari segi pendanaan pertahanan dalam kebijakan MEF, Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia mengembangkan tiga variasi pagu

anggaran pertahanan (persentase terhadap Produk Domestik Bruto/PDB)

dengan perhitungan anggaran pertahanan divariasikan mulai dari tingkatan

ideal, wajar, hingga minimal untuk masing-masing komponen pertahanan

negara (lihat tabel 3.3).

Pagu Anggaran

Komponen Jumlah

Utama Cadangan Pendukung

Ideal 1,0% 1,5% 2,5% 5,0%

Wajar 0,5% 1,0% 1,5% 3,0%

Minimal 0,25% 0,75% 1,0% 2,0% Tabel 3.3. Variasi Pagu Anggaran Pertahanan Indonesia (% PDB) Sumber: Andi Widjajanto dalam Connie Rahakundini Bakrie185

Berdasarkan tabel 3.3, dapat dilihat bahwa untuk mencapai kebutuhan

minimal, maka Indonesia harus mengalokasikan dana sebesar 2% dari total

PDB, sementara untuk tingkatan wajar, Indonesia memerlukan alokasi dana

sebesar 3% dari total PDB Indonesia. Level yang paling tinggi adalah

95

kebutuhan ideal. Pada level ini, dipelukan alokasi dana sebesar 5% dari total

PDB Indonesia.186

Penganggaran untuk pencapaian MEF Renstra I 2009-2014 dibutuhkan

dana sebesar Rp279.862, 47 miliar (lihat tabel 3.4).187 Pengalokasian dana

tersebut dibagi kepada Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan ketiga

matra beserta dengan unit organisasi di bawahnya.

Tabel 3.4. Matriks Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun

2010-2014 (dalam miliar Rupiah) Sumber: Lampiran Rencana Kerja Pertahanan Negara 2012, Berita Negara 585-2011188

Berdasarkan tabel 3.4, dapat dilihat bahwa alokasi dana yang

disediakan pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejak

MEF pertama direalisasikan pada tahun 2010. Diantara ketiga matra TNI, TNI

Angkatan Darat (TNI AD) adalah yang paling besar dalam pembagian porsi

anggaran. Pembagian secara khusus untuk ketiga matra tersebut, dapat

dilihat dalam grafik 3.1 di bawah ini. Dalam data yang disajikan pada grafik

tersebut menunjukkan bahwa ketiga matra juga mendapatkan alokasi dana

yang meningkat setiap tahun.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun kebijakan

MEF, maka ditambahkan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk membantu

No. Instansi Alokasi Baseline Program

Jumlah 2010 2011 2012 2013 2014

1. Kementerian Pertahanan

2.686,30 3.086,30 3.339,31 3.810,32 4.381,33 17.285,56

2. Mabes TNI 5.182,61 5.262,61 6.684,78 7.583,65 8.640,84 33.354,49

3. TNI AD 20.041,38 20.344,34 23.815,55 26.093,35 28.214,13 118.508,74

4. TNI AL 8.316,06 8.431,89 11.817,05 14.288,80 17.225,00 60.078,80

5. TNI AU 6.083,79 7.775,86 9.812,89 12.516,25 14.446,09 50.634,88

Jumlah 42.310,14 44.883,00 55.469,58 64.292,37 72.907,39 279.862,47

96

mempercepat realisasi MEF. Anggaran tersebut akan dibagi menjadi tiga

porsi anggaran. Pertama, Rp50 triliun dana on top untuk percepatan MEF.

Kedua, Rp55 triliun untuk pengadaan alutsista. Ketiga, Rp45 triliun untuk

pemeliharaan dan perawatan.189

Grafik 3.1. Peningkatan Pendanaan MEF Tahap I di Tiga Matra TNI, Periode 2010-2014 (dalam miliar Rupiah)

Sumber: Lampiran Rencana Kerja Pertahanan Negara 2012, Berita Negara 585190

Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan anggaran pertahanan

negara-negara lain, Indonesia masih jauh tertinggal. Karena untuk

meningkatkan kemampuan postur pertahanan, anggaran minimal yang

harus dialokasikan adalah 2% dari total PDB (lihat kembali tabel 3.3).

Meskipun masih terkendala anggaran, langkah konsisten pemerintah

Indonesia untuk membangun kebijakan MEF dapat dilihat dari upaya dalam

mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Dalam mewujudkan

kemandirian industri pertahanan, diperlukan tekad dan kerjasama kolektif

dari semua pihak, serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam

2010 2011 2012 2013 2014

TNI AD 20,041.38 20,344.34 23,815.55 26,093.35 28,214.13

TNI AL 8,316.06 8,431.89 11,817.05 14,288.80 17,225.00

TNI AU 6,083.79 7,775.86 9,812.89 12,516.25 14,446.09

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

97

memberdayakan segenap potensi sumber daya nasional, termasuk dengan

menetapkan regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012

Tentang Industri Pertahanan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

adalah Undang-Undang yang tercantum dalam daftar Program Legislasi

Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014, yang juga merupakan salah satu

Undang-Undang yang diprioritaskan dalam daftar Prolegnas tahun 2012.

Tujuan pembentukan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan ini

adalah untuk membangkitkan industri pertahanan nasional, karena

sekarang ini kebutuhan Indonesia terhadap produk industri pertahanan

sangat tinggi dan diharapkan dapat merevitalisasi kembali industri

pertahanan di Indonesia.191

Diterbitkannya Undang-Undang ini merupakan momen yang tepat

dikarenakan kehadirannya bersamaan dengan Tentara Nasional Indonesia

(TNI) sedang berada dalam proses melakukan modernisasi alutsista. Di

samping itu TNI juga telah menetapkan Rencana strategis (renstra)

modernisasi alutsista dalam tiga tahapan untuk jangka waktu lima belas

tahun. Undang-Undang ini merupakan elemen penting bagi masyarakat,

stakeholders, maupun pemerintah karena mengatur dasar hukum dalam

memenuhi kebutuhan alat pertahanan yang didukung oleh kemampuan

industri domestik, teknologi tepat guna, dalam upaya mencapai

kepentingan nasional dalam rangka melindungi Tanah Air.

98

Pada interval waktu 2009-2014, pemerintah sedang gencar membeli

produk alat utama sistem senjata (alutsista) dari sejumlah negara, seperti

tank berat Leopard dari Jerman, Sukhoi dari Rusia, dan pemerintah juga

menerima hibah pesawat angkut Hercules dari Australia.192 Langkah

pemerintah ini diharapkan dalam pelaksanaannya sekaligus sebagai pilihan

yang bijak dalam transfer teknologi yang jelas. Dengan adanya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2012, mekanisme transfer teknologi dapat diatur

dengan jelas. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pemerintah bisa dianggap

mengambil langkah dualisme kebijakan, yaitu di satu sisi berupaya untuk

mendukung dan memajukan industri pertahanan domestik, namun di sisi

lain, terus menerus memesan produk alutsista dari luar negeri.

C. Alasan Indonesia Memilih China dalam Melakukan Diplomasi Pertahanan

Indonesia melakukan diplomasi pertahanan dengan China bukanlah tanpa

alasan. Sebagai dua negara yang memiliki beberapa kesamaan seperti terletak

di kawasan yang sama, dua dari sekian banyak negara yang memiliki populasi

terbanyak di dunia, memiliki teritori yang luas, pertumbuhan ekonomi yang

positif, maka peluang Indonesia untuk terus berkembang akan terbuka lebar

selama Indonesia terus konsisten melakukan berbagai upaya yang membawa

perubahan bagi Indonesia yang lebih baik, secara khusus di sektor pertahanan.

Salah satu cara yang diupayakan Indonesia di sektor pertahanan adalah

melalui penguatan kerjasama dengan negara-negara di dunia. Terkait hal ini,

Indonesia melakukan diplomasi pertahanan dengan China sebagai salah satu

mitra strategis Indonesia. Melalui diplomasi pertahanan ini, selain mempererat

99

hubungan Indonesia dan China, diplomasi ini juga sebagai upaya untuk

melakukan kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan kedua negara.

Upaya lainnya yang dilakukan Indonesia adalah melalui pembangunan

kebijakan Minimum Essential Force (MEF). Dalam MEF ini, Indonesia memiliki

kesamaan pula dengan China, yaitu upaya untuk melakukan modernisasi militer.

Modernisasi militer yang telah dilakukan China sejak tahun 1997 dapat

bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama yang dijalin kedua negara. Baik

secara langsung maupun tidak langsung, modernisasi militer China dapat

memberikan pengaruh terhadap modernisasi militer Indonesia melalui

kerjasama yang dilakukan kedua negara.

1. Mitra Strategis

China dan Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun

1950. Sebagai mitra strategis, kedua negara telah melakukan pelbagai

kerjasama, mulai kerjasama di bidang politik keamanan, ekonomi, sosial

budaya hingga pertahanan. Hubungan Indonesia dan China mengalami

peningkatan yang signifikan sejak ditandatanganinya Deklarasi Bersama

Kemitraan Strategis pada tahun 2005 oleh presiden kedua negara.

Melalui penandatanganan deklarasi ini pula, kedua negara telah

menyetujui untuk berkomitmen secara bersama-sama mendorong

penyelesaian konflik di kawasan dan bersama menjaga stabilitas kawasan

untuk mencapai dynamic equilibrium. Selain itu, melalui diplomasi

pertahanan dengan China, Indonesia juga menjadikannya sebagai jalan

untuk melakukan upaya-upaya konstruktif ke China agar tidak

100

menyalahgunakan kekuatan militernya. Dengan kata lain, diplomasi

pertahanan yang dilakukan Indonesia dapat disebut sebagai upaya untuk

saling memperkuat confidence building measure. Kemitraan Strategis yang

dijalin Indonesia dan China turut dicantumkan pula dalam Buku Putih

Pertahanan Indonesia 2008. Melalui kemitraan strategis, kedua negara akan

memperkuat kerjasama di pelbagai sektor termasuk kerjasama pertahanan.

Kerjasama pertahanan yang dilakukan tersebut akan menjadi wadah untuk

mengkomunikasikan kepentingan nasional kedua negara, terutama dalam

menyamakan pandangan tentang isu-isu keamanan global dan regional,

serta bersama-sama mendorong penyelesaian konflik di kawasan Asia

Pasifik.193

Sebagai mitra strategis, Indonesia dan China saling memandang

pentingnya hubungan dan kerjasama yang solid yang terjalin di antara

kedua negara. Dalam dinamika hubungan bilateral Indonesia dan China,

terjadi pergeseran kekuasaan Indo-Pasifik, dimana China melihat Indonesia

muncul sebagai kunci penengah ketegangan yang terjadi antar negara di

kawasan. Realita ini meningkatkan ketergantungan Beijing pada Jakarta

terkait kebijakan luar negerinya di kawasan. Lebih lanjut, China juga

membutuhkan komoditas alam dan suplai energi dari Indonesia yang

menjadi salah satu kepentingan nasional negara China.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kuat di kawasan Asia yang

didukung dengan kepemilikan 2/3 perairan yang terdapat di Asia Tenggara,

memiliki jalur-jalur strategis untuk komunikasi dan perdagangan, dikenal

101

sebagai pemimpin de facto ASEAN, pertumbuhan ekonomi yang positif dan

pasar yang besar. Dengan pelbagai modal ini, Indonesia tampil percaya diri

menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan hingga tingkat global. Bagi

Indonesia, China adalah negara yang besar di Asia, bahkan merupakan

negara yang saat ini mampu menjadi penyeimbang bagi Amerika. China

merupakan negara yang memiliki ekonomi, politik dan keamanan yang kuat

di kawasan. Pernyataan terhadap hal ini turut pula ditekankan oleh Atase

Pertahanan (Athan) Indonesia-China, Kolonel Infantri Yayat Sudrajat, yang

menyatakan bahwa China adalah salah satu mitra kerjasama yang penting

bagi Indonesia dan memandang China sebagai negara penyeimbang bagi

kemajuan teknologi militer negara-negara Barat. China dan Indonesia

merupakan dua negara yang turut diperhitungkan dalam keamanan

regional. Sehingga kedua negara ini berpotensi menggerakkan ekonomi

dan politik di sistem internasional.

2. Modernisasi Militer China

Kebangkitan China telah membuat banyak negara merasa khawatir dan

terancam, termasuk Jepang, Filipina, Korea Selatan, Vietnam, sampai

Amerika Serikat, negara adidaya yang mendapat julukan sebagai polisi

dunia, yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Pasifik. Banyak pihak

meyakini bahwa kebangkitan China ini akan semakin memperkuat klaimnya

di kawasan, terutama klaim atas Laut China Selatan, sekaligus sebagai reaksi

untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Akan tetapi

pemerintah China menyatakan bahwa negaranya tidak akan menjadi

102

ancaman bagi negara lain. Hal ini sesuai dengan kebijakan kebangkitan

China untuk perdamaian (Peaceful Rise Existance) yang merupakan

kebijakan pemerintahan Hu Jintao.194

Menurut Adi Joko Purwanto, terdapat dua faktor utama yang

mempengaruhi peningkatan anggaran pertahanan angkatan bersenjata

China. Pertama, faktor internal yang berasal dari dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi dari China yang terus meningkat dapat memberikan

kontribusi terhadap peningkatan anggaran belanja militer dan pertahanan

angkatan bersenjata China. Selain itu program modernisasi militer China

juga turut mempengaruhi peningkatan anggaran belanja militer China

karena program modernisasi merupakan bagian dari kebijakan pertahanan

dan pembangunan kekuatan angkatan bersenjata China.195 Kedua, faktor

eksternal. Adanya ancaman keamanan stabilitas di kawasan mempunyai

pengaruh bagi China untuk mengambil kebijakan meningkatkan anggaran

belanja pertahanan dan militer. Ancaman tersebut berasal dari sengketa

wilayah di perairan antara China dengan beberapa negara kawasan.196

Contoh sengketa yang melibatkan China adalah sengketa wilayah antara

China dengan beberapa negara kawasan, yaitu sengketa Laut China Selatan.

Sementara sengketa yang lebih spesifik adalah sengketa antara China dan

Jepang yang memperebutkan klaim atas Pulau Senkaku/Diaoyu.

103

a. Faktor Internal

Pertumbuhan Ekonomi China

Pada tahun 1970-an, China merupakan salah satu negara

berkembang di dunia. Akan tetapi pada akhir tahun 1990-an, China

berkembang menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di

dunia.197 Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan

bahwa dari tahun 1979 hingga 1997, pertumbuhan rata-rata PDB China

berada pada angka 9,8 persen.198

Grafik 3.2. Produk Domestik Bruto (PDB) China, 2006-2014 (in USD Billion) Sumber: Trading Economics (World Bank Group)199

Berdasarkan grafik 3.2 dan tabel 3.5, Produk Domestik Bruto (PDB)

China dari tahun 2006 hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan.

Sejak tahun 2006 hingga 2014, peningkatan yang signifikan secara

konstan terjadi dari tahun ke tahun, dan nilainya berada di atas USD500

miliar. Jumlah peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010 ke 2011

104

yaitu senilai USD1.452, 77 miliar. Seiring pertumbuhan ekonomi China

yang begitu pesat, kapabilitas militer China juga turut ditingkatkan.

