bab 4 -...

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016 126

BAB 4

PRIORITAS dan SASARAN PEMBANGUNAN

Bagian ini memuat uraian tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2017 berdasarkan

hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015 dan target yang direncanakan

dalam RKPD Tahun 2016, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu

strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan

pendanaan dalam Tahun 2016.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017

Secara khusus, tujuan pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia telah

digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang (UUD) 1945 yaitu: melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum;

mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk memudahkan

tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan pembangunan memerlukan

penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapannya baik jangka

panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Visi Pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum pada Peraturan

Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang merupakan tahapan ketiga dari RPJPN 2005-

2025 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan Visi adalah melalui penerapanan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



Secara umum, Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam Gambar 4.1 di

bawah ini:

Gambar 4.1. Strategi Pembangunan Nasional

Untuk menunjukan prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik,

mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan

Sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.



9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan Visi pembangunan, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan

diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro.

a. Pembangunan manusia dan msyarakat

b. Ekonomi Makro

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

a. Kependudukan dan Keluarga Berencana

b. Pendidikan

c. Kesehatan

d. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

e. Perlindungan Anak

f. Pembangunan Masyarakat

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan.

a. Kedaulatan Pangan

b. Kedaulatan Energi

c. Maritim dan Kelautan

d. Pariwisata dan Industri Manufaktur

e. Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

4. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan.

a. Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Ekonomi

b. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses terhadap Ekonomi

Produktif Masyarakat Kurang Mampu

5. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah.

a. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

6. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

a. Politik dan Demokrasi

b. Penegakan Hukum

c. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

d. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah

e. Pertahanan dan Keamanan

Keterkaitan antara Dimensi Pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan

melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan

Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter

bangsa; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;



dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi

ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari

Nawa Cita (Agenda Pembangunan Nasional – RPJMN 2015-2019).

b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan,

kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan

iptek. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari

Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.

c. Dimensi Pambangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada

upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan

pembangunan antarwilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini

merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.

d. Kondisi Perlu yang memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan

hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi

birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi perlu ini

merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2015 sebagaimana yang digariskan dalam RKP

Tahun 2015 Perubahan diarahkan untuk meletakkan dasar fondasi bagi percepatan

pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik,

lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang

kebudayaan. Pembangunan tahun 2016 dirancang juga sebagai keberlanjutan upaya

yang telah dimulai tahun 2015. Dengan demikian, tema RKP 2016 adalah

“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi

Pembangunan Yang Berkualitas”.

Sesuai dengan tema tersebut, maka pembangunan nasional tahun 2016 akan

diarahkan untuk mencapai sasaran Pembangunan yang mencakup:

1. Sasaran Pokok.

2. Sasaran Dimensi Pembangunan Manusia.

a. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk

b. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

c. Meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk

pekerja/buruh terhadap hunian layak

d. Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan

e. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk

keserasiannya terhadap lingkungan

f. Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan

berkelanjutan

g. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti,

membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik

h. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah



i. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman

budaya dalam masyarakat

j. Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial

k. Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial

l. Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi,

harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan

beradab

m. Meningkatnya ketaatan semua unsur didalam masyarakat terhadap hukum

sesuai amanat konstitusi

n. menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan

karakter bangsa

o. Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan

p. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama

q. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama

r. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya

prestasi, dan profesionalitas pemuda

s. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama

di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama

t. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan

internasional

u. Kedaulatan Politik

v. Kemandirian Ekonomi

w. Kepribadian dalam Kebudayaan

3. Sasaran Dimensi Pembangunan Sektor-Sektor Unggulan.

a. Ketahanan Pangan

b. Ketahanan Air

c. Dukungan Perdagangan

d. menguatnya ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang

didukung oleh produksi gas bumi dan batubara

e. meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam

negeri

f. meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan yang ditandai oleh rasio elektrifikasi

dan konsumsi listrik per kapita

g. meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana energy

h. Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim

i. Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar

j. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

k. Pengembangan Perwilayahan Industri

l. Peningkatan Populasi Industri

m. Peningkatan Daya saing dan Produktivitas



n. target wisatawan nusantara menjadi 260 juta kunjungan, wisatawan asing 12

juta orang, dan devisa dari sektor pariwisata sebanyak Rp 172,8 Triliun

o. Pariwisata

p. Meningkatnya daya saing sektor produksi barang dan jasa

q. Meningkatnya keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam

r. Meningkatnya penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global

s. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan SDM,

sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan

t. Terbangunnya 100 Techno Park di kabupaten/kota, dan Science Park di setiap

provinsi

4. Sasaran Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan

a. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan

b. meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah

c. pembangunan konektivitas melalui sarana transportasi

d. Meningkatnya Kapasitas Keuangan PemerintahanMeningkatnya Kapasitas

Keuangan Pemerintahan

e. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

f. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah.

g. Pembangunan Daerah Tertinggal

h. Pembangunan Kawasan Perbatasan

i. Pengembangan Kawasan Strategis

j. Penanggulangan Bencana

k. meningkatnya aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas,

pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada 1.000 desa

tertinggal dan pada 400 desa berkembang untuk menjadi desa mandiri

l. Berkembangnya peran dan fungsi 2 Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau

Jawa – Bali

m. Menguatnya peran, fungsi, dan manajemen pembangunan di 2 Kawasan

Perkotaan Metropolitan yang sudah ada

n. Meningkatnya kapasitas sedikitnya 4 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali

sebagai kota berkelanjutan

o. Perintisan 3 kota baru publik yang mandiri dan terpadu

p. peningkatan keterkaitan kota-desa

q. pengembangan sistem transportasi perkotaan yang modern dan maju

r. meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

s. Reforma Agraria

5. Sasaran Dimensi Pembangunan Kondisi Perlu

a. Pelaksanaan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

b. Penegakan Hukum yang Berkeadilan Pemberantasan Korupsi



c. Memberantas Narkoba dan Psikotropika

d. Menguatkan Sistem Pertahanan Nasional

e. Membangun Industri Pertahanan Nasional

f. Membangun Polri Professional

g. Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

h. Memperkuat Peran Indonesa dalam Kerjasama Global dan Regional

i. Meminimalisasi Dampak Globalisasi

j. Melanjutkan Konsolidasi Demokrasi untuk Memulihkan Kepercayaan Publik

k. meningkatkan kualitas Tata kelola dan Reformasi Birokrasi

l. Terselenggarnya sensus ekonomi tahun 2016 untuk data dasar seluruh

kegiatan ekonomi selain sektor pertanian

m. Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi

n. Tersedianya dan tersajikannya data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali

sektor pertanian yang sesuai dengan kebutuhan penyusunan berbagai

kebijakan dan perencanaan pembangunan

o. Tersedianya data yang memberi gambaran lengkap tentang level dan struktur

ekonomi

p. Tersedianya informasi dasar karakteristik usaha di Indonesia dan daya saing

bisnis di Indonesia untuk semua sektor ekonomi kecuali sektor pertanian.

Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tertuang Visi pembangunan Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah: “Mewujudkan Masyarakat Nusa

Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”. Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 tersebut

diwujudkan melalui 7 Misi Pembangunan, yakni:

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter.

2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.

3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan

hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.

4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan,

dan mengembangkan keunggulan daerah.

6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah

berbasis tata ruang.

7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-

2025 telah ditetapkan, bahwa:



Visi Kota Mataram Tahun 2005-2025 adalah "Terwujudnya Kota Mataram yang

Religius, Maju, dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan

Jasa Tahun 2025".

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan tujuh

Misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan

Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral dan Etika.

2. Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya,

Politik dan Hukum.

3. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK serta diimbangi

dengan IMTAQ.

4. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah dalam menghadapi Era

Globalisasi.

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik.

6. Mewujudkan Pengelolaan Potensi dan Sumber Keuangan Daerah Yang Efektif,

Efisien dan Akuntabel.

7. Mewujudkan Pengelolaan Potensi SDA Berdasarkan Prinsip Kelestarian

Lingkungan Hidup dan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

4.2. Prioritas Pembangunan

Pencapaian sasaran Nawa Cita berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan

nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 memiliki skala prioritas untuk

tahun 2016 sebagai berikut :

1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya

perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial,

serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme

dan cinta tanah air serta semangat bela Negara.

2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi

agrarian, untuk pengendalian pemafaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit

dan pupuk, peningkatan biaya operasi, dan pemeliharaan irigasi dalam upaya

peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak

dan lebih sejahtera.

3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah,

antardesa dan pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai

pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang yang dapat mengurangi

kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah.

4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang

maritime, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal

tersebut bertujuan agar tersedianya jaringan infrastruktur perhubungan dengan

berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah



dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang

dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan

menekan harga inflasi.

5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui

pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya

peningkatan kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Arah pembangunan wilayah dalam RPJMN 2015-2019 dibagi menjadi tujuh

wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara,

Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali, dan Wilayah Sumatera.

