bab 5 dan bab 6
DESCRIPTION
pendidikanTRANSCRIPT
BAB 5
Persamaan Kedudukan Warga Negara
A. Kewarganegaraan Republik Indonesia
Rakyat di dalam suatu Negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan
Negara dan tunduk pada kekuasaan Negara itu. Awalnya rakyat di dalam suatu Negara hanya terdiri dari
orang-orang dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang yang masih memiliki hubungan
pertalian darah. Namun dalam perkembangan berikutnya, banyak pula pendatang yang berasal dari nenek
moyang berbeda.
dalam perkembangan dewasa ini, factor tempat tinggal bersama ikut menentukan apakah seseorang
termasuk dalam pengertian rakyat suatu Negara. Adadpun rakyat di dalam suatu Negara dapat dibedakan
sebagai berikut :
a. Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu Negara, rakyat dapat dibedakan
menjadi penduduk dan bukan penduduk.
Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atatu berdomisili didalam suatu wilayah Negara
(menetap) untuk jangka waktu yang lama. Secara sosiologis, penduduk adalah semua orang yang
pada suatu waktu mendiami wolayah Negara. Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara
turun-temurun dan besar didalam suatu Negara.
Bukan Penduduk adalah mereka yang berada didalam suatu wilayah Negara hanya untuk
sementara waktu (tidak menetap). Contoh : para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi
tertentu didalam suatu Negara.
b. Berdasarkan hubungan dengan pemerintah negaranya, rakyat dibedakan menjadi warga Negara dan
bukan warga Negara.
Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu
Negara, dengan status kewarganegaraan warga Negara asli atau warga Negara keturunan asing.
1. Rakyat dalam Suatu Negara
Warga Negara juga dapat diperoleh berdasarkan suatu undang-undang atau perjanjian yang diakui
sebagai warga Negara (melalui proses naturalisasi)
Bukan Warga Negara (orang asing) adalah mereka yang berada pada suatu Negara tetapi secara
hukum tidak menjadi anggota Negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana
mereka berada. Contoh : Duta besar, konsuler, kontraktor asing, dan sebagaiya.
Warga Negara dan bukan yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Contoh : warga Negara
dapat memiliki tanah atau mengikuti pemilu, suatu hak yang tidak dimiliki oleh orang yang bukan warga
Negara.
Dalam menentukan status kewarganegaraan, system yang lazim digunakan adalah setsel aktif dan
pasif. Menurut setsel aktif, seseorang akan menjadi warga Negara suatu Negara dengan melakukan
tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Sedangkan menurut setsel pasif, seseorang dengan
sendirinya menjadi warga Negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.
Sedangkan penentuan Kewarganegaraan dapat dibedakan menurut asas ius sanguinis dan asas ius soli.
a. Ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau Negara
tempat dimana ia dilahirkan.
b. Ius sanguinis adalah asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau
keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi, yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah
kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengidahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya
berada dan dilahirkan.
Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa Negara, baik yang menerapkan
asas ius soli dan ius sanguinis, bisa menimbulkan dua kemungkinan, yaitu apatride dan bipatride.
a. Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaran.
b. Bipatride adalah adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan
sekaligus.
Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan
mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara
konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-undang Dasar 1945 perihal warga negara dan
Penduduk.
a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara.
b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertenpat tinggal di Indonesia.
c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.
Berikut ini adalah yang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundangan
yang pernah berlaku di Indonesia.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1946 :
a. Penduduk asli dalam daerah RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu.
b. Istri seorang warga negara
c. Keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara asing
d. Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tudak diketahui dengan cara yang sah
e. Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yang mempunyai kewargangaraan
Indonesia, meninggal.
f. Masuk menjadi warga negara Indonesia dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi).
2. Hasil konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949
a. Penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dahulu termasuk golongan bumiputera dan
kedududkan di wilayah RI. apabila mereka lahir di kuar Indonesia dan bertempat tinggal di negeri
Belanda atau di luar daerah peserta Uni (Indonesia-Belanda) maka mereka berhak memilih
Kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949.
b. Orang Indonesia, kawula negara Nelanda, yang bertempat tinggal di Suriname atau Antilen (koloni
Belanda). Akan tetapi, jika mereka lahir di luar Kerajaan Belanda,mereka berhak memiliki
kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949.
3. Penduduk dan Warga Negara Indonesia
2. Asas Kewarganegaraan
c. Orang Cinadan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal enam bulan di
wilayah RI dan dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desenber 1949 menyatakan memilih
menjadi warga negara Indonesia.
d. Orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikitnya bertempattinggal enam bulan di
wilayah RI dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan
memilih warga negara Indonesia.
e. Orang Asing (Kawula negara Belanda) bukan orang belanda yang lahir di Indonesia dan bertempat
tinggal di RI, dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 tidak menolak
kewarganegaraan Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1958
a. Mereka telah menjadi warga negara berdasarkan UU/Pertauran?Perjanjian yang berlaku surut
b. Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang diterapkan dalam UU No. 62 tahun 1958, yakni
seperti berikut :
Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang warga negara
Indonesia (misalnya, ayahnya WNI)
Lahir dalm waktu 300 hari, setelah ayahnya meninggal dunia dan ayah itu pada waktu meninggal
dunia adalah warga negara RI.
Lahir dalam wilayah RI selama orang tuanya tidak diketahui
Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 62 tahun 1958
Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, undang-undang
tentang kewarganegaraandi negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang No. 3 tahun 1946 tentang kewargangaraan Indonesia
b. Undang- Undang No. 2 tahun 1958 tentang penyelesaian Dwi Kewarganegaraan antara
Indonesia dan RRC
c. Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai
Penyempurnaan Undang-Undang No. 3 tahun 1946
d. Undang-Undang No. 4 tahun 1969 tentang pencabutan UU No. 2 tahun 1958 dan dinyatakan
tidak berlaku lagi
e. Undang-Undang No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 tahun 1958, dan
f. Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Kedudukan Warga negara dalam suatu negara sangat pentung statusnya terkait dengan hak dan
kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara. Karena perbedaan status/kedudukan sebagai warga
negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki baik yang mencakup bidang
politik, ekonomi, sosial-budaya maupun hankam.
Hak-hak dan kewajiban dasar sebagai warga negara penting untuk dipahami dalam pelaksanaan
demokrasi yang berdampak pada penyelenggara negara dan stabilitas politik negara. Sebagai salah satu
perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam berdemokrasi, setiap warga negara
dituntut untuk menunjukan sikap postif dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang
mencakup :
a. Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum
b. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia
c. Menyukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil
d. Melaksanakn GBHN dan ketetapan-ketetapan MPR lainnya
e. Bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan
bersama
f. Saling mendukung dalam usaha pembelaan negara
g. Saling menghormati kebebasan dalam kehidupan beragama
B. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan
1. Kedudukan Warga Negara
2. Hak dan Kewajiban Dasar Warga Negara
4. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia
Berikut ini contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia.
a. hak dibidang politik, misalnya mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, mendirikan dan
memasuki suatu organisasi sosial politik, dan ikut serta dalam pemerintahan
b. hak dibidang pendidikan, misalnya mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan,
mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta, dan ikut serta
menangani pendidikan
c. hak dibidang ekonomi, misalnya mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh
kehidupan yang layak, hak memiliki barang, dan hak untuk berusaha
d. hak dibidang sosial budaya, misalnya setiap narga negara Indonesia mempunyai hak untuk
mendapat pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan, hak untuk mengembangkan
bahasa, adat-istiadat, dan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga
sosial-budaya
Tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:
a. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem demokrasi
pancasila
b. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara
langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil
c. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan pemerintah RI
d. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara
e. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak asasi manusia,
mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia
Menurut Undang-Undang No. 62 tahun 1958 yang dapat memperoleh kewarga negaraan Republik
Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang / peraturan / perjanjian yang terlebih
dahulu telah berlaku (berlaku surut),
b. Kelahiran (asa ius soli),
c. Adopsi melalui pengadilan negeri (menyangkut orang asing dibawah umur 5 tahun),
d. Anak-anak diluar perkawinan dari seorng wanita Indonesia,
e. Pewarganegaraan (naturalisasi),
f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia,
g. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti ayah atau ibunya (asa ius
sanguinis),
h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yang orang asing
itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 tahun atau sudah kawin melalui pernyataan.