Tahun PDB China (miliar Dolar

AS) Peningkatan (miliar

Dolar AS)

2006 2.729, 78 -

2007 3.523, 09 793, 31

2008 4.558, 43 1.035, 34

2009 5.059, 42 500, 99

2010 6.039, 66 980, 24

2011 7.492, 43 1.452, 77

2012 8.461, 62 969, 19

2013 9.490, 60 1.028, 98

2014 10.354, 80 864, 20

Tabel 3.5. Peningkatan PDB China (2006-2014) Sumber: Trading Economics (World Bank Group)200

Peningkatan Anggaran Pertahanan China

Sebelum tahun 1997, pengembangan kemampuan militer China

tidak termasuk dalam agenda politik China, dimana fokus utama Deng

Xiaoping pada saat itu adalah reformasi ekonomi.201 Setelah China

mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, China mulai mengubah

agenda politik. Pada musim gugur tahun 1997, Beijing mengambil

keputusan untuk fokus kembali pada Tentara Pembebasan Rakyat China

(Chinese People’s Liberation Army (PLA)).202 Sejak saat itu, modernisasi

militer dikembangkan dalam empat arah.203

Pertama, peningkatan yang signifikan dalam anggaran militer dan

pertumbuhan riil setiap tahun204 (lihat tabel 3.6). Berdasarkan dokumen

resmi Kementerian Pertahanan China (Ministry of National Defence)

105

dalam China’s White Paper on National Defense 2008, Chapter XII,

disebutkan bahwa prinsip peningkatan anggaran pertahanan negara

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara dan kebutuhan

pertahanan.205

Tahun USD (miliar) Tahun USD (miliar)

2000 14,6 2008 57,2

2001 17,0 2009 70,7

2002 20,0 2010 77,9

2003 22,0 2011 91,5

2004 24,6 2012 106,4

2005 29,9 2013 114,3

2006 35,0 2014 132,0

2007 45,0 2015 145,0

Tabel 3.6. Anggaran Pertahanan China (2000-2015) Sumber: Global Security206

Kedua, melakukan reformasi industri pertahanan. Salah satunya

adalah dengan menciptakan pendekatan dan teknologi baru dalam

industri militer China, yang merupakan industri pertahanan terbesar di

Asia. China adalah salah satu dari beberapa negara di dunia yang

memproduksi pelbagai macam peralatan militer. Akan tetapi, China

masih memerlukan pengembangan dikarenakan teknologi yang dikuasai

China masih tertinggal dari negara-negara Barat dan kualitas produk

yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan. Upaya untuk memperbarui

sumber daya manusia dalam menguasai teknologi tinggi telah dilakukan

dengan menjalin kerjasama dengan negara Barat demi meningkatkan

perkembangan industri militer yang lebih maju.207

106

Ketiga, membangun kekuatan militer yang lebih kuat. Secara

kualitatif, PLA belum melakukan improvisasi sepenuhnya. Akan tetapi,

PLA telah mendapatkan sejumlah kemampuan baru yang turut

meningkatkan kekuatan PLA, salah satunya adalah dalam teknologi

perang, seperti serangan bawah laut, peningkatan sistem komunikasi,

kapal selam nuklir, dan kapal rudal supersonik. Selain itu China juga

sedang membangun kapal induk, pesawat tempur anti-radar, dan rudal

yang mampu menembak jatuh satelit. Semua pasukan militer mengalami

perkembangan yang signifikan.208 Menurut Annual Report to Congress

(2014), yang dirilis setiap tahun oleh Departemen Pertahanan Amerika

Serikat, hingga tahun 2014, China memiliki 7.000 tank, untuk menyokong

kekuatan Angkatan Darat, 24 kapal perusak, 49 kapal frigates, 8 korvet,

51 diesel attack submarines, dan 5 kapal selam bertenaga nuklir, untuk

memperkuat Angkatan Laut209 yang juga disokong oleh 13 unit kapal

Song, 4 unit Yuan, dan 12 kapal selam kelas Kilo.210 Untuk Angkatan

Udara, ditargetkan pada tahun 2020, China akan memiliki 600 pesawat

tempur dan fokus pada pengembangan sistem rudal balistik jangka

panjang, termasuk rudal balistik antarbenua untuk memperkuat

kekuatan nuklir mereka.211

Terakhir, arah keempat adalah modernisasi militer yang termasuk di

dalamnya adalah kenaikan gaji personil PLA dan meningkatkan taraf

hidup mereka. Standar pendidikan untuk perwira muda ditingkatkan

dan sistem pendidikan militer direformasi.212

107

Peningkatan Kekuatan Militer China

Modernisasi Militer China menjadi salah satu alasan penting bagi

China dalam meningkatkan anggaran pertahanan. Presiden China, Hu

Jintao, mengungkapkan keseriusan China dalam membangun kekuatan

militer yang sejalan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

China.

To strenghten national defense and the armed force, occupies an important place in the overall arrangements for the cause socialism with Chinese charateristics. Bearing in mind the overall strategic interests of national security and development, we must take both economic and national security and development, into consideration and make our country prosperous and our armed forces powerful while building a moderately prosperous society in all respects.213

People’s Liberation Army (PLA) merupakan nama untuk angkatan

bersenjata China, yang dibentuk pada 1 Agustus 1927 di Nanchang,

Provinsi Jiangxi. PLA terdiri dari tiga angkatan bersenjata utama, yaitu

Ground Force (Army), Navy, dan Air Force.214 Di luar tiga angkatan utama

ini, China juga memiliki Second Artillery Force (Strategic Missile Forces)

dan People’s Armed Police. Berdasarkan data dari The Military Balance

2014, China memiliki 2,233 juta personil militer aktif yang terbagi ke

dalam PLA-Ground Force (AD) sebanyak 1.600.000 personil, PLA-Navy

(AL) sebanyak 235.000 personil dan PLA-Air Force (AU) yang berjumlah

398.000 personil. Sementara untuk Second Artillery Force berjumlah

100.000 personil dan People’s Armed Police sebanyak 880.000 personil,

ditambah paramiliter sebanyak 660.000 dan personil cadangan 510.000

orang.215

108

Peningkatan mengenai kekuatan militer China, dapat dilihat dari

Angkatan bersenjata China. Pada tahun 2013, Angkatan Laut China

(People’s Liberation Army Navy/PLAN) mendapat tambahan 14 kapal

perang permukaan yang terdiri dari dua kapal perusak Type 052C

(dilengkapi perangkat tandingan sistem tempur Aegis216 kebanggaan

Amerika Serikat), tiga fregat Type 054A, dan sembilan korvet Type

056.217 Di samping itu, Angkatan Laut China juga menerima satu kapal

selam nuklir dan empat kapal selam non-nuklir dari industri pertahanan

dalam negeri, melengkapi 100 unit kapal rudal (missile boat) terbaru,

menjadikan kekuatan Angkatan Laut China meningkat.218 Kekuatan

militer China turut dilengkapi dengan kemandirian industri pertahanan

China. Salah satu industri pertahanan China dalam hal produksi ekspor

kendaraan tempur lapis baja adalah NORINCO (North Industries

Corporations).219 China telah mampu membuat peralatan perang

modern seperti kapal induk, kapal selam, pesawat jet tempur, bahkan

peluru kendali balistik jarak pendek sampai jarak jauh termasuk sistem

rudal anti kapal induk dengan nama Dong Feng 21D (DF-21D).220 Para

pengamat militer Amerika Serikat berargumen bahwa China saat ini

sedang mengembangkan versi terbaru rudal Dong Feng DF-21D. Versi

baru ini dapat menembus pertahanan kapal induk Amerika Serikat yang

paling kuat dengan jarak tempuh sampai di luar perairan China. Rudal

versi baru ini diyakini pula akan mengubah atmosfir keamanan di Asia

Pasifik, yang sebelumnya dikuasai oleh Amerika Serikat. Produk industri

109

pertahanan China pada awalnya menjiplak teknologi militer Rusia,

namun sekarang China telah mengembangkan produk industri

pertahanan domestiknya secara swadaya.

Modernisasi militer yang dilakukan oleh angkatan bersenjata China

(PLA) tidak hanya sebatas memiliki kemampuan senjata dan teknologi

militer yang modern tetapi juga meliputi institusi, hubungan sipil dan

militer, dan permasalahan lain yang mendukung keberadaan kekuatan

pertahanan nasional China. Dalam melakukan modernisasi militer, China

mencetuskan tiga pilar reformasi, sebagai berikut.221

1) Pilar pertama adalah pembangunan, pengadaan, akuisisi sistem

persenjataan modern dan peningkatan teknologi militer. Pada pilar

pertama, pembangunan dan peningkatan militer China dipersiapkan

untuk tantangan pertahanan China di dunia internasional untuk

masa depan.

2) Pilar kedua adalah reformasi sistem dan institusi. Tujuan dari pilar

kedua adalah menciptakan profesionalisme di dalam tubuh

angkatan bersenjata China.

3) Pilar ketiga adalah pembangunan doktrin dan strategi perang yang

baru. Dalam pilar ketiga, China mempersiapkan pertempuran

dengan teknologi tinggi.

Adanya peningkatan kekuatan militer China dapat dilihat dari

pelbagai jenis peralatan militer yang semakin canggih dan lengkap (lihat

tabel 3.7). China memberikan fokus pertahanan yang lebih untuk

110

kekuatan di matra laut dan udara demi menjaga kedaulatan dan

keamanan China.

Angkatan Jenis Peralatan

Angkatan Darat

31.300 senjata berbasis darat, 8.200

tank, 5.000 kendaraan pengangkut

pasukan, 14.000 meriam, 1.700

senjata pendorong, 2.400 sistem

peluncur roket, 16.000 mortir, 6.500

senjata kendali anti-tank, dan 7.700

senjata anti-pesawat.

Angkatan Laut

760 unit kapal perang, 1.882 unit

kapal pengangkut, 8 pelabuhan

utama, 1 unit pengangkut pesawat,

21 unit kapal penghancur, 68 unit

kapal selam, 42 fregat, 368 unit

kapal patrol pantai 39 unit kapal

penyapu ranjau, dan 121 unit kapal

amfibi.

Angkatan Udara

1.900 unit pesawat, 491 unit

helikopter, dan 67 unit lapangan

udara.

Tabel 3.7. Jenis Peralatan Militer China Sumber: Hendrajit dan Tim Global Future Institute (GFI)222 dalam Jurnal Hubungan

Internasional oleh Lisbet Sihombing

111

b. Faktor Eksternal

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh R.P. Smith dalam

Models of Military Expenditures, pengaruh eksternal dari suatu negara

meningkatkan anggaran militernya adalah munculnya konflik bersenjata

dan aliansi-aliansi yang terbangun antar negara. Menurut Smith, konflik

bersenjata mempunyai efek langsung dan nyata dalam peningkatan

anggaran serta pengeluaran belanja militer suatu negara.223 Konflik

bersenjata tidak selalu berupa perang terbuka yang terjadi antar negara,

namun konflik bersenjata bisa juga diartikan sebagai perlombaan

senjata, konflik wilayah, ancaman dan show of force kekuatan militer

suatu negara yang kemudian dapat disebut sebagai non-combat

conflict.224

Meningkatnya anggaran militer China yang membuat militer negara

tersebut bangkit dapat dipengaruhi oleh adanya instabilitas di kawasan,

dalam hal ini kawasan Asia Pasifik, dimana instabilitas kawasan tersebut

bisa berdampak pada keamanan negara China. Menurut pandangan

China, China mendiami suatu wilayah yang sangat rentan dengan

kemungkinan terjadinya pelbagai konflik. Oleh karena itu, China perlu

mempersiapkan diri dalam menghadapi pelbagai potensi ancaman yang

terjadi di kawasan. China berbatasan dengan 14 negara, dengan 7 negara

dalam wilayah maritim. Beberapa negara yang berbatasan dengan China

secara langsung adalah Rusia, Jepang, India, Nepal, Vietnam, Filipina,

Korea Selatan, dan Korea Utara.225

112

3. Upaya Bersama untuk Menjaga Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

Komitmen Indonesia untuk menjajaki kerjasama pertahanan dengan

China merupakan salah satu upaya untuk mencapai kepentingan nasional.

Hal ini telah ditegaskan pula dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008

sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam melakukan kerjasama pertahanan

dengan China melalui diplomasi pertahanan.

Kerja sama kegiatan di bidang pertahanan Indonesia-Cina diselenggarakan dalam konteks kepentingan nasional Indonesia untuk membangun kemampuan pertahanan serta penanganan isu-isu keamanan bersama kedua negara. (Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008)

Melalui penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis yang langsung

ditandatangani presiden Indonesia dan China, kedua negara sepakat untuk

bersama menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, khususnya Asia Pasifik,

dimana Indonesia dan China berada di kawasan tersebut.

Kerja sama pertahanan tersebut akan menjadi wadah untuk mengkomunikasikan kepentingan nasional kedua negara, terutama dalam menyamakan pandangan tentang isu-isu keamanan global dan regional, serta bersama-sama mendorong penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik. (Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008)

Asia Pasifik merupakan suatu region yang rawan terhadap konflik.

Tercatat beberapa konflik yang pernah terjadi di kawasan ini, bahkan masih

ada yang terus berlanjut hingga saat ini, seperti sengketa Laut China

Selatan. Selain Laut China Selatan, konflik lainnya yang menimpa region

tersebut antara lain konflik China-Taiwan yang lebih dikenal dengan Krisis

Selat Taiwan 1995-1996, konflik antara China-Jepang yang memperebutkan

Pulau Senkaku/Diaoyu, bahkan antara Indonesia dan China juga sempat

113

terjadi ketegangan dikarenakan adanya klaim wilayah Natuna oleh China

pada tahun 1993. Akan tetapi, berhasil diselesaikan dengan cara damai

tanpa melalui penggunaan cara kekerasan (hard power).

Bagi kedua negara, baik Indonesia maupun China, kerjasama yang

terjalin di antara kedua negara jauh lebih penting daripada mengedepankan

ego masing-masing yang justru dapat merugikan kedua negara. Dari sudut

pandang collective security, pengaturan keamanan lebih mengutamakan

dialog dan kerjasama. Terkait konflik yang terjadi antara China dan beberapa

negara ASEAN mengenai klaim tumpang tindih di Laut China Selatan, China-

ASEAN telah menyepakati Declaration on the Code of Conduct in the South

China Sea. Code of Conduct ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh

untuk menghindari potensi munculnya konflik ke permukaan. Terhadap

masalah ini, China melakukan pendekatan kooperatif dan sudah

menghasilkan antara lain maritime security dialogue, consultation on

shipping security, maritime anti-terrorism operation, maritime search and

rescue, building up maritime military communication channels, marine

environment protection, joint law enforcement against transnational crimes,

joint military exercises and regional peace keeping operations dan

humanitarian assistance.226 Sedangkan Indonesia sendiri selalu berusaha

menjadi penengah dalam setiap konflik atau perselisihan yang terjadi antar

negara di kawasan. Indonesia mengedepankan dialog dan penyelesaian

masalah secara damai. Hal ini sejalan pula dengan kepentingan nasional

Indonesia yaitu dynamic equilibrium.