Pembangunan Kota Mataram termasuk dalam arah pengembangan wilayah ketiga yaitu

Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebagai:

1. Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan Industri Meeting,

Incentive, Convention, Exhibition (MICE);

2. Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian

berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan

rumput laut;

3. Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung;

4. Pengembangan industri mangan dan tembaga.

Tujuan pengembangan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2015-2019 adalah

mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dengan

menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan pariwisata

ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi,

garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga, (b) penyediaan infrastruktur

wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015-2019

adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau

Nusa Tenggara;

2. Mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Kepulauan Nusa

Tenggara;

3. Mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Nusa Tenggara;

4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan;

5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota;

6. Mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat,

berdaya saing, dan aman;

7. Otonomi Daerah;

8. Sasaran Penanggulangan Bencana di Wilayah Nusa Tenggara.



Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

dalam RPJMN 2015-2019 yang bersesuaian dengan pembangunan di Kota Mataram

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Matrik Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa

Tenggara RPJMN 2015-2019

No Arah Kebijakan

Strategi

Pengembangan

Wilayah Kepulauan

Nusa Tenggara

Strategi Pengembangan di Kota

Mataram

I Pengembangan Kawasan Strategis

a. Percepatan Penguatan Konektivitas

1. Pembangunan Jalan Penghubung Kawasan Strategis

b. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK

1. Pembangunan Technology Park

bidang komoditas sapi, garam, rumput laut, dan jagung serta pariwisata untuk meningkatkan inovasi teknologi.

c. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

1. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal

2. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi

II Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

1. Pengembangan Kawasan Perkotaan

a. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

1. Membentuk Kawasan perkotaan metropolitan (Mataram Raya) yang berperan sebagai PKN dalam rangka membangun koridor ekonomi wilayah timur Indonesia, mengurangi urbanisasi dari Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, dan NTT ke Kota Mataram



No Arah Kebijakan

Strategi

Pengembangan

Wilayah Kepulauan

Nusa Tenggara


Mataram

2. Meningkatkan aksesibilitas berbasis kepulauan antar PKN (kawasan perkotaan Sarbagita), PKW (Praya, Raba, dan Sumbawa Besar), dan PKL (Ende) disekitar Kota Mataram melalui penyediaan simpul transportasi terutama laut dan udara

3. Mengembangkan konektivitas

dengan Pulau Bali pada sektor unggulan pariwisata

b. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada pada kawasan Metropolitan Mataram Raya dan Kota Sedang di Wilayah Nusa Tenggara

1. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan saranaprasarana permukiman

2. Meningkatkan aksesibilitas antar kota melalui penyediaan sarana transportasi umum antarmoda khususnya transportasi laut dan darat secara terpadu dan optimal sebagai penghubung Nusa Tenggara Bagian Barat dan Bagian Timur

3. Menyediakan sarana prasarana pemerintahan dan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata yang mampu mengakomodasi kegiatan koperasi, UMKM, industri pengolahan kecil dan menengah

4. Menyediakan sarana pengolahan perindustrian khususnya industri pengolahan untuk mengakomodasi dan mengembangkan kawasan perindustrian yang sudah ditetapkan

5. Menyediakan pelayanan prasarana sarana kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keamanan kota serta meningkatkan modal sosial masyarakat serta memberikan

rasa aman dan tentram bagi masyarakat kota

c. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana

1. Mewujudkan penyelenggaraan ruang yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan

2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam



No Arah Kebijakan

Strategi

Pengembangan

Wilayah Kepulauan

Nusa Tenggara


Mataram

upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana (urban resilience)

3. Membangun infrastruktur kota dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana

4. Mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau melalui: green

openspace (ruang terbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah

dan limbah melalui 3R )untuk pengurangan tingkat pencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur ulang

d. Perwujudan Kota Cerdas dan Daya Saing Kota

1. Mengembangkan pencitraan kota (city branding) melalui produk

unggulan, SDM unggulan dan memiliki karakter sosial budayalokal yakni potensi pariwisata;

2. Menyediakan layanan publik

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung kegiatan seluruh sektor dalam bentuk e-government pada sektor

pemerintahan, e-commerce pada sektor perdagangan, e-procurement

atau lelang elektronik

3. Menyediakan layanan publik serta perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana kota melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bentuk egovernment dan e-commerce

4. Mengembangkan pasar keuangan

dalam bentuk penyediaan kredit

lunak kepada industri kecil, koperasi dan UMKM

e. Kebijakan untuk Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

1. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota



No Arah Kebijakan

Strategi

Pengembangan

Wilayah Kepulauan

Nusa Tenggara


Mataram

2. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan, baik melalui kota layak dan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas, melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan scr bersikenambungan

3. Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

4. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota, untuk mewujudkan kota berkelanjutan

5. Mengembangkan dan menyediakan pusat data informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses

6. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog

perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan, seperti: pembangunan infrastruktur perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota

2. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Nusa Tenggara

1. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi

1. Mengembangkan daya tarik wisata Taman Nasional dan sejarah di Kawasan Pariwisata Rinjani melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi perbaikan akses menuju obyek wisata, peningkatan kualitas hotel, rumah makan, dan fasilitas umum

2. Mengembangkan Techno Park

berbasis pertanian dan perikanan rakyat yg mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah & daya saing industri pengolahan dan jasa



No Arah Kebijakan

Strategi

Pengembangan

Wilayah Kepulauan

Nusa Tenggara


Mataram

2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintah-swasta dalam tata kelola ekonomi lokal

2. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan

kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan

IV Penanggulangan Bencana

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana, melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 pada kota sasaran

2. Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota

3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan

Risiko Bencana (RAD PRB) berdasarkan kajian dan peta risiko di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara

4. Penyusunan rencana kontinjensi di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana gempa bumi,tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana

1. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dan meningkatkan pengetahuan

masyarakat tentang kebencanaan di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara



No Arah Kebijakan

Strategi

Pengembangan

Wilayah Kepulauan

Nusa Tenggara


Mataram

2. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi, yang difokuskan di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara

3. Bekerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara

4. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor.

3. Peningkatan kapasitas

penyelenggaraan penanggulangan bencana

1. Penguatan kapasitas apratur dan kelembagaan penanggulangan

bencana di daerah, melalui penyediaan prasarana gedung kantor

2. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, banjir dan letusan gunung di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik

3. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untukpencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;

4. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor



No Arah Kebijakan

Strategi

Pengembangan

Wilayah Kepulauan

Nusa Tenggara


Mataram

5. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana tsunami dan letusan gunung api

6. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di daerah wilayah Nusa Tenggara

V Penataan Ruang Wilayah Nusa Tenggara

1. Struktur Ruang Wilayah

1. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu

2. Mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan dan kelautan

3. Strategi untuk arah kebijakan

pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros Indonesia Bagian Tenggara dengan mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah.

2. Pengembangan Kawasan Lindung

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan

tanah, tsunami, dan abrasi

VI Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

1. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja

2. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha



No Arah Kebijakan

Strategi

Pengembangan

Wilayah Kepulauan

Nusa Tenggara


Mataram

3. Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah prioritas pembangunan daerah

4. Peningkatan Proporsi Belanja Modal

5. Peningkatan Akuntabilitas dan transparansi penganggaran, salah satunya melalui penciptaan informasi anggaran pemerintah daerah melalui e-government

6. Penguatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2016 yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Dasar

penentuan tema pembangunan tersebut yaitu:

Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah

adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat

utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan berkualitas :

o Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis

luas, dan mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.

o Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung

lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan

kesejahteraan yang berkelanjutan.

Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas

kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri

dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang

meningkatkan pemerataan.

Dengan demikian pembangunan nasional tahun 2016 tahun diprioritaskan pada

hal-hal sebagai berikut:

A. Dimensi Pembangunan Manusia

1. Pendidikan : Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

2. Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Pelaksanaan Program

Indonesia Sehat

3. Perumahan Rakyat

4. Revolusi Karakter Bangsa

5. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

6. Revolusi Mental



B. Dimensi Pembangunan Sektor-Sektor Unggulan

1. Kedaulatan Pangan

2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan

3. Kemaritiman

4. Industri

5. Pariwisata

6. Inovasi dan Teknologi

C. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan

1. Ketimpangan Antar Kelompok Masyarakat

2. Pengembangan Wilayah

3. Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

4. Pembangunan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal

5. Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan

6. Tata Ruang dan Pertanahan

D. Dimensi Pembangunan Kondisi Perlu

1. Kepastian dan Penegakan Hukum

2. Keamanan dan Ketertiban

3. Politik dan Demokrasi

4. Tata kelola dan Reformasi Birokrasi

5. Sensus Ekonomi 2016 dengan Kualitas Data dan Informasi Statistik yang

Lebih Baik

Sedangkan dalam Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, pada tahun

2016 diharapkan peran ekonomi wilayah Nusa Tenggara meningkat terhadap

perekonomian Nasional. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tidak terlepas dari

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nusa Tenggara antara lain ditujukan untuk

mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan,

hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan serta kehutanan yang

berdaya saing dan berkelanjutan serta pengembangan KSN Wilayah Perbatasan Negara.