Apabila ada orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, ia
harus mengajukan permohonan kepada Menteri kehakiman melalui kantor pengadilan negeri setempat
dimana ia tinggal atau Kantor Kedutaan Besar RI bila ia ada di luar negeri. Prmohonan ini harus ditulis di
atas meterai dengan menggunakan bahasa Indonesi.
Selain di penuhi melalui cara naturalisasi, kewarganegaraan dapat juga diproleh dengan cara
berikut :
a. Kelahiran, yaitu pada dasarnya siapa saja yang lahir di Indonesia adalah warga negara RI (asas ius
soli)
b. Pengengkatan, yaitu pengangkatan anak berusia lima taun kebawah secara sah (adopsi) oleh orang
tua angkatnya maka anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan RI
c. Dikabulkan permohonannya, yaitu permohonan yang dikabulkan oleh Menteri Kehakiman seperti
orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di wilayah RI tetapi tidak mempunyai hubungan hukum
kekeluargaan dengan ayahnya.
d. Akibat perkawinan, yaitu suatu perkawinan antara warga asing dengan pria WNI. Dalam hal ini si
isteri akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
3. Pewarganegaraan di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang
bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri,
yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan
dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa
kewarganegaraan
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden
e. Secara sujarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asung
atau bagian dari negara asing tersebut
f. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam penilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing
g. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang
dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas
namanya.
Bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang kehilangan kewarganegaraannya bukan karena
kemauan sendiri, mereka masih diberi kesempatan untuk tetap menjadiwarga negara Indonesia dengan
persyaratan tertentu.
C. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa
dan Bernegara
Persamaan merupakan perwujudan kehidupan di dalam masyarakat yang saling menghormati
dan menghargai orang lain dengan tanpa membeda-bedakan suku,agama, ras, dan antar golongan
(SARA). Timbulnya berbagai suasana tidak nyaman dan ketakutan bagi setiap manusia (masyarakat) di
suatu tempat, karena adanya segelintir orang yang mempunyai keinginan/kpentingan tertentu denngan
cara-cara yang tidak beradab.
Di negara-ミegara HerkeマHaミg padauマuミya ふterマasuk Iミdoミesiaぶ, マeマakai さpersaマaaミ hidupざ lebih bersifat kultural karena faktor adat-istiadat dan budaya yang diterapkan secar turun temurun.
Penghormatan dan penghargaan yang tulus masih terasa cukup kuat terutama pada masyarakat
pedesaan. Namun di kota-kota besar pada umumnya dengan masyarakatnya yang sudah sangat
kompleks (heterogen) dan multikultural, tentu tidak banyak yang diharapkan.
Dalam kehidupan berbangsa Indonesia secarakultural, jaminan terhadap persamaan hidup telah
tertanam melalui adat dan budaya daerah yang relatif memiliki nilai-nilai yang hampir sama.
Beberapa nilai kulural bangsa Indonesia yang patut kita letarikan dalm upaya memberikan
jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara lain :
a. Nilai religius
Realitas kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang hingga sekarang ini sarat dengan
nilai – nilai regius,meskipun disadari bahwa tata cara ritual dan bentuk-bentuk yang disembah
berbeda.
b. Nilai gotong royong
Pada sebagian masyarakat Indonesia, nilai-nilai gotong royong masih sangat kuat dipertahankan
sebagai wujud kepedulian dan mau membantu sesama.
c. Nilai ramah tanah
4. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
1. Makna Persamaan
2. Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural)
Kebiasaan dalam pergaulan hidup yang mengembangkan sopan santun dan ramah tamah
merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di
dunia.
d. Nilai kerelaan berkorban dan cinta tanah air
Rela berkorban dan cinta tanah air merupakan wujud ketulusan pengorbanan seseorang dalm
bentuk harta benda maupun nyawa untuk kepentingan harga diri, harkat nartabat bangsa dan
negara.
Masa penjajahan yang berlangsung sejak zaman Belanda (lk. 350 tahun) dan zaman (lk.3,5 tahun)
telah membuka mata seluruh masyarakat dan pemimpin bangsa Indonesia agar mampu menata
kehidupan bangsa yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang beradab.
Para pendiri negara sangat menyadari bahwa setelah bangsaIndonesia merdeka, Negara yang
akan di bangun adalah Negara yang berisi masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dengan
keberagaman suku, agama, ras dan golongan dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, dasar Negara
yang menjadi pedoman penyelengaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus
mampu mewadahi kepentingan-kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.
Mengingat konstruksi yang dibangun oleh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia bersumber dari keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, maka sudah menjadi
ke┘ajiHaミ Negara uミtuk マeマHerikaミ さjaマiミaミ persaマaaミ hidupざ dalaマ kehidupaミ Herマasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jaminan persamaan hidup wrga Negara di dalam konstitusi Negara, dapat
disebutkan antara lain :
a. Pembukaan UUD 1945 Pada alinea pembukaan UUD1945 disebutkan bawa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan prikemanusian dan prikeadilan. Kalimat tersebut mengandung makna adanya
pengakuan jaminan persamaan hidup bagi bangsa beradab mana pun di dunia, karena tak satu pun
bangsa yang mau di jajah oleh bangsa lain,
Dalam alinea ke-ヴ PeマHukaaミ UUD ヱ9ヴヵ, diミyatakaミ: さ………..Negara Iミdoミesia yaミg マeliミduミgi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakn ketertiban dunia yang berdasarkan
keマerdekaaミ, perdaマaiaミ aHadi, daミ keadilaミ soIial, …… Kaliマat さマeliミduミgi segeミap Haミgsa daミ seluruh tuマpah darah Iミdoミesiaざ . Jadi, jelaslah Hah┘a perial jaマiミaミ persaマaaミ hidup di Iミdoミesia secara konstitusional termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Jaminan persamaan kehidupan
telah secara eksplisit inyatakan untuk selanjutnya diimplementasikan kedalam peraturan
perundang0undangan yang berlaku.
b. Sila-sila Pancasila Pengakuan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara di Indonesia juga telah diumuskan secara fisolofis dalam dasar Negara Pancasila melalui
sila-sila Pancasila sebagai berikut : No Sila-Sila Pancasil Uraian/Keterangan
1 Ketuhanan Yang Maha Esa Bahwa segala agama dan kepercayaan yang beradab di Indonesia
terpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, makna
utama dalam sila pertama ini yaitu adanya pengakuan persamaan
jaminan hidup bagi warga Negara Indonesia untuk beragama dan
melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan mesing-
masing.
2 Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab
Menunjukan ekspresi bangsa Indonesia yang mempunyai keinginan
kuat bahwa dalam aspek-aspek hubungan antar manusia adanya
jaminan persamaan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, berdasrkan moralitas yang adil dan beradab.
3 Persatuan Indonesia Dengan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia, maka setiap bangsa
3. Jaminan Persamaan Hidup dalam Konstitusi Negara
Indonesia mampu meletakan kepentingan diri sendiri dan golongan.
4 Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan
dalam
pernusyawaratn/perwakilan
Merupakan keinginan hidup berbangsa dan bernegara yang
demokratis baik dalam arti formal maupun material berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dan moralitas kemanusiaan yang adil dan
beradab dengan senantiasa menjunjung tinggi persatuam dam
kesatuan bangsa.
5 Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia
Dimaksudkan dalam rangka pengaturan hubungan manusia dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk
mencapai masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual.
c. UUD 1945 dan Peraturan Perundangan Lainnya
Bila memperhatikan komitmen bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan Negara yang ingin
マe┘ujudkaミ さjaマiミaミ persaマaaミ hidupざ dalaマ kehidupaミ Herマasyarakミ, HerHaミgsa, daミ bernegara, sudah sangat jelas bahwa hal tersebut ingin segera diwujudkan dalam kehidupan sehari-
hari.
D. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara tanpa Membedakan Ras, Agama,
Gender, Golongan, Budaya dan Suku Berdasarkan Pendekatan cultural dan konstitusional, sangatlah kecil kemungkinan bagi setiap wrga
Negara Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak menghargai persamaan kedudukan warga
Negara karena factor ras, agama, gender, goglongan, budaya dan suku bangsa.