114

Jika dilihat dari sudut pandang kepentingan nasional, kedua negara baik

Indonesia maupun China memiliki kepentingan di kawasan yang membuat

kedua negara terus berupaya untuk menjaga keamanan dan stabilitas

kawasan. Pembangunan China yang begitu pesat akhir-akhir ini membuat

negara tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor

energi, khususnya gas dan minyak bumi.

Gambar 3.1. Jalur Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi bagi Negara-negara Asia Timur,

khususnya China Sumber: Jurnal Universitas Pertahanan227

Untuk bisa sampai ke China, maka pengiriman dilakukan melalui jalur-

jalur yang terdapat di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jalur tersebut

adalah Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok. Selat Malaka

merupakan salah satu SLOC paling strategis di dunia dan lalu lintas

perdagangan tersibuk di dunia. Kepentingan China yang sangat penting

adalah pengamanan jalur perdagangan di selat-selat tersebut hingga

sampai ke negaranya. Dikarenakan hal ini menyangkut ekonomi dan

keamanannya. Selain untuk pasokan energi, China juga memiliki

115

kepentingan untuk membawa produk China ke Timur Tengah, Afrika dan

Eropa, dan sebaliknya.

Bagi Indonesia, terjaminnya pelayaran melalui ALKI merupakan

kewajiban. Pelayaran tersebut harus dapat dipastikan aman dan tanpa

hambatan sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Tidak hanya berguna untuk

pelayaran internasional, namun juga pelayaran dalam negeri, sipil dan

militer yang membuat lalu lintas di jalur ALKI sangat sibuk sehingga

kemungkinan terjadinya tubrukan antar kapal sangat mungkin terjadi. Selain

itu, dari segi kepentingan politik, adanya instabilitas kawasan akan

berimplikasi langsung terhadap Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia ingin

menjaga stabilitas kawasan. Sedangkan dari segi kepentingan ekonomi,

kepentingan Indonesia di laut adalah sebagai sumber nafkah, perekat

Nusantara, sumber pendapatan dari minyak dan gas maupun perikanan

serta sebagai media pertahanan.228

D. Perbandingan Postur Pertahanan Negara-negara di Asia Tenggara (Pasca

Kebijakan MEF)

Postur pertahanan, kekuatan, maupun kemampuan negara-negara di

kawasan Asia Tenggara sangat bervariasi. Postur pertahanan, kekuatan,

maupun kemampuan pertahanan suatu negara dapat dilihat dari jumlah

personil militer aktif, jumlah persenjataan (alutsista) darat, laut, dan udara, dan

anggaran pertahanan yang dimiliki suatu negara.

116

1. Jumlah Personil Militer Aktif

Negara AD AL AU Jumlah Personil

Aktif Paramiliter Cadangan

Brunei 4.900 1.000 1.100 7.000 2.250 700

Filipina 86.000 24.000 15.000 125.000 40.500 131.000

Indonesia 300.400 65.000 30.100 395.500 281.000 400.000

Kamboja 75.000 2.800 1.500 124.300 67.000 45.000

Laos 25.600 − 3.500 29.100 100.000 −

Malaysia 80.000 14.000 15.000 109.000 24.600 51.600

Myanmar 375.000 16.000 15.000 406.000 107.250 −

Singapura 50.000 9.000 13.500 72.500 75.100 312.500

Thailand 245.000 69.850 46.000 360.850 92.700 245.000

Vietnam 412.000 40.000 30.000 482.000 40.000 5.000.000 Tabel 3.8. Perbandingan Kekuatan Personil Militer Aktif Negara-negara di Asia Tenggara

(2014) Sumber: The Military Balance 2014229

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa kekuatan militer negara-

negara Asia Tenggara dari segi jumlah personil militer aktif sangat

bervariasi. Vietnam adalah negara yang memiliki jumlah personil militer aktif

dan cadangan terbanyak di Asia Tenggara. Vietnam juga memiliki personil

Angkatan Darat terbanyak yaitu 412.000, yang kemudian disusul oleh

Myanmar sebanyak 375.000 dan Indonesia sebanyak 300.400 personil.

Indonesia unggul dari jumlah paramiliter terbanyak yaitu 281.000 personil.

Sementara untuk personil Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Thailand

berhasil unggul dengan jumlah masing-masing 69.850 dan 46.000 personil.

2. Jumlah Persenjataan (Alutsista)

a) Angkatan Darat

Selain jumlah personil militer aktif, kekuatan dan kemampuan

militer dapat pula diketahui dari jumlah persenjataan yang dimiliki

Angkatan Darat negara-negara di Asia Tenggara. Tabel di bawah ini

117

menunjukkan kekuatan persenjataan Angkatan Darat masing-masing

negara di Asia Tenggara.

Tabel 3.9. Perbandingan Kekuatan Peralatan Angkatan Darat Negara-negara di Asia Tenggara

(2014) Sumber: The Military Balance 2014230

Tabel 3.9 memperlihatkan bahwa Vietnam adalah negara dengan

jumlah persenjataan MBT, LT dan Artillery terbanyak. Sementara

Indonesia memiliki jumlah persenjataan Recce kedua terbanyak setelah

Malaysia yaitu sebanyak 142 unit. Indonesia juga berada di posisi ketiga

dari jumlah Artillery terbanyak, dengan Vietnam dan Thailand

menempati posisi pertama dan kedua.

Terdapat beberapa negara yang masih belum memiliki semua

persenjataan seperti yang ditampilkan di atas. Misalnya Brunei belum

memiliki MBT, AIFV, dan Recce. Sementara Laos belum memiliki AIFV dan

Recce. Begitu pula Filipina yang belum memiliki MBT dan Recce.

Indonesia tampak sebagai negara yang memiliki persenjataan di hampir

semua variasi, meskipun dari segi kuantitas Indonesia belum berhasil

Negara MBT LT AIFV APC Recce ACV Artillery

Brunei − 20 − 45 − 39 24

Filipina − 7 36 299 − 335 254+

Indonesia 2+ 350 24+ 549+ 142 715+ 1.097+

Kamboja 200+ 20+ 70 230+ 4+ 304+ 433+

Laos 27 10 − 50 - 50 62+

Malaysia 48 21 44 787 296 1.127 424

Myanmar 185+ 105 − 371+ 115 486+ 410+

Singapura 96 350 457+ 1.645+ 22 2.124 798+

Thailand 283 194 119 1.140 32+ 1.291+ 2.623+

Vietnam 1.270 620 300 1.380 100 1.780 3.070+

118

unggul jika dibandingkan dengan negara lainnya seperti Vietnam,

Thailand dan Singapura.

b) Angkatan Laut

Negara Submarines Principal Surface

Combatants

Patrol and Coastal

Combatants Amphibious

Logistic &

Support

Brunei − − 11 4 −

Filipina − 1 62 36 15

Indonesia 2 11 72 80 32

Kamboja − − 15 1 −

Laos − − − − −

Malaysia 2 10 37 115 16

Myanmar − 4 113 18 18

Singapura 6 13 35 139 2

Thailand − 11 80 59 16

Vietnam 2 2 68 38 29 Tabel 3.10. Perbandingan Kekuatan Peralatan Angkatan Laut Negara-negara di Asia Tenggara

(2014) Sumber: The Military Balance 2014231

Postur pertahanan dapat pula dilihat dari kekuatan Angkatan Laut

yang dimiliki suatu negara. Berdasarkan tabel 3.10, hanya terdapat

empat negara Asia Tenggara yang memiliki kapal selam, yaitu Indonesia,

Malaysia, Singapura dan Vietnam, dengan Singapura sebagai negara

pemilik kapal selam terbanyak yaitu enam unit.

Singapura unggul pula dalam jumlah amphibious terbanyak, yaitu

139 unit. Dari jumlah patrol and coastal combatants, Myanmar unggul

dengan jumlah 113 unit, disusul oleh Thailand (80 unit), Indonesia (72

unit) dan Vietnam (68 unit). Indonesia terlihat merata dengan memiliki

semua peralatan dan unggul dari jumlah logistic & support sebanyak 32

unit.

119

c) Angkatan Udara

Perbandingan kekuatan peralatan Angkatan Laut negara-negara di

Asia Tenggara dapat dilihat dalam tabel 3.11 di bawah ini. Negara yang

memiliki jumlah pesawat tempur (aircraft combat) adalah Thailand

sebanyak 295 unit, disusul oleh Indonesia yang memiliki pesawat tempur

sebanyak 209 unit. Thailand dan Indonesia merupakan dua negara di

Asia Tenggara yang memiliki pesawat tempur berjumlah di atas 200 unit.

Negara Asia Tenggara yang memiliki jumlah pesawat tempur paling

sedikit adalah Brunei yang hanya memiliki 5 unit pesawat tempur.

Sementara pemilik helikopter terbanyak adalah Singapura dengan

jumlah sebanyak 76 unit, disusul oleh Myanmar sebanyak 73 unit,

kemudian Filipina sebanyak 67 unit.

Negara Combat Aircrafts Helicopter

Total Rincian Total Rincian

Brunei 5 1 CN-235M, 4 PC-7

23

1 Bell 214 (SAR), 4 S-70A Black Hawk, 2 Bell 206B Jet Ranger II, 10 Bell 212, 6 Bo-105 (armed, 81mm rockets)

Filipina 61

1 F-27 200 MPA, 1 N-22SL Searchmaster, 10 OV-10A/C Bronco, 1 C-130B Hercules, 3 C-130H Hercules, 1 L-

67

8 W-3 Sokol, 3 AUH-76, 3 Bell 412EP Twin Huey, 2 Bell 412HP Twin Huey, 11 MD-520MG, 1 S-70A Black

120

100-20, 1 F-27-500 Friendship, 1 N-22B Nomad, 1 Turbo Commander 690A, 1 PAX, 40 TRG

Hawk, 39 Bell 205 (UH-1H Iroquois)

Indonesia 209

8 F-5E Tiger II, 4 F-5F Tiger II, 7 F-16A Fighting Falcon, 3 F-16B Fighting Falcon, 2 Su-27SK Flanker, 3 Su-27SKM Flanker, 2 Su-30MK Flanker, 9 Su-30MK2 Flanker, 3 B-737-200, 2 CN-235M-220 MPA, 1 KC-130B Hercules, 4 C-130B Hercules, 3 C-130H Hercules, 6 C-212 Aviocar (NC-212), 5 CN-235-110, 6 F-27-400M Troopship, 5 PAX, 126 TRG

31

10 AS332 Super Puma, 1 SA330SM Puma, 4 SA330J Puma, 4 SA330L Puma, 12 EC120B Colibri

Kamboja 15

2 An-24RV Coke, 1 BN-2 Islander, 5 P-92 Echo (pilot trg/recce), 2 Y-12 (II), 5 L-39 Albatros

15+

3 Mi-17 Hip H, 2+ Z-9, 2 Mi-26 Halo, 4 Mi-8 Hip, 2 AS350 Ecureuil, 2 AS355F2 Ecureuil II

121

Laos 23

4 An-2 Colt, 3 An-26 Curl, 1 An-74 Coaler, 5 Y-7, 1 Y-12, 1 Yak-40 Coding (VIP), 8 Yak-18 Max

27

12 Mi-17 Hip H, 1 Mi-6 Hook, 1 Mi-26 Halo, 1 Ka-32T Helix C, 9 Mi-8 Hip, 3 SA360 Dauphin

Malaysia 169

8 F-5E Tiger II, 3 F-5F Tiger II, 8 MiG-29 Fulcrum, 2 MiG-29UB Fulcrum, 8 F/A-18D Hornet, 18 Su-30MKM, 4 Beech 200T, 2 RF-5E Tigereye, 4 KC-130H Hercules, 2 C-130H Hercules, 8 C-130H-30 Hercules, 8 CN-235M-220 (incl 2 VIP), 9 Cessna 402B, 5 PAX, 80 TRG

54

17 SA316 Alouette III, 4 EC725 Super Cougar, 28 S-61A-4 Nuri, 2 S-61N, 2 S-70A Black Hawk, 1 AW109

Myanmar 175+

49 F-7 Airguard, 10 FT-7, 18 MiG-29 Fulcrum, 6 MiG-29SE Fulcrum, 6 MiG-29UB Fulcrum, 22 A-5M Fantan, 2 An-12 Cub, 4 Cessna 180 Skywagon, 1 Cessna 550 Citation II, 3 F-

73

7 Mi-35P Hind, 11 Mi-17 Hip H, 9 SA316 Alouette III, 10 PZL W-3 Sokol, 12 Bell 205, 6 Bell 206 Jet Ranger, 18 PZL Mi-2 Hoplite

122

27 Friendship, 5 PC-6A/B Turbo Porter, 4 PAX, 45+TRG

Singapura 178

20 F-5S Tiger II, 9 F-5T Tiger II, 24 F-15SG Eagle, 20 F-16C Fighting Falcon, 40 F-16D Fighting Falcon, 4 A-4SU Super Skyhawk, 10 TA-4SU Super Skyhawk, 5 F-50 Maritime Enforcer, 4 G550-AEW, 1 KC-130 H-Hercules, 4 KC-135R Stratotanker, 4 KC-130B Hercules, 5 C-130H Hercules, 4 PAX, 24 TRG

76

19 AH-64D Apache, 6 S-70B Seahawk, 6 CH-47D Chinook, 10 CH-47SD Super D Chinook, 18 AS332M Super Puma, (incl 5 SAR), 12 AS532UL Cougar, 5 EC120B Colibri

Thailand 295

1 F-5B Freedom Fighter, 21 F-5E Tiger II, 3 F-5F Tiger II, 39 F-16A Fighting Falcon, 15 F-16B Fighting Falcon, 8 Gripen C, 4 Gripen D, 17 AU-23A Peacemaker, 2IAI-201TH Arawa, 5

31

2 Bell 412 Twin Huey, 2 Bell 412SP Twin Huey, 1 Bell 412HP Twin Huey, 6 Bell 412EP Twin Huey, 3 S-92A Super Hawk, 17 Bell 205 (UH-1H Iroquois)

123

DA42 MPP Guardian, 2 Saab 340 Erieye, 6 C-130H Hercules, 6 C-130H-30 Hercules, 2 Saab 340B, 3 ATR-72, 3 Beech 200 King Air, 8 BT-67, 1 Commander 690, 6 DA42M, 4 N-22B Nomad, 10 PAX, 119 TRG

Vietnam 163

25 MiG-21bis Fishbed L&N, 8 MiG-21UM Mongol B, 30 Su-22M3/M4/UM Fitter, 6 Su-27SK Flanker, 5 Su-27UBK Flanker, 23 Su-30MK2 Flanker, 6 An-2 Colt, 12 An-26 Curl, 1 M-28 Bryza, 18 L-39 Albatros, 30 Yak-52

62

26 Mi-24 Hind, 6 Mi-17 Hip H, 14 Mi-8 Hip, 4 Mi-171, 12 Bell 205 (UH-1H Iroquois)

Tabel 3.11. Perbandingan Kekuatan Peralatan Angkatan Udara Negara-negara di Asia Tenggara (2014)

Sumber: The Military Balance 2014232

Jika dilihat dari kepemilikan jumlah persenjataan (alutsista)

Indonesia sejak tahun 2008 hingga tahun 2014 mengalami perubahan

atau penambahan jumlah. Misalnya saja pada tahun 2008, Indonesia

belum memiiki satu unit pun main battle tanks (MBT), namun pada tahun

124

2014, kekuatan alutsista Indonesia telah didukung oleh dua unit MBT

(lihat kembali tabel 2.3 untuk mengetahui data jumlah alutsista TNI pada

tahun 2008). Kedua unit MBT yang dimiliki Indonesia tersebut diperoleh

dari pabrik Krauss-Maffei Wegmann, Jerman. Jenis MBT yang dibeli dari

Jerman tersebut adalah varian Leopard 2A4.233 Selain tank tempur utama

(MBT), Indonesia turut pula membeli 2 unit kendaraan tempur lapis baja

(tracked armoured infantry fighting vehicles) varian Marder dari Jerman,

pada 23 September 2013.234

Gambar 3.2. Main Battle Tank (MBT) Leopard 2A4 saat tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, September 2013.