Sasaran RKP 2016 yang ingin dicapai dalam Dimensi Pembangunan Kewilayahan

Kepulauan Nusa Tenggara terutama pada wilayah Provinsi NTB antara lain:

SASARAN INDIKATOR

SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Pembangunan Pendidikan Pengembangan Teacing Factory di SMK

Pembangunan SMK Pertanian

Pembangunan Kesehatan Peningkatan SArana Prasarana Alat Rujukan Regional

Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

Akses Air Minum Layak

Akses Sanitasi Layak



SASARAN INDIKATOR

SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan Padi, Jagung, Kedelai, Daging Sapi

Produksi perikanan budidaya

Cetak Sawah

Rehabilitasi Irigasi Tersier

Jumlah Pembangunan Waduk

Kedaulatan Energi Rasio Elektrifikasi

Maritim dan Kelautan Dermaga Penyebrangan

Pariwisata dan Industri Jumlah pengembangan bandar udara baru

Perpanjangan runway / pelebaran Runway / pelebaran taxiway

Pembangunan Terminal Baru / Perluasan Terminal / Rehabilitasi terminal

Pembangunan dan penyediaan air baku

SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH

Pembangunan Perdesaan peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa tertinggal (desa)

peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa berkembang untuk menjadi desa mandiri (desa)

Pembangunan Daerah Tertinggal Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

Persiapan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kawasan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya

Penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun

Pembangunan Kawasan Perkotaan Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi



SASARAN INDIKATOR

Penguatan pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Meningkatnya rata-rata proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah

Meningkatnya rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah

Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah

Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

Meningkatnya persentase jumlah PTSP



PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016



Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan prioritas pembangunan tahun

2013-2018, antara lain:

1. Budipekerti luhur;

2. Reformasi Birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan stabilitas

keamanan;

3. Kesehatan;

4. Pendidikan;

5. Kesejahteraan sosial;

6. Agroindustri dan ketahanan pangan;

7. Wirausaha dan iklim investasi;

8. Pariwisata dan ekonomi kreatif;

9. Infrastruktur dan konektivitas wilayah;

10. Lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan berbagai capaian

pembangunan Provinsi NTB tahun 2015, maka arah kebijakan pembangunan daerah

provinsi NTB pada tahun 2016 difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan dan

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan fokus pembangnan pada

penanganan isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas akhlak dan budipekerti

2. Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat

3. Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan local

4. Meningkatkan sinergitas pelestarian dan pemuliaan budaya dan kearifan local

5. Meningkatkan kualitas pelayanan public

6. Meningkatkan stabilitas keamananan ketertiban masyarakat

7. Meningkatkan profesionalitas dunia usaha

8. Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah

9. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah

10. Meningkatkan kualitas pengawasan aparatur

11. Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik

12. Meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah-masalah hokum

13. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender

14. Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja

15. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam

16. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan varietas komoditi

17. Meningkatkan efektivitas pelayanan investasi

18. Meningkatkan sumber pendanaan daerah

19. Meningkatkan konektivitas perekonomian antar kawasan, antar kota, antar wilayah

20. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota

dan antar wilayah

21. Meningkatkan efektivitas penataan ruang wilayah

22. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH

23. Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana



Menelaah pencapaian target Nasional dan Provinsi, maka prioritas pembangunan

Kota Mataram tahun 2016 diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan

Nasional dan Provinsi NTB yaitu pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan

berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Mataram

dalam upaya sinkronisasi dan integrasi pembangunan Nasional dan Provinsi NTB,

menetapkan arah dan prioritas pembangunan tahun 2016 dengan mengacu pada RPJMN

2015-2019, RKP 2016, RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018, RKPD Provinsi NTB tahun

2016, dan RPJP Kota Mataram tahun 2005-2025.

Dengan berakhirnya periode RPJMD Kota Mataram 2011-2015, maka arah

pembangunan Kota Mataram mengacu pada RPJP. Tahun 2016 termasuk dalam tahapan

pembangunan lima tahun ketiga (2015-2019). Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian

pembangunan lima tahun kedua (2010-2014), maka prioritas pembangunan Kota Mataram

tahun 2015-2019 ditujukan untuk:

1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan lebih

meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang diikuti dengan

kesinambungan pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan :

a. terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan

masyarakat secara merata pada seluruh wilayah, baik dalam hal kuantitas dan

kualitas sehingga menciptakan suasana lingkungan perkotaan yang sehat, bersih

dan nyaman;

b. tertatanya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu

sama lain dengan mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia sehingga

dapat memacu percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan

kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat;

c. terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan;

d. terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern;

e. terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi

sumber daya air;

f. optimalisasi pemanfaatan dan penataan ruang kota agar dapat terwujudnya

penataan dan pola pemanfaatan ruang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna,

serta tercapainya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang dengan kebutuhan dan

kemampuan daya dukung lahan dan tercapainya prinsip pembangunan

berkelanjutan;

g. meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan

sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian

lingkungan alam dan lingkungan binaan (makam berbasis taman) yang berguna

untuk kepentingan masyarakat dan meningkatnya pelayanan dan pengendalian

kebersihan lingkungan perkotaan agar terwujudnya kondisi lingkungan hidup

perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sehat, serta untuk mendukung

pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.



2. Kesejehateraan rakyat terus membaik seiring meningkatnya kualitas pembangunan

Sumber Daya Manusia (SDM) sebanding dengan daerah-daerah maju lainnya, yang

ditandai dengan:

a. tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah

dengan fasilitas memadai, termasuk bagi anak berkelainan fisik dan mental;

b. meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang

pendidikan formal dan non formal;

c. membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;

d. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek dengan memperkuat

kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek;

e. meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta terwujudnya pola

hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian

luar biasa;

f. meningkatnya kesetaraan gender;

g. meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan

anak;

h. meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, (efisien dan

efektif) serta profesional (good governance) yang mampu mendukung pembangunan.

3. Daya saing perekonomian yang didukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dan

ekonomi lokal yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya dukungan

sumber daya manusia yang handal, infrastruktur yang modern (dan moda transportasi

yang memadai), iklim usaha yang kondusif, serta kelembagaan ekonomi yang efisien,

produktif, pemanfaatan dan penerapan teknologi oleh seluruh pelaku ekonomi. Kondisi

ini ditandai dengan:

a. meningkatnya daya saing produk industri dan jasa dengan daerah lain dalam

rangka memasuki era globalisasi;

b. meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

c. tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan

sehingga meningkatnya pendapatan perkapita dan rendahnya tingkat pengangguran

dan jumlah penduduk miskin;

d. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif. Sektor perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang

dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri

kerajinan yang berdaya saing global, serta jasa yang perannya meningkat dengan

kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing. (Sektor pertanian dengan

penguasaan teknologi maju dengan pengaturan sisa lahan yang tersedia. Sektor

pariwisata yang bisa menunjang ekonomi masyarakat).



Tabel 4.2 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Lima Tahunan

Nasional, Provinsi dan Kota Mataram

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (2015-2019)

Prioritas Pembangunan Provinsi (2013-2018)

Prioritas Pembangunan Kota Mataram (2015-2019)

Melindungi dan memberikan rasa aman kepada

seluruh warga negara.

1. Politik Luar Negeri Bebas Aktif; 2. Sistem Pertahanan Nasional; 3. Jatidiri Sebagai Negara Maritim; 4. Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia

dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri; 5. Hak dan Keselamatan Pekerja Migran; 6. Peran Indonesia dalam Kerjasama Global dan

Regional; 7. Minimalisasi Dampak Globalisasi; 8. Industri Pertahanan Nasional; 9. Polri yang Professional; 10. Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi

Kependudukan.

Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan (2) 1. Penerapan SOP dan SPM 2. kompetensi pelayanan publik dan penerapan

RAD PPK 3. sarana prasarana pelayanan publik 4. Publikasi data dan layanan informasi daerah

berbasis e-government

5. kompetensi penegak PERDA 6. kehidupan politik yang santun dan demokrasi

yang sehat 7. kualitas aparatur sipil negara

1. profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersi, berwibawa, dan bertanggung jawa serta profesional

Tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1. Demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;

2. Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;

3. Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan;

4. Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); 5. Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan

Kebijakan Publik.