Sangat riskan bagi bangsa Indonesia yang di huni oleh masyarakat multietnis dan budaya apabila ada
bagian masyarakat yang tidak menghargai perbedaan apapun alasannya. diskriminasi merupakan sikap dan
perbuatan yang harus dihindari, karena cepat atau lambat akan menjadi bom waktu perpecahan dan sangat
berpotensi untuk melahirkan baik konflik vertikal ( dengan penguasa ) maupun konflik horizontal ( dengan
sesama masyarakat ). dalam rangka menghargai persamaan kedudukan bagi setiap warga negara, perlu
dilakukan langkah – langkah sebagai berikut:
Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, sebelum disahkan sudah seharusnya
dibuat dalam kajian akademis yang memadai dan analisis –analisis psikologi social yang mendalam,
sehingga menghasilkan peraturan dan kebijakan yang tidak diskriminatif yang dirasakan oleh sebagian
warga negara / masyarakat.
Implementasi suatu kebijakan atau aturan, agar pelksanaanya dilakukan oleh aparat atau yang betul-betul
memahami, proporsional. Hal ini penting untuk dipahami, agar pada saat terjadi penindakan pelanggaran
mampu berlau adil dan sesuai ketentuan berlaku.
Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan diperluas jangkauan dan publikasinya agar warga masyarakat
yang berkepentingan merasa berperan aktif untuk memahami. Jika sosialisasi tlah terpahami dengan baik,
warga masyarakat akan semakin cerdas untuk melaksanakannya tanpa ada rasa curiga atau salah paham.
Masyarakat harus dilatih daミ diHerikaミ peマHeljaraミ peミtiミgミya さtaat asasざ daミ さtaat aturaミざ sehiミgga dalam menyelesaikan suatu masalah atau urusan administrasi tertentu betul-betul mematuhi rambu-
rambu yang teah ditentukan.
Penjelasan Istilah :
Ras : Perbedaan manusia didasarkan pada perbedaan fisik
Agama : ajaran yang terutama didasarkan antara hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha
Esa,
dengan sesamanya, dan dengan alam sekitarnya berdasarkan kitab suci.
Gender : Perbedaan manusia berdasrakan pada jenis kelamin
Golongan : kelompok – kelompok yang ada di dalm masyarakat yang didasarkan pada kesamaan
kepentingan
maupun tujuan
Budaya : merupakan hasil karya dari akal dan pikiran manusia
Suku : kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan
kebudayaan mereka, sehingga kesatuan budaya tidak ditentukan oleh orang melainkan
oleh warga kebudayaan yang bersangkutan.
BAB 6
Sistem Politik Indonesia
A. Sistem Politik 1. Pengertian Sistem Politik
Suatu system politik terdiri dari interaksi peranan para warga Negara. Orang yang sama dalam
system politik dapat sekaligus memainkan peranan lain seperti dalam system ekonomi, social,
keagamaan, dan lain-lain. Nerikut ini adalah batasan system politik menurut paraahli politik.
a. Rusandi Simuntapura
Sistem politik ialah mekanisme seperangkat ungsi atau peranan dalam struktur politik dalam
hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langgeng.
b. David Easton
Sistem politik dapat diprkenalkan sebagai interaksi yang diabstrasikan dari seluruh tingkah laku soial
sehingga nila-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
c. Robert Dahl
Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antar manusia serta meliabatkan sesuatu
yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam system politik tercakup
hal-hal sebagai berikut :
Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarajat, baik kedalam maupun keluar
Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan
Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak,
2. Ciri-Ciri Umum Sistem Politik Sistem politik baik modern maupun primitive memiliki ciri-ciri tertentu almond dalam the politics of
developing areas,mengatakan ada 4 (empat ) ciri dalam sistem politik, yaitu:
a. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kedudukan politik. dalam
pengertian bahwa masyarakat yng paling sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang
tedapat dalam masyarakat yang paling kompleks sekali pun. tipe – tipe tersebut dapat
diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk pembandingan kerja yang
teratur.
b. Semua system politik menjalankan fungsi – fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda –
beda yang ditimbulkan karena perbedaan stuktur. hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana
fungsi-fungsi tadi sering dilaksanakan atau tidak dan bagaimana gaya pelaksanaannya.
c. Semua struktur politik, walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsure baik itu pada masyarakat
primitif maupun pada masyarakat modern, melaksanakan banyak fungsi. oleh karena itu, sistem
politik dapat dibandingkan sesuai dengan tingkat kekhususan tugas.
d. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. secara rasionala tidak
ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya primitif melainkan dalam
pengertian tradisional, semuanya adalah campuran antara unsure modern dan tradisional.
Dalam memahami cara kerja sistem politik pada umumnya, peran input dan output mempunyai
pengaruh besar terhadap kebijakan publik. Hoogerwerf berpendapat bahwa さ iミput さbisa berasal
dari sistem lain, misalnya sistem ekonomi.sistem ekonomi yang terkena dampak kebijakan
pemerintah akan memberikan reaksi tertentu, mungkin memperkuat atau bertentangan. reaksi ini
merupakan input bagi sistem politik untuk diperoses lebih lanjut. disamping itu, input juga berasal
dari perilaku politik berupa unjuk rasa / demontrasi atau tindakan maker sebagai dampak dari output
sistempolitik.
3. Macam-Macam Sistem Politik Macam-macam sistem politik yang hendak diuraikan, sesungguhnya merupakan tipe, atau model yang
didasarkan pada sudut kesejarahan dan perkembangan sistem politik dari berbagai Negara yang
disesuaikan dengan perkembangan kultur dan struktur masyarakatnya.
a. Almond dan Powell membagi 3 (tiga) kategori sistem politik yakni :
Sistem-sistem primitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-bentar istirahat).
Sistem-sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-
Heda daミ suatu keHudayaaミ さsuHjekざ. Sistem-sistenm modern dimana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai politik,
kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa) berkembang dan mencerminkan aktivitas
Hudaya politik さparticipantざ
b. Alfian mengklasiikasikan sistem politik menjadi 4 (empat) tipe, yakni :
Sistem politik otoriter/totaliter
Sistem politik anarki
Sistem politik demokrasi
Sistem politik demokrasi dalam transisi
4. Demokrasi sebagai Sistem Politik
d. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.
e. Masyarakat dan pimpinan menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul,
berorganisasi, dan kebebasan pers.
B. Insfrastruktur dan Suprastruktur Politik di Indonesia
Sistem politik yang pada umumnya berlaku disetiap negara meliputi dua struktur kehidupan politik, yakni,
infrastrukur politik dan suprastruktur politik.
1. Infrastrukur politik
Kata demokrasi dalam sistem politik memiliki makna umum, yaitu adanya prlindungan hak asasi
manusia, menjunjung tinggi hukum, tunduk terhadap kemauan orang banyak, tanpa mengabaikan hak
golongan kecil agar tidak timbul diktator mayoritas. Sebuah sistem politik demokrasi akan bertahan
apaHila HersuマHer pada さkeheミdak rakyatざ daミ Hertujuaミ uミtuk マeミIapai keHaikaミ atau keマaslahataミ bersama. Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat.
Sistem politik demokrasi, menurut Bingham Powel, Jr. ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekan
bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.
b. Pengaturan yang mengorganisasikan perudingan (bargaining) untuk memperoleh legitimasi
dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pemilihan dipilih dengan interval yang
teratur dan pemilih dapat memilih di antar beberapa alternative calon.
c. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun
sebagai calon untuk menduduki jabatan penting.
Pada setiap sistem politik Negara-negara dunia, akan selalu dijumpai adanya struktur politik. Struktur
politik di dalam suatu negara adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang
membentuk bangunan politik. stuktur politik sebagai bagian dari struktur yang pada umumnya selalu
berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoratif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta
penggunaan kekuasaan.
Permasalahan politik menurut Alfian, dapat dikaji melalui berbagai pendekatan, yaitu didekati dari sudut
kekuasaan, struktur politik,komunikasi politik, konstitusi, pendidikan dan sosialisasi politik, pemikiran dan
kebudayaan politik.
Partai politik sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam
mengendalikan kekuasaan. Hubungan ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang
melahirkannya. Kalau kelahiran partai politik dilihat sebagai pengewajantahan dari kedaulatan rakyat
dalam poltik formal, maka semangat kebebasan selalu dikaitkan orang ketika berbicara tentang partai
politik sebagai pengendali kekuasaan..
Perjalanan sejarah kehidupan partai poliik di Indonesia secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Masa pra kemerdekaan
Organisasi modern pertama di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah (tidak
secara fisik) adalah Budi Utomo yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Pada awalnya,
organisasi ini berkembang di kalangan pelajar dalam bentuk studieclub dan organisasi pendidikan.