Sumber: arc.web.id

MBT merupakan alutsista yang masih tergolong baru bagi Indonesia

karena selama ini angkatan bersenjata Indonesia mengandalkan tank

tempur ringan (light combat tanks/LCT), seperti Scorpion, AMX-13, dan

tank AMX-10P, yang diimpor dari Inggris Raya. MBT Leopard yang dibeli

dari Jerman merupakan tank kelas utama yang tidak ada dalam

perencanaan kebijakan MEF hingga 2019. MBT Leopard seharusnya baru

didatangkan pada tahun 2024.235 Pembelian beberapa alutista memang

125

ada yang bergeser, baik lebih cepat atau ditunda dari rencana semula. Di

samping MBT, alutsista lainnya yang mengalami penambahan jumlah

adalah kapal patroli di matra laut dimana pada tahun 2008 Indonesia

memiliki 30 unit meningkat menjadi 72 unit pada 2014. Begitu pula

dengan kapal amfibi yang mengalami peningkatan dari 4 unit menjadi 80

unit. Selain dari Jerman dan Inggris Raya, Indonesia membeli pula

alutsista untuk memperkuat matra udara berupa pesawat tempur

(combat aircrafts), seperti pesawat Sukhoi SU-27SKM dan SU-30MK2 dari

Rusia, pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut Hercules dari Amerika

Serikat, pesawat tempur T-50i Golden Eagle dari Korea Selatan serta

pesawat tempur ringan Super Tucano EMB-314 dari perusahaan raksasa

Embraer (Brazilian Aeronautics Company), Brasil.

Sementara untuk alutsista produk buatan China, selaku salah satu

mitra strategis bagi Indonesia, tampaknya Indonesia masih kurang

mempercayakan alutsista yang digunakan TNI kepada produk-produk

asal China. Beberapa produk andalan China seperti pesawat tempur

varian Chengdu, Shenyang, Xian JH dan Nanchang, Indonesia tetap

memberikan kepercayaan kepada produk negara-negara Barat untuk

memperkuat alutsista Tentara Nasional Indonesia, baik di matra darat,

laut maupun udara. Bagi Indonesia, produk dari Timur seperti dari China

dan Rusia kurang efisien dalam hal usia pakai produk. Persenjataan dari

Barat cenderung lebih efisien karena usia pakai dan mesinnya lebih lama,

yaitu hingga 30-40 tahun. Sementara peralatan yang dibeli dari Timur

126

(China dan Rusia), walaupun gelagar suaranya lebih meyakinkan,

cenderung baik untuk pemakaian jangka pendek, yakni 5-10 tahun.

Mesin pesawat tempur Sukhoi setelah pemakaian selama 500 jam harus

diganti atau diperbaiki, sementara mesin pesawat tempur F-16 dari

Amerika Serikat bisa mencapai 15.000 jam.

Meskipun demikian, Indonesia mengakui bahwa salah satu alutsista

yang diandalkan Indonesia dari Tiongkok adalah misil rudal. Menurut

Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan Indonesia (2009-2014), TNI

terutama Angkatan Laut sudah merasa cocok dengan rudal buatan

China. Menurut Purnomo, rudal buatan China tersebut sudah pas dan

cocok dari segi kualitas dan cost.236 Penggunaan rudal buatan China oleh

TNI telah direalisasikan melalui kerjasama antara Kementerian

Pertahanan RI dengan State Administration for Science, Technology and

Industry for National Defense (SASTIND) of People’s Republic of China.

Beberapa rudal yang telah digunakan TNI diantaranya adalah Rudal C-

802, C-705, QW-1 dan QW-3.237

127

3. Anggaran Pertahanan

Negara Anggaran

Pertahanan (USD juta)

Anggaran Pertahanan (Rp triliun)

PDB (USD juta)

% PDB

Brunei 418,886 4,859 16.111 2,6

Filipina 3.536 41,020 272.017 1,3

Indonesia 7.815 90,655 868.345 0,9

Kamboja 243,984 2,830 15.249 1,6

Laos 22,282 0,258 11.141 0,2

Malaysia 4.686 54,363 312.435 1,5

Myanmar − − − −

Singapura 9.832 114,051 297.941 3,3

Thailand 5.808 67,381 387.252 1,5

Vietnam 3.770 43,738 171.391 2,2 Tabel 3.12. Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara-negara di Asia Tenggara (2013)

Sumber: World Bank238

Dari data pada tabel 3.12, tercatat anggaran pertahanan Indonesia

merupakan anggaran paling besar kedua, setelah Singapura. Akan tetapi,

jika dilihat dari persentase terhadap PDB, Indonesia memiliki persentase

kedua paling kecil (0,9%) setelah Laos (0,2%). Dari segi ekonomi (PDB),

Indonesia unggul dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya

dengan nilai PDB terbesar, yaitu senilai USD868.345 juta.

E. Analisa Kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara

Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang

tergabung dalam salah satu anggota ASEAN. Sebagai salah satu negara yang

turut menjadi pionir berdirinya ASEAN, Indonesia tentu memiliki kepentingan

nasional yang ingin dicapai melalui dibentuknya ASEAN tersebut. Salah satu

kepentingan nasional Indonesia adalah menjadi leader state di Asia Tenggara.

Kepentingan Indonesia ini sejalan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan

salah satu negara yang turut memprakarsai ASEAN. Sebagai salah satu pendiri

128

ASEAN, Indonesia berusaha mempertahankan kepemimpinan yang telah

dibangun di Asia Tenggara. Organisasi ASEAN merupakan organisasi kawasan

yang menjadi ikon atau lambang eksistensi negara-negara di kawasan Asia

Tenggara.

Indonesia memiliki pengaruh yang kuat di Asia Tenggara. Hal ini didukung

dengan kekuatan Indonesia yang bersumber dari geografis Indonesia yang

terletak di lokasi strategis yang memiliki jalur-jalur strategis komunikasi dan

perdagangan dunia. Ditambah pula dengan kepemilikan Indonesia atas 2/3

perairan yang berada di Asia Tenggara. Dari sektor demografi, Indonesia

merupakan negara dengan jumlah populasi terbanyak di Asia Tenggara, dengan

jumlah penduduk yang hampir mencapai 250 juta jiwa. Secara politik

internasional, Indonesia memegang peran penting di kawasan, bahkan

Indonesia sering disebut sebagai pemimpin de facto ASEAN. Dari segi ekonomi,

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan, bahkan di dunia yang

memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan positif, serta pasar yang besar.

Berdasarkan laporan dari Morgan Stanley menyatakan bahwa Indonesia

seharusnya dimasukkan ke dalam grup BRIC (Brazil, Russia, India and China),

yang merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.239

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia memiliki jalur-jalur

strategis pertahanan dan keamanan serta perdagangan.

Letak geografis Indonesia menjadikan Indonesia dipandang sebagai negara

yang penting dan strategis, oleh negara di kawasan maupun negara-negara di

dunia. Letak geografis Indonesia ini terkait dengan lokasi Indonesia yang

129

menjadi jalur komunikasi dan jalur perdagangan dunia (lihat kembali gambar

3.1). Mulai dari negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat, juga

negara lainnya yang terdapat di kawasan senantiasa berkepentingan untuk

merangkul Indonesia dan jika memungkinkan menarik perhatian Indonesia

untuk condong kepada kepentingan mereka. Sebagai contoh adalah Selat

Malaka. Selat Malaka adalah salah satu jalur komunikasi paling strategis di dunia

dan merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia. Hampir setengah dari

jumlah total kapasitas armada niaga melintasi selat ini.240 Indonesia menyadari

pentingnya Selat Malaka yang menjadi penghubung penting antara Samudra

Hindia dan Laut China Selatan, dimana setiap hari sekitar 400 kapal melewati

Selat Malaka yang menjadikannya salah satu jalur laut terpadat di dunia.241

Selain Selat Malaka, Indonesia juga memiliki jalur komunikasi dan jalur

perdagangan penting lainnya di Selat Sunda yang merupakan pintu gerbang

ALKI I dan Selat Lombok sebagai pintu gerbang ALKI II. Kedua selat ini juga

dilewati untuk sebagai jalur niaga ke pasaran di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Selat Malaka sebagai jalur komunikasi dan jalur perdagangan yang penting

dan strategis, serta dekat dengan Laut China Selatan, Indonesia memiliki

kepentingan untuk melindungi kebebasan maritim di wilayah Laut China

Selatan. Konflik teritorial tumpang tindih yang terjadi di Laut China Selatan

dapat berimbas secara langsung terhadap teritori Indonesia, seperti Laut

Natuna dan Selat Malaka. Meskipun Indonesia tidak termasuk negara yang

bersengketa dalam kasus Laut China Selatan, namun Indonesia memiliki

kepentingan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

130

Sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif, Indonesia senantiasa

berupaya menjadi penengah konflik yang terjadi di kawasan, memfasilitasi dan

berpartisipasi melalui upaya kolaboratif demi kepentingan semua pihak dan

saling menguntungkan.

Terkait hal ini, Menteri Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro,

menegaskan posisi Indonesia untuk benar-benar membangun keamanan laut

yang komprehensif, laut harus bebas dari ancaman kekerasan, bebas dari

bahaya navigasi, bebas dari kesusahan sumber daya alam dan bebas dari

ancaman pelanggaran hukum. Bebas dari ancaman kekerasan berarti bahwa

laut bebas dari kelompok orang yang membahayakan dan menganggu aktivitas

maritim. Ini dapat mengambil bentuk-bentuk pembajakan, perampokan

bersenjata, atau terorisme. Bebas dari bahaya navigasi berarti bahwa laut bebas

dari ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografis yang buruk, atau tidak

memadainya alat bantu navigasi, yang dapat membahayakan keselamatan

pelayaran. Bebas dari kesusahan sumber daya alam berarti bahwa laut bebas

dari ancaman lingkungan seperti pencemaran laut dan bentuk-bentuk

perusakan ekosistem laut. Bebas dari ancaman pelanggaran hukum berarti laut

bebas dari pelanggaran hukum nasional dan internasional, termasuk

penyelundupan, human trafficking, illegal fishing, penebangan liar dan

sebagainya.242 Dalam hal ini, Indonesia berusaha menunjukkan kepemimpinan

dengan menegaskan posisinya terkait upaya membangun keamanan maritim

yang komprehensif, terutama terhadap negara-negara kawasan Asia Tenggara.

131

Sebagai satu-satunya organisasi kawasan yang menjadi wadah aktivitas

integrasi regional dalam berbagai aspek, ASEAN tentunya membutuhkan

pemimpin yang dapat menjembatani para anggota untuk mencapai

kepentingan dan demi keuntungan bersama. Dalam kurun waktu yang cukup

lama, negara Indonesia dan mantan Presiden Soeharto dianggap sebagai big

brother ASEAN. Pada masa itu, dalam setiap persidangan yang digelar ASEAN,

sikap yang diambil Indonesia pada umumnya kemudian diadopsi menjadi sikap

bersama ASEAN. Indonesia kemudian menjadi negara yang paling berpengaruh

di kawasan, sehingga tercatat dalam sejarah lahirnya APEC, Indonesia kemudian

menjadi penentu keberlangsungan gagasan pembentukan organisasi kerja

sama perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik tersebut. APEC lahir setelah

Indonesia secara eksplisit menyatakan dukungannya, yang kemudian diikuti

oleh semua negara anggota ASEAN lain.243 Indonesia telah berkali-kali pula

dipercaya untuk menjadi pemimpin dalam pelbagai pertemuan dan forum yang

diselenggarakan negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, Indonesia tercatat

pernah memimpin Pertemuan Menteri Pertahanan Negara-negara ASEAN 2011

(ASEAN Defence Ministerial Meeting 2011/ADMM) yang diadakan sekali dalam

setahun. Memimpin negara ASEAN dalam pertemuan para Menteri Lingkungan

Hidup (Informal ASEAN Ministerial Meeting on Environment/IAMME) pada tahun

2013, pemimpin ASEAN Ministerial Meeting, KTT ASEAN, Southeast Asian Nuclear-

Weapon-Free Zone (SEANWFZ), ASEAN Regional Forum (ARF) dan diamanahkan

untuk menjadi ketua ASEAN pada tahun 2011.

132

Di samping itu, Indonesia juga sering dipercaya sebagai pihak penengah

dalam konflik yang terjadi antar negara-negara kawasan. Citra Indonesia di

mata internasional yang dipandang ‘bersahabat’, mild and always in the middle,

membuat Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menengahi berbagai

ketegangan yang terjadi antar negara. Misalnya, menjadi penengah dalam

konflik Laut China Selatan, konflik di Filipina Selatan (peran Indonesia dalam

Final Peace Agreement 1996), menjadi fasilitator dalam konflik di Timur Tengah

(kasus Irak−Suriah, Israel−Palestina), sampai konflik antar negara Asia Tenggara

antara Thailand dan Kamboja dalam sengketa perbatasan terhadap Kuil Preah

Vihear.

Dalam upaya Indonesia menjadi leader state di Asia Tenggara, selain

didukung oleh kondisi geografis yang strategis, pemimpin de facto ASEAN,

pertumbuhan ekonomi yang positif, memiliki jalur-jalur strategis pertahanan

dan keamanan serta perdagangan, Indonesia turut didukung pula oleh

beberapa faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah figur

presiden Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu founding fathers of ASEAN,

satu-satunya negara Asia Tenggara yang tergabung dalam G-20 major

economies dan Indonesia sebagai tuan rumah dari kantor sekretariat ASEAN.244

Pertama, figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Yudhoyono

merupakan presiden Indonesia yang memiliki latar belakang militer yang juga

menyandang gelar akademis tertinggi yang diperoleh melalui jalur program

umum pendidikan tingkat doktoral. Perpaduan latar belakang militer dan

intelektual tersebut, turut dilengkapi pula dengan gaya pembawaan dan

133

perilaku kepresidenan yang khas serta fasih dalam berkomunikasi

menggunakan bahasa internasional yang menjadikan Yudhoyono sebagai figur

yang paling tepat untuk tampil sebagai the leader of ASEAN.