Kemandirian daerah dan desa

1. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Kesejahteraan Sosial (5)

1. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

2. pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern






Asimetris : Pengembangan Kawasan Perbatasan; Pengembangan Daerah Tertinggal; Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah; Penataan Daerah Otonom Baru Untuk Kesejahteraan Rakyat

2. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia : Pengembangan Kawasan Strategis; Pembangunan Perkotaan; Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa; Tata Ruang

3. Penanggulangan Kemiskinan

memadai

2. Perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin

Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah (9)

1. Pembangunan dan pertumbuhan wilayah wilayah strategis

2. Pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil

3. Pemanfaatan rencana tata ruang

4. pembangunan perdesaan

5. pembangunan kota-kota kecil dan menengah

6. konektivitas wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan

3. optimalisasi pemanfaatan dan penataan ruang kota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

4. penataan jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi

1. Penegakan Hukum yang Berkeadilan; 2. Memberantas Korupsi; 3. Memberantas Penebangan Liar, Perikanan Liar,

dan Penambangan Liar; 4. Memberantas Narkoba dan Psikotropika; 5. Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah; 6. Perlindungan Anak, Perempuan, dan Kelompok

Marjinal.

Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan (2)

1. Perkuatan aturan hukum

2. penanganan masalah tanah terlantar dan tanah konflik

3. Pemberantasan narkotika

4. kamtibnas dan tertib hukum masyarakat

Kesejahteraan Sosial (5)

1. Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan

5. meningkatkan kesetaraan gender

6. meningkatkan tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak

Meningkatkan kualitas hidup

1. kependudukan dan keluarga berencana; 2. pembangunan pendidikan (Program Indonesia

Pintar) 3. pembangunan kesehatan (Program Indonesia

Sehat); 4. peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal

(Program Indonesia Kerja)

Kesehatan (3)

1. kualitas pelayanan kesehatan

2. kesehatan anak dan ibu melahirkan

3. penanggulangan gizi buruk

4. layanan kesehatan yang murah dan terjangkau

5. pendidikan pra nikah

6. keluarga sehat sejahtera

7. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras pelayanan kesehatan

8. lembaga pendidikan yg merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus

9. meningkatkan manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi






5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan

Pendidikan (4)

1. Penurunan angka putus sekolah

2. pendidikan kejuruan/keterampilan

3. Peningkatan minat baca masyarakat dan keaksaraan usaha mandiri

4. kualitas tenaga pendidik

5. kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Kesejahteraan Sosial (5)

1. Penanganan masalah kesejahteraan sosial

2. Revitalisasi sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja

3. Koordinasi dan mobilisasi LTSP

4. Peningkatan kualitas LTSP dan perlindungan tenaga kerja

5. Relokasi penduduk ke luar negeri

dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan

10. meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat

11. terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian luar biasa

12. meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat

13. meningkatkan pendapatan perkapita dan menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional

1. Konektivitas Nasional; 2. Transportasi Massal Perkotaan; 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan

Infrastruktur; 5. Peran Investasi; 6. BUMN menjadi Agen Pembangunan; 7. Inovasi dan Teknologi; 8. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional; 9. Kapasitas Perdagangan Nasional; 10. Daya Saing Tenaga Kerja;

11. Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam

Wirausaha dan iklim investasi (7)

1. wirausaha komoditi unggulan daerah

2. Investasi dan fasilitasi modal UMKM dan IKM

3. Divestasi dan fasilitasi penyertaan modal BUMD dan Swasta

4. layanan informasi PTSP Online

5. Fasilitasi dan regulasi ekspor daerah

Pariwisata dan ekonomi kreatif (8)

1. Promosi/pemasaran obyek wisata

2. Pengembangan kualitas produk ekonomi kreatif

3. Pengembangan destinasi wisata

Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah (9)

1. Revitalisasi dan konstruksi sarana prasarana

14. meningkatkan daya saing produk industri dan jasa

15. membangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

16. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal

17. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek






Sensus Ekonomi Tahun 2016 wilayah

2. Pengembangan sistem jaringan transportasi

3. Pendayagunaan rencana tata ruang

4. Revitalisasi Lingkungan permukiman

Kemandirian ekonomi

1. Kedaulatan Pangan; 2. Ketahanan Air 3. Kedaulatan Energi; 4. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana; 5. Ekonomi Maritim dan Kelautan; 6. Sektor Keuangan; 7. Kapasitas Fiskal Negara

Agroindustri dan ketahanan pangan (6) 1. database potensi SDA 2. Intensifikasi produk SDA berkualitas padi dan

palawija 3. Ekstensifikasi lahan produk SDA berkualitas

pada lahan kering dan sawah 4. Ekstensifikasi dan Intensifikasi dan

diversifikasi tanaman, hasil hutan, produk budidaya perikanan dan kelautan, serta ternak

5. Fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkulitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta hasil hutan bukan kayu

6. usaha ekonomi kreatif 7. Revitalisasi sarana prasarana perekonomian,

peralatan industri kecil menengah, dan pemanfaatan teknologi tepat guna

Lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam (10) 1. Pengendalian dampak penambangan liar 2. Konservasi SDA 3. sarana dan prasarana penganggulangan

bencana 4. kesiapsiagaan kawasan rawan bencana dan

sekitarnya 5. kawasan tangguh bencana

18. konservasi sumber daya air

19. meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan

20. pemenuhan pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien

Revolusi karakter bangsa Budipekerti Luhur (1)

1. Pengembangan aktivitas rumah ibadah






2. budaya tertib

3. kapabilitas lembaga keagamaan dan kapasitas juru dakwah/ceramah

4. kualitas siaran/informasi media yang edukatif

5. kurikulum sekolah

Pendidikan (4)

1. pendidikan karakter

Kebhinekaan dan restorasi sosial Indonesia Budipekerti Luhur (1)

1. sarana prasarana Islamic Center sebagai pusat ibadah dan pusat pemberdayaan ekonomi Islam

2. kerukunan hidup antar umat beragama dan pecegahan berkembangnya paham radikal

3. Ipoleksosbudhankam masyarakat

4. pranata-pranata adat

5. masyarakat/budayawan/seniman kreatif

6. pusat kebudayaan daerah

7. nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

8. situs-situs dan peninggalan budaya

9. Perlindungan hak kekayaan karya seni budaya daerah

10. Penyelamatan dan publikasi naskah kuno/klasik daerah



Selain itu, pada tahun 2015 Millenium Development Goals (MDG’s) yang telah menjadi paradigma pembangunan global akan segera berakhir. MDG’s (2000-2015) meliputi 8

(delapan) prioritas yaitu: 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; 2)

Mewujudkan pendidikan dasar; 3) Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan; 4) Menurunkan angka kematian anak; 5) Meningkatkan kesehatan ibu;

6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; 7) Memastikan kelestarian

lingkungan; serta 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Sehingga

agenda baru perkotaan di Indonesia akan turut berganti mengikuti konsep Sustainable

Development Goals (SDG’s) sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi

semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. SDG’s atau Pembangunan berkelanjutan

(2016-2030) terdiri dari 3 dimensi utama, diturunkan menjadi 17 tujuan yang mempunyai

implikasi atau keterkaitan dengan pengelolaan perkotaan. Adapun pemetaan dimensi utama

dan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDG’s dapat dilihat sebagai

berikut:

3 Pilar / Dimensi Utama

SDG’s

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) 2016-

2030

1. Pembangunan manusia

(Human Development)

1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua

tempat

2 Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan

dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian

berkelanjutan

3 Pastikan hidup sehat dan mempromosikan

kesejahteraan bagi semua pada segala usia

4 Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan

mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup

untuk semua

5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan

semua perempuan dan anak perempuan

16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan

inklusif untuk pembangunan berkelanjutan,

menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua

dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan

inklusif di semua tingkatan

2. Pembangunan Sosial

Ekonomi (Social Economic

Development)

8 Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan,

inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan

kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak

untuk semua

9 Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan

industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan

mendorong inovasi

10 Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara

negara-negara



17 Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi

kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

3. Pembangunan berbasis

Lingkungan

(Environmental

Development)

6 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air yang

berkelanjutan dan sanitasi untuk semua.

7 Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat

diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk

semua

11 Membuat kota-kota dan pemukiman manusia

inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

12 Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan

13 Mengambil tindakan segera untuk memerangi

perubahan iklim dan dampaknya

14 Melestarikan dan berkelanjutan dalam pemanfaatan

samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk

pembangunan berkelanjutan

15 Melindungi, memulihkan dan meningkatkan

pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat,

berkelanjutan mengelola hutan, memerangi

desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan

degradasi lahan dan menghentikan hilangnya

keanekaragaman hayati

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015

serta tantangan dan target tahun 2016 maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2016

adalah:

“Mempertahankan Akselerasi Pembangunan Daerah untuk Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.

Program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram tahun 2016,

terdapat enam kegiatan penunjang dalam rangka Good Governance sebagai berikut:

1. Optimalisasi Sistem dan Pelayanan Penerimaan Pendapatan Daerah.

2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu.