Namun dalam perkembangan berikutnya, ia menjadi partaipolitik yang didukung kaum terpelajar
dan massa buruh tani.
Masa pasca kemerdekaan (tahun 1945-1965)
Tumbuh suburnya partai-partai politik pasca kemerdekaan, didasarkan pada Maklumat Pemerintah
tertanggal 3 November 1945 yang ditandantangani Wakil Presden Moh. Hatta yang antara lain
memuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik agar masyarakat dapat menyalurkan
aspirasi (aliran pahamnya) secara teratur. Sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tersebut,
dapat diklasifikasi sejumlah partai politik yang ada sebagai nerikut :
1). Dasar Ketuhanan : a) Partai Masjumi, b) Partai Sjarikat Indonesia, c) Pergerakan Tarbiyan
Islamiah (Perti), d) Partai Kristen Indonesia (Parkindo), e) Nahdlatul Ulama (NU), dan f) Partai
Katolik
2). Dasar Kebangsaan :
Partai Nasional Indonesia (PNI)
Partai Indonesia Raya (Parindra)
Persatuan Indonesia Raya (PIR)
Partai Rakyat Indonesia (PRI)
Partai Demokrasi Rakyat (Banteng)
Partai Rakyat Nasional (PRN)
Partai Wanita Rakyat (PWR)
Partai Kebangsaan Indonesia (Parki)
Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)
Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI)
Ikatan Nasional Indonesia (INI)
Partai Rakyat Jelata (PRJ)
Partai Tani Indonesia (PTI)
Wanita Demokrasi Indonesia (PTI)
3). Dasar Marxisme :
Partai Komunis Indonesia (PKI)
Partai Sosialis Indonesia
Partai Murba
Partai Buruh
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
4). Dasar Nasionalisme :
Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the sosial political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau
keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya
diseHut さkekuataミ sosial politik マasyarakatざ. Keloマpok マasyarakat terseHut yaミg マerupakaミ kekuataミ politik riil didalaマ マasyarakat, diseHut さiミfrastruktur politikざ. Berdasakaミ teori politik, infrastruktur
politik mencakup 5 (lima) unsur atau komponen sebagai berikut : a. Partai politik (political party), b.
kelompok kepentingan (interst group), c. kelompok penekan (pressure group), d. media komunikasi
politik (political communication media) dan e. tokoh politik (political figure).
a. Partai politik (political party) di Indonesia
Pada pemilu tahun 1987 dan 1992 dengan diberlakukannya UU NO. 3 tahun 1985, partai politik dan Golkar
ditetapkan hanya mempergunakan satu-satunya asas, yaitu Pancasila dengan tujuan agar setiap kontestan pemilu
lebih berorientasi padaprogram kerja masing-masing. penerapan atas tersebut langsung sampai dengan
pelaksanaan pemilu 1997. fakta memperlihatkan bahwa selama pemilu orde baru, golkar selalu dominan. dalam
pemilu 1971 golkar meraih (62,8%),tahun 1997 (62,1%), tahun 1982 (64,3%),tahun 1987 (73,2%)tahun 1992
(68,1%) dan pada tahun 1997 (70,2%).
Masa/Era Repormasi (tahun 1999 s.d.sekarang) Era reformasi benar-benar merupakan arus angin perubahan menuju demokratisasi dan asas keadilan.
Partai-partai politik diberikan kesempatan untuk hidup kembali dan mengikuti pemilu dengan multipartai
yang terselenggarakan pada tahun 1999 berdasarkan undang-undang No. 3 tahun 1999. sangat mengejutkan
bagi semua manusia elemen masyarakat Indonesia ternyata paska-orde baru pemilu diikuti sebanyak 48
partai politik.
Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dapat diidentifikasikan ke dalam jenis-jenis
professional dan memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan.
Kelompok kepentingan pada negara totaliter (partai tunggal) pada umumnya dianut oleh negara komunis
(Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan lain-lain). David Lane, (seorang analisis politik) mengidentifikasi
5 (lima) kategori kelompok kepentingan di Uni Soviet (Rusia), yaitu:
a. Elite politik, seperti anggota-anggota politburo
b. Kelompok-kelompok institusional, sepsrti serikat-serikat dating
c. Kelompok-kelompok pembangkang setia, seperti para dokter dan guru
Partai Demokrat Tionghoa (PTDI)
Partai Indonesia Nasional (PIN)
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
Masa Orde baru (tahun 1966-1998)
Awal kebangkitan orde baru (!966) dalam melakukan pembelahan institusi politik, tetap berpandang bahwa
jumlah partai politik yang terlalu banyak tidak menjamin stabilitas politik. Usaha pertama disamping
memulihkan partai-partai yang tidak secara resmi dilarang, adalah menyusun undang-undang tentang pemilu
yang dianggap sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu. Dan pemilu yang direncanakan dilaksanakan
dalam waktu dekat, ternyata baru terlaksana tahun 1971 dengan peserta sebanyak 10 partai politik. ( Golkar,
Parmusi, NU, PSII, Partai Islam, Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba, dan IPKI)
Hasil Pemilu 1971 menunjukkan kemenangan Golkar yang diikuti oleh Parmusi, NU dan PNI.
Selanjutnya dengan diberlakukannya UU RI no. 03 tahun 1957, Pemilu tahun 1977 dan 1982 hanya diikuti
oleh 3 ( tiga) peserta :
1). PPP dengan ciri ke-islaman dan ideologi islam.
2). Golkar dengan ciri kekayaan dan keadilan sosial.
3). PDI dengan ciri demokrasi, kebangsaan (nasionalisme), dan kedilan
Era orde baru mengalami antiklimaks kekuasaan setelah pada akhir tahun 1997 negara Indonesia mengalami
krisis moneter yang selanjutnya berkembang menjadi krisis multidimensi karena terperangkap hutang luar negeri
yang besar dan banyaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang melibatkan pejabat birokrasi dan
pengusaha.
b. Kelompok kepentingan (interest group) Kelompok kepentingan (interest group), dalam gerak langkahnya akan sangat tergantung pada sistem
kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. Aktivitas kelompok kepentingan umumnya menyangkut
tujuan-tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran-sasaran yang monolitis dan intensitas usaha yang tidak
berlebihan.
regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi.
Kelompok insitusional : kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi – fungsi politik atau sosial.
Kelompok asosiasional : Kelompok yang menyatakan kepentinganya secara khusus, memakai tenaga
kelompok sebagai berikut :
Kelompok Anomik : kelompok yang terbentuk dari unsur – unsur masyarakat secara spontan dan
seketika akibat isu kebijakan pemerintah, agama, politik, dsb.
Kelompok non-asosiasional : Kelompok yang berasal dari unsur keluarga dan keturunan atau etnik,
d. Pengelompokan-pengelompokan sosial yang tidak terorganisir dalam satu kesetian, seperti petani dan
tukang
e. Kelompok-kelompok yang tidak terorganisir dalam satu kesatuan, yang bukan merupakan bagian dari
aparat Soviet (Rusia), atau yang mempunyai jarak dengan rezim penguasa, seperti kelompok intelektual
yang menentang rezim atau anggota sekte-sekte keagamaan tertentu
Pada negara yang menerapkan sistem dua partai, disiplin partai baik dalam parlemen maupun kabinet
relatif lebih ketat dan hal ini merupakan kendala tersendiri terutama untuk mendukung sepenuhnya
program-program kelompok-kelompok tertentu.
Di negara berkembang pada umumnya. dan khususnya di Indonesia masyarakat yang tergabung dalam
kelompok kepentingan biasanya sensitive terhadap isu politik dalam lingkup kelompok politik yang sempit.
Masyarakat masih dibatasi realita politiknya (terutama masa orde baru) oleh para pemegang kekuasaan
negara/pemerintah. Dengan asumsi demi stabilitas politik. Tampak bahwa pada masa itu pemegang
kekuasaan negara/pemerintah cukup tangguh mengendalikan kehidupan politik supaya terdapat keleluasaan
bagi proses pembangunan bidang kehidupan lainnya.
Mereka pada umumnya dapat menjadi kelompok penekan dengan cara mengatur orientasi tujuan-
tujuannya yang secara operasional (melakukan negosiasi) sehingga dapat mempengaruhi kebijaksanaan
umum.
Dalam realitas kehidupan politik, kita mengenal berbagai kelompok penekan baik yang sifatnya sektoral
maupun regional. Tujuan dan target mereka biasanya bagaimana agar keputusan politik berupa undang-
undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih menguntungkan kelompoknya (sekurang-
kurangnya tidak merugikan).