Kedua, sebagai salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN, Indonesia

muncul dengan serangkaian inisiatif baru yang segar dan kreatif yang memicu

gerak dinamis ASEAN menuju kematangan sebuah organisasi kawasan. Ide

mengenai ASEAN Community yang dicanangkan pada KTT ASEAN 2003 di Bali,

secara tidak langsung menjadikan Indonesia kembali pada driving seat ASEAN.

Indonesia tercatat selaku negara yang menggagas terbentuknya pilar paling

krusial dalam guliran proses ASEAN Community tersebut, yaitu ASEAN Security

Community.

Ketiga, Indonesia adalah satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang

tergabung dalam forum internasional G-20 ekonomi utama, dimana Indonesia

dianggap sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan ini.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2014, nilainya

tercatat berada di atas USD800 miliar (lihat kembali tabel 2.2). Keempat,

Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN yang memiliki kantor sekretariat di

Jakarta secara otomatis akan menjadi tempat dilahirkannya keputusan-

keputusan penting ASEAN, tak ubahnya dengan New York sebagai kota tempat

sekretariat PBB berada. Keuntungan Indonesia dalam meraih kepemimpinan

ASEAN, tentunya akan berimbas pada naiknya leverage Indonesia di mata dunia,

yang secara tidak langsung pada gilirannya nanti akan membuat Indonesia

134

menjadi negara yang lebih disegani dan dihormati dalam pergaulan

internasional.

Konsistensi Indonesia untuk menjadi leader state di Asia Tenggara turut

diwujudkan pula melalui upaya diplomasi pertahanan dengan China dan

pembangunan kebijakan Minimum Essential Force (MEF). Indonesia memilih

China dalam melakukan diplomasi pertahanan didasari oleh tiga hal. Pertama,

China adalah mitra strategis Indonesia. Kedua, modernisasi militer China, yang

secara kebetulan bersamaan pula dengan modernisasi militer yang dilakukan

Indonesia melalui kebijakan MEF. Ketiga, upaya bersama Indonesia dan China

untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Pasifik, yang telah

mencakup Asia Tenggara di dalamnya.

Akan tetapi, upaya Indonesia untuk menjadi leader state di Asia Tenggara

melalui diplomasi pertahanan dengan China dan pembangunan kebijakan MEF

tidak akan sanggup membawa Indonesia sukses menjadi pemimpin di Asia

Tenggara. Hal ini dapat ditinjau dari kedua upaya yang dilakukan Indonesia,

yaitu diplomasi pertahanan dengan China dan kebijakan MEF.

Pertama, diplomasi pertahanan dengan China. Diplomasi pertahanan yang

dilakukan Indonesia dengan China mencakup di dalamnya kerjasama

pertahanan yang dilakukan kedua negara. Kerjasama pertahanan yang

dilakukan kedua negara adalah kerjasama yang saling menguntungkan kedua

belah pihak. Akan tetapi, satu fakta yang tidak dapat dinafikan adalah hubungan

Indonesia dan China, secara spesifik di sektor pertahanan dapat dikatakan

masih ‘seumur jagung’. Kedua negara baru menjajaki kerjasama pertahanan

135

pada awal tahun 2000-an, pun itu belum resmi atau belum terikat perjanjian.

Hubungan kedua negara di sektor pertahanan baru sekedar kunjungan

kenegaraan yang dilakukan Kementerian Pertahanan atau militer masing-

masing kedua negara.

Hubungan bilateral kedua negara mulai mengalami peningkatan yang

signifikan sejak ditandatanganinya Deklarasi Kemitraan Strategis pada tahun

2005. Contoh peningkatan tersebut adalah investasi modal dari China untuk

membantu kemajuan industri pertahanan Indonesia, pembelian alutsista,

pertukaran dan penempatan personil militer serta latihan bersama personil

militer. Masih mudanya usia kerjasama pertahanan Indonesia-China, membuat

Indonesia tidak memiliki sejarah panjang dalam kerjasama pertahanan dengan

China. Pasang surutnya hubungan Indonesia-China turut pula menjadi faktor

‘keterlambatan’ Indonesia-China menjajaki kerjasama pertahanan.

Menurut analisa penulis, selain menjajaki kerjasama dengan China,

Indonesia juga perlu menjalin kerjasama dengan negara lainnya, terutama

negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Korea Selatan,

Jerman, Inggris Raya dan Prancis. Pasalnya, kerjasama yang dijalin Indonesia

dengan negara selain China perlu pula diperhitungkan. Sebagai contoh,

pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terikat perjanjian kerjasama

pertahanan dengan perusahaan Korea, Daewoo, pada Januari 2012. Kedua

negara tersebut sepakat untuk membangun bersama tiga unit kapal selam.

Kapal selam pertama akan diproduksi di Korea Selatandan dua lainnya

diproduksi di Indonesia di bawah kendali PT PAL di Surabaya. Kemudian

136

Indonesia menjalin kerjasama pula dengan Rusia dalam memproduksi

supersonic anti-ship missile bernama Yakhont, pada tahun 2011. Kerjasama

dengan Rusia ini diyakini akan semakin memperkuat kapabilitas angkatan laut

Indonesia sebagai negara kepulauan. Moscow juga memberikan bantuan dana

bagi Indonesia senilai US$1 miliar pada tahun 2006 untuk kebutuhan belanja

pertahanan, termasuk pembelian pesawat tempur SU-30MK dan kapal selam.245

Di samping itu, Indonesia perlu pula mempertimbangkan pembelian

alutsista dari China. Persenjataan dari Barat cenderung lebih efisien karena usia

pakai dan mesinnya lebih lama, yaitu hingga 30-40 tahun. Sementara peralatan

yang dibeli dari Timur (China dan Rusia), walaupun gelagar suaranya lebih

meyakinkan, cenderung baik untuk pemakaian jangka pendek, yakni 5-10 tahun.

Mesin pesawat tempur Sukhoi setelah pemakaian selama 500 jam harus diganti

atau diperbaiki, sementara mesin pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat bisa

mencapai 15.000 jam.246

Kedua, pembangunan kebijakan MEF. Pembangunan MEF yang ditargetkan

hingga renstra III (2024) baru mencapai renstra I (2009-2014) pada masa rezim

SBY. Pembangunan MEF merupakan salah satu upaya Indonesia untuk

memodernisasi alutsista TNI. Dalam pelaksanaannya, kebijakan MEF dibangun

berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mendesak karena terbatasnya

dukungan anggaran. Skala prioritas diatur sebagai berikut: pertama,

penggantian alutsista TNI yang dikategorikan dalam kondisi kritis dan tidak

layak pakai sehingga membahayakan keselamatan prajurit. Kedua, pengadaan

alutsista TNI yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman aktual terhadap

137

kedaulatan dan keutuhan NKRI dengan mengedepankan sinkronisasi kekuatan

ketiga angkatan. Ketiga, pemenuhan alutsista TNI sesuai dengan kebutuhan

angkatan di luar prioritas pertama dan kedua.247

Menurut Dirjen Strahan Kemenhan RI, Mayor Jenderal TNI Puguh Santoso,

modernisasi alutsista sangat perlu dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

pertama, dalam rangka menciptakan suatu kekuatan pertahanan negara yang

mempunyai perbandingan daya tempur yang dapat diandalkan, kedua, dalam

rangka mewujudkan perimbangan kekuatan strategis suatu negara yang

memiliki prasyarat kekuatan baik dari segi ekonomi maupun militer, ketiga,

sebagai suatu bentuk realisasi dalam rangka mewujudkan Minimum Essential

Force/MEF komponen utama dalam rangka melaksanakan fungsi negara di

bidang pertahanan yang berdasarkan keputusan politik, keempat, modernisasi

alutsista TNI masih jauh tertinggal dengan alutsista negara-negara lain

termasuk negara-negara tetangga, sehingga efek tangkal (deterrent effect)

Negara Indonesia dirasakan masih perlu ditingkatkan.248

Keseriusan pemerintah dalam pembangunan Kekuatan Pokok Minimum

TNI dibuktikan dengan adanya peraturan yang menguatkan pembangunan

pokok minimum secara nyata. Dimulai dengan perumusan Strategic Defence

Review tahun 2009 untuk menggambarkan ancaman terhadap Negara

Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2010 mengenai

Rencana strategis (Renstra) 2010-2014. Peraturan ini berisi tentang pemenuhan

alutsista yang mendesak dalam jangka waktu lima tahun antara tahun 2010-

2014. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012

138

Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama.

Dalam peraturan ini dijelaskan pendanaan terhadap kebutuhan yang harus

dipenuhi. Penguatan industri pertahanan dalam negeri yang diselaraskan

dengan pembangunan kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum TNI.249

Dalam hal capaian MEF, jika dilihat dari masing-masing matra, TNI AD telah

dipersenjatai dengan pelbagai macam alutsista seperti MBT Leopard, tank

ringan jenis AMX dan Scorpion, kendaraan angkut tempur jenis Anoa, Stormer,

Black Fox, Commando Ranger, Saracen, Casspir, dan Barracuda. Sementara TNI

AL didukung oleh pelbagai kapal seperti kapal selam Cakra, kapal perang, kapal

perang kecil, 11 frigates, kapal patroli, korvet, serta kapal pendukung dan

logistik. Adapun TNI AU, Indonesia adalah negara kedua terbanyak yang

memiliki pesawat tempur di Asia Tenggara yaitu 209 unit, setelah Thailand 295

unit. Beberapa jenis peswat tempur Indonesia adalah Sukhoi F-5 Tiger, F-16 A

dan F-16 B, serta pesawat angkut Hercules, pesawat militer dan ratusan

helikopter. Lebih lanjut lagi, di matra darat, Indonesia memiliki 13 komando

daerah militer (KODAM) yang tersebar mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua.

KODAM terbagi lagi dalam beberapa unit di bawahnya yaitu komando resimen

militer (KOREM) yang terletak di ibukota provinsi, komando distrik militer

(KODIM) terletak di wilayah setingkat kota atau kabupaten dan komando rayon

militer (KORAMIL) yang merupakan unit terkecil yang terletak di kecamatan.

Untuk matra laut, Indonesia memiliki dua armada wilayah yang terletak di

Jakarta dan Surabaya. Adapun TNI AU memiliki empat skuadron tempur.

Anggaran pertahanan Indonesia juga mengalami peningkatan sejak MEF mulai

139

diimplementasikan pada tahun 2010. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2014,

anggaran pertahanan Indonesia mengalami kenaikan dari Rp 42 triliun menjadi

Rp 86 triliun. Anggaran pertahanan Indonesia tersebut merupakan alokasi dana

sebesar 0,9% dari PDB Indonesia. Untuk mencapai kebutuhan minimal,

Indonesia perlu mengalokasikan dana sebesar 2% dari total PDB.

Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum Renstra I (2009-2014) belum

sanggup menjadikan Indonesia menjadi leader state di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia masih memiliki misi utama untuk terus mengembangkan dan

memperkuat postur pertahanan negara yang salah satunya adalah melalui

implementasi MEF Renstra II dan III. Untuk mempercepat dan memaksimalkan

realisasi MEF berikutnya, Indonesia perlu pula mengingat bahwa militer

Indonesia tidak akan menjadi yang terkuat apabila Indonesia hanya

mempererat kerjasama pertahanan dengan China, sebaliknya Indonesia juga

harus mempererat kerjasama dengan negara lainnya. Meskipun kebangkitan

ekonomi dan modernisasi China telah menambah bargaining power negara

tersebut, khususnya di kawasan Asia Pasifik, tidak akan serta-merta membuat

militer Indonesia menjadi yang terkuat di Asia Tenggara, sekalipun Indonesia

mempererat hubungan melalui diplomasi pertahanan dengan China. Indonesia

harus tetap menjaga dan memperkuat hubungan dengan negara lainnya yang

memiliki kekuatan pertahanan mumpuni seperti Amerika Serikat, Rusia,

Jerman, Prancis dan Inggris Raya.

140

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap upaya Indonesia menjadi leader

state di Asia Tenggara, khususnya pada rezim Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono, terlihat upaya yang dilakukan Indonesia melalui perumusan

kebijakan pertahanan dengan melakukan diplomasi pertahanan dengan China

dan pembangunan Kekuatan Pokok Minimum/Minimum Essential Force.

Indonesia tampil percaya diri menjadi pemimpin de facto ASEAN dengan

pelbagai modal seperti lokasi negara yang strategis, memainkan pelbagai peran

penting di kawasan, pertumbuhan ekonomi yang baik dan positif, luas wilayah

dan populasi yang besar, juga memiliki jalur-jalur strategis pertahanan dan

keamanan serta perdagangan.

Dalam upayanya menjadi leader state di Asia Tenggara melalui perumusan

kebijakan pertahanan, kebijakan yang diambil Indonesia turut pula dipengaruhi

oleh pelbagai faktor seperti lokasi/letak negara, politik luar negeri Indonesia,

kepentingan nasional yang ingin dicapai, decision maker, industri pertahanan

dalam negeri dan instabilitas kawasan. Kebijakan pertahanan melalui diplomasi

pertahanan dengan China merupakan wujud kerjasama Indonesia-China melalui

Deklarasi Kemitraan Strategis yang ditandatangani kedua negara pada tahun

2005. Melalui pendekatan dan penguatan kerjasama dengan China selaku the

new rising superpower, secara spesifik di Asia, Indonesia optimis dapat

memaksimalkan hubungan kerjasama tersebut untuk mencapai kepentingan

141

nasional. Adapun alasan Indonesia melakukan diplomasi pertahanan dengan

China didasari oleh tiga alasan utama, yaitu mitra strategis, modernisasi militer

China dimana Indonesia juga sedang berupaya keras memodernisasi militer dan

upaya bersama menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan yang merupakan

kepentingan nasional yang ingin dicapai kedua negara.

Selain mempererat hubungan melalui kerjasama pertahanan dengan China,

Indonesia juga menyusun strategi lainnya melalui pembangunan kebijakan

Kekuatan Pokok Minimum/Minimum Essential Force (MEF), yang mulai

diimplementasikan sejak tahun 2009, dibagi ke dalam tiga Rencana strategis

(Renstra) dan akan dijalankan untuk jangka waktu 15 tahun, yaitu hingga tahun

2024. Kedua strategi/kebijakan pertahanan yang didesain oleh Indonesia

tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mencapai kepentingan

nasional yang merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia.