4. Keterbukaan Partisipasi Masyarakat.

5. Pemantapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

6. Pemantapan Manajemen Aset Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram juga

diselaraskan dengan pencapaian percepatan pembangunan Nasional antara lain Program

”100-0-100” yaitu target unggulan pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional

2015-2019 dalam bidang Cipta Karya untukm mewujudkan lingkngan permukiman di

perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan. Target ”100-0-100” ini meliputi target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.



Pencapaian target ini memerlukan kontribusi Pemerintah Daerah dan juga masyarakat serta

sinergi dengan para stakeholder di daerah. Untuk itu Kota Mataram memiliki beberapa

program unggulan yang menunjang pencapaian target nasional ini, meliputi :

1. Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan

rendah, meliputi :

Pengadaan dan pemasangan pipa PVC

Sambungan air dari PDAM

Pembuatan sumur bor

Pengadaan Tower Penampungan Air

2. Penanganan kawasan kumuh, meliputi :

Penyusunan perencanaan penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh

Penanganan kawasan permukiman kumuh

Perbaikan jalan lingkungan

Perbaikan drainase lingkungan

Penataan lingkungan berbasis komunitas

3. Pembangunan Sanitasi di Kota Mataram, meliputi :

Pelaksanaan program lingkungan dengan sampah nihil (LISAN)

Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pengolahan Sampah Terpadu Mulai Tingkat Lingkungan

Revitalisasi Bank Sampah.



Tabel 4.2

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2016

Nasional, Provinsi dan Kota Mataram

Prioritas Pembangunan Nasional

(2016)

Prioritas Pembangunan Provinsi

(2016)

Prioritas Pembangunan Kota Mataram

(2016)

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

1. Pendidikan : Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

2. Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat :

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat

3. Perumahan Rakyat

4. Revolusi Karakter Bangsa

5. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat

Restorasi Sosial Indonesia

6. Revolusi Mental

1. Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Wajar

12 tahun 2. Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi 3. Pendidikan PAUD Nonformal dan Informal 4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan 5. Pengembang-an Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan 6. Perbaikan Sistim Administrasi Kearsipan 7. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ arsip

Daerah 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 9. Peningkatan Pengendalian Kearsipan 10. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan 11. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender

dan Anak 12. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan

13. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

14. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 15. Perbaikan gizi masyarakat. 16. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 17. Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit 18. Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular 19. Upaya Kesehatan Masyarakat

20. Pengembangan Lingkungan Sehat 21. Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS

termasuk HIV-AIDS 22. Pengembangan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak. 23. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga.

1. Pengembangan mutu dan layanan

pendidikan dasar dan menengah yang

berkualitas.

2. Pengembangan Sekolah berkonsep

pembangunan karakter berbasis

lingkungan

3. Beasiswa bagi masyarakat miskin

4. Pelayanan kesehatan gratis di

puskesmas dan jaringannya, serta rawat

inap kelas III di Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Mataram.

5. Peningkatan status Puskesmas rawat

jalan menjadi rawat inap

6. Optimalisasi penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan bagi masyarakat.

7. Optimalisasi program STBM

8. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH)

9. Pengurangan luasan Kawasan Kumuh

Perkotaan.

10. Sambungan Air Bersih Gratis bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah.




(2016)


(2016)


(2016) 24. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 25. Pengembangan model operasional KB-Posyandu-

PAUD. 26. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

27. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

28. Program Keluarga Berencana. 29. Pengembangan wawasan kebangsaan

30. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Pembangunan Sektor Unggulan

1. Kedaulatan Pangan

2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan

3. Kemaritiman

4. Industri

5. Pariwisata

6. Inovasi dan Teknologi

1. Peningkatan kesejahteraan petani 2. Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/

perkebunan) 3. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/

perkebunan 4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/

perkebunan 5. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6. Pengembangan budidaya perikanan. 7. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan melalui

pengembangan tanaman hasil hutan bukan kayu. 8. Program pemberdayaan penyuluh 9. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 10. Program pengembangan budidaya perikanan 11. Program pengembangan perikanan tangkap 12. Program perlindungan dan konservasi sumber daya

hutan 13. Program perencanaan dan pengembangan hutan 14. Peningkatan ketahanan pangan 15. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan. 16. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 17. Pencegahan dan penanggulangan Penyakit ternak 18. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 19. Peningkatan kesejahteraan petani 20. Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan

lapangan

1. Peningkatan produktivitas lahan pertanian;

2. Operasionalisasi Gudang Cadangan Pangan;

3. Peningkatan nilai tambah produk-produk

pertanian melalui pengembangan industri

pengolahan hasil pertanian

4. Produksi perikanan budidaya**

5. Rehabilitasi Irigasi Tersier**

6. Penciptaan 2.000 Wirausaha Baru (WuB).

7. Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).

8. Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil

Menengah dan Penyelenggaraan Promosi

Usaha Mikro Kecil Menengah.

9. Penataan dan Revitalisasi Pasar Tradisional.

10. Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan

Destinasi Wisata, antara lain: Kawasan

Sayang Sayang dan Kawasan Mapak (THR

Loang Baloq).

11. Pengembangan destinasi, pemasaran dan

kelembagaan pariwisata yang berkelanjutan

12. Memperkuat Jaringan Klaster Industri.

13. Penguatan dan peningkatan daya saing




(2016)


(2016)


(2016) 21. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

22. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan

23. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Migas.

24. Pengembangan dan pemanfaatan energy baru terbarukan.

25. Pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah.

26. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

27. Pemanfatan sumberdaya hutan melalui HTI dan HTR

28. Pengembangan infrastruktur pelabuhan. 29. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian SDKP. 30. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum

dalam pendayagunaan sumberdaya laut. 31. Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan

prakiraan iklim laut. 32. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 33. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

laut. 34. Peningkatan pelayanan angkutan laut.

35. Peningkatan/pengembangan angkutan laut. 36. Pelatihan berbasis sertifikat kompetensi 37. Pemanfatan sumberdaya hutan melalui

pengembangan jasa lingkungan wisata alam, air, geopark dan wisata alam lindung.

38. Pengembangan Destinasi Pariwisata

39. Pengembangan Kemitraan

40. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 41. Program peningkatan keberdayaan masyarakat di

perdesaan

42.

Koperasi

14. Pembangunan Sistem Layanan Nomor

Panggilan Tunggal Darurat Kota mataram

(Emergency Call 112)

PEMBANGUNAN DIMENSI KEWILAYAHAN DAN

ANTARWILAYAH

1. Ketimpangan Antar Kelompok Masyarakat

1. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 2. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 3. Pembangunan jalan desa

1. Revisi RTRW Kota Mataram 2011-2031

2. Revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus




(2016)


(2016)


(2016)

2. Pengembangan Wilayah Perbatasan

3. Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi

Daerah

4. Pembangunan Kawasan Khusus dan Daerah

Tertinggal

5. Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan

6. Tata Ruang dan Pertanahan

7. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan

Ekonomi di Luar Jawa

8. Penanggulangan bencana dan Pengurangan

Risiko Bencana

4. Pembangunan gorong-gorong 5. Pembangunan Sarana Air Bersih 6. Pembangunan jaringan listrik 7. Program Peciptaan Iklim usaha UMKM yang Kondusif 8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan kompetitif UMKM

9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM

10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 11. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 12. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

13. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

14. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 15. Peningkatan pelayanan angkutan. 16. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

LLAJ.

17. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 18. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah. 19. Penataan daerah otonomi baru. 20. Pengembangan sistim informasi pertanahan. 21. Penataan pemilikan dan pemanfaatan tanah. 22. Program Penataan daerah otonomi baru (Program

Unggulan) 23. Program Pembentukan daerah otonomi baru 24. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 25. Program Peningkatan stabilitas keamanan, ketertiban

dan perlindungan masyarakat 26. Program Pembinaan tertib administrasi wilayah dan

penanggulangan bencana 27. Program Pengelolaan dan Pengembangan kapasitas

daerah 28. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 29. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 30. Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintahan

daerah 31. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 32. Program Penataan Pemilikan Penggunaan dan

Mandalika

3. Pencanangan Mataram Raya

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Persampahan serta Penanganan Sampah

secara Terpadu.

5. Penataan dan Penambahan Luasan Ruang

Terbuka Hijau (RTH), Tempat Pemakaman

Umum (TPU) dan Taman Kota, antara lain

Pembangunan RTH Pagutan sebagai

“Mentaram Park – Pusat Kebudayaan

Mentaram”. 6. Percepatan penetapan RDTR sebagai

pedoman Pengendalian Pemanfaatan

Ruang.

7. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan,

antara lain: Terusan Jalan Bung Hatta, Jalan

Sunset Road, Terusan Jalan Adisucipto dan

jalan underpass udayana.

8. Kesiapsiagaan kebencanaan melalui

rekayasa pengurangan resiko abrasi di

sepanjang Pantai Ampenan serta

pembangunan pengaman sungai dan

pantai, serta penanggulangan bencana

banjir.