Kelompok penekan, kadang-kadang muncul lebih dominan dibanding dengan partai politik, manakala
partai politik peranannya tidak bisa lagi diharapkan untuk mengangkat isu sentral yang mereka perjuangkan.
Kondisi inilah yang mendorong kelompok penekan tampil ke depan sebagai alternative terkemuka.
Media komunikasi politik merupakan salah satu instrument politik yang dapat berfungsi untuk
menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun
sebaliknya. Media komunikasi seperti surat kabar, telepon, fax, internet, televise,radio, film, dan sebagainya
dapat memainkan peran penting terhadap penyampaian informasi serta pembentukan/mengubah pendapat
umum dan sikap politik publik.
Pengangkatan tokoh-tokoh merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat
dari berbagai sub-kluktur, keagamaan, status sosial, kelas, dan atas dasarisme-isme kesukuan dan kualifikasi
tertentu, yang kemudian memperkenalkan mereka pada peran-peran khusus dalam sistem politik. Bagi
actor-aktor politik itu sendiri, pengangkatan diri mereka selalu melalui proses, yaitu :
c. Kelompok Penekan (pressure group)
Namun pasca Orde Baru (tahun 1998) yang disebut dengan era reformasi, masyarakat berperan aktif
dalaマ マeミuマHuhkaミ saミgkar partisipasi politik さdeマokratisasiざ setelah selama 32 tahun dikekang dengan
berbagai instrument politik dan peraturan perundangan. Berkembangnya sistem politik di Indonesia dewasa
ini tidak lepas dari peran kelompok kepentingan yang selama Orde Baru berkuasa bersebrangan, terutama
dari kalangan akademisi, politikus, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, dan sebagainya.
Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk
menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan
membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang
mempunyai kepentingan sama, antara lain :
a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan
c. Organisasi kepemudaan
d. Organisasi Lingkungan Kehidupan
e. Organisasi pembela Hukum dan HAM
f. Yayasan atau Badan hukum lainnya,
d. Media komunikasi politik (political communication media)
e. Tokoh Politik (political/figure)
Transformasi dari peranan-peranan non-politis kepada suatusituasi di mana mereka menjadi cukup
berbobot memainkan peranan-peranan politik yang bersifat khusus.
Pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas-tugas politik yang selama ini belum pernah
mereka kerjakan, walaupun mereka telah cukup mampu untuk mengemban tugas seperti itu. Proses
pengangkatan itu melibatkan baik persyaratan status maupun penyerahan posisi khusus pada mereka.
Di dalam benak masyarakat sering timbul pertanyaan apakah pengangkatan tokoh-tokoh politik akan
pengaruh besar terhadap pembangunan dan perubahan? Pada umumnya pengangkatan tokoh-tokoh politik
akan memberikan angin segar dalam memaprkan beberapa komponen perubahan dalam segala untuk dan
menifestasinya.
Pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran di sector infrastruktur politik,
organisasi, asosiasi-asosiasi, kelompok-kelompok kepentingan serta derajat politisasi dan partisipasi
masyarakat.
Menurut Lester G. Seligman, proses pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa
aspek , yakni :
a. Leditimasi elit politik
b. Masalah kekuasaan
c. Representativitasi elit politik
d. Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.
Di negara-negara demokrasi pada umunya, pengangkatan tokoh-tokoh politik dilakukan melalui
pemilihan umum. Hal ini akan berbeda jika dilaksanakan di negara-negara totaliter, diktator atau otoriter.
2. Suprastruktur Politik
Suprastruktur politik di negara Indonesia sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sampai
dengan tahun 2006 telah membawa perubahan besar di dalam sistem politik dan ketatanegaraan Republik
Indonesia. Era reformasi disebut juga sebagai さEra kebaミgkitaミ Deマokrasiざ. Reformasi di bidang politik dan hukum ketatanegaraan, yaitu dilaksanakannya amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 selama 4 (empat kali) dari tahun 1999-2002. Amandemen pertama disahkan (19 Oktober
1999), kedua ( 18 Agustus 2000), ketiga (10 November 2001), dan keempat (10 Agustus 2002). Amandemen
UUD 1945 tersebut telah mengubah struktur suprapolitik di Indonesia.
C. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara
1. Pendekatan Sistem Politik Negara Untuk mengetahui adanya perbedaan sistem politik di berbagai negara, terlebih dahulu perlu dipahami
fungsi dari sistem politik tersebut. Terdapat tiga fungsi politik yang tidak secaralangsung ter;ibat dalam
pembuatan dan pelaksanaan pemerintahan, tetapi sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya
sistem politik. Ketiga fungsi itu adalah :
a. Sosial Politik . Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-siakp
politik dikalangan penduduk umum, bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk
menjalankan peranan-pranan politik, administrative, dan yudisial tertentu.
Suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak
politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-
lembaga negara yang ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya.
Suasana ini pada umumnya dapat diketahui di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan peraturan
perundang-undangan suatu negara.
Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umunya elit politik pemerintah dibagi dalam
kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), legislative (pembuat undang-undang), dan yudikatif (yang
mengadili pelanggaran undang-undang), dengan sistem pembagian kekuasaaan atau pemisahan kekuasaan.
Untuk terciptanya dan mantapnya kondisi politik negara, suprastruktur politik harus memperoleh
dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula. Rakyat, baik secara berkelompok berupa partai politik
atau organisasi kemasyarakatan, maupun secara individual dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan
melalui wakil-wakilnya.
b. Rekrutmen politik . Rekrutmen merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan
masa jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota
organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. c. Komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarkat dan
melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam mmpelajari proses
politik suatu negara diperlukan beberapa pendekatan sebagao berikut :
No Pendekatan Uraian/Keterangan
1 Pendekatan Sejarah Sistem politik dipelajari dari sejarah bangsa. Ada tiga factor yang
mempengaruhi pendekatan ini, yakni masa silam (the past), masa
sekarang (the present), dan masa yang akan dating (the future)
2 Pendekatan Sosiologis Untuk mempelajari sistem politik suatu negara perlu mempelajari
sistem sosial/sistem kemasyarakatan yang ada di suatu negara.
Perbedaan-perbedaan sistem sosial akan mempengaruhi terhadap
sistem politik uatu negara.
3 Pendekatan
Kultural/Budaya
Pendekatan ini dilihat daripendidikan dan budaya masyarakatnya.
4 Pendekatan Psikologi
Sosial/Kejiwaan
Masyarakat
Dalam pendekatan dilihat dari sikap-sikap masyarakat yang akan
berpengaruh terhadap sikap-skap politik.
5 Pendekatan Filsafat Dalam pendekatan ini dibicarakan tentang filsafat yang menjadi
way of life dari masyarakat atau bangsa itu.
6 Pendekatan Ideologi Didalam pendekatab ini, suatu sistem politik dilihat dan dipelajari
dari ideology bangsa/negara yang berlaku didalam negara itu.
7 Pendekatan Konstitusi
dan Hukum
Didalam pendekatan ini, suatu sistem politik ilihat dari konstitusi
dan undang-undang serta hukum yang berlaku dedalam negara itu.
2. Perbedaan Sistem Politik Memahami perbedaan sitem politik yang ada pada setiap negara bukanlah sesuatu yang mudah. Perlu
wajtu untuk mengadakan studi mendalam tentang apa dan bagaimana suatu negara dijalankan dengan
sistem politik yang dianutnya.
a. Sistem politik negara Inggris
No Faktor Yang Mempengaruhi Uraian/Keterangan
1 Latar Belakang Sejarah Masyarakat Inggris sejak abad 19, mulai mengubah
4 Kondisi Psiko-Sosial/Kejiwaan
Masyarakat
5 Pedoman Filsafat Masyarakat Inggris akan sangat mendukung rezim yang
berkuasa, mana kala para penguasa juga mentaati
undang-undang politik asasi. Dan jika dilanggar maka
akan menghadapi perlawanan.
3 Kondisi Kultural/Budaya Sebagian masyarakat Inggris memiliki tingkat
pendidikan dan kesejahteraan yang baik. Mereka
dikenal sebagai masyarakat yang disiplin dan taat pada
aturan.
2 Kondisi Sosiologis Kondisi masyarakat Inggris yang semula agraris feodal,
dengan cepat menyesuaikan diri menjadi masyarakt
industry modern.
bentuk ekonominya dari ekonominya pertanian dan
kerajinan tangan menjadi masyarakat industri modern.