Dalam perkembangannya, meskipun Indonesia melakukan diplomasi

pertahanan dengan China dan membangun kebijakan MEF, serta didukung

dengan modal besar lainnya untuk menjadi pemimpin di kawasan Asia

Tenggara, hal tersebut tidak akan sanggup menjadikan Indonesia menjadi

negara pemimpin di Asia Tenggara. Dalam menjajaki kerjasama pertahanan

demi mencapai kepentingan nasional, Indonesia tidak bisa hanya bekerjasama

dengan China, akan tetapi Indonesia perlu pula menjalin kerjasama dengan

negara lainnya, terutama dengan negara-negara besar yang memiliki kekuatan

pertahanan mumpuni dan tangguh, seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman,

Prancis dan Inggris Raya (lihat kembali tabel 3.1 untuk mengetahui data negara-

142

negara pengekspor alutsista terbesar dunia). Tentunya, penguatan kerjasama

ini harus dilakukan melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

Sebagai penutup, skripsi ini belum lengkap dikarenakan penulis tidak

mengaitkan analisis dengan doktrin pertahanan yang dianut Indonesia, yakni

doktrin sishankamrata secara lebih mendalam. Postur pertahanan yang

dibangun Indonesia seharusnya memasukkan dimensi doktrin. Oleh karena itu

diperlukan kajian yang lebih komprehensif dalam menganalisis keterkaitan

antara postur dan doktrin ini. Selain itu, upaya Indonesia dalam mencapai

kemandirian industri pertahanan, diperlukan pula kajian yang lebih mendalam

terkait perkembangan pelbagai industri pertahanan yang dimiliki Indonesia.

Kajian ini menarik untuk dilakukan mengingat level yang dicapai Indonesia baru

pada level teknologi rendah dan menengah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia seharusnya lebih memperhatikan sektor

pertahanan, mengingat pertahanan negara merupakan bagian penting dari

suatu negara untuk menjaga kedaulatan negara dan melindunginya dari

ancaman, baik internal maupun eksternal. Wujud perhatian tersebut dapat

berupa penambahan anggaran di sektor pertahanan, termasuk untuk riset

dan pengembangan (R&D) bagi industri pertahanan nasional. Dalam

mempercepat realisasi MEF, perhatian dan dukungan dari pemerintah juga

sangat diperlukan.

143

2. Bagi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri RI

Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri sebagai leading

role dari diplomasi pertahanan perlu terus berupaya melakukan kerjasama

dan pendekatan dengan China. Kerjasama tersebut harus dapat

dimanfaatkan oleh Indonesia, seperti alih teknologi, latihan militer bilateral,

investasi modal dan menjalankan berbagai upaya konstruktif agar China

tidak menyalahgunakan kekuatan militernya yang dapat menganggu

keamanan dan stabilitas kawasan.

3. Bagi Masyarakat Indonesia

Warga negara juga turut dilibatkan dalam upaya pertahanan dan

pembelaan negara. Hal ini merupakan wujud implementasi dari Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dalam Pasal 8

ayat 1 disebutkan bahwa salah satu Komponen Cadangan terdiri atas warga

negara.

1 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Defence Media Center/PPID, “Kemhan Selenggarakan ASEAN Defense Senior Officials Meeting-Working Group,” http://dmc.kemhan.go.id/post-kemhan-selenggarakan-asean-defense-senior-officials-meeting-working-group.html, 15-04-2016, 02:06 WIB, Surakarta.

2 Nugraha, Pepih, “Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja,” http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-Kamboja, 15-04-2016, 02:34 WIB, Surakarta.

3 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, “Indonesia sebagai Ketua ASEAN,” https://situs.polkam.go.id/indonesia-sebagai-ketua-asean/, 15-04-2016, 02:45 WIB, Surakarta.

4 Ibid.

5 Suryanto, “Indonesia Prioritaskan Tiga Hal Saat Pimpin ASEAN,” http://www.antaranews.com/berita/241559/indonesia-prioritaskan-tiga-hal-saat-pimpin-asean, 15-04-2016, 03:34 WIB, Surakarta.

6 Karim, Silmy, Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 29.

144

7 Ibid., hlm. 85.

8 Nabbs-Keller, Greta, “Growing Convergence, Greater Consequence: The Strategic Implications of Closer Indonesia-China Relations,” Security Challenges, Vol. 7, No. 3, hlm. 23-41, 2011 [pdf]. Diunduh di laman http://www.regionalsecurity.org.au/Resources/Documents/vol7no3Nabbs-Keller.pdf, 05-04-2016, 08:23 WIB, Surakarta.

9 Roy, Denny, “Southeast Asia and China: Balancing or Bandwagoning?”, Journal of International and Strategic Affairs, Vol. 27, No. 2, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2005, hlm. 305-322 [pdf]. Diunduh di laman https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqivvcgYnMAhUUkY4KHVAHD10QFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ou.edu%2Fuschina%2Ftexts%2FRoy2005SEAsiaChina.pdf&usg=AFQjCNEiuOxEQHq-I8xGDk92AlKvGNiGLA, 05-04-2016, 10:24 WIB, Surakarta.

10 Sukma, Rizal, “Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry in Sutheast Asia,” London School of Economics and Political Science, hlm. 42-46, 2012 [pdf]. Diunduh di laman https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZqZXw9ojMAhVKHZQKHRHhDRUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lse.ac.uk%2FIDEAS%2Fpublications%2Freports%2Fpdf%2FSR015%2FSR015-SEAsia-Sukma-.pdf&usg=AFQjCNHaidjKnroi4a7E3PdSi9eWJoXoQw, 05-04-2016, 09:32 WIB, Surakarta.

11 Prameswaran, Prashanth, “The Limits to Sino-Indonesian Relations”, China Brief Journal, Vol. 12, No. 8, hlm. 2-6, the Jamestown Foundation, 2012 [pdf]. Diunduh di laman http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=39256&cHash=54c840e36d4ad26e3a3162ead441e805#.VwwKXk997IW, 05-04-2016, 04:12 WIB, Surakarta.

12 Hamilton-Hart, Natasha, and Dave McRae, Indonesia: Balancing the United States and China, Aiming for Independence, the United States Studies Centre, the University of Sydney, Sydney, New Southwales, 2015, hlm. 8-9.

13 Ibid., hlm. xi.

14 Ibid., hlm. 28.

15 Sulistyo, Iwan, Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara, Tesis Universitas Gadjah Mada, Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Yogyakarta, 2012.

16 Ibid., hlm. 68.

17 Luthfi, R. Mokhamad, “Implementasi Revolution in Military Affairs (RMA) dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia,” Tesis Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Depok, Juni 2012.

18 Ibid., hlm. 55.

19 Ibid., hlm. 68.

20 Yilmaz, Sait, “State, Power, and Hegemony”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 1, No. 3, hlm. 3, Beykent University of Strategic Research Center (BUSRC), Turkey, 2010 [pdf]. Diunduh di laman https://ijbssnet.com/journals/Vol._1_No._3_December_2010/20.pdf, 20-04-2016, 09:30 WIB, Surakarta.

21 Organski, A.F.K. and Kugler, Jacek, “The War Ledger”, 1980, dan Kugler, Jacek and Lemke, Douglas (eds.), “Parity and War”, 1996, dimuat dalam Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, Beth A. Simmons, Handbook of International Relations, SAGE Publications, London,

145

2004, diterjemahkan oleh Imam Baehaqie, Handbook Hubungan Internasional, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 731.

22 Yilmaz, Sait, op.cit., hlm. 4.

23 Yilmaz, Sait, op.cit., hlm. 5.

24 Betz, Joachim, and Ian Taylor, “The Rise of (New) Regional Powers in Asia, Africa, Latin America–Contribution to Regional and World Peace or Protracted Conflicts?”, hlm. 2, European Consortium for Political Research, Helsinki, 2007 [doc]. Diunduh di laman http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20070202120000/http://www.essex.ac.uk/ECPR/events/jointsessions/helsinki/long_ws_outlines/ws9.doc, 20-04-2016, 12:11 WIB, Surakarta.

25 Beck, Martin, “The Concept of Regional Power: The Middle East as a Deviant Case?”, Conference Paper Regional Powers in Asia, Africa, Latin America, the Near and the Middle East, hlm. 2, German Institute of Global and Area Studies (GIGA), Hamburg, 2006 [pdf]. Diunduh di laman http://web.archive.org/web/20070628064247/http://www.giga-hamburg.de/content/forumregional/pdf/giga_conference_RegionalPowers_0612/giga_RegPowers0612_paper_beck.pdf, 20-04-2016, 13:10 WIB, Surakarta.

26 Roy, S.L., Diplomacy (edisi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Herwanto dan Mirsawati), CV. Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 5.

27 Thucydide, “AFRI-2002, Volume III-The Defence Diplomacy, Main Component of the Preventive Diplomacy, Toward A New Symbiosis Between Diplomacy and Defence”, 1 Januari 2003, http://www.afri-ct.org/The-defence-diplomacy-main?lang=fr, dimuat dalam Hartono, Budi, Telaah Mengenai Diplomasi Pertahanan: Perkembangan dan Varian, hlm. 2 [pdf]. https://www.academia.edu/8260395/Telaah_Mengenai_Diplomasi_Pertahanan_Perkembangan_dan_Varian, 30-03-2016, 21:36 WIB, Surakarta.

28 Salim, Mayor Laut (P), “Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan,” Kasubdit Kerjasama-Pusat Pengkajian Maritim, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jakarta, 2012, hlm. 2 [pdf], http://pusjianmar-seskoal.tnial.mil.id/Portals/0/Peningkatan%20Kerjasama%20Pertahanan%20Indonesia%20di%20Kawasan%20Asia%20Tenggara.pdf, 30-03-2016, 22:01 WIB, Surakarta.

29 Yasuhiro, Matsuda, “An Essay on China’s Military Diplomacy: Examination of Intentions in Foreign Strategy,” NIDS Security Reports, No. 7, The National Institute for Defense Studies (NIDS), Tokyo, Desember 2006, hlm. 3.

30 Singh, Bhubhindar, dan See Seng Tan, “Defence Diplomacy in Southeast Asia, From ‘Boots’ to ‘Brogues’: the Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia,” S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapore, 2011, dimuat dalam Simatupang, Goldy Evi Grace, Diplomasi Pertahanan ASEAN dalam Rangka Stabilitas Kawasan, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, 2013 (online), lihat selengkapnya dalam http://www.fkpmaritim.org/diplomasi-pertahanan-asean-dalam-rangka-stabilitas-kawasan/, 30-03-2016, 22:23 WIB, Surakarta.

31 Koerner, Wolfgang, “Security Sector Reform: Defence Diplomacy,” Parliamentary Information and Research Service: Library of Parliament, 2006 & United Kingdom, Defence Diplomacy, Ministry of Defence Policy Paper No. 1, hlm. 2-3, dimuat dalam Hartono, Budi, hlm. 3.

32 Singh, Bhubhindar, loc.cit.

33 Morgenthau, Hans J., Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace, McGraw-Hill Humanities, United States, 1948, hlm. 13.

146

34 Mas’oed, Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, PT. Pustaka LP3ES,

Jakarta, 1994, op.cit., hlm. 146.

35 Ibid., hlm. 18.

36 Roskin, Michael G., National Interest: From Abstraction to Strategy, Strategic Studies Institute, United States, 1994, hlm. 6.

37 Martin, L. L., “Institution and Cooperation: Sanctions during the Falkland Islands Conflict,” International Security, Vol. 14 No. 4 (Spring, 1992), pp. 174-175, dimuat dalam Mwagwabi, Lawrence, The Theory of Collective Security and Its Limitations in Explaining International Organization: A Critical Analysis, MA Diplomacy, hlm. 1 [pdf], https://www.academia.edu/760834/Theory_of_Collective_Security_and_Its_Limitations_in_Explaining_International_Organization_A_Critical_Analysis?auto=download, 15-04-2016, 07:11 WIB, Surakarta.

38 Mearscheimer, J. J., “The Promise of International Institutions”, International Security, Vol.

19, No. 3 (Winter 1994/1995), pp 26 -27, dimuat dalam Mwagwabi, Ibid..

39 Cohen, Richard, and Michael Mihalka, Cooperative Security: New Horizons for International Order, the Marshall Center Papers No. 3, George C. Marshall European Center for Security Studies, Germany, hlm. 14.

40 Roberts, A., and B. Kingsbury, “Introduction: The UN’s Role in International Society since 1945”, in A. Roberts and B. Kinsgsbury (eds.) United Nations, Divided World, (Oxford: Clarendon Press, 1993), p. 30, dimuat dalam Mwagwabi, Ibid., hlm. 2.

41 Johnson, H. C., and G. Niemeyer, “Collective Security: The Validity of an Ideal,” International Organization, Vol. 8 (1954), pp 19-20, dimuat dalam Mwagwabi, Ibid., hlm. 3.

42 Claude Jr., Inis L., “Collective Security as an Approach to Peace,” McGraw Hill Inc., New York, United States, 1984, hlm. 356 [pdf]. Diakses di laman https://blackboard.angelo.edu/bbcswebdav/institution/...3/Claude.pdf, 15-04-2016, 08:10 WIB, Surakarta.

43 Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 30.

44 Ratna, Nyoman Kutha, Metodologi Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 23.

45 Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm. 36.

46 Portal Nasional Republik Indonesia, “Geografi Indonesia,” http://indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia, 06-03-2016, 22:07 WIB, Surakarta.

47 CIA World Factbook, “East & Southeast Asia: Indonesia-Map,” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html, 06-03-2016, 22:20 WIB, Surakarta.

48 CIA World Factbook, “East & Southeast Asia: Indonesia-Geography,” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html, 06-03-2016, 22:23 WIB, Surakarta.

49 Ibid.

50 Ibid.

51 JPNN, “Indonesia Miliki 1.128 Suku Bangsa,” http://www.jpnn.com/berita.detail-57455, 08-03-2016, 11:48 WIB, Surakarta.

52 CIA World Factbook, “East & Southeast Asia: Indonesia-People & Society,” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html, 08-03-2016, 12:27 WIB, Surakarta.

53 Ibid.

147

54 Indonesia Investments, “Penduduk Indonesia,” http://www.indonesia-

investments.com/id/budaya/demografi/item67, 08-03-2016, 12:13 WIB, Surakarta.

55 The World Bank, “Total Population,” http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, 08-03-2016, 13:19 WIB, Surakarta.

56 Adzani, Fadli, “Geser China, India Akan Jadi Negara dengan Penduduk Terbanyak,” http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150730171519-113-69169/geser-china-india-akan-jadi-negara-dengan-penduduk-terbanyak/, 08-03-2016, 13:52 WIB, Surakarta.

57 Ibid.

58 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), “Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 27,7 Juta Orang,” http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-277-juta-orang, 08-03-2016, 12:10 WIB, Surakarta.

59 Ibid.

60 Puspaningtyas, Lida, Satria Kartika Yudha, “Pengangguran Thailand Terendah di Dunia,” http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/15/02/04/nj8g33-pengangguran-thailand-terendah-di-dunia, 08-03-2016, 14:41 WIB, Surakarta.

61 Ibid.

62 CIA World Factbook, “East & Southeast Asia: Indonesia-Government,” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html, 08-03-2016, 20:25 WIB, Surakarta.