9. Dukungan terhadap program Kota Pusaka,

Kota Cerdas, Kota Layak Anak, dan Kota

Hijau.

10. Peningkatan manajemen dan keselamatan

jalan (road Safety)

11. Pengembangan Sistem Transportasi Darat

Trans Mataram




(2016)


(2016)


(2016) Pemanfaatan Tanah

33. Program Pengawasan dan pengendalian pertanahan

34. Program Penataan Administrasi Kependudukan 35. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 36. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 37. Peningkatan pelayanan angkutan. 38. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana

jalan/jembatan 39. Pengembangan Kawasan Transmigrasi menjadi kawasan

yang mandiri 40. Pemerataan pembangunan 41. Penyediaan lapangan kerja di lokasi transmigrasi 42. Pembangunan transmigrasi baru

43. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 44. Peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam

pengurangan risiko bencana. 45. Peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam

pengurangan risiko bencana. 46. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

darat. 47. Subsidi angkutan massal 48. Pembangunan sarana dan sarana perhubungan. 49. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 50. Peningkatan pengendalian polusi. 51. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah 52. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 53. Pembangunan sarana dan prasarana umum 54. Program Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan

55. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa

56. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

57. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 58. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana 59. Perencanaan Tata Ruang. 60. Pemanfaatan Ruang.

61. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.




(2016)


(2016)


(2016)

Pembangunan Kondisi Perlu

1. Kepastian dan Penegakan Hukum

2. Keamanan dan Ketertiban

3. Politik dan Demokrasi

4. Tata kelola dan Reformasi Birokrasi

5. Sensus Ekonomi 2016 dengan Kualitas Data

dan Informasi Statistik yang Lebih Baik

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan

tindak criminal 3. Program pemberantasan Penyakit Masyarakat 4. Pendidikan politik masyarakat. 5. Pendidikan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 6. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian

kinerja dan keuangan. 7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 8. Pelaksanaan reformasi birokrasi. 9. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi. 10. Peningkatan kualitas pelayanan public. 11. Pembinaan dan pengembangan aparatur. 12. Percepatan pembangunan. 13. Pengembangan Komunikasi informasi dan Media Massa 14. Kerjasama informasi dengan mass media 15. Pengembangan komunikasi informasi dan media

massa.

1. Optimalisasi Sistem dan Pelayanan

Penerimaan Pendapatan Daerah.

2. Meningkatkan kemampuan pembiayaan

daerah

3. Peningkatan Kualitas Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Peningkatan Pelayanan Perijinan Usaha.

5. Keterbukaan Partisipasi Masyarakat.

6. Pemantapan Keterbukaan Informasi

Publik (KIP).

7. Pemantapan Manajemen Aset Daerah.

8. Pengendalian inflasi dan penguatan

sektor rill perekonomian

9. Peningkatan kesempatan kerja dan

berusaha



4.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Tahun 2016 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan

memperhatikan sasaran pembangunan nasional tahun 2016 sebagai berikut:

1. Sasaran Ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,6%, Inflasi 4% dan penurunan tingkat

kemiskinan 9,0% serta tingkat pengangguran terbuka 5,2%-5,5%;

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, yaitu:

a. Pendidikan, meliputi layanan pendidikan dasar dan menengah berkualitas;

pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi;

optimalisasi anggaran pendidikan.

b. Pembangunan Kesehatan, meliputi akselerasi akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak,

Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas; perbaikan gizi masyarakat; pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan; pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN); akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;

ketersediaan, penyebaran dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan;

ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat

kesehatan; pengawasan obat dan makanan.

c. Pembangunan Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi, meliputi Meningkatkan akses

masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan

terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang

memadai; Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan

sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi;

Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan

manajemen asset; Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan

di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; Peningkatan

efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yaitu:

a. Kedaulatan pangan, meliputi peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai untuk

mencapai swasembada dan peningkatan produksi protein hewani daging dan Gula;

stabilitas harga dan pasokan pangan; perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi

masyarakat; penanganan gangguan ketahanan pangan.

b. Kedaulatan energy, meliputi meningkatkan produksi energy primer; meningkatkan

cadangan penyangga dan operasional energy; meningkatkan peranan energy baru

terbarukan dalam bauran energy; meningkatkan aksesibilitas; peningkatan efisiensi

dalam penggunaan energy; pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan

tepat sasaran; pemanfaatan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan).

c. Maritim dan Kelautan, meliputi Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen

di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya; Pengaturan

dan pengendalian ALKI; Penguatan lembaga pengawasan laut; Peningkatan

Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; Meningkatkan

pembangunan system transportasi multimoda; Melakukan upaya keseimbangan

antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi

lokal dan kewilayahan; Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; Meningkatkan

dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan



laut; Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan IPTEK

kelautan; Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir.

d. Pariwisata dan Industri, meliputi pemasaran pariwisata nasional; pembangunan

destinasi pariwisata; pembangunan industry pariwisata; pembangunan

kelembagaan pariwisata; pengembangan perwilayahan industry di luar Pulau Jawa;

penumbuhan populasi industry; peningkatan daya saing dan produktivitas.

4. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah, yaitu pembangunan desa dan

kawasan perdesaan; pengembangan kawasan perbatasan; pengembangan daerah

tertinggal; pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di Luar Jawa; pembangunan

kawasan perkotaan.

5. Sasaran Kepastian dan Penegakan Hukum, yaitu pengembangan model penyimpanan

asset sitaan hasil kejahatan tindak pidana korupsi; pemberian bantuan hukum untuk

orang miskin yang sedang berhadapan dengan hukum.

6. Sasaran Keamanan dan Ketertiban; yaitu penurunan potensi gangguan keamanan dan

ketertiban di daerah; pembinaan potensi keamanan melalui kerjasama POLRI dengan

masyarakat.

7. Sasaran Politik dan Demokrasi, yaitu penyediaan data, informasi, sarana dan prasarana

teknologi informasi Pemilu; peningkatan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal

terorisme; perundingan batas wilayah antar Negara; kemitraan strategis dengan China,

Jepang, dan Korsel.

8. Sasaran Tata Kelola dan Reformasi Birokasi, yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan

kapasitas kelembagaan publik; implementasi UU ASN; peningkatan kompetensi dan

profesionalisme ASN, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah.

4.3.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintahan Pusat dan Kota

Mataram

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah pasal 9 disebutkan bahwa sebagai dasar pelaksanaan Otonomi

Daerah maka Pemerintah Daerah diserahkan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan

Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah

Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib

terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan

Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pemerintah Kota Mataram

menyelenggarakan 24 (dua puluh empat) urusan wajib dan 6 (enam) urusan pilihan.

Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi

pembangunan Kota Mataram melalui pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

yang ditetapkan dengan mengimplementasikan program dan kegiatan.



A. Urusan Wajib

A.1 Urusan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar

1. Urusan Wajib Pendidikan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Pendidikan yaitu

dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan pendidikan yang mudah

diakses, pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang diarahkan pada upaya

memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang

sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik

secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan

intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas

penduduk Kota Mataram untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka

peningkatan daya saing di era global, serta meningkatkan peringkat Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam rangka pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, strategi yang ditempuh

antara lain peningkatan kualitas lembaga PAUD, Pemberian bantuan pendidikan

(beasiswa) bagi siswa kurang mampu, Meningkatkan kompetensi guru, Penambahan

lahan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB).

Beberapa arah kebijakan yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan dan

akses pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan

untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan

potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam

mengikuti pendidikan di SD/MI.

b. Menghapus hambatan biaya (cost barriers) melalui pemberian dana pendamping

bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) bagi semua siswa pada pendidikan

negeri dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Di samping itu, dilakukan

kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari

keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, ataupun

pendidikan tinggi.

c. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun

perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki

kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program

pendidikan terpadu/inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama

untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa.

d. Memperluas akses bagi penduduk usia 13-15 tahun dengan dikembangkannya SMP

Terbuka melalui optimalisasi daya tampung maupun melalui model layanan

pendidikan alternatif yang inovatif.

e. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki

maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan

keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal.



f. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang relevan

dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan.

Perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat dapat juga dilakukan dengan

mengoptimalkan berbagai fasilitas pendidikan formal yang sudah ada sebagai bagian

dari harmonisasi pendidikan formal dan nonformal.

g. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini,

dan pendidikan nonformal.

h. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat

i. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang

diselenggarakan oleh masyarakat.

j. Pembinaan bahasa dan sastra

2. Urusan Wajib Kesehatan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Kesehatan yaitu

melalui :

a. pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya, serta rawat inap kelas III

di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dalam rangka meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat dan optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dalam

rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

b. peningkatan status Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga memperluas akses seluruh

masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

c. pencapaian kelurahan ODF dalam rangka peningkatan kesehatan Lingkungan yang

dilakukan dengan pelaksanaan Pemicuan (semacam sosialisasi) kepada masyarakat

serta dengan memberikan Reward kepada Kelurahan dan Kecamatan yang telah

berhasil meraih predikat Bebas Buang Air Besar Sembarangan.

d. dibidang penanganan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS dilakukan dengan

melibatkan berbagai pihak dengan diawali pemberian pemahaman komprehensif

HIV/AIDS. Pihak-pihak lain yang dimaksud antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata; Badan Pemberdayaan Masyarakat; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika; Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram serta pihak lainnya.

e. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) di tingkat Kota Mataram

f. Pengelolaan upaya kesehatan Masyarakat (UKM) di tingkat Kota Mataram

g. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan

h. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah

Kota Mataram

i. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal

j. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT)

k. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT

kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga



l. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga

m. Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga

n. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota,

kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat

kabupaten/kota

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Pekerjaan Umum

meliputi:

a. Penyediaan Sambungan Air Bersih Gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah

dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

di Kota Mataram.

b. Peningkatan dan pemeliharaan jalan untuk menunjang aksesibilitas dan

pertumbuhan perekonomian kota.

c. Penataan sempadan sungai dilakukan pada sungai-sungai yang kondisi kawasannya

berpotensi menyebabkan banjir pada wilayah sekitarnya.

d. Pembangunan bangunan pengaman muara sungai dan pantai untuk mencegah

terjadinya banjir dan mengurangi dampak gelombang pasang air laut.

e. Meningkatkan konektivitas jaringan drainase perkotaan dan lingkungan.

f. Pembangunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta sanitasi

lingkungan yang didukung oleh seluruh sektor air minum, air limbah, drainase dan

persampahan sekaligus sebagai upaya mengurangi luasan kawasan kumuh

perkotaan.

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Penataan Ruang yaitu

meliputi:

a. Penataan dan penambahan luasan RTH dan Taman Kota dalam rangka memenuhi

kebutuhan minimal 30% RTH dari luas wilayah Kota Mataram.

b. Percepatan penetapan RDTR sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang

dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang kota.

c. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

atau sustainable.

d. Melakukan sosialisasi penataan ruang kepada seluruh masyarakat.

e. Penyelenggaraan bangunan gedung termasuk memberikan pelayanan perijinan sesuai

dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.

f. Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menghindari pelanggaran tata

ruang.

g. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai

dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

h. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah

irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

i. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman



j. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk

pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan

gedung

k. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota

l. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota

m. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi

n. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota

o. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil)

4. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman yaitu:

a. Menciptakan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni.

b. Melibatkan seluruh stakeholder dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni.

c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.

d. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program

Pemerintah Kota Mataram.

e. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di

bawah 10 Ha sebagai upaya mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan.

f. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.

g. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.

h. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)

i. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan

perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan

utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil

5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalamm Negeri yaitu:

a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

b. Koordinasi penyelenggaraan trantibum dan penegakan peraturan daerah.

c. Penegakan Perda dan Perwal

d. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegakan Perda

e. Operasionalisasi penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan terhadap pelanggaran

Perda oleh PPNS.

f. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

daerah.

g. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan

berbahaya dan beracun kebakaran.

h. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.

i. Investigasi kejadian kebakaran.

j. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.



6. Urusan Wajib Sosial

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Sosial yaitu:

a. Meningkatkan koordinasi antar SKPD yang terkait dengan program Kesejahteraan

Sosial antara lain penanganan anak jalanan dan pembinaan anak terlantar,

penanggulangan kemiskinan, dan lain-lain.

b. Melakukan pendataan untuk menjamin ketersediaan Basis Data Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan system By Name By Address.

c. Meningkatkan pembinaan terhadap anak terlantar, penyandang cacat, lanjut usia

terlantar, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

d. Memperkuat jaringan kerja dengan mitra kerja di bidang sosial (PSM, Orsos, LSM

dan stakeholders) dalam upaya memperluas penanganan permasalahan

kesejahteraan sosial dan penanganan bencana.

e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah.

f. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan

g. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial

h. Pembinaanlembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)

i. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di

Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal

j. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan

orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome

yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang

berhadapan dengan hukum

A.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar

7. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Tenaga Kerja yaitu:

a. Memberikan bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja

berdasarkan unit kompetensinya.

b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.

c. Pengelolaan informasi bursa kerja dan pemanfaatan sarana teknologi bursa kerja

online.

d. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja

e. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil

f. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah

g. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta LPTKS dalam Kota

h. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Kota Mataram

i. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah

kabupaten/kota

j. Penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi

kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota



8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melalui:

a. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau

dalam bentuk lain seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan

dan Anak dimana langkah ini merupakan salah satu upaya dalam menangani

berbagai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana telah

diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

b. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara

khusus, mengingat perempuan dan anak termasuk kelompok rentan sebagai korban

kekerasan yang wajib mendapatkan perlindungan.

c. Selain itu juga Kota Mataram berusaha mewujudkan Kota Mataram sebagai kota

layak anak.

d. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten /kota

e. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada

organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan

tingkat Daerah kabupaten/kota.

g. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup

Daerah kabupaten/kota.

h. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi


i. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan


j. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan

hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.

k. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas

keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam

Daerah kabupaten/kota.

l. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah

kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota

m. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam

kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota

n. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha


o. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup

anak tingkat Daerah kabupaten/kota

p. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah

kabupaten/kota

q. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang

memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota



r. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota

9. Urusan Wajib Pangan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Pangan, yaitu:

a. Mengoptimalkan kemandirian pangan masyarakat.

b. Mengoptimalkan efektifitas akan pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

c. Mengoptimalkan operasi pasar.

d. Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan mengaktifkan BPSK.

e. Meningkatkan sosialisasi penganekaragaman pangan.

f. Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku

utama.

g. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada

berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota

h. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan

Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

i. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota

j. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi

k. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai

dengan angka kecukupan gizi

l. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan

m. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota

n. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan

yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota

o. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar

10. Urusan Wajib Pertanahan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Pertanahan, yaitu:

a. Review/appraisal Aset/barang daerah.

b. Pembebasan lahan untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan infrastruktur

perkotaan.

c. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

d. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota

e. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota

f. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah

kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota

g. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota

h. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota

i. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota

j. Penerbitan izin membuka tanah

k. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota



11. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Lingkungan Hidup

adalah:

a. Meningkatkan upaya pengurangan pencemaran air, tanah dan udara.

b. Meningkatkan upaya perlindungan mata air.

c. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan seluruh

pihak.

d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dampak pembangunan fisik perkotaan

terhadap lingkungan hidup.

e. Meninjau kembali perjanjian kerjasama antara Walikota Mataram dan Bupati

Lombok Barat tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Tempat Pengolahan Akhir

(TPA) Regional Sampah Kebon Kongok.

f. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota

g. KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kabupaten/kota

h. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota

i. Pengelolaan Kehati kabupaten/kota

j. Penyimpanan sementara limbah B3

k. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

l. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin

lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

m. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang

berada di Daerah kabupaten/kota

n. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH

yang berada di Daerah kabupaten/kota

o. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk

lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota

p. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota

q. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap

r. Pengelolaan sampah

s. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta

t. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak

swasta

12. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil:

a. Peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan.

b. Pengembangan database kependudukan.



c. Sosialisasi kebijakan kependudukan melibatkan aparat kecamatan, kelurahan dan

masyarakat.

d. Melaksanakan Isbad Nikah masal bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah,

sehingga anak-anak mereka dapat memenuhi persyaratan untuk memiliki akta

kelahiran.

e. Pelayanan pendaftaran penduduk

f. Pelayanan pencatatan sipil

g. Pengumpulan data kependudukan

h. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota

i. Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota

13. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Strategi dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, yaitu:

a. Mengembangkan Pengetahuan, kemampuan keterampilan aparatur kelurahan

melalui pembinaan seperti Bimtek dan pelatihan.

b. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses

pembangunan.

c. Mengembangkan Kemampuan dan keterampilan, penyuluhan dan bimbingan bagi

kelompok usaha ekonomi masyarakat (sektor informal) dalam bidang pemasaran,

permodalan, dan manajeman agar mampu meningkatkan daya saing usahanya.

d. Mengembangkan program/kegiatan yang disepakati bersama masyarakat sebagai

titik masuk (entry point), agar tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab

yang mengarah pada terwujudnya kemandirian masyarakat.

e. Berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat. f. Penyelenggaraan penataan Desa

g. Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa

i. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerakdi bidang pemberdayaan

Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan

masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hokum adat yang sama

dalam Daerah kabupaten/kota

j. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa

14. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

a. Meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi

individu dan keluarga untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak

dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta

pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi, serta kualitas

kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga



yang lebih baik, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi serta peningkatan

status kesejahteraan keluarga.

b. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas

penduduk

c. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota

d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian

penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal

e. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

f. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta

pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota

g. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat

Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan

ber-KB

h. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga

i. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat

Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga

15. Urusan Wajib Perhubungan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Perhubungan adalah:

a. Penyediaan sarana dan prasarana angkutan publik.

b. Penyediaan rambu, marka dan kelengkapan jalan sesuai standar keselamatan lalu

lintas.

c. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang rawan macet

d. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui

pembinaan kepada masyarakat.

e. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

f. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota

g. Pengelolaan terminal penumpang tipe C

h. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker

i. Pengujian berkala kendaraan bermotor

j. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan

kabupaten/kota

k. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota

l. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota

m. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam

Daerah kabupaten/kota

n. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1

(satu) Daerah kabupaten/kota

o. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota



p. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1

(satu) Daerah kabupaten

q. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam

kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota

r. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

s. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah

operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota

t. Penetapan tariff kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek

antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang

wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota

16. Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Komunikasi dan

Informasi, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi dan informasi antar SKPD yang telah

memiliki dan mengoperasikan jaringan internet untuk mendukung kemudahan

akses informasi di lingkungan internal maupun eksternal.

b. pengembangan sistem informasi, melalui peningkatan kapasitas bandwith internet

dan upgrading program aplikasi website dan hosting/domain yang disewa.

c. Mengoptimalkan layanan SMS kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota Mataram

dan masyarakat dalam menyampaikan informasi layanan publik.

d. Mengoptimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 6 Kecamatan Kota

Mataram dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penguasaan teknologi

informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya guna di masyarakat.

e. Penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi

melalui pelatihan TIK untuk mendukung pengembangan jaringan dan sistem

informasi.

17. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil,

dan Menengah, yaitu:

a. Penciptaan 2.000 Wirausaha Baru (WuB).

b. Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).

c. Pengenalan produk melalui pameran lokal luar daerah dan luar negeri.

d. Penataan dan revitalisasi pasar tradisional.

e. Mengembangkan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan manajemen koperasi.

f. Mengembangkan peluang usaha baru.

g. Mengoptimalkan manajemen koperasi.

h. Pengoptimalan pemanfaatan koperasi untuk mendukung permodalan UMKM.



18. Urusan Wajib Penanaman Modal

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Penanaman Modal,

yaitu:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan waktu

penyelesaian izin.

b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi data investasi kota dengan

provinsi.

c. Membangun aplikasi Sistem Informasi Perizinan yang berbasis web.

19. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Kepemudaan dan

Olahraga, yaitu:

a. Mengoptimalkan wadah organisasi kepemudaan.

b. Mengoptimalkan wadah organisasi olahraga.

c. Mengoptimalkan pembinaan olahraga professional di luar sekolah melalui KONI

untuk meningkatkan prestasi atlet Kota Mataram terutama dalam menghadapi event

olahraga regional dan nasional.

d. Memberikan bantuan stimulus baik kepada atlet maupun pelatih masing-masing

Cabang Olahraga (Cabor).

e. Mengoptimalkan pengelolaan sarana olahraga khususnya Stadion Malomba dengan

dibentuk Badan Pengelola Stadion Legenda Malomba Ampenan dengan Keputusan

Walikota.

f. Mengoptimalkan pola pembinaan olahraga mulai usia dini, dan penjaringan calon

atlet dari lingkungan sekolah.

g. Memantapkan persiapan sumber daya untuk pembentukan kepengurusan cabang

olahraga.

h. Meningkatkan peran serta pemuda melalui organisasi kepemudaan di tengah-tengah

masyarakat.

20. Urusan Wajib Statistik

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Statistik, yaitu:

a. Melibatkan tenaga Badan Pusat Statistik dalam tim penyusunan data statistik yang

ditetapkan melalui SK Walikota.

b. Meningkatkan kapasitas tenaga aparatur Kota Mataram yang memiliki latar

belakang statistik.

21. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian Dan Persandian, yaitu:

a. Penyediaan data Pendapatan Asli Daerah dan Penetapan target PAD yang akurat

dan akuntabel.



b. Meningkatkan akurasi dalam penyediaan data dan informasi PAD.

c. Koordinasi dengan SKPD/Instansi pengelola PAD baik di daerah, Provinsi maupun

dengan Pusat.

d. Menciptakan iklim yang kondusif antara aparatur dengan Wajib Pajak Daerah/Wajib

Pajak Retribusi Daerah .

e. Memberikan layanan dan membantu penyelesaian keberatan/restitusi kepada wajib

pajak/retribusi.

f. Melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

memenuhi kewajibannya sebagai WPD/WRD.

g. Meminimalkan tingkat kebocoran PAD.

h. Meningkatkan intensitas dan kualitas pengembangan sumber daya aparatur.

i. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi.

j. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan PAD

sebagai umpan balik dalam penerimaan Pendapatan Daerah.

22. Urusan Wajib Kebudayaan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Kebudayaan, yaitu:

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Mataram dalam rangka

mempertahankan seni budaya lokal daerah.

b. Membentuk Majelis Kebudayaan Kota Mataram.

c. Membentuk Dewan Kesenian Daerah.

23. Urusan Wajib Perpustakaan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Perpustakaan, yaitu:

a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perpustakan dengan semakin meningkatnya

koleksi bahan bacaan.

b. Meningkatnya stadarisasi pelayanan perpustakaan berbasis e-library dengan

standar Nasional.

c. Meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi Taman

Bacaan Masyarakat (TBM), perpustakaan di sekolah, dan meningkatkan

pemberdayaan komunitas perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan.

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perpustakaan melalui

pengadaan jaringan internet (Hot Spot) dan buku digital / e-library.

24. Urusan Wajib Kearsipan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Kearsipan, yaitu:

a. Meningkatkan jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

b. Peningkatan kualitas SDM pengelola arsip melalui penyelenggaraan Bimbingan

teknis kearsipan bagi pengelola arsip di masing-masing SKPD.

c. Penyediaan depo penyimpanan arsip yang sesuai standar kelayakan yang dapat

menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintahan Kota Mataram.



25. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Perencanaan

Pembangnan yaitu meliputi:

a. Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada serentak pada akhir tahun

2015 agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD periode yang lalu

untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD periode

berikutnya;

b. Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola

dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi

secara nasional;

c. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, RKPD Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2016) dan rencana

satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Renja SKPD Tahun 2016 dan

Perubahan Renja SKPD Tahun 2016) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;

d. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan

dokumen rencana SKPD;

e. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi

rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta

pendidikan dan pelatihan; dan

f. Menyelesaikan penyusunan dan/atau menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

B. Urusan Pilihan

1. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Kelautan dan

Perikanan, yaitu:

a. Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya air tawar

b. Mengembangkan kemandirian masyarakat pesisir melalui pelatihan

2. Urusan Pilihan Pariwisata

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Pariwisata, yaitu:

a. Pengembangan kesenian dan budaya melalui kegiatan pembinaan, atraksi

pagelaran, pentas seni dan budaya.

b. Mengembangkan destinasi pariwisata melalui penataan obyek-obyek wisata.

c. Mengembangkan sumber daya manusia dibidang pariwisata.

d. Meningkatkan penataan informasi pembangunan kepariwisataan secara lengkap.

e. Pengembangan periwisata melalui promosi baik didalam maupun diluar daerah

dengan mengikuti pameran yang berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan informasi

yang tepat.



f. Mengoptimalisasi kepariwisataan dengan baik.

3. Urusan Pilihan Pertanian

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Pertanian, yaitu:

a. Mengembangkan model pertanian dengan model-model alternatif (hidroponik dan

minapolitan).

b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas produk hasil olahan pertanian dan

peternakan.

c. Menjamin akses pasar bagi produk hasil pertanian/peternakan dan olahan.

d. Mengembangkan zona pertanian terpadu.

4. Urusan Pilihan Perdagangan

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Perdagangan, yaitu:

a. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun

2012 dan Undang-undang Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi, Penataan

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

b. Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka.

c. Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi serta memantapkan

identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan.

d. Meningkatkan iklim usaha perdagangan melalui persaingan usaha yang sehat dan

pengamanan perdagangan.

e. Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan mengaktifkan BPSK.

5. Urusan Pilihan Perindustrian

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Perindustrian, yaitu:

a. Mengoptimalkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat

jaringan klaster industri.

b. Mengoptimalkan sektor industri dalam pengembangan peluang dan pemasaran.

c. Mengoptimalkan peluang dan pemasaran Industri Rumah Tangga (IRT).

d. Mengoptimalkan perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri.

6. Urusan Pilihan Transmigrasi

Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Transmigrasi, yaitu

meningkatkan frekuensi sosialisasi penyuluhan transmigrasi kepada masyarakat.

bab 4 -...

Documents