Mayoritas masyarakat Inggris sangat menghormati
simbol-simbol kekuasaan negara, seperti ratu atau raja,
lembaga pemerintah, dan lain-lain.
6 Paham atau Ideologi yang
Diterapkan
Penerapan Ideologi negara Inggris yang juga pada
umunya dianut oleh negara-negara Erofa (Barat) adalah
ideology liberal.
7 Pedoman Konstitusi dan
Hukum
b. Sistem politik negara Republik Indonesia
No Faktor Yang
Mempengaruhi Uraian/Keterangan
1. Latar Belakang Sejarah Terjadinya Negara Konstitusi Republik Indonesia telah melalui perjalanan
politik yang panjang. Bangsa Indonesia harus menghadapi Kolonial
Belanda selama lk. 350 tahun, dan bala tentara Jepang selama lk. 3,5
tahun untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan yang akhirnya
terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945.
2. Kondisi Sosiologis Kondisi bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan, sangat
merasakan penderitaan dan keterbelakangan dalam berbagai bidang
kehidupan. Masyarakat Indonesia yang multibangsa, agama, ras dan
antar golongan telah dipersatukan dalam kesatuan politik dngan
semboyan Bhineka Tunggal Ika.
4. Kondisi Psiko-
Sosial/Kejiwaan
Masyarakat
Bangsa sebelum menjadikan Pancasila sebagai dasar negara selalu dapat
dipecah belah oleh bangsa lain. Hal ini menyebabkan negara pernah
mengalami penjajahan dari Kolonial Belanda maupun Jepang.
Kekuasaan pemerintah Inggris lebih banyak dibatasi
oleh konvensi (hukum tidak tertulis) dari pada hukum
formal.
Dalam struktur politik pemerintah Inggris, pemegang peran politik pusat digolongkan dalam 3
(tiga) bagian, yaitu : para menteri kabinet, para pegawai negeri senior, dan para pegawai tidak tetap
lainnya. Para pemegang peranan politik pusat, pengalaman/senioritas sangat dihargai.
Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh kabinet (perdana menteri dan dewan menteri)
serta parlemen yang terdiri dari Majelis Rendah dan Majeis Tinggi. Peranan parlemen dalam
merumuskan kebijakan pemerintah dibatasi, karena cara kerjanya diawasi oleh kabinet. Sedangkan
perdana menteri dapat memastikan bahwa setiap usul yang diajukan oleh pemerintahnya akan
diputuskan dalam parlemen tepat pada waktu yang telah ditetapkan, dan disetujui dalam bentuk yang
dikehendaki oleh parlemen.
3. Kondisi Kultural/Budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar sendi-sendi
multicultural, berbeda-beda suku, agama, ras dan antar golongan.
Semangat menjenjeng tinggi persatuan dan kesatuan, serta rela
berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara telah tertanam di dada
setiap warga negara .
5. Pedoman Filsafat Pancasila dalam sistem politik Indonesia, telah dijadikan sebagai dasar
dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam
hidup.
6. Paham atau Ideologi yang
diterapkan
Ideologi Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Sumber dari segala
sumber hukum)
7. Pedoman Konstitusi dan
Hukum
Berdasarkan konstitusi UUD 1945 ( amandemen)
1 Latar Belakang Sejarah Proses kehidupan sistem politik di China merupakan produk revolusi
antara tahun 1911 s.d. 1949. Revolusi pertama ( 1911 ) menggantikan
sistem kerajaan yang telah bertahan berabad – abad. Revolusi kedua (
1928 ) membentuk pemerintah pusat yang baru di bawah Kuomintang
dngan dominasi satu partai yang lebih bersemangat, terorganisir, dan
c. Sistem politik negara Republik Rakyat Cina (RRC)
No Faktor Yang Mempengaruhi Uraian/Keterangan
terpusat. Revolusi ketiga ( 1949 ) menjadikan partai Komunis China (PKC)
sebagai penguasa dan membentuk pemerintah komunis sampai dengan
sekarang.
2 Kondisi Sosiologis Pada masyarakat China tradisional, lembaga – lembaga sosial yang
domunan adalah keluarga; setiap individu harus menyesuaikan tidakan –
tindakan mereka demi pemeliharaan dan kemakmuran unit itu. Mereka
mengakui wewenang kekuasaan para pemimpinnya atas tingkah laku
sosial mereka. Wewenang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, adalah
lebih tinggi daripada tuntutan unsure – unsure dalam masyarakat.
Kesetiaan harus diarahkan pada kepentingan kolektif dan bukan pada
ikatan – ikatan pribadi.
3 Kondisi Kultural/Budaya Pemerintah China sejak tahun 1949 telah mengupayakan pendidikan
sebagai salah satu alat yang paling efektif untuk mengubah sikap politik
orang – orang China. Pemerintah berkepentingan dengan pendidikan ,
karena dapat mempermudah melakukan mekanisme kontrol dalam
mengendalikan warga negara yang mencapai usia sekolah. Melalui
pendidikan, masyarakat ikut menanggung beban sosialisasi dan
menciptkan masyarakat yang melek huruf sebagai syarat pendidikan
politik dan keterlibata politik. Pemerintah menyadari bahwa beban
penduduk yang besar dengan corak agraris, perlu kerja keras dalam
memajukan warga negaranya.
4 Kondisi Psiko-
Sosial/Kejiwaan Masyarakat
Negara China yang memiliki wilayah dan penduduk terbesar di dunia,
sebelum Partai Komunis China berkuasa selalu dilanda perang saudara. Hal
ini menyebabkan negara menjadi lemah dan banyak mengalami
penyerbuan bangsa asing. Namun dewasa ini, dengan kepercayaan diri
yang tinggi telah mampu berada dalam suatu posisi menguasai pengaruh
atas suatu ilayah yang sangat luas dan penting. Mereka juga bangga telah
memiliki kekayaan budaya yang tinggi negara China yang telah diwariskan
oleh para pendahulunya.
5 Pedoman Filsafat Mayoritas masyarakat Cina memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi.
Mereka memiliki keyakinan bahwa mobilisasi dan perjuangan adalah inti
dari politik. Sifat – sifat seperti antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan,
dan usaha bersama mendapatkan nilai yang tinggi. Asas percaya diri
sendiri mempunyai implikasi nasional maupun internasional.
Sistem komunis timbul secara langsung dari periode revolusioner yang
bukan diciptakan oleh kaum komunis. Revolusi Cina telah berlangsung
selama berpuluh – puluh tahun sebelum partai komunis menjadi kekuatan
yang besar dalam politik Cina dan mulai menguasai pemerintahannya.
Tidak dapat disangkal bahwa Uni Soviet mempunyai pengaruh kuat melalui
penyebaran Marxisme dan Leninisme. Antiimperialisme merupakan
unsure paling kuat dalam pembentukan ideology komunis.
6 Paham atau Ideologi yang
Diterapkan
Berdasarkan konstitusi tahun 1954, organ wewenang negara tertinggi dan
pemegang wewenang legislative satu – satunya dalam sistem politik
ミegara adalah さ Koミgres ‘akyat Nasioミalざ ふK‘Nぶ. K‘N マerupakaミ Hadaミ perwakilan yang terdiri dari wakil – wakil yang dipilih oleh kongres tingkat
provinsi, angkatan bersenjata, dan orang – orang Cina perantauan. KRN
merupakan forum proses politik untuk mempelajari, mendukung, dan
mengesahkan tindakan – tindakan pimpinan pusat yang melambangkan
dukunganrakyat. selain KRN, organ adminsitratif utama dalam struktur
politik negara adalah Dewan Negara yang terdiri dari Perdana Menteri,
Wakil – wakil Perdana Menteri, dan Kepala – kepala dari semua
kementrian dan komisi. mereka merupakan pusat kekuasaan negara yang
7 Pedoman Konstitusi dan
Hukum
3. Model-model Sistem politik Setiap Negara mempunyai sistem politik yang berbeda-beda antara Negara satu dengan yang lainnya,
hal ini dipengaruhi oleh sejarah, lingkungan dan atau kultur serta Ideologi yang digunakan oleh negara
tersebut.