63 Portal Nasional Republik Indonesia, “Politik dan Pemerintahan,” http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/politik-dan-pemerintahan, 08-03-2016, 20:35 WIB, Surakarta.

64 Ibid.

65 CIA World Factbook: Indonesia-Government, loc.cit.

66 CIA World Factbook, “East & Southeast Asia: Indonesia-Economy,” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html, 08-03-2016, 22:54 WIB, Surakarta.

67 Indonesia Investments, “Ekonomi Indonesia,” http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177, 08-03-2016, 22:25 WIB, Surakarta.

68 CIA World Factbook: Indonesia-Economy, loc.cit.

69 CIA World Factbook: Indonesia-Economy, loc.cit.

70 CIA World Factbook: Indonesia-Economy, loc.cit.

71 CIA World Factbook: Indonesia-Economy, loc.cit.

72 BBC News, “China Country Profile,” http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017877, 09-03-2016, 18:12 WIB, Surakarta.

73 CIA World Factbook, “East & Southeast Asia: China-Geography,” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html, 09-03-2016, 18:35 WIB, Surakarta.

74 KBRI Beijing, Republik Rakyat China, “China”, http://www.kemlu.go.id/beijing/id/Pages/China.aspx, 09-03-2016, 18:40 WIB, Surakarta.

75 Global Security, “China-Map,” http://www.globalsecurity.org/military/world/china/images/china_sm03.gif, 09-03-2016, 18:45 WIB, Surakarta.

76 CIA World Factbook, China-Geography, loc.cit.

148

77 BBC News, loc.cit.

78 CIA World Factbook: China-People and Society, loc.cit.

79 The World Bank, “China,” http://www.worldbank.org/en/country/china, 09-03-2016, 18:56 WIB, Surakarta.

80 CIA World Factbook: China-People and Society, loc.cit.

81 CIA World Factbook, “East & Southeast Asia: China-Government,” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html, 09-03-2016, 19:24 WIB, Surakarta.

82 Ibid.

83 Ibid.

84 China Today, “China Government,” http://www.chinatoday.com/gov/a.htm, 09-03-2016, 20:38 WIB, Surakarta.

85 CIA World Factbook: China-Government, loc.cit.

86 CIA World Factbook: China-Government, loc.cit.

87 CIA World Factbook: China-Government, loc.cit.

88 Aljazeera, “Country Profile: China,” http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/11/20121159853718909.html, 09-03-2016, 21:27 WIB, Surakarta.

89 The World Bank, “China-Overview,” http://www.worldbank.org/en/country/china/overview#2, 09-03-2016, 21:43 WIB, Surakarta.

90 CIA World Factbook: China-Economy, loc.cit.

91 Aljazeera, loc.cit.

92 Moskos, Charles C., et. al., Militer Pasca Perang Dingin: Militer Posmo Seri Kajian Sosiologi Militer, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, xiii.

93 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat 1.

94 Karim, Silmy, op. cit., hlm. 7-8.

95 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat 2.

96 Global Firepower (GFP) adalah situs yang menyediakan tentang analisis kekuatan militer dari beberapa negara di dunia. Situs GFP memberikan informasi dari 100 negara dengan militer terkuat, dengan menggunakan beberapa faktor penilaian. Diantara faktor-faktor penilaian tersebut adalah jumlah penduduk, anggaran militer, utang luar negeri, jumlah alutsista, dan faktor lainnya. Lihat keterangan selengkapnya dalam http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp.

97 Global Firepower, “Countries Ranked by Military Strength (2016),” http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp, 10-03-2016, 19:04 WIB, Surakarta.

98 TNI-AD, “Sejarah,” http://www.tniad.mil.id/index.php/sample-page-2/sejarah/, 11-03-2016, 14:24 WIB, Surakarta.

99 TNI-AL, “Sejarah TNI Angkatan Laut,” http://www.tnial.mil.id/Aboutus/Sejarah/SejarahTNIAngkatanLaut.aspx, 11-03-2016, 14:27 WIB, Surakarta.

100 TNI-AU, “Sejarah TNI Angkatan Udara,” http://tni-au.mil.id/content/sejarah-tni-angkatan-udara, 11-03-2016, 14:28 WIB, Surakarta.

101 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat 1.

149

102 The International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2014: The Annual

Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics, London, United Kingdom, 2014, hlm. 247. File tersedia dalam format PDF, dapat diunduh melalui http://www.libramar.net/news/the_military_balance_2014/2015-05-06-2362, 01-04-2016, 07:13 WIB, Surakarta.

103 “The Military Balance 2014”, Routledge, 5 Februari 2014, hlm. 247 dimuat dalam Karim, Silmy, op.cit., hlm. 13.

104 Ibid.

105 Ibid.

106 Ibid., hlm. 14.

107 Australian Government–Department of Defence, Defence Economic Trends in the Asia-Pacific, Defence Intelligence Organisation, No. 003, March 2015, hlm. 14. Defence Economic Trends analyses significant trends in defence funding in the Asia-Pacific region. It draws together official defence budgets and national economic data to illustrate trends over time. It also enables comparisons between individual countries or regions.

108 Kertiyasa, Martin Bagya, “Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara ASEAN,” http://economy.okezone.com/read/2014/10/07/20/1048969/perbandingan-anggaran-pertahanan-negara-asean, 14-03-2016, 04:39 WIB, Surakarta.

109 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 98.

110 Ibid.

111 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 101.

112 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 111

113 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 107 & 110-113.

114 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 116.

115 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 119.

116 Ibid.

117 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 126.

118 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 130.

119 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 138.

120 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 140.

121 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 141.

122 Dahana merupakan salah satu kosakata dalam bahasa Sanskerta yang berarti “api”.

123 Hispano-Suiza adalah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang otomotif dan permesinan, yang didirikan pada 14 Juni 1904 oleh Damia Mateu Bisa dan Marc Birkigt. CEO perusahaan saat ini dipegang oleh Helene Moreau-Leroy. Lihat informasi selengkapnya di http://www.hispano-suiza-sa.com/company, 14-03-2016, 05:01 WIB, Surakarta.

124 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 142.

125 Karim, Silmy, op.cit., hlm. 145.

126 Nation Master, “Indonesia Military Stats,” http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Indonesia/Military/All-stats, 16-05-2016, 11:01 WIB, Surakarta.

127 Ibid.

150

128 GNFI, “World’s Best Special Force,”

http://www.goodnewsfromindonesia.org/2009/08/08/worlds-best-special-force, 16-05-2016, 11:17 WIB, Surakarta.

129 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Republik Rakyat China Merangkap Mongolia, “Laporan Tahunan KBRI Beijing,” hlm. 70, dimuat dalam Utami, Sri Yuli, Implementasi Deklarasi Kemitraan Strategis 2005 dan Prospeknya terhadap Hubungan Indonesia-China dalam Bidang Militer, Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 56.

130 Deklarasi Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Kemitraan Strategis, Jakarta, 25 April 2005, hlm. 1. Naskah Deklarasi dapat dilihat di bagian Lampiran. Tersedia dalam format file PDF dan dapat diunduh melalui http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/download/1758, 29-03-2016, 23:13 WIB, Surakarta.

131 Tribun News, “RI dan Tiongkok Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan,” http://www.tribunnews.com/nasional/2014/07/24/ri-dan-tiongkok-perkuat-kerjasama-bidang-pertahanan, 18-05-2016, 07:01 WIB, Surakarta.

132 Xinhua, “Chinese Military Official Meets Indonesian Defense Minister,” http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-09/21/c_127012896.htm, 18-05-2016, 07:13 WIB, Surakarta.

133 Kompas, “Indonesia Melirik Teknologi Militer China”, http://internasional.kompas.com/read/2009/05/09/13105690/indonesia.melirik.teknologi.militer.china, 30-03-2016, 00:53 WIB, Surakarta.

134 VOA Indonesia, “Indonesia dan TIongkok akan Produksi Misil Bersama,” http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-dan-tiongkok-akan-produksi-misil-bersma/1489895.html, 18-05-2016, 06:50 WIB, Surakarta.

135 Defense Update, “China, Indonesia Expand Military Cooperation,” http://defense-update.com/20120729_china-indonesia-military-cooperation.html, 18-05-2016, 07:56 WIB, Surakarta.

136 Hanggarini, Peni, “Interaksi China dengan ASEAN: Antara Kepentingan Nasional vs Identitas Bersama”, dimuat dalam Simatupang, Goldy Evi Grace, Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Maritim Indonesia-China, Jurnal Quarterdeck, Vol.6, No. 8, hlm. 14-15, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM), Jakarta, 2013 [pdf]. Diunduh di laman http://www.fkpmaritim.org/wp-content/uploads/2013/03/Quarterdeck-Februari.pdf, 20-04-2016, 14:19 WIB, Surakarta.

137 Simatupang, Goldy Evi Grace, Ibid., hlm. 15.

138 Hayati, Sri, dan Ahmad Yani, Geografi Politik, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 24.

139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

140 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

141 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.

142 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Pasal 3 ayat 2.

143 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 43 [pdf]. Dapat diunduh di https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf.

144 Ibid., hlm. 44.

151

145 China Radio International, “Catatan Peristiwa Penting dalam Hubungan Bilateral China-

Indonesia”, http://indonesian.cri.cn/481/2009/09/30/1s102390.htm, 29-03-2016, 22:41 WIB, Surakarta.

146 Sukma, Rizal, The Rise of China: Response from Southeast Asia and Japan in Chapter 5-Indonesia’s Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties, the National Institute for Defense Studies (NIDS), Tokyo, Japan, 2009, hlm. 140 [pdf]. Selengkapnya lihat dalam http://www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series4/pdf/4-5.pdf, 29-03-2016, 22:52 WIB, Surakarta.

147 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Profil Negara dan Kerjasama: China”, http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=87, 29-03-2016, 23:01 WIB, Surakarta.

148 Sukma, Rizal, op.cit., hlm. 142.

149 Naskah Deklarasi dapat dilihat di bagian Lampiran. Tersedia dalam format file PDF dan dapat diunduh melalui http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/download/1758, 29-03-2016, 23:13 WIB, Surakarta.

150 Wawancara Khusus Wartawan China Radio International dengan Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia, Lan Lijun pada 1 Januari 2006, tentang Hubungan China-Indonesia tahun 2005, dimuat dalam Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Hubungan China-Indonesia Tahun 2005”, http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceindo/indo/xwdt/t232178.htm, 29-03-2016, 23:25 WIB, Surakarta.

151 Maszudi, Eddy, “Makna Kunjungan SBY ke China”, http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/27/opi3.htm, 29-03-2016, 23:46 WIB, Surakarta. Eddy Maszudi adalah pengamat masalah politik internasional, Ketua Umum Centre Strategic for Development and International Relations (CSDIR).

152 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 148.

153 Ibid.

154 Hamilton-Hart, Natasha, op. cit., hlm. 8.

155 Suryanto, “Indonesia Tidak Bentuk Pakta Pertahanan dengan China”, http://www.antaranews.com/berita/82933/indonesia-tidak-bentuk-pakta-pertahanan-dengan-china, 30-03-2016, 00:01 WIB, Surakarta.

156 Wawancara dengan J. Sudarsono, dimuat dalam Sulistyo, Iwan, Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara, Tesis Universitas Gadjah Mada, Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Yogyakarta, 2012, hlm. 91.

157 East Asian Strategic Review 2007, hlm. 159, dimuat dalam Sulistyo, Iwan, Ibid.

158 SIPRI Year Book 2007, Armament, Disarmament and International Security, CM Gruppen, Bromma, Swedia, 2007, hlm. 17. SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) merupakan lembaga internasional independen (think tank) yang didedikasikan untuk penelitian dalam isu konflik, kontrol persenjataan dan pelucutan senjata.

159 Kompas, “Indonesia Melirik Teknologi Militer China”, loc. cit.

160 Ibid., pernyataan ini dinyatakan langsung oleh Atase Pertahanan (Athan) Republik Indonesia-China, Kolonel Infantri Yayat Sudrajat, di Beijing, Sabtu, 9 Mei 2009.

161 Ibid.

152

162 Khoiriyah, Ruisa, “China Ingin Ikut Mendanai Industri Senjata Indonesia”,

http://www.krakatausteel.com/?page=viewnews&action=view&id=186, 30-03-2016, 01:12 WIB, Surakarta.

163 WIRA: Media Informasi Departemen Pertahanan, Vol. 18, No. 5, Januari-Februari 2007, Departemen Pertahanan Indonesia, hlm. 41, dimuat dalam Sulistyo, Iwan, op. cit., hlm. 96.

164 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

165 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan, Pasal 1 ayat 6.

166 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan, Pasal 3.

167 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan, Pasal 8 butir a-d.

168 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan, Pasal 28 ayat 1.

169 Karim, Silmy, op. cit., hlm. 152.

170 Kina (Karya Indonesia): Media Ekuitas Produk Indonesia, Edisi 2, 2012, Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perindustrian, Jakarta, hlm. 58-59.

171 Ibid.

172 Ibid.

173 Ibid.

174 Ibid.

175 Okezone, “Enam Senjata Buatan Pindad Ini Bikin Indonesia Kian Ditakuti,” http://news.okezone.com/read/2016/03/11/337/1332954/enam-senjata-buatan-pindad-ini-bikin-indonesia-kian-ditakuti, http://news.okezone.com/read/2016/03/11/337/1332954/enam-senjata-buatan-pindad-ini-bikin-indonesia-kian-ditakuti?page=2, 01-04-2016, 10:30 WIB, Surakarta.

176 WIRA: Media Informasi Departemen Pertahanan, Vol. 22, No. 3, November-Desember 2009, hlm. 8, dimuat dalam Sulistyo, Iwan, op. cit., hlm. 97.

177 Kompas, “Pagi Ini, Panser Pindad Masuk Dephan”, http://nasional.kompas.com/read/2009/07/07/0033349/Pagi.Ini..Panser.Pindad.Masuk.Dephan, 30-03-2016, 02:11 WIB, Surakarta.

178 Jakarta Globe, “Indonesia Seeks to Bolster Defense Industry”, 11 Desember 2009, http://thejakartaglobe.com/home/indonesia-seeks-to-bolster-defense-industry/346969, 30-03-2016, 02:32 WIB, Surakarta, dimuat dalam Sukma, Rizal, Asia Pacific Countries’ Security Outlook and Its Implications for the Defense Sector in Chapter 1-Indonesia’s Security Outlook, Defence Policy and Regional Cooperation, the National Institute for Defense Studies (NIDS), Tokyo, Japan, 2010, hlm. 18 [pdf]. Selengkapnya lihat dalam http://www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series5/pdf/5-1.pdf, 30-03-2016, 02:20 WIB, Surakarta.

179 Hadiwerdoyo, Cyrillus Harinowo, “The Rise of the Indonesian Strategic Industry”, http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/28/the-rise-indonesian-strategic-industry.html, 30-03-2016, 02:25 WIB, Surakarta, dimuat dalam Sukma, Rizal, Ibid.

180 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama.