Beberapa model-model sistem politik ditinjau dari sudut historis dan perkembangan sistem politik,
dimulai Otokrasi Tradisisonal ke Totaliter dan sampai ke Demokrasi (Ramlan Surbakti)
1. Sistem politik Otokrasi Tradisional
Sistem politik menekankan pada nilai-nilai moral dari kebutuhan materil, menekankan kekerabatan
dari pada individualisme, menekanakan ikatan primordial seperti ikatan keturunan, ikatan suku
bangsa atau agama yang terwujud dalam diri seorang pemimpin yang dominan ( Otokrat ), contoh
pemimpinmya biasanya sultan, raja atau kaisar yang dijadikan identitas bersama dalam sistem ini.
Kekuasaanya lebih bersifat pribadi, berada di sekitar otokrat tersebut, seperti kaum bangsawan, tuan
tanah & alim ulama, kelompok sosial modern seperti kelompok kepentingan, partai politik medi
massa belum berkembang, para petani tidak ikut kegiatan politik karena mskin, nuta huruf, terikat
tradisi dan dikuasai tuan tanah sedangkan tuan tanah sebagai kaki tangan otokrat. Kewenangan
otokrat bersumber dan berdasarkan tradisi atau warisan orang tuanya yang mungkin pernah
memegang otokrat atau kerabat otokrat.
2. Sistem politik Totaliter
Sistem ini sangat menekankan konsessus total di dalam masyarakat dan menimbulkan konflik di
dalam maupun di luar negeri. Namun untuk mencapai itu semua bukan hanya dengan Indoktrinasi
Ideologi tetapi juga dengan cara paksaan yang luas dan mendalam. Sistem ini terdapat dalam Sistem
Politik Komunisme dan Sistem politik Fasisme.
3. Sistem Politik Demokrasi
Sistem ini sistem politik yang menghendaki keseimbangan antara konflik dan konsessus artinya
demokrasi yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan diantara
individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah selama tidak
menganggu sistem.
4. Sistem Kepartaian Dunia Masing-masing negara mempunyai sistem politik yang berbeda-beda, termasuk sistem kpartaian yang
digunakan. Sistem kpartaian yang ada di dunia ini terdapat tiga macam sistem yaitu :
a. Sistem satu Partai ( One Party Sistem )
Suatu negara yang menerapkan sistem ini hanya terdapat stu partai saja yang berkuasa dalam negara
itu bersifat dictator. Fungsi partai dalam sistm kepartaian ini sebagai pembimbing dan penggerak
masyarakat serta menekan perpaduan anatara kepentingan partai dengan kepentingan rakyat.
Negarayang menerapkan sistem ini adalah beberapa negara Afrika, Erofa Timur, RRC serta Korea
Utara atau dinegara-negara komunis.
b. Sistem Dua Partai ( Two Party Sistem )
Suatu negara yangmenerapkan sistem ini terdapat dua partai atau beberapa partai tetapi peranan
dominan tetap pada dua partai yaitu partai yang berkuasa ( karena menang dalam pemilu ) dan
partai oposisi ( karenakalah dalam pemilu ). Dalam sistem ini partai yang kalah dalam pemilu
berperan sebagai pengecam utama terhadapa kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan,
sedangkan partai yang menang dalam pemilu duduk dalam pemerintahan. Kedudukan partai yang
berkuasa sewaktu-waktu dapat berpimdah tangan, didasarkan pada hasil pemilu. Sistem ini sangat
sesungguhnya. Sedangkan Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaaan
Rakyat Tertinggi, berdasarkan konstitusi merupakan organ – organ
pengadilan yang menyelidiki masalah – masalah dan memberikan putusan
pengadilan. Kejaksaan mempunyai kekuasaan yang bebas, termasuk
penyelidikan, penuntutan, dan pengawasan secara umum terhadap semua
organ negara, termasuk pengadilan – pengadilan.
cocok diterapkan di masyarakat yang sifatnya homogin. Negara yang menerapkan sistem ini adalah
Amerika serikat, Inggris, terutama inegara-negara liberal.
c. Sistem Multi Partai ( Multy Party Sistem )
Suatu ngara yang menerapkan sistem ini terdapat banyak partai politik yang diperbolehkan hdup dan
berkembang. Masing-masing partai politik mempunyai asas yang berbeda-beda. Biasanya didalam
sistem ini susah itemukan adanya suatu partai yang memperolh suara terbanyak, oleh karena itu
dilakukan kualisi diantara beberapa partai agar suara yang diperoleh dapat menjadi suara terbanyak.
Demikian juga dengan sistem pemerintahan yang dibentuknya juga pemerintahan kualisi. Sistem ini
biasanya diterapkan dalam masyarakat yang bersifat majemuk (heterogin). Negara yang menerapkan
sistem ini antara lain Perancis, Belgia, Nederland, Filipina, Indonesia dll.
5. Dinamika Politik Indonesia
didominasi oleh orang-orang pada zaman pendudukan Jepang menduduki jabatan penting.
b. Adanya pandangan bahwa sistem presidensial memungkinkan dibuatnya produk darurat legislasi,
yang berarti negara terlalu kuat dan tidak mencerminkan demokrasi.
c. Pemerintahan yang ada hanya untuk memberikan kesan kepada dunia internasional bahwa negara
ini adalah negara demokrasi yang bukan boneka jepang. d. Adanya keinginan untuk menghalau kegiatan politik Subardjo untuk menjadi partai persatuan
nasional sebagai partai tunggal.
Secara umum dinamika politik Indonesia dapat di bagi dalam empat periode 1. Periode Demokrasi liberal ( 1945-1959 )
Pada periode ini dinamika politik negara Indonesia dapat dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan
sebagai berikut:
a. Pada awal kemerdkaan presiden untuk sementara memegang jabatan rangkap dan segera
membentuk serta melantik Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
b. Untuk menghindari kekuasaan presiden yang terpusat, timbul usaha-usaha untuk membangun corak
pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu parlementer.
c. Dengan dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan bahwa Komite
Nasional Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan
GBHN.
2. Periode Demokrasi Terpimpin ( 1959-1966 ) Pada periode ini dinamika politik negara Indonesia dapat dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan
sebagai berikut :
a. Keluarnya dekrit presiden 5 juli 1959 telah mengakhiri sistem politik liberal yang kemudian berganti
dengan sistem demokrasi terpimpin dan brlakunya kembali UUD 1945.
b. Dekrit presiden selain didukung oleh anggota Angkatan Darat dan MA, juga banyak didukung oleh rakyat
karena kegagalan dewan konstituante dalam melaksanakan tugasnya yaitu membuat UUD yang baru.
c. Demokrasi terpimpin mengandung ketentuan tentang mekanisme pengambilan keputusan dengan
muayawarah dan mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka keoutusan tentang
masalah yang dimusyawarahkan tersebut diserahkan kepada presiden untuk diambil keputusan.
d. Pilar-pilar demokrasi dan kehidupan kepartaian serta legislatif menjadi sanngat lemah, sebaliknya
presiden sebagai kepala eksekutif menjadi sangat kuat.
Dalam demokrasi terpimpin yang diterapkan pada masa orde lama ini telah banyak terjadi penyimpangan
terhadap Pancasila maupun UUD 1945, antara lain :
Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaanya padatanggal 17 Agustus 1945, gagasan
Demokrasi dalam kehidupan politik mendapat tempat yang sangat menonjol. Sehingga hal ini
dinyatakan dalam UUD 1945. Pada awal perjalanan politik di Indonesia presiden diberi kekuasaan
sementara untuk kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk sebagai
mana mestinya. Kaum muda menghendaki agar sistem pemrintahan yang akan dibentuk adalah sistem
parlementer bukan presidensial. Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain :
a. Adanya ketidak setujuan terhadap peletakan kekuasaan ditangan Soekarno yang pemerintahannya
a. Penyimpangan ideology yaitu konsepsi pancasila berubah menjadi konsepsi NASAKOM ( Nasionalis,
Agama, Komunis )
b. MPRS melalui ketetaan MPRS No.III/MPRS/!(^# mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur
hidup. c. Pada tahun 1960 DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh presiden karena RAPBN yang diajukan
pemerintah tidak disetujui DPR. Kemudian dibentuklah DPR-GR tanpa melalui pemilu.
3. Periode Orde Baru ( 1966-1998 ) Tarik menarik kekuatan antara Soekarno, PKI, dan angkatan darat akhirnya menangkan oleh angkatan darat.
Soeharto mendapat mandate dari Soekarno untuk memulihkan keamanan melalui surat perintah 11Maret
ヱ9ヶヶ ふ “UPE‘“EMA‘ ぶ yaミg aミtara laiミ Herisi さpeliマphaミ kekuasaan kepadasoeharto untuk mengambil
segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan stailitas pemerintahan serta kelamatan
pribadi presiden. SUPERSEMAR tersebut menjadi jalan bagi tampilnya angkatan darat sebagai peran utama
dalam politik Indonesia. Selamjutnya pemerintah Soeharto yang tampil menggantikan Soekarno sejak 1967
menamakan dirinya pemerintahan orde baru ( ORBA ). Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri
kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakan kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945.
Dinamika politik pada masa ini dapat dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan sebagai berikut :
a. Terjadinya krisis politik yang luar biasa yaitu banyaknya demonstrasi oleh mahasiswa, pelajar dan
ormas-ormas yang hidup dalam tekanan selama erademokrasi terpimpin sehingga melahirkan tuntutan
rakyat ( TRI TURA ) yaitu : Bubarkan PKI, Turunkan Harga/perbaikan ekonomi, dan bersihkan cabinet dwi
kora dari unsur0unsur PKI.
b. Pemerintah orde baru lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi dan pada sisilain rezim ini
berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Upaya untuk membangun stabilitas tersebut
dilakukan dengan mengekang hak-hak politik rakyat atau demokrasi.
c. Pada awal pemerintahan orde baru parpol dan media masa diberi kebebasan untuk melancarkan kritik
dan mengingkapkan realita di dalama masyarakat. Namun sejak dinebtuknya format politik baru yang
dtuangkan dalam UU No. 15tahun 1969 tentang pemilu dan susduk MPR/DPR/DPRD, mengiring
masyarkat Indonesia kearah otoritarian. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengisian 1/3 kursi
anggota MPR dan 1/5 kursi anggota DPR dilakukan melalui pengangkatan secara langsung tanpa melalui
pemilu.
d. Kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1971 mengurai oposisi terhadap pemerintah dikalangan sipil,
karena Golkar sangat dominan sementara partai lain dibawah pengawasan pemerintah.
e. Pada tahun 1973 pemerintah melaksanakan penggabungan Sembilan partai politik peserta pemilu tahun
1971 kedalam dua parpol yaitu PPP yang menggabungkan partai-partai islam, PDI yang merupakan
gabungan partai nasionalis dan Kristen. Penggabungan ini mengakibatkan merosostnya perolhan suara
kedua partai tersebut.
f. Selama orde baru berkuasa pilar-pilar demokrasi seperti parpol dan lembaga perwakilan rakyat dalam
kondisi lemah dan selalu dibayangi kontrol dan penetrasi birokrasi yang kuat.
g. Lembaga eksekutif sangat kuat sehingga partisipasi politik dari kekuatan-kekuatan diluar birokrasi
sangat lemah. Kehidupan pers selalu dibayangi-bayangi oleh percabutan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers
(SIUP)
4. Periode Reformasi Akibat langsung yang disarankan oleh masyarakat menjelang runtuhnya orde baru adalah praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme yang semakin marak dalam berbagai bidang kehidupan. hal ini selain mengakibatkan terjadinya krisis
kepercayaan, juga telah menghancurkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, etika politik, moral hukum, dasar-dasar
demokrasi dan sendi-sendi agama. khusus dibidang politik krisis kepercayaan tersebut diserpon oleh masyarakat melalui
kelompok penekan (Pressure group) dengan mengadakan berbagai macam unjuk rasa/demonstrasi yang dipelopori oleh
mahasiswa, pelajar, dosen, praktisi, LSM, dan politisi. Gelombang demonstrasi yang menyuarakan reformasi begitu
deras mengalir dengan dukungan dari berbagai kalangan.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil
presiden B.J.Habibie .
Adalah sikap perilaku warga negara tidak puas terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang
cepat dan mendasar. Orang yang bersifat radial biasanya tidak mengenal kompromi yang tidak mengindahkan orang
lain serta cenderung maunya menang sendiri.
2) Moderat
Adalah sikap perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan bersedia maju, tetapi tidak
menerima sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang serba cepat seperti kelompok radial.
3) Status Quo
Adalah sikap perilaku politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang ada/berlaku dan keadaan
tersebut berusaha tetap dipertahankan.
4) Konservatif
Adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan
dari perubahan (perubahan tahap demi tahap).
5) Liberal
Adalah sikap perilaku politik masyarakat yang berpikir bebas dan ingin maju terus dengan perubahan progresif dan
cepat. Perubahan yang diinginkan berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan.
6) Reaksioner
Adalah sikap perilaku politik masyarakat yang bersifat menentang kemajuan atau perubahan, bersifat berlawanan
dengan kebijakan pemerintah yang sah.Biasanya dilakukan dengan konfrontasi, protes keras, pemogokan masal,
tindak kekerasan terhadap harta benda dan fasilitas umm, tindak kekerasan terhadap manusia dan sebagainya. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki pandangan hidup pancasila semestinya kita dalam berpolitik sesuai dengan budaya dan
nilai-nilai pancasila antara lain:
1. Menghargai perbedaan dan kemajemukan serta keanekaragaman
2. Kritis, inovatif dan konstruktif
3. Kemandirian dan kompetitif
4. Komitmen yang kuat dan tanggung jawab atas pilihannya
5. Santun dan anti kekerasan serta mampu mengendalikan diri
Masyarakat politik yang berdiri dari elit politik dan massa politik serta menjadi peserta rutin dalam kompetisi politik
harus dibangun sebagai komponen masyarakat yang mempunyai etika politik dalam demokrasi yang baik. Mereka harus
disadarkan bahwa demokrasi bukan hanya kompetisi bebas dengan menggunakan partai-partai untuk merebut jabatan
pemerintahan, tetapi demokrasi juga harus menghormati harkat dan martabat hidup manusia dan membangun
masyarakat politik, ekonomi, dan sosial yang baik.
Ciri-ciri masyarakat politik adalah:
1). Dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, terutama hak pilih aktif.
2). Bersifat kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan bersikap:
a) Menerima sebagai apa adanya.
b) Menolak dengan alasan tertentu, atau
c) Adanya yang suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa.
3). Memiliki komitmen kuat terhadap partai politik yang menjadi pilihannya.
4). Dalam penyelesaian suatu masalah lebih suka dilakukan melalui dialog atau musyawarah.
Adapun bentuk-bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh warga negara sebagai masyarakat politik antara lain:
1). Perilaku politik, 2). Budaya politik, 3). Kelompok kepentingan, dan 4). Kelompok penekan
Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam berpolitik antara lain menjadi anggota partai politik,
menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, maupun aktif dalam kegiatan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Perilaku
politik warga negara pada umumnya terhadap dua hal yaitu: 1). Perasaan puas atau tidak puas dengan kenyataan yang
ada
2). Perilaku yang mengnginkan atau menolak perubahan
Orang yang sudah puas dengan kenyataan yang ada umumnya memiliki sikap perilaku politik yang positif terhadap
pemerintah. Sedangkan orang yang tidak puas dengan kenyataan yang ada memiliki sikap politik yang negatif terhadap
apa saja yang dilakukan oleh pemerintah.
Berdasarkan dua penggolongan sikap perilaku yang ada tersebut, maka sikap perilaku politiknya antara lain :
1) Radikal
Manusia memiliki naluri untuk hidup berkawan dan hidup bersama dengan sesamanyaatau bertentangan satu
sama lain.
Dengan demikian timbullah kelompok-kelompok masyarakat yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu.
Misalnya untuk mengejar kepentingan dibidang politik akan terbentuk masyarakat politik. Masyarakat politik adalah
masyarakat yang sadar berpolitik atau masyarakat yang keikutsertaan hidup bernegara menjadi penting dalam
kehidupannya sebagai warga negara. Tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks, sehingga tanpa dukungan
positif dari seluruh warga negara atau masyarakat, tugas-tugas negara akan banyak yang terbengkelai.
6. Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia
6. Lapang dada dan mau kompromi demi kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara
7. Terbuka dan toleransi
8. Saling menghargai dan bekerja sama
9. Mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah
Beberapa contoh peran serta warga negara dalam sistem politik di Indonesia:
a. Dalam menyalurkan aspirasi sesuai dengan peraturan yang ada
b. Ikut mengsukseskan pemilu
c. Selalu menjaga kondisi yang tetap kondusif
d. Mau menerima hasil pemilu dengan lapang dada,dan lain-lain.