181 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tanggal 15 Agustus 2014, dalam rangka Hari Ulang Tahun

153

Republik Indonesia ke-69,” Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, 2014, hlm. IX-3 [pdf]. Selangkapnya lihat dalam http://bappenas.go.id/files/7114/1448/8937/Lampid_2014.pdf, 31-03-2016, 13:16 WIB, Surakarta.

182 Sjamsoeddin, Sjafrie, “Pemenuhan Kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force), dalam Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Warta Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Edisi Khusus 2005, 2005, hlm. 7-10 & Wawancara dengan Andi Widjajanto, dimuat dalam Sulistyo, Iwan, hlm. 87-88.

183 Haripin, Muhamad, “Mengelola Ekonomi Pertahanan Indonesia: Studi Awal tentang Anggaran Pertahanan dan Alat Utama Sistem Persenjataan”, Makalah Seminar di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 26 April 2011, dimuat dalam Karim, Silmy, op.cit., hlm. 377.

184 Lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama, hlm. 6.

185 Widjajanto, A., ‘Sambutan’ dalam Bakrie, C.R., Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. xxix, ditampilkan dalam bentuk tabel oleh penulis, dimuat dalam Sulistyo, Iwan, hlm. 89.

186 Dari tabel yang ditampilkan, terdapat tiga komponen, yaitu komponen Utama, Cadangan, dan Pendukung. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 pada butir ke-5,menyatakan bahwa yang disebut dengan “Komponen Utama” adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Selanjutnya butir ke-6, menyatakan bahwa “Komponen Cadangan” adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Butir ke-7 menyatakan bahwa yang disebut “Komponen Pendukung” adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan (Butir 8). Lebih lanjut mengenai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, dalam Pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa Komponen Cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa Komponen Pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

187 Lihat Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2012 (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 582), dimuat dalam Luthfi, R. Mokhamad, Implementasi Revolution in Military Affairs (RMA) dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia, Tesis Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Depok, Juni 2012, hlm. 75.

188 Lampiran Rencana Kerja Pertahanan Negara 2012, Berita Negara 585-2011 (diolah kembali oleh R. Mokhamad Luthfi), dimuat dalam Luthfi, R. Mokhamad, Ibid.

189 Jusuf, Widodo S., “Kemhan Miliki Rp150 Triliun untuk Persenjataan,” http://www.antaranews.com/berita/293033/kemhan-miliki-rp150-triliun-untuk-persenjataan, 31-03-2016, 14:14 WIB, Surakarta.

190 Ibid.

191 Wulansari, Eka Martiana, “Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan,” Jurnal Legislasi Indonesia,

154

Vol. 10 No. 03, Bagian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Deputi Perundang-undangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, September 2013, hlm. 303.

192 Ibid.

193 Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, hlm. 148.

194 Sihombing, Lisbet, “Peningkatan Kekuatan Militer China,” Jurnal Hubungan Internasional, Vol. IV, No. 05, hlm. 5, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI, Jakarta, 2012.

195 Purwanto, Adi Joko, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya terhadap Keamanan di Asia Timur,” Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Vol. 07, No. 01, hlm. 4, Spektrum, 2010. Adi Joko Purwanto adalah lulusan S2 Ilmu Hubungan Internasional FISIP UGM Yogyakarta dan Staf Pengajar di Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim.

196 Ibid.

197 Banlaoi, Rommel C., Southeast Asian Perspectives on the Rise of China: Regional Security after 9/11, National Defense College of the Philippines, Quezon City, 2003, hlm. 98 [pdf]. Diunduh di laman https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR2LmSxcjLAhWSj44KHTSKBKgQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.comw.org%2Frma%2Ffulltext%2F0306banlaoi.pdf&usg=AFQjCNEmAWKdHFMWPOlRVLAWm6z4AQIGew&sig2=3FCHzxkHQ5X3QCTcbSVtjQ, 14-03-2016, 05:43 WIB, Surakarta.

198 Ibid.

199 Trading Economics, “China GDP,” http://www.tradingeconomics.com/china/gdp, 14-03-2016, 06:26 WIB, Surakarta.

200 Ibid.

201 Vanaga, Nora, “China’s Military Rise: The Lack of Transparency and Internal Political Uncertainty”, Strategic Review No. 08, National Defence Academy of Latvia, Center for Security and Strategic Research, Riga, 2014, hlm. 2 [pdf]. Diunduh di laman http://www.naa.mil.lv/~/media/NAA/AZPC/Publikacijas/SA-8-China.ashx, 14-03-2016, 05:24 WIB, Surakarta.

202 Ibid.

203 Bitzinger, R.A., “Modernizing China’s Military, 1997-2012: China Perspectives.” Special feature. No. 04/2011, pp.7-15, dimuat dalam Vanaga, Nora, loc.cit.

204 Vanaga, Nora, op.cit., hlm. 3.

205 China’s National Defence, “White Paper on National Defense 2008 [pdf],” http://www.globalsecurity.org/military/world/china/doctrine.htm, 14-03-2016, 07:04 WIB, Surakarta.

206 Global Security, “China’s Defense Budget,” http://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm, 14-03-2016, 08:15 WIB, Surakarta.

207 Bitzinger, R.A., “Modernizing China’s Military, 1997-2012. China Perspectives.” Special feature. No. 04/2011, pp. 9, dimuat dalam Vanaga, Nora, op.cit., hlm. 4.

208 Vanaga, Nora, op.cit., hlm. 4.

209 Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan laporan tahunan secara berkala yang berisi tentang data militer China, dan informasi lainnya terkait kekuatan militer China. Lihat keterangan selengkapnya dalam

155

http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2014/2014-prc-military-security.pdf, 14-03-2016, 10:30 WIB, Surakarta.

210 Goldstein, L., Murray W., “Undersea Dragons: China’s Maturing Submarine Force.” International Security. Vol. 28, No. 4, pp. 161-196, dimuat dalam Vanaga, Nora, op.cit., hlm. 4.

211 Bitzinger, R.A., “Modernizing China’s Military, 1997-2012. China Perspectives.” Special feature. No. 04/2011, pp. 10-13, dalam Vanaga, Nora, op.cit., hlm. 4.

212 Dreyer J.T., “China’s Power and Will: The PRC’s Military Strength and Grand Strategy,” Foreign Policy Research Institute, pp. 653, dimuat dalam Vanaga, Nora, op.cit., hlm. 4.

213 China Daily, “Hu Jintao’s Report at 17th Party Congress,” http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-10/25/content_6225092_9.htm, 14-03-2016, 14:03 WIB, Surakarta.

214 China Today, “China Military and Armed Force (People’s Liberation Army, PLA),” http://www.chinatoday.com/arm/china-military.htm, 06-04-2016, 08:11 WIB, Surakarta.

215 Global Security, “Military Personnel,” http://www.globalsecurity.org/military/world/china/pla-personnel.htm & The International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2014: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics, London, United Kingdom, 2014, hlm. 247 [pdf], diunduh di laman http://www.libramar.net/news/the_military_balance_2014/2015-06-04-2016, 09:02 WIB, Surakarta. (Data diolah oleh penulis).

216 Sistem Tempur Aegis (Aegis Combat System) adalah sistem persenjataan terpadu yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Dikembangkan oleh perusahaan elektronik Amerika Serikat, Radio Corporation of America (RCA) pada Divisi Radar dan Rudal. Sekarang ini, Aegis diproduksi oleh Lockheed Martin, perusahaan global asal Amerika Serikat berbasis teknologi canggih yang bergerak di bidang industri dirgantara, pertahanan, dan keamanan. Sistem Tempur Aegis merupakan sistem pertahanan yang sangat canggih dan mumpuni yang ada saat ini. Penggunaannya menggunakan teknologi komputer dan radar untuk melacak dan mengendalikan senjata dengan tujuan menghancurkan musuh.

217 Sontani, Roni, et. al., Majalah Angkasa: Lomba Senjata di Asia Pasifik, Kompas Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 14.

218 Ibid.

219 Sontani, Roni, loc.cit., hlm. 7.

220 Sumakul, Willy F., “China dan Amerika Serikat di Asia Pasifik: Not A Zero Sum Game? (Bagian 2)”, Quarterdeck, Vol. 5, No. 10, hlm. 10-13, 2012 [pdf]. Diunduh di laman http://www.fkpmaritim.org/wp-content/uploads/2012/08/QUARTERDECK-EDISI-APRIL.pdf, 06-04-2016, 07:13 WIB, Surakarta.

221 Purwanto, Adi Joko, op.cit., hlm. 7-8.

222 Hendrajit Adalah Direktur Eksekutif Global Future Institute dan Pakar Politik Internasional. Global Future Institute yang disebut juga sebagai GFI didirikan pada tanggal 11 Oktober 2007. GFI diprakarsai oleh lima orang pendirinya, yaitu Hendrajit, Harri Samputra Agus, Adriyanto, Joko Wiyono, dan Hamzah Fansyuri. Ide pembentukan GFI adalah karena kepedulian untuk memainkan peran politik luar negeri Indonesia di tengah meningkatnya persaingan berskala global di antara kekuatan dunia seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Uni Eropa dan Rusia. Selengkapnya lihat dalam http://www.theglobal-review.com/aboutgfi.php?lang=en&id=1, 15-03-2016, 05:54 WIB, Surakarta.

156

223 Smith, R.P., “Models of Military Expenditure,” Journal of Applied Econometrics, Vol. 4,

No.4, John Wiley & Sons, 1989, dimuat dalam Adi Joko Purwanto, op.cit., hlm. 9.

224 Purwanto, Adi Joko, op.cit., hlm. 9.

225 Purwanto, Adi Joko, op.cit., hlm. 10.

226 Simatupang, Goldy Evi Grace, op.cit., hlm. 14.

227 Tjandra, B. Wisnu, “Strategi Pertahanan Alur Laut Kepulauan Indonesia I-Selat Sunda”, Jurnal Universitas Pertahanan, dimuat dalam Simatupang, Goldy Evi Grace, Ibid., hlm. 15.

228 Mangindaan, Robert, “Kepentingan Nasional Indonesia dalam ASEAN Maritime Forum”, dimuat dalam Simatupang, Goldy, Ibid., hlm. 15.

229 The International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2014: The Annual Assessment of Global Military Capabilities and Defence Economics, London, United Kingdom, 2014, hlm. 247. File tersedia dalam format PDF, dapat diunduh melalui http://www.libramar.net/news/the_military_balance_2014/2015-05-06-2362, 01-04-2016, 07:13 WIB, Surakarta. Data diolah oleh penulis dari The Military Balance 2014.

230 Data diolah oleh penulis dari The Military Balance 2014. Keterangan: MBT (Main Battle Tank), LT (Light Tank), AIFV (Armored Infantry Fighting Vehicle), APC (Armored Personnel Carrier), Recce (Reconnaissance) dan ACV (Air Cushion Vehicle). ACV = AIFV+APC+Recce. Keterangan dikutip dari Sulistyo, Iwan, op.cit., hlm. 111.

231 Data diolah oleh penulis dari The Military Balance 2014.

232 Data dioleh oleh penulis dari The Military Balance 2014. Total berarti jumlah yang capable.

233 Leopard 2A4 dipersenjatai dengan senapan smoothbore 120 mm yang telah dikembangkan oleh pabrik Rheinmetall (joint venture with Krauss-Maffei Wegmann). Jenis MBT ini dapat menembakkan dua jenis amunisi, yaitu APFSDS-T dan HEAT-MP-T. APFSDS-T dan HEAT-MP-T. APFSDS-T memiliki jangkauan tembakan hingga 2.000 m, sementara HEAT-MP-T memiliki jangkauan tembakan yang lebih efektif terhadap soft and hard targets.

234 Army Recognition, “Indonesia Takes Delivery of First Leopard 2A4 Tanks and Marder Armoured Vehicles from Germany,” http://www.armyrecognition.com/september_2013_defense_industry_military_news_uk/indonesia_takes_delivery_first_leopard_2a4_tanks_and_marder_armoured_vehicles_from_germany_2509133.html, 17-05-1016, 23:42 WIB, Surakarta.

235 Jakarta Greater, “Cepat atau Lambat TNI Akan Menjadi Macan Asia,” http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=13677&type=115#.Vuk7a1V97IW, 18-05-2016, 01:17 WIB, Surakarta.

236 Jakarta Greater, “Menhan: TNI Cocok dengan Rudal China,” http://jakartagreater.com/menhan-tni-pas-dan-cocok-dengan-rudal-china/, 18-05-2016, 01:48 WIB, Surakarta.

237 Ibid.

238 Data diolah dari World Bank, dimuat dalam Kertiyasa, Martin Bagya, “Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara ASEAN,” http://economy.okezone.com/read/2014/10/07/20/1048969/perbandingan-anggaran-pertahanan-negara-asean, 15-04-2016, 04:39 WIB, Surakarta.

239 Ghosh, Arijit, “BRIC Should Include Indonesia, Morgan Stanley Says”, http://www.bloomberg.com/apps/news%3Fpid%3Demail_en%26sid%3Da31Sp.fWxG1A, 26-04-2016, 04:34 WIB, Surakarta.

157

240 Vaughn, Bruce, “Indonesia: Domestic Politics, Strategic Dynamics, and U.S. Interests”,

Congressional Research Service, 2011, dimuat dalam Simatupang, Goldy Evi Grace, Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Maritim Indonesia-China.

241 Indo Defense, “Indonesia Menyadari Pentingnya Selat Malaka”, http://indo-defense.blogspot.co.id/2012/06/indonesia-menyadari-pentingnya-selat.html, 26-04-2016, 05:06 WIB, Surakarta.

242 Ibid.

243 Dahlan, Ahmad, “Kepemimpinan Indonesia di ASEAN”, http://www.suaramerdeka.com/harian/0710/24/opi04.htm, 20-04-2016, 06:15 WIB, Surakarta. Ahmad Dahlan adalah alumnus Saitama University, Jepang, dan kini bekerja di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

244 Ibid.

245 Shekhar, Vibhanshu, “Indonesia’s Military Modernisation”, Indian Council of World Affairs (ICWA), New Delhi, 2013, hlm. 2-3. Dr. Vibhanshu Shekhar adalah peneliti di Indian Council of World Affairs, New Delhi.

246 Wawancara dengan J. Sudarsono, dimuat dalam Sulistyo, Iwan, Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara, Tesis Universitas Gadjah Mada, Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Yogyakarta, 2012, hlm. 91.

247 Margono, Among, “Kebijakan Modernisasi Alutsista TNI Dihadapkan pada Tuntutan Tugas”, Jurnal Yudhagama, Vol. 32, No. 1, hlm. 14, Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Jakarta, 2012.

248 Santoso, Puguh, “Strategi Modernisasi Alutsista TNI dalam Mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh”, Jurnal Yudhagama, Vol. 32, No. 1, hlm. 6-7, Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Jakarta, 2012.

249 Iskandar, Nanda, “Strategi Modernisasi Militer Indonesia dalam Penyeimbangan Kekuatan Militer dengan Negara-negara di Asia Tenggara Tahun 2008-2014”, Jurnal FISIP UNRI, Vol. 1, No. 2, hlm. 6, Